SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam perencanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK, dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, and kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun disebut sebagai ...
A. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
D. Rencana Aksi Nasional (RAN)
E. Rencana Strategis (Renstra)
Jawaban: E
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Soal 2
Pemantauan program pemberantasan korupsi bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan program. Manakah di bawah ini yang merupakan indikator utama dalam pemantauan program tersebut?
A. Anggaran yang terserap
B. Indikator kinerja program
C. Jumlah pegawai yang terlibat
D. Frekuensi rapat koordinasi
E. Jumlah laporan yang diterima
Jawaban: B
Indikator utama dalam pemantauan program adalah indikator kinerja yang mengukur output dan outcome secara spesifik, terukur, dan relevan. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen kinerja dan Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Soal 3
Dalam pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi, KPK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. Landasan hukum utama pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPK adalah ...
A. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti
B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
E. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jawaban: C
Pengelolaan data dan informasi di KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (perubahan kedua atas UU 30/2002), khususnya Pasal 6 huruf f yang mengatur tugas KPK dalam melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Soal 4
Advokasi kebijakan bidang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK kepada kementerian/lembaga bertujuan untuk ...
A. Menyusun kebijakan tanpa melibatkan instansi terkait
B. Memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang tidak patuh
C. Menggantikan kewenangan kementerian/lembaga dalam membuat kebijakan
D. Mendorong perbaikan sistem yang rentan korupsi melalui rekomendasi dan pendampingan
E. Mengambil alih pengelolaan keuangan daerah
Jawaban: D
Advokasi kebijakan dilakukan untuk mendorong perbaikan sistem yang rentan korupsi dengan memberikan rekomendasi perbaikan dan pendampingan implementasi, sesuai dengan fungsi koordinasi dan supervisi KPK dalam UU 19/2019.
Soal 5
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, pendekatan yang mengintegrasikan aspek pencegahan dan penindakan secara simultan dikenal dengan istilah ...
A. Pendekatan integral
B. Pendekatan represif
C. Pendekatan sektoral
D. Pendekatan ad hoc
E. Pendekatan preventif
Jawaban: A
Pendekatan integral atau simultan adalah pendekatan yang menyatukan pencegahan dan penindakan dalam satu siklus pemberantasan korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).
Soal 6
Diseminasi program pemberantasan korupsi yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik sasaran. Metode diseminasi yang paling tepat untuk menjangkau masyarakat luas dengan pesan sederhana adalah ...
A. Media massa dan kampanye publik
B. Focus group discussion
C. Seminar terbatas
D. Pelatihan teknis
E. Publikasi jurnal ilmiah
Jawaban: A
Media massa (televisi, radio, media sosial) memiliki jangkauan luas dan mampu menyampaikan pesan sederhana secara cepat ke masyarakat umum, sesuai dengan strategi komunikasi publik KPK.
Soal 7
Program pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi yang diselenggarakan KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan bertujuan untuk ...
A. Memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terindikasi korupsi
B. Meningkatkan jumlah laporan masyarakat tentang korupsi
C. Menyediakan tenaga ahli bagi KPK
D. Menggantikan kurikulum pendidikan nasional
E. Menanamkan nilai integritas dan membangun kesadaran antikorupsi
Jawaban: E
Pendidikan antikorupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini guna membentuk generasi yang berkarakter dan tahan terhadap korupsi, sesuai dengan amanat UU 19/2019 dan Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Soal 8
Fasilitasi penegakan kode etik dan kode perilaku KPK dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Kewenangan Dewan Pengawas dalam hal etik adalah ...
A. Mengawasi dan menegakkan kode etik serta memberikan rekomendasi
B. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pegawai KPK
C. Mengganti pimpinan KPK yang melanggar etik
D. Mengelola pengaduan masyarakat secara langsung
E. Menetapkan sendiri kode etik tanpa persetujuan pimpinan
Jawaban: A
Berdasarkan UU 19/2019, Dewan Pengawas KPK bertugas mengawasi pelaksanaan tugas KPK, termasuk menegakkan kode etik dan kode perilaku bagi pimpinan dan pegawai KPK, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut.
