SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas...
A. Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Pegawai Kontrak
B. Pegawai Tetap dan Pegawai Honorer
C. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Outsourcing
D. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
E. Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Soal 2
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Cuti di Luar Tanggungan Negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat selama...
A. 5 tahun
B. 3 tahun
C. 2 tahun
D. 10 tahun
E. 1 tahun
Jawaban: A
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 316, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
Soal 3
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
A. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
B. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Presiden
E. Mahkamah Agung
Jawaban: D
Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2), Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Soal 4
Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja adalah...
A. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
B. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
C. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
D. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
E. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jawaban: E
Sesuai Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
Soal 5
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
A. Direktur Jenderal atau Kepala Badan yang bersangkutan
B. Menteri Ketenagakerjaan melalui Sekretaris Jenderal
C. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi
D. Gubernur setempat
E. Presiden melalui Menteri
Jawaban: A
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang SOTK UPT di Kemnaker, Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan pembina teknisnya.
Soal 6
Dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, tujuan utama penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan adalah...
A. Mengurangi hak-hak pekerja di sektor swasta
B. Menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kemnaker
C. Meningkatkan anggaran tahunan kementerian
D. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien, dan terpadu
E. Menghapuskan fungsi pengawasan ketenagakerjaan daerah
Jawaban: D
Menurut Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan memberikan acuan bagi unit organisasi di lingkungan Kemnaker dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan terpadu guna mencapai visi dan misi.
Soal 7
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha pada dasarnya dilarang mempekerjakan anak. Usia anak menurut undang-undang ini adalah...
A. Di bawah 18 tahun
B. Di bawah 17 tahun
C. Di bawah 16 tahun
D. Di bawah 21 tahun
E. Di bawah 15 tahun
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 13 Tahun 2003, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
Soal 8
Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut sebagai suatu hubungan kerja adalah adanya...
A. Perintah, Waktu, dan Tempat
B. Perjanjian, Kesepakatan, dan Waktu
C. Kesepakatan, Saksi, dan Upah
D. Pekerjaan, Perintah, dan Upah
E. Surat Kontrak, Pekerjaan, dan Upah
Jawaban: D
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Soal 9
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat...
A. Berhubungan dengan produk baru
B. Selesai dalam waktu tertentu
C. Musiman
D. Tetap dan terus-menerus
E. Kegiatan baru
Jawaban: D
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 59, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Soal 10
Pengusaha wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) apabila mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya...
A. 50 orang
B. 5 orang
C. 10 orang
D. 100 orang
E. 25 orang
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Soal 11
Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling lama adalah...
A. 1 tahun
B. 2 tahun
C. 3 tahun
D. 5 tahun
E. 4 tahun
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis.
Soal 12
Asas 'No Work No Pay' dalam sistem pengupahan di Indonesia berarti...
A. Pekerja yang cuti melahirkan tidak berhak atas upah
B. Pengusaha dapat memotong upah tanpa persetujuan pekerja
C. Upah hanya diberikan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan
D. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan
E. Pekerja yang sakit tidak dibayar upahnya
Jawaban: D
Sesuai Pasal 93 ayat (1) UU No. 13/2003, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (Asas no work no pay). Pengecualian berlaku untuk keadaan tertentu seperti sakit, cuti, dll yang diatur undang-undang.
Soal 13
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOS) yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja adalah...
A. Jaminan Pensiun
B. Jaminan Hari Tua
C. Jaminan Kehilangan Pekerjaan
D. Jaminan Kematian
E. Jaminan Kecelakaan Kerja
Jawaban: C
Berdasarkan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Soal 14
Wadah atau organisasi yang mewakili pengusaha dalam forum tripartit di bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah...
A. HIPMI
B. APINDO
C. SPSI
D. KADIN
E. IWAPI
Jawaban: B
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha di Indonesia secara spesifik di bidang hubungan industrial dan ketenagakerjaan dalam kelembagaan tripartit.
Soal 15
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembentukan sebuah serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan sekurang-kurangnya membutuhkan...
A. 20 orang pekerja
B. 10 orang pekerja
C. 50 orang pekerja
D. 100 orang pekerja
E. 5 orang pekerja
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
Soal 16
Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Anggota LKS Bipartit terdiri dari unsur...
