SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Kepegawaian Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur menurut RPJMN 2020-2024, perwujudan birokrasi berkelas dunia (World Class Bureaucracy) didukung oleh profil Smart ASN. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik dari Smart ASN adalah...
A. Wawasan Global
B. Nasionalisme
C. Penguasaan IT dan Bahasa Asing
D. Integritas
E. Otoritarianisme
Jawaban: E
Karakteristik Smart ASN mencakup integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan IT dan bahasa asing, hospitality (keramahan), networking (jaringan), dan entrepreneurship. Otoritarianisme bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang demokratis dan humanis.
Soal 2
Penerapan core values ASN 'BerAKHLAK' menjadi fondasi penguatan budaya kerja ASN di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 20 Tahun 2021, nilai 'Adaptif' diwujudkan dengan perilaku...
A. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan
B. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
C. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
D. Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab
E. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
Jawaban: A
Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN, nilai 'Adaptif' memiliki panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif.
Soal 3
Pemerintah mendorong transformasi digital dalam manajemen SDM Aparatur untuk mewujudkan target Satu Data Indonesia. Sistem informasi yang ditetapkan secara nasional untuk mengintegrasikan data kepegawaian seluruh instansi adalah...
A. Aplikasi Pelayanan Publik Terpadu
B. Sistem Informasi Keuangan Daerah
C. Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Daerah
D. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
E. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Jawaban: D
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan regulasi BKN, SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) adalah aplikasi nasional yang bertujuan mewujudkan integrasi dan akurasi data ASN atau Satu Data ASN.
Soal 4
Kebijakan Sistem Merit di Indonesia menjadi landasan utama pengelolaan ASN. Penilaian Sistem Merit instansi pemerintah dilakukan berdasarkan delapan aspek. Aspek yang paling awal dinilai dalam perencanaan SDM adalah...
A. Promosi dan mutasi
B. Penggajian, penghargaan, dan disiplin
C. Perencanaan kebutuhan pegawai
D. Sistem informasi kepegawaian
E. Pengembangan karier
Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019, delapan aspek penilaian sistem merit mencakup: (1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai, (2) Pengadaan, (3) Pengembangan Karier, (4) Promosi dan Mutasi, (5) Manajemen Kinerja, (6) Penggajian, Penghargaan, Disiplin, (7) Perlindungan dan Pelayanan, serta (8) Sistem Informasi.
Soal 5
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, instansi pembina dari jabatan fungsional tersebut adalah...
A. Sekretariat Negara
B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
C. Lembaga Administrasi Negara
D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
E. Badan Kepegawaian Negara
Jawaban: E
Sesuai dengan Permenpan RB No. 37 Tahun 2020 Pasal 43, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN berperan menyusun pedoman, standar kompetensi, dan evaluasi kinerja JFA tersebut.
Soal 6
Kategori Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur menurut Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020 adalah kategori...
A. Keahlian
B. Administrasi
C. Pimpinan Tinggi
D. Teknis Khusus
E. Keterampilan
Jawaban: A
Berdasarkan Permenpan RB No. 37 Tahun 2020 Pasal 4, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur merupakan jabatan fungsional kategori keahlian, yang mensyaratkan pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV).
Soal 7
Jenjang karir Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi adalah...
A. Pemula, Muda, Madya, Utama
B. Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia
C. Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
D. Terampil, Mahir, Penyelia
E. Ahli Muda, Ahli Pertama, Ahli Madya, Ahli Utama
Jawaban: C
Berdasarkan Permenpan RB No. 37 Tahun 2020 Pasal 5, jenjang Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur kategori keahlian terdiri atas: a. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama; b. Analis SDM Aparatur Ahli Muda; c. Analis SDM Aparatur Ahli Madya; dan d. Analis SDM Aparatur Ahli Utama.
Soal 8
Tugas pokok Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur berkaitan erat dengan manajemen ASN. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur kegiatan tugas jabatan tersebut, kecuali...
