SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Hukum Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dalam pasal berapa KUHP?
A. Pasal 59 KUHP
B. Pasal 1 ayat (2) KUHP
C. Pasal 1 ayat (1) KUHP
D. Pasal 2 KUHP
E. Pasal 10 KUHP
Jawaban: C
Asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.
Soal 2
Dalam hukum perdata, perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak saja disebut sebagai perjanjian...
A. Cuma-cuma
B. Bilateral
C. Timbal balik
D. Sepihak
E. Campuran
Jawaban: D
Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian sepihak (eenzijdige overeenkomst) adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya menerima hak. Contohnya adalah hibah atau perjanjian pinjam pakai.
Soal 3
Dalam hukum acara perdata, upaya hukum biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dihadiri oleh para pihak dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah...
A. Verzet
B. Eksekusi
C. Banding
D. Peninjauan Kembali
E. Kasasi
Jawaban: C
Upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (contradictuair) yang belum berkekuatan hukum tetap adalah banding[cite: 121]. Verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan verstek (tanpa hadirnya tergugat), sedangkan Kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan tingkat banding[cite: 121].
Soal 4
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang bersama dengan Presiden menurut UUD 1945 adalah...
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: A
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi ini dilaksanakan bersama-sama dengan Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.
Soal 5
Prinsip pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian internasional mengandung makna...
A. Perjanjian dapat dibatalkan sepihak
B. Perjanjian harus dibuat secara tertulis
C. Perjanjian tunduk pada hukum nasional
D. Perjanjian hanya mengikat jika diratifikasi
E. Perjanjian mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik
Jawaban: E
Prinsip pacta sunt servanda merupakan asas fundamental dalam hukum internasional yang berarti setiap perjanjian yang telah dibuat mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
Soal 6
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus bersifat...
A. Konkret, kolektif, dan final
B. Konkret, umum, dan sementara
C. Abstrak, umum, dan final
D. Konkret, individual, dan final
E. Abstrak, individual, dan sementara
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang berisi tindakan hukum administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final.
Soal 7
Sumber hukum utama di Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah...
A. Undang-Undang
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. Ketetapan MPR
D. Peraturan Presiden
E. Peraturan Pemerintah
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
Soal 8
Dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum, metode yang digunakan untuk meneliti apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi adalah metode...
A. Uji filosofis
B. Uji sosiologis
C. Uji komparatif
D. Uji normatif
E. Uji empiris
Jawaban: D
Uji normatif atau uji hierarkis adalah metode yang digunakan untuk menguji kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang merupakan bagian dari analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
Soal 9
Pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan oleh instansi Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme...
A. Pemakzulan pejabat
B. Uji materiil oleh masyarakat
C. Impeachment
D. Pengawasan internal oleh APIP
E. Referendum
Jawaban: D
Pengawasan internal oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Jenderal merupakan salah satu mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan instansi pemerintah, selain pengawasan eksternal oleh BPK dan pengawasan melekat oleh atasan langsung.
Soal 10
Dalam penyusunan dokumen perjanjian Instansi Pemerintah, asas yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian secara jujur, adil, dan saling menguntungkan adalah asas...
A. Kepastian hukum
B. Pacta sunt servanda
C. Kebebasan berkontrak
D. Konsensualisme
E. Itikad baik
Jawaban: E
Asas itikad baik (good faith) merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur, adil, dan saling menguntungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
Soal 11
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional bertujuan untuk...
A. Menghapuskan peraturan daerah
B. Mengomersialkan produk hukum
C. Mengelola dan menyediakan informasi hukum secara terintegrasi
D. Menggantikan lembaga peradilan
E. Membatasi akses masyarakat terhadap hukum
Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIH bertujuan untuk mengelola dan menyediakan informasi hukum secara tertib, akurat, mudah diakses, dan terintegrasi bagi masyarakat dan instansi pemerintah[cite: 139, 140].
Soal 12
Dalam pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan, prinsip yang mengharuskan proses yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat sesuai UU Pelayanan Publik disebut prinsip...