Soal 9
Dalam perencanaan program pemberantasan korupsi, analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program adalah analisis ...
A. Analisis SWOT
B. Analisis biaya-manfaat
C. Analisis rentabilitas
D. Analisis regresi
E. Analisis sensitivitas
Jawaban: A
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat.
Soal 10
Evaluasi program pemberantasan korupsi yang dilakukan untuk menilai dampak jangka panjang dari suatu program disebut evaluasi ...
A. Proses
B. Sumatif
C. Kepatuhan
D. Formatif
E. Dampak
Jawaban: E
Evaluasi dampak (impact evaluation) mengukur efek jangka panjang program terhadap perubahan perilaku, integritas, dan penurunan tingkat korupsi, berbeda dengan evaluasi proses atau output.
Soal 11
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi yang baik harus memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses. Prinsip ini sejalan dengan konsep ...
A. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIPRENAS)
B. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
D. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Jawaban: D
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana diatur dalam Perpres 95/2018 mengamanatkan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat diakses untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Soal 12
Advokasi kebijakan yang dilakukan KPK seringkali menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem. Dalam tindak lanjut rekomendasi tersebut, KPK dapat menggunakan instrumen ...
A. Pencabutan izin instansi
B. Pemantauan dan evaluasi berkala
C. Penghentian anggaran
D. Penangkapan pejabat
E. Pembekuan kegiatan
Jawaban: B
KPK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rekomendasi diimplementasikan, serta memberikan peringatan atau supervisi lanjutan jika diperlukan, sesuai dengan fungsi koordinasi dan supervisi dalam UU 19/2019.
Soal 13
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, prinsip yang menekankan bahwa kebijakan harus didasarkan pada bukti empiris dan data yang valid disebut ...
A. Berbasis bukti
B. Transparan
C. Partisipatif
D. Responsif
E. Akuntabel
Jawaban: A
Prinsip evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) menghendaki kebijakan disusun berdasarkan data, riset, dan evaluasi yang akurat, bukan sekadar opini atau asumsi.
Soal 14
Diseminasi program antikorupsi melalui kegiatan jambore atau lomba cerdas cermat di lingkungan sekolah merupakan metode yang bertujuan untuk ...
A. Meningkatkan partisipasi aktif dan internalisasi nilai
B. Menghibur masyarakat
C. Mengganti kurikulum formal
D. Menyeleksi calon pegawai KPK
E. Mengumpulkan dana operasional
Jawaban: A
Metode edukatif dan partisipatif seperti lomba atau jambore melibatkan peserta secara aktif, sehingga pesan antikorupsi lebih mudah dipahami dan diinternalisasi, terutama untuk kalangan pelajar.
Soal 15
Sertifikasi antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan instansi terkait. Tujuan utama sertifikasi ini adalah ...
A. Menggantikan pendidikan dan pelatihan dasar
B. Memberikan tunjangan tambahan bagi ASN
C. Menjamin kenaikan pangkat otomatis
D. Mengganti sistem penilaian kinerja
E. Mengukur dan meningkatkan kompetensi antikorupsi ASN
Jawaban: E
Sertifikasi antikorupsi bertujuan untuk memastikan ASN memiliki kompetensi dan komitmen dalam pencegahan korupsi, serta menjadi standar kualifikasi di bidang integritas, sesuai dengan kebijakan pengembangan SDM aparatur.
Soal 16
Kode etik dan kode perilaku KPK mengatur larangan bagi pegawai KPK untuk menerima gratifikasi. Dasar hukum utama mengenai gratifikasi yang juga menjadi acuan dalam kode etik adalah ...
A. Peraturan KPK tentang Whistleblower
B. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK
C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999
D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Jawaban: C
Pengaturan gratifikasi diatur dalam UU 20/2001 perubahan atas UU 31/1999, serta diperkuat dalam UU 19/2019 dan Peraturan KPK tentang Kode Etik yang melarang pegawai KPK menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
Soal 17
Dalam perencanaan program pemberantasan korupsi, analisis kebutuhan (needs assessment) digunakan untuk ...
