SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Paramedik Karantina Hewan Pemula. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2019, pengertian dari Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah...
A. Sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
B. Upaya pengobatan hewan sakit dan vaksinasi massal pada hewan ternak di wilayah perbatasan.
C. Tindakan pemeriksaan fisik dan laboratorium terhadap hewan langka yang dilindungi oleh undang-undang.
D. Proses sertifikasi hewan peliharaan sebelum diekspor ke negara tujuan tertentu.
E. Sistem pengelolaan peternakan dan pencegahan penyakit menular dari satu peternakan ke peternakan lain.
Jawaban: A
Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2019, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan didefinisikan sebagai sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, dsb.
Soal 2
Menurut UU No. 41 Tahun 2014, segala urusan yang berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan, dan penolakan penyakit pada hewan secara menyeluruh disebut dengan...
A. Karantina Medis Hewan
B. Kesejahteraan Hewan
C. Kesehatan Hewan
D. Kesehatan Masyarakat Veteriner
E. Pengendalian Zoonosis
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009, Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan, penolakan penyakit, pemulihan kesehatan, dan pelindungan hewan.
Soal 3
Dalam tata cara tindakan karantina, salah satu elemen penting adalah tindakan 'Pengasingan'. Tujuan utama dari tindakan pengasingan adalah...
A. Mengamati dan mendeteksi kemungkinan adanya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sebelum hewan dibebaskan.
B. Memberikan vaksinasi rutin pada hewan yang baru lahir di Instalasi Karantina Hewan.
C. Memproses dokumen karantina hewan tanpa perlu melakukan pemeriksaan fisik.
D. Memusnahkan hewan yang diduga membawa penyakit menular agar tidak menyebar ke hewan lain.
E. Mengurangi populasi hewan yang diimpor agar tidak mengganggu harga pasar domestik.
Jawaban: A
Tindakan pengasingan dalam prosedur karantina bertujuan untuk menempatkan hewan di suatu tempat tertentu yang terisolasi dari hewan lain untuk keperluan pengamatan, pemeriksaan, dan deteksi kemungkinan adanya HPHK sebelum diberikan keputusan lebih lanjut.
Soal 4
Spesies hewan yang sangat terancam punah dan perdagangannya dilarang keras untuk tujuan komersial menurut ketentuan CITES masuk dalam kategori...
A. Apendiks III
B. Apendiks I
C. Apendiks IV
D. Apendiks Zero
E. Apendiks II
Jawaban: B
Dalam ketentuan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), Apendiks I memuat daftar spesies flora dan fauna liar yang terancam punah dan dilarang untuk diperdagangkan secara internasional untuk tujuan komersial.
Soal 5
Mengapa Jenis Asing Invasif (JAI) menjadi perhatian serius dalam keamanan hayati hewani dan karantina?
A. JAI merupakan sumber utama devisa negara dari sektor ekspor satwa.
B. JAI secara otomatis dilindungi oleh regulasi CITES Internasional.
C. JAI dapat meningkatkan keanekaragaman genetik hewan lokal.
D. JAI memiliki kemampuan reproduksi dan adaptasi tinggi yang dapat merusak ekosistem dan menyaingi spesies asli.
E. JAI selalu membawa penyakit zoonosis mematikan bagi manusia.
Jawaban: D
Jenis Asing Invasif (JAI) adalah spesies yang didatangkan dari luar habitat aslinya yang dapat bertahan hidup, bereproduksi, dan menyebar secara masif sehingga merugikan spesies asli, ekosistem, dan bahkan ekonomi.
Soal 6
Tindakan disinfeksi pada alat angkut yang membawa ternak antar pulau merupakan salah satu bentuk implementasi mitigasi risiko pada tahap...
A. Penilaian risiko
B. Identifikasi bahaya
C. Manajemen risiko (Perlakuan)
D. Komunikasi risiko
E. Penolakan
Jawaban: C
Dalam mitigasi risiko karantina, setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, tahap selanjutnya adalah manajemen risiko. Tindakan perlakuan (treatment) seperti disinfeksi alat angkut adalah bentuk mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko penyebaran HPHK.
