SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pamong Budaya Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang tidak termasuk dalam Objek Pemajuan Kebudayaan adalah...
A. Tradisi lisan
B. Pengetahuan tradisional
C. Manuskrip
D. Ritus
E. Cagar alam
Jawaban: E
Menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Cagar alam bukan bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan.
Soal 2
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Berapa batas usia minimal kriteria tersebut?
A. 50 tahun atau lebih
B. 100 tahun atau lebih
C. 75 tahun atau lebih
D. 200 tahun atau lebih
E. 25 tahun atau lebih
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, salah satu kriteria benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya adalah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
Soal 3
Dalam asas perfilman yang diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, perfilman Indonesia diselenggarakan dengan berbagai asas, kecuali asas...
A. Bhinneka Tunggal Ika
B. Monopoli usaha
C. Ketuhanan Yang Maha Esa
D. Kemanusiaan
E. Keadilan
Jawaban: B
Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, asas perfilman meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kemanfaatan, dan sebagainya. Monopoli usaha bertentangan dengan asas perfilman.
Soal 4
Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki kewenangan dalam melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film sebelum diedarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, masa bakti anggota LSF adalah...
A. 2 tahun
B. 5 tahun
C. 4 tahun
D. 3 tahun
E. 6 tahun
Jawaban: C
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, masa bakti anggota Lembaga Sensor Film adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Soal 5
Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Sesuai PP Nomor 66 Tahun 2015, sebuah pendirian museum wajib memenuhi persyaratan dasar, di antaranya adalah memiliki...
A. Yayasan internasional pendukung
B. Kafetaria dan toko suvenir
C. Visi dan misi, koleksi, lokasi atau bangunan, sumber daya manusia, dan pendanaan
D. Tiket masuk berbayar
E. Laboratorium konservasi bertaraf internasional
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, persyaratan pendirian museum meliputi memiliki visi dan misi, koleksi, lokasi dan/atau bangunan, sumber daya manusia, dan pendanaan.
Soal 6
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan landasan dalam perumusan kebijakan Pemajuan Kebudayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, data yang diinput ke dalam sistem ini dikelola oleh...
A. Pemerintah Daerah saja
B. Dewan Kesenian Nasional
C. Lembaga swadaya masyarakat
D. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
E. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh Menteri.
Soal 7
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, Cagar Budaya peringkat nasional ditetapkan oleh...
A. Bupati/Wali Kota
B. Dirjen Kebudayaan
C. Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
D. Gubernur
E. Presiden
Jawaban: C
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, penetapan peringkat Cagar Budaya tingkat nasional dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
Soal 8
Terkait Warisan Budaya Takbenda (WBTb), yang dimaksud dengan pencatatan karya budaya menurut Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 adalah...
A. Proses menghapus karya budaya dari memori masyarakat
B. Proses pencarian benda-benda purbakala di dalam tanah
C. Proses komersialisasi budaya oleh swasta
D. Perekaman data kebudayaan ke dalam Sistem Registrasi Nasional
E. Kegiatan mengklaim hak cipta budaya ke luar negeri
Jawaban: D
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, pencatatan adalah proses inventarisasi dan perekaman data karya budaya ke dalam sistem pendataan budaya agar terdokumentasi dan terlindungi dari klaim pihak lain.
Soal 9
Dalam upaya pencegahan kekerasan di sekolah sesuai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sekolah diwajibkan untuk membentuk unsur pelaksana. Unsur tersebut dinamakan...
A. Tim Penindak Lanjut Hukum
B. Dewan Keamanan Satuan Pendidikan
C. Komite Investigasi Guru
D. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
E. Satuan Pengawas Internal Sekolah
Jawaban: D
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, sekolah wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan (TPPTK).
Soal 10
Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019, golongan usia penonton film di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori 'Dewasa' dikhususkan bagi penonton berusia...
A. Semua Umur
B. 21 tahun ke atas
C. 17 tahun ke atas
D. 15 tahun ke atas
E. 13 tahun ke atas
Jawaban: C
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, klasifikasi usia penonton adalah: Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas (Dewasa), dan 21 tahun ke atas.
