SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan, seorang Pengawas Ketenagakerjaan menemukan pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena ketidaktahuan prosedur. Tindakan preventif edukatif yang paling tepat dilakukan adalah...
A. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk segera disidik
B. Memberikan sosialisasi, penjelasan aturan, dan pendampingan prosedur pendaftaran
C. Merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada instansi terkait
D. Mengenakan denda administratif maksimal di tempat
E. Memberikan teguran keras secara lisan di depan para pekerja
Jawaban: B
Pembinaan norma ketenagakerjaan mengutamakan pendekatan preventif edukatif. Jika ketidakpatuhan disebabkan oleh ketidaktahuan, langkah yang tepat adalah memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis sebelum menjatuhkan sanksi hukum.
Soal 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, waktu kerja lembur yang diizinkan untuk pekerja paling banyak adalah...
A. 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu
B. 5 jam dalam 1 hari dan 20 jam dalam 1 minggu
C. 4 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu
D. 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu
E. 2 jam dalam 1 hari dan 12 jam dalam 1 minggu
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 35 Tahun 2021, waktu kerja lembur paling banyak adalah 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
Soal 3
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Pegawai ASN terdiri dari...
A. PNS, TNI, dan POLRI
B. PNS dan PPPK
C. PNS dan CPNS
D. PNS, PPPK, dan Tenaga Honorer
E. PNS dan Tenaga Kontrak
Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Soal 4
Dalam prosedur pemeriksaan penerapan norma ketenagakerjaan, instrumen yang diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setelah menemukan adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan di tempat kerja adalah...
A. Berita Acara Kesepakatan
B. Surat Panggilan
C. Surat Perintah Penyidikan
D. Nota Pemeriksaan
E. Surat Peringatan Pertama
Jawaban: D
Jika ditemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan sebagai peringatan dan perintah perbaikan kepada pengusaha agar mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Soal 5
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 menetapkan Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
A. DPR RI
B. Presiden
C. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
D. Mahkamah Agung
E. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jawaban: B
Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Soal 6
Tahapan pengujian penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap sebuah pesawat uap (boiler) di perusahaan meliputi pengujian secara...
A. Administratif dan sosial
B. Dokumen dan wawancara pekerja
C. Psikologis dan fisik
D. Statik, dinamik, dan visual
E. Finansial dan operasional
Jawaban: D
Pengujian penerapan norma K3, khususnya pada objek vital seperti pesawat uap, meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual (konstruksi), serta pengujian statik dan dinamik (fungsi operasional).
Soal 7
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, cuti yang diberikan kepada PNS perempuan untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga adalah...
A. Cuti sakit
B. Cuti di luar tanggungan negara
C. Cuti melahirkan
D. Cuti besar
E. Cuti alasan penting
Jawaban: C
Berdasarkan PP 11/2017, untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, PNS perempuan berhak atas cuti melahirkan.
Soal 8
Apabila sebuah perusahaan mengabaikan Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II dari Pengawas Ketenagakerjaan terkait pelanggaran waktu kerja, langkah selanjutnya yang diambil adalah...
A. Melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (pro justitia)
B. Mengirimkan Nota Pemeriksaan III
C. Membiarkan pelanggaran karena bukan kewenangan pengawas
D. Mendelegasikan kasus ke pengadilan hubungan industrial
E. Melakukan penutupan pabrik
Jawaban: A
Jika pengusaha tidak melaksanakan perintah yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan (biasanya I dan II), Pengawas Ketenagakerjaan akan meningkatkan status pemeriksaan menjadi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (pro justitia) melalui PPNS Ketenagakerjaan.
Soal 9
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Jenderal yang membawahi langsung kebijakan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah...
A. Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
B. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
C. Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
D. Inspektorat Jenderal
E. Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jawaban: E
Berdasarkan Permenaker No 1 Tahun 2021, tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3).
Soal 10
Untuk merumuskan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis IT yang mematuhi tenggat waktu, seorang Pengawas Ketenagakerjaan menghadapi kendala kurangnya akses data dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah profesional yang harus diambil sesuai prinsip alokasi sumber daya adalah...
