SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama.
Soal 1
Jenis kontrak pada pengadaan jasa konstruksi di mana volume detail pekerjaan tidak dapat dipastikan saat kontrak ditandatangani, dan pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran bersama atas volume nyata adalah...
A. Payung (Framework)
B. Harga Satuan
C. Lumpsum
D. Persentase
E. Terima Jadi (Turnkey)
Jawaban: B
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 jo Perpres No. 16 Tahun 2018, Kontrak Harga Satuan digunakan apabila kuantitas atau volume pekerjaan masih bersifat perkiraan dan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran riil.
Soal 2
Strategi penanganan risiko dengan cara mengalihkan kerugian finansial kepada pihak ketiga, seperti membeli asuransi Construction All Risk (CAR), disebut metode...
A. Risk Avoidance
B. Risk Transfer
C. Risk Mitigation
D. Risk Elimination
E. Risk Acceptance
Jawaban: B
Risk Transfer (Pemindahan Risiko) merupakan strategi penanganan risiko manajemen konstruksi di mana dampak finansial dari risiko diserahkan kepada pihak ketiga yang berwenang seperti perusahaan asuransi.
Soal 3
Dalam analisis kebijakan publik, pendekatan yang menitikberatkan pada pembuatan kebijakan dengan melakukan modifikasi atau perubahan kecil dari kebijakan yang sudah ada (masa lalu) dikenal sebagai pendekatan...
A. Rasional Komprehensif
B. Sistem Terbuka
C. Teori Elit
D. Pilihan Publik
E. Inkrementalisme
Jawaban: E
Pendekatan Inkrementalisme yang digagas oleh Charles Lindblom menjelaskan bahwa kebijakan dibuat melalui perubahan yang sedikit demi sedikit (bertahap) dari kebijakan sebelumnya demi menjaga stabilitas.
Soal 4
Berdasarkan regulasi terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan Tender Cepat dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria berikut, yaitu...
A. Hanya ada satu penyedia yang memiliki hak paten
B. Spesifikasi dan volume pekerjaan dapat ditentukan secara rinci dan penyedia terkualifikasi dalam SIKaP
C. Pekerjaan konstruksi yang kompleks dan memerlukan teknologi tinggi
D. Pekerjaan bersifat darurat dan butuh penanganan segera
E. Harga perkiraan sendiri (HPS) maksimal senilai Rp 200 juta
Jawaban: B
Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021, Tender Cepat dilakukan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaan telah rinci serta pelaku usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
Soal 5
Metode analisis dalam pengendalian proyek yang memadukan pengukuran biaya, jadwal, dan prestasi pekerjaan fisik proyek secara terintegrasi adalah...
A. Critical Path Method (CPM)
B. Earned Value Management (EVM)
C. SWOT Analysis
D. Program Evaluation and Review Technique (PERT)
E. Logical Framework Approach
Jawaban: B
Earned Value Management (EVM) adalah teknik manajemen proyek yang secara objektif mengintegrasikan parameter biaya (Cost), jadwal (Time), dan lingkup/prestasi fisik (Scope) untuk mengukur kinerja proyek konstruksi.
Soal 6
Kegiatan konstruksi yang tidak wajib AMDAL namun memiliki dampak terhadap lingkungan, diwajibkan memiliki dokumen lingkungan berupa...
A. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
B. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
C. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
D. IMB dan SLF
E. Rencana Induk Pengembangan
Jawaban: B
Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan yang tidak berdampak penting/tidak wajib AMDAL harus memiliki UKL-UPL.
Soal 7
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi secara berurutan meliputi...
A. Studi Kelayakan, Pengadaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Serah Terima
B. Perencanaan, Lelang, Kontrak, Eksekusi, dan Pemeliharaan
C. Penganggaran, Desain, Tender, Konstruksi, dan Evaluasi
D. Ideasi, Rancangan Dasar, Pelaksanaan, Pengujian, Operasional
E. Pengkajian, Perencanaan, Perancangan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
Jawaban: E
Sesuai Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2017, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi tahap pengkajian, perencanaan, perancangan, pelaksanaan (konstruksi), dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi.
Soal 8
Dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembayaran dari Pemerintah kepada Badan Usaha atas tersedianya infrastruktur yang sesuai spesifikasi dikenal dengan istilah...
A. Availability Payment (AP)
B. Project Development Facility (PDF)
C. Lump Sum Payment
D. Viability Gap Fund (VGF)
E. User Charge
Jawaban: A
Berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015, Availability Payment (AP) adalah pembayaran berkala oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana atas ketersediaan layanan infrastruktur yang sesuai spesifikasi dalam perjanjian.
