SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Soal 1
Tahapan pertama dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh PPK adalah...
A. Penetapan barang/jasa
B. Penyusunan anggaran
C. Pemaketan pengadaan
D. Pengumuman RUP
E. Identifikasi kebutuhan
Jawaban: E
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, tahap perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan target kinerja organisasi.
Soal 2
Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis, PPK dilarang menyebutkan merek tertentu kecuali untuk...
A. Suku cadang dan komponen produk tertentu
B. Pengadaan melalui tender umum
C. Pengadaan barang impor
D. Pekerjaan konstruksi kompleks
E. Pengadaan jasa konsultansi
Jawaban: A
Pasal 19 Perpres No. 12 Tahun 2021 memperbolehkan penyebutan merek untuk komponen, suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, atau melalui e-purchasing dan tender cepat.
Soal 3
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk...
A. Menjamin kualitas barang
B. Dasar perhitungan pajak negara
C. Menentukan laba penyedia
D. Menilai kewajaran harga penawaran
E. Menggantikan anggaran dalam DIPA
Jawaban: D
HPS digunakan sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran dan menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
Soal 4
Penggabungan beberapa paket pengadaan menjadi satu paket besar disebut pemaketan. Manakah prinsip pemaketan yang dilarang?
A. Efisiensi anggaran
B. Meningkatkan produk dalam negeri
C. Memecah paket untuk menghindari tender
D. Kesatuan sistem
E. Ketersediaan barang di pasar
Jawaban: C
Pasal 20 Perpres No. 12 Tahun 2021 melarang pemecahan paket pengadaan untuk menghindari tender/seleksi atau memusatkan pengadaan tanpa alasan teknis yang tepat.
Soal 5
Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pemenang untuk tender dengan nilai pagu anggaran di atas 100 miliar rupiah adalah...
A. Pokja Pemilihan
B. PA (Pengguna Anggaran)
C. Menteri Keuangan
D. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
E. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
Jawaban: B
Sesuai regulasi PBJP, Pengguna Anggaran (PA) berwenang menetapkan pemenang tender/seleksi untuk nilai paket di atas 100 miliar rupiah.
Soal 6
Risiko yang diidentifikasi pada tahap perencanaan pengadaan biasanya berkaitan dengan...
A. Penyedia jatuh pailit
B. Kegagalan negosiasi kontrak
C. Kerusakan barang saat pengiriman
D. Keterlambatan pembayaran
E. Ketidaktepatan identifikasi kebutuhan
Jawaban: E
Risiko perencanaan mencakup ketidaktepatan identifikasi kebutuhan, kesalahan estimasi anggaran, atau spesifikasi yang tidak tersedia di pasar.
Soal 7
Informasi pasar mengenai harga satuan barang/jasa dapat dikumpulkan melalui data...
A. Daftar hadir rapat koordinasi
B. Prediksi harga masa depan
C. Laporan laba rugi penyedia
D. Katalog elektronik (e-catalogue)
E. Struktur organisasi dinas
Jawaban: D
Pengumpulan data harga pasar dilakukan melalui survei harga ke penyedia, katalog elektronik, atau referensi harga dari instansi pemerintah/lembaga resmi.
Soal 8
Pokja Pemilihan melakukan reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang disusun PPK untuk memastikan...
A. Kehadiran saksi ahli
B. Metode pembayaran pajak pribadi PPK
C. Kelayakan spesifikasi dan HPS
D. Jumlah pegawai di kantor PPK
E. Ketersediaan lahan proyek
Jawaban: C
Reviu DPP bertujuan memastikan bahwa spesifikasi, HPS, dan rancangan kontrak sudah siap, layak, dan dapat dilaksanakan dalam proses pemilihan.
Soal 9
Dalam dokumen pemilihan, metode evaluasi penawaran yang digunakan untuk barang/jasa yang sudah standar dan memiliki harga pasar yang jelas adalah...
A. Biaya Selama Umur Ekonomis
B. Pagu Anggaran
C. Sistem Nilai
D. Harga Terendah Sistem Gugur
E. Kualitas dan Biaya
Jawaban: D
Sistem Gugur digunakan untuk barang/jasa yang spesifikasinya sudah standar dan kriteria evaluasinya jelas.
Soal 10
Daftar penyedia yang sudah tervalidasi kualifikasinya dalam sistem aplikasi pengadaan disebut...
A. SPSE
B. RUP
C. SIKAP
D. LPSE
E. AMEL
Jawaban: C
SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) berisi daftar penyedia yang data kualifikasinya telah tervalidasi secara sistem.
Soal 11
Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dapat dilakukan melalui...