A. Pengusaha, Pekerja, dan Pemerintah
B. Serikat Pekerja dan Pemerintah
C. Pengusaha dan Pekerja
D. Pengusaha dan Serikat Pekerja Eksternal
E. Pekerja dan Pemerintah
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal ketenagakerjaan di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh.
Soal 17
Dewan Pengupahan di tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden. Salah satu tugas utama Dewan Pengupahan Nasional adalah...
A. Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
B. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam perumusan kebijakan pengupahan nasional
C. Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
D. Menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat nasional
E. Membayar sanksi denda bagi pengusaha yang melanggar ketentuan upah
Jawaban: B
Menurut Keppres tentang Dewan Pengupahan, tugas Dewan Pengupahan Nasional adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan nasional dan pengembangan sistem pengupahan nasional.
Soal 18
Kegiatan pemasyarakatan hubungan industrial bertujuan untuk...
A. Mempublikasikan kerugian perusahaan agar pekerja maklum jika tidak ada kenaikan upah
B. Melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan
C. Menekan pekerja agar tidak membentuk serikat pekerja
D. Mencari kesalahan pengusaha dalam penerapan aturan
E. Meningkatkan pemahaman para pelaku proses produksi tentang hak, kewajiban, serta sarana hubungan industrial
Jawaban: E
Pemasyarakatan Hubungan Industrial bertujuan untuk memberikan pemahaman, penyuluhan, dan edukasi bagi pengusaha dan pekerja mengenai hak, kewajiban, dan peraturan perundangan agar tercipta iklim kerja yang harmonis.
Soal 19
Dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan hubungan industrial, indikator awal yang sering diamati oleh Mediator Hubungan Industrial adalah...
A. Perpindahan kantor pusat ke luar kota
B. Laba perusahaan yang meningkat pesat
C. Adanya keterlambatan pembayaran upah yang terus-menerus
D. Pergantian struktur komisaris perusahaan
E. Penghargaan keselamatan kerja dari kementerian
Jawaban: C
Keterlambatan pembayaran upah merupakan salah satu indikator klasik yang berpotensi memicu ketidakpuasan pekerja yang berujung pada perselisihan atau mogok kerja, sehingga penting dalam deteksi dini.
Soal 20
Mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai adalah hak dasar pekerja. Agar mogok kerja dianggap sah, sekurang-kurangnya berapa hari sebelumnya pekerja/serikat pekerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan?
A. 10 hari kerja
B. 30 hari kerja
C. 7 hari kerja
D. 14 hari kerja
E. 3 hari kerja
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
Soal 21 Premium
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berikut ini adalah jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, kecuali...
A. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan
B. Perselisihan Hak
C. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
D. Perselisihan Kepentingan
E. Perselisihan Kewenangan Mengadili
Soal 22 Premium
Batas waktu maksimal bagi Mediator Hubungan Industrial untuk menyelesaikan tugas mediasi sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan adalah...
A. 45 hari kerja
B. 14 hari kerja
C. 60 hari kerja
D. 30 hari kerja
E. 90 hari kerja
Soal 23 Premium
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri bersifat final dan tetap, sehingga tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk perkara perselisihan...
A. Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja
B. Kepentingan dan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan
C. Hak dan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan
D. Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Kepentingan
E. Hak dan Kepentingan
Soal 24 Premium
Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023, ASN berfungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Pembuat Kebijakan Publik
B. Pelayan Publik
C. Pelaksana Kebijakan Publik
D. Pengelola Anggaran Negara
E. Perekat dan Pemersatu Bangsa
Soal 25 Premium
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah...
A. 58 tahun
B. 56 tahun
C. 65 tahun
D. 60 tahun
E. 62 tahun
Soal 26 Premium
Dalam UU Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat mingguan bagi pekerja dengan sistem 5 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu selama...
A. 1 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
B. 3 hari untuk 4 hari kerja dalam 1 minggu
C. 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu
D. 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
E. 1,5 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
Soal 27 Premium
Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, tugas pokok Kemnaker adalah...
A. Mengatur dan memungut pajak di sektor industri
B. Menyelenggarakan peradilan khusus perburuhan
C. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan barang dan jasa
D. Menyusun undang-undang hukum pidana perburuhan
E. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Soal 28 Premium
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi bersifat...
A. Tertutup untuk serikat pekerja
B. Mengikat (binding) jika salah satu pihak setuju
C. Mengikat secara hukum layaknya putusan pengadilan tinggi
D. Hanya opsi tambahan sebelum arbitrase
E. Wajib (mandatory) jika perundingan bipartit gagal, namun anjurannya tidak mengikat kecuali disepakati
Soal 29 Premium
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama...