A. Partisipatif
B. Akuntabilitas
C. Kesamaan hak
D. Efektivitas dan efisiensi
E. Transparansi
Jawaban: D
Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 mencakup efektivitas dan efisiensi, yang diimplementasikan melalui proses yang cepat, mudah, dan terjangkau (biaya ringan)[cite: 142]. Istilah 'cepat, sederhana, biaya ringan' lebih tepat merujuk pada asas peradilan.
Soal 13
Advokasi hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dalam perkara perdata dimulai dengan pengajuan...
A. Permohonan
B. Gugatan
C. Eksepsi
D. Duplik
E. Kesimpulan
Jawaban: B
Dalam hukum acara perdata, advokasi litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat ke pengadilan negeri yang berwenang, yang kemudian didaftarkan dan diproses sesuai dengan ketentuan HIR/RBg.
Soal 14
Dalam hukum pidana, percobaan melakukan tindak pidana (poging) diatur dalam Pasal 53 KUHP, yang mensyaratkan adanya...
A. Adanya persiapan saja
B. Selesainya tindak pidana
C. Adanya hasil yang nyata
D. Dimulainya pelaksanaan
E. Adanya niat yang diucapkan
Jawaban: D
Pasal 53 KUHP mengatur bahwa percobaan melakukan tindak pidana dapat dipidana jika telah dimulainya pelaksanaan (aanvang van uitvoering) dari tindak pidana yang dimaksud, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.
Soal 15
Wanprestasi dalam hukum perdata adalah keadaan dimana...
A. Perjanjian batal demi hukum
B. Kreditur tidak memenuhi haknya
C. Debitur tidak memenuhi prestasi
D. Perjanjian berakhir karena waktu
E. Objek perjanjian musnah
Jawaban: C
Wanprestasi atau cedera janji adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan[cite: 148]. Kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan Pasal 1234 KUH Perdata mengatur tentang bentuk-bentuk prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu)[cite: 148].
Soal 16
Dalam hukum acara pidana, penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan paling lama dapat dilakukan selama...
A. 120 hari
B. 20 hari
C. 30 hari
D. 90 hari
E. 60 hari
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 20 hari. Apabila pemeriksaan belum selesai, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari. Jadi, total penahanan maksimal pada tahap penyidikan adalah 60 hari.
Soal 17
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam...
A. Pasal 25 UUD 1945
B. Pasal 24C UUD 1945
C. Pasal 24B UUD 1945
D. Pasal 24A UUD 1945
E. Pasal 24 UUD 1945
Jawaban: B
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan lain-lain.
Soal 18
Dalam hukum internasional, pengakuan secara de facto berarti...
A. Pengakuan secara penuh
B. Pengakuan yang bersifat tetap
C. Pengakuan secara diplomatik
D. Pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada
E. Pengakuan berdasarkan hukum
Jawaban: D
Pengakuan de facto dalam hukum internasional adalah pengakuan yang bersifat sementara berdasarkan kenyataan bahwa suatu entitas secara faktual menguasai suatu wilayah dan memiliki pemerintahan, namun belum diakui secara penuh sebagai negara berdaulat.
Soal 19
Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan asas yang harus diperhatikan dalam...
A. Hukum dagang
B. Administrasi pemerintahan
C. Hukum perdata
D. Hukum pidana
E. Hukum internasional
Jawaban: B
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan lain-lain.
Soal 20
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan prinsip keterbukaan, yang berarti...
A. Dilakukan tanpa sosialisasi
B. Proses pembuatan dilakukan secara tertutup
C. Mengutamakan kepentingan pemerintah
D. Hanya melibatkan para ahli
E. Memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi
Jawaban: E
Prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat secara nyata dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan.
Soal 21 Premium
Dalam proses pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, analisis dampak regulasi (ADR) bertujuan untuk...
A. Mempercepat pembentukan peraturan
B. Mengurangi jumlah peraturan
C. Menilai kebutuhan dan dampak suatu regulasi
D. Meningkatkan sanksi pidana
E. Menghapus peraturan yang sudah ada
Soal 22 Premium
Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap...
A. Anggaran pembentukan peraturan
B. Efektivitas pelaksanaan peraturan
C. Jumlah pegawai di instansi
D. Kegiatan sosial pejabat
E. Penghasilan pejabat pembuat peraturan
Soal 23 Premium
Dalam penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, klausula yang mengatur tentang penyelesaian sengketa secara nonlitigasi biasanya menggunakan mekanisme...
A. Tuntutan pidana
B. Uji materiil
C. Gugatan perdata
D. Arbitrase atau mediasi
E. Pengadilan tata usaha negara
Soal 24 Premium
Pengelolaan informasi hukum melalui JDIH mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan untuk diundangkan dalam...
A. Papan pengumuman
B. Lembaran Negara atau Berita Negara
C. Media sosial
D. Koran lokal
E. Situs web pribadi
Soal 25 Premium
Dalam pelayanan perizinan berbasis risiko (Online Single Submission/OSS), jenis kegiatan usaha dengan risiko tinggi memerlukan...
A. Tidak memerlukan izin
B. Cukup dengan tanda daftar perusahaan
C. Izin dari pemerintah desa
D. Izin dari pemerintah pusat
E. Nomor Induk Berusaha (NIB) saja
Soal 26 Premium
Dalam advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa, hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum...
A. Tidak mengikat
B. Mengikat dan berkekuatan hukum tetap setelah didaftarkan
C. Lebih rendah dari perjanjian biasa
D. Hanya sebagai moral agreement
E. Batal demi hukum
Soal 27 Premium
Dalam hukum pidana, alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) seperti daya paksa (overmacht) diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang menghapuskan...
A. Syarat formal
B. Perbuatan pidana
C. Syarat materil
D. Kesalahan
E. Proses penyidikan
Soal 28 Premium
Dalam hukum perdata, suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak memberikan persetujuannya di bawah pengaruh...
A. Kekhilafan, paksaan, atau penipuan
B. Objek yang halal
C. Kesepakatan yang jelas
D. Kemampuan yang cukup
E. Causa yang halal
Soal 29 Premium
Dalam hukum acara perdata, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding adalah...
A. 14 hari
B. 7 hari
C. 60 hari
D. 30 hari
E. 90 hari
Soal 30 Premium
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah amendemen menganut sistem...
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Federal
D. Campuran
E. Semu
Soal 31 Premium
Prinsip non-intervensi dalam hukum internasional berarti bahwa suatu negara...
A. Dapat melakukan intervensi kemanusiaan
B. Tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain
C. Wajib membantu negara lain
D. Dapat mengintervensi jika ada kepentingan ekonomi
E. Harus mengikuti kebijakan negara adidaya
Soal 32 Premium
Freies Ermessen dalam hukum administrasi negara adalah wewenang bagi pejabat administrasi untuk...
A. Membatalkan peraturan yang lebih tinggi
B. Bertindak atas inisiatif sendiri demi kepentingan umum
C. Mengubah undang-undang
D. Mengadili perkara perdata
E. Menjatuhkan pidana
Soal 33 Premium
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan setingkat dengan...
A. Ketetapan MPR
B. Peraturan Pemerintah
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan Daerah
E. Undang-Undang
Soal 34 Premium
Dalam melakukan analisis kebutuhan peraturan perundang-undangan, seorang analis hukum harus mempertimbangkan aspek...
A. Estetika dan seni
B. Filosofis, sosiologis, dan yuridis
C. Teknologi dan informasi
D. Budaya dan bahasa daerah
E. Finansial dan politik praktis
Soal 35 Premium
Berdasarkan perkembangan hukum terbaru dan putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berada pada...
A. Menteri Dalam Negeri
B. Mahkamah Agung
C. Presiden
D. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
E. Dewan Perwakilan Rakyat
Soal 36 Premium
Dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha, klausula yang mengatur tentang pengalihan risiko akibat keadaan memaksa (force majeure) harus dirumuskan secara...
A. Menguntungkan satu pihak
B. Singkat tanpa penjelasan
C. Jelas dan tegas
D. Umum dan abstrak
E. Tidak perlu ada
Soal 37 Premium
Pengembangan informasi hukum di era digital mengharuskan adanya sistem informasi hukum yang berbasis...
