SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perdagangan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Perdagangan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perdagangan Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam siklus kebijakan publik bidang perdagangan, tujuan utama dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah...
A. Menghukum pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha
B. Membatasi masuknya barang impor secara mutlak
C. Menilai efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas harga di pasar
D. Meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor perdagangan
E. Menyusun undang-undang baru terkait perdagangan internasional
Jawaban: C
Monev bertujuan untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan (seperti HET) berjalan efektif sesuai tujuannya, yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat.
Soal 2
Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang Pengawas Perdagangan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian impor adalah...
A. Menurunkan bea masuk untuk semua jenis barang
B. Melakukan identifikasi dan analisis masalah terkait lonjakan barang impor tertentu
C. Mengubah struktur organisasi Kementerian Perdagangan
D. Mencabut izin seluruh importir di Indonesia
E. Langsung menerbitkan larangan impor tanpa kajian
Jawaban: B
Langkah pertama dalam perumusan kebijakan publik adalah identifikasi masalah (problem identification), termasuk analisis data lonjakan impor yang dapat mengancam industri dalam negeri.
Soal 3
Salah satu metode pengumpulan data primer dalam evaluasi kebijakan distribusi kebutuhan pokok di pasar rakyat adalah...
A. Mengkaji laporan tahunan kementerian
B. Melakukan pencarian berita di portal online
C. Mengunduh data sekunder dari Badan Pusat Statistik
D. Membaca jurnal internasional tentang ekonomi makro
E. Melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pedagang
Jawaban: E
Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Observasi dan wawancara dengan pedagang di pasar rakyat adalah metode pengumpulan data primer.
Soal 4
Sistem informasi Inatrade yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan terintegrasi secara langsung dengan sistem portal nasional untuk kelancaran arus barang ekspor-impor yang disebut...
A. INSW (Indonesia National Single Window)
B. SPPT SNI
C. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
D. Sistem Resi Gudang (SRG)
E. OSS (Online Single Submission)
Jawaban: A
Inatrade merupakan sistem pelayanan perizinan perdagangan terpadu yang terintegrasi dengan INSW (Indonesia National Single Window) untuk memfasilitasi pertukaran data perizinan ekspor dan impor dengan instansi pabean.
Soal 5
Manfaat utama dari penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi (seperti SPBE di Kementerian Perdagangan) dalam konteks pengendalian perdagangan adalah...
A. Menghilangkan peran aparatur pengawas perdagangan secara total
B. Membebaskan biaya bea cukai secara otomatis
C. Mempercepat deteksi dini anomali data pasokan dan memperkuat transparansi
D. Mempersulit pelaku usaha kecil untuk mendapatkan izin
E. Meningkatkan ego sektoral antar lembaga
Jawaban: C
Sistem informasi yang terintegrasi meningkatkan transparansi, efisiensi layanan, dan mempermudah pengawasan melalui deteksi dini (early warning) atas anomali data pasokan atau harga barang.
Soal 6
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, legalitas dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha perdagangan adalah...
A. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) manual
B. Izin Gangguan (HO)
C. NIB (Nomor Induk Berusaha)
D. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
E. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
Jawaban: C
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 (OSS-RBA), NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas dasar yang menggantikan SIUP, TDP, dan API.
Soal 7
Dalam pemeriksaan legalitas barang yang beredar, pelaku usaha wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia. Aturan mengenai kewajiban pencantuman label ini didasarkan pada...
A. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
B. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang
C. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
D. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015
E. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai
Jawaban: B
Kewajiban label berbahasa Indonesia diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Perdagangan (seperti Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 dan perubahannya/Permendag terbaru) sebagai turunan dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Soal 8
Kegiatan pergeseran mekanisme pengawasan perizinan impor dari yang awalnya dilakukan di kawasan pabean menjadi setelah melewati kawasan pabean disebut...
A. Pre-clearance
B. In-land Inspection
C. Post-Border
D. Border Control
E. Customs Clearance
Jawaban: C
Pengawasan Post-Border adalah kebijakan pengawasan tata niaga impor yang dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean dan beredar di pasar, bertujuan menekan dwelling time di pelabuhan.