A. 12 bulan
B. Tidak boleh ada masa percobaan
C. 6 bulan
D. 1 bulan
E. 3 bulan
Soal 30 Premium
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang juga menjadi dasar syarat sahnya Perjanjian Kerja dalam Hubungan Industrial, syarat yang berkaitan dengan 'kecakapan untuk membuat suatu perikatan' adalah syarat...
A. Objektif, yang jika dilanggar perjanjian dapat dibatalkan
B. Subjektif, yang jika dilanggar perjanjian menjadi batal demi hukum
C. Subjektif, yang jika dilanggar perjanjian dapat dibatalkan
D. Objektif, yang jika dilanggar perjanjian menjadi batal demi hukum
E. Tambahan, yang tidak mempengaruhi keabsahan
Soal 31 Premium
Siapakah yang berwenang mengesahkan Peraturan Perusahaan jika perusahaan memiliki cabang di lebih dari 1 (satu) provinsi?
A. Mahkamah Agung
B. Presiden
C. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
D. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker
E. Gubernur domisili kantor pusat
Soal 32 Premium
Di sebuah perusahaan terdapat 3 Serikat Pekerja. Berdasarkan ketentuan, Serikat Pekerja berhak mewakili pekerja dalam perundingan PKB apabila...
A. Ditunjuk secara langsung oleh disnaker setempat
B. Didukung oleh pengusaha secara tertulis
C. Menjadi anggota afiliasi serikat pekerja internasional
D. Memiliki masa bakti lebih dari 5 tahun
E. Anggotanya berjumlah lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan tersebut
Soal 33 Premium
Penetapan Upah Minimum berdasarkan peraturan terbaru ditetapkan berdasarkan kondisi...
A. Inflasi dan kemampuan finansial perusahaan
B. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Tertentu
C. Kesepakatan Bipartit antara SP dan Perusahaan
D. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh dewan pengupahan kota tanpa indikator lain
E. Ketetapan dari Mahkamah Agung
Soal 34 Premium
Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa...
A. Uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja
B. Pekerjaan pengganti di BUMN terdekat
C. Sertifikat kompetensi tanpa ujian dan pinjaman lunak
D. Beasiswa penuh untuk anak pekerja hingga sarjana
E. Pemberian modal usaha 100 juta rupiah
Soal 35 Premium
Apabila sebuah perusahaan melakukan Lock Out (penutupan perusahaan), tindakan ini dilarang dilakukan sebagai balasan atas...
A. Demonstrasi buruh di depan gedung DPR
B. Krisis keuangan global
C. Penurunan kinerja secara masif tanpa alasan yang jelas
D. Mogok kerja yang dilakukan secara sah dan normatif oleh pekerja/buruh
E. Kekerasan yang dilakukan pekerja pada fasilitas perusahaan
Soal 36 Premium
Pemberitahuan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang baru dibentuk harus disampaikan kepada...
A. Kantor Pengadilan Hubungan Industrial setempat
B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
C. Kementerian Ketenagakerjaan Pusat
D. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (Kab/Kota)
E. Notaris terdekat
Soal 37 Premium
LKS Tripartit Nasional keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur...
A. Gubernur, Walikota, dan Perwakilan Serikat Buruh
B. Pemerintah Pusat, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Buruh
C. Hakim Ad Hoc, Mediator, dan Arbiter
D. Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Akademisi
E. Kementerian Ketenagakerjaan, BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan
Soal 38 Premium
Terkait Pemetaan dan Kerawanan Deteksi Dini, manakah di bawah ini yang merupakan tindakan proaktif dari Mediator Hubungan Industrial?
A. Melakukan pembinaan, penyuluhan, dan memantau kondisi ketenagakerjaan secara berkala di wilayah kerjanya
B. Memanggil polisi untuk menjaga gerbang perusahaan setiap hari
C. Menunggu laporan tertulis perselisihan dari pihak perusahaan
D. Mengeluarkan anjuran tertulis tanpa mediasi
E. Mengharuskan setiap pekerja melaporkan upahnya kepada dinas secara pribadi
Soal 39 Premium
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama disebut...