Soal 7
Pelaksanaan surveilans HPHK di daerah perbatasan harus dilakukan secara sistematis. Manakah dari metode berikut yang paling efektif untuk memantau status kesehatan populasi hewan ternak secara luas?
A. Wawancara tunggal dengan kepala desa setempat.
B. Membatasi pakan hijauan pada ternak di sekitar daerah perbatasan.
C. Menunggu laporan kejadian kematian ternak secara pasif dari peternak.
D. Pengujian feses hanya pada hewan yang menunjukkan gejala klinis parah.
E. Pengambilan sampel serologis secara berkala dan terstruktur menggunakan metode sampling yang valid.
Jawaban: E
Surveilans aktif memerlukan pendekatan sistematis. Pengambilan sampel serologis secara berkala dan terstruktur adalah metode pemantauan (monitoring) yang efektif untuk mendeteksi keberadaan antibodi/antigen di dalam populasi, bahkan sebelum gejala klinis muncul secara meluas.
Soal 8
Aplikasi atau sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah pelaporan, pemantauan, dan pemetaan penyakit hewan secara nasional disebut...
A. SiKarantina
B. iSIKHNAS
C. ZooMap
D. PeduliHewan
E. SehatTernak
Jawaban: B
iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) adalah sistem informasi kesehatan hewan nasional mutakhir Indonesia yang digunakan untuk melaporkan dan memetakan kejadian penyakit hewan, populasi, dan data peternakan secara terintegrasi.
Soal 9
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2019, pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran adalah...
A. Polisi Hutan
B. Pejabat Karantina
C. Dokter Hewan Praktik Mandiri
D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kepolisian
E. Petugas Bea dan Cukai
Jawaban: B
Pasal 1 Angka 16 UU No. 21 Tahun 2019 mendefinisikan Pejabat Karantina sebagai pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan tindakan Karantina.
Soal 10
Dalam prosedur karantina, tindakan pemusnahan terhadap media pembawa HPHK mutlak dilakukan apabila...
A. Media pembawa tertular HPHK Golongan I dan/atau tidak dapat disembuhkan.
B. Media pembawa tidak memiliki sertifikat asal dari negara transit.
C. Dokumen kesehatan hewan kedaluwarsa selama 2 hari.
D. Pemilik tidak mampu membayar biaya karantina dalam waktu 1x24 jam.
E. Media pembawa merupakan hewan peliharaan spesies eksotis.
Jawaban: A
Menurut UU Karantina Hewan dan PP No. 82/2000, tindakan pemusnahan dilakukan jika setelah masa pengamatan atau pemeriksaan, media pembawa tertular HPHK Golongan I, tidak dapat disembuhkan/disucikan, atau diturunkan di luar tempat pemasukan yang ditetapkan.
Soal 11
Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2014, penetapan suatu penyakit hewan menular strategis (PHMS) merupakan kewenangan dari...
A. Gubernur Provinsi tertular
B. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan
C. Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden
D. Kepala Badan Karantina Nasional
E. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota
Jawaban: B
Pasal 57 UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Menteri (yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan) menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan.
Soal 12
Dokumen wajib yang harus diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal untuk mengiringi masuknya hewan ke wilayah Republik Indonesia adalah...
A. Sertifikat CITES (untuk semua jenis hewan)
B. Surat Keterangan Jalan
C. Passport Satwa
D. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate)
E. Surat Bebas Bea Cukai
Jawaban: D
Syarat utama masuknya media pembawa (hewan/produk hewan) ke RI menurut UU No. 21 Tahun 2019 adalah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (otoritas veteriner) dari negara asal/transit.
Soal 13
Kepanjangan dari CITES yang benar dalam pengaturan perdagangan internasional spesies flora dan fauna liar adalah...
A. Council of International Tracking for Endangered Species
B. Conservation on International Trade of Exotic Species
C. Center of International Trade for Endangered Species
D. Convention on International Treatment for Endangered Species
E. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Jawaban: E
CITES merupakan singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yaitu perjanjian internasional yang mengatur perdagangan satwa dan tumbuhan liar agar tidak mengancam kelestariannya.