Soal 11
Sesuai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019, eksibitor atau pelaku usaha bioskop wajib mempertunjukkan film Indonesia dengan jam tayang paling sedikit...
A. 75% dari total jam tayang film selama 6 bulan
B. 50% dari total jam tayang film selama sebulan
C. 60% dari seluruh jam tayang film selama 6 (enam) bulan berturut-turut
D. 40% dari total jam tayang film selama setahun
E. 30% dari seluruh jam tayang film selama 1 tahun
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia, eksibitor wajib mempertunjukkan film Indonesia sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam tayang film selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
Soal 12
Kedudukan Jabatan Fungsional Pamong Budaya dalam struktur instansi pemerintah diatur pada Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021. Pamong Budaya termasuk dalam klasifikasi rumpun...
A. Hukum dan peradilan
B. Kesenian, kebudayaan, dan agama
C. Penerangan dan seni budaya
D. Pendidikan lainnya
E. Manajemen
Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya, jabatan ini termasuk dalam klasifikasi rumpun penerangan dan seni budaya.
Soal 13
Dalam penetapan Tipe Museum berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, Museum Tipe A memiliki skor hasil evaluasi sebesar...
A. 86 - 100
B. 31 - 50
C. 0 - 30
D. 51 - 70
E. 71 - 85
Jawaban: A
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, Museum Tipe A adalah museum dengan skor evaluasi kelembagaan antara 86 sampai dengan 100.
Soal 14
Menurut Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, pengusulan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya harus diajukan kepada...
A. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
B. Lembaga Swadaya Masyarakat Kebudayaan
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D. Gubernur/Bupati/Wali Kota atau Menteri sesuai kewenangannya
E. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jawaban: D
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, pendaftaran ODCB ditujukan kepada Bupati/Wali kota, Gubernur, atau Menteri sesuai kewenangan teritorial dan tingkatan Cagar Budaya yang diusulkan.
Soal 15
Salah satu tujuan Pemajuan Kebudayaan dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 adalah untuk...
A. Membatasi masuknya seluruh budaya asing
B. Memperkaya keberagaman budaya dan memperteguh jati diri bangsa
C. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui monopoli sumber daya alam
D. Menjadikan kebudayaan sebagai komoditas politik semata
E. Menyeragamkan identitas budaya lokal menjadi satu budaya nasional tunggal
Jawaban: B
Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: mengembangkan nilai luhur, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri bangsa, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Soal 16
Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan jenis Cagar Budaya?
A. Situs Cagar Budaya
B. Atmosfer Cagar Budaya
C. Struktur Cagar Budaya
D. Benda Cagar Budaya
E. Bangunan Cagar Budaya
Jawaban: B
Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, jenis-jenis cagar budaya terbagi menjadi 5: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
Soal 17
Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2015, apabila sebuah museum ditutup secara permanen, maka koleksi museum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah...
A. Boleh dilelang bebas ke pasar internasional
B. Akan dibuang atau dimusnahkan agar tidak membebani anggaran
C. Akan menjadi aset Menteri yang membidangi kebudayaan atau dialihkan ke museum negeri lainnya
D. Menjadi hak milik pribadi kepala daerah setempat
E. Harus dibagikan kepada staf eks-museum
Jawaban: C
Menurut Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, koleksi Museum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang dibubarkan, status pengelolaan koleksinya diserahkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk dialihkan pengelolaannya kepada Museum lain.
Soal 18
Tindakan Pelindungan Cagar Budaya berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa kegiatan pokok, KECUALI...
A. Penyelamatan
B. Zonasi
C. Pengamanan
D. Pemulihan
E. Pengembangan komersial tanpa batas
Jawaban: E
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, pelindungan cagar budaya meliputi kegiatan Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemulihan. Pengembangan komersial tanpa batas bertentangan dengan prinsip pelestarian.
Soal 19
Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan tugas Menteri berdasarkan rekomendasi dari...
