SKB CPNS Pengelola Penanganan Perkara

Soal 1

Pancasila berfungsi sebagai filter atau penyaring di era globalisasi. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila digunakan untuk...

A Menjadikan budaya Barat sebagai standar kemajuan nasional. B Menolak semua pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. C Menyeleksi nilai-nilai asing agar tetap sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. D Menerima semua unsur globalisasi demi kemajuan ekonomi bangsa. E Menutup diri dari pergaulan internasional agar kedaulatan terjaga.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pancasila sebagai filter bermakna nilai-nilai yang masuk dari luar disaring agar tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam kelima silanya.

Materi Terkait: Pancasila

Soal 2

Seseorang yang secara sukarela masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden dapat mengakibatkan...

A Wajib mengikuti diklat bela negara kembali. B Pencabutan hak asasi manusia sebagai warga negara. C Denda administratif sebesar 100 juta rupiah. D Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. E Dihukum penjara seumur hidup.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 23 huruf d, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden adalah salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan RI.

Materi Terkait: Kewarganegaraan

Soal 3

Dalam Pengantar Ilmu Hukum, terdapat istilah 'Ius Constitutum' yang merujuk pada...

A Hukum yang masih dicita-citakan di masa depan. B Hukum yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat primitif. C Hukum yang berlaku secara universal di seluruh dunia. D Hukum yang hanya berlaku bagi golongan tertentu saja. E Hukum yang sedang berlaku pada saat ini dalam suatu bangsa.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Ius Constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang ditetapkan dan berlaku saat ini dalam suatu wilayah atau negara tertentu.

Materi Terkait: Pengantar Ilmu Hukum

Soal 4

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental (Civil Law). Karakteristik utama sistem ini adalah...

A Putusan hakim sebelumnya wajib diikuti oleh hakim berikutnya secara mutlak. B Hakim memiliki peran besar dalam menciptakan hukum melalui putusan. C Menitikberatkan pada hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan. D Sumber hukum utama adalah peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi. E Menggunakan sistem juri dalam setiap persidangan perkara pidana.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Civil Law System atau Eropa Kontinental memiliki ciri utama berupa kodifikasi atau pembukuan hukum dalam peraturan perundang-undangan tertulis sebagai dasar utama hukum.

Materi Terkait: Pengantar Hukum Indonesia

Soal 5

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra besar, yaitu...

A Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. B Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. C Samudra Arktik dan Samudra Hindia. D Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. E Samudra Antartika dan Samudra Pasifik.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Indonesia berada di posisi silang dunia, yakni di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Materi Terkait: Geografi

Soal 6

Cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari perilaku unit-unit ekonomi individual seperti rumah tangga dan perusahaan disebut...

A Ekonomi Mikro. B Ekonomi Makro. C Ekonomi Deskriptif. D Ekonomi Syariah. E Ekonomi Terapan.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Ekonomi mikro fokus pada keputusan dan interaksi individu serta perusahaan di pasar, sedangkan ekonomi makro membahas ekonomi secara keseluruhan (agregat).

Materi Terkait: Ekonomi

Soal 7

Lembaga bentukan Jepang yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara adalah...

A PPKI. B KNIP. C BPUPKI. D Budi Utomo. E Indische Partij.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara (Pancasila).

Materi Terkait: Sejarah

Soal 8

Proses interaksi sosial yang merujuk pada upaya penyelesaian konflik antar pihak tanpa menghancurkan pihak lawan disebut...

A Kompetisi. B Akulturasi. C Asimilasi. D Amalgamasi. E Akomodasi.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam sosiologi, akomodasi adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang bertujuan meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan.

Materi Terkait: Sosiologi

Soal 9

Warisan budaya takbenda Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia adalah, kecuali...

A Batik. B Angklung. C Keris. D Wayang Kulit. E Candi Borobudur.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Candi Borobudur diakui sebagai Warisan Dunia (World Heritage) kategori benda/situs, bukan warisan budaya takbenda (Intangible Cultural Heritage).