Soal 14
Upaya karantina yang paling efektif untuk mencegah masuknya Jenis Asing Invasif (JAI) yang terbawa secara tidak sengaja melalui komoditas impor di entry point adalah...
A. Menerapkan sistem kuota impor komoditas secara ketat.
B. Pemeriksaan fisik komoditas secara ketat dan Analisis Risiko Hama (Pest Risk Analysis).
C. Memusnahkan semua produk pertanian tanpa memandang status risikonya.
D. Menyemprotkan pestisida konsentrasi tinggi secara acak pada semua kapal.
E. Mengandalkan sertifikat negara asal tanpa pemeriksaan ulang di pelabuhan tujuan.
Jawaban: B
Untuk JAI yang terbawa secara pasif atau tidak disengaja (hitchhikers), metode pencegahan yang paling efektif di Entry Point adalah penguatan pemeriksaan fisik (inspeksi) dan implementasi Analisis Risiko Hama/Penyakit yang ketat.
Soal 15
Penerapan biosekuriti yang ketat di Instalasi Karantina Hewan merupakan implementasi mitigasi risiko pada saat...
A. Analisis dampak ekonomi
B. Pelepasan ke alam
C. Sebelum ekspor (Pre-export)
D. Pengasingan dan Pengamatan di pelabuhan pemasukan
E. Perjalanan (In-transit)
Jawaban: D
Biosekuriti di Instalasi Karantina diterapkan saat media pembawa sedang dalam masa pengasingan dan pengamatan pasca kedatangan (post-arrival) di tempat pemasukan untuk mencegah lolosnya agen patogen ke lingkungan luar.
Soal 16
Tujuan dari pemantauan titik kritis dalam pengawasan pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) di pelabuhan laut adalah...
A. Meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
B. Memperpanjang proses birokrasi perizinan.
C. Mengidentifikasi titik terlemah di mana kontaminasi atau penyelundupan HPHK berpeluang besar terjadi.
D. Memastikan masa berlaku pass pelabuhan bagi tenaga kerja bongkar muat.
E. Menghitung volume peti kemas yang masuk setiap hari.
Jawaban: C
Pemantauan titik kritis (critical control points) ditujukan untuk mengidentifikasi tahapan atau lokasi masuk yang paling rawan terjadi pelanggaran, penyelundupan, atau risiko kontaminasi HPHK sehingga pengawasan bisa lebih difokuskan.
Soal 17
Elemen data primer yang wajib dikumpulkan dalam proses pemetaan spasial wilayah sebaran HPHK menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah...
A. Jumlah petugas karantina di kabupaten tersebut.
B. Harga jual daging di pasar setempat.
C. Merek vaksin yang akan digunakan secara nasional.
D. Nama lengkap pemilik hewan.
E. Titik koordinat (Latitude/Longitude) dari lokasi ditemukan kasus/wabah.
Jawaban: E
Pemetaan daerah sebar penyakit menggunakan SIG memerlukan data spasial (keruangan). Titik koordinat lokasi wabah (x,y atau latitude/longitude) adalah data primer absolut untuk memvisualisasikan persebaran penyakit pada peta.
Soal 18
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2019, setiap orang yang dengan sengaja memasukkan media pembawa HPHK ke dalam wilayah RI tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dipidana dengan sanksi maksimal berupa...
A. Pidana kurungan 3 bulan tanpa denda
B. Kerja sosial selama 6 bulan di fasilitas karantina
C. Pidana penjara 1 tahun dan denda Rp100.000.000,00
D. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
E. Pencabutan izin usaha secara permanen
Jawaban: D
Pasal 86 huruf a UU No. 21 Tahun 2019 mengatur bahwa pelanggaran sengaja terkait persyaratan karantina (termasuk tidak ada sertifikat kesehatan) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Soal 19
Menurut PP No. 82 Tahun 2000, tindakan karantina berupa masa pengamatan terhadap anjing, kucing, dan kera yang dimasukkan dari negara belum bebas rabies bertujuan untuk...