Soal 9
Pengawasan terhadap produk yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dilakukan dengan memverifikasi dokumen...
A. Sertifikat Merek
B. Sertifikat Asal Barang (Certificate of Origin)
C. Sertifikat Hak Cipta
D. Sertifikat Halal
E. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)
Jawaban: E
Untuk barang yang dikenakan SNI wajib, legalitas utamanya dibuktikan dengan kepemilikan SPPT SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).
Soal 10
Dalam penataan jaringan distribusi, instrumen perdagangan yang memungkinkan petani atau pemilik komoditas menunda penjualan saat harga turun dengan menyimpan barangnya di gudang dan mendapatkan resi sebagai agunan pembiayaan disebut...
A. Pasar Lelang Komoditas
B. Sistem Informasi Harga Komoditi (SISKAPERBAPO)
C. Perdagangan Antarpulau
D. Sistem Resi Gudang (SRG)
E. Bursa Berjangka Komoditi
Jawaban: D
Sistem Resi Gudang (SRG) berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006 (diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang sebagai instrumen tunda jual dan pembiayaan.
Soal 11
Sebagai pengawas perdagangan, Anda menemukan sebuah gudang berskala besar yang digunakan untuk menyimpan kebutuhan pokok namun tidak terdaftar di sistem pemerintah. Dokumen legalitas apa yang wajib diverifikasi kepemilikannya oleh pemilik gudang tersebut?
A. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
C. Angka Pengenal Importir (API)
D. Tanda Daftar Gudang (TDG)
E. Sertifikat Hak Milik (SHM)
Jawaban: D
Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran gudang, setiap pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya dan memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk memantau stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Soal 12
Penataan rantai pasok (supply chain) distribusi barang kebutuhan pokok bertujuan untuk...
A. Memperpendek rantai distribusi sehingga meminimalkan disparitas harga
B. Memusatkan seluruh barang di ibu kota negara
C. Menciptakan kelangkaan buatan untuk menaikkan harga pasar
D. Memperpanjang rantai distribusi agar semua pihak mendapat untung
E. Menghilangkan peran pedagang eceran di pasar rakyat
Jawaban: A
Tujuan utama penataan logistik dan jaringan distribusi komoditas perdagangan adalah memperpendek rantai pasok agar biaya logistik turun dan disparitas harga antar daerah/wilayah dapat ditekan.
Soal 13
Sebelum memberikan rekomendasi atau izin impor, diperlukan analisis kelayakan barang. Jika barang yang diimpor adalah produk elektronik, aspek utama yang harus dianalisis kelayakannya terkait perlindungan konsumen adalah...
A. Desain kemasan yang menarik
B. Harga jual di negara asal
C. Biaya pemasaran di media sosial
D. Kesesuaian dengan tren warna global
E. Kepatuhan terhadap standar K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dan SNI wajib
Jawaban: E
Dalam kelayakan barang, aspek perlindungan konsumen paling fundamental adalah pemenuhan standar keamanan seperti K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) serta SNI Wajib untuk produk elektronik.
Soal 14
Dalam melakukan analisis kelayakan terhadap perusahaan pemasaran berjenjang (Multi Level Marketing), dokumen kelayakan khusus yang wajib dievaluasi agar tidak terjebak skema piramida adalah...
A. Sertifikat Tanah Kantor
B. NPWP Perusahaan
C. SIUP Biasa
D. Program Pemasaran (Marketing Plan) yang telah diverifikasi asosiasi dan SIUPL
E. Buku Rekening Direktur
Jawaban: D
Perusahaan Pemasaran Berjenjang wajib memiliki SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung). Komponen program pemasaran (marketing plan) wajib dievaluasi secara mendalam untuk memastikan skema yang dijalankan bukan merupakan skema piramida yang dilarang dalam UU Perdagangan.
Soal 15
Kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi awal terkait dugaan pelanggaran hukum di bidang perdagangan oleh PPNS Perdagangan dikenal dengan istilah...