A. Memilih nama program
B. Mengevaluasi hasil program
C. Mengganti pimpinan program
D. Menentukan anggaran program
E. Mengidentifikasi kesenjangan yang akan diatasi
Jawaban: E
Analisis kebutuhan (needs assessment) dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, sehingga program dapat dirancang untuk menjawab permasalahan spesifik yang ada.
Soal 18
Evaluasi program yang berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai output program disebut evaluasi ...
A. Relevansi
B. Efektivitas
C. Dampak
D. Keberlanjutan
E. Efisiensi
Jawaban: E
Evaluasi efisiensi mengukur hubungan antara input (anggaran, SDM) dengan output yang dihasilkan, menilai apakah sumber daya digunakan secara optimal sesuai prinsip value for money.
Soal 19
Data dan informasi yang dikelola KPK terkait laporan masyarakat tentang dugaan korupsi wajib dirahasiakan identitas pelapor. Hal ini sesuai dengan prinsip ...
A. Akuntabilitas
B. Kepastian hukum
C. Keterbukaan
D. Transparansi
E. Perlindungan pelapor
Jawaban: E
Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) merupakan prinsip penting dalam pemberantasan korupsi, diatur dalam UU 19/2019 dan Peraturan KPK tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor, untuk menjamin keamanan dan mendorong partisipasi masyarakat.
Soal 20
Kampanye antikorupsi yang melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan media sosial bertujuan untuk ...
A. Mengumpulkan sumbangan masyarakat
B. Mengalihkan perhatian dari kasus korupsi
C. Membangun gerakan sosial antikorupsi
D. Menggantikan penegakan hukum
E. Mengurangi anggaran pendidikan
Jawaban: C
Pemanfaatan tokoh publik dan media sosial bertujuan menjangkau khalayak lebih luas, membangun opini publik, dan menciptakan gerakan sosial antikorupsi yang masif, sejalan dengan strategi komunikasi perubahan perilaku.
Soal 21 Premium
Dalam perencanaan program pemberantasan korupsi, dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) yang disusun bersama oleh KPK dan kementerian/lembaga terkait memiliki landasan hukum berupa ...
A. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Supervisi
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
C. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
D. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
E. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (sebelum perubahan)
Soal 22 Premium
Pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK terhadap pemerintah daerah menggunakan instrumen MCP (Monitoring Center for Prevention). Data dalam MCP bersumber dari ...
A. Laporan masyarakat melalui call center
B. Data yang disampaikan sendiri oleh pemerintah daerah
C. Hasil survei persepsi korupsi
D. Data dari Kementerian Dalam Negeri
E. Hasil audit BPK secara langsung
Soal 23 Premium
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi di KPK wajib memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi. Regulasi terbaru yang mengatur tentang pelindungan data pribadi adalah ...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
D. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
E. Peraturan KPK tentang Pengelolaan Data
Soal 24 Premium
Advokasi kebijakan yang dilakukan KPK dalam rangka perbaikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan pendekatan ...
A. Pendekatan laissez-faire
B. Pendekatan berbasis risiko
C. Pendekatan command and control
D. Pendekatan ad hoc
E. Pendekatan sentralistik
Soal 25 Premium
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, KPK menerapkan prinsip nomenklatur kebijakan yang jelas. Yang dimaksud dengan nomenklatur kebijakan adalah ...
A. Waktu pelaksanaan kebijakan
B. Jumlah pegawai yang menangani kebijakan
C. Penamaan dan pengelompokan kebijakan secara sistematis
D. Anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan
E. Proses pengambilan keputusan kebijakan
Soal 26 Premium
Diseminasi program pemberantasan korupsi melalui saluran internal KPK kepada seluruh pegawai dilakukan melalui kegiatan ...
A. Penyiaran iklan layanan masyarakat
B. Internalisasi nilai dan pembinaan etik
C. Rilis pers setiap minggu
D. Publikasi berita di media nasional
E. Kampanye terbuka untuk masyarakat
Soal 27 Premium
Program pendidikan antikorupsi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diintegrasikan melalui mata pelajaran ...
