SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Terampil, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Terampil, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Terampil berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Terampil, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Asisten Pengawas Perikanan Terampil. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Terampil.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan meliputi...
A. Perairan kepulauan dan landas kontinen saja
B. Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
C. Seluruh wilayah perairan laut internasional
D. Hanya laut teritorial dan perairan pedalaman
E. Hanya wilayah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, WPPNRI meliputi perairan Indonesia, ZEEI, serta sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah RI.
Soal 2
Dalam perencanaan pengawasan perikanan, pendekatan yang digunakan untuk menentukan frekuensi pengawasan berdasarkan tingkat risiko pelaku usaha disebut...
A. Pengawasan berbasis kuota penangkapan
B. Pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision)
C. Pengawasan berbasis laporan masyarakat
D. Pengawasan berbasis wilayah operasional
E. Pengawasan berbasis anggaran tahunan
Jawaban: B
Sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, perencanaan pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk efektivitas pemanfaatan sumber daya.
Soal 3
Dokumen yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan berbendera Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI adalah...
A. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI)
B. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
C. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
D. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
E. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang kini menjadi bagian dari Perizinan Berusaha.
Soal 4
Dalam hal ditemukan pelanggaran administratif oleh pelaku usaha perikanan, tahap awal pengenaan sanksi menurut regulasi terbaru adalah...
A. Penenggelaman kapal seketika
B. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis
C. Pencabutan izin secara permanen tanpa teguran
D. Penyitaan seluruh aset perusahaan
E. Penahanan pimpinan perusahaan
Jawaban: B
Menurut Permen KP No. 31 Tahun 2021, pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dimulai dari peringatan tertulis, kecuali untuk pelanggaran tertentu yang bersifat berat.
Soal 5
Jenis alat penangkapan ikan yang dilarang karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan menurut peraturan kelautan dan perikanan adalah...
A. Pancing cumi
B. Pancing ulur (handline)
C. Bubu lipat
D. Jaring insang (gillnet) permukaan
E. Pukat hela trawl yang tidak sesuai standar
Jawaban: E
Penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti trawl atau pukat hela yang tidak sesuai spesifikasi teknis dilarang berdasarkan Permen KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan.
Soal 6
Dalam menyusun jadwal operasional pengawasan perikanan, variabel utama yang harus dipertimbangkan adalah...
A. Jumlah pegawai yang sedang cuti
B. Harga pasar ikan internasional saat itu
C. Jenis seragam yang akan digunakan
D. Ketersediaan kantin di pelabuhan
E. Musim penangkapan ikan dan kerawanan pelanggaran
Jawaban: E
Perencanaan pengawasan harus mempertimbangkan musim ikan (peak season) karena pada saat itulah intensitas kegiatan penangkapan dan risiko pelanggaran meningkat.
Soal 7
Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan setelah dilakukan...
A. Wawancara dengan keluarga nakhoda
B. Pemeriksaan fisik dan dokumen (Hadir, Amati, Periksa)
C. Penimbangan berat total kapal
D. Pembayaran retribusi pelabuhan
E. Pengecekan kualitas air laut di sekitar dermaga
Jawaban: B
SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan (Permen KP No. 10 Tahun 2021).
Soal 8
Tindakan pengejaran kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran di laut oleh kapal pengawas perikanan disebut...
A. Hot Pursuit (Pengejaran Seketika)
B. Patroli rutin
C. Latihan gabungan
D. Evakuasi medis
E. Survei hidrografi
Jawaban: A
Hot Pursuit adalah hak pengejaran seketika terhadap kapal asing yang diduga melanggar peraturan di wilayah perairan nasional hingga ke laut lepas, sesuai UNCLOS 1982 dan UU Perikanan.
Soal 9
Sesuai PP No. 27 Tahun 2021, pemanfaatan ruang laut secara menetap wajib memiliki dokumen...
A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
B. Surat Izin Kerja Keruk
C. Sertifikat Hak Milik (SHM)
D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
E. Pas Kapal
Jawaban: A
PP No. 27 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi secara menetap wajib memiliki KKPRL.