A. Memberikan waktu bagi pemilik untuk menyelesaikan pembayaran pajak bea masuk.
B. Menunggu konfirmasi izin impor dari Kementerian Perdagangan.
C. Membiasakan hewan dengan iklim tropis di Indonesia.
D. Mengamati timbulnya gejala klinis penyakit Rabies (HPHK Golongan I) selama masa inkubasi tertentu.
E. Menilai kualitas bulu dan kesesuaian ras hewan.
Jawaban: D
PP No. 82 Tahun 2000 mengatur bahwa pengamatan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya HPHK. Untuk HPR (Hewan Penular Rabies) dari daerah tidak bebas, pengamatan khusus dilakukan untuk memantau ada tidaknya gejala klinis rabies (masa inkubasi).
Soal 20
Instansi yang menjadi mitra kerja utama Badan Karantina dalam mencegah penyelundupan satwa liar dilindungi (CITES) di pelabuhan laut internasional adalah...
A. Kementerian Pekerjaan Umum
B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta BKSDA
C. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
D. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
E. Dinas Pariwisata Daerah
Jawaban: B
Di kawasan pabean (pelabuhan masuk/keluar), Karantina bersinergi (Customs-Quarantine Clearance) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pencegahan penyelundupan, serta berkoordinasi dengan BKSDA (KLHK) yang mengelola regulasi konservasi dan CITES.
Soal 21 Premium
Salah satu dampak paling merusak dari invasi Jenis Asing Invasif (JAI) hewan terhadap keragaman hayati lokal adalah...
A. JAI meningkatkan efisiensi pakan ternak domestik.
B. JAI dapat disilangkan secara mudah untuk menghasilkan bibit unggul.
C. JAI membantu mempercepat siklus nutrisi tanah di area peternakan.
D. JAI selalu menjadi sumber pakan alternatif yang murah bagi hewan lokal.
E. JAI dapat bertindak sebagai predator, kompetitor, atau vektor penyakit baru bagi satwa endemik.
Soal 22 Premium
Manajemen risiko karantina hewan dalam rangka pemasukan daging beku asal luar negeri dilakukan melalui persetujuan impor. Dokumen analisis ilmiah yang menjadi dasar persetujuan tersebut adalah...
A. Analisis Risiko Impor (Import Risk Analysis / IRA)
B. Letter of Credit (L/C)
C. Sertifikat Halal Internasional
D. Bill of Lading
E. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Soal 23 Premium
Dalam metode pemantauan HPHK, apabila petugas mengambil sampel darah (serum) pada 30 ekor sapi secara acak di suatu wilayah yang tidak menunjukkan gejala sakit, maka petugas sedang melakukan metode...
A. Surveilans pasif
B. Penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa
C. Terapi massal
D. Surveilans aktif (Serosurveilans)
E. Sensus ternak
Soal 24 Premium
Hasil dari pemetaan daerah sebar HPHK secara nasional biasanya direpresentasikan dalam status zona wilayah. Wilayah yang secara historis tidak pernah mencatat kasus penyakit tertentu ditetapkan sebagai...
A. Zona Transisi
B. Zona Tertular
C. Zona Bebas
D. Zona Pemutihan
E. Zona Wabah
Soal 25 Premium
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2019, terhadap media pembawa yang masuk ke wilayah RI yang diduga membawa HPHK setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan yang diambil oleh Paramedik/Pejabat Karantina adalah...
A. Pengasingan dan Pengamatan untuk peneguhan diagnosis
B. Pengembalian biaya administrasi
C. Penjualan lelang
D. Pembebasan tanpa syarat
E. Pemusnahan langsung tanpa uji lanjut
Soal 26 Premium
Salah satu prinsip utama penyelenggaraan karantina berdasarkan UU No. 21 Tahun 2019 adalah pengakuan terhadap kesetaraan (equivalence) tindakan sanitasi. Konsep ini sesuai dengan persetujuan...