A. Pengembangan talenta dan suksesi
B. Perancangan teknis arsitektur bangunan instansi
C. Penyusunan sistem pembinaan karir
D. Sistem kelembagaan aparatur sipil negara
E. Perancangan jabatan
Jawaban: B
Berdasarkan Permenpan RB No. 37 Tahun 2020 Pasal 6, tugas JFA SDM Aparatur meliputi sistem kelembagaan, sistem tatalaksana, perancangan jabatan, pengembangan karir, dll. Perancangan teknis arsitektur bangunan bukan wewenang JFA SDM Aparatur.
Soal 9
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara membawa perubahan signifikan terkait hak dan kewajiban pegawai ASN. Salah satu prinsip utama terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS dan PPPK adalah diubah menjadi skema...
A. Defined Contribution (Iuran Pasti)
B. Pay As You Go sepenuhnya oleh Negara
C. Pembiayaan mandiri tanpa subsidi
D. Pemotongan pajak penghasilan final
E. Dana hibah internasional
Jawaban: A
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menetapkan kesetaraan hak antara PNS dan PPPK, termasuk hak jaminan pensiun dan hari tua yang akan menggunakan skema defined contribution (iuran pasti), di mana pekerja dan pemberi kerja sama-sama mengiur.
Soal 10
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan disebut...
A. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
B. Tenaga Honorer
C. Pegawai Harian Lepas
D. Pegawai Tidak Tetap (PTT)
E. Calon Pegawai Negeri Sipil
Jawaban: A
Sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
Soal 11
Sistem merit menjamin kesetaraan dan objektivitas dalam manajemen ASN. Berikut adalah landasan kebijakan sistem merit, kecuali kebijakan yang berdasarkan...
A. Kualifikasi
B. Kompetensi
C. Kinerja
D. Keadilan dan Kewajaran
E. Afiliasi partai politik
Jawaban: E
Dalam UU No. 20 Tahun 2023 (sebagaimana UU sebelumnya), Sistem Merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang, termasuk afiliasi partai politik.
Soal 12
Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, ASN dilarang terlibat dalam politik praktis. Apabila seorang ASN mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka status ASN-nya...
A. Wajib mengundurkan diri sebagai ASN sejak ditetapkan sebagai calon
B. Dialihkan statusnya menjadi pegawai non-struktural
C. Cuti di luar tanggungan negara
D. Tetap aktif namun tidak menerima tunjangan jabatan
E. Diberhentikan dengan hormat sementara
Jawaban: A
Menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 56, Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur/bupati/walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon.
Soal 13
Penyelesaian sengketa kepegawaian ASN diselesaikan melalui jalur administratif. Upaya administratif tersebut terdiri atas...
A. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung
B. Konsiliasi dan musyawarah
C. Keberatan dan banding administratif
D. Sidang Kode Etik dan Sidang Disiplin
E. Arbitrase dan mediasi
Jawaban: C
Berdasarkan regulasi manajemen ASN (PP No 11 Tahun 2017 dan PP No 79 Tahun 2021 serta UU 20/2023), penyelesaian sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif sebelum masuk ke ranah PTUN.
Soal 14
Dalam kerangka Manajemen SDM Strategik di sektor publik, Dave Ulrich mengemukakan empat peran SDM. Peran SDM yang berfokus pada penyelarasan strategi SDM dengan strategi bisnis organisasi untuk mencapai visi misi instansi disebut...
A. Administrative Expert
B. Employee Champion
C. Strategic Partner
D. Change Agent
E. Operational Executor
Jawaban: C
Model Dave Ulrich membagi peran HR menjadi 4: Strategic Partner (menyelaraskan HR dengan tujuan organisasi), Change Agent (katalis perubahan), Administrative Expert (efisiensi administrasi), dan Employee Champion (memperjuangkan kebutuhan pegawai).
Soal 15
Dalam penyusunan rencana strategis manajemen SDM, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Analis SDM Aparatur adalah...
A. Mengganti pimpinan unit kerja
B. Menganalisis lingkungan internal dan eksternal (environmental scanning)
C. Menerapkan sistem punishment and reward
D. Membentuk tim rekruitmen
E. Menetapkan besaran anggaran diklat
Jawaban: B
Proses manajemen strategik selalu dimulai dengan analisis lingkungan internal dan eksternal (environmental scanning) untuk mengidentifikasi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebelum menyusun strategi dan kebijakan yang tepat.