Soal 10
Tahapan identifikasi potensi kerawanan dalam perencanaan pengawasan bertujuan untuk...
A. Membatalkan seluruh kegiatan patroli
B. Meningkatkan harga jual ikan di pelabuhan
C. Memperluas wilayah laut Indonesia
D. Menetapkan skala prioritas sasaran pengawasan
E. Menambah jumlah personil secara acak
Jawaban: D
Identifikasi kerawanan membantu pengawas perikanan memetakan daerah atau jenis kegiatan yang paling berisiko terjadi pelanggaran sehingga pengawasan lebih efisien.
Soal 11
Logbook penangkapan ikan sangat penting diawasi karena berfungsi sebagai instrumen untuk...
A. Mencatat data hasil tangkapan secara akurat oleh nakhoda
B. Buku catatan pribadi pemilik kapal
C. Daftar hadir harian kru kapal
D. Buku panduan memasak ikan di kapal
E. Media iklan produk perikanan
Jawaban: A
Logbook penangkapan ikan wajib diisi oleh nakhoda sebagai alat kontrol pemerintah terhadap jumlah dan jenis ikan yang diambil dari alam guna manajemen stok ikan.
Soal 12
Setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah hukum RI dapat dikenai tindakan hukum berdasarkan prinsip...
A. Kedaulatan wilayah (Territoriality)
B. Ekstrateritorialitas
C. Asas manfaat ekonomi
D. Keluargaan
E. Kekebalan diplomatik
Jawaban: A
Prinsip teritorialitas menegaskan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja (WNI maupun WNA) yang melakukan pelanggaran di dalam wilayah kedaulatan RI.
Soal 13
Ukuran mata jaring (mesh size) yang diizinkan untuk alat tangkap tertentu diatur dalam peraturan guna mencegah...
A. Pencemaran minyak di laut
B. Ikan besar melarikan diri
C. Tertangkapnya ikan yang masih di bawah umur/kecil
D. Terjadinya arus bawah laut
E. Kerusakan pada mesin kapal
Jawaban: C
Pengaturan mesh size bertujuan untuk aspek selektivitas agar ikan yang belum mencapai ukuran layak tangkap tidak ikut terjaring, demi keberlanjutan sumber daya.
Soal 14
Data yang digunakan dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan perikanan biasanya mencakup...
A. Data jumlah sekolah di pesisir
B. Data hasil tangkapan dan jumlah kapal yang terdaftar
C. Data statistik kriminal umum di daratan
D. Data cuaca ekstrem sepuluh tahun terakhir
E. Data impor barang elektronik
Jawaban: B
Data operasional seperti jumlah kapal (SIPI/SIKPI aktif) dan riwayat kepatuhan menjadi dasar dalam perencanaan pengawasan perikanan.
Soal 15
Pengawasan terhadap pemasangan rumpon di laut dilakukan untuk memastikan bahwa rumpon tersebut...
A. Diletakkan di jalur pelayaran internasional
B. Dapat digunakan untuk mengisi daya baterai kapal
C. Terbuat dari bahan emas murni
D. Memiliki lampu hias berwarna-warni
E. Memiliki izin dan tidak mengganggu migrasi ikan secara berlebihan
Jawaban: E
Pemasangan rumpon harus memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR) agar penempatannya tertata dan tidak menghalangi alur pelayaran serta migrasi ikan.
Soal 16
Jika dalam pemeriksaan ditemukan ikan hasil tangkapan yang dilarang untuk ditangkap (seperti hiu tertentu), maka pengawas perikanan berwenang melakukan...
A. Penyitaan ikan tersebut untuk dimusnahkan atau diserahkan ke negara
B. Menyuruh kru kapal memakan ikan tersebut di tempat
C. Menjual ikan tersebut di pasar gelap
D. Memberikannya secara cuma-cuma kepada nakhoda
E. Membuangnya ke tempat sampah kantor
Jawaban: A
Berdasarkan KUHAP dan UU Perikanan, benda yang dilarang atau hasil kejahatan/pelanggaran wajib disita sebagai barang bukti atau untuk tindakan lebih lanjut sesuai hukum.