A. Protokol Kyoto
B. Perjanjian Bilateral Perdagangan Bebas (FTA)
C. Perjanjian Ekstradisi
D. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)
E. SPS-WTO (Sanitary and Phytosanitary Measures)
Soal 27 Premium
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2014, obat hewan yang dapat diperoleh secara bebas oleh peternak tanpa resep dokter hewan termasuk dalam golongan...
A. Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas
B. Obat Keras
C. Vaksin Aktif
D. Narkotika
E. Obat Biologik
Soal 28 Premium
Mekanisme perlakuan pada bahan asal hewan yang berupa kulit mentah kering (cured hides) untuk mematikan spora Anthrax biasanya menggunakan...
A. Pendinginan pada suhu 4 derajat celcius.
B. Penggaraman ringan.
C. Penjemuran sinar matahari selama 1 jam.
D. Pencucian dengan air sabun.
E. Fumigasi menggunakan gas beracun spesifik atau radiasi sinar Gamma.
Soal 29 Premium
Berdasarkan CITES, spesies yang tidak terancam kepunahan saat ini, tetapi mungkin menjadi terancam jika perdagangannya tidak diatur secara ketat, dimasukkan ke dalam kelompok...
A. Apendiks III
B. Apendiks IV
C. Apendiks II
D. Apendiks I
E. Red List IUCN
Soal 30 Premium
Istilah keamanan hayati (biosecurity) dalam konteks karantina hewan merujuk pada...
A. Vaksinasi massal satwa liar.
B. Pembatasan impor hewan secara total.
C. Penggunaan antibiotik spektrum luas pada ternak.
D. Perawatan hewan pasca infeksi.
E. Serangkaian tindakan manajerial yang dirancang untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen patogen ke dalam atau ke luar populasi hewan.
Soal 31 Premium
Jika hasil pengamatan klinis dan uji laboratorium pada hewan impor menunjukkan bahwa hewan tersebut positif tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tindakan karantina apakah yang harus segera dilakukan?
A. Penolakan dan dikembalikan ke peternak domestik.
B. Pemusnahan seluruh kelompok hewan yang kontak (stamping out) secara higienis.
C. Penjualan cepat dengan harga miring.
D. Pembebasan dengan syarat dilakukan vaksinasi.
E. Perlakuan penyembuhan di instalasi karantina hingga sembuh total.
Soal 32 Premium
Dalam tata laksana penerbitan dokumen sertifikasi CITES untuk ekspor/impor satwa liar di Indonesia, Otoritas Manajemen (Management Authority) yang berwenang menerbitkan izin adalah...
A. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cq. Ditjen KSDAE
B. Kementerian Perdagangan
C. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BRIN/LIPI)
D. Badan Karantina Indonesia
E. Kementerian Pertanian
Soal 33 Premium
Salah satu keong akuatik asing invasif yang menjadi ancaman besar bagi lahan pertanian padi di Indonesia karena merusak persemaian adalah...
A. Keong Darat
B. Keong Sawah (Pila ampullacea)
C. Kerang Hijau
D. Bekicot (Achatina fulica)
E. Keong Mas (Pomacea canaliculata)
Soal 34 Premium
Dalam sistem iSIKHNAS, pelaporan kejadian penyakit oleh pelapor desa (pelsa) atau peternak dapat dilakukan dengan cepat menggunakan teknologi...
A. Telepon kabel/Wartel
B. Mesin Faksimili
C. Aplikasi pesan singkat (SMS) atau platform mobile terintegrasi
D. Siaran radio amatir (HT)
E. Surat menyurat (pos)
Soal 35 Premium
Menurut UU No. 41 Tahun 2014, setiap orang yang menemukan hewan yang menunjukkan gejala penyakit hewan menular...
A. Wajib segera melaporkan kepada Otoritas Veteriner, Pemerintah Daerah, atau Dokter Hewan berwenang.
B. Wajib memotong hewan tersebut dan mengkonsumsi dagingnya jika dimasak matang.
C. Harus langsung menjual hewan tersebut secepat mungkin ke pasar.
D. Boleh menguburkannya secara diam-diam agar tidak meresahkan warga.
E. Dilarang menyentuhnya dan harus menunggu hewan mati sendiri.
Soal 36 Premium
Untuk media pembawa hasil bahan asal hewan (HBAH) yang dikemas secara komersial dan telah melalui proses pabrikasi (sterilisasi komersial), tindakan karantina dominan yang dilakukan adalah...