A. Menghentikan perumusan kebijakan sampai data tersedia secara otomatis
B. Mengomunikasikan kendala ketiadaan data kepada atasan dan mengusulkan pertemuan interoperabilitas dengan BPJS Ketenagakerjaan
C. Meminta bantuan peretas (hacker) untuk mengambil data dari server
D. Menyalahkan kolega yang tidak mampu menyediakan data
E. Mengarang data asalkan kebijakan dapat selesai tepat waktu
Jawaban: B
Dalam manajemen penyusunan kebijakan, setiap kendala harus diomunikasikan secara transparan kepada atasan disertai dengan usulan solusi yang mematuhi peraturan perundang-undangan (pertemuan resmi untuk integrasi data).
Soal 11
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas usia minimum yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan secara umum (di luar kategori pekerjaan ringan) adalah...
A. 17 tahun
B. 15 tahun
C. 14 tahun
D. 16 tahun
E. 18 tahun
Jawaban: B
Secara umum, batas usia minimum bekerja di Indonesia mengikuti Konvensi ILO No. 138 yang diratifikasi melalui UU No. 20 Tahun 1999, yaitu 15 tahun. Meskipun Pasal 68 UU 13/2003 melarang mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun), terdapat pengecualian untuk pekerjaan ringan pada usia 13-15 tahun, sehingga usia 15 tahun dianggap sebagai batas minimum bekerja secara normal.
Soal 12
Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 bertujuan untuk...
A. Menurunkan kinerja pegawai yang tidak produktif
B. Meningkatkan sanksi pidana terhadap pengusaha
C. Mempermudah pembagian anggaran ke masing-masing direktorat
D. Menghapus jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan
E. Memastikan efisiensi, efektivitas, dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja
Jawaban: E
Peta proses bisnis disusun untuk memberikan acuan yang jelas terkait alur kerja yang terpadu, efisien, dan efektif antar unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan demi pencapaian visi dan misi kementerian.
Soal 13
Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan disebut...
A. Jaksa Penuntut Umum
B. Polisi Pamong Praja
C. Auditor Internal
D. Hakim Ad Hoc
E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan
Jawaban: E
Dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, kewenangan penyidikan tindak pidana diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan yang diangkat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Soal 14
Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan di era digital saat ini difokuskan pada pelayanan terintegrasi. Sistem informasi yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan secara online adalah...
A. SIMPEG
B. SISKOTKLN
C. Sistem Informasi Geografis Ketenagakerjaan
D. SIAPKerja (WLKP Online)
E. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
Jawaban: D
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) saat ini telah diintegrasikan secara online melalui ekosistem SIAPKerja (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan).
Soal 15
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki tugas utama...
A. Melakukan pendaftaran serikat pekerja
B. Menangkap pengusaha yang melanggar K3
C. Menyusun undang-undang ketenagakerjaan
D. Melaksanakan pengujian, pelatihan, dan peningkatan kapasitas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
E. Membayar santunan kecelakaan kerja kepada pekerja
Jawaban: D
UPT K3 memiliki fungsi teknis yang difokuskan pada layanan pengujian lingkungan kerja, keahlian K3, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi K3.
Soal 16
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, prinsip dasar penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi disebut sistem...
A. Sistem Kepangkatan
B. Sistem Tertutup
C. Sistem Merit
D. Sistem Senioritas
E. Sistem Patronase
Jawaban: C
Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Soal 17
Dalam pemeriksaan penerapan norma ketenagakerjaan, apabila perusahaan tidak membayar Upah Minimum yang telah ditetapkan, pelanggaran tersebut diatur dalam UU 13/2003 dan digolongkan sebagai pelanggaran tindak pidana...
A. Kejahatan ketenagakerjaan
B. Tipiring
C. Pencucian uang
D. Perdata
E. Ringan / Pelanggaran administratif semata
Jawaban: A
Pasal 90 jo Pasal 185 UU 13/2003 mengatur bahwa membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara dan denda.
Soal 18
Salah satu bentuk pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah kolaborasi antar instansi. Instansi manakah yang paling sering menjadi mitra sinergis Pengawas Ketenagakerjaan untuk memverifikasi data kepesertaan jaminan sosial pekerja?
A. Kementerian Keuangan
B. Kementerian Kesehatan
C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
D. Bank Indonesia
E. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Jawaban: E
Untuk memverifikasi kepatuhan pengusaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan) sesuai norma ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan mensinergikan data dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Soal 19
Berdasarkan PP No 11 Tahun 2017, usia paling tinggi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara umum adalah...
A. 30 tahun
B. 25 tahun
C. 35 tahun
D. 45 tahun
E. 40 tahun
Jawaban: C
Berdasarkan PP 11/2017 Pasal 23 ayat 1, setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan syarat usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.
