Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan
Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Pengendalian Perubahan Iklim
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Pengendali Ekosistem Hutan Pemula
Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan
Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan pengendali ekosistem hutan
Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional PEH
Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
Wawasan umum terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari
Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pengendali Ekosistem Hutan Terampil
Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia
Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan
Dasar dasar kehutanan
Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Pengendali Ekosistem Hutan.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 74 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) adalah...
A. Pejabat struktural yang memimpin balai besar konservasi sumber daya alam
B. Pejabat yang mengelola administrasi perkantoran di lingkup kehutanan
C. Tenaga kontrak yang membantu pengamanan hutan di tingkat tapak
D. Pegawai yang bertugas melakukan penegakan hukum pidana di dalam kawasan hutan
E. Pejabat fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan
Jawaban: E
Menurut Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
Soal 2
Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air dan mencegah banjir disebut...
A. Hutan Wisata
B. Hutan Konservasi
C. Hutan Lindung
D. Hutan Produksi
E. Hutan Suaka Alam
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 41 Tahun 1999, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Soal 3
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah...
A. Badan Kepegawaian Negara
B. Kementerian Pertanian
C. Lembaga Administrasi Negara
D. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
E. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: D
Sesuai dengan ketentuan dalam Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, Instansi Pembina Jabatan fungsional PEH adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Soal 4
Pengelolaan hutan lestari bertujuan untuk menjamin keberlanjutan fungsi hutan. Salah satu aspek utama dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari adalah...
A. Aspek jumlah pegawai administrasi
B. Aspek penjualan bibit tanaman hias
C. Aspek kepastian hukum dan penataan kawasan
D. Aspek jumlah kunjungan wisata alam
E. Aspek luasan gedung perkantoran
Jawaban: C
Dalam konsep Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), kriteria dan indikator mencakup aspek prasyarat (kepastian hukum/kawasan), aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial ekonomi.
Soal 5
Kegiatan penanaman pohon pada lahan di luar kawasan hutan untuk memperbaiki kondisi lingkungan disebut...
A. Restorasi
B. Reklamasi
C. Reboisasi
D. Penghijauan
E. Suksesi
Jawaban: D
Berdasarkan PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Penghijauan adalah upaya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan.
Soal 6
Salah satu skema Perhutanan Sosial yang memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan masyarakat desa disebut...
A. Hutan Adat
B. Hutan Desa (HD)
C. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
D. Kemitraan Kehutanan
E. Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Jawaban: B
Menurut Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
Soal 7
Kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dikenal dengan istilah...
A. SVLK
B. CORSIA
C. AMDAL
D. REDD+
E. PROPER
Jawaban: D
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) adalah mekanisme internasional untuk memberikan insentif bagi negara berkembang dalam menjaga hutannya guna pengendalian perubahan iklim.
Soal 8
Kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya disebut...
A. Kawasan Suaka Alam
B. Kawasan Perkotaan
C. Kawasan Budi Daya
D. Kawasan Pertambangan
E. Kawasan Industri
Jawaban: A
Sesuai UU No. 5 Tahun 1990, Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Soal 9
Satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami disebut...
A. Sempadan Sungai
B. Daerah Resapan air
C. Daerah Aliran Sungai (DAS)
D. Muara Sungai
E. Cekungan Air Tanah
Jawaban: C
Berdasarkan PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air.
Soal 10
Dalam sistem klasifikasi PEH, jenjang jabatan PEH kategori keahlian dimulai dari jenjang...
A. PEH Pelaksana Pemula
B. PEH Terampil
C. PEH Ahli Madya
D. PEH Ahli Pertama
E. PEH Ahli Utama
Jawaban: D
Berdasarkan Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, jenjang jabatan fungsional PEH keahlian terdiri dari: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Soal 11
Inventarisasi hutan dilakukan untuk mengetahui kondisi kekayaan hutan. Inventarisasi hutan tingkat nasional dilakukan setiap...
A. 10 tahun sekali
B. 2 tahun sekali
C. 25 tahun sekali
D. 5 tahun sekali
E. 1 tahun sekali
Jawaban: D
Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.
Soal 12
Apa yang dimaksud dengan ekosistem hutan menurut teori dasar kehutanan?