A. Bahasa Indonesia
B. Matematika
C. Ilmu Pengetahuan Alam
D. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
E. Seni Budaya
Soal 28 Premium
Fasilitasi penegakan kode etik KPK oleh Dewan Pengawas dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran etik. Dalam proses tersebut, terlapor berhak untuk ...
A. Menghentikan proses secara sepihak
B. Meminta penggantian Dewan Pengawas
C. Menghapus catatan pelanggaran
D. Menolak seluruh proses pemeriksaan
E. Didampingi kuasa hukum dan memberikan pembelaan
Soal 29 Premium
Perencanaan program pemberantasan korupsi yang sinergis antara KPK, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memerlukan dokumen yang mengintegrasikan seluruh rencana aksi. Dokumen tersebut dikenal sebagai ...
A. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
B. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (RAN PK)
C. Nota Kesepahaman Bersama
D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
E. Rencana Strategis KPK
Soal 30 Premium
Pemantauan program pemberantasan korupsi menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based monitoring) bertujuan untuk ...
A. Memfokuskan sumber daya pada area dengan potensi risiko tinggi
B. Menyerahkan pemantauan kepada pihak ketiga
C. Menghapus program yang dianggap berisiko
D. Mengurangi jumlah program yang dipantau
E. Memantau semua program tanpa kecuali
Soal 31 Premium
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi di KPK harus memenuhi standar interoperabilitas. Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah ...
A. Kemampuan sistem untuk saling terhubung dan bertukar data
B. Kemampuan mengolah data statistik
C. Kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar
D. Kemampuan mencadangkan data secara otomatis
E. Kemampuan mengenkripsi data
Soal 32 Premium
Advokasi kebijakan dalam pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam seringkali menyoroti pentingnya transparansi tata kelola. Instrumen yang direkomendasikan KPK untuk meningkatkan transparansi di sektor tersebut adalah ...
A. E-budgeting
B. Whistleblowing system
C. EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)
D. E-procurement
E. Cash management system
Soal 33 Premium
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, analisis yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan dampak dari kebijakan sebelum kebijakan tersebut diterapkan (ex-ante) disebut ...
A. Analisis kelembagaan
B. Analisis kelayakan
C. Analisis biaya-manfaat
D. Analisis Dampak Regulasi (RIA)
E. Analisis SWOT
Soal 34 Premium
Diseminasi program pemberantasan korupsi kepada kelompok difabel harus memperhatikan aksesibilitas. Bentuk diseminasi yang paling inklusif adalah ...
A. Hanya menggunakan video tanpa teks
B. Sosialisasi melalui media sosial tanpa caption
C. Kampanye menggunakan jargon yang rumit
D. Menyediakan materi dalam braille, bahasa isyarat, dan format ramah disabilitas
E. Pertemuan tatap muka tanpa pendamping
Soal 35 Premium
Pelatihan antikorupsi bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) yang difasilitasi KPK bertujuan untuk ...
A. Menghapuskan perbedaan prosedur hukum
B. Menggantikan kewenangan institusi penegak hukum
C. Memberikan sanksi kepada aparat yang kurang kompeten
D. Menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi penegakan hukum
E. Mengambil alih perkara korupsi dari institusi lain
Soal 36 Premium
Dalam fasilitasi penegakan kode etik KPK, apabila seorang pegawai KPK terbukti melanggar kode etik, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Pengawas adalah ...
A. Penjara dan denda
B. Kewajiban membayar ganti rugi kepada negara
C. Pencabutan hak pilih
D. Pembekuan rekening bank
E. Teguran tertulis, penurunan jabatan, atau pemberhentian
Soal 37 Premium
Perencanaan program pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) terutama tujuan ke-16, yaitu ...
A. Mengakhiri kemiskinan
B. Menjamin ketersediaan air bersih
C. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh
D. Mengurangi kesenjangan
E. Aksi terhadap perubahan iklim
Soal 38 Premium
Evaluasi program pemberantasan korupsi menggunakan metode evaluasi partisipatif. Metode ini melibatkan ...
A. Perwakilan negara asing
B. Hanya tim evaluator internal KPK
C. Konsultan eksternal independen
D. Pemangku kepentingan dan sasaran program
E. Aparat pengawas internal pemerintah
Soal 39 Premium
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK menggunakan sistem berbasis cloud. Keuntungan utama sistem berbasis cloud dalam pengelolaan data adalah ...