Soal 17
Sanksi administratif berupa denda administratif bagi pelaku usaha perikanan diatur secara detail dalam...
A. Permen KP No. 31 Tahun 2021
B. Peraturan Presiden tentang Investasi
C. Keputusan Camat setempat
D. UU No. 1 Tahun 1946
E. PP No. 85 Tahun 2021
Jawaban: A
Permen KP No. 31 Tahun 2021 mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.
Soal 18
Langkah awal dalam merespons laporan masyarakat mengenai adanya kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) adalah...
A. Meminta uang imbalan kepada pelapor
B. Menghapus laporan tersebut dari sistem
C. Langsung menenggelamkan kapal yang dilaporkan tanpa cek
D. Mengumumkan nama pelapor ke media massa
E. Verifikasi lapangan atau pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)
Jawaban: E
Setiap laporan informasi harus diverifikasi kebenarannya melalui proses Pulbaket sebelum dilakukan penindakan atau patroli terarah.
Soal 19
Sistem pemantauan kapal perikanan secara real-time yang menggunakan satelit disebut...
A. Vessel Monitoring System (VMS)
B. Global Positioning System (GPS) statis
C. Sonar deteksi bawah air
D. Radio Komunikasi SSB
E. WhatsApp Messenger
Jawaban: A
VMS adalah sistem satelit yang wajib dipasang pada kapal perikanan ukuran tertentu untuk memantau posisi dan pergerakan kapal guna mencegah pencurian ikan.
Soal 20
Seorang nakhoda yang sengaja mematikan transmitter VMS saat melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dapat dikenai...
A. Kenaikan pangkat jabatan nakhoda
B. Sanksi administratif dan/atau pidana
C. Pembebasan pajak tahunan
D. Hadiah dari dinas perikanan
E. Pujian karena menghemat baterai
Jawaban: B
Mematikan transmitter VMS saat melaut adalah pelanggaran kewajiban pemantauan kapal yang diatur dalam regulasi pengawasan operasional perikanan guna mencegah kegiatan penangkapan ikan ilegal.
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023, kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dimiliki oleh...
A. Petugas Bea Cukai saja
B. Hanya satpam pelabuhan
C. Bupati dan Walikota saja
D. Hanya asosiasi pengusaha perikanan
E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi RI
Soal 22 Premium
Dalam menyusun Rencana Operasi (Renops) patroli laut, aspek logistik yang paling krusial untuk memastikan ketahanan kapal pengawas adalah...
A. Jumlah buku bacaan di perpustakaan kapal
B. Ketersediaan alat pancing rekreasi bagi kru
C. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan air tawar
D. Jumlah seragam cadangan
E. Warna cat lambung kapal
Soal 23 Premium
Pemeriksaan alat penangkapan ikan di atas kapal bertujuan untuk memastikan 'compliance' terhadap...
A. Keindahan bentuk alat tangkap
B. Spesifikasi teknis yang diizinkan dalam dokumen perizinan
C. Nama toko tempat membeli alat tangkap
D. Harga beli alat tangkap tersebut
E. Negara pembuat alat tangkap
Soal 24 Premium
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kapal yang dibuat oleh Pengawas Perikanan merupakan dokumen hukum yang berfungsi sebagai...
A. Tiket masuk pelabuhan
B. Surat undangan makan malam
C. Surat tanda terima kasih nakhoda
D. Alat bukti surat dalam proses penanganan pelanggaran
E. Hanya coretan pribadi pengawas
Soal 25 Premium
Kawasan Konservasi Perairan dilarang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan skala industri dengan tujuan...
A. Memberikan keuntungan hanya pada pihak asing
B. Membuat laut terlihat lebih sepi
C. Menghabiskan anggaran daerah
D. Membatasi akses penangkapan yang merusak
E. Menjaga keseimbangan ekosistem dan stok ikan (Spawning Ground)
Soal 26 Premium
Indikator keberhasilan dari perencanaan pengawasan perikanan adalah...
A. Meningkatnya jumlah kapal yang ditenggelamkan setiap hari
B. Menurunnya angka pelanggaran dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha
C. Naiknya harga bahan bakar minyak secara global
D. Banyaknya jumlah pegawai yang pindah instansi
E. Habisnya seluruh stok ikan di laut
Soal 27 Premium
Pemeriksaan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan disebut juga dengan istilah...