Soal 20
Berdasarkan Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker 9/2023), proses yang berkaitan langsung dengan upaya memastikan perusahaan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan termasuk dalam core business proses...
A. Pembinaan Hubungan Industrial
B. Perluasan Kesempatan Kerja
C. Pengembangan Talenta
D. Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
E. Manajemen Keuangan
Jawaban: D
Proses bisnis utama (core) yang memastikan kepatuhan norma, keselamatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan ada di ranah Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.
Soal 21 Premium
Dalam menyusun kebijakan pengembangan sistem pengawasan, Anda diberi target waktu yang sangat ketat sementara analisis data belum selesai. Langkah yang paling tepat berdasarkan kompetensi penggunaan sumber daya adalah...
A. Mengabaikan kualitas bahan kebijakan asalkan diserahkan sebelum tenggat waktu
B. Menyerahkan dokumen kosong beserta surat pengunduran diri
C. Meminta perpanjangan waktu satu bulan tanpa penjelasan
D. Memalsukan hasil analisis agar laporan selesai tepat waktu
E. Mengomunikasikan kendala pengolahan data kepada atasan, menyusun prioritas sumber daya, dan meminta tambahan anggota tim atau perpanjangan waktu logis
Soal 22 Premium
Dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Namun, proses ini harus dikoordinasikan dan berada di bawah pengawasan dari...
A. Polisi Republik Indonesia (Korwas PPNS)
B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
C. Menteri Ketenagakerjaan
D. Hakim Pengadilan Negeri
E. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Soal 23 Premium
Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003, setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini tercantum pada pasal...
A. Pasal 86
B. Pasal 104
C. Pasal 68
D. Pasal 90
E. Pasal 77
Soal 24 Premium
Menurut Permenaker No 1 Tahun 2024, perubahan SOTK UPT Kementerian Ketenagakerjaan menyesuaikan dengan dinamika pelayanan ketenagakerjaan. UPT yang secara khusus berfungsi melaksanakan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas adalah...
A. Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja
B. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
C. Balai Besar Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
D. Balai Perluasan Kesempatan Kerja
E. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional
Soal 25 Premium
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya, yaitu...
A. 58 Tahun
B. 62 Tahun
C. 55 Tahun
D. 60 Tahun
E. 65 Tahun
Soal 26 Premium
Metode pengujian K3 lingkungan kerja yang bertujuan untuk mendeteksi tingkat paparan debu yang masuk ke saluran pernapasan pekerja (personal exposure) menggunakan alat...
A. Personal Dust Sampler (PDS)
B. Sound Level Meter
C. Hygrometer
D. Vibration Meter
E. Lux Meter
Soal 27 Premium
Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang mengedepankan pendekatan preventif dan kolaboratif dengan pengusaha dan pekerja/serikat pekerja dikenal dengan konsep...
A. Hukuman korporasi progresif
B. Kepatuhan Mandiri (Self-Assessment Ketenagakerjaan)
C. Investigasi rahasia
D. Pengawasan berbasis masyarakat
E. Represif Non-Yustisial
Soal 28 Premium
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas...
A. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
B. Melaksanakan hubungan diplomatik antar negara dalam hal pekerja migran
C. Merumuskan kebijakan peningkatan hubungan industrial
D. Melaksanakan pengawasan internal kementerian
E. Menyusun peta proses bisnis
Soal 29 Premium
Dalam menyusun draf kebijakan sistem informasi pengawasan, Anda menemukan bahwa peraturan pendukungnya sudah kedaluwarsa. Upaya yang sesuai prosedur dalam menggunakan sumber daya adalah...
A. Berkonsultasi dengan Biro Hukum dan unit teknis terkait untuk mengidentifikasi celah hukum dan mengalokasikan waktu pembahasan revisi aturan bersamaan dengan penyusunan kebijakan
B. Tetap menggunakan aturan lama tanpa merevisinya
C. Merevisi secara diam-diam tanpa memberitahu biro hukum
D. Menolak tugas tersebut dan menyerahkannya kepada rekan kerja
E. Menghapus referensi hukum pada draft kebijakan
Soal 30 Premium
Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, wewenang pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN (termasuk Sistem Merit) dilakukan oleh...
A. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
B. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
C. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E. Inspektorat Jenderal Kementerian
Soal 31 Premium
Sesuai UU 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak boleh dilakukan oleh pengusaha dengan alasan pekerja/buruh...