Materi Terkait: Seni dan Budaya

Soal 10

Induk organisasi cabang olahraga bulu tangkis di Indonesia adalah...

A PERBASI. B PBSI. C PELTI. D PSSI. E PASI.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) adalah wadah bagi seluruh atlet dan kegiatan bulu tangkis nasional.

Materi Terkait: Olahraga

Soal 11

Sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada parlemen disebut...

A Sistem Federal. B Sistem Parlementer. C Sistem Otoriter. D Sistem Monarki. E Sistem Presidensial.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan (Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada parlemen, berbeda dengan sistem presidensial di mana eksekutif terpisah dari legislatif.

Materi Terkait: Politik

Soal 12

Prinsip kerukunan umat beragama di Indonesia dikenal dengan istilah 'Tri Kerukunan Umat Beragama', yang meliputi...

A Kerukunan di tingkat RT, RW, dan Kelurahan. B Kerukunan beribadah, berpakaian, dan berbudaya. C Kerukunan intern, antarumat beragama, dan dengan pemerintah. D Kerukunan antar pemuda, orang tua, dan ulama. E Kerukunan antar suku, antar ras, dan antar golongan.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tri Kerukunan Umat Beragama mencakup kerukunan intern sesama umat satu agama, kerukunan antarumat berbeda agama, serta kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Materi Terkait: Agama

Soal 13

Dalam keamanan data, teknik mengubah teks asli menjadi teks acak yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus disebut...

A Katalogisasi. B Fragmentasi. C Digitalisasi. D Enkripsi. E Sinkronisasi.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Enkripsi adalah proses pengamanan data dengan mengubah format data agar hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang bisa mengaksesnya.

Materi Terkait: Teknologi

Soal 14

Kejaksaan di Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh...

A Ketua Mahkamah Agung. B Presiden. C Menteri Hukum dan HAM. D Jaksa Agung Muda Pembinaan. E DPR RI.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal 15

Administrasi data yang baik memerlukan sistem penyimpanan yang teratur. Pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu agar mudah dicari kembali disebut...

A Output data. B Klasifikasi data. C Input data. D Editing data. E Validasi data.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Klasifikasi data memudahkan proses penemuan kembali (retrieval) dan pengelolaan informasi secara efisien.

Materi Terkait: Administrasi data

Soal 16

Fungsi utama dari perangkat lunak pengolah kata (Word Processor) dalam penanganan perkara adalah untuk...

A Menyimpan database foto barang bukti secara permanen. B Mengedit video rekaman CCTV di lokasi kejadian. C Membuat presentasi visual di persidangan. D Menyusun dokumen hukum, nota pendapat, dan berita acara. E Melakukan perhitungan statistik perkara.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Word Processor seperti MS Word digunakan untuk administrasi persuratan dan penyusunan naskah dinas dalam penanganan perkara.

Materi Terkait: Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data

Soal 17

Laporan yang disusun secara berkala (misalnya bulanan) mengenai progres penanganan perkara disebut laporan...

A Laporan Investigatif. B Laporan Rahasia. C Laporan Periodik. D Laporan Insidental. E Laporan Evaluatif.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Laporan periodik dibuat berdasarkan kurun waktu tertentu secara rutin untuk memantau perkembangan tugas.

Materi Terkait: Penyusunan Laporan

Soal 18

Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan disebut...

A Penyelidikan. B Penggeledahan. C Penuntutan. D Penangkapan. E Penyidikan.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 angka 5 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa adalah tindak pidana.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal 19

Dalam hukum acara perdata, pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan disebut sebagai...

A Tergugat. B Saksi. C Penuntut Umum. D Penggugat. E Termohon.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penggugat adalah pihak yang merasa hak perdatanya dilanggar dan meminta perlindungan hukum kepada pengadilan melalui gugatan.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan asas 'Presumption of Innocence' dalam hukum pidana?

