SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengantar Kerja Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama.
Soal 1
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja?
A. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
B. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
C. Setiap warga negara yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan siap bekerja.
D. Setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja, yaitu di atas 15 tahun.
E. Setiap orang yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Soal 2
Dalam memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja tidak boleh melakukan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan salah satu asas penempatan tenaga kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003, yaitu asas...
A. Terbuka
B. Adil dan setara
C. Bebas
D. Kemanusiaan
E. Objektif
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.
Soal 3
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Dokumen RPTKA tersebut harus disahkan oleh...
A. Presiden Republik Indonesia
B. Gubernur atau Bupati/Wali Kota di lokasi kerja
C. Direktur Jenderal Imigrasi
D. Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk
E. Menteri Dalam Negeri
Jawaban: D
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 (serta perubahannya dalam UU Cipta Kerja), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Pemerintah Pusat (Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk).
Soal 4
Salah satu pelaksana penempatan tenaga kerja adalah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Untuk dapat melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja, LPTKS wajib memiliki...
A. Surat keputusan dari serikat pekerja/buruh
B. Sertifikat akreditasi dari lembaga independen
C. Rekomendasi dari dinas ketenagakerjaan daerah
D. Surat izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk
E. Rekomendasi dari Balai Latihan Kerja
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki surat izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Soal 5
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu...
A. PNS dan Pegawai Tetap Non-PNS
B. PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil
C. PNS dan Pegawai Pemerintah Pusat
D. PNS dan PPPK
E. PNS dan Tenaga Honorer
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Soal 6
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, usia paling rendah bagi warga negara Indonesia yang ingin melamar menjadi PNS adalah...
A. 18 tahun
B. 21 tahun
C. 20 tahun
D. 19 tahun
E. 17 tahun
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a PP No. 11 Tahun 2017, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan, salah satunya usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
Soal 7
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja adalah...
A. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
B. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
C. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
D. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
E. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jawaban: C
Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2020, Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Soal 8
Dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penempatan tenaga kerja menjadi tanggung jawab...
A. Inspektorat Jenderal
B. Sekretariat Jenderal
C. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
D. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
E. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Jawaban: E
Sesuai Permenaker No. 1 Tahun 2021, fungsi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penempatan tenaga kerja merupakan salah satu fungsi dari Ditjen Binapenta dan PKK.
Soal 9
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 1 Tahun 2022. Ruang lingkup peraturan ini secara khusus membahas mengenai...
A. Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
B. Manajemen ASN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
C. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
D. Pedoman Pengawasan Tenaga Kerja Asing
E. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Jawaban: E
Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.
Soal 10
Menurut Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan, pengelompokan Peta Proses Bisnis Kemnaker terbagi menjadi tiga jenis proses, yaitu...
A. Proses Utama, Proses Sekunder, dan Proses Tersier
B. Proses Perencanaan, Proses Pelaksanaan, dan Proses Pengawasan
C. Proses Administrasi, Proses Inti, dan Proses Evaluasi
D. Proses Strategis, Proses Operasional, dan Proses Penunjang
E. Proses Manajerial, Proses Inti, dan Proses Pendukung
Jawaban: E
Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis proses, yaitu Proses Manajerial (Management Process), Proses Inti (Core Process), dan Proses Pendukung (Support Process).
Soal 11
Jabatan apa yang secara tegas dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
A. Konsultan Teknik
B. Manajer Produksi
C. Manajer Keuangan
D. Direktur Pemasaran
E. Jabatan yang mengurusi personalia
Jawaban: E
Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
Soal 12
Dalam kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, tahapan atau mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Pengantar Kerja mencakup beberapa hal. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan layanan perantaraan kerja adalah...
A. Perantaraan kerja
B. Pemberian informasi pasar kerja
C. Penetapan besaran upah minimum pekerja
D. Penyuluhan dan bimbingan jabatan
E. Pendaftaran pencari kerja
Jawaban: C
Penetapan besaran upah minimum adalah wewenang gubernur (pemerintah daerah) berdasarkan kebijakan pengupahan nasional, bukan bagian dari tahapan operasional layanan perantaraan kerja oleh Pengantar Kerja.
Soal 13
Penyelenggaraan kebijakan dan program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 dilakukan melalui penciptaan kegiatan produktif. Contoh program tersebut adalah...