A. Eksekusi
B. Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)
C. Gelar Perkara
D. Penyidikan
E. Penuntutan
Jawaban: B
Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan) adalah tahapan pra-penyidikan / deteksi dini untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebelum diterbitkannya surat perintah penyidikan.
Soal 16
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, siapa aparat penegak hukum selain Kepolisian yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perdagangan?
A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan
B. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
D. Badan Intelijen Negara (BIN)
E. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2014, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
Soal 17
Dalam proses penyiapan bahan keterangan tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok, unsur krusial yang harus dibuktikan secara hukum adalah...
A. Barang dibeli dari petani lokal dengan harga murah
B. Penyimpanan barang dilakukan di wilayah pelabuhan
C. Barang disimpan di gudang yang memiliki TDG
D. Barang tersebut adalah barang impor yang dikenakan bea masuk
E. Penyimpanan dilakukan dalam jumlah dan waktu tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan yang mengakibatkan harga melambung tinggi
Jawaban: E
Berdasarkan UU Perdagangan dan peraturan terkait, unsur tindak pidana penimbunan terpenuhi jika terdapat unsur kesengajaan menyimpan barang dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.
Soal 18
Tujuan dari penerapan sistem 'Single Submission' (OSS) yang terintegrasi dengan kebijakan perizinan Kementerian Perdagangan adalah untuk mengubah paradigma perizinan dari yang berbasis izin (license-based) menjadi...
A. Berbasis kuota (Quota-based)
B. Berbasis modal (Capital-based)
C. Berbasis rekomendasi (Recommendation-based)
D. Berbasis pajak (Tax-based)
E. Berbasis risiko (Risk-based)
Jawaban: E
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui OSS-RBA (Risk Based Approach) sesuai PP 5 Tahun 2021 mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin konvensional menjadi berbasis risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi).
Soal 19
Anda ditugaskan menyiapkan bahan evaluasi kebijakan ekspor komoditas CPO (Crude Palm Oil). Indikator makro yang paling relevan untuk dianalisis dalam evaluasi kebijakan tersebut adalah...
A. Data ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasar domestik dibandingkan devisa ekspor
B. Jumlah minimarket yang buka 24 jam
C. Angka pendaftaran paten teknologi pertanian
D. Fluktuasi harga tiket pesawat antarpulau
E. Nilai tukar petani padi
Jawaban: A
Kebijakan ekspor CPO selalu berkaitan langsung dengan stabilitas pasokan dan harga produk turunannya (minyak goreng) di dalam negeri (kewajiban DMO dan DPO), sehingga indikator pasokan dan harga domestik sangat esensial untuk dievaluasi.
Soal 20
Salah satu bentuk sistem informasi untuk menunjang perlindungan konsumen adalah pengaduan daring (online). Aplikasi atau sistem yang digunakan pemerintah pusat untuk layanan pengaduan konsumen terintegrasi adalah...
A. SIMPK (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen) / Portal Peduli Konsumen
B. Inatrade
C. Sikado
D. OSS RBA
E. Sistem Resi Gudang
Jawaban: A
Kementerian Perdagangan mengelola Portal Peduli Konsumen atau SIMPK (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen) untuk menerima, merespons, dan mengintegrasikan data pengaduan konsumen secara nasional.
Soal 21 Premium
Saat melakukan pemeriksaan legalitas barang berupa mainan anak impor yang dijual di pusat perbelanjaan, dokumen krusial selain bukti importasi (PI) yang membuktikan kelayakan keamanan barang adalah...
A. SPPT SNI wajib untuk mainan anak
B. Persetujuan Lingkungan
C. Sertifikat halal
D. Sertifikat Pangan Segar
E. Izin Edar BPOM
Soal 22 Premium
Analisis kelayakan suatu kegiatan Pameran Dagang Internasional (International Trade Fair) yang dilakukan di dalam negeri mempertimbangkan parameter berikut, kecuali...