A. Wawancara pedagang eceran
B. Post-Audit operasional
C. Pengecekan mesin pendingin saja
D. Inspeksi Pembongkaran Ikan (Post-landing inspection)
E. Penghitungan laba rugi nelayan
Soal 28 Premium
Jika pengawas perikanan menemukan indikasi kuat tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, tindakan 'adhoc' yang dilakukan adalah...
A. Melepaskannya setelah diberi nasihat
B. Membiarkan kapal tersebut kabur ke negara asalnya
C. Meminta nakhoda membayar di tempat
D. Menukar kapal pengawas dengan kapal asing tersebut
E. Mengawal kapal tersebut ke pelabuhan pangkalan untuk diproses hukum
Soal 29 Premium
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan/perikanan berarti...
A. Bebas dari segala tuntutan jika membayar denda
B. Tanggung jawab yang hanya berlaku untuk perusahaan kecil
C. Tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (dolus/culpa)
D. Tanggung jawab hanya jika pelaku sengaja melakukan kesalahan
E. Tanggung jawab yang bisa dialihkan ke pihak lain
Soal 30 Premium
Dokumen rencana strategis pengawasan perikanan jangka menengah biasanya disusun untuk periode...
A. 1 tahun
B. 2 tahun
C. 10 tahun
D. 5 tahun
E. 1 bulan
Soal 31 Premium
Pemeriksaan terhadap Surat Nakhoda (Certificate of Competency) dilakukan untuk memastikan bahwa...
A. Nakhoda memiliki banyak pengikut di media sosial
B. Nakhoda mahir menggunakan alat musik
C. Nakhoda bisa berenang dengan gaya bebas
D. Nakhoda adalah orang terkaya di kampungnya
E. Nakhoda memiliki kualifikasi yang sah untuk mengoperasikan kapal perikanan
Soal 32 Premium
Dalam proses penyidikan, barang bukti berupa ikan yang cepat busuk dapat dilakukan tindakan...
A. Pelelangan segera atau hibah setelah dilakukan dokumentasi dan penyisihan sampel
B. Dibiarkan sampai busuk di kantor
C. Dibawa pulang oleh penyidik untuk konsumsi pribadi
D. Disimpan di dalam lemari arsip
E. Dibuang kembali ke laut dalam keadaan mati
Soal 33 Premium
Pengaturan mengenai 'Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing' di tingkat internasional diprakarsai oleh organisasi...
A. UNESCO
B. WHO
C. UNICEF
D. IMF
E. FAO (Food and Agriculture Organization)
Soal 34 Premium
Evaluasi terhadap hasil pengawasan perikanan yang telah dilaksanakan dilakukan untuk...
A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan periode berikutnya
B. Mencari kesalahan rekan kerja
C. Membuat laporan palsu
D. Mempromosikan diri sendiri
E. Menutup instansi pengawasan
Soal 35 Premium
Kapal pengangkut ikan (carrier) wajib memiliki izin khusus yang disebut...
A. SIK
B. SIPI
C. SITP
D. SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
E. SIUP
Soal 36 Premium
Penanganan pelanggaran administratif di bidang perikanan saat ini mengedepankan asas...
A. Primum Remedium (Pidana sebagai upaya pertama)
B. Asas pembiaran
C. Asas balas dendam
D. Ultimum Remedium (Pidana sebagai upaya terakhir)
E. Asas mumpung
Soal 37 Premium
Berdasarkan UU Kelautan, batas laut teritorial Indonesia adalah sejauh...
A. 24 mil laut
B. 100 mil laut
C. 350 mil laut
D. 12 mil laut dari garis pangkal
E. 200 mil laut
Soal 38 Premium
Penyusunan anggaran pengawasan perikanan harus didasarkan pada prinsip...
A. Hanya untuk perjalanan dinas luar negeri
B. Efisien, efektif, dan akuntabel
C. Boros dan mewah
D. Mengikuti kemauan pemilik kapal
E. Tersembunyi dari publik
Soal 39 Premium
Pengawasan terhadap kapal perikanan asing (KPA) difokuskan pada pengecekan...