A. Program pemagangan ke Jepang
B. Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya
C. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
D. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri
E. Program jaminan kehilangan pekerjaan
Jawaban: B
Menurut UU Ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja antara lain dilakukan melalui pola penerapan teknologi tepat guna, padat karya, tenaga kerja sukarela, dan wirausaha (Tenaga Kerja Mandiri).
Soal 14
Sistem Informasi Ketenagakerjaan disusun dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Menurut UU No 13 Tahun 2003, perencanaan tenaga kerja makro dan mikro disusun berdasarkan...
A. Kondisi ekonomi global
B. Tingkat pengangguran terbuka
C. Survei angkatan kerja nasional
D. Data demografi penduduk
E. Informasi ketenagakerjaan
Jawaban: E
Pasal 7 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan tenaga kerja (makro dan mikro) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan.
Soal 15
Pemberi kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA (DKPTKA). Dana kompensasi ini merupakan bagian dari...
A. Retribusi Daerah
B. Sumbangan Wajib Perusahaan
C. Penerimaan Pajak Pusat
D. Hibah untuk pelatihan kerja
E. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Jawaban: E
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (PP terkait Penggunaan TKA), Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau ke kas daerah sesuai dengan wilayah kerja TKA.
Soal 16
Salah satu kelembagaan penempatan tenaga kerja di tingkat pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang berfungsi mempertemukan pencari kerja lulusannya dengan pasar kerja adalah...
A. Bursa Kerja Khusus (BKK)
B. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
C. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
D. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
E. Balai Latihan Kerja (BLK)
Jawaban: A
Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja bagi alumninya.
Soal 17
Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sebuah sistem yang menjamin objektivitas dalam pembinaan profesi ASN. Sistem tersebut didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sistem ini dikenal dengan nama...
A. Sistem Karir Terbuka
B. Sistem Jenjang Jabatan
C. Sistem Merit
D. Sistem Prestasi Kerja
E. Sistem Kompetensi Terpadu
Jawaban: C
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Soal 18
Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat selama...
A. 2 tahun
B. 4 tahun
C. 3 tahun
D. 1 tahun
E. 5 tahun
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 314 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
Soal 19
Menurut Permenaker No 1 Tahun 2021, unit kerja Eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan yang membawahi langsung kelompok substansi Pengantar Kerja dan menyelenggarakan urusan jabatan fungsional tersebut adalah...
A. Direktorat Bina Pengantar Kerja
B. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja
C. Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja
D. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
E. Direktorat Bina Kelembagaan Penempatan
Jawaban: A
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Bina Pengantar Kerja memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja.
Soal 20
Tujuan ditetapkannya Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 antara lain adalah untuk...
A. Menjadi dasar penentuan besaran gaji PNS dan PPPK di Kemnaker
B. Menjadi acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan evaluasi organisasi
C. Menjadi syarat utama pendirian LPTKS
D. Menentukan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian
E. Menjadi panduan tunggal penetapan upah minimum provinsi
Jawaban: B
Berdasarkan Permenaker No. 9 Tahun 2023, Peta Proses Bisnis disusun sebagai pedoman/acuan bagi unit kerja dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), menyempurnakan struktur organisasi, serta mendukung reformasi birokrasi yang efisien dan terintegrasi.
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) didasarkan atas...
A. Rekomendasi pejabat pengantar kerja
B. Uji masa percobaan maksimal 3 bulan
C. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
D. Kesepakatan serikat pekerja dan pemberi kerja
E. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu
Soal 22 Premium
Pada dasarnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Berapa batas usia yang didefinisikan sebagai anak dalam UU No 13 Tahun 2003?
A. Orang yang usianya di bawah 17 tahun
B. Orang yang usianya di bawah 18 tahun
C. Orang yang usianya di bawah 21 tahun
D. Orang yang usianya di bawah 15 tahun
E. Orang yang usianya di bawah 16 tahun
Soal 23 Premium
Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak dibuat secara...
A. Disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja
B. Hanya secara tertulis
C. Dihadapan Notaris
D. Tertulis atau lisan
E. Hanya secara lisan
Soal 24 Premium
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur yang diatur maksimal dapat dilakukan selama...
