SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam melakukan analisis kebutuhan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) tingkat kesulitan I, langkah awal yang paling tepat dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian adalah...
A. Membuat surat peringatan massal kepada seluruh pelaku usaha
B. Melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar di pasar tradisional
C. Membentuk tim penyidik gabungan dengan kejaksaan setempat
D. Mencabut izin usaha pedagang yang belum melakukan tera ulang
E. Mengidentifikasi potensi populasi UTTP dan riwayat tera dan tera ulang di wilayah kerja
Jawaban: E
Berdasarkan pedoman kerja pengawasan metrologi legal, langkah awal analisis kebutuhan pengawasan adalah mengidentifikasi data populasi UTTP dan riwayat tera serta tera ulangnya untuk menentukan target dan sasaran prioritas pengawasan secara efektif.
Soal 2
Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan dokumen administratif penting dalam penyidikan tindak pidana metrologi legal. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, SPDP harus diserahkan kepada...
A. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri setempat
B. Tersangka tindak pidana beserta kuasa hukumnya
C. Kepala Daerah (Bupati/Walikota)
D. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
E. Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum kejadian
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), penyidik (termasuk PPNS Metrologi Legal yang berkoordinasi dengan Korwas Polri) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan mengirimkan SPDP.
Soal 3
Ketika memberikan penyuluhan kepada pedagang pasar mengenai kewajiban tera ulang, seorang Pengawas Kemetrologian menjelaskan dasar hukum kewajiban tersebut yang diatur dalam...
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
E. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Jawaban: C
Dasar hukum utama yang mewajibkan UTTP untuk ditera dan ditera ulang secara berkala demi menjamin kebenaran pengukuran adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Soal 4
Pada pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDK) gas cair seperti LPG 3 kg, parameter utama yang harus diukur dan dibandingkan dengan label kemasan untuk menentukan kesesuaian adalah...
A. Berat bersih (netto) gas yang terkandung di dalam tabung
B. Tekanan tabung gas dalam satuan Bar
C. Kualitas api yang dihasilkan saat gas dibakar
D. Luas penampang tabung gas cair
E. Volume gas dalam satuan meter kubik
Jawaban: A
Pengawasan BDK gas cair seperti LPG berfokus pada kebenaran Kuantitas Isi Bersih (Netto) yang diukur menggunakan satuan berat (kilogram/gram), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan peraturan pelaksananya.
Soal 5
Dokumen yang memuat catatan rinci mengenai semua barang bukti yang ditemukan dan disita di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pelanggaran metrologi legal disebut...
A. Nota Dinas Penahanan
B. Berita Acara Penyitaan (BAPita)
C. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka
D. Laporan Kejadian Tindak Pidana (LKTP)
E. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
Jawaban: B
Sesuai pedoman administrasi penyidikan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), Berita Acara Penyitaan (BAPita) adalah dokumen resmi yang mencatat secara rinci identitas, jenis, dan jumlah barang bukti yang disita demi kepentingan pembuktian.
Soal 6
Dalam sebuah konsultasi, seorang produsen air minum kemasan bertanya mengenai toleransi kekurangan volume (Kekurangan Isi Nyata/KIN). Pengawas harus memberikan penjelasan yang mengacu pada prinsip...
A. Terdapat Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) yang diatur secara ketat dalam regulasi kemetrologian
B. Konsumen harus memaklumi kekurangan volume hingga 10% dari isi bersih
C. Kekurangan volume diperbolehkan selama produsen menjual dengan harga diskon
D. Semua kekurangan isi tidak ditoleransi dan langsung dikenakan pidana kurungan
E. Produsen bebas menentukan toleransi sesuai standar perusahaan masing-masing
Jawaban: A
Dalam ketentuan Metrologi Legal mengenai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDK), terdapat pengaturan mengenai Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) untuk melindungi konsumen dan memberikan standar yang jelas bagi produsen (UU No 2 Tahun 1981).