A. E-purchasing
B. Sayembara
C. Tender Umum
D. Penunjukan Langsung
E. Tender Cepat
Jawaban: D
Untuk keadaan darurat (bencana alam, gangguan keamanan, dll), pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung kepada penyedia yang mampu.
Soal 12
Salah satu risiko dalam pemilihan penyedia adalah adanya persekongkolan (collusion) antar peserta. Indikasi ini dapat dilihat dari...
A. Dokumen penawaran dikirim tepat waktu
B. Kesamaan dokumen penawaran antar peserta
C. Harga penawaran terlalu rendah
D. Penyedia memiliki banyak sertifikat ISO
E. Penyedia berdomisili di luar daerah
Jawaban: B
Indikasi persekongkolan terlihat jika dokumen penawaran memiliki metadata yang sama, kesalahan ketik yang identik, atau hubungan kepemilikan antar perusahaan.
Soal 13
Data apa yang paling krusial diperiksa pada saat evaluasi teknis pengadaan pekerjaan konstruksi?
A. Warna logo perusahaan
B. Alamat gudang di luar negeri
C. Saldo rekening bank direktur
D. Jumlah kendaraan operasional kantor
E. Metode kerja dan peralatan utama
Jawaban: E
Evaluasi teknis konstruksi menitikberatkan pada metode kerja, ketersediaan peralatan utama, dan kualifikasi personel inti.
Soal 14
Jenis kontrak yang digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan dengan pasti atau volume pekerjaannya masih bersifat estimasi adalah...
A. Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
B. Lump Sum
C. Putar Kunci
D. Kontrak Payung
E. Harga Satuan
Jawaban: E
Kontrak Harga Satuan digunakan jika volume pekerjaan belum pasti, sehingga pembayaran dilakukan berdasarkan volume riil yang dikerjakan.
Soal 15
Pejabat yang bertugas melakukan pengendalian kontrak dan menilai kinerja penyedia adalah...
A. PjPHP
B. PPK
C. KPA
D. PA
E. Pokja Pemilihan
Jawaban: B
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki tugas pokok mengelola dan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
Soal 16
Dokumen serah terima hasil pekerjaan (BAST) ditandatangani setelah...
A. Kontrak ditandatangani
B. Penyedia menerima uang muka
C. Tender diumumkan
D. Penyedia mengajukan sanggah
E. Pekerjaan selesai 100% dan diperiksa
Jawaban: E
BAST ditandatangani setelah pekerjaan selesai 100% dan telah melalui proses pemeriksaan/verifikasi hasil pekerjaan.
Soal 17
Evaluasi kinerja penyedia dilakukan pada akhir masa kontrak. Apa dampak bagi penyedia yang memiliki nilai kinerja sangat buruk?
A. Kenaikan nilai kontrak
B. Sanksi daftar hitam
C. Perpanjangan kontrak otomatis
D. Penghargaan dari PA
E. Penurunan tarif pajak
Jawaban: B
Penyedia dengan kinerja buruk dapat dikenakan sanksi daftar hitam (blacklist) atau tidak dapat diundang kembali dalam pengadaan berikutnya.
Soal 18
Bentuk kontrak berupa kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak...
A. 500 Juta Rupiah
B. 10 Juta Rupiah
C. 100 Juta Rupiah
D. 50 Juta Rupiah
E. 200 Juta Rupiah
Jawaban: D
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, kuitansi digunakan untuk nilai pengadaan sampai dengan 50 Juta Rupiah.
Soal 19
Pengadaan melalui Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh...
A. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
B. Kelompok Masyarakat
C. K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran
D. K/L/PD Lain (Instansi Pemerintah Lain)
E. Penyedia Swasta
Jawaban: D
Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain (K/L/PD lain).
Soal 20
Risiko utama dalam pelaksanaan Swakelola adalah...
A. Persaingan usaha tidak sehat
B. Ketidakmampuan teknis pelaksana swakelola
C. Perusahaan penyedia bangkrut
D. Harga saham turun
E. Monopoli pasar
Jawaban: B
Risiko swakelola mencakup ketidakmampuan teknis pelaksana, penggunaan dana yang tidak akuntabel, atau keterlambatan laporan.
Soal 21 Premium
Dalam reviu kebutuhan barang/jasa, PPK harus memastikan bahwa pengadaan tidak melebihi kebutuhan riil (gold plating). Hal ini bertujuan untuk memenuhi prinsip...
A. Terbuka
B. Efisien
C. Efektif
D. Transparan
E. Bersaing
Soal 22 Premium
Penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk jasa konsultansi harus memuat informasi mengenai...