A Hakim harus memihak kepada korban kejahatan. B Seseorang dianggap bersalah sampai dibuktikan sebaliknya. C Seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. D Penegak hukum boleh melakukan kekerasan saat pemeriksaan. E Terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) menjamin hak terdakwa untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan inkracht.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal 21

PRO

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan diberikan kewenangan dalam pemulihan aset. Hal ini bertujuan untuk...

A Menambah anggaran operasional kantor Kejaksaan secara langsung. B Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana. C Membantu pihak swasta menagih utang piutang. D Menyita harta benda warga negara tanpa prosedur hukum. E Menghapus kewajiban pembayaran pajak bagi koruptor.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Salah satu penguatan dalam UU Kejaksaan terbaru (UU 11/2021) adalah kewenangan melakukan pemulihan aset (asset recovery) untuk mengembalikan kerugian negara.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Asas Dominus Litis yang melekat pada instansi Kejaksaan memiliki arti bahwa...

A Jaksa harus tunduk pada perintah atasan secara mutlak tanpa hukum. B Jaksa adalah satu-satunya penuntut umum yang memiliki wewenang mengendalikan perkara. C Jaksa wajib mendampingi pengacara dalam setiap sidang. D Jaksa dapat mengadili perkara pidana secara mandiri. E Jaksa tidak boleh melakukan penahanan terhadap tersangka.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas Dominus Litis bermakna pengendali perkara, di mana hanya Jaksa yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam struktur Kejaksaan RI, unsur yang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di wilayah hukum provinsi adalah...

A Kejaksaan Negeri. B Komisi Kejaksaan. C Kejaksaan Tinggi. D Cabang Kejaksaan Negeri. E Kejaksaan Agung.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai UU Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Jaksa bertindak sebagai...

A Jaksa Pengacara Negara (JPN). B Hakim Ad Hoc. C Penyidik Pegawai Negeri Sipil. D Penasihat Hukum Tersangka. E Kurator.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam atau di luar pengadilan untuk dan atas nama negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa menurut UU Kejaksaan terbaru adalah berusia paling rendah...

A 23 tahun. B 18 tahun. C 25 tahun. D 30 tahun. E 21 tahun.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2021, syarat usia paling rendah untuk diangkat menjadi Jaksa adalah 23 (dua puluh tiga) tahun.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula melalui dialog dan mediasi disebut...

A Diversi. B Restorative Justice (Keadilan Restoratif). C Plea Bargaining. D Abolisi. E Grasi.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Keadilan Restoratif merupakan kebijakan Kejaksaan (Perja No. 15 Tahun 2020) yang memungkinkan penghentian penuntutan demi keadilan dengan melibatkan korban dan pelaku.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah pada perkara...

A Pelanggaran lalu lintas. B Perjudian online. C Penipuan jual beli tanah. D Tindak Pidana Korupsi. E Pencurian dengan pemberatan.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyatakan Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, salah satunya Korupsi.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum adalah melakukan pengawasan terhadap...

A Kelulusan ujian seleksi CPNS. B Kebersihan fasilitas umum di daerah. C Kenaikan harga bahan pokok. D Pembangunan infrastruktur jalan tol. E Peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan menyebutkan pengawasan aliran kepercayaan dan peredaran barang cetakan masuk dalam ranah intelijen/ketertiban umum Kejaksaan.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Apa yang dimaksud dengan asas 'Een en Ondelbaar' dalam institusi Kejaksaan?

A Jaksa harus bekerja secara mandiri tanpa koordinasi. B Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. C Jaksa agung memiliki kekuasaan absolut terhadap hakim. D Kejaksaan tidak boleh menerima pegawai baru setiap tahun. E Putusan jaksa tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas Een en Ondelbaar berarti Kejaksaan adalah satu kesatuan (prosecutorial unity), sehingga tindakan satu Jaksa adalah tindakan seluruh institusi.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Berapa lama masa jabatan Jaksa Agung dalam satu periode pemerintahan menurut kebiasaan tata negara di Indonesia?

