SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, tugas pokok dari jabatan tersebut adalah...
A. Menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung, umum, bebas, dan rahasia
B. Melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun
C. Mengevaluasi kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik
D. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat
E. Membangun infrastruktur fisik di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
Jawaban: D
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, tugas pokok JF PSM adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan.
Soal 2
Dalam proses pembangunan desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) seringkali bertindak sebagai fasilitator. Peran utama fasilitator dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa adalah...
A. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara mandiri
B. Memberikan bantuan dana tunai secara langsung kepada masyarakat miskin
C. Mengambil keputusan akhir dalam setiap musyawarah desa
D. Mewakili kepala desa dalam forum-forum resmi di tingkat kabupaten
E. Mempermudah proses interaksi dan pembelajaran masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri
Jawaban: E
Peran fasilitator bukan sebagai pengambil keputusan atau perencana tunggal, melainkan sebagai pihak yang memfasilitasi (mempermudah) proses dialog, interaksi, dan pembelajaran sosial agar masyarakat mampu mengenali dan memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri.
Soal 3
Untuk mengidentifikasi khalayak sasaran penggerakan secara partisipatif, pendekatan yang paling tepat digunakan oleh seorang PSM adalah...
A. Top-down Planning
B. Participatory Rural Appraisal (PRA)
C. Key Performance Indicator (KPI)
D. Rapid Application Development (RAD)
E. Total Quality Management (TQM)
Jawaban: B
Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan adalah seperangkat pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri.
Soal 4
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat disebut...
A. Kelurahan
B. Daerah Tertinggal
C. Kawasan Perdesaan
D. Desa
E. Kecamatan
Jawaban: D
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Soal 5
Salah satu kelembagaan penting di desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa adalah...
A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
C. Karang Taruna
D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
E. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Soal 6
Kriteria suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal diatur secara spesifik dalam regulasi pemerintah. Salah satu regulasi yang mengatur tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 adalah...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
B. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020
C. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020
D. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020
E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Jawaban: D
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020. Penetapan ini didasarkan pada 6 kriteria utama: perekonomian, SDM, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.
Soal 7
Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang didasarkan pada hak prakarsa masyarakat dan identitas sosial budaya masyarakat desa disebut...
A. Kewenangan lokal berskala desa
B. Kewenangan delegasi
C. Kewenangan atribusi
D. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
E. Kewenangan residual
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 dan 19, kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti sistem organisasi masyarakat adat atau kelembagaan adat.
Soal 8
Kemandirian masyarakat merupakan tujuan akhir dari proses pemberdayaan. Indikator bahwa suatu masyarakat telah mencapai kemandirian sosial adalah...
A. Terpusatnya kekuasaan pada satu tokoh adat untuk mengambil semua keputusan strategis
B. Kemampuan masyarakat untuk saling berinteraksi, membangun kohesi sosial, dan menyelesaikan konflik secara musyawarah
C. Peningkatan pendapatan per kapita tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan
D. Masyarakat mampu memproduksi seluruh kebutuhan pangannya sendiri tanpa berdagang dengan desa lain
E. Ketergantungan penuh pada bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat
Jawaban: B
Kemandirian sosial ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk mengelola interaksi sosialnya, membangun kohesi/kerekatan sosial, serta memiliki kelembagaan lokal yang efektif untuk menyelesaikan masalah dan konflik secara musyawarah tanpa harus bergantung pada intervensi luar.
Soal 9
Dalam membangun jejaring kemitraan untuk inovasi desa, konsep kolaborasi yang melibatkan unsur Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media dikenal dengan istilah...
A. Triple Helix
B. Pentahelix
C. Public Private Partnership
D. Quadruple Helix
E. Corporate Social Responsibility
Jawaban: B
Konsep Pentahelix merupakan perluasan dari Triple Helix, yang melibatkan lima unsur penting (ABCGM) dalam kolaborasi pembangunan dan inovasi: Akademisi (Academics), Pelaku Usaha (Business), Komunitas (Community), Pemerintah (Government), dan Media (Media).
Soal 10
Proses pemberdayaan masyarakat umumnya melalui tiga tahapan utama menurut teori Edi Suharto (2005), yaitu...
A. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi
B. Input, Proses, Output
C. Persiapan, Intervensi, Terminasi
D. Sosialisasi, Mobilisasi, Demobilisasi
E. Penyadaran (Awareness), Pengkapasitasan (Capacity Building), dan Pendayaan (Empowerment)
Jawaban: E
Dalam konsep pemberdayaan masyarakat (Edi Suharto), tahapan utamanya meliputi Penyadaran (membangkitkan kesadaran kritis), Pengkapasitasan (meningkatkan kemampuan/keterampilan), dan Pendayaan/Pemberian daya (memberikan akses, peluang, dan otoritas).