A. Brosur cetak
B. Arsip manual
C. Kertas dan dokumen fisik
D. Teknologi digital dan elektronik
E. Papan pengumuman
Soal 38 Premium
Dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, seorang analis hukum wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi klien berdasarkan...
A. Kepentingan pribadi analis
B. Permintaan media massa
C. Kode etik dan prinsip kerahasiaan profesi
D. Kepentingan politik
E. Kebijakan instansi tanpa dasar hukum
Soal 39 Premium
Dalam uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, pemohon harus memiliki...
A. Kepentingan langsung
B. Dukungan massa yang banyak
C. Status sebagai pejabat negara
D. Kedudukan sebagai anggota DPR
E. Kekayaan yang cukup
Soal 40 Premium
Dalam hukum pidana, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memperkenalkan konsep...
A. Pembuktian terbalik
B. Penghapusan hukuman denda
C. Pidana mati untuk semua koruptor
D. Sistem peradilan cepat
E. Kewajiban pengembalian kerugian negara
Soal 41 Premium
Dalam hukum perdata, pelepasan hak atas tanah bagi kepentingan umum (pengadaan tanah) diatur dalam...
A. Undang-Undang Pokok Agraria saja
B. Undang-Undang Pemerintahan Daerah
C. KUH Perdata
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
E. Peraturan Pemerintah tentang Tanah
Soal 42 Premium
Dalam hukum acara pidana, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya...
A. Vonis pengadilan
B. Eksekusi putusan
C. Penangkapan dan penahanan
D. Putusan hakim
E. Tuntutan jaksa
Soal 43 Premium
Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas...
A. Sentralisasi
B. Tugas pembantuan
C. Dekonsentrasi
D. Desentralisasi
E. Konsentrasi
Soal 44 Premium
Dalam hukum internasional, yurisdiksi suatu negara untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya di luar negeri disebut asas...
A. Universal
B. Pasif
C. Protektif
D. Personalitas
E. Teritorialitas
Soal 45 Premium
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan tanpa kewenangan (onbevoegdheid) dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena...
A. Memiliki dasar hukum yang kuat
B. Cacat wewenang
C. Sesuai prosedur
D. Dikeluarkan secara cepat
E. Menguntungkan masyarakat
Soal 46 Premium
Dalam ilmu hukum, perbedaan utama antara hukum publik dan hukum privat terletak pada...
A. Tempat berlakunya
B. Waktu berlakunya
C. Bentuk peraturannya
D. Subjek dan kepentingan yang dilindungi
E. Sanksi yang diterapkan
Soal 47 Premium
Dalam pemantauan peraturan perundang-undangan, instansi pembentuk peraturan wajib melakukan evaluasi pasca legislasi (post-legislative scrutiny) yang bertujuan untuk...
A. Mengganti pejabat pembuat peraturan
B. Memperpanjang masa berlaku peraturan
C. Menambah jumlah peraturan
D. Mengurangi anggaran negara
E. Menilai efektivitas peraturan setelah diberlakukan
Soal 48 Premium
Dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur nonlitigasi, mediasi mengharuskan adanya seorang mediator yang bertugas...
A. Menggantikan posisi hakim
B. Memutus perkara secara mengikat
C. Membantu para pihak mencapai kesepakatan
D. Membela salah satu pihak
E. Menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah
Soal 49 Premium
Dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan pihak asing, klausula mengenai pilihan hukum (choice of law) harus memperhatikan...
A. Hukum agama tertentu
B. Hukum adat setempat
C. Hukum yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia
D. Hukum internasional semata
E. Hukum yang paling menguntungkan pihak asing
Soal 50 Premium
Dalam pengembangan informasi hukum, standarisasi metadata peraturan perundang-undangan diperlukan untuk...
A. Membedakan peraturan antar daerah
B. Mempersulit akses masyarakat
C. Mengganti sistem pencetakan
D. Menambah jumlah dokumen
E. Memudahkan pencarian dan interoperabilitas data
Tips Lulus SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Hukum Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.