A. Merek komputer yang digunakan konsultan
B. Sertifikat tanah kantor konsultan
C. Nomor seri mesin printer
D. Daftar menu katering rapat
E. Kualifikasi tenaga ahli dan ruang lingkup
Soal 23 Premium
PPK menyusun HPS dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead. Berapa batas maksimal total keuntungan dan overhead yang diperbolehkan dalam HPS?
A. 25%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
E. 15%
Soal 24 Premium
Strategi pengadaan 'Konsolidasi' dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dengan cara...
A. Menggabungkan paket-paket pengadaan sejenis
B. Menghentikan seluruh pengadaan
C. Menunjuk penyedia dari luar negeri
D. Menggunakan anggaran tahun depan
E. Membagi satu paket besar menjadi banyak paket kecil
Soal 25 Premium
Tim Ahli atau Tenaga Ahli dapat dibentuk untuk membantu Pokja Pemilihan dalam hal...
A. Menyusun DIPA
B. Melakukan pembayaran
C. Menandatangani kontrak
D. Memberikan masukan teknis pada evaluasi penawaran
E. Menentukan pemenang secara subjektif
Soal 26 Premium
Dalam identifikasi risiko perencanaan, risiko kegagalan pengadaan akibat anggaran yang tidak mencukupi dapat dimitigasi dengan cara...
A. Menurunkan kualitas barang secara drastis
B. Mengabaikan spesifikasi teknis
C. Meminta sumbangan kepada penyedia
D. Menghapus biaya PPN
E. Melakukan survei harga pasar yang akurat
Soal 27 Premium
Saat melakukan reviu dokumen persiapan, Pokja menemukan HPS yang disusun PPK sudah kedaluwarsa. Masa berlaku HPS adalah...
A. 28 hari kerja
B. 60 hari
C. 14 hari
D. 7 hari
E. 30 hari
Soal 28 Premium
Penyedia yang merasa dirugikan dalam proses tender pekerjaan konstruksi dapat mengajukan Sanggah Banding. Sanggah Banding diajukan kepada...
A. LKPP
B. Pokja Pemilihan
C. KPA
D. Inspektorat
E. Kepala UKPBJ
Soal 29 Premium
Metode pemilihan Tender Cepat dapat dilakukan apabila...
A. Penyedia telah terkualifikasi dalam SIKAP
B. Anggaran sangat besar
C. Barang sangat langka
D. Penyedia hanya satu di Indonesia
E. Pekerjaan sangat rahasia
Soal 30 Premium
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan di luar negeri melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia dapat dikecualikan dari ketentuan Perpres PBJ. Hal ini diatur dalam kriteria...
A. Pengadaan barang spesifik
B. Pengadaan yang dikecualikan
C. Pengadaan melalui agen
D. Pengadaan darurat
E. Pengadaan rahasia negara
Soal 31 Premium
Risiko pemilihan penyedia berupa kegagalan tender dapat terjadi jika...
A. Hanya ada 5 peserta yang mendaftar
B. Harga penawaran di bawah HPS
C. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran
D. Penyedia menolak uang muka
E. Masa sanggah tidak dimanfaatkan
Soal 32 Premium
Dalam perumusan kontrak, jaminan pelaksanaan wajib diminta untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai kontrak...
A. Di atas 500 Juta Rupiah
B. Di atas 1 Miliar Rupiah
C. Di atas 50 Juta Rupiah
D. Di atas 100 Juta Rupiah
E. Di atas 200 Juta Rupiah
Soal 33 Premium
Pengelola kontrak dapat membentuk Tim Pendukung. Siapakah yang biasanya termasuk dalam tim pendukung PPK?
A. Wartawan media massa
B. Staf administrasi dan teknis
C. Direktur perusahaan penyedia
D. Anggota keluarga penyedia
E. Seluruh anggota Pokja Pemilihan
Soal 34 Premium
Jika terjadi sengketa antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak, langkah pertama yang disarankan dalam kontrak adalah...
A. Membatalkan kontrak secara sepihak
B. Langsung melapor ke Polisi
C. Menghapus data proyek
D. Musyawarah untuk mufakat
E. Melakukan unjuk rasa
Soal 35 Premium
Setelah serah terima hasil pekerjaan (BAST), penyedia pekerjaan konstruksi masih memiliki tanggung jawab masa pemeliharaan selama...
A. 3 bulan
B. 12 bulan
C. Paling singkat 6 bulan
D. 1 bulan
E. 5 bulan
Soal 36 Premium
Indikator utama dalam evaluasi kinerja penyedia meliputi aspek berikut, kecuali...
A. Kualitas hasil pekerjaan
B. Kuantitas barang yang dikirim
C. Jumlah aset pribadi Direktur Penyedia
D. Layanan purnajual
E. Ketepatan waktu penyerahan
Soal 37 Premium
Bentuk kontrak berupa Surat Pesanan digunakan dalam pengadaan melalui...