Soal 11
Menurut Emile Durkheim, masyarakat perdesaan pada umumnya diikat oleh bentuk solidaritas yang didasarkan pada kesamaan kepercayaan, kebiasaan, dan sifat homogen. Solidaritas ini disebut...
A. Kekerabatan
B. Solidaritas Mekanik
C. Solidaritas Organik
D. Paguyuban
E. Patembayan
Jawaban: B
Emile Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua: mekanik dan organik. Solidaritas mekanik khas pada masyarakat tradisional/perdesaan yang homogen, dengan pembagian kerja yang rendah dan diikat oleh kesadaran kolektif.
Soal 12
Ketika teknologi baru seperti mesin panen modern masuk ke desa, cara bertani masyarakat berubah drastis, namun nilai-nilai dan kelembagaan sosial masyarakat belum siap mengikutinya. Kondisi ketertinggalan budaya non-material terhadap budaya material ini dalam sosiologi disebut...
A. Cultural Assimilation
B. Cultural Lag
C. Cultural Shock
D. Cultural Relativism
E. Cultural Diffusion
Jawaban: B
Cultural lag (ketertinggalan budaya) adalah teori dari William F. Ogburn yang menggambarkan situasi di mana kebudayaan material (teknologi) berubah lebih cepat dibandingkan kebudayaan non-material (nilai, norma, kelembagaan), sehingga menimbulkan ketidakseimbangan.
Soal 13
Dalam komunikasi difusi inovasi di desa, terdapat tokoh masyarakat yang ucapannya selalu didengar dan menjadi panutan warga dalam mengadopsi hal-hal baru. Tokoh ini dikenal dengan istilah...
A. Early Adopters
B. Innovators
C. Opinion Leader
D. Laggards
E. Change Agent
Jawaban: C
Dalam teori difusi inovasi (Everett Rogers), Opinion Leader (pemuka pendapat) adalah individu yang memiliki pengaruh sosial yang besar di komunitasnya dan pendapatnya sering dijadikan rujukan oleh warga lain untuk mengadopsi suatu inovasi.
Soal 14
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perpindahan penduduk yang dilaksanakan atas prakarsa dan biaya sendiri, namun dengan bimbingan dan fasilitas dari pemerintah disebut transmigrasi...
A. Spontan
B. Swakarsa Mandiri
C. Swakarsa Berbantuan
D. Umum
E. Lokal
Jawaban: B
Menurut UU No. 29 Tahun 2009, Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas prakarsa dan biaya sendiri oleh transmigran dengan bimbingan dan fasilitasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Soal 15
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bertujuan untuk menetapkan RKPDes. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) disusun untuk jangka waktu...
A. 3 Tahun
B. 6 Tahun
C. 5 Tahun
D. 1 Tahun
E. 8 Tahun
Jawaban: D
Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan UU Desa, RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Soal 16
Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini diakui secara kuat sebagai badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu...
A. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015
B. PP Nomor 11 Tahun 2021
C. PP Nomor 43 Tahun 2014
D. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020
E. PP Nomor 47 Tahun 2015
Jawaban: B
Penguatan BUMDes sebagai Badan Hukum diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.
Soal 17
Dalam memberdayakan masyarakat daerah tertinggal, PSM menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). Prinsip utama dari pendekatan ini adalah...
A. Mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan masyarakat untuk diajukan proposal bantuan
B. Menghapus budaya tradisional yang dianggap menghambat kemajuan
C. Mentransfer seluruh teknologi modern tanpa melihat kearifan lokal
D. Membangun masyarakat berdasarkan potensi, kekuatan, dan aset yang sudah mereka miliki
E. Memfokuskan intervensi pada pembangunan infrastruktur skala besar
Jawaban: D
Asset Based Community Development (ABCD) adalah pendekatan pemberdayaan yang berfokus pada penemuan, pemetaan, dan mobilisasi aset, potensi, serta kekuatan yang telah dimiliki oleh komunitas (bottom-up), bukan berfokus pada masalah atau kelemahan (needs-based).
Soal 18
Agar program pengembangan kawasan perdesaan dapat diterima dan berjalan efektif, identifikasi sasaran perlu mempertimbangkan kelompok rentan. Yang termasuk dalam kategori kelompok rentan di perdesaan adalah...
A. Perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia
B. Pengurus BUMDes dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
C. Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa
D. Tengkulak dan pemilik modal besar
E. Tokoh agama dan pemuka adat
Jawaban: A
Kelompok rentan (vulnerable groups) adalah kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pembangunan, rentan terhadap diskriminasi, dan guncangan ekonomi. Di desa, ini mencakup perempuan kepala keluarga (PEKKA), lansia, penyandang disabilitas, dan fakir miskin.
Soal 19
Terdapat jenis interaksi sosial di perdesaan yang bersifat asosiatif dan menjadi ciri khas gotong royong warga desa saat ada tetangga yang membangun rumah atau panen padi. Istilah sosiologis untuk hal ini adalah...
A. Akomodasi
B. Konflik
C. Asimilasi
D. Kompetisi
E. Kooperasi (Kerja Sama)
Jawaban: E
Interaksi sosial asosiatif yang bersifat kerja sama (kooperasi) merupakan bentuk gotong royong. Kerja sama ini terwujud dalam bentuk saling bantu (mutual aid) di masyarakat perdesaan.
Soal 20
Dalam melaksanakan fungsi evaluasi program transmigrasi, PSM perlu menilai tingkat kemandirian ekonomi kawasan transmigrasi (KTM). Salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah...
A. Tingginya angka pengangguran terbuka di kawasan transmigrasi
B. Penurunan jumlah penduduk transmigran karena kembali ke daerah asal
C. Terbentuknya kota-kota satelit baru yang bergantung pada subsidi pemerintah pusat
D. Meningkatnya ketergantungan pangan dari luar kawasan
E. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komoditas unggulan lokal
Jawaban: E
Keberhasilan pembangunan Kawasan Transmigrasi, khususnya Kota Terpadu Mandiri (KTM), diukur dari kemampuannya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dengan mengoptimalkan komoditas unggulan kawasan tersebut dan mampu menggerakkan ekonomi sekitarnya.
Soal 21 Premium
Sesuai Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018, Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada...
A. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, atau Pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas
B. Kepala Desa di tempat ia bertugas
C. Camat di wilayah tugasnya
D. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara langsung
E. Gubernur Provinsi setempat
Soal 22 Premium
Strategi pemberdayaan masyarakat oleh PSM meliputi 'enabling, empowering, dan protecting'. Makna dari protecting dalam hal ini adalah...
A. Mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap masyarakat yang lemah
B. Menyediakan perlindungan asuransi kesehatan jiwa secara gratis
C. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
D. Membangun pagar fisik di perbatasan desa untuk mencegah kejahatan
E. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
Soal 23 Premium
Salah satu agenda prioritas penggunaan Dana Desa adalah percepatan pencapaian SDGs Desa. Apa yang dimaksud dengan SDGs Desa?
A. Strategi Daerah Guna Swasembada Desa
B. Sustainable Development Goals Desa
C. Standar Dasar Gerakan Swadaya Desa
D. Sentralisasi Dana untuk Gerakan Sosial Desa
E. Sistem Data Global Desa
Soal 24 Premium
Sebuah proses komunikasi antara PSM dengan kelompok tani dimana informasi tidak hanya mengalir satu arah, namun memicu dialog yang setara sehingga kelompok tani merasa dihargai. Model komunikasi ini disebut...
A. Komunikasi Massa
B. Komunikasi Partisipatif (Sirkular/Konvergen)
C. Komunikasi Pemasaran
D. Komunikasi Instruksional
E. Komunikasi Linier
Soal 25 Premium
Dalam hal pembentukan BUMDes, kewenangan untuk mendirikan dan menetapkan Anggaran Dasar BUMDes berada pada...
A. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
B. Bupati/Wali Kota
C. Direktur BUMDes yang terpilih
D. Kepala Desa secara sepihak
E. Forum Musyawarah Desa (Musdes)
Soal 26 Premium
Untuk mengetahui tingkat perkembangan desa (Desa Swadaya, Swakarya, atau Swasembada), pemerintah saat ini menggunakan instrumen pengukur status kemandirian desa yang disebut...
A. Indeks Persepsi Korupsi
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
C. Indeks Kebahagiaan Masyarakat
D. Gini Ratio
E. Indeks Desa Membangun (IDM)
Soal 27 Premium
Sebuah inovasi teknologi tepat guna (TTG) berupa alat penjernih air diperkenalkan di daerah tertinggal. Tahapan ketika masyarakat mulai mencari informasi lebih lanjut tentang alat tersebut disebut tahap...
A. Awareness (Kesadaran)
B. Adoption (Adopsi)
C. Interest (Minat)
D. Trial (Mencoba)
E. Evaluation (Evaluasi)
Soal 28 Premium
Peran PSM dalam mendorong lahirnya Desa Wisata adalah dengan menggerakkan kelompok kelembagaan masyarakat di tingkat desa yang fokus pada sadar wisata, yang biasa disebut...
A. Karang Taruna Wisata
B. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
C. Kelompok Sadar Keamanan (Pokdarkam)
D. Kader Pembangunan Desa
E. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Soal 29 Premium
Ferdinand Tonnies membagi kelompok sosial menjadi Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kawasan perdesaan identik dengan Gemeinschaft of place yang memiliki karakteristik...
A. Interaksi yang bersifat sementara dan berorientasi ekonomi semata
B. Solidaritas berdasarkan ikatan profesi atau keahlian
C. Hubungan antar anggotanya bersifat kontraktual dan formal
D. Didominasi oleh pembagian kerja yang sangat spesialis
E. Ikatan yang didasarkan pada kedekatan tempat tinggal dan gotong royong
Soal 30 Premium
Kemitraan antara desa dengan pihak ketiga (swasta) dalam mengelola potensi desa harus didasarkan pada prinsip yang saling menguntungkan. Asas kemitraan ini sesuai dengan Undang-Undang Desa disebut...
A. Monopoli lokal
B. Subordinasi
C. Kesetaraan dan saling menguntungkan (Simbiosis Mutualisme)
D. Filantropi murni
E. Eksploitasi
Soal 31 Premium
Tiga hierarki satuan kawasan perencanaan transmigrasi menurut peraturan perundangan terdiri dari di bawah ini, kecuali...
A. Kawasan Perkotaan Baru (KPB)
B. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)
C. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)
D. Satuan Permukiman (SP)
E. Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)
Soal 32 Premium
Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum utama mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum pasca berlakunya UU Cipta Kerja adalah...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
C. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015
D. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
E. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Soal 33 Premium
Faktor pendorong perubahan sosial di masyarakat desa yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (faktor internal) adalah...
A. Bencana alam banjir bandang
B. Kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat
C. Masuknya budaya pop dari televisi asing
D. Penemuan baru (inovasi) yang dilakukan oleh pemuda desa
E. Peperangan dengan negara tetangga
Soal 34 Premium
Tugas PSM bukan hanya merencanakan, tetapi juga melakukan pemetaan sosial (social mapping). Tujuan utama dari pemetaan sosial sebelum melaksanakan program pemberdayaan adalah...
A. Mendata warga untuk keperluan penagihan pajak daerah
B. Memilih kontraktor yang tepat untuk proyek pembangunan jalan
C. Mengetahui secara pasti calon pemilih pada pemilu mendatang
D. Mendapatkan profil komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya, potensi, dan masalah masyarakat setempat
E. Memetakan batas wilayah desa secara kartografis murni untuk BPN
Soal 35 Premium
Dalam memfasilitasi komunikasi kelompok masyarakat desa, PSM dapat menggunakan teknik FGD. FGD singkatan dari...
A. Focused Generation Dialogue
B. Functional Group Decision
C. Focus Group Discussion
D. Forum for Group Development
E. Fasilitasi Gerakan Desa
Soal 36 Premium
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dua kewenangan besar bagi desa. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang telah ada sejak lama dan diakui negara disebut...
A. Tugas Pembantuan
B. Hak Asal Usul
C. Kewenangan lokal berskala desa
D. Kewenangan Dekonsentrasi
E. Kewenangan Desentralisasi
Soal 37 Premium
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Desa. Berikut ini yang merupakan contoh dari Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah...
A. Koperasi Unit Desa (KUD) dan Bank Desa
B. Karang Taruna dan Posyandu
C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan BUMDes
D. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
E. Pemerintah Kecamatan
Soal 38 Premium
Kolaborasi antara Desa dengan pihak Universitas dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk membangun potensi desa merupakan bentuk jejaring kemitraan dengan unsur...
A. Business
B. Government
C. Media
D. Academics
E. Philanthropy
Soal 39 Premium
Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat didasarkan pada...
A. Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh
B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja
C. Jumlah desa yang berhasil dimekarkan
D. Lama masa kerja tanpa melihat output kegiatan
E. Rekomendasi dari Kepala Desa semata
Soal 40 Premium
Tahapan paling awal dari siklus Pembangunan Desa yang melibatkan pengumpulan gagasan dari masyarakat tingkat dusun adalah...
A. Evaluasi akhir tahun anggaran
B. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
C. Penggalian gagasan masyarakat (Musyawarah Dusun / Musdus)
D. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
E. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes
Soal 41 Premium
Konsep pemberdayaan masyarakat menuntut agar perencana pembangunan tidak menganggap masyarakat perdesaan sebagai objek pasif, melainkan sebagai...
A. Penerima sumbangan amal semata
B. Kelompok marginal yang harus dijauhkan dari kemajuan teknologi
C. Beban negara yang harus ditanggung sepenuhnya oleh APBN
D. Alat politik untuk memenangkan pemilu daerah
E. Subjek aktif yang memiliki inisiatif dan kemampuan membangun dirinya
Soal 42 Premium
Undang-Undang mengenai Ketransmigrasian yang hingga saat ini masih berlaku sebagai dasar penyelenggaraan transmigrasi dengan berbagai perubahannya adalah...
A. UU Nomor 15 Tahun 1997 jo. UU Nomor 29 Tahun 2009
B. UU Nomor 23 Tahun 2014
C. UU Nomor 6 Tahun 2014
D. UU Nomor 32 Tahun 2004
E. UU Nomor 5 Tahun 1960
Soal 43 Premium
Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya diatur melalui...
A. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
B. Instruksi Menteri Dalam Negeri
C. Surat Keputusan Kepala Desa
D. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa
E. Peraturan Daerah Kabupaten
Soal 44 Premium
Kemampuan masyarakat desa untuk mandiri tidak lepas dari pembangunan sosial. Modal sosial (social capital) yang paling esensial dalam pembangunan desa adalah...
A. Pendidikan formal minimal S1 bagi seluruh warga desa
B. Uang tunai yang disimpan di BUMDes
C. Kepercayaan (trust), jaringan (networks), dan norma yang memfasilitasi kerja sama
D. Mesin-mesin pertanian modern
E. Kepemilikan lahan secara komunal oleh negara
Soal 45 Premium
Keberhasilan kemitraan desa sangat bergantung pada prinsip keadilan. Jika sebuah desa menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan air bersih, maka dokumen yang sah untuk mengikat kerja sama tersebut secara hukum adalah...
A. Notulen Rapat BPD
B. Proposal Pengajuan Dana
C. Surat Edaran Bupati
D. Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
E. Peraturan Kepala Desa
Soal 46 Premium
Peningkatan kapasitas (capacity building) merupakan elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan riil yang dilakukan PSM dalam ranah ini adalah...
A. Membangun jembatan dengan dana pribadi
B. Menyita aset desa yang bermasalah
C. Mengatur jadwal panen petani secara sepihak
D. Melatih keterampilan manajemen keuangan bagi pengurus BUMDes
E. Membagikan sembako setiap menjelang pemilu
Soal 47 Premium
Daerah yang sebagian besar masyarakatnya sangat terikat pada sistem adat, seringkali menghadapi tantangan dalam implementasi program pemerintah modern. Langkah pertama PSM untuk mengatasi kendala budaya (cultural barrier) ini adalah...
A. Memaksa masyarakat menerima program dengan ancaman sanksi
B. Membuat regulasi yang menghapuskan hukum adat secara langsung
C. Meninggalkan daerah tersebut karena dianggap menolak kemajuan
D. Melakukan pendekatan dan advokasi kepada tokoh adat atau tetua kampung (Opinion Leader)
E. Membawa aparat keamanan untuk menjaga pelaksanaan program
Soal 48 Premium
Salah satu bentuk kelembagaan ekonomi tingkat pedesaan yang lahir dari inisiatif program pemerintah di masa lalu dan fokus pada penyediaan sarana produksi pertanian adalah...
A. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
B. Bursa Efek Indonesia
C. Lumbung Desa
D. Pasar Swalayan
E. Koperasi Unit Desa (KUD)
Soal 49 Premium
Dalam sosiologi, kemiskinan struktural sering menjadi akar masalah di daerah tertinggal. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural?
A. Kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan individu masyarakat itu sendiri
B. Kemiskinan karena takdir yang tidak bisa diubah
C. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat perkotaan akibat PHK massal
D. Kemiskinan yang diakibatkan oleh bencana alam yang datang tiba-tiba
E. Kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial, ekonomi, atau kebijakan yang tidak adil sehingga menghambat kelompok tertentu mengakses sumber daya
Soal 50 Premium
Kerja sama antar-desa (BKAD) diatur dalam UU Desa sebagai upaya mempercepat pembangunan kawasan perdesaan. Tujuan utama dari pembentukan Badan Kerja Sama Antar-Desa adalah...
A. Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan penyelesaian masalah yang melintasi batas satu desa secara efisien
B. Membentuk otonomi daerah baru tingkat II (Kabupaten)
C. Menggabungkan dua desa secara administratif menjadi satu
D. Menyaingi kewenangan pemerintah kecamatan
E. Memperoleh dana hibah dari negara asing secara langsung
Tips Lulus SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.