A. Pengamatan gejala klinis secara in-vivo pada kemasan.
B. Pengasingan selama 14 hari.
C. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif dan label produk.
D. Inokulasi agen patogen uji ke dalam kemasan.
E. Pemusnahan sebagian sampel produk.
Soal 37 Premium
Berdasarkan prinsip mitigasi risiko di bidang keamanan hayati, langkah zonasi (zoning) dan kompartementalisasi bertujuan untuk...
A. Mengurangi alokasi anggaran vaksinasi tahunan dari pemerintah.
B. Melarang pengeluaran satwa endemik keluar dari negara.
C. Memisahkan wilayah pemotongan hewan kurban dari wilayah perumahan.
D. Mempertahankan populasi hewan dengan status kesehatan yang spesifik secara geografis atau manajemen untuk keperluan perdagangan internasional.
E. Membatasi jumlah peternak di satu wilayah agar harga daging tetap tinggi.
Soal 38 Premium
Pengawasan keliling dan operasi patuh di pelabuhan tidak resmi (jalur tikus) bertujuan untuk...
A. Mencegah pemasukan atau pengeluaran ilegal komoditas hewan yang menghindari tindakan karantina.
B. Menyosialisasikan tata cara penangkapan ikan ramah lingkungan.
C. Mengawal nelayan yang sedang mencari ikan di zona ekonomi eksklusif.
D. Mencari hewan liar untuk koleksi kebun binatang pemerintah.
E. Menarik retribusi parkir kapal penangkap ikan.
Soal 39 Premium
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2019, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah penolakan media pembawa HPHK adalah...
A. Kepala Kepolisian Sektor Wilayah Pelabuhan
B. Gubernur Provinsi tempat pelabuhan berada
C. Menteri Pertanian Republik Indonesia
D. Dokter Hewan Karantina Pelaksana
E. Pejabat Karantina (Kepala UPT Karantina atau yang ditunjuk)
Soal 40 Premium
Dalam pembuatan peta sebaran penyakit menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis), peta yang menunjukkan batasan wilayah administrasi, topografi, dan infrastruktur transportasi disebut...
A. Peta Seroprevalensi
B. Peta Tematik Wabah
C. Peta Rawan Bencana
D. Peta Isolasi Geografis
E. Peta Dasar (Base Map)
Soal 41 Premium
Hewan peliharaan (anjing, kucing) yang akan dilalulintaskan antar area dalam wilayah RI wajib memiliki buku vaksin. Vaksinasi utama yang wajib ada sebagai prasyarat administratif karantina hewan penular rabies (HPR) adalah...
A. Vaksinasi Rabies
B. Vaksinasi Parvovirus
C. Vaksinasi Feline Panleukopenia
D. Vaksinasi Leptospirosis
E. Vaksinasi Distemper
Soal 42 Premium
Penandaan fisik pada ternak sapi (seperti ear tag ber-QR code) saat ini diberlakukan secara nasional. Kebijakan ini memiliki korelasi kuat dengan mitigasi risiko karantina untuk menjamin...
A. Estetika dan penampilan hewan pada saat kontes ternak.
B. Ketertelusuran (Traceability) asal hewan jika ditemukan kasus HPHK.
C. Status kepemilikan aset bank dari peternak.
D. Meningkatkan daya tahan tubuh sapi terhadap suhu panas.
E. Pengaturan kuota ekspor daging sapi ke luar negeri.
Soal 43 Premium
Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran media pembawa karantina ditetapkan oleh...