A. Lahan kosong yang disiapkan untuk penanaman sawit
B. Kumpulan kayu yang siap ditebang untuk industri
C. Daerah yang dilarang dimasuki oleh manusia sama sekali
D. Kawasan yang hanya berisi pohon jati untuk produksi
E. Satuan unit komunitas yang terdiri atas tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi
Jawaban: E
Ekosistem hutan adalah satu kesatuan fungsional antara komponen biotik (tumbuhan, satwa, mikroorganisme) dan abiotik (tanah, air, iklim) yang saling berinteraksi di wilayah hutan.
Soal 13
Gas Rumah Kaca (GRK) yang paling dominan dihasilkan dari sektor kehutanan akibat kebakaran hutan dan lahan adalah...
A. Karbon Dioksida (CO2)
B. Oksigen (O2)
C. Metana (CH4)
D. Nitrogen (N2)
E. Argon (Ar)
Jawaban: A
Karbon dioksida (CO2) adalah gas rumah kaca utama yang dilepaskan ke atmosfer saat terjadi pembakaran biomassa hutan dan lahan gambut.
Soal 14
Tata hutan merupakan kegiatan pengaturan ruang hutan. Hasil dari kegiatan tata hutan adalah pembagian kawasan hutan ke dalam...
A. Blok dan Petak
B. Provinsi dan Kabupaten
C. Kavling dan Blok
D. Zona dan Distrik
E. Lahan Budi Daya dan Lahan Kritis
Jawaban: A
Sesuai PP No. 23 Tahun 2021, tata hutan dilakukan melalui pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan, serta pembagian lebih lanjut dalam petak-petak.
Soal 15
Upaya pengawetan keanekaragaman hayati secara ex-situ dilakukan di...
A. Hutan Lindung
B. Taman Nasional
C. Suaka Margasatwa
D. Kebun Binatang atau Kebun Raya
E. Cagar Alam
Jawaban: D
Konservasi ex-situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan bank benih.
Soal 16
Dalam skema Kemitraan Kehutanan, kerja sama dilakukan antara...
A. LSM internasional dengan TNI
B. Pengelola Hutan atau Pemegang Perizinan Berusaha dengan Masyarakat Setempat
C. Antar perusahaan kayu swasta saja
D. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Asing
E. Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Keuangan
Jawaban: B
Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.
Soal 17
Penetapan indikator kinerja pengelolaan DAS meliputi aspek lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan kelembagaan. Parameter kekeruhan air masuk dalam kriteria...
A. Kriteria Kelembagaan
B. Kriteria Hidrologi
C. Kriteria Ekonomi
D. Kriteria Sosial
E. Kriteria Lahan
Jawaban: B
Parameter hidrologi dalam evaluasi DAS meliputi fluktuasi debit, koefisien regim sungai, muatan sedimen, dan kualitas air (termasuk kekeruhan).
Soal 18
Salah satu bentuk adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan adalah...
A. Peningkatan penggunaan energi fosil
B. Pembukaan lahan dengan cara membakar
C. Pembangunan sistem peringatan dini bencana banjir dan kekeringan
D. Pembangunan pabrik semen di kawasan hutan
E. Pengurangan luas kawasan konservasi
Jawaban: C
Adaptasi perubahan iklim adalah upaya meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana.
Soal 19
Kegiatan yang dilakukan oleh PEH untuk memberikan informasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai tata cara perlindungan ekosistem hutan disebut...
A. Audit Finansial
B. Penyidikan
C. Bimbingan Teknis atau Sosialisasi
D. Pemasaran Produk
E. Interogasi
Jawaban: C
PEH melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi sebagai bagian dari tugas pengendalian ekosistem hutan untuk memberdayakan masyarakat. Istilah penyuluhan dihindari agar tidak tertukar dengan tugas utama Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
Soal 20
Undang-Undang yang menjadi landasan utama mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia adalah...
A. UU No. 41 Tahun 1999
B. UU No. 18 Tahun 2013
C. UU No. 37 Tahun 2014
D. UU No. 32 Tahun 2009
E. UU No. 5 Tahun 1990
Jawaban: D
UU No. 32 Tahun 2009 adalah peraturan payung (umbrella act) yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Soal 21
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah disebut...