A. Target buyer dan potensi transaksi ekspor
B. Kesediaan negara peserta pameran untuk menanggung seluruh defisit APBN Indonesia
C. Daftar barang dan jasa yang akan dipamerkan
D. Lokasi, keamanan, dan sarana prasarana kegiatan
E. Status badan hukum pihak penyelenggara pameran
Soal 23 Premium
Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan pengawasan barang beredar, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan...
A. Warna kemasan pesaing
B. Tradisi nenek moyang daerah setempat
C. Keinginan subjektif dari setiap individu pembeli
D. Sistem monopoli distributor
E. Ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
Soal 24 Premium
Salah satu fokus monitoring dan evaluasi dalam kebijakan Pengendalian Harga Bahan Pokok adalah fluktuasi harga. Jika terjadi anomali harga komoditas beras secara nasional, instrumen kebijakan perdagangan apa yang dievaluasi pelaksanaannya?
A. Kewajiban penggunaan mata uang Rupiah
B. Peraturan tentang label halal kosmetik
C. Program Harga Eceran Tertinggi (HET) / Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP)
D. Subsidi tarif listrik untuk industri
E. Kebijakan Harga Patokan Ekspor (HPE) tambang
Soal 25 Premium
Integrasi sistem Inatrade dengan portal INSW menggunakan standar HS Code. HS Code (Harmonized System Code) berfungsi untuk...
A. Memberi nomor urut pabrik yang beroperasi
B. Membatasi jumlah pengusaha eceran di daerah
C. Mengklasifikasikan barang secara internasional untuk menentukan tarif bea masuk dan ketentuan larangan/pembatasan
D. Melacak pergerakan uang hasil tindak pidana pencucian uang
E. Menentukan jam operasional pelabuhan
Soal 26 Premium
Pemeriksaan legalitas di bidang perdagangan juga mencakup pemeriksaan terhadap KBLI. KBLI adalah singkatan dari...
A. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
B. Kode Barang dan Legalitas Impor
C. Ketetapan Batas Laba Industri
D. Kartu Bukti Lapor Institusi
E. Kewajiban Bayar Lisensi Indonesia
Soal 27 Premium
Verifikasi sarana distribusi perdagangan berupa 'Pasar Rakyat' difokuskan pada pemenuhan standar manajemen pengelolaannya. Acuan standar yang digunakan adalah...
A. ISO 9001 tentang Manajemen Mutu Global
B. UU Hak Cipta
C. Peraturan Daerah tentang IMB
D. Standard Operating Procedure (SOP) Polisi Pamong Praja
E. SNI 8152:2015 / SNI 8152:2021 tentang Pasar Rakyat
Soal 28 Premium
Jika seorang Pengawas Perdagangan mendapati produk pelumas yang beredar tidak sesuai dengan standar teknis mutu yang diwajibkan (SNI Pelumas), tindakan represif awal apa yang dapat dilakukan sesuai SOP?
A. Menyita aset properti milik direktur
B. Mengganti oli secara gratis kepada konsumen
C. Mengamankan sementara barang bukti (Pengamanan Barang) untuk mencegah peredaran lebih luas
D. Membakar pabrik pelumas tersebut
E. Langsung menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun di tempat
Soal 29 Premium
Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sangat rentan terhadap manipulasi ukuran. Analisis kelayakan BDKT dilakukan oleh instansi/unit yang membidangi...
A. Badan Intelijen Negara
B. Direktorat Jenderal Pajak
C. Metrologi Legal
D. Karantina Hewan
E. Bea Cukai
Soal 30 Premium
Data ketersediaan pasokan Bapokting (Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting) dari berbagai daerah diintegrasikan dan dipantau melalui dashboard nasional. Siapa sumber data utama di level kabupaten/kota?
A. Ketua Rukun Tetangga (RT)
B. Dinas Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota atau kontributor daerah
C. Sopir truk logistik secara mandiri
D. Kedutaan Besar negara asing
E. Menteri Perdagangan langsung
Soal 31 Premium
Penyiapan bahan perumusan kebijakan perdagangan luar negeri (ekspor/impor) harus selaras dengan kewajiban internasional Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia, yaitu...