A. Keputusan Otoritas Syahbandar Pelabuhan secara mandiri
B. Menteri Pertanian setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait (Perhubungan, dll)
C. Gubernur atas usulan Dinas Peternakan setempat
D. Kesepakatan asosiasi eksportir dan importir
E. Kepala Desa tempat bersandarnya kapal tongkang
Soal 44 Premium
Salah satu spesies burung langka asli Papua (Kakatua Raja) sering menjadi target penyelundupan satwa. Dalam daftar CITES, spesies endemik terancam punah ini secara ketat dilindungi dalam...
A. Apendiks II
B. Apendiks III
C. Apendiks I
D. Daftar Hewan Hama
E. Apendiks IV
Soal 45 Premium
Bila dalam pengawasan lalu lintas wilayah ditemukan media pembawa hewan ternak tidak dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asalnya, tindakan pertama Pejabat Karantina adalah...
A. Pemusnahan langsung tanpa ampun
B. Penahanan sementara (Detention) sambil melakukan pemeriksaan klinis dan meminta pemilik melengkapi dokumen
C. Pengembalian secara otomatis ke daerah pengirim tanpa pemeriksaan fisik
D. Penyitaan oleh kepolisian setempat
E. Pembebasan dengan peringatan lisan
Soal 46 Premium
Mekanisme pengamanan Hayati (Biosecurity) 3 Zona di unit peternakan (Zona Merah, Kuning, Hijau) ditujukan untuk...
A. Menandai luas bangunan dan lahan kepemilikan peternak.
B. Memberikan sanksi bagi pekerja kandang yang melanggar SOP gizi.
C. Menentukan harga jual hewan dari tiap zona.
D. Membatasi akses fisik dan dekontaminasi bertahap untuk mencegah agen infeksi masuk ke populasi inti.
E. Membedakan area hewan muda, dewasa, dan siap potong.
Soal 47 Premium
Dalam UU No. 41 Tahun 2014, Otoritas Veteriner ditetapkan pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Syarat utama kompetensi seorang Pejabat Otoritas Veteriner adalah...
A. Sarjana Peternakan bidang Produksi
B. Ahlul Karantina yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun
C. Kepala Daerah (Bupati/Walikota) setempat
D. Dokter Hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil atau aparatur negara yang kompeten
E. Pakar Hukum Administrasi Negara
Soal 48 Premium
Analisis keruangan penyebaran penyakit pada peta epizoootiologi (penyakit hewan) sering kali menggunakan teknik *buffering*. Apa yang dimaksud dengan buffer zone dalam peta tersebut?
A. Batas minimum ukuran kandang ayam pedaging.
B. Area penyangga ekonomi bagi peternak miskin.
C. Zona padang penggembalaan komunal (Public Pasture).
D. Zona penyangga radiasi atau radius tertentu di sekeliling titik lokasi wabah untuk tindakan pembatasan lalu lintas dan ring vaccination.
E. Zona wilayah penampungan kotoran (Limbah) ternak terpusat.
Soal 49 Premium
Apabila di suatu wilayah yang sebelumnya berstatus BEBAS Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tiba-tiba dilaporkan adanya suspek klinis PMK yang menyebar cepat (Outbreak), maka status wilayah tersebut pada peta pemantauan HPHK akan diubah (diwarnai) menjadi...
A. Daerah Terancam Ringan
B. Daerah Wabah (Infected Area / Red Zone)
C. Zona Perdagangan Internasional
D. Area Sterilisasi Udara
E. Area Bebas dengan Vaksinasi
Soal 50 Premium
Kriteria spesies asing yang diimpor dapat dikategorikan sebagai Invasif (JAI) berdasarkan analisis risiko komprehensif adalah jika memiliki sifat...
A. Membutuhkan perawatan dan pakan buatan yang sangat mahal dari manusia.
B. Hanya mampu bertahan hidup selama satu generasi (sterile breed).
C. Mampu menetap, berkembang biak dominan, menyebar secara agresif, dan mengancam kelestarian spesies asli beserta ekosistemnya.
D. Mampu dikendalikan secara natural oleh predator lokal yang sudah ada.
E. Membantu polinasi pada tanaman liar tanpa menyebabkan penyakit.
Tips Lulus SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula
SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Paramedik Karantina Hewan Pemula tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.