A 5 tahun (mengikuti masa jabatan kabinet). B Seumur hidup. C Tergantung keinginan DPR. D 3 tahun. E 10 tahun tetap.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Masa jabatan Jaksa Agung berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden atau kabinet yang mengangkatnya.

Materi Terkait: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam KUHAP, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum. Sejak kapan hak tersebut mulai berlaku?

A Setelah 30 hari berada di penjara. B Sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. C Setelah putusan hakim dibacakan. D Hanya saat persidangan dimulai. E Saat eksekusi hukuman akan dilaksanakan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 54 KUHAP menyatakan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah...

A Laporan Polisi, Hasil Visum, Keterangan Keluarga, Sumpah. B Keterangan Saksi, Barang Bukti Fisik, Opini Publik. C Pengakuan Korban, Keterangan Ahli, Sidik Jari, Tes DNA. D Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. E Keterangan Saksi, Foto, Rekaman Video, Surat Kuasa.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

KUHAP secara limitatif mengatur 5 alat bukti sah: saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama...

A 90 hari. B 7 hari. C 10 hari. D 20 hari. E 60 hari.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 hari (dapat diperpanjang kemudian).

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Apa yang dimaksud dengan P-21 dalam proses penanganan perkara di Kejaksaan?

A Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). B Pengembalian berkas perkara karena tidak cukup bukti. C Perintah penangkapan tersangka. D Putusan bebas dari hakim. E Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kode naskah dinas P-21 adalah surat dari Penuntut Umum kepada Penyidik yang menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap secara formil dan materiil.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika ditemukan 'Novum' disebut...

A Praperadilan. B Perlawanan (Verzet). C Kasasi. D Banding. E Peninjauan Kembali (PK).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PK diajukan ke Mahkamah Agung atas dasar adanya bukti baru (novum) atau adanya kekhilafan hakim yang nyata.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Lembaga yang berwenang memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan terhadap seseorang adalah...

A Majelis Kehormatan Jaksa. B Mahkamah Konstitusi. C Praperadilan. D Kepala Kepolisian Negara RI. E Komisi Yudisial.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Praperadilan (Pasal 77 KUHAP) adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa prosedur administrasi penegakan hukum.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Jenis putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana disebut...

A Putusan Sela. B Putusan Bebas (Vrijspraak). C Putusan Gugur. D Putusan Pemidanaan. E Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle rechtsvervolging).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Onslag terjadi jika perbuatan terbukti secara materiil namun masuk ranah perdata atau administrasi, bukan ranah pidana.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Seorang saksi yang memberikan keterangan tidak benar di bawah sumpah dalam sidang pengadilan dapat diancam pidana...

A Pencurian. B Pencemaran Nama Baik. C Penipuan. D Sumpah Palsu. E Pelecehan Peradilan.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Keterangan palsu di atas sumpah diatur dalam Pasal 242 KUHP sebagai tindak pidana karena menghambat jalannya keadilan.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam tahap persidangan pidana, setelah surat dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya berhak mengajukan keberatan yang disebut...

A Eksepsi. B Konklusi. C Pledoi. D Replik. E Duplik.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Eksepsi adalah nota keberatan terdakwa terhadap kewenangan pengadilan atau syarat formil surat dakwaan penuntut umum.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum setelah berkas dinyatakan lengkap disebut...

A Tahap I. B Penyitaan. C Tahap II. D Pelimpahan Perkara. E Diversi.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tahap II adalah momen penting di mana tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih dari kepolisian/penyidik ke kejaksaan/penuntut umum.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Asas 'Actor Sequitur Forum Rei' dalam hukum acara perdata berarti...

A Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. B Gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat. C Sidang terbuka untuk umum. D Gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. E Hakim harus bersifat aktif mencari bukti.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Asas ini memberikan perlindungan kepada tergugat agar gugatan diajukan di wilayah hukum domisili pihak yang digugat.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Tahapan wajib dalam sidang perdata di mana hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara disebut...

A Mediasi. B Verzet. C Somasi. D Ajudikasi. E Arbitrase.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah tahap wajib dalam sengketa perdata di pengadilan.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Suatu putusan hakim yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah disebut...

A Putusan Sela. B Putusan Inkracht. C Putusan Verstek. D Putusan Deklaratoir. E Putusan Kontradiktoir.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Putusan Verstek adalah putusan tanpa kehadiran tergugat setelah dipanggil secara patut namun tetap mangkir.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam hukum perdata, beban pembuktian umumnya berlaku asas...

A Siapa yang mendalilkan sesuatu hak, wajib membuktikannya. B Hakim yang mencari kebenaran materiil. C Hukum harus tertulis. D Praduga tak bersalah. E In Dubio Pro Reo.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak itu.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Apa fungsi dari teguran (Somasi) dalam hukum perdata?

A Menyatakan seseorang berada dalam keadaan lalai (wanprestasi). B Alat bukti surat yang paling kuat di persidangan. C Sebagai putusan hakim yang mengikat. D Pencabutan hak waris seseorang. E Sebagai perintah penangkapan.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Somasi bertujuan memperingatkan debitur untuk segera memenuhi kewajibannya sebelum ditempuh jalur hukum.

Materi Terkait: Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam pengolahan data perkara, format berkas (ekstensi file) yang paling umum digunakan untuk dokumen yang tidak mudah diubah isinya adalah...

A .txt B .xlsx C .pdf D .pptx E .docx

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Format PDF (Portable Document Format) digunakan agar dokumen hukum tetap stabil tampilannya dan lebih sulit dimodifikasi secara tidak sengaja dibandingkan format dokumen lainnya.

Materi Terkait: Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Apa kegunaan fitur 'Mail Merge' pada perangkat lunak pengolah kata dalam administrasi perkara?

A Menghapus email sampah secara otomatis. B Membuat banyak dokumen seragam (seperti surat panggilan) dengan data penerima berbeda secara cepat. C Memperbaiki tata bahasa secara otomatis. D Menghitung jumlah vonis denda. E Mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Mail Merge sangat efektif dalam administrasi hukum untuk memproduksi massal surat panggilan atau undangan berdasarkan database.

Materi Terkait: Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Prinsip kerahasiaan data dalam administrasi penanganan perkara berarti...

A Semua berkas perkara wajib dibakar setelah sidang selesai. B Hanya pihak yang berwenang dan berkepentingan hukum yang boleh mengakses data perkara. C Data boleh dijual kepada pihak ketiga untuk tambahan penghasilan. D Data perkara hanya disimpan dalam ingatan tanpa catatan. E Semua data boleh dibagikan di media sosial pribadi.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kerahasiaan data perkara sangat krusial untuk menjaga integritas proses hukum dan hak asasi individu yang terlibat.

Materi Terkait: Administrasi data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Komponen laporan yang berisi ringkasan temuan dan saran tindakan di masa depan disebut...

A Kesimpulan dan Saran. B Metodologi. C Pendahuluan. D Daftar Pustaka. E Lampiran.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kesimpulan menyarikan isi laporan, sedangkan saran memberikan arahan tindak lanjut bagi pembaca laporan.

Materi Terkait: Penyusunan Laporan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam sistem basis data, satu baris informasi yang lengkap mengenai satu unit data (misalnya data satu perkara) disebut...

A Database. B Table. C Query. D Field. E Record.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Record adalah kumpulan field yang berhubungan dalam satu baris horisontal pada tabel database.

Materi Terkait: Administrasi data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh