SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan Lingkungan Hidup?
A. Sumber daya alam biotik dan abiotik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.
B. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
C. Kawasan lindung dan budidaya yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
D. Seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara beserta isinya.
E. Sekumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan bergantung pada sumber daya alam di suatu wilayah tertentu.
Jawaban: B
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Soal 2
Peraturan Pemerintah yang saat ini menjadi pedoman utama dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan turunan langsung dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja adalah...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
C. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
D. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
E. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
Jawaban: D
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang mencabut beberapa PP lama seperti PP 27/2012 (Izin Lingkungan), PP 101/2014 (Limbah B3), dan PP 82/2001 (Kualitas Air).
Soal 3
Hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada...
A. Pasal 33 ayat (4)
B. Pasal 27 ayat (2)
C. Pasal 28A
D. Pasal 33 ayat (3)
E. Pasal 28H ayat (1)
Jawaban: E
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Soal 4
Dalam mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko menurut regulasi terbaru, dokumen yang menjadi prasyarat utama diterbitkannya Perizinan Berusaha bagi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup adalah...
A. Persetujuan Lingkungan
B. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
C. Rekomendasi UKL-UPL
D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
E. Izin Lingkungan
Jawaban: A
Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 22 Tahun 2021, Izin Lingkungan telah diintegrasikan menjadi Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat mutlak untuk diterbitkannya Perizinan Berusaha bagi kegiatan yang berdampak pada lingkungan.
Soal 5
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal. Berikut ini yang BUKAN merupakan objek kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah...
A. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif lingkungan hidup
B. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya atau terulangnya pencemaran
C. Pemberian sanksi pidana kurungan bagi pelaku pencemaran
D. Bentuk dan besaran ganti rugi
E. Tindakan pemulihan lingkungan
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup, karena sanksi pidana kurungan/penjara hanya dapat diputuskan oleh hakim di pengadilan, bukan melalui kesepakatan.
Soal 6
Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada pada...
A. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan
B. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
C. Pengadilan Tata Usaha Negara
D. Polisi Republik Indonesia
E. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Soal 7
Saat menjalankan tugasnya di lapangan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) memiliki kewenangan tertentu. Berikut ini yang TIDAK termasuk kewenangan PPLH berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 adalah...
A. Melakukan pemotretan atau perekaman audio visual
B. Meminta keterangan pihak-pihak terkait
C. Memasuki tempat tertentu yang diduga kuat terjadi pelanggaran
D. Mengambil sampel air, tanah, emisi, atau limbah untuk diuji
E. Menjatuhkan putusan denda pidana langsung di tempat kejadian
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 74 UU No. 32 Tahun 2009, kewenangan PPLH mencakup pemotretan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, mengambil sampel, dll. PPLH tidak berwenang menjatuhkan sanksi/denda pidana karena hal tersebut adalah wewenang pengadilan/hakim.
Soal 8
Tahapan paling awal yang harus dilakukan secara sistematis oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sebelum melaksanakan inspeksi/pengawasan langsung ke lapangan adalah...
A. Memberikan sanksi teguran tertulis
B. Melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan
C. Melakukan persiapan pengawasan termasuk mengumpulkan data sekunder dan menyusun rencana kerja
D. Menulis Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
E. Melakukan pengambilan sampel lingkungan (sampling)
Jawaban: C
Standar operasional tahapan pengawasan lingkungan hidup dimulai dari persiapan (pengumpulan data sekunder, studi meja, penyusunan rencana kerja/surat tugas), pelaksanaan (inspeksi, wawancara, sampling), hingga pelaporan (penyusunan LHP).
Soal 9
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan di Indonesia diterapkan pada perusahaan atau kegiatan usaha yang...
A. Menjalankan kegiatan usaha di kawasan hutan produksi
B. Membuang air limbah domestik ke saluran pemukiman
C. Mengalami kerugian finansial akibat kelalaian pekerja lokal
D. Menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
E. Tidak memiliki sertifikat ISO 14001
Jawaban: D
Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur asas Strict Liability (Tanggung jawab mutlak) bagi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
Soal 10
Apabila sebuah perusahaan terbukti melanggar baku mutu lingkungan dan diwajibkan untuk menghentikan sementara produksinya oleh Menteri Lingkungan Hidup demi mencegah kerusakan lebih lanjut, maka sanksi yang diterapkan ini termasuk ke dalam jenis penegakan hukum...
A. Hukum Perdata
B. Hukum Pidana
C. Sanksi Adat
D. Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah
E. Penyelesaian Sengketa Alternatif
Jawaban: D
Penghentian sementara kegiatan produksi merupakan salah satu bentuk Sanksi Administratif (khususnya Paksaan Pemerintah) yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan, sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 jo UU Cipta Kerja.
Soal 11
Bagi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Amdal maupun UKL-UPL karena dampaknya sangat kecil terhadap lingkungan, pemrakarsa wajib membuat dokumen lingkungan berupa...
A. Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
B. Analisis Risiko Lingkungan (ARL)
C. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
D. Audit Lingkungan Internal
E. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 35 UU 32/2009 dan regulasi turunannya (PP 22/2021), usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Amdal atau UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Soal 12
Seorang Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) harus memastikan bahwa setiap temuan di lapangan dilaporkan sesuai dengan fakta tanpa ada manipulasi atau tekanan dari pihak perusahaan yang diawasi. Hal ini merupakan wujud nyata dari nilai dasar...
A. Toleransi
B. Independensi
C. Kreativitas
D. Kecepatan
E. Fleksibilitas
Jawaban: B
Dalam menjalankan tugasnya, PPLH dilarang memihak dan harus bebas dari pengaruh/intervensi pihak manapun. Melaporkan fakta apa adanya merupakan cerminan dari nilai Independensi dan Objektivitas.
Soal 13
Dalam mematuhi kode etik PPLH, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengawas ketika ia ditugaskan memeriksa perusahaan yang dikelola oleh saudara kandungnya?
A. Tetap melaksanakan pemeriksaan dengan membuat surat pernyataan rahasia.
B. Meminta kompensasi tambahan agar tetap bersikap objektif.
C. Melakukan pemeriksaan secara diam-diam tanpa memberitahu saudara kandungnya.
D. Melaporkan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan dan meminta agar tugas tersebut dialihkan kepada pengawas lain.
E. Memberikan kelonggaran batas waktu bagi saudara kandungnya sebelum pengawasan dilakukan.
Jawaban: D
Kode etik ASN dan spesifik PPLH melarang keras tindakan yang memiliki potensi benturan kepentingan (conflict of interest). Tindakan paling tepat adalah mendeklarasikan potensi benturan kepentingan tersebut kepada atasan agar digantikan oleh personel yang netral.
Soal 14
Sejak diundangkannya regulasi terbaru turunan Undang-Undang Cipta Kerja, aturan komprehensif yang menjadi acuan pengawasan aspek persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha tertuang dalam...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
C. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
D. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Jawaban: A
PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan komprehensif mengenai Persetujuan Lingkungan, yang menjadi acuan operasional utama PPLH saat ini.
Soal 15
Penyelenggaraan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengintegrasikan tingkat bahaya usaha dengan instrumen perizinan secara umum diatur dalam...
A. Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021
B. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017
C. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
D. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Jawaban: C
PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan landasan yang mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan instrumen perizinan secara menyeluruh (OSS RBA).
Soal 16
Dalam melaksanakan pemantauan kualitas air pada badan air (sungai/danau), PPLH harus membandingkan hasil uji laboratorium dengan Baku Mutu Air Nasional (Ambient). Ketentuan ini kini tercantum secara terpadu di dalam...
A. Lampiran PP Nomor 22 Tahun 2021
B. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018
C. Lampiran PP Nomor 82 Tahun 2001
D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017
Jawaban: A
PP 22 Tahun 2021 telah mencabut PP 82/2001. Baku mutu air (ambient) saat ini terintegrasi dan menjadi lampiran (Lampiran VI) dalam PP 22 Tahun 2021.
Soal 17
Pengawasan ketaatan perusahaan yang menghasilkan emisi gas buang dari cerobong didasarkan pada pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Aturan baku mutu udara ambien nasional yang terbaru ditetapkan melalui...
A. Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
B. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996
C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020
E. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
Jawaban: A
PP 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara telah dicabut dan digabungkan ke dalam PP 22 Tahun 2021. Baku mutu udara ambien nasional yang baru tercantum pada Lampiran VII PP 22/2021.
Soal 18
Setiap bahan B3 yang dihasilkan, diangkut, atau digunakan wajib disertai dengan Lembar Data Keselamatan (LDK) atau Material Safety Data Sheet (MSDS). Aturan yang secara spesifik menjadi acuan hukum utama Pengelolaan B3 di Indonesia adalah...
A. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2013
B. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
C. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
D. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
E. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Jawaban: B
Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Indonesia mengacu pada PP No. 74 Tahun 2001 yang mewajibkan adanya simbol, label, dan Lembar Data Keselamatan (LDK).
Soal 19
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, penetapan suatu limbah sebagai Limbah B3 didasarkan pada karakteristik fisik dan kimianya. Berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik Limbah B3 adalah...
A. Mudah menyala (Flammable)
B. Mudah meledak (Explosive)
C. Beracun (Toxic)
D. Korosif (Corrosive)
E. Mudah terurai secara biologis (Biodegradable)
Jawaban: E
Karakteristik Limbah B3 menurut peraturan meliputi: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun. Sifat biodegradable (mudah terurai) justru umumnya bukan karakteristik limbah yang dikategorikan sebagai B3.
Soal 20
Limbah berupa fly ash dan bottom ash (FABA) yang dihasilkan dari pembakaran batubara pada fasilitas PLTU dengan teknologi boiler tertentu telah dikecualikan dari kategori limbah B3 dan dimasukkan ke dalam daftar Limbah Non-B3 Terdaftar. Perubahan klasifikasi ini ditetapkan secara hukum melalui...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
B. Keputusan Menteri ESDM Tahun 2020
C. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
E. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019
Jawaban: A
PP No. 22 Tahun 2021 memuat ketentuan baru yang mengeluarkan FABA dari PLTU berteknologi boiler tertentu dari daftar limbah B3 dan memasukkannya ke dalam Lampiran XIV sebagai Limbah Non-B3 Terdaftar.
Soal 21 Premium
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kondisi di mana masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, disebut dengan...
A. Pencemaran lingkungan hidup
B. Kerusakan lingkungan hidup
C. Degradasi lingkungan hidup
D. Perusakan lingkungan hidup
E. Dampak penting lingkungan
Soal 22 Premium
Dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pemerintah diamanatkan untuk menginternalisasi biaya lingkungan dan menggunakan instrumen moneter pencegahan pencemaran. Instrumen ini dikenal dengan nama...
A. Ekolabel dan Pajak Hijau
B. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
D. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Soal 23 Premium
Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan yang menjamin akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan ini termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada...
A. Pasal 65
B. Pasal 71
C. Pasal 88
D. Pasal 36
E. Pasal 22
Soal 24 Premium
Sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko membagi tingkat bahaya menjadi beberapa klasifikasi. Bagi kegiatan usaha yang dikategorikan memiliki risiko Menengah Tinggi, izin yang diterbitkan oleh pemerintah meliputi...
A. NIB dan Izin Komersial
B. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi
C. NIB, Izin Lingkungan, dan Izin Prinsip
D. Hanya Nomor Induk Berusaha (NIB)
E. Izin Usaha Tetap dan Amdal
Soal 25 Premium
Hukum lingkungan mengakui hak legal standing (hak gugat) organisasi lingkungan hidup. Agar gugatan tersebut dapat diterima di pengadilan, salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh organisasi tersebut adalah...
A. Memiliki minimal 1.000 anggota terdaftar
B. Mendapat rekomendasi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
C. Beroperasi setidaknya selama 10 tahun tanpa terputus
D. Tujuan berdirinya organisasi tersebut untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang tercantum secara tegas dalam anggaran dasarnya
E. Didanai secara penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Soal 26 Premium
Dalam struktur pemerintahan daerah, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas melaksanakan pengawasan lingkungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diangkat oleh...
A. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
B. Ketua Pengadilan Negeri setempat
C. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
D. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah secara sepihak
E. Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya
Soal 27 Premium
Ketika PPLH melakukan pengawasan lapangan dan mengambil sampel air buangan industri (efluen) untuk pembuktian adanya indikasi pencemaran, metode pengambilan sampel dan analisis laboratorium wajib merujuk pada...
A. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau metode ilmiah lain yang diakui dan tervalidasi
B. Kesepakatan bersama antara PPLH dan warga sekitar pabrik
C. Panduan perusahaan pembuat alat deteksi air
D. Petunjuk teknis dari asosiasi industri tekstil
E. Instruksi langsung dari pimpinan perusahaan
Soal 28 Premium
Setelah melaksanakan pengawasan di lapangan, PPLH wajib menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Fungsi utama dari dokumen LHP tersebut adalah...
A. Sebagai syarat pemotongan pajak tahunan perusahaan
B. Bukti otentik temuan fakta lapangan dan dasar perumusan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum atau pembinaan
C. Referensi bagi perusahaan untuk mengajukan pinjaman bank
D. Dokumen publisitas untuk media massa
E. Syarat untuk pencairan anggaran dinas tahunan
Soal 29 Premium
Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia menganut asas Ultimum Remedium terhadap beberapa jenis tindak pidana lingkungan hidup. Makna dari asas Ultimum Remedium adalah...
A. Penyelesaian sengketa lingkungan selalu diutamakan melalui denda adat sebelum masuk pengadilan
B. Ganti rugi perdata harus dibayarkan di muka sebelum perusahaan diizinkan beroperasi kembali
C. Perusahaan yang mencemarkan lingkungan wajib dicabut izin usahanya pada pelanggaran pertama
D. Sanksi pidana diberikan secara otomatis tanpa peringatan untuk memberikan efek jera yang maksimal
E. Sanksi pidana ditetapkan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif dianggap tidak berhasil memulihkan ketaatan
Soal 30 Premium
Dalam pelaksanaan sanksi administratif, menteri atau gubernur/bupati dapat mewajibkan perusahaan yang mencemari lingkungan parah untuk melakukan 'Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan'. Pihak yang menanggung biaya pelaksanaan audit ini adalah...
A. Dana patungan dari warga yang terdampak
B. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
C. APBD Pemerintah Daerah setempat
D. Lembaga Auditor Lingkungan Independen
E. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Soal 31 Premium
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) merupakan instrumen pencegahan pencemaran. Pihak yang secara hukum bertanggung jawab untuk menyusun Amdal dan wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung adalah...
A. Dinas Lingkungan Hidup Daerah
B. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan
C. Komisi Penilai Amdal Pusat
D. Bupati/Wali Kota di wilayah rencana usaha
E. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Soal 32 Premium
Seorang Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) saat memeriksa pabrik diiming-imingi sejumlah fasilitas liburan mewah oleh direktur pabrik agar tidak mencantumkan temuan pelanggaran pembuangan limbah B3. Penolakan PPLH terhadap tawaran tersebut merupakan penerapan nilai dasar...
A. Inovasi
B. Adaptif
C. Kesopanan
D. Integritas
E. Kolaboratif
Soal 33 Premium
Untuk menjaga profesionalisme dan standar moral para Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) se-Indonesia, dugaan pelanggaran etika serius oleh seorang PPLH akan diperiksa dan disidangkan oleh...