A. Hutan Produksi
B. Hutan Lindung
C. Hutan Konservasi
D. Hutan Wisata
E. Hutan Suaka Alam
Jawaban: B
Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 8, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Soal 22
Kegiatan mengamati, mencatat, dan mengolah data mengenai kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi di suatu kawasan hutan secara periodik merupakan bagian dari...
A. Perlindungan Hutan
B. Pengukuhan Kawasan
C. Rehabilitasi Hutan
D. Eksploitasi Hutan
E. Pemantauan (Monitoring) Ekosistem
Jawaban: E
Pemantauan atau monitoring ekosistem adalah kegiatan pengumpulan data secara berkala untuk mengetahui perubahan kondisi hutan baik dari aspek biotik maupun abiotik guna pengambilan keputusan manajemen.
Soal 23
Prinsip dasar silvikultur yang menekankan pada permudaan alam dengan menebang pohon-pohon yang sudah masak tebang namun tetap menjaga keberlanjutan tegakan sisa disebut...
A. Sistem Celah (Gap)
B. Land Clearing
C. Tebang Habis dengan Permudaan Buatan
D. Agroforestry
E. Tebang Pilih Tanam Indonesia
Jawaban: E
Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang mengatur penebangan pohon berdasarkan batas diameter tertentu dan mewajibkan penanaman/pemeliharaan tegakan sisa untuk menjamin kelestarian hutan.
Soal 24
Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...
A. Taman Nasional
B. Cagar Alam
C. Taman Hutan Raya
D. Suaka Margasatwa
E. Hutan Produksi Terbatas
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 angka 14 menegaskan definisi Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi.
Soal 25
Cabang ilmu kehutanan yang mempelajari tentang cara identifikasi, penamaan, dan klasifikasi jenis-jenis pohon disebut...
A. Dendrologi
B. Inventarisasi Hutan
C. Hasil Hutan Bukan Kayu
D. Silvikultur
E. Ekologi Hutan
Jawaban: A
Dendrologi berasal dari kata 'dendron' (pohon) dan 'logos' (ilmu), yang secara spesifik mempelajari identifikasi dan taksonomi jenis pohon dalam kehutanan.
Soal 26
Kegiatan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga disebut...
A. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
B. Konservasi Sumber Daya
C. Konversi Kawasan
D. Eksploitasi Lahan
E. Reboisasi Terpadu
Jawaban: A
Definisi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai regulasi adalah upaya memulihkan fungsi hutan dan lahan yang rusak atau kritis.
Soal 27
Status hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah disebut...
A. Hutan Adat
B. Hutan Negara
C. Hutan Hak
D. Hutan Desa
E. Hutan Rakyat
Jawaban: B
Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
Soal 28
Interaksi antara komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (lingkungan fisik) dalam suatu kawasan hutan membentuk suatu sistem yang disebut...
A. Biosfer
B. Relung (Niche)
C. Komunitas Biologi
D. Ekosistem Hutan
E. Habitat
Jawaban: D
Ekosistem hutan adalah suatu kesatuan fungsional antara komponen biotik (flora, fauna, mikroorganisme) dan abiotik (tanah, air, iklim) di wilayah hutan.
Soal 29
Penanaman kembali kawasan hutan yang telah gundul atau rusak dengan jenis pohon hutan disebut...
A. Sertifikasi Hutan
B. Permudaan Alam
C. Penghijauan
D. Reboisasi
E. Restorasi Ekosistem
Jawaban: D
Reboisasi secara spesifik merujuk pada kegiatan penanaman kembali pada kawasan hutan, sedangkan penghijauan dilakukan di luar kawasan hutan.
Soal 30
Salah satu fungsi ekonomi hutan adalah menghasilkan 'Hasil Hutan Bukan Kayu' (HHBK). Manakah di bawah ini yang termasuk contoh HHBK?
A. Balok meranti
B. Chip kayu untuk kertas
C. Tiang pancang kayu ulin
D. Madu, rotan, dan getah pinus
E. Papan jati
Jawaban: D
HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
Soal 31
Peraturan Pemerintah nomor berapakah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja?