A. Perselisihan Kewajiban
B. Perselisihan Hak
C. Perselisihan Kepentingan
D. Perselisihan PHK
E. Perselisihan Wanprestasi
Soal 40 Premium
Jika para pihak yang berkonflik tidak mencapai kesepakatan dalam sidang mediasi, maka Mediator Hubungan Industrial diwajibkan untuk mengeluarkan...
A. Risalah Mediasi
B. Putusan Denda
C. Surat Peringatan
D. Surat Perintah Penyitaan
E. Anjuran Tertulis
Soal 41 Premium
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase hubungan industrial hanya dapat dilakukan untuk...
A. Perselisihan Hak dan Perselisihan PHK
B. Semua jenis perselisihan hubungan industrial
C. Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan
D. Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan PHK
E. Hanya perselisihan hak
Soal 42 Premium
Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat baru dapat diajukan apabila...
A. Selalu bisa diajukan tanpa syarat
B. Pekerja menolak kompensasi pesangon
C. Ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)
D. Telah dilakukan mediasi namun gagal
E. Hakim pidana membebaskan pekerja
Soal 43 Premium
Dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis, salah satu kelompok proses bisnis adalah Proses Bisnis Inti (Core). Proses ini berkaitan dengan...
A. Penggajian pegawai Kemnaker
B. Pengadaan barang dan jasa internal
C. Pelaksanaan fungsi dan layanan utama kementerian yang menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan
D. Pemeliharaan gedung dan aset
E. Kehumasan dan dokumentasi pimpinan
Soal 44 Premium
Undang-Undang ASN yang baru (UU 20 Tahun 2023) menyebutkan bahwa pegawai ASN diwajibkan untuk mempertahankan nilai dasar ASN. Nilai dasar tersebut dikenal dengan akronim...
A. BerAKHLAK
B. Bhinneka Tunggal Ika
C. PANCASILA
D. SMART ASN
E. Cepat Tanggap
Soal 45 Premium
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Unit Eselon I yang bertugas melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan adalah...
A. Ditjen Binalavotas
B. Ditjen Binapenta & PKK
C. Ditjen Binwasnaker dan K3
D. Ditjen PHI dan Jamsos
E. Badan Kebijakan Ketenagakerjaan
Soal 46 Premium
Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 mengubah susunan dan tata kerja beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemnaker. UPT Pusat pada Kemnaker antara lain membidangi...
A. Pemungutan retribusi tenaga kerja asing di daerah
B. Pengawasan jam malam pekerja di kabupaten/kota
C. Pendaftaran gugatan PHI secara elektronik
D. Pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja
E. Mediasi perburuhan di tingkat kelurahan
Soal 47 Premium
Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apabila salah satu pihak tidak memberikan jawaban atas anjuran tertulis mediator dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja, maka pihak tersebut dianggap...
A. Menyetujui anjuran tertulis
B. Minta perpanjangan waktu mediasi
C. Menolak anjuran tertulis
D. Mewakilkan pada mediator untuk memutuskan
E. Menggugurkan haknya untuk berperkara
Soal 48 Premium
Cuti haid merupakan salah satu perlindungan bagi pekerja perempuan. Sesuai UU No 13 Tahun 2003, pekerja perempuan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid apabila...
A. Hari haid tersebut jatuh pada akhir pekan
B. Merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha
C. Disetujui oleh Serikat Pekerja di perusahaan
D. Telah bekerja minimal 1 tahun secara terus menerus
E. Mendapat surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah
Soal 49 Premium
Dalam struktur Perjanjian Kerja Bersama (PKB), klausul normatif adalah klausul yang...
A. Mengatur tentang serikat pekerja, seperti iuran dan perlindungan pengurus
B. Mengatur tentang syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pengusaha dan pekerja
C. Hanya berlaku selama masa percobaan
D. Menyatakan bahwa perusahaan dapat dibubarkan sepihak
E. Berisi ancaman sanksi bagi pekerja yang mogok
Soal 50 Premium
Pemasyarakatan Hubungan Industrial memiliki fungsi strategis, salah satunya memperkuat sarana hubungan industrial. Yang bukan termasuk sarana hubungan industrial menurut UU Ketenagakerjaan adalah...
A. Lembaga Kerja Sama Bipartit
B. Satuan Pengamanan (Satpam) Perusahaan
C. Perjanjian Kerja Bersama
D. Organisasi Pengusaha
E. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Tips Lulus SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.