Soal 16
Salah satu tantangan implementasi manajemen SDM strategik di instansi pemerintah adalah adanya 'Silo Mentality'. Dampak negatif dari silo mentality ini adalah...
A. Efisiensi alokasi anggaran yang optimal
B. Penurunan biaya operasional kantor
C. Kurangnya kolaborasi dan integrasi antar unit kerja
D. Peningkatan komunikasi antar unit
E. Terciptanya inovasi pelayanan publik yang merata
Jawaban: C
Silo mentality adalah keengganan untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dengan unit lain dalam satu organisasi. Dampak utamanya adalah terhambatnya sinergi, kurangnya kolaborasi, dan lambatnya pencapaian tujuan strategis.
Soal 17
Konsep kesesuaian (fit) dalam SDM strategik terbagi menjadi dua, yaitu vertical fit dan horizontal fit. Maksud dari 'horizontal fit' dalam praktik SDM adalah...
A. Keselarasan visi pimpinan tertinggi dengan menteri pendayagunaan
B. Kesesuaian antara sistem rekruitmen dan strategi bisnis instansi
C. Kesejajaran jabatan pimpinan pada instansi yang berbeda
D. Konsistensi dan saling melengkapi antar berbagai praktik dan kebijakan SDM
E. Pemberian gaji yang sama untuk seluruh pegawai dengan grade yang sama
Jawaban: D
Horizontal fit merujuk pada keselarasan internal di antara berbagai praktik SDM itu sendiri (misalnya antara sistem pelatihan dan sistem penilaian kinerja yang konsisten). Vertical fit merujuk pada keselarasan praktik SDM dengan strategi organisasi secara keseluruhan.
Soal 18
Pergeseran paradigma dari Human Resource Management (HRM) menuju Human Capital Management (HCM) di sektor publik menitikberatkan pada pandangan bahwa pegawai adalah...
A. Alat produksi mekanis semata
B. Aset (modal) tak berwujud yang harus diinvestasikan agar nilainya berkembang
C. Komoditas yang bisa diperdagangkan bebas di pasar tenaga kerja
D. Faktor biaya (cost center) yang harus ditekan seminimal mungkin
E. Aset berwujud yang mudah disusutkan nilainya
Jawaban: B
Paradigma Human Capital memandang karyawan bukan lagi sebagai biaya atau sumber daya yang habis pakai (cost center), melainkan sebagai investasi atau aset strategis (capital) yang akan memberikan nilai tambah tinggi jika terus dikembangkan.
Soal 19
Metrik untuk mengukur nilai investasi pelatihan dalam konsep Human Capital biasa diukur menggunakan...
A. Turnover Margin
B. Gross Domestic Product
C. Cost Benefit Margin
D. Return on Investment (ROI) of Human Capital
E. Debt to Equity Ratio
Jawaban: D
Dalam Human Capital Management, pengukuran keberhasilan pengembangan kompetensi pegawai sering dilakukan menggunakan ROI of Human Capital, yaitu membandingkan nilai tambah kinerja pegawai setelah pelatihan dengan biaya yang dikeluarkan.
Soal 20
Salah satu kerangka dasar pengelolaan Human Capital di instansi pemerintah adalah konsep Corporate University (Corpu). Tujuan utama dari pendekatan Corpu bagi ASN adalah...
A. Mencetak ijazah akademis bagi pegawai yang belum sarjana
B. Membangun gedung universitas baru di setiap kementerian
C. Mengubah instansi pemerintah menjadi lembaga swasta pencari laba
D. Memberikan beasiswa bagi seluruh pegawai negeri untuk belajar di luar negeri
E. Memastikan keselarasan pembelajaran pegawai dengan tujuan strategis instansi guna meningkatkan kinerja organisasi
Jawaban: E
Pendekatan Corporate University (Corpu) berfokus pada pergeseran dari sekadar pelatihan (training center) menjadi pembelajaran terintegrasi yang sejalan dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang terukur.
Soal 21 Premium
Analisis kebutuhan modal manusia (Human Capital Demand Analysis) dalam organisasi pemerintah sangat krusial. Teknik yang sering digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan pegawai di masa depan berdasarkan tren perubahan volume kerja masa lalu adalah...
A. Analisis SWOT
B. Job Evaluation
C. Benchmarking kualitatif
D. Analisis Tren (Trend Analysis)
E. Focus Group Discussion
Soal 22 Premium
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, kompetensi yang wajib dimiliki oleh ASN terbagi menjadi tiga jenis, yaitu...
A. Kompetensi Intelektual, Emosional, dan Spiritual
B. Kompetensi Spesifik, General, dan Administratif
C. Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural
D. Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Kepemimpinan
E. Kompetensi Dasar, Lanjutan, dan Ahli
Soal 23 Premium
Kompetensi 'Mengelola Perubahan' merupakan salah satu bagian dari standar kompetensi...
A. Psikologis
B. Manajerial
C. Sosial Kultural
D. Teknis Umum
E. Teknis Khusus
Soal 24 Premium
Deskripsi perilaku (behavioral dictionary) kompetensi Sosial Kultural level 3 (untuk jabatan administrator) pada aspek 'Perekat Bangsa' menuntut seorang ASN mampu...
A. Mengenali dan merespon perbedaan latar belakang secara empatik
B. Mendayagunakan perbedaan latar belakang untuk mencapai efisiensi nasional tingkat tinggi
C. Menghukum setiap individu yang terbukti memicu perpecahan budaya
D. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan mempromosikan hubungan baik antar individu dengan latar belakang budaya yang berbeda
E. Mengusulkan perancangan kebijakan budaya berskala internasional
Soal 25 Premium
Metode evaluasi yang paling komprehensif untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah...
A. Ujian tertulis pilihan ganda (CAT BKN)
B. Penilaian Pusat (Assessment Center)
C. Tes Intelegensia Umum (TIU)
D. Wawancara tidak terstruktur
E. Verifikasi jejak rekam administrasi
Soal 26 Premium
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, pemetaan talenta dilakukan dengan menggunakan sistem merit. Pemetaan talenta umumnya menggunakan alat ukur yang dikenal dengan istilah...
A. Bell Curve Distribusi Normal
B. Balanced Scorecard
C. Diagram Pareto
D. Fishbone Diagram
E. Kuadran Talenta (Nine Box Grid)
Soal 27 Premium
Pada matriks 9 kotak (Nine Box Grid) manajemen talenta ASN, pegawai yang masuk ke dalam Kotak 9 (Star) memiliki karakteristik...
A. Kinerja di bawah ekspektasi, Potensi tinggi
B. Kinerja di atas ekspektasi, Potensi rendah
C. Kinerja sesuai ekspektasi, Potensi menengah
D. Kinerja di bawah ekspektasi, Potensi rendah
E. Kinerja di atas ekspektasi, Potensi tinggi
Soal 28 Premium
Penyelenggaraan Manajemen Talenta di instansi pemerintah dikelola oleh wadah atau tim khusus. Wadah yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian terkait rencana suksesi adalah...
A. Dewan Perwakilan Pegawai
B. Satuan Tugas Reformasi Birokrasi
C. Tim Penilai Kinerja dan/atau Komite Suksesi
D. Majelis Pertimbangan Kepegawaian Daerah
E. Komisi Informasi Kepegawaian
Soal 29 Premium
Bagi ASN yang tergabung dalam talent pool Kotak 9, salah satu tindakan retensi yang dapat diberikan oleh instansi pemerintah selain penghargaan finansial adalah...
A. Pembebasan dari seluruh tugas administratif
B. Penugasan khusus/program fast track dan beasiswa pendidikan
C. Pemberian jam kerja tanpa batasan waktu (fleksibel absolut)
D. Pengalihan status menjadi pegawai BUMN
E. Pemberhentian sementara agar fokus belajar
Soal 30 Premium
Dalam siklus manajemen talenta nasional, proses mencari dan mengumpulkan profil pegawai yang memiliki kualifikasi tertentu untuk disaring menjadi calon pemimpin masa depan disebut fase...