A. PP No. 23 Tahun 2021
B. PP No. 37 Tahun 2012
C. PP No. 44 Tahun 2004
D. PP No. 6 Tahun 2007
E. PP No. 10 Tahun 2010
Jawaban: A
PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan regulasi terbaru pasca UU Cipta Kerja yang mencabut beberapa aturan sebelumnya.
Soal 32
Upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit disebut...
A. Pengolahan Hutan
B. Inventarisasi Hutan
C. Pemanfaatan Hutan
D. Perlindungan Hutan
E. Rehabilitasi Hutan
Jawaban: D
Perlindungan hutan bertujuan agar fungsi hutan (lindung, produksi, konservasi) dapat tercapai secara optimal dan lestari dengan meminimalkan gangguan.
Soal 33
Hutan yang tumbuh di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan didominasi oleh spesies pohon seperti Avicennia dan Rhizophora disebut...
A. Hutan Musim
B. Hutan Rawa Gambut
C. Hutan Hujan Tropis
D. Hutan Kerangas
E. Hutan Mangrove
Jawaban: E
Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas di daerah litoral (pantai) yang terkena pasang surut dengan komposisi jenis pohon tertentu.
Soal 34
Satuan unit terkecil pengelolaan hutan di Indonesia yang memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang jelas disebut...
A. Blok Inti
B. Hutan Desa
C. Areal Penggunaan Lain
D. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
E. Wilayah Kelola Rakyat
Jawaban: D
KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
Soal 35
Jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang belum terurai sempurna di lingkungan yang jenuh air disebut...
A. Tanah Latosol
B. Tanah Aluvial
C. Tanah Podsolik
D. Tanah Grumusol
E. Tanah Gambut (Organosol)
Jawaban: E
Tanah gambut terbentuk dari materi organik (sisa vegetasi) yang menumpuk selama ribuan tahun dalam kondisi anaerob/tergenang.
Soal 36
Berikut ini yang merupakan tugas pokok seorang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) berdasarkan jabatan fungsionalnya adalah...
A. Melakukan kegiatan teknis pengendalian ekosistem hutan
B. Menyusun undang-undang kehutanan
C. Menjual hasil hutan ke luar negeri
D. Melakukan penebangan kayu di hutan produksi
E. Melakukan penegakan hukum tindak pidana kehutanan
Jawaban: A
PEH berfokus pada penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan pengevaluasian di bidang pengendalian ekosistem hutan.
Soal 37
Kemampuan hutan untuk menyerap gas karbondioksida (CO2) dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomassa pohon disebut sebagai...
A. Oksidasi Gambut
B. Respirasi Hutan
C. Daur Karbon
D. Sekuestrasi Karbon
E. Emisi Karbon
Jawaban: D
Sekuestrasi karbon adalah proses penangkapan dan penyimpanan CO2 dari atmosfer ke dalam penyerap karbon (seperti hutan) melalui fotosintesis.
Soal 38
Indikator kesehatan hutan yang diukur dari kerapatan tajuk, pertumbuhan diameter, dan tingkat kerusakan pohon secara visual disebut...
A. Komposisi jenis
B. Daya dukung lahan
C. Kualitas tempat tumbuh
D. Struktur tegakan
E. Vitalitas pohon
Jawaban: E
Vitalitas mencerminkan kondisi kesehatan individu pohon atau tegakan yang dilihat dari performa fisik dan pertumbuhannya.
Soal 39
Alat yang umum digunakan oleh rimbawan untuk mengukur diameter pohon setinggi dada (DBH) adalah...
A. Altimeter
B. GPS
C. Pita diameter (phi-band) atau Caliper
D. Kompas Suunto
E. Haga Hypsometer
Jawaban: C
Pita diameter (phi-band) sudah dikalibrasi untuk membaca keliling sebagai diameter, sedangkan caliper mengukur diameter secara langsung.
Soal 40
Sistem zonasi di Taman Nasional yang ditetapkan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat tradisional yang sudah ada sebelum kawasan ditetapkan adalah...