A. Melakukan penipuan atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan
B. Bocornya rahasia perusahaan akibat kelalaian pekerja
C. Mabuk atau mengonsumsi narkotika di lingkungan kerja
D. Mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis
E. Mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh
Soal 32 Premium
Pengujian kesehatan pekerja (pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus) merupakan kewajiban perusahaan berdasarkan norma K3. Jika pengawas menemukan tenaga kerja yang terpapar bahan kimia berbahaya tidak pernah diperiksa kesehatannya, nota pemeriksaan akan didasarkan pada perundangan...
A. UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI
B. UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
C. UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN
D. UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturannya
E. UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN
Soal 33 Premium
Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan oleh unsur pengawas yaitu...
A. Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
B. Inspektorat Jenderal
C. Biro Perencanaan
D. Sekretariat Jenderal
E. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
Soal 34 Premium
Sebagai seorang PPNS Ketenagakerjaan, saat melakukan penyitaan dokumen kepegawaian untuk barang bukti kejahatan ketenagakerjaan, dokumen sah yang wajib ditunjukkan dan diberikan kepada pengusaha adalah...
A. Surat Peringatan Pertama (SP1)
B. Kwitansi Pembayaran Denda
C. Tanda Terima dan Surat Perintah Penyitaan yang izinnya diterbitkan Pengadilan Negeri setempat
D. Surat Edaran Menteri
E. Nota Pemeriksaan II
Soal 35 Premium
Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kemenaker (Permenaker 9/2023) menjadi acuan utama dalam reformasi birokrasi, khususnya pada pilar...
A. Pengawasan Internal Korupsi
B. Pengadaan Barang dan Jasa
C. Manajemen Keuangan
D. Manajemen Aset Negara
E. Tata Laksana (Sistem dan Prosedur)
Soal 36 Premium
Dalam melakukan pemeriksaan di perusahaan manufaktur, Pengawas Ketenagakerjaan menerima aduan adanya pekerja wanita hamil yang dipekerjakan pada shift malam tanpa pemeriksaan dokter. Tindakan hukum administratif yang tepat adalah...
A. Memberikan Nota Pemeriksaan yang memerintahkan perusahaan memindahkan pekerja tersebut ke shift siang sesuai ketentuan UU 13/2003
B. Melakukan penangkapan langsung terhadap manajer HRD
C. Menyarankan pekerja tersebut untuk mengundurkan diri (resign)
D. Memecat pekerja tersebut demi kesehatannya
E. Mengabaikan aduan tersebut karena bukan masalah struktural
Soal 37 Premium
Berdasarkan PP 11 Tahun 2017, Pemberhentian Sementara sebagai PNS dikenakan apabila yang bersangkutan...
A. Diangkat menjadi pejabat negara atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana
B. Sedang melaksanakan cuti tahunan
C. Telah mencapai batas usia pensiun
D. Sedang menjalani tugas belajar di luar negeri
E. Mendapat teguran disiplin tertulis
Soal 38 Premium
Apabila saat mengumpulkan data untuk penyiapan bahan kebijakan, Anda menemukan bahwa perangkat lunak statistik dinas sedang rusak dan teknisi sedang cuti panjang. Tenggat waktu tersisa 3 hari. Langkah yang optimal adalah...
A. Meminta izin atasan untuk menggunakan sumber daya komputasi dari biro pusdatin kementerian secara sementara agar proses pengolahan data sesuai tenggat waktu
B. Menunggu teknisi kembali bekerja
C. Membatalkan seluruh penyusunan kebijakan
D. Melakukan penghitungan manual meskipun datanya jutaan
E. Menyalin kebijakan dari tahun lalu tanpa menggunakan data baru
Soal 39 Premium
Pembinaan norma ketenagakerjaan di perusahaan baru beroperasi mencakup pengenalan kelembagaan sarana hubungan industrial. Salah satu lembaga bipartit yang wajib dibentuk di perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih adalah...
A. Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
B. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
C. Koperasi Simpan Pinjam Pekerja
D. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P)
E. Dewan Pengupahan Perusahaan
Soal 40 Premium
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan instrumen penting. Tujuan utama pengembangan digitalisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah...
A. Untuk menghukum perusahaan lebih cepat tanpa pemeriksaan lapangan
B. Mengalihkan tanggung jawab pengawasan kepada serikat pekerja
C. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan kepatuhan
D. Menghilangkan peran Pengawas Ketenagakerjaan secara keseluruhan
E. Mengurangi hak-hak normatif pekerja agar efisien
Soal 41 Premium
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2024, di lingkungan UPT Kementerian Ketenagakerjaan terdapat penguatan fungsi layanan masyarakat. Dokumen atau panduan teknis yang menjadi acuan standar operasional layanan tersebut harus sesuai dengan...