A. NATO
B. WHO (World Health Organization)
C. OPEC
D. UNESCO
E. WTO (World Trade Organization)
Soal 32 Premium
Identifikasi awal pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dokumen yang paling penting untuk diverifikasi pada tingkat pengecer (Lini IV) adalah...
A. Surat Izin Mengemudi (SIM) sopir pengantar
B. Sertifikat Ekspor
C. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tani
D. Bill of Lading dari kapal
E. Pita Cukai
Soal 33 Premium
Dalam pemeriksaan legalitas impor produk besi baja, perizinan pembatasan yang wajib dimiliki oleh importir sebelum barang diberangkatkan dari negara asal adalah...
A. Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS)
B. Visa negara tujuan
C. Izin Gangguan Pabrik
D. Sertifikat Hak Milik Gudang
E. Persetujuan Ekspor (PE)
Soal 34 Premium
Salah satu bentuk pelanggaran kegiatan perdagangan adalah memperdagangkan barang yang tidak dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan purna jual (garansi) berbahasa Indonesia. Hal ini bertentangan dengan instrumen hukum...
A. Peraturan Daerah tentang Parkir
B. UU Perbankan
C. UU Perkebunan
D. Permendag tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia dan Buku Petunjuk/Kartu Jaminan untuk Produk Telematika dan Elektronika
E. UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Soal 35 Premium
Pelaksanaan analisis kelayakan terhadap komoditas ekspor berupa produk kerajinan rotan ke Eropa mengharuskan kelengkapan dokumen yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari Indonesia. Dokumen tersebut adalah...
A. Akta Notaris Perusahaan
B. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)
C. Izin Edar BPOM
D. Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO)
E. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Soal 36 Premium
Untuk memonitor ketersediaan pasokan minyak goreng Curah (Domestic Market Obligation/DMO), Kementerian Perdagangan menggunakan sebuah aplikasi pencatatan transaksi yang terintegrasi secara nasional bernama...
A. Data Pokok Pendidikan
B. SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah)
C. PeduliLindungi
D. Sistem Lelang Elektronik (LPSE)
E. Sistem Informasi Desa
Soal 37 Premium
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Perdagangan adalah salah satu bentuk proses...
A. Penyiapan bahan perumusan dan sinkronisasi implementasi kebijakan perdagangan antara pusat dan daerah
B. Eksekusi pidana kurungan
C. Pemeriksaan tersangka kasus penimbunan
D. Penerbitan NPWP bagi pelaku usaha baru
E. Pemusnahan barang bukti impor ilegal
Soal 38 Premium
Penataan jaringan distribusi logistik yang efisien salah satunya didorong melalui program Gerai Maritim. Kebijakan ini bertujuan untuk...
A. Mengekspor hasil laut secara ilegal
B. Menghentikan jalur pelayaran perintis
C. Membangun pabrik kapal niaga di seluruh provinsi
D. Menjamin ketersediaan barang dan menekan disparitas harga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia (mendukung Tol Laut)
E. Membatasi barang yang masuk ke Indonesia Timur
Soal 39 Premium
Untuk menganalisis kelayakan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (E-Commerce), pelaku usaha wajib memiliki izin khusus (bila berskala tertentu) dan diidentifikasi kesesuaiannya dengan PMSE. PMSE adalah...
A. Perusahaan Multinasional Skala Ekspor
B. Pengawasan Mutu Standar Ekspor
C. Pasar Modal Sentral Ekonomi
D. Pusat Manajemen Sentra E-Katalog
E. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Soal 40 Premium
Alat bukti sah yang dapat digunakan oleh PPNS Perdagangan dalam penyidikan tindak pidana perdagangan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 184 meliputi di bawah ini, kecuali...
A. Petunjuk
B. Surat
C. Keterangan Saksi
D. Keterangan Ahli
E. Firasat dan Opini Pribadi Penyidik
Soal 41 Premium
Verifikasi data ketersediaan barang di gudang pendingin (Cold Storage) sangat penting dalam rantai logistik komoditas tertentu untuk mencegah kebusukan dan kerugian. Komoditas yang paling relevan dengan sarana logistik ini adalah...