A. Zona Tradisional
B. Zona Rehabilitasi
C. Zona Rimba
D. Zona Pemanfaatan
E. Zona Inti
Jawaban: A
Zona Tradisional diperuntukkan guna kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan sejarah terhadap kawasan tersebut.
Soal 41
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 74 Tahun 2020, tugas pokok jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah...
A. Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengendalian ekosistem hutan
B. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja kementerian di sektor lingkungan hidup
C. Melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan
D. Melakukan patroli dan penegakan hukum tindak pidana kehutanan secara yustisial
E. Memungut penerimaan negara bukan pajak dari sektor pemanfaatan hasil hutan
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, tugas pokoknya adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
Soal 42
Kedudukan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan jabatan fungsional kategori...
A. Keterampilan dan Keahlian
B. Keterampilan dan Pelaksana
C. Administrasi dan Pengawas
D. Keahlian dan Struktural
E. Keahlian dan Pimpinan Tinggi
Jawaban: A
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) terdiri dari kategori keterampilan (mulai dari Terampil hingga Penyelia) dan kategori keahlian (mulai dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama).
Soal 43
Dalam jenjang jabatan fungsional PEH kategori Keahlian, jenjang yang paling tinggi adalah...
A. PEH Penyelia
B. PEH Ahli Utama
C. PEH Ahli Muda
D. PEH Ahli Pertama
E. PEH Ahli Madya
Jawaban: B
Berdasarkan Permenpan RB No. 74 Tahun 2020 Pasal 6, jenjang jabatan fungsional PEH kategori Keahlian dari yang terendah sampai tertinggi adalah Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Soal 44
Salah satu hasil kerja (output) dari seorang PEH Ahli Pertama dalam unsur pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan adalah...
A. Surat Perintah Penyidikan Kehutanan
B. Undang-Undang Konservasi baru
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
D. Laporan hasil identifikasi potensi dan masalah ekosistem hutan
E. Rencana Induk Kehutanan Nasional
Jawaban: D
Menurut rincian kegiatan PEH dalam Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, salah satu tugas PEH Ahli Pertama adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi data potensi, yang outputnya berupa laporan hasil identifikasi potensi dan masalah ekosistem.
Soal 45
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional PEH di instansi daerah provinsi adalah...
A. Kepala BKN
B. Gubernur
C. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
D. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
E. Bupati/Wali Kota
Jawaban: B
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai UU ASN dan aturan pelaksanaannya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat instansi daerah provinsi adalah Gubernur.
Soal 46
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah...
A. Seluruh wilayah negara yang belum memiliki sertifikat hak milik
B. Area tanah yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan hasil kayunya demi devisa negara semata
C. Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
D. Kumpulan pohon-pohon besar yang berada di wilayah pegunungan yang tidak dapat diakses manusia
E. Lahan yang ditutupi oleh pepohonan dengan luas minimal 0,25 hektar
Jawaban: C
Pasal 1 angka 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Soal 47
Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia dibagi menjadi tiga fungsi pokok, yaitu...
A. Hutan Tropis, Hutan Musim, dan Hutan Sabana
B. Hutan Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak
C. Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi
D. Hutan Mangrove, Hutan Gambut, dan Hutan Dataran Rendah
E. Hutan Primer, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman
Jawaban: C
Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999, berdasarkan fungsi pokoknya hutan dibagi menjadi tiga, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Soal 48
Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja yang turut mengubah beberapa pasal dalam UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah...
A. UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. Perpu No 2 Tahun 2022 (UU No 6 Tahun 2023)
B. UU Nomor 32 Tahun 2009
C. UU Nomor 23 Tahun 2014
D. UU Nomor 18 Tahun 2013
E. UU Nomor 5 Tahun 1990
Jawaban: A
UU Cipta Kerja yang memuat perubahan regulasi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup awalnya disahkan melalui UU No 11 Tahun 2020, kemudian digantikan oleh Perpu No 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi UU No 6 Tahun 2023.
Soal 49
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Asas yang mendasari hal tersebut sesuai UU Kehutanan antara lain, kecuali...
A. Manfaat dan lestari
B. Monopoli pemanfaatan
C. Keadilan
D. Kerakyatan
E. Keterpaduan
Jawaban: B
Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 2, penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Monopoli bertentangan dengan asas ini.