Soal 9
Pemberdayaan usaha jasa konstruksi nasional dilakukan dengan membagi segmentasi pasar. Pekerjaan konstruksi dengan risiko besar, teknologi tinggi, dan biaya besar diperuntukkan bagi...
A. Badan usaha kualifikasi menengah
B. Badan usaha mikro
C. Badan usaha kualifikasi besar
D. Badan usaha kualifikasi kecil
E. Penyedia jasa orang perseorangan
Jawaban: C
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan regulasi turunannya, segmentasi pasar untuk pekerjaan berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar dikerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Kualifikasi Besar.
Soal 10
Dalam rangka pengembangan pasar jasa konstruksi di luar negeri, skema di mana badan usaha nasional membentuk entitas baru bersama mitra lokal di negara tujuan disebut...
A. Joint Venture
B. Franchising
C. Licensing
D. Sub-contracting
E. Turnkey Operation
Jawaban: A
Joint Venture (Usaha Patungan) adalah strategi ekspansi pasar luar negeri di mana dua entitas usaha (termasuk mitra lokal) bekerja sama mendirikan badan usaha baru untuk menyelenggarakan proyek bersama.
Soal 11
Berdasarkan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021), Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU tersebut diterbitkan oleh...
A. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara langsung
B. Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
C. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terakreditasi
D. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
E. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi
Jawaban: C
Sesuai PP No. 5 Tahun 2021, SBU Jasa Konstruksi diterbitkan melalui Sistem OSS setelah melalui proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah diakreditasi dan dilisensi oleh LPJK/Kementerian PUPR.
Soal 12
Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh...
A. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek
C. Kementerian Ketenagakerjaan
D. Gubernur Provinsi setempat
E. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi
Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 jo UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, SKK Konstruksi bagi tenaga kerja diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor konstruksi yang terlisensi.
Soal 13
Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) diwajibkan bagi tenaga ahli konstruksi guna mempertahankan kompetensinya. Pemenuhan kewajiban PKB dihitung dengan satuan...
A. Rasio Sertifikasi Profesi (RSP)
B. Nilai Angka Kredit (SKPK)
C. Durasi Proyek Bulanan (DPB)
D. Standar Evaluasi Teknis (SET)
E. Jam Pelatihan Maksimal (JPM)
Jawaban: B
Dalam sistem PKB (Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan) tenaga ahli konstruksi, pemenuhan persyaratan keprofesionalan diukur dalam bentuk Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) atau nilai angka kredit per siklus perpanjangan.
Soal 14
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menduduki jabatan tertentu di bidang Jasa Konstruksi di Indonesia wajib melalui proses penyetaraan kompetensi. Proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan regional ASEAN yang dikenal sebagai...
A. General Agreement on Trade in Services (GATS)
B. ASEAN Free Trade Area (AFTA)
C. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
D. Mutual Recognition Arrangement (MRA)
E. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint
Jawaban: D
Penyetaraan dan mobilitas profesional insinyur/tenaga ahli konstruksi lintas negara anggota ASEAN diatur dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering/Architectural Services.
Soal 15
Rendahnya produktivitas dalam pekerjaan konstruksi sering disebabkan oleh kesalahan kerja yang mengharuskan pembongkaran dan perbaikan ulang. Kondisi ini secara teknis dikenal dengan istilah...
A. Constructability
B. Lead Time
C. Value Engineering
D. Overhead Cost
E. Rework
Jawaban: E
Rework (kerja ulang) adalah aktivitas mengulang suatu pekerjaan akibat cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Rework merupakan salah satu faktor utama yang menurunkan tingkat produktivitas dan menambah biaya konstruksi.
Soal 16
Pemerintah mengelola sistem informasi untuk memantau ketersediaan material dan peralatan konstruksi secara nasional melalui aplikasi yang disebut...
A. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
B. SIMPK (Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi)
C. OSS (Online Single Submission)
D. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
E. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
Jawaban: B
Kementerian PUPR mengembangkan SIMPK (Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi) atau sejenisnya guna mendata rantai pasok ketersediaan material dasar dan peralatan konstruksi nasional secara terpadu.
Soal 17
Teknologi pemodelan digital 3D yang mengintegrasikan informasi arsitektur, struktur, dan MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) untuk meminimalisasi benturan desain dalam konstruksi disebut...
A. Project Management Information System (PMIS)
B. Computer-Aided Design (CAD)
C. Enterprise Resource Planning (ERP)
D. Geographic Information System (GIS)
E. Building Information Modeling (BIM)
Jawaban: E
BIM (Building Information Modeling) adalah teknologi pemodelan berbasis 3D yang mendigitalisasi informasi seluruh siklus proyek konstruksi, dari tahap desain (clash detection), pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
Soal 18
Berdasarkan Instruksi Presiden dan regulasi pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen wajib menggunakan barang/jasa produksi dalam negeri jika total nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal...
A. 80%
B. 75%
C. 50%
D. 40%
E. 25%
Jawaban: D
Sesuai regulasi PBJ (Perpres 12/2021 dan aturan turunannya), wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang memiliki penjumlahan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan BMP paling sedikit 40%.
Soal 19
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP pelaksanaannya, fungsi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh lembaga...
A. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
B. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
C. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
D. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
E. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi)
Jawaban: B
Berdasarkan Permen PUPR No. 9 Tahun 2020 turunan dari UU No 2/2017, LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) adalah lembaga nonstruktural di bawah Menteri PUPR yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah di bidang jasa konstruksi.
Soal 20
Dokumen manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi yang wajib disusun oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa untuk memitigasi risiko kecelakaan kerja adalah...
A. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
B. Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
C. Job Safety Analysis (JSA)
D. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
E. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
Jawaban: A
Menurut Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah dokumen lengkap sistem manajemen K3 yang wajib disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
Soal 21 Premium
Dalam rangka menjamin terpenuhinya spesifikasi teknis dan kualitas pekerjaan konstruksi, dokumen perencanaan terpadu yang memuat tahapan pengendalian mutu di lapangan disebut...
A. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
B. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
C. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
D. As-Built Drawing
E. Program Mutu
Soal 22 Premium
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang berpedoman pada efisiensi energi dan kelestarian lingkungan diatur secara spesifik teknisnya dalam regulasi...
A. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021
B. Perpres Nomor 16 Tahun 2018
C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
D. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021
E. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Soal 23 Premium
Perubahan besaran nilai kontrak konstruksi karena fluktuasi harga bahan material di pasar pada kontrak tahun jamak (multiyears) dikendalikan melalui klausul kontrak berupa...
A. Pekerjaan Tambah Kurang (CCO)
B. Denda Keterlambatan
C. Kompensasi Waktu
D. Penyesuaian Harga (Eskalasi)
E. Keadaan Kahar (Force Majeure)
Soal 24 Premium
Instrumen utama dalam proses dokumentasi dan pemantauan manajemen risiko proyek yang berisi daftar identifikasi bahaya, analisis dampak, dan rencana respons risiko adalah...
A. Buku Harian Proyek
B. Work Breakdown Structure
C. Root Cause Analysis
D. Risk Breakdown Structure
E. Risk Register (Daftar Risiko)
Soal 25 Premium
Konsep partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai bentuk dari pendekatan dari bawah ke atas disebut...
A. Top-Down Planning
B. Bottom-Up Planning
C. Technocratic Planning
D. Autocratic Directing
E. Centralized Approach
Soal 26 Premium
Berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang sebelum penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima akan dikenakan sanksi...
A. Peringatan Tertulis
B. Sanksi Daftar Hitam (Blacklist) selama 1 tahun
C. Gugatan Pidana Tipikor
D. Denda Finansial Sebesar Nilai Kontrak
E. Pemutusan Kontrak secara Sepihak
Soal 27 Premium
Dalam statistik pelaporan kemajuan proyek (Kurva S), apabila persentase kemajuan aktual (Actual Progress) berada di bawah garis rencana (Planned Progress), kondisi proyek tersebut mengalami...
A. On Schedule
B. Behind Schedule
C. Underrun Budget
D. Cost Overrun
E. Ahead of Schedule
Soal 28 Premium
Salah satu upaya meminimalkan polusi debu di area proyek konstruksi padat penduduk sesuai panduan pengelolaan lingkungan hidup yang benar adalah...
A. Membuang material sisa tanah galian ke sungai terdekat
B. Penyemprotan air (water sprinkling) secara berkala dan pemasangan jaring penahan debu (safety net)
C. Mengalihkan lalu lintas tanpa izin kepolisian
D. Melakukan pembakaran sampah secara tertutup di area proyek
E. Membangun sumur bor dalam untuk pembuangan sisa coran
Soal 29 Premium
Apabila terjadi keruntuhan struktur bangunan setelah proses serah terima akhir yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pihak yang berwenang menetapkan penyebab dan besaran tanggung jawab akibat Kegagalan Bangunan adalah...
A. Pejabat Pembuat Komitmen Proyek
B. Aparat Kepolisian Resor setempat
C. Asosiasi Profesi terkait
D. Penilai Ahli (Expert Assessment)
E. Dinas PUPR Kabupaten/Kota
Soal 30 Premium
Bentuk kemitraan di mana pihak swasta menanggung risiko desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasional, kemudian mentransfer aset ke pemerintah setelah masa konsesi berakhir dikenal dengan...
A. Build-Operate-Transfer (BOT)
B. Joint Operation
C. Operation and Maintenance (O&M)
D. Engineering, Procurement, and Construction (EPC)
E. Design-Bid-Build (DBB)
Soal 31 Premium
Strategi pemberdayaan dengan mensyaratkan Badan Usaha kualifikasi besar yang memenangkan tender pemerintah agar mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada Badan Usaha kualifikasi kecil bertujuan untuk...
A. Melindungi penyedia besar dari risiko hukum
B. Menghindari pajak penghasilan
C. Mempercepat waktu tender
D. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kapasitas pengusaha lokal/kecil
E. Meningkatkan margin keuntungan perusahaan besar
Soal 32 Premium
Dalam konteks pasar jasa konstruksi internasional, aturan suatu negara yang membatasi impor mesin berat konstruksi dengan menetapkan kuota maksimum per tahun merupakan bentuk...
A. Export Subsidy
B. Free Trade Agreement
C. Tariff Barrier
D. Dumping Policy
E. Non-Tariff Barrier (Hambatan Nontarif)
Soal 33 Premium
Batas kemampuan suatu badan usaha untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dihitung berdasarkan nilai pengalaman tertinggi pada subklasifikasi yang sejenis dalam kurun waktu tertentu disebut...
A. Sistem Manajemen Mutu (SMM)
B. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)
C. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
D. Kemampuan Dasar (KD)
E. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Soal 34 Premium
Penyusunan standar kompetensi profesi untuk tenaga kerja konstruksi Indonesia, yang digunakan sebagai acuan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dituangkan dalam dokumen...
A. Standar Nasional Indonesia (SNI)
B. Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi
C. Buku Mutu Perusahaan
D. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
E. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Soal 35 Premium
Berikut ini yang BUKAN merupakan jenis kegiatan yang dapat diakui nilainya untuk pemenuhan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) tenaga ahli adalah...
A. Mengikuti pendidikan/pelatihan keahlian teknis terstruktur
B. Terlibat aktif dalam perancangan desain proyek infrastruktur
C. Menulis karya ilmiah di jurnal nasional
D. Menjadi pemateri dalam seminar konstruksi internasional
E. Melakukan kegiatan manajerial administratif rutin di luar profesi teknik
Soal 36 Premium
Untuk mendapatkan izin kerja kompetensi, Tenaga Kerja Asing (TKA) Konstruksi dengan level manajer ke atas di Indonesia wajib didampingi oleh tenaga kerja lokal dengan tujuan...
A. Memata-matai strategi kompetitor bisnis luar negeri
B. Membantu penerjemahan secara harfiah dokumen tender
C. Meringankan pajak penghasilan perusahaan
D. Alih pengetahuan dan alih teknologi (Transfer of Knowledge and Technology)
E. Menjadi pihak penjamin utang bank bagi TKA
Soal 37 Premium
Pelatihan dan sertifikasi metode kerja yang efisien dengan menghilangkan pemborosan sumber daya (waste) dalam siklus pelaksanaan dikenal dengan filosofi konstruksi...
A. Sustainable Construction
B. Agile Construction
C. Lean Construction
D. Fast-Track Construction
E. Value Engineering Construction
Soal 38 Premium
Gangguan pasokan aspal curah akibat bencana alam secara nasional akan menyebabkan risiko keterlambatan masif. Upaya strategis pemerintah untuk mengelola ketahanan ini tertuang dalam konsep manajemen...
A. Kontrak Harga Satuan Tertutup
B. Konsolidasi Pengadaan
C. Substitusi Desain Mendasar
D. Just In Time Inventory
E. Rantai Pasok (Supply Chain) Material Strategis
Soal 39 Premium
Penerapan sistem beton pracetak (precast concrete) merupakan bentuk pengembangan teknologi konstruksi yang memiliki keunggulan utama dalam hal...
A. Meningkatkan durasi desain arsitektur
B. Menambah penggunaan perancah kayu secara masif
C. Meminimalisasi biaya desain awal
D. Mengurangi kebutuhan transportasi alat berat
E. Mempercepat waktu pelaksanaan dan kontrol kualitas pabrikasi yang lebih baik
Soal 40 Premium
Sesuai ketentuan, preferensi harga diberikan kepada penawaran barang/jasa dalam negeri. Berapakah nilai maksimum preferensi harga yang dapat diberikan untuk Barang produksi dalam negeri?
A. 10%
B. 25%
C. 15%
D. 30%
E. 20%
Soal 41 Premium
Dalam pembinaan asosiasi, organisasi yang berfungsi mewadahi perusahaan-perusahaan kontraktor untuk tujuan advokasi, pembinaan kode etik usaha, dan pemberdayaan anggotanya disebut...
A. Serikat Pekerja Konstruksi Independen
B. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi / Badan Usaha
C. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD)
D. Asosiasi Profesi Keahlian (misal PII, IAI)
E. Asosiasi Tenaga Ahli Perencana
Soal 42 Premium
Jika dalam proyek konstruksi ditemukan kondisi Unsafe Act yang berpotensi fatal, pihak yang memiliki kewenangan operasional tertinggi di lapangan untuk menghentikan sementara pekerjaan adalah...
A. Pemilik Lahan di sekitar proyek
B. Direktur Utama Perusahaan di kantor pusat
C. Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat
D. Pemasok Material (Supplier)
E. Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi
Soal 43 Premium
Untuk menjamin mutu pengujian material beton di lapangan, alat uji kuat tekan (compression testing machine) harus dikalibrasi secara periodik oleh...
A. Vendor penjual alat uji tanpa sertifikat legal
B. Aparat pemerintah daerah secara administratif
C. Mekanik internal dari pihak kontraktor utama
D. Laboratorium uji atau institusi kalibrasi yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional)
E. Puskesmas atau dinas kesehatan terdekat
Soal 44 Premium
Sertifikasi yang diberikan kepada bangunan yang telah memenuhi standar lingkungan secara holistik (konservasi energi, air, udara, dan material) di Indonesia difasilitasi salah satunya oleh institusi independen...
A. GBCI (Green Building Council Indonesia)
B. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
C. BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
E. Kementerian Keuangan
Soal 45 Premium
Dalam manajemen kontrak, suatu perselisihan (dispute) terkait spesifikasi pekerjaan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia pertama-tama diselesaikan melalui mekanisme...
A. Pengadilan Tata Usaha Negara
B. Arbitrase Internasional
C. Musyawarah untuk mufakat
D. Pemutusan Kontrak sepihak oleh Pejabat berwenang
E. Gugatan Pidana Perdata
Soal 46 Premium
Peristiwa alam luar biasa seperti gempa bumi destruktif yang menghancurkan struktur proyek setengah jadi dan menghentikan seluruh aktivitas pelaksanaan dikategorikan dalam kontrak konstruksi sebagai...
A. Risiko Mutlak Asuransi
B. Kerugian Negara
C. Kelalaian Kontraktor (Default)
D. Addendum Teknis Mayor
E. Keadaan Kahar (Force Majeure)
Soal 47 Premium
Pengadaan pekerjaan konstruksi yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran disebut...
A. Tender Terbatas
B. Swakelola Tipe III
C. Swakelola Tipe I
D. Swakelola Tipe II
E. Swakelola Tipe IV
Soal 48 Premium
Tahapan penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik sebesar 100% yang diiringi dengan penyerahan hak penguasaan bangunan dari penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (sebelum masa pemeliharaan) disebut...
A. Kick-Off Meeting
B. Mutual Check (MC 100)
C. Final Hand Over (FHO)
D. Provisional Hand Over (PHO)
E. Contract Closing
Soal 49 Premium
Untuk melindungi tenaga kerja buruh harian lepas di lokasi proyek dari kerugian finansial akibat kecelakaan kerja, penyedia wajib mendaftarkan pekerja pada program...
A. Tunjangan Hari Tua (THT)
B. Jaminan Kesehatan Nasional (KIS)
C. Koperasi Simpan Pinjam Karyawan
D. Asuransi Jiwa Komersial Swasta
E. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Proyek Konstruksi (BPJS Ketenagakerjaan)
Soal 50 Premium
Prinsip Konservasi Air pada Manajemen Konstruksi Hijau dapat diimplementasikan dalam tahap desain bangunan melalui cara...
A. Menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 10%
B. Meninggikan plafon ruangan untuk sirkulasi udara alami
C. Menggunakan sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting) dan daur ulang greywater
D. Memasang panel surya pada atap gedung utama
E. Menggunakan lampu LED di seluruh koridor
Tips Lulus SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.