A. Pemutusan talenta
B. Pengembangan talenta
C. Akuisisi talenta (Talent Acquisition / Identifikasi)
D. Kompensasi talenta
E. Retensi talenta
Soal 31 Premium
Dalam pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik, salah satu prinsip yang menekankan perampingan struktur demi efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan (misalnya penghapusan eselon III dan IV ke fungsional) dikenal dengan istilah...
A. Division of Labor
B. Delayering
C. Span of Control
D. Hierarchy of Needs
E. Centralization
Soal 32 Premium
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah diatur dalam Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018. Evaluasi ini pada dasarnya menilai organisasi menggunakan dimensi...
A. Fasilitas dan Teknologi
B. Kesejahteraan dan Disiplin
C. Anggaran dan Kinerja Keuangan
D. Hukum dan Regulasi Politik
E. Struktur dan Proses
Soal 33 Premium
Prinsip 'Right-Sizing' dalam desain kelembagaan sektor publik bermakna...
A. Membubarkan unit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat
B. Mengurangi seluruh staf dukungan administrasi
C. Menyesuaikan ukuran dan struktur organisasi agar tepat secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan strategi instansi
D. Menyesuaikan luas lahan kantor dengan jumlah staf
E. Membentuk organisasi yang sebesar-besarnya untuk menyerap tenaga kerja
Soal 34 Premium
Rentang kendali (span of control) yang ideal dalam sebuah unit organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor berikut, kecuali...
A. Tingkat otomatisasi teknologi informasi yang digunakan
B. Letak geografis unit-unit di bawahnya
C. Sifat dan rutinitas pekerjaan
D. Kapasitas dan pengalaman manajer
E. Asal usul daerah (suku/provinsi) dari pimpinan instansi
Soal 35 Premium
Dalam pengembangan tatalaksana sektor publik, instansi pemerintah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012. Format SOP yang umum diwajibkan untuk kegiatan administratif pemerintahan adalah format...
A. Bagan Alir Bercabang (Branching Flowchart)
B. Diagram Pohon (Tree Diagram)
C. Bagan Alir Lintas Fungsi (Cross-Functional Flowchart)
D. Gambar Naratif (Picture Narrative)
E. Bagan Alir Makro (Macro Flowchart)
Soal 36 Premium
Percepatan pengembangan tatalaksana modern diwujudkan melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Fondasi utama keberhasilan SPBE yang mengatur peta alur kerja instansi adalah penyusunan...
A. Rancangan Undang-Undang
B. Rencana Induk Anggaran Belanja
C. Statistik Sektoral Daerah
D. Peta Proses Bisnis (Business Process Mapping)
E. Daftar Inventaris Barang Milik Negara
Soal 37 Premium
Simbol bangun datar dalam penyusunan SOP AP yang berbentuk 'Belah Ketupat' (Decision) memiliki fungsi untuk menandakan...
A. Awal atau akhir suatu aktivitas
B. Penyimpanan data fisik dalam arsip
C. Aktivitas pemrosesan dokumen secara manual
D. Titik pengambilan keputusan yang membutuhkan alternatif tindakan ya/tidak
E. Arah aliran antar kegiatan
Soal 38 Premium
Penyederhanaan birokrasi dan tata laksana mendorong penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada dokumen pemerintahan. Otoritas yang berhak menerbitkan sertifikat elektronik untuk TTE di sektor pemerintahan Indonesia adalah...
A. Lembaga Administrasi Negara
B. Badan Pusat Statistik
C. Kementerian Hukum dan HAM
D. Kementerian Sekretariat Negara
E. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
Soal 39 Premium
Dalam evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (Permenpan RB No. 90 Tahun 2021), terdapat komponen pengungkit. Manakah yang bukan merupakan 6 area perubahan dalam komponen pengungkit tersebut?
A. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
B. Manajemen Perubahan
C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
D. Penataan Tatalaksana
E. Peningkatan Kualitas Sarana Infrastruktur Fisik
Soal 40 Premium
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria. Syarat utama indikator hasil (komponen hasil) dari unit kerja agar dapat diusulkan meraih predikat WBK adalah...