Soal 50
Dalam konteks kehutanan, deforestasi diartikan sebagai...
A. Pemanenan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat adat
B. Peningkatan tutupan tajuk pohon di hutan sekunder
C. Sertifikasi kayu legal untuk ekspor
D. Perubahan permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan akibat kegiatan manusia
E. Penanaman kembali lahan kritis
Jawaban: D
Deforestasi didefinisikan secara umum (termasuk oleh KLHK) sebagai perubahan penutupan lahan dari kelas hutan menjadi kelas non-hutan yang bersifat permanen, biasanya akibat alih fungsi lahan atau penebangan tanpa reboisasi.
Soal 51
Regulasi utama yang menjadi payung hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia adalah...
A. UU Nomor 18 Tahun 2013
B. UU Nomor 5 Tahun 1990
C. UU Nomor 26 Tahun 2007
D. UU Nomor 41 Tahun 1999
E. UU Nomor 32 Tahun 2009
Jawaban: B
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Soal 52
Sistem pengelolaan pangkalan data (database) yang digunakan KLHK untuk memantau peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) secara elektronik dikenal dengan sistem...
A. e-TSL (Sistem Informasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar)
B. SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)
C. SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu)
D. SATU DATA LHK
E. Sistem Informasi Geografis Kehutanan
Jawaban: A
Sistem aplikasi e-TSL digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK untuk perizinan dan pendataan peredaran tumbuhan dan satwa liar, termasuk untuk penerbitan dokumen SATS-LN (CITES).
Soal 53
Dokumen internasional yang meratifikasi perlindungan spesies langka agar perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelestariannya adalah...
A. Konvensi Ramsar
B. Paris Agreement
C. CBD (Convention on Biological Diversity)
D. Protokol Kyoto
E. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
Jawaban: E
CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen satwa liar dan tumbuhan tidak mengancam kelangsungan hidup mereka.
Soal 54
Berdasarkan Peraturan Menteri LHK mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, daftar spesies yang dilindungi tersebut saat ini diatur secara rinci dalam...
A. Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
B. UU No. 5 Tahun 1990
C. PP No. 28 Tahun 2011
D. Permen LHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
E. PP No. 7 Tahun 1999
Jawaban: A
Daftar terbaru dan rinci mengenai Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi diterbitkan dalam Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang merupakan perubahan dari P.20/2018.
Soal 55
Status konservasi satwa Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dalam daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) adalah...
A. Extinct in the Wild (Punah di Alam Liar)
B. Vulnerable (Rentan)
C. Critically Endangered (Kritis)
D. Near Threatened (Mendekati Terancam)
E. Least Concern (Risiko Rendah)
Jawaban: C
Berdasarkan data IUCN Red List, Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) berstatus Critically Endangered (Kritis / Sangat Terancam Punah) karena populasinya yang terus menurun.
Soal 56
Sistem peringatan dini (Early Warning System) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang umum digunakan di Indonesia untuk memantau titik panas adalah...
A. Aplikasi e-Filing
B. Sistem Informasi Manajemen Rencana Kehutanan
C. Sistem Informasi Geospasial
D. SiPongi
E. E-Katalog Kehutanan
Jawaban: D
Sistem pemantauan karhutla yang dioperasikan oleh KLHK adalah SiPongi. Sistem ini menyediakan informasi titik panas (hotspot) secara real-time yang bersumber dari berbagai satelit (seperti NOAA, Terra/Aqua MODIS, dan SNPP VIIRS).
Soal 57
Unsur utama yang menyebabkan terjadinya api dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan dikenal dengan istilah 'Segitiga Api', yang terdiri atas...
A. Angin, Kelembaban, dan Bahan Bakar
B. Bahan Bakar, Panas, dan Oksigen
C. Gambut, Cuaca, dan Manusia
D. Suhu Tinggi, Daun Kering, dan Angin kencang
E. Oksigen, Karbon Dioksida, dan Sinar Matahari
Jawaban: B
Konsep Segitiga Api (Fire Triangle) menyatakan bahwa api dapat menyala jika terdapat tiga unsur yang berinteraksi: Bahan Bakar (fuel), Panas (heat), dan Oksigen (oxygen).