A. Gubernur Provinsi masing-masing
B. DPR RI Komisi X
C. Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda
D. Menteri Pariwisata
E. Kepala Dinas Kebudayaan setempat
Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, penetapan karya budaya menjadi WBTb Indonesia dilakukan oleh Menteri atas rekomendasi Tim Ahli WBTb yang dibentuk oleh Menteri.
Soal 20
Jenjang karir Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori Keahlian dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi menurut Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021 adalah...
A. Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
B. Pelaksana, Penilai, Pengawas, Direktur
C. Pemula, Madya, Lanjutan, Utama
D. Terampil, Mahir, Penyelia, Utama
E. Staf Ahli, Peneliti, Kurator, Dirjen
Jawaban: A
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya, jenjang jabatan fungsional kategori keahlian terdiri dari: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Soal 21 Premium
Dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya disebut...
A. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
B. Buku Putih Kebudayaan Daerah
C. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan
D. Strategi Kebudayaan Nasional
E. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Soal 22 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya wajib melaporkannya paling lama dalam jangka waktu...
A. 14 hari sejak ditemukan
B. 3 hari sejak ditemukan
C. 7 hari sejak ditemukan
D. 30 hari sejak ditemukan
E. 60 hari sejak ditemukan
Soal 23 Premium
Kegiatan eksibisi atau pemutaran film bagi khalayak umum dengan memungut bayaran merupakan bentuk usaha perfilman yang disebut...
A. Usaha Pertunjukan Film
B. Usaha Pengarsipan Film
C. Usaha Pengedaran Film
D. Usaha Pembuatan Film
E. Usaha Produksi Film
Soal 24 Premium
Struktur Lembaga Sensor Film (LSF) menurut PP Nomor 18 Tahun 2014 terdiri dari unsur...
A. Pegawai swasta industri film secara eksklusif
B. Aparatur peradilan dan jaksa
C. TNI dan Polri murni
D. Masyarakat sipil murni tanpa perwakilan negara
E. Masyarakat dan Pemerintah
Soal 25 Premium
Museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berhak mendapatkan sumber pendanaan, yang prioritas utamanya bersumber dari...
A. Iuran wajib pengunjung
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung tanpa melalui daerah
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
D. Hibah swasta internasional yang tak terikat
E. Penjualan barang koleksi museum
Soal 26 Premium
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh industri besar untuk tujuan komersial menurut PP Nomor 87 Tahun 2021 wajib memerlukan...
A. Pembayaran pajak 50% ke kas negara
B. Restu dari Dewan Kesenian Daerah
C. Persetujuan Presiden Republik Indonesia
D. Pembagian keuntungan saham kepada seluruh rakyat
E. Izin pemanfaatan dari Menteri/Pemerintah Daerah dan skema bagi hasil/kompensasi
Soal 27 Premium
Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) bertugas memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya. Salah satu syarat menjadi anggota TACB sesuai PP Nomor 1 Tahun 2022 adalah...
A. Merupakan pejabat eselon di instansi kebudayaan
B. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai Ahli Cagar Budaya
C. Berusia minimal 50 tahun
D. Berasal dari anggota legislatif
E. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a
Soal 28 Premium
Berdasarkan Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013, status Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia dapat dicabut apabila terjadi hal berikut, kecuali...
A. Nilai budaya pada WBTb tersebut berubah menjadi bertentangan dengan HAM
B. WBTb tersebut diklaim oleh negara lain
C. WBTb tersebut sudah tidak hidup atau punah di masyarakat
D. WBTb tersebut terbukti bukan milik komunitas yang mengusulkan
E. Terjadi perselisihan antar daerah mengenai asal-usul karya budaya
Soal 29 Premium
Dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, tindakan kekerasan yang bersifat menyinggung, merendahkan, atau menghina martabat seseorang karena perbedaan agama, ras, atau suku disebut kekerasan berbasis...
A. Tindak pidana korupsi
B. Pelecehan fisik
C. Kekerasan struktural
D. Perundungan (Bullying)
E. Diskriminasi SARA
Soal 30 Premium
Kriteria penyensoran film diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Sebuah film dapat dilarang beredar apabila memuat unsur...