A. Majelis Kehormatan Kode Etik PPLH
B. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
D. Ombudsman Republik Indonesia
E. Polisi Republik Indonesia
Soal 34 Premium
Penanggung jawab usaha wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada pemerintah apabila terjadi perubahan pada kegiatan usahanya. Menurut PP 22 Tahun 2021, kondisi berikut yang TIDAK mewajibkan perubahan Persetujuan Lingkungan adalah...
A. Perubahan lokasi tempat usaha
B. Perubahan direktur operasional harian tanpa mengubah status badan hukum dan kegiatan operasional
C. Perubahan kapasitas produksi lebih dari 30%
D. Perubahan kepemilikan atau nama perusahaan
E. Terdapat perubahan desain dan/atau proses utama produksi
Soal 35 Premium
Penyederhanaan perizinan pasca UU Cipta Kerja mengintegrasikan komitmen lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha melalui sistem elektronik yang dikelola secara terpusat oleh BKPM. Sistem tersebut dikenal dengan nama...
A. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
B. Sistem Perizinan Lingkungan Terpadu (SPLT)
C. Sistem Informasi Penilaian Amdal (AMDALNET)
D. Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)
E. Online Single Submission (OSS)
Soal 36 Premium
Baku mutu air limbah yang dibuang ke badan air permukaan sering kali dibedakan pengaturannya bagi setiap sektor industri. Faktor penentu beban pencemaran maksimum yang diizinkan untuk dibuang bagi suatu pabrik tekstil umumnya mengacu pada...
A. Keuntungan tahunan pabrik tersebut
B. Jumlah karyawan yang bekerja dalam satu shift
C. Sumber bahan baku impor atau lokal
D. Jarak pabrik terhadap laut lepas
E. Kapasitas produksi dan jumlah debit air limbah maksimal yang diizinkan sesuai peraturannya
Soal 37 Premium
Untuk beberapa sektor industri berisiko tinggi dan memiliki emisi skala besar, peraturan mengharuskan perusahaan untuk memasang alat pemantauan kualitas emisi dari cerobong secara terus-menerus dan terhubung ke server KLHK. Sistem ini dikenal dengan nama...
A. SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Terus Menerus)
B. Sistem Pengendalian Debu Elektrostatik (ESP)
C. Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
D. Air Quality Monitoring System (AQMS)
E. Amdalnet System
Soal 38 Premium
Dalam pengawasan bahan B3 (bukan limbah), setiap kemasan B3 di lokasi pabrik wajib diberikan simbol dan label. Ketentuan ini diatur secara teknis pada peraturan yang secara spesifik mengatur pengelolaan B3, yaitu...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012
C. Undang-Undang Keselamatan Kerja Tahun 1970
D. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
E. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021
Soal 39 Premium
Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH, jangka waktu maksimal bagi sebuah perusahaan (penghasil) untuk menyimpan Limbah B3 jika limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari adalah...
A. 180 hari
B. 365 hari
C. 90 hari
D. Hingga kapasitas gudang penuh tanpa batas waktu
E. 30 hari
Soal 40 Premium
Meskipun suatu limbah industri dikategorikan sebagai Limbah Non-B3 Terdaftar, perusahaan tetap diwajibkan untuk mengelolanya (misalnya dengan pemanfaatan) dan melaporkan neraca limbahnya secara berkala. Pelaporan ini wajib diinput ke dalam aplikasi...
A. CEMS
B. SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup)
C. GAKKUM ONLINE
D. AMDALNET
E. OSS RBA
Soal 41 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ancaman pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dalam...
A. Pasal 99
B. Pasal 116
C. Pasal 69
D. Pasal 108
E. Pasal 100
Soal 42 Premium
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) merupakan wujud legal dari Persetujuan Lingkungan bagi kegiatan yang berdampak penting. Dokumen SKKL diterbitkan berdasarkan penilaian komprehensif terhadap dokumen...
A. Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DPLH)
B. UKL-UPL
C. Rencana Induk Pelabuhan
D. SPPL
E. Amdal (KA-Andal, Andal, RKL-RPL)
Soal 43 Premium
Dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada sengketa pencemaran yang melibatkan pengelola B3 (Pasal 88 UU 32/2009), tergugat dapat dilepaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian JIKA dapat membuktikan bahwa pencemaran tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut, KECUALI...
A. Tindakan paksaan di luar kendali dan kemampuan pihak yang bersangkutan
B. Adanya bencana alam (force majeure)
C. Tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
D. Keadaan peperangan
E. Kelalaian operator atau karyawan pabrik milik tergugat karena kelelahan bekerja
Soal 44 Premium
Dalam struktur sistem merit Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) tergolong ke dalam jabatan fungsional kategori...
A. Administrasi
B. Kepemimpinan Puncak
C. Keterampilan
D. Pengawas Tata Usaha
E. Keahlian
Soal 45 Premium
Saat PPLH sedang melakukan kegiatan pengawasan di suatu industri, pihak perusahaan menolak memberikan akses masuk kepada petugas pengawas. Tindakan hukum prosedural pertama yang harus diambil oleh PPLH adalah...
A. Membatalkan rencana pengawasan dan tidak melakukan tindakan apapun
B. Membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan yang mencantumkan kronologis dan ditandatangani oleh pengawas dan saksi
C. Mendobrak pintu gerbang industri secara paksa dengan bantuan warga sekitar
D. Mengumumkan nama perusahaan tersebut di media sosial resmi pemerintah
E. Mencabut Persetujuan Lingkungan perusahaan secara lisan hari itu juga
Soal 46 Premium
Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah paradigma sanksi lingkungan dari berfokus pada pidana badan menjadi penguatan sanksi administratif (Ultimum Remedium). Jenis sanksi administratif baru yang diatur kuat porsinya dalam UU Cipta Kerja sebagai hukuman bagi pelanggar izin adalah...
A. Teguran Lisan
B. Hukuman Mati
C. Sita Jaminan Pribadi
D. Ganti rugi melalui Class Action
E. Denda Administratif
Soal 47 Premium
Selama melakukan inspeksi, PPLH menemukan dokumen formulasi kimia rahasia milik perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan, namun sangat bernilai di pasar. PPLH dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut demi melindungi hak atas...
A. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
B. Rahasia Dagang atau Rahasia Perusahaan
C. Keamanan Nasional
D. Patriotisme
E. Hak Cipta Seni
Soal 48 Premium
Sistem pemerintah yang mengintegrasikan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan ke dalam satu pintu basis data elektronik, sehingga memudahkan PPLH memverifikasi izin perusahaan secara real-time disebut...
A. OSS (Online Single Submission)
B. BKN Online
C. SIMPEL
D. e-Procurement
E. AMDALNET
Soal 49 Premium
Pemantauan Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUA) menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian udara. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengamanatkan agar evaluasi BMUA dilakukan secara berkala minimal...
A. Hanya jika terjadi bencana kabut asap
B. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
C. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
D. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
E. Setiap 6 bulan
Soal 50 Premium
Berdasarkan PP 22 Tahun 2021, jika sebuah fasilitas kesehatan menghasilkan limbah B3 medis (seperti jarum suntik bekas) namun tidak memiliki insinerator yang memenuhi izin untuk pengolahan, maka kewajiban hukum yang harus dilakukan fasilitas tersebut adalah...
A. Menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pihak ketiga (Pengumpul/Pengolah/Pemanfaat Limbah B3) yang memiliki legalitas dan perizinan berusaha yang sah
B. Mencucinya dengan deterjen lalu membuangnya ke saluran drainase kota
C. Menyimpannya selamanya di dalam gudang tanpa batas waktu
D. Menimbunnya di dalam tanah (landfill) bersama dengan limbah kantin
E. Membakarnya secara terbuka (open burning) di lahan belakang rumah sakit
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.