A. 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu
B. 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu
C. 5 jam dalam 1 hari dan 20 jam dalam 1 minggu
D. 2 jam dalam 1 hari dan 12 jam dalam 1 minggu
E. Tidak ada batasan selama pekerja setuju
Soal 25 Premium
Penempatan tenaga kerja Antarkerja Antarnegara (AKAN) mengutamakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Siapakah yang menjadi pelaksana verifikasi dokumen pencari kerja untuk perlindungan tersebut pada tingkat kabupaten/kota?
A. Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
B. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja / Petugas Antarkerja
C. Kepala Dinas Provinsi
D. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
E. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial
Soal 26 Premium
Apabila sebuah perusahaan A di Provinsi Jawa Barat ingin merekrut pekerja dari Provinsi Jawa Tengah, mekanisme pelayanan penempatan ini digolongkan ke dalam...
A. Antarkerja Antarnegara (AKAN)
B. Bursa Kerja Khusus (BKK)
C. Antarkerja Antardaerah (AKAD)
D. Pengerahan Tenaga Kerja Mandiri
E. Antarkerja Lokal (AKL)
Soal 27 Premium
Kewajiban memberitahukan/melaporkan lowongan pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk...
A. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
B. Menarik pajak dari perusahaan
C. Menghukum perusahaan yang tidak merekrut warga lokal
D. Menyediakan informasi pasar kerja yang akurat untuk perantaraan kerja
E. Mengetahui rahasia bisnis perusahaan
Soal 28 Premium
Selain kewajiban memiliki RPTKA, pemberi kerja TKA juga memiliki kewajiban untuk menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia. Penunjukan ini berfungsi untuk...
A. Mengawasi gerak-gerik TKA selama di Indonesia
B. Membagi gaji TKA dengan pekerja lokal
C. Membayar pajak TKA
D. Menjadi tenaga pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian
E. Membatasi ruang gerak TKA
Soal 29 Premium
Apakah TKA diperbolehkan menduduki jabatan Komisaris atau Direksi di sebuah perusahaan di Indonesia?
A. Tidak boleh, semua jabatan tersebut harus diisi WNI.
B. Boleh, namun hanya di perusahaan BUMN.
C. Tidak boleh, kecuali jabatan tersebut adalah jabatan personalia.
D. Boleh, tanpa perlu pengesahan RPTKA sama sekali.
E. Boleh, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (tidak dilarang) dan disahkan dalam RPTKA.
Soal 30 Premium
Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA dengan ketentuan...
A. Mengganti TKA dengan WNI setelah 1 minggu
B. Tidak perlu mengajukan RPTKA
C. Harus mendapatkan izin tertulis dari Presiden
D. Dapat mengajukan permohonan pengesahan RPTKA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja
E. Membayar denda sebesar dua kali lipat DKPTKA
Soal 31 Premium
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS), siapa yang berwenang memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila LPTKS melakukan pelanggaran berat?
A. Gubernur secara sepihak
B. Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk (penerbit izin)
C. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
D. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
E. Serikat Pekerja yang berafiliasi
Soal 32 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN berfungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Pelayan publik
B. Pembuat kebijakan undang-undang dasar
C. Pelaksana kebijakan publik
D. Menjalankan tugas secara profesional
E. Perekat dan pemersatu bangsa
Soal 33 Premium
Dalam UU No 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa ASN dilarang untuk berpolitik praktis. Salah satu bentuk kewajiban ASN yang relevan dengan hal ini adalah...
A. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
C. Menjaga rahasia jabatan
D. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian
E. Menjaga netralitas
Soal 34 Premium
Batas usia pensiun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, dan Pratama) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah...
A. 58 tahun
B. 62 tahun
C. 65 tahun
D. 60 tahun
E. 55 tahun
Soal 35 Premium
Pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 merupakan sebuah...
A. Hak yang bisa ditolak
B. Pilihan yang bergantung pada anggaran instansi
C. Beban kerja tambahan yang bersifat sukarela
D. Hak istimewa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi saja
E. Kewajiban bagi setiap pegawai ASN
Soal 36 Premium
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat Kementerian adalah...
A. Sekretaris Jenderal
B. Menteri
C. Presiden
D. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
E. Direktur Jenderal
Soal 37 Premium
Seorang CPNS wajib menjalani masa percobaan sebelum diangkat menjadi PNS. Berapa lama masa percobaan tersebut menurut PP Nomor 11 Tahun 2017?