Soal 7
Maraknya promosi produk melalui media sosial menuntut pengawasan terhadap penggunaan satuan ukuran dalam periklanan. Jika sebuah iklan komersial menyatakan luas tanah '100 tumbak', tindakan Pengawas Kemetrologian yang tepat berdasarkan UU Metrologi Legal adalah...
A. Membekukan akun media sosial yang bersangkutan secara permanen
B. Mengedukasi pemasang iklan agar menggunakan Sistem Internasional (SI) yang sah seperti meter persegi (m2)
C. Mendukung penggunaan istilah lokal untuk melestarikan kebudayaan daerah
D. Menyita seluruh aset tanah yang diiklankan
E. Mengizinkan penggunaan istilah tumbak asal tidak ada unsur penipuan luas
Jawaban: B
UU No 2 Tahun 1981 mewajibkan penggunaan satuan Sistem Internasional (SI) dalam kegiatan perdagangan dan penawaran/periklanan. Penggunaan satuan lokal ('tumbak', 'bata') harus disesuaikan menjadi satuan sah (meter persegi).
Soal 8
Apabila dari hasil penyelidikan ternyata tidak ditemukan adanya peristiwa tindak pidana metrologi legal pada sebuah SPBU, maka administrasi yang harus diterbitkan adalah...
A. Surat Perintah Penyitaan Alat Bukti
B. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dengan rekomendasi penghentian
C. Berita Acara Penggeledahan
D. Surat Panggilan Tersangka Kedua
E. Surat Perintah Penahanan
Jawaban: B
Jika dalam tahap penyelidikan disimpulkan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka diterbitkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang merekomendasikan perkara tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan (KUHAP UU 8/1981).
Soal 9
Salah satu materi krusial dalam penyuluhan metrologi legal kepada pemilik SPBU adalah mengenai kewajiban menjaga kondisi segel tera. Sanksi atas tindakan merusak segel tera secara sengaja diatur dalam...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
E. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
Jawaban: E
Merusak, memutus, atau meniadakan tanda tera (segel) yang sah merupakan tindak pidana kemetrologian yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Soal 10
Pengawasan BDK dengan besaran 'jumlah hitungan' sering dilakukan pada produk kebutuhan kantor. Contoh produk BDK dengan besaran jumlah hitungan adalah...
A. Gas Freon untuk AC
B. Tinta printer kemasan botol
C. Kabel instalasi listrik
D. Pipa paralon (PVC)
E. Kertas HVS kemasan rim
Jawaban: E
Kertas HVS dalam kemasan rim diukur dan dijual berdasarkan 'jumlah hitungan' (misalnya 500 lembar per rim). Pengawasan memastikan bahwa isi di dalam kemasan benar-benar berjumlah sesuai label. Ini sesuai klasifikasi BDK pada regulasi Metrologi.
Soal 11
Dalam administrasi penyidikan, jika penyidik PPNS Metrologi Legal telah selesai menyusun berkas perkara, tahap penyerahan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dikenal dengan istilah...
A. Gelar Perkara Eksternal
B. Penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)
C. Pelimpahan Berkas Perkara Tahap I
D. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)
E. Tahap Praperadilan
Jawaban: C
Dalam proses sistem peradilan pidana (UU 8/1981), penyerahan berkas perkara hasil penyidikan untuk pertama kali kepada JPU agar diteliti kelengkapannya disebut sebagai Penyerahan Tahap I.
Soal 12
Ketika pelaku usaha UMKM berkonsultasi mengenai alat timbang meja miliknya yang rusak setelah ditera, saran teknis administratif yang paling tepat dari Pengawas adalah...
A. Langsung membuang timbangan dan membeli yang bekas tanpa perlu ditera ulang
B. Melaporkan kerusakan kepada Unit Metrologi Legal setempat untuk dilakukan perbaikan oleh reparatir berizin dan tera ulang
C. Tetap menggunakannya asalkan disepakati oleh pembeli dan penjual secara lisan
D. Mengganti anak timbangan dengan benda seberat batu atau logam yang dirasa sama
E. Membongkar sendiri timbangan tersebut dan menyesuaikan anak timbangannya
Jawaban: B
Setiap UTTP yang telah ditera dan rusak harus diperbaiki oleh reparatir alat ukur yang berizin, kemudian wajib ditera ulang oleh penera di Unit Metrologi Legal (UML) sebelum digunakan kembali (UU 2/1981).
Soal 13
Terkait pengawasan UTTP tingkat kesulitan II yang umumnya memiliki tingkat kompleksitas sistem pengukuran mekanik elektronik (misalnya flowmeter pada industri), kebutuhan personil yang ditugaskan idealnya harus...
A. Memiliki latar belakang pendidikan hukum pidana khusus
B. Petugas administrasi biasa yang didampingi oleh satpam pabrik
C. Memiliki kompetensi dan sertifikasi teknis metrologi legal di bidang arus/volume
D. Hanya mengandalkan laporan tertulis dari perusahaan tanpa peninjauan langsung
E. Pegawai harian lepas yang dilatih secara singkat
Jawaban: C
Pengawasan UTTP tingkat kesulitan II membutuhkan pemahaman teknis instrumen yang kompleks (seperti sensor elektronik, flowmeter), sehingga mensyaratkan Pengawas yang memiliki kompetensi teknis metrologi legal (diklat fungsional yang relevan).
Soal 14
Surat panggilan saksi dalam penyelidikan dugaan kecurangan takaran SPBU harus memuat informasi secara jelas, kecuali...
A. Tempat pemeriksaan atau kantor penyidik
B. Alasan singkat pemanggilan terkait dugaan tindak pidana
C. Putusan vonis hukuman yang akan dijatuhkan hakim
D. Status pihak yang dipanggil (sebagai saksi)
E. Hari, tanggal, dan jam kehadiran
Jawaban: C
Surat panggilan saksi adalah administrasi penyidikan/penyelidikan. Putusan vonis hukuman adalah kewenangan majelis hakim di akhir persidangan dan tidak relevan dicantumkan dalam surat panggilan (KUHAP UU 8/1981).
Soal 15
Penyuluhan mengenai kewajiban penggunaan satuan ukur Sistem Internasional (SI) sangat penting karena berlakunya satuan tak baku dapat menimbulkan...
A. Keuntungan besar bagi pihak pemerintah daerah
B. Persaingan usaha yang lebih sehat di pasar tradisional
C. Kenaikan harga barang secara drastis di pasar internasional
D. Penurunan minat investasi di sektor perbankan
E. Ketidakpastian ukuran dan kerugian transaksi pada salah satu pihak
Jawaban: E
Tujuan UU No 2/1981 adalah ketertiban dan kepastian hukum dalam pengukuran. Satuan tak baku (seperti kaleng, rantang, botol sirup) menyebabkan ketidakpastian volume/berat yang berujung pada kerugian konsumen atau pelaku usaha.
Soal 16
Pengawasan BDK panjang sering dilakukan pada produk kabel listrik. Jika label pada gulungan kabel tertulis 'Panjang: 50 m', parameter pengujian yang dilakukan oleh Pengawas adalah...
A. Berat total gulungan kabel beserta kemasannya
B. Ketebalan bahan isolator kabel
C. Kualitas tembaga sebagai penghantar panas
D. Hambatan listrik konduktor dalam satuan Ohm
E. Pengukuran linier aktual kabel menggunakan alat ukur panjang standar
Jawaban: E
Untuk BDK yang dinyatakan dalam besaran 'panjang', pengawasan metrologi legal difokuskan pada pengukuran linier fisiknya (menggunakan alat ukur metran/meteran standar) guna memverifikasi kebenaran klaim 50 m pada label.
Soal 17
Gelar Perkara merupakan instrumen penting dalam penyidikan. Tujuan utama pelaksanaan Gelar Perkara di lingkungan PPNS Metrologi Legal adalah untuk...
A. Mengumumkan nama tersangka di media cetak dan elektronik
B. Membagikan barang sitaan kepada masyarakat miskin
C. Menentukan sanksi denda maksimal yang akan dibebankan ke kas daerah
D. Menghukum pelaku secara langsung tanpa putusan pengadilan
E. Menentukan apakah suatu temuan sudah memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dinaikkan ke tahap penyidikan
Jawaban: E
Gelar perkara bertujuan untuk memaparkan alat bukti, mengevaluasi fakta hukum, dan memutuskan konstruksi hukum perkara, termasuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, penetapan tersangka, atau penghentian perkara (SP3).
Soal 18
Dalam penyuluhan kepada pengusaha supermarket, materi edukasi mengenai BDK yang diwajibkan mencantumkan kuantitas/isi bersih (Netto) ditujukan untuk menghindari pencampuran dengan...
A. Berat kotor (Bruto) yang mencakup kemasan pembungkus barang
B. Nama dan alamat perusahaan pabrikan
C. Harga pokok produksi (HPP) barang tersebut
D. Barcode identifikasi barang
E. Masa kedaluwarsa (Expired Date) produk
Jawaban: A
Edukasi metrologi pada pelaku usaha retail/supermarket menekankan bahwa penulisan isi pada kemasan BDK harus berupa Netto (berat/volume bersih produk) dan tidak boleh memasukkan berat kemasan (Tarra) yang menjadi Bruto.
Soal 19
Analisis pengawasan satuan ukuran pada iklan komersial e-commerce menemukan spesifikasi layar televisi 'Resolusi Tinggi 50 Inci'. Tindakan administratif kemetrologian terhadap fenomena ini adalah...
A. Mempidanakan pembeli televisi karena mengetahui ukuran tersebut salah
B. Melakukan pembinaan agar pelaku usaha menyertakan konversi satuan metrik internasional (misalnya cm)
C. Mewajibkan layar televisi ditarik dari seluruh pasar Indonesia
D. Membiarkan penggunaan kata inci karena sudah menjadi standar produsen televisi dunia
E. Melarang impor seluruh barang elektronik yang menggunakan layar sentuh
Jawaban: B
Meskipun 'Inci' adalah satuan imperial yang umum pada layar TV, UU 2/1981 mewajibkan satuan SI. Pengawas perlu melakukan pembinaan persuasif agar produsen/pengiklan setidaknya menyandingkan ukuran ekuivalen SI (sentimeter).
Soal 20
Dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka oleh PPNS Metrologi Legal, asas peradilan pidana yang mutlak harus dipenuhi agar keterangan tersangka sah di mata hukum adalah...
A. Asas Oportunitas yang memungkinkan tersangka dibebaskan dari hukuman jika membayar ganti rugi penuh
B. Diberikan dalam keadaan bebas, tanpa tekanan, paksaan, atau ancaman fisik dan psikologis
C. BAP harus ditulis dalam bahasa daerah asal tersangka
D. Tersangka harus disumpah menurut agamanya sebelum BAP dimulai
E. Tersangka diwajibkan mengakui perbuatannya di hadapan media massa
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP (UU No 8/1981), keterangan tersangka dan saksi harus diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (asas non self-incrimination dan kebebasan memberikan keterangan).
Soal 21 Premium
Konsultasi metrologi legal tidak hanya difokuskan pada sanksi pidana, melainkan juga keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha, yaitu...
A. Mendapatkan subsidi bahan baku langsung dari Kementerian Perdagangan
B. Memperoleh sertifikat hak paten secara otomatis
C. Terbebas dari kewajiban membayar pajak penghasilan
D. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi bisnis berkat takaran yang pas
E. Mampu menetapkan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)
Soal 22 Premium
Analisis pengawasan pada produk BDK kategori berat (misal gula pasir 1 kg) harus dilakukan menggunakan metode sampling statistik khusus. Acuan utama prosedur sampling BDK ini berdasarkan pedoman dari...
A. Rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO)
B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
C. Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Konstruksi Bangunan
D. Rekomendasi Organisasi Metrologi Legal Internasional (OIML) R 87
E. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar
Soal 23 Premium
Setelah SPDP diterbitkan, penyidik PPNS dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila memenuhi syarat berikut, KECUALI...
A. Tidak diperoleh bukti yang cukup
B. Penyidikan dihentikan demi hukum (misal tersangka meninggal dunia)
C. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
D. Adanya intervensi dan lobi politik dari kepala daerah
E. Tindak pidana telah kedaluwarsa sesuai KUHP
Soal 24 Premium
Dalam memberikan penyuluhan kepada pengusaha pabrik pengemasan beras, Pengawas Kemetrologian menekankan pentingnya penggunaan alat timbang yang telah bertanda tera sah. Alat timbang yang tidak memiliki tanda tera sah akan dikategorikan sebagai...
A. Alat peraga edukasi metrologi
B. Alat ukur ilegal dan dilarang digunakan untuk bertransaksi komersial
C. Barang bukti penyelundupan bea cukai
D. Alat ukur hibah dari luar negeri
E. UTTP standar industri rumah tangga
Soal 25 Premium
Pengawasan alat perlengkapan tingkat kesulitan I seperti 'anak timbangan' kuningan pada timbangan meja konvensional bertujuan untuk mencegah...
A. Peleburan anak timbangan untuk perhiasan
B. Impor anak timbangan secara ilegal
C. Perubahan warna kuningan menjadi kusam
D. Penambahan material asing (misalnya timah/magnet) di bagian rongga anak timbangan yang mengurangi nilai kebenarannya
E. Penggunaan anak timbangan kuningan oleh selain pedagang sembako
Soal 26 Premium
Dokumen administrasi yang diserahkan PPNS Kemetrologian kepada pihak kepolisian (Korwas PPNS) sebagai bentuk koordinasi pengawasan sebelum dimulainya kegiatan penyidikan tindak pidana adalah...
A. Berkas mutasi pegawai negeri sipil
B. Daftar Inventaris Kantor
C. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan
D. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Tembusan)
E. Surat Permohonan Tunjangan Kinerja
Soal 27 Premium
Jika seorang pelaku usaha SPBU menolak dilakukan pemeriksaan UTTP dengan dalih sedang sibuk, pendekatan preventif dan konsultatif yang diatur dalam SOP Pengawasan Metrologi Legal adalah...
A. Memberikan penjelasan persuasif mengenai kewajiban hukum untuk mematuhi pemeriksaan serta implikasi sanksinya jika menghalangi
B. Membatalkan pemeriksaan dan tidak pernah kembali lagi
C. Mencabut izin usaha SPBU pada hari itu juga
D. Langsung memborgol petugas SPBU di tempat kejadian
E. Mengumumkan nama SPBU di media cetak sebagai penipu konsumen
Soal 28 Premium
Dalam analisis kebutuhan pengawasan BDK 'Luas', produk yang menjadi prioritas pemeriksaan karena nilai ekonomis dan penggunaan luasnya oleh masyarakat adalah...
A. Semen curah
B. Gas Oksigen Medis
C. Minuman berkarbonasi dalam kaleng
D. Pupuk urea bersubsidi
E. Plastik mulsa pertanian dan terpal gulung
Soal 29 Premium
Setiap tindakan penyitaan barang bukti, seperti papan mainboard dispenser SPBU yang diduga dipasang cip ilegal, harus mendapatkan persetujuan/izin khusus administrasi pidana dari...
A. Ketua Pengadilan Negeri setempat
B. Presiden Republik Indonesia
C. Kepala Unit Metrologi Legal (UML) tingkat Kabupaten/Kota
D. Kepolisian Sektor (Polsek) setempat
E. Menteri Perdagangan RI
Soal 30 Premium
Untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang Metrologi Legal, sebuah unit kemetrologian merancang brosur edukasi. Salah satu slogan konsultasi yang merepresentasikan inti dari UU Metrologi Legal adalah...
A. Ayo menabung sejak dini di bank terpercaya
B. Takaran Pas, Bisnis Pantas, Konsumen Puas
C. Jangan lupa bayar pajak bumi dan bangunan
D. Berbelanja murah, pangkal kaya
E. Jaga kesehatan dengan konsumsi makanan bergizi
Soal 31 Premium
Pengawasan satuan ukuran pada iklan di media sosial mendapati istilah asing seperti 'horsepower (HP)' untuk daya mesin genset yang diiklankan oleh toko elektronik ritel. Langkah analisis yang tepat secara metrologis adalah...
A. Menyita seluruh produk genset bermerek dari peredaran nasional
B. Menangkap distributor mesin genset karena merugikan keuangan negara
C. Meminta pengiklan untuk menggunakan satuan Kalori
D. Mencatat pelanggaran dan mendorong pengiklan menambahkan spesifikasi daya dalam satuan SI, yaitu Watt atau Kilowatt (kW)
E. Membiarkan saja karena Horsepower adalah bahasa universal yang disahkan secara mutlak di Indonesia
Soal 32 Premium
Tersangka tindak pidana metrologi legal memiliki hak administrasi untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membubuhkan tanda tangannya. Jika tersangka menolak untuk menandatangani BAP tersebut, tindakan penyidik PPNS adalah...
A. Menghentikan penyidikan dan melepaskan tersangka seketika itu juga
B. Menyiksa tersangka secara fisik hingga mau menandatanganinya
C. Memalsukan tanda tangan tersangka agar berkas cepat selesai
D. Mencatat penolakan tersebut di dalam BAP disertai alasannya dan BAP tetap sah secara hukum
E. Mengulangi seluruh pemeriksaan dari awal tanpa henti
Soal 33 Premium
Bentuk konsultasi yang diberikan oleh Pengawas kepada industri perhiasan emas terkait penggunaan timbangan adalah mengedukasi agar mereka wajib menggunakan timbangan kelas...
A. Timbangan mekanik sentimal kelas biasa
B. Timbangan duduk pegas tingkat ketelitian kasar
C. Timbangan jembatan (weighbridge) 40 ton
D. Timbangan elektronik tingkat ketelitian tinggi (Kelas II atau I)
E. Timbangan gantung pasar tradisional
Soal 34 Premium
Dalam identifikasi alat takar tingkat kesulitan II seperti tangki ukur mobil (TUM) BBM, analisis pengawasan akan difokuskan pada...
A. Kesesuaian pelat indeks ruang kosong, indeks volume, keutuhan segel tera, dan tidak adanya instalasi perpipaan ilegal (by-pass)
B. Jenis musik yang diputar oleh supir truk saat berkendara
C. Sistem pengereman ABS pada sasis truk BBM
D. Bentuk aerodinamis kabin truk pengangkut BBM
E. Kualitas warna cat stiker logo Pertamina pada badan tangki
Soal 35 Premium
Penyerahan berkas perkara tahap II dari PPNS ke Penuntut Umum (Kejaksaan) meliputi penyerahan dokumen administratif beserta...
A. Kendaraan operasional dinas PPNS
B. Uang suap untuk jaksa
C. Seluruh pegawai perusahaan yang melanggar
D. Istri dan anak tersangka
E. Tersangka secara fisik dan Barang Bukti
Soal 36 Premium
Konsultasi penyuluhan terkait cap tanda tera membedakan antara Tanda Sah (Sah), Tanda Batal (Batal), dan Tanda Jaminan. Fungsi dari Tanda Jaminan adalah...
A. Menjadi hiasan dekoratif pada alat ukur agar terlihat resmi
B. Mencegah bagian-bagian tertentu dari alat ukur (justir/kalibrasi) agar tidak dapat diubah tanpa merusak segel jaminan tersebut
C. Membatalkan seluruh fungsi mekanik timbangan
D. Menandai bahwa alat ukur tersebut belum dilunasi pajaknya
E. Menjamin bahwa alat ukur tidak akan pernah rusak seumur hidup
Soal 37 Premium
Pada analisis alat ukur tingkat kesulitan II berupa Meter Kayu di industri loging/penebangan hutan, Pengawas harus cermat memeriksa...
A. Jumlah cabang dan ranting dari kayu yang ditebang
B. Penggunaan tongkat meter kayu yang sesuai standar, memiliki cap tera, dan tidak aus pada ujung-ujungnya yang bisa memanipulasi perhitungan kubikasi
C. Upah minimum regional bagi penebang kayu
D. Sertifikat kepemilikan hutan lindung
E. Harga jual kayu ulin di pasar internasional
Soal 38 Premium
Sebagai bagian dari administrasi penyelidikan, surat perintah tugas (Sprintug) merupakan legitimasi petugas. Surat ini minimal harus ditandatangani oleh...
A. Pejabat yang berwenang (seperti Kepala Dinas atau Kepala UPTD Metrologi Legal)
B. Bupati tanpa sepengetahuan Kepala Dinas
C. Anggota tim penyelidik yang paling junior
D. Satpam kantor dinas perdagangan
E. Ketua RT di wilayah tempat kejadian
Soal 39 Premium
Dalam forum konsultasi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), materi sosialisasi yang relevan terkait dispensing pump (pompa SPBU) adalah...
A. Prosedur impor minyak bumi mentah dari Timur Tengah
B. Panduan membuat Surat Izin Mengemudi bagi supir tangki
C. Kewajiban pengujian tera ulang tahunan, larangan pemakaian cip modifikasi takaran, dan perawatan meter arus (flowmeter)
D. Tata cara membuka bisnis franchise restoran ayam goreng
E. Strategi promosi pelumas mesin mobil
Soal 40 Premium
Analisis pengawasan pada produk BDK kategori 'berat' harus memperhitungkan tarra (berat kemasan). Sebuah produk kopi bubuk dalam toples kaca berlabel 'Netto 200 gram'. Jika toples kaca ditimbang memiliki berat 150 gram, maka hasil pengujian metrologis untuk berat bruto produk tersebut (tanpa mengurangi nilai kebenaran nettonya) seharusnya sekitar...
A. 200 gram
B. 50 gram
C. 500 gram
D. 150 gram
E. 350 gram
Soal 41 Premium
Jika seorang saksi kunci yang dipanggil secara patut oleh PPNS Metrologi Legal menolak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, prosedur administratif yang dibenarkan berdasarkan KUHAP adalah...
A. Menghapus nama saksi dari daftar BAP
B. Menghukum saksi dengan pidana penjara seumur hidup
C. Menerbitkan Surat Perintah Membawa Saksi untuk dihadapkan kepada penyidik
D. Melaporkan saksi kepada Komnas HAM
E. Membakar tempat tinggal saksi tersebut
Soal 42 Premium
Untuk pelaku usaha start-up yang menggunakan platform e-commerce, penyuluhan Metrologi Legal menyarankan agar klaim produk kosmetik berbentuk cairan (seperti parfum atau toner) sebaiknya dideklarasikan dengan besaran...
A. Volume, dengan satuan mililiter (mL) atau Liter (L)
B. Waktu, dengan satuan jam (h)
C. Massa Jenis, dengan satuan Kg/m3
D. Panjang, dengan satuan centimeter (cm)
E. Jumlah Hitungan (pieces)
Soal 43 Premium
Dalam melakukan pengawasan meter air rumah tangga (meter air PDAM), hal mendasar yang sering menjadi fokus analisis adalah tingkat kesalahan ukur (error) meter tersebut. Jika kesalahan melampaui Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) mengarah pada penunjukan volume air yang lebih besar dari aktual, maka pihak yang dirugikan secara ekonomi adalah...
A. Pelanggan atau konsumen rumah tangga yang membayar tagihan bulanan
B. Kementerian Pekerjaan Umum
C. Produsen meter air
D. Penera dari Unit Metrologi
E. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyuplai
Soal 44 Premium
Terkait barang bukti meteran taksi yang disita karena sengaja diubah fungsi argometernya, administrasi penitipan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) wajib melampirkan...
A. Kartu Keluarga penyidik PPNS
B. Ijazah SMA supir taksi
C. Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penitipan, dan label barang bukti
D. Resep obat-obatan apotek
E. Surat tanah (Sertifikat Hak Milik) dari pemilik taksi
Soal 45 Premium
Penyuluhan terhadap pedagang keliling yang menggunakan Timbangan Dacin logam di pedesaan mengedepankan penggantian dacin yang sudah korosi/berkarat parah. Alasan teknis metrologisnya adalah...
A. Dacin logam tidak lagi diproduksi di Indonesia
B. Harga besi rongsok sedang tinggi sehingga lebih baik dijual
C. Warna karat tidak estetik dilihat oleh pembeli
D. Timbangan dacin sudah dilarang sepenuhnya untuk digunakan dalam keadaan apapun
E. Karat mengubah kesetimbangan tuas dan kepekaan timbangan (massa lengan dacin) sehingga hasil ukur menjadi tidak akurat
Soal 46 Premium
Analisis kegiatan pengawasan satuan ukuran pada produk periklanan untuk industri tekstil online menemukan iklan kain katun yang dijual per 'Yard'. Langkah yang diamanatkan dalam ketentuan Sistem Internasional kepada pelaku usaha adalah...
A. Mengganti ukuran yard dengan satuan inci agar lebih kecil nominalnya
B. Mengganti satuan yard dengan kilometer (km) untuk memperlihatkan kualitas
C. Mewajibkan penjualan kain dengan timbangan
D. Menutup situs e-commerce secara langsung melalui Kementerian Kominfo
E. Merekomendasikan penggunaan/penyebutan satuan ukur Meter (m) pada media promosi digital tersebut
Soal 47 Premium
Berita Acara (BA) yang harus dibuat oleh PPNS Metrologi Legal setelah melakukan tindakan memasuki pekarangan pabrik yang dicurigai melakukan pengemasan BDK ilegal tanpa izin khusus karena keadaan mendesak adalah...
A. Berita Acara Kematian
B. Berita Acara Pinjam Pakai Fasilitas Umum
C. Berita Acara Masuk Rumah / Tempat Tertutup dan Penggeledahan
D. Berita Acara Kehilangan Barang Pribadi
E. Berita Acara Serah Terima Jabatan
Soal 48 Premium
Dalam sesi pembinaan UMKM yang membuat makanan ringan keripik, konsultasi teknis terkait penulisan kemasan BDK yang benar diwajibkan mencantumkan elemen berikut secara jelas, kecuali...
A. Kuantitas berupa Berat Bersih (Netto) dalam Gram (g)
B. Riwayat rekam medis dan golongan darah pendiri perusahaan
C. Nama dan alamat perusahaan pengemas
D. Penggunaan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti
E. Nama barang/produk keripik
Soal 49 Premium
Kegiatan pengawasan terhadap pompa ukur BBM (Dispenser SPBU) yang masuk dalam kategori alat takar mekanik elektronik kompleks perlu diwaspadai adanya manipulasi 'Papan Sirkuit Cetak' (Printed Circuit Board/PCB). Ciri administrasi teknis yang membuktikan sebuah PCB masih legal dan belum diutak-atik adalah...
A. Angka penunjukan digital berkedip cepat
B. Harga BBM yang ditunjukkan pada panel lebih murah dari standar Pertamina
C. Kabel tegangan tinggi terekspos di luar mesin pompa
D. Kondisi Segel Tera Kawat atau Stiker Hologram Metrologi pada kotak CPU/Pulsar masih terpasang kuat, utuh, dan berlogo tahun tera berjalan
E. Kotak display dapat dilepas dengan mudah menggunakan tangan kosong
Soal 50 Premium
Buku Register Penyidikan adalah dokumen krusial di kantor Unit Metrologi Legal untuk administrasi PPNS. Buku register B-1 (B-Satu) umumnya berfungsi untuk mencatat...
A. Register Perkara Tindak Pidana dan register pengiriman berkas ke Penuntut Umum
B. Daftar alat ukur yang rusak dan masuk gudang
C. Jadwal kunjungan wisata dinas pegawai
D. Rekapitulasi anggaran konsumsi rapat
E. Daftar absen kehadiran harian pegawai Unit Metrologi
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama
SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.