A. Instruksi Kepala Daerah
B. Keputusan Ketua Serikat Pekerja
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan
D. Saran dari Lembaga Swadaya Masyarakat
E. Kesepakatan Bipartit tingkat pusat
Soal 42 Premium
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk penghargaan yang disebutkan secara eksplisit?
A. Tunjangan dan Fasilitas
B. Hak Kekebalan Hukum (Immunity)
C. Bantuan Hukum
D. Penghasilan
E. Jaminan Sosial
Soal 43 Premium
Sebuah menara crane di lokasi konstruksi roboh dan memakan korban jiwa. Untuk membuktikan kelayakan alat tersebut sebelum kecelakaan, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Angkut akan memeriksa dokumen...
A. Surat Keterangan Memenuhi Syarat (Suket K3) / Pengesahan Pemakaian
B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
C. Sertifikat Halal Kantin Proyek
D. Bukti Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
E. Akte Pendirian Perusahaan
Soal 44 Premium
Saat melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perusahaan berdalih tidak mendaftar BPJS Kesehatan karena sudah memberikan asuransi komersial swasta kepada pekerja. Sesuai UU No 13/2003 dan UU BPJS, sikap pengawas adalah...
A. Meminta perusahaan menghentikan asuransi swastanya tanpa wajib mendaftar BPJS
B. Membenarkan tindakan perusahaan karena asuransi swasta biasanya lebih baik
C. Mewajibkan pekerja membayar premi BPJS sendiri
D. Mengabaikan hal tersebut karena pekerja tidak komplain
E. Mengeluarkan Nota Pemeriksaan agar pengusaha tetap mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Kesehatan yang bersifat wajib (mandatory)
Soal 45 Premium
Pada penyidikan pelanggaran norma mempekerjakan anak secara ilegal, barang bukti dan keterangan saksi telah lengkap. Sebelum berkas perkara diserahkan ke Penuntut Umum (Tahap I), PPNS melakukan...
A. Menawarkan keadilan restoratif berbayar kepada tersangka
B. Memecat pekerja anak tersebut langsung di tempat
C. Gelar Perkara dengan atasan dan Korwas PPNS Kepolisian
D. Konferensi Pers dengan media lokal
E. Mendesak hakim memberikan vonis maksimal
Soal 46 Premium
Dalam manajemen konflik saat merumuskan kebijakan, kolega di tim Anda berbeda pandangan terkait format indikator pengawasan baru, sehingga pekerjaan terhambat. Cara mengatasi hal ini untuk mengejar tenggat waktu adalah...
A. Membahas perbedaan argumen secara konstruktif berbasis regulasi dan data, lalu memutuskan berdasarkan mufakat atau keputusan atasan
B. Mengadukan hal pribadi kolega tersebut ke Inspektorat
C. Mengeluarkan kolega tersebut dari tim secara sepihak
D. Mengerjakan tugas secara diam-diam tanpa kolega tersebut
E. Menunda diskusi sampai kolega tersebut menyerah
Soal 47 Premium
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, unit eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan adalah...
A. Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
B. Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
C. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek
D. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja
E. Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
Soal 48 Premium
Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk...
A. Pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu (proyek)
B. Pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus
C. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru
D. Pekerjaan yang sifatnya musiman
E. Pekerjaan tambahan yang sifatnya sementara
Soal 49 Premium
Pembinaan norma ketenagakerjaan juga melibatkan pengenalan kewajiban pengusaha terhadap pekerja penyandang disabilitas. Sesuai perundang-undangan (UU Penyandang Disabilitas), perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit...
A. 10% dari total pegawai
B. 5% dari total pegawai
C. 15% dari total pegawai
D. 1% dari total pegawai
E. 2% dari total pegawai
Soal 50 Premium
Pengawasan terintegrasi memerlukan pemetaan (Peta Proses Bisnis) dari ujung ke ujung. Apabila terjadi permasalahan perselisihan hak (normatif) di sebuah perusahaan, core process yang terlibat dari Kemenaker berkolaborasi antara fungsi...
A. Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembinaan Hubungan Industrial
B. Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan Vokasi
C. Hubungan Luar Negeri dan Produktivitas
D. Perencanaan Keuangan dan Pusat Data
E. Pendidikan ASN dan Inspektorat
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama
SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.