Soal 58
Dalam manajemen penanggulangan karhutla, upaya pembuatan sekat bakar (firebreak) termasuk dalam tahapan...
A. Penanganan Pascakebakaran
B. Investigasi Hukum
C. Pencegahan
D. Rehabilitasi
E. Pemadaman
Jawaban: C
Sekat bakar (firebreak) dibuat sebagai upaya pencegahan untuk melokalisir atau menghentikan menjalarnya api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, sehingga api tidak meluas ke area lain.
Soal 59
Satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Kementerian LHK yang bertugas khusus dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah...
A. Wanadri
B. SPORC (Satuan Polisi Reaksi Cepat)
C. Basarnas
D. Polisi Hutan (Polhut)
E. Manggala Agni
Jawaban: E
Manggala Agni adalah brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Soal 60
Tingkat kemudahan terbakar di suatu kawasan hutan dapat dipantau menggunakan indeks cuaca kebakaran, salah satu sistem indeks yang sering digunakan secara internasional dan diadaptasi di Indonesia adalah...
A. ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara)
B. GIS (Geographic Information System)
C. AMDAL
D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
E. FDRS (Fire Danger Rating System)
Jawaban: E
FDRS (Fire Danger Rating System) atau Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran digunakan untuk mendeteksi tingkat kerawanan/kemudahan lahan dan hutan terbakar berdasarkan kondisi cuaca harian.
Soal 61
Premium
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020, salah satu butir kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) jenjang Pemula dalam penyiapan pengendalian ekosistem hutan adalah...
A. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi ekosistem hutan
B. Menyusun naskah akademik undang-undang kehutanan
C. Menyusun peta klasifikasi penutupan lahan tingkat kesulitan III
D. Menetapkan batas definitif kawasan hutan nasional
E. Melakukan evaluasi kebijakan nasional planologi kehutanan
Dalam pelaksanaan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan), pemilihan jenis tanaman harus memperhatikan kriteria kecocokan tempat tumbuh (site matching). Hal ini merupakan bagian dari...
Berdasarkan regulasi tata lingkungan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh usaha yang berdampak penting adalah...
Dalam tata kelola perizinan berusaha pemanfaatan hutan menurut PP No. 23 Tahun 2021, istilah yang menggantikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah...
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) mengatur perdagangan spesies yang terancam punah. Spesies yang dilarang total untuk diperdagangkan secara internasional termasuk dalam...
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan di dalam kawasan (in-situ) maupun di luar kawasan (ex-situ). Contoh konservasi ex-situ adalah...
Berdasarkan pedoman pengelolaan data spasial kehutanan, sistem proyeksi peta yang menjadi standar resmi secara nasional dalam pemetaan tematik kehutanan di Indonesia umumnya menggunakan sistem koordinat...
Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha, disebut...
Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip bahwa siapa yang mencemari lingkungan harus membayar biaya pemulihannya dikenal dengan asas...
A. Sustainable Development
B. Corporate Social Responsibility
C. Strict Liability
D. Precautionary Principle
E. Polluter Pays Principle (Asas Pencemar Membayar)
Dalam hukum lingkungan, tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pihak yang kegiatannya menggunakan bahan B3 atau menimbulkan ancaman serius tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan disebut...
Setiap perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) wajib mengintegrasikan pertimbangan lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Instrumen yang wajib disusun oleh pemerintah daerah untuk hal tersebut adalah...
Kawasan pengelola hutan di tingkat tapak yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi secara lestari disebut...
Salah satu blok dalam pembagian ruang di Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) berupa Taman Nasional yang dikhususkan untuk melindungi kekhasan flora, fauna, dan tidak boleh ada campur tangan manusia yang mengubah bentang alam adalah...
Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami adalah...
Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap larangan ini diatur sanksi pidananya dalam...
Bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung di tingkat tapak yang dicanangkan oleh KLHK dikenal dengan program...
Gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses dekomposisi anaerobik di lahan gambut terdegradasi dan memiliki peran signifikan dalam pemanasan global adalah...
Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...
Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi adalah pengertian dari...
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan
SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.