A. Mengurangi kebutuhan akan keamanan data
B. Menghilangkan kebutuhan backup data
C. Data hanya dapat diakses oleh satu pengguna
D. Akses data real-time dan sinkronisasi yang lebih mudah
E. Mengabaikan standar interoperabilitas
Soal 40 Premium
Advokasi kebijakan yang dilakukan KPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah difokuskan pada penerapan sistem ...
A. E-budgeting
B. E-procurement
C. E-audit
D. E-planning
E. E-performance
Soal 41 Premium
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, penggunaan bukti empiris melalui survei persepsi korupsi, analisis risiko, dan studi banding merupakan bagian dari pendekatan ...
A. Top-down policy
B. Policy window
C. Evidence-based policy
D. Incremental policy
E. Symbolic policy
Soal 42 Premium
Diseminasi program pemberantasan korupsi melalui media digital harus memperhatikan etika komunikasi publik, salah satunya adalah ...
A. Memastikan akurasi informasi dan menghindari hoaks
B. Memperbanyak konten sensasional
C. Menggunakan klikbait untuk menarik perhatian
D. Mengabaikan hak privasi tersangka
E. Mengunggah data mentah tanpa verifikasi
Soal 43 Premium
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dilakukan KPK melalui program ...
A. Audit investigatif
B. Rekrutmen pegawai KPK
C. Sertifikasi ASN
D. Pelatihan teknis penindakan
E. Pembentukan dan pembinaan komunitas antikorupsi
Soal 44 Premium
Fasilitasi penegakan kode etik KPK melibatkan unit pengaduan masyarakat. Mekanisme pengaduan yang disediakan harus memastikan kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini bertujuan untuk ...
A. Menjamin pelapor mendapatkan imbalan
B. Mempercepat penyelesaian laporan
C. Melindungi pelapor dari ancaman dan pembalasan
D. Mempermudah proses verifikasi
E. Mengurangi jumlah laporan
Soal 45 Premium
Perencanaan program pemberantasan korupsi di tingkat daerah harus mengacu pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun berdasarkan ...
A. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (RAN PK)
B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
C. Peraturan Daerah setempat
D. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri
E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Soal 46 Premium
Pemantauan program pemberantasan korupsi menggunakan aplikasi yang memungkinkan pelaporan real-time dari lapangan. Aplikasi tersebut biasanya dilengkapi fitur ...
A. Enkripsi end-to-end
B. Penambahan filter instagram
C. Automatic deletion setelah 24 jam
D. Geotagging untuk verifikasi lokasi
E. Integrasi dengan media sosial
Soal 47 Premium
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi yang baik harus memenuhi prinsip keandalan (reliability). Artinya data harus ...
A. Mudah diubah oleh siapapun
B. Berukuran besar
C. Dirahasiakan sepenuhnya
D. Konsisten dan dapat diandalkan
E. Hanya tersedia dalam satu format
Soal 48 Premium
Advokasi kebijakan yang dilakukan KPK seringkali menghadapi resistensi dari instansi yang direkomendasikan. Strategi yang paling efektif dalam mengatasi resistensi adalah ...
A. Memublikasikan resistensi ke media
B. Pendekatan persuasif dan pendampingan
C. Menarik semua rekomendasi
D. Melaporkan ke presiden
E. Mengancam dengan penyidikan
Soal 49 Premium
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, prinsip yang menekankan bahwa kebijakan harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pihak yang menjadi sasaran disebut ...
A. Kepatutan
B. Partisipasi
C. Akuntabilitas
D. Transparansi
E. Operasionalitas
Soal 50 Premium
Diseminasi program pemberantasan korupsi melalui metode storytelling (cerita) efektif karena ...
A. Membangkitkan emosi dan memudahkan pemahaman pesan
B. Menghilangkan kebutuhan evaluasi
C. Memperpendek durasi kampanye
D. Menggantikan data statistik secara permanen
E. Hanya cocok untuk anak-anak
Tips Lulus SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.