A. Seleksi Konsultan
B. Tender Cepat
C. Swakelola
D. E-purchasing
E. Tender Umum
Soal 38 Premium
Salah satu risiko dalam pengelolaan kontrak adalah 'Wanprestasi'. Manakah yang termasuk tindakan wanprestasi oleh penyedia?
A. Penyedia mengirimkan personel yang ahli
B. Keterlambatan penyerahan barang tanpa alasan sah
C. Penyedia merayakan hari ulang tahun kantor
D. Penyedia mengganti material dengan kualitas yang lebih tinggi atas izin PPK
E. Penyedia meminta pembayaran sesuai progres
Soal 39 Premium
Identifikasi data untuk evaluasi kinerja penyedia dapat bersumber dari...
A. Kliping koran lama
B. Daftar hadir wisuda universitas
C. Berita di media sosial
D. Surat kaleng
E. Laporan kemajuan pekerjaan
Soal 40 Premium
Dalam Swakelola Tipe III, pelaksana pengadaan adalah...
A. Instansi Pemerintah Penanggung Jawab Anggaran
B. Kelompok Masyarakat
C. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
D. Koperasi Simpan Pinjam
E. Instansi Pemerintah Lain
Soal 41 Premium
Pelaksanaan Swakelola Tipe IV dilakukan oleh Kelompok Masyarakat. Manakah yang termasuk kegiatan Tipe IV?
A. Penelitian virus oleh universitas negeri
B. Perbaikan drainase desa oleh warga setempat
C. Pengadaan server data center nasional
D. Pembangunan jembatan nasional oleh BUMN
E. Pencetakan uang kertas
Soal 42 Premium
Pengawasan Swakelola dilakukan oleh tim pengawas yang bertugas memantau...
A. Pilihan politik pengurus ormas
B. Kesesuaian penggunaan biaya dan kemajuan fisik
C. Kualitas baju seragam pelaksana
D. Merk kendaraan tim pelaksana
E. Jumlah penonton saat sosialisasi
Soal 43 Premium
Risiko kegagalan swakelola Tipe III (Ormas) dapat diminimalisir dengan melakukan...
A. Memberikan seluruh uang di depan
B. Mewajibkan Ormas menyetor jaminan bank
C. Verifikasi kredibilitas dan kemampuan teknis pelaksana
D. Mengambil alih seluruh pekerjaan oleh PPK
E. Menghapus tahap pengawasan
Soal 44 Premium
Dokumen rencana swakelola yang memuat rincian biaya, jadwal, dan tenaga kerja disebut...
A. Sertifikat Keahlian
B. Proposal dan Rencana Kerja Swakelola
C. Dokumen Pemilihan
D. RUP
E. DIPA
Soal 45 Premium
PPK dapat memberikan uang muka untuk pelaksanaan Swakelola. Berapa batas maksimal uang muka yang diperbolehkan?
A. 20%
B. Tidak boleh ada uang muka
C. 40%
D. 50%
E. 30%
Soal 46 Premium
Manakah yang merupakan data sekunder dalam identifikasi kebutuhan pengadaan kendaraan operasional?
A. Laporan inventarisasi aset tahun sebelumnya
B. Surat penawaran dari dealer
C. Foto selfie di depan mobil baru
D. Hasil wawancara dengan supir dinas
E. Uji coba kendaraan baru (test drive)
Soal 47 Premium
Penetapan cara pengadaan (Penyedia vs Swakelola) dilakukan pada tahap...
A. Pemilihan Penyedia
B. Perencanaan Pengadaan
C. Serah Terima
D. Pelaksanaan Kontrak
E. Persiapan Pengadaan
Soal 48 Premium
Risiko yang timbul akibat fluktuasi harga bahan bangunan di pasar terhadap kontrak harga satuan disebut...
A. Risiko Kualitas
B. Risiko Politik
C. Risiko Hukum
D. Risiko Finansial/Eskalasi
E. Risiko Kuantitas
Soal 49 Premium
Evaluasi penawaran dengan metode 'Biaya Selama Umur Ekonomis' cocok digunakan untuk pengadaan barang yang...
A. Harganya sangat murah
B. Memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan tinggi
C. Sekali pakai langsung buang
D. Hanya berupa jasa tenaga kebersihan
E. Berupa barang kerajinan tangan
Soal 50 Premium
Hasil evaluasi kinerja penyedia dimasukkan ke dalam sistem...
A. SPSE
B. E-Katalog
C. SIKAP
D. LPSE
E. SIRUP
Tips Lulus SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.