A. Adegan yang menistakan, melecehkan, atau menodai agama
B. Penampilan tokoh sejarah yang kontroversial
C. Kritik sosial terhadap kebijakan negara dengan cara beradab
D. Cerita fiksi ilmiah tentang kehancuran bumi
E. Menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami seluruh rakyat
Soal 31 Premium
Meskipun Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 mewajibkan kuota minimal 60% untuk pemutaran film Indonesia, kewajiban ini dapat dikecualikan apabila...
A. Film asing lebih laku daripada film Indonesia
B. Jumlah pasokan film Indonesia yang lulus sensor tidak mencukupi untuk memenuhi kuota
C. Tidak ada penonton yang mau membeli tiket film Indonesia
D. Film Indonesia dinilai memiliki kualitas gambar yang rendah
E. Eksibitor lebih menyukai genre film dari Hollywood
Soal 32 Premium
Unsur kegiatan tugas pokok Jabatan Fungsional Pamong Budaya berdasarkan Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021 meliputi unsur...
A. Pendidikan dan Penelitian
B. Diplomasi dan Perdagangan Budaya
C. Eksplorasi dan Ekskavasi Geologi
D. Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang
E. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya
Soal 33 Premium
Syarat kompetensi bagi Kepala Museum yang diatur secara spesifik pada Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 adalah harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang...
A. Manajemen Keuangan Daerah
B. Permuseuman
C. Kepariwisataan dan ekonomi kreatif
D. Teknik sipil arsitektur
E. Administrasi keuangan negara
Soal 34 Premium
Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, pengusulan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk didaftarkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya dapat dilakukan oleh siapa saja, KECUALI...
A. Setiap orang (masyarakat umum)
B. Warga Negara Asing yang tidak memiliki kepentingan/kuasa legal atas objek
C. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
D. Pemilik ODCB
E. Pemerintah Pusat
Soal 35 Premium
Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada individu atau lembaga yang berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 adalah...
A. Bintang Mahaputra Adipradana
B. Satyalancana Kebudayaan
C. Satyalancana Karya Satya
D. Penghargaan Kebudayaan Nasional / Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
E. Piala Citra
Soal 36 Premium
Tindakan pemugaran pada Bangunan Cagar Budaya menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 wajib memperhatikan prinsip keaslian. Hal berikut adalah aspek keaslian yang harus dipertahankan, kecuali...
A. Keaslian tata letak
B. Keaslian pemilik sah saat ini
C. Keaslian bahan
D. Keaslian bentuk
E. Keaslian pengerjaan
Soal 37 Premium
Pengarsipan film merupakan wujud pelestarian sejarah bangsa. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009, lembaga yang berwenang menjadi tempat penyimpanan arsip film tingkat nasional adalah...
A. Lembaga Sensor Film
B. Kementerian Pertahanan
C. Sinematek Indonesia (Pusat Perfilman H. Usmar Ismail) sebagai rujukan tunggal
D. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional
E. Perpustakaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Soal 38 Premium
Film yang telah dinyatakan lulus sensor oleh LSF dibuktikan dengan diterbitkannya...
A. Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)
B. Sertifikat HAKI Film
C. Plakat Penghargaan LSF
D. Izin Keramaian dari Kepolisian
E. Surat Keterangan Hak Tayang
Soal 39 Premium
Dalam kegiatan pemanfaatan koleksi, sebuah museum diperbolehkan meminjamkan koleksinya kepada pihak lain. Menurut PP Nomor 66 Tahun 2015, peminjaman koleksi museum ke luar negeri harus mendapat izin dari...
A. Presiden atas usulan Gubernur
B. Direktur Jenderal Bea Cukai
C. Kepala Kepolisian Negara
D. Kepala Museum Nasional tanpa campur tangan menteri
E. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
Soal 40 Premium
Dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan rencana program Pemajuan Kebudayaan pada tingkat nasional yang disusun oleh Menteri disebut...
A. Pokok Pikiran Kebudayaan Nasional
B. Strategi Kebudayaan
C. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan
D. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
E. Buku Panduan Budaya Nasional
Soal 41 Premium
Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2022, pemilik Cagar Budaya yang mengelola dan melestarikan cagar budaya dengan baik dapat diberikan kompensasi berupa...