A. Warna lampu hias di kabin
B. Merek sabun yang digunakan ABK
C. Jumlah lagu yang ada di radio kapal
D. Menu makanan koki kapal
E. Dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia (jika ada kerja sama) dan area tangkapannya
Soal 40 Premium
Bentuk sanksi administratif berupa 'Paksaan Pemerintah' dapat berupa...
A. Penghapusan seluruh utang perusahaan
B. Kenaikan status izin usaha
C. Penyegelan sarana atau penghentian sementara kegiatan
D. Hadiah liburan ke luar negeri
E. Pemberian modal usaha cuma-cuma
Soal 41 Premium
Pengelolaan perikanan di Indonesia dibagi menjadi beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Jumlah WPPNRI saat ini adalah...
A. 11 WPP
B. 20 WPP
C. 15 WPP
D. 5 WPP
E. 8 WPP
Soal 42 Premium
Faktor eksternal yang paling memengaruhi keberhasilan patroli pengawasan di laut adalah...
A. Merek sepatu dinas pengawas
B. Jumlah penonton televisi di rumah
C. Kondisi cuaca dan gelombang laut
D. Warna cat interior kantor
E. Jenis printer yang digunakan sekretariat
Soal 43 Premium
Pemeriksaan sanitasi dan higiene di atas kapal perikanan merupakan bagian dari pengawasan...
A. Kekuatan mesin kapal
B. Harga jual ikan
C. Kecanggihan alat navigasi
D. Mutu hasil perikanan
E. Keindahan kapal
Soal 44 Premium
Dalam hukum acara pidana perikanan, jangka waktu penahanan tersangka oleh penyidik diatur secara khusus untuk mendukung asas...
A. Pemberian hukuman tanpa sidang
B. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (speedy trial)
C. Penghapusan barang bukti
D. Penumpukan jumlah tahanan di penjara
E. Kerahasiaan proses penyidikan
Soal 45 Premium
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memberikan hak kepada Indonesia untuk...
A. Membuang sampah nuklir di sana
B. Mengklaim seluruh daratan negara tetangga
C. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati
D. Melarang semua kapal asing lewat
E. Menjual seluruh air lautnya
Soal 46 Premium
Koordinasi antarinstansi dalam pengawasan perikanan diatur dalam forum yang dikenal dengan...
A. Kelompok belajar pengusaha
B. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
C. Himpunan nelayan tradisional
D. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan
E. Arisan bersama
Soal 47 Premium
Kegiatan 'transshipment' atau bongkar muat ikan di tengah laut secara ilegal diawasi karena...
A. Membuat air laut lebih jernih
B. Sering digunakan untuk melarikan hasil tangkapan tanpa lapor (unreported)
C. Memudahkan pendataan ikan
D. Menambah kecepatan kapal
E. Membuat kru kapal merasa senang
Soal 48 Premium
Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kapal asing yang digunakan melakukan illegal fishing dirampas untuk negara biasanya diikuti dengan tindakan...
A. Disimpan di museum pribadi
B. Diparkir di tengah jalan raya
C. Diberikan kembali kepada pencurinya
D. Dijadikan kapal pesiar mewah pejabat
E. Dihancurkan, ditenggelamkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan negara/kelompok nelayan
Soal 49 Premium
Alat tangkap jaring tarik kantong yang dilarang penggunaannya di WPPNRI tertentu karena merusak dasar perairan adalah...
A. Cantrang
B. Tombak ikan
C. Pancing tonda
D. Jaring angkat (lift net)
E. Bubu kayu
Soal 50 Premium
Seorang Asisten Pengawas Perikanan harus memiliki integritas tinggi agar...
A. Mampu melaksanakan penegakan hukum secara adil dan profesional
B. Dapat bekerja sama dengan pencuri ikan
C. Mudah menerima suap dari pemilik kapal
D. Bisa sering membolos kerja
E. Cepat kaya tanpa bekerja
Tips Lulus SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Terampil semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Terampil, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil
SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Terampil tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.