A. Pupuk urea
B. Daging sapi, ayam, dan ikan
C. Semen dan pasir
D. Besi baja dan nikel
E. Pakaian bekas
Soal 42 Premium
Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perizinan berusaha, kegiatan pengawasan perdagangan dilakukan melalui Inspeksi Lapangan. Jika dalam inspeksi ditemukan pelanggaran administratif ringan (bukan pidana), sanksi pertama yang diberikan adalah...
A. Teguran tertulis
B. Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara permanen
C. Penjara 10 tahun
D. Denda Rp 10 Miliar
E. Penyitaan seluruh aset pribadi
Soal 43 Premium
Pengumpulan bahan keterangan tindak pidana perdagangan barang impor sering menemukan modus manipulasi HS Code yang bertujuan untuk...
A. Membayar bea masuk lebih besar secara sukarela
B. Mempermudah pihak bea cukai melakukan pendataan
C. Mengganti nama negara asal tanpa dokumen pelengkap
D. Menghindari perizinan pembatasan (lartas) atau menurunkan tarif bea masuk (under-invoicing)
E. Memperpanjang dwelling time dengan sengaja
Soal 44 Premium
Apabila terdapat indikasi praktik oligopoli atau kartel yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng, penyiapan bahan evaluasi kebijakan juga dikoordinasikan dengan lembaga negara independen yang mengawasi persaingan usaha, yaitu...
A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
C. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Soal 45 Premium
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pengawasan Perdagangan Daerah mempertimbangkan data base pelaku usaha yang bersumber dari...
A. Media sosial pribadi pegawai
B. Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD
C. Sistem Informasi Terintegrasi OSS RBA dan pendataan mandiri daerah
D. Sensus penduduk setiap 10 tahun
E. Buku telepon Yellow Pages
Soal 46 Premium
Sertifikat Pendaftaran Barang K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup) berlaku khusus untuk produk tertentu yang memiliki potensi risiko namun belum diberlakukan SNI secara wajib, contohnya adalah...
A. Buku tulis dan alat tulis kantor
B. Sembako
C. Baju rajut tradisional
D. Tanaman hias
E. Barang tekstil lainnya, alas kaki, dan produk plastik perlengkapan rumah tangga
Soal 47 Premium
Penataan logistik ekspor di pelabuhan sering terkendala lamanya penumpukan barang. Sistem integrasi pertukaran dokumen elektronik secara nasional yang memangkas waktu proses di pelabuhan adalah pilar utama dari...
A. Daftar Pencarian Orang (DPO)
B. Sistem Informasi Desa Terpadu
C. Sistem e-Tilang Elektronik
D. National Logistic Ecosystem (NLE)
E. Sistem Informasi Pajak Daerah
Soal 48 Premium
Kementerian Perdagangan mewajibkan pendaftaran Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi dan Transportasi Logistik yang melayani perdagangan antar pulau dalam rangka...
A. Memperpanjang proses birokrasi perdagangan
B. Menyusun peta (mapping) kapasitas armada dan melacak distribusi barang secara terpusat
C. Menghapus rute pelayaran perintis
D. Mengurangi hak buruh angkut
E. Menaikkan pajak progresif kendaraan
Soal 49 Premium
Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tindak pidana perdagangan, hak tersangka yang wajib diberitahukan oleh PPNS sebelum pemeriksaan dimulai sesuai KUHAP adalah...
A. Hak untuk merusak barang bukti di depan penyidik
B. Hak untuk mendapatkan fasilitas VIP di rutan
C. Hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum
D. Hak untuk diam dan tidak menandatangani BAP
E. Hak untuk berlibur selama penyidikan
Soal 50 Premium
Laporan pengawasan yang komprehensif atas implementasi kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut (berdasarkan regulasi terbaru) harus mencakup monitoring...
A. Sertifikasi halal pasir
B. Jumlah ikan hias yang ditangkap
C. Pemenuhan kewajiban kebutuhan dalam negeri atas material sedimen dan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
D. Pendapatan per kapita petani garam
E. Surat izin mendirikan bangunan di laut
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perdagangan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama
SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Perdagangan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.