A. Kenaikan pangkat tanpa syarat
B. Penghapusan seluruh denda tilang kendaraan
C. Beasiswa penuh untuk seluruh keluarga
D. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
E. Pemberian jabatan di pemerintahan
Soal 42 Premium
Sesuai dengan pedoman penetapan Warisan Budaya Takbenda (Permendikbud No. 106/2013) yang mengadopsi Konvensi UNESCO 2003, seni pertunjukan seperti Tari Kecak masuk ke dalam domain...
A. Tradisi dan ekspresi lisan
B. Seni Pertunjukan
C. Kemahiran kerajinan tradisional
D. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta
E. Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
Soal 43 Premium
Jika pihak sekolah terbukti membiarkan terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sekolah/kepala sekolah dapat dikenakan sanksi berupa...
A. Teguran lisan, tertulis, dan/atau penurunan pangkat/pemberhentian dari jabatan
B. Pembubaran organisasi sekolah tanpa evaluasi
C. Penyitaan seluruh aset pribadi
D. Pengusiran dari wilayah daerah
E. Hukuman pidana mati
Soal 44 Premium
Film yang masuk dalam golongan usia penonton '13 tahun ke atas' menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah...
A. Menampilkan penyalahgunaan narkotika sebagai tokoh pahlawan
B. Hanya menayangkan film animasi atau kartun tanpa dialog
C. Tema film sesuai dengan perkembangan psikologis remaja dan tidak menampilkan kekerasan fatal
D. Boleh menampilkan adegan sadisme asalkan berakhir damai
E. Diwajibkan memuat adegan perjudian ringan
Soal 45 Premium
Terkait pengutamaan film Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019, setiap pelaku usaha eksibisi wajib melaporkan pelaksanaan jam tayang film Indonesia kepada Menteri melalui...
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B. Lembaga Sensor Film
C. Direktorat Jenderal Kebudayaan (atau Pusat Pengembangan Perfilman)
D. Sistem Informasi Manajemen Polisi Daerah
E. Dinas Ketenagakerjaan
Soal 46 Premium
Seorang Pamong Budaya Ahli Muda untuk dapat naik jabatan ke Ahli Madya membutuhkan pengumpulan...
A. Masa bakti minimal 20 tahun di satu dinas
B. Gelar pendidikan minimal Doktor (S3)
C. Angka Kredit (AK) kumulatif dan lulus Uji Kompetensi
D. Rekomendasi dari tokoh adat internasional
E. Bintang jasa kepahlawanan
Soal 47 Premium
Evaluasi dan penetapan Standarisasi Museum Tipe A, B, dan C dilakukan secara berkala oleh Pemerintah. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, masa berlaku sertifikat tipe museum tersebut adalah...
A. Berlaku selamanya
B. 3 tahun
C. 1 tahun
D. 10 tahun
E. 5 tahun
Soal 48 Premium
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, sebuah Cagar Budaya dapat dihapuskan dari Register Nasional Cagar Budaya jika...
A. Musnah, hilang lebih dari 6 tahun, atau kehilangan nilai pentingnya
B. Telah dibeli oleh kolektor swasta nasional
C. Didaftarkan ke UNESCO sebagai World Heritage
D. Dikunjungi terlalu banyak wisatawan asing
E. Direnovasi dengan teknik modern
Soal 49 Premium
Lembaga nonstruktural yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 belum dieksplisitkan secara utuh, namun dikenal dengan nomenklatur...
A. Komite Kebudayaan Nasional
B. Badan Pelestarian Cagar Budaya
C. Lembaga Sensor Film
D. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
E. Dewan Kesenian Jakarta
Soal 50 Premium
Zonasi pada kawasan Cagar Budaya sangat penting untuk melindungi fisik dan lanskap situs. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, zona yang ditetapkan untuk melindungi langsung batas terluar cagar budaya adalah...
A. Zona Pengembangan
B. Zona Pemanfaatan
C. Zona Inti
D. Zona Komersial
E. Zona Penyangga
Tips Lulus SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama
SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pamong Budaya Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.