SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
Perencanaan Penanggulangan Bencana
Pengkajian Risiko Bencana
Kesiapsiagaan logistik dan peralatan bencana
Pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat
Fasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi
Mitigasi bencana
Pusdalops
Peringatan dini bencana
Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
Rencana operasi penanganan darurat
Pengendalian operasi/komando penanganan
Pemenuhan kebutuhan dasar
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan
Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan
Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban
Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana disebut...
A. Kesiapsiagaan
B. Pencegahan
C. Tanggap Darurat
D. Rehabilitasi
E. Mitigasi
Jawaban: E
Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Soal 2
Prinsip penanggulangan bencana yang menekankan bahwa pengambilan keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan proses yang cepat dan tepat pada saat keadaan darurat adalah prinsip...
A. Keterpaduan
B. Nonproletisi
C. Cepat dan Tepat
D. Pemberdayaan
E. Prioritas
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2007, salah satu prinsip penanggulangan bencana adalah 'cepat dan tepat', yang berarti dalam keadaan darurat, tindakan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat untuk meminimalisasi korban dan kerugian.
Soal 3
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh...
A. Gubernur
B. Bupati/Walikota
C. Kepala BNPB
D. Kepala Pelaksana BPBD
E. DPRD Kabupaten/Kota
Jawaban: B
Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Soal 4
Dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, komponen utama yang harus dianalisis pertama kali sebagai dasar penyusunan dokumen adalah...
A. Jumlah relawan di daerah tersebut
B. Ketersediaan anggaran APBD
C. Instruksi dari pemerintah pusat
D. Pengkajian risiko bencana
E. Ketersediaan logistik dan peralatan
Jawaban: D
Berdasarkan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, langkah awal dan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan RPB adalah melakukan Pengkajian Risiko Bencana (PRB) di wilayah tersebut.
Soal 5
Secara konsepsual, hubungan antara Ancaman (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity) dalam menentukan besarnya Risiko Bencana (Risk) dirumuskan sebagai...
A. R = (H / V) x C
B. R = H x (V + C)
C. R = C / (H x V)
D. R = (H x V) / C
E. R = H + V - C
Jawaban: D
Dalam teori manajemen risiko bencana dan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana, indeks risiko dirumuskan secara umum sebagai R = (H x V) / C. Artinya Risiko berbanding lurus dengan Ancaman dan Kerentanan, serta berbanding terbalik dengan Kapasitas.
Soal 6
Tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dapat diukur dari berbagai aspek. Kepadatan penduduk dan kelompok umur rentan (balita/lansia) merupakan indikator kerentanan...
A. Ekonomi
B. Lingkungan
C. Sosial
D. Fisik
E. Infrastruktur
Jawaban: C
Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, parameter kerentanan dibagi menjadi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan kelompok rentan (balita/lansia) adalah komponen kerentanan sosial.
Soal 7
Dalam standar kesiapsiagaan logistik, barang yang termasuk dalam kategori 'Buffer Stock' (stok penyangga) bertujuan untuk...
A. Menghabiskan alokasi anggaran akhir tahun
B. Digunakan sebagai bahan latihan simulasi rutin
C. Dijual kembali pasca bencana untuk pemulihan ekonomi
D. Diberikan sebagai hadiah bagi relawan
E. Menjamin ketersediaan pasokan untuk kebutuhan dasar pada awal masa tanggap darurat
Jawaban: E
Menurut regulasi dan pedoman logistik BNPB, buffer stock merupakan persediaan barang logistik dan peralatan yang disiagakan di gudang untuk menjamin kecepatan pemenuhan kebutuhan dasar korban pada awal fase tanggap darurat sebelum pasokan masif datang.
Soal 8
Salah satu bentuk pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa adalah pembentukan wadah relawan atau masyarakat tangguh bencana yang dikenal dengan program...
A. Desa Tangguh Bencana (Destana)
B. Desa Mandiri Energi
C. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
D. Program Keluarga Harapan
E. Desa Siaga Medis (DSM)
Jawaban: A
Berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera, sebagai bentuk partisipasi kesiapsiagaan masyarakat.
Soal 9
Dalam memfasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi, penentuan lokasi barak pengungsian harus memperhatikan standar minimum. Menurut Standar Sphere, jarak maksimal sumber air bersih dari tempat penampungan pengungsi idealnya tidak boleh lebih dari...
A. 500 meter
B. 5 kilometer
C. 2 kilometer
D. 1 kilometer
E. 3 kilometer
Jawaban: A
Berdasarkan Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Respons Bencana (Sphere Standards), dalam hal penyediaan air, jarak tempuh maksimum dari permukiman/pengungsian ke titik pengambilan air adalah 500 meter untuk menjamin aksesibilitas pengungsi.
Soal 10
Pembuatan terasering di kawasan perbukitan untuk mencegah tanah longsor merupakan contoh dari...
A. Mitigasi non-struktural
B. Mitigasi struktural
C. Kesiapsiagaan
D. Tanggap darurat
E. Pemulihan fisik
Jawaban: B
Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana melalui rekayasa teknis dan pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembuatan tanggul, terasering (sengkedan), dan bangunan tahan gempa (PP 21/2008).
Soal 11
Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) Penanggulangan Bencana memiliki peran penting dalam berbagai fase. Pada saat fase prabencana (kondisi normal), fungsi utama Pusdalops adalah...
A. Menetapkan status keadaan darurat bencana
B. Mendistribusikan logistik secara massal ke seluruh daerah
C. Menyediakan layanan pemantauan (monitoring) rutin dan penyebaran informasi peringatan dini
D. Melakukan rehabilitasi rumah warga yang rusak
E. Memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR)
Jawaban: C
Berdasarkan Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops PB, pada saat kondisi normal, fungsi Pusdalops adalah melaksanakan pemantauan (monitoring), pengumpulan data, analisis, dan penyebaran informasi terkait ancaman serta peringatan dini bencana.
Soal 12
Komponen yang harus dipenuhi dalam membangun sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif (people-centered EWS) meliputi hal berikut, KECUALI...
A. Pembangunan hunian sementara sebelum bencana
B. Pemantauan dan layanan peringatan
C. Pengetahuan tentang risiko
D. Diseminasi dan komunikasi
E. Kemampuan masyarakat untuk merespons
Jawaban: A
Menurut standar UNISDR dan pedoman BNPB, 4 elemen kunci Sistem Peringatan Dini yang Berpusat pada Masyarakat meliputi: 1) Pengetahuan risiko (Risk Knowledge), 2) Pemantauan & Peringatan (Monitoring & Warning Service), 3) Diseminasi & Komunikasi (Dissemination & Communication), 4) Kemampuan merespons (Response Capability). Pembangunan hunian bukan elemen peringatan dini.
Soal 13
Tim Kaji Cepat (Rapid Assessment) diterjunkan ke lokasi bencana segera setelah bencana terjadi. Tujuan UTAMA dari pengkajian secara cepat dan tepat ini adalah...
A. Menghitung nilai depresiasi aset pemerintah yang hancur secara rinci
B. Mencari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam
C. Menyusun peta tata ruang baru untuk relokasi warga
D. Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan fasilitas umum, dan pemenuhan kebutuhan dasar darurat
E. Menetapkan besaran anggaran untuk pemulihan jangka panjang (rekonstruksi)
Jawaban: D
Sesuai UU 24/2007 Pasal 49 dan PP 21/2008, pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan prasarana/sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, dan kemampuan sumber daya untuk menentukan status dan kebutuhan tanggap darurat.
Soal 14
Rencana Operasi (Renop) Penanganan Darurat Bencana disusun oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana. Renop ini biasanya disusun untuk durasi waktu...
A. 1 tahun
B. Seumur hidup
C. Setiap 6 bulan
D. Sesuai dengan masa berlaku status keadaan darurat (contoh: 7 hari atau 14 hari)
E. 5 tahun
Jawaban: D
Berdasarkan Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat, Rencana Operasi dibuat secara spesifik berpedoman pada Rencana Penanganan Darurat yang masanya disesuaikan dengan periode status keadaan darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Soal 15
Dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), unsur yang bertugas merencanakan kebutuhan logistik dan peralatan, serta mengelola fasilitas pendukung operasi adalah bagian...
A. Bidang Logistik dan Peralatan
B. Sekretariat
C. Bidang Operasi
D. Bidang Administrasi dan Keuangan
E. Bidang Perencanaan
Jawaban: A
Menurut Perka BNPB No. 10/2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, Bidang Logistik dan Peralatan memiliki fungsi menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat.
Soal 16
Dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, standar minimal air bersih yang harus disediakan per orang per hari untuk kebutuhan minum, memasak, dan kebersihan diri pada awal masa darurat (Standar Sphere) adalah...
A. 2 liter
B. 50 liter
C. 15 liter
D. 30 liter
E. 5 liter
Jawaban: C
Berdasarkan Standar Minimum Sphere, kebutuhan air dasar awal untuk bertahan hidup (minum, memasak, dan kebersihan pribadi dasar) direkomendasikan sebesar 15 liter per orang per hari.
Soal 17
Tindakan prioritas dalam upaya pemulihan dengan segera (early recovery) terhadap prasarana dan sarana vital pada saat tanggap darurat adalah...
A. Melakukan sertifikasi ulang seluruh tanah milik warga
B. Membangun ulang jembatan dengan desain baru yang lebih megah
C. Membuka kembali akses jalan yang terputus agar distribusi bantuan dapat berjalan
D. Menyusun lelang proyek pembangunan terminal baru
E. Mendesain ulang tata ruang seluruh kota
Jawaban: C
Sesuai UU 24/2007 dan PP 21/2008, pemulihan prasarana dan sarana vital (vital utilities) pada fase darurat bertujuan agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dan evakuasi/distribusi bantuan lancar. Contoh utamanya adalah pembersihan jalan dari puing/longsor atau pembuatan jembatan darurat (bailey).
Soal 18
Prinsip utama dalam distribusi logistik saat tanggap darurat yang mengharuskan pendistribusian dilakukan kepada kelompok yang paling membutuhkan tanpa diskriminasi SARA adalah prinsip...
A. Kemanusiaan dan keadilan
B. Transparansi
C. Akuntabilitas
D. Efisiensi biaya
E. Ketepatan waktu
Jawaban: A
Dalam manajemen logistik bencana, prinsip keadilan (impartiality) dan kemanusiaan menuntut pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban yang paling terdampak dan rentan secara proporsional, tanpa ada perlakuan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan.
Soal 19
Tahapan pemantauan (monitoring) distribusi logistik bencana dilakukan untuk memastikan bahwa...
A. Barang logistik dijual dengan harga standar di pasar
B. Jumlah bantuan sengaja dikurangi untuk menghemat APBN
C. Seluruh masyarakat desa mendapat bantuan meskipun tidak terdampak
D. Gudang BNPB kosong sebelum akhir tahun
E. Bantuan logistik tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas
Jawaban: E
Berdasarkan pedoman logistik bencana, pemantauan dan evaluasi operasional logistik dilakukan untuk menjamin pemenuhan prinsip 6 Tepat: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jenis/kualitas, tepat jumlah, tepat pelaporan, dan tepat nilai.
Soal 20
Program 'Build Back Better and Safer' (Membangun Kembali Lebih Baik dan Lebih Aman) merupakan filosofi utama yang diterapkan pada tahap...
A. Tanggap Darurat
B. Peringatan Dini
C. Kesiapsiagaan
D. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
E. Mitigasi
Jawaban: D
Prinsip 'Build Back Better and Safer' adalah pedoman dasar dalam fase pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), agar infrastruktur dan tatanan sosial yang dibangun kembali memiliki ketahanan lebih baik terhadap bencana di masa depan dibandingkan sebelum bencana terjadi.
Soal 21 Premium
Dokumen JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) menjadi dasar penyusunan instrumen perencanaan pemulihan yang disebut...
A. Rencana Operasi Darurat
B. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
C. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR)
D. Sistem Informasi Tata Ruang
E. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Dalam memfasilitasi pemulihan sosial ekonomi penyintas bencana, pemberian modal kerja atau bantuan tunai (cash for work) merupakan strategi pendekatan...
A. Restorasi infrastruktur transportasi
B. Relokasi lingkungan hidup
C. Pemulihan mata pencaharian (Livelihood recovery)
Level peringatan aktivitas gunung api di Indonesia terdiri dari empat tingkatan. Tingkat paling tinggi yang mengharuskan evakuasi total masyarakat di kawasan rawan bencana (KRB) adalah...
Apabila status Keadaan Darurat Bencana tingkat Provinsi telah ditetapkan, maka Gubernur berwenang mengangkat seorang Pejabat untuk mengendalikan operasi penanganan. Pejabat tersebut dinamakan...
A. Komandan Penanganan Darurat Bencana (Komandan PDB)
Untuk menjamin keterpaduan, semua relawan, LSM, dan instansi yang ingin menyalurkan bantuan di lokasi bencana harus mendaftar dan berkoordinasi melalui...
Kebutuhan dasar yang sangat mendesak diberikan untuk bayi dan balita di pos pengungsian guna mencegah penurunan status gizi pada masa darurat adalah...
A. Kopi kemasan
B. Mainan elektronik
C. Makanan instan pedas
D. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan layanan laktasi
Prasarana vital yang pertama kali harus dihidupkan (dijamin ketersediaannya) agar rumah sakit rujukan darurat bencana tetap bisa menangani pasien adalah...
A. Pasokan listrik dan ketersediaan air bersih/bahan bakar
Apa yang dimaksud dengan Status Keadaan Darurat Bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007?
A. Penghapusan seluruh utang luar negeri
B. Keadaan dimana masyarakat boleh menjarah toko logistik
C. Surat keterangan sakit bagi pekerja yang terdampak
D. Kondisi dimana semua warga diwajibkan ikut militer
E. Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
Penempatan peralatan berat pendukung operasi (seperti perahu karet, tenda roder, mesin air) di tingkat daerah idealnya berada di bawah komando dan pengelolaan operasional...
Dalam manajemen lalu lintas informasi peringatan dini tsunami di Indonesia (InaTEWS), lembaga yang berwenang menerbitkan informasi ancaman tsunami secara resmi dan membunyikan sirine perintah evakuasi tingkat nasional adalah...
A. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
B. Kementerian Dalam Negeri
C. Kementerian Kelautan dan Perikanan
D. LAPAN (sekarang BRIN)
E. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Tips Lulus SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.