A. Memiliki kantor cabang di setiap provinsi
B. Realisasi anggaran 100% pada triwulan pertama
C. Semua pegawai telah menyelesaikan pendidikan S2
D. Pemerintah daerah tidak mengalami defisit fiskal
E. Birokrasi Bersih dan Akuntabel serta Kualitas Pelayanan Publik yang sangat baik
Soal 41 Premium
Salah satu instrumen penting dalam area 'Penguatan Pengawasan' pada Pembangunan Zona Integritas adalah mendorong pelaporan pelanggaran secara anonim dan aman yang disebut...
A. Evaluasi Kinerja Pejabat
B. Whistleblowing System (WBS)
C. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
D. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
E. Audit Laporan Keuangan
Soal 42 Premium
Dalam manajemen RB dan ZI, kegiatan meninjau, mencegah, dan mengelola konflik kepentingan (conflict of interest) dikoordinasikan dalam area perubahan...
A. Penataan Tatalaksana
B. Penataan Manajemen SDM Aparatur
C. Penguatan Akuntabilitas
D. Manajemen Perubahan
E. Penguatan Pengawasan
Soal 43 Premium
Dalam tahap pra-formulasi kebijakan SDM Aparatur, teknik yang digunakan secara komprehensif untuk menimbang biaya, manfaat, dan efektivitas regulasi baru (misalnya kebijakan jam kerja fleksibel) sebelum diundangkan adalah...
A. Dynamic System Analysis
B. Kajian Akademik Konstitusi
C. Regulatory Impact Analysis (RIA)
D. Policy Brief
E. Logical Framework Approach
Soal 44 Premium
Seorang Analis SDM Aparatur sering diminta menyusun ringkasan singkat yang berisi temuan empiris dan rekomendasi konkrit kebijakan untuk disajikan kepada pimpinan/pengambil keputusan. Dokumen tersebut dikenal dengan...
A. Policy Brief
B. Jurnal Ilmiah Kepegawaian
C. Policy Paper
D. Memorandum of Understanding
E. Naskah Akademik
Soal 45 Premium
Dalam siklus pembuatan kebijakan (Policy Cycle) di bidang SDM Aparatur, langkah yang dilakukan untuk menilai apakah program yang telah berjalan (seperti program latsar gaya baru) mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak adalah...
A. Formulasi Kebijakan
B. Implementasi Kebijakan
C. Adopsi Kebijakan
D. Evaluasi Kebijakan
E. Agenda Setting
Soal 46 Premium
Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan contoh output kebijakan. Pihak yang secara hierarki hukum memiliki wewenang mengesahkan PP tersebut adalah...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Kepala Badan Kepegawaian Negara
C. Presiden Republik Indonesia
D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
Soal 47 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, komponen yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan disebut...
A. Sistem Informasi Pelayanan Publik
B. Indeks Kepuasan Masyarakat
C. Standar Pelayanan (SP)
D. Standar Operasional Prosedur (SOP)
E. Maklumat Pelayanan
Soal 48 Premium
Dalam menyusun Standar Pelayanan (SP), penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk melibatkan pihak luar demi azas transparansi dan partisipatif. Siapakah pihak luar yang mutlak dilibatkan dalam penyusunan SP menurut UU 25/2009?
A. Hanya pihak kepolisian dan kejaksaan
B. Masyarakat dan pihak terkait (stakeholders)
C. Pakar dari luar negeri secara eksklusif
D. DPRD dan Kementerian Keuangan
E. Vendor pemenang tender pengadaan barang
Soal 49 Premium
Pernyataan tertulis yang memuat janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan serta memberikan kompensasi apabila tidak menepati janji tersebut disebut dengan...
A. Standar Pelayanan Minimal
B. Fakta Integritas
C. Surat Edaran Pelayanan
D. Maklumat Pelayanan
E. Citizen Charter
Soal 50 Premium
Salah satu metode standar evaluasi untuk mengetahui respon dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan instansi tertuang dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah penyusunan...
A. Analisis Beban Kerja Layanan
B. Audit Akuntabilitas Keuangan Daerah
C. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
D. Indeks Persepsi Korupsi
E. Laporan Tahunan Ombudsman
Tips Lulus SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Kepegawaian Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.