A. 6 bulan
B. 1 tahun
C. 3 bulan
D. Tidak ada masa percobaan
E. 2 tahun
Soal 38 Premium
PNS perempuan berhak atas cuti melahirkan. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, cuti melahirkan diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ke...
A. Kedua
B. Keempat
C. Kelima
D. Tanpa batas
E. Ketiga
Soal 39 Premium
Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020, unit organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja adalah...
A. Ditjen Binalavotas
B. Inspektorat Jenderal
C. Ditjen Binwasnaker dan K3
D. Ditjen PHI dan Jamsos
E. Ditjen Binapenta dan PKK
Soal 40 Premium
Unit organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di bawah Menteri dan memiliki tugas melaksanakan fungsi perencanaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan sesuai Perpres 95/2020 adalah...
A. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
B. Direktorat Jenderal Perencanaan Makro
C. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
D. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang)
E. Sekretariat Jenderal
Soal 41 Premium
Dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Staf Ahli Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
A. Kepala Barenbang
B. Menteri Ketenagakerjaan
C. Sekretaris Jenderal
D. Inspektur Jenderal
E. Direktur Jenderal
Soal 42 Premium
Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK. Apa fokus utama dari direktorat ini sesuai Permenaker 1/2021?
A. Melakukan pemeriksaan K3 di pabrik
B. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan perluasan kesempatan kerja (termasuk padat karya dan wirausaha/TKM)
C. Mengawasi pelaksanaan jam kerja dan upah di perusahaan
D. Melatih calon instruktur BLK
E. Menyusun regulasi perlindungan TKA
Soal 43 Premium
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 menyesuaikan nomenklatur dan struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu penyesuaian terkait UPT di bidang pelatihan adalah penggunaan nomenklatur...
A. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
B. Balai Pengembangan Industri Kecil
C. Balai Latihan Kerja Mandiri Terpadu
D. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
E. Balai Besar Standardisasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Soal 44 Premium
UPT Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) yang diatur SOTK-nya dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan dari Nomor 1 Tahun 2022) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
A. Sekretaris Jenderal Kemnaker
B. Kepala Barenbang
C. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
D. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos
E. Gubernur Provinsi Setempat
Soal 45 Premium
Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai tambah dengan mengubah input menjadi output untuk mencapai visi dan misi organisasi disebut...
A. Rencana Kerja Pemerintah
B. Rencana Strategis
C. Sistem Merit
D. Peta Proses Bisnis
E. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Soal 46 Premium
Dalam Peta Proses Bisnis Kemnaker (Permenaker No 9 Tahun 2023), kelompok 'Proses Pendukung (Support Process)' meliputi fungsi-fungsi berikut, kecuali...
A. Perumusan kebijakan penempatan tenaga kerja
B. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
C. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
E. Pengelolaan Keuangan
Soal 47 Premium
Peta Proses Bisnis (Probiz) Kementerian Ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar atau landasan yang kuat dalam penyusunan...
A. Batas Usia Pensiun ASN Kemnaker
B. Penentuan Upah Minimum Nasional
C. Struktur Organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro
D. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
E. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru
Soal 48 Premium
Sebagai seorang Pengantar Kerja, tugas fungsional Anda tertuang dalam butir-butir kegiatan perantaraan kerja. Manakah dari kegiatan berikut yang BUKAN merupakan kompetensi inti seorang Pengantar Kerja?
A. Menetapkan sanksi pidana ketenagakerjaan bagi perusahaan
B. Melakukan penjajakan lowongan pekerjaan ke perusahaan (canvassing)
C. Menganalisis dan menyajikan informasi pasar kerja
D. Melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan
E. Melakukan wawancara konseling pencari kerja
Soal 49 Premium
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, pemberhentian PNS tidak dengan hormat dilakukan apabila PNS tersebut...
A. Dinyatakan tidak cakap jasmani/rohani
B. Terkena perampingan organisasi
C. Mencapai batas usia pensiun
D. Meninggal dunia
E. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
Soal 50 Premium
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing memiliki fungsi melaksanakan penyusunan...
A. Syarat pendirian perusahaan modal asing di Indonesia
B. Sertifikasi keahlian bahasa Indonesia bagi TKA
C. Gaji dan tunjangan TKA di perusahaan PMA
D. Program perluasan kerja mandiri berbasis TKA
E. Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penggunaan TKA
Tips Lulus SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama
SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengantar Kerja Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.