SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil.
Soal 1
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, termasuk Kementerian Perhubungan, diatur secara mendasar dalam regulasi tingkat undang-undang. Undang-undang yang menjadi landasan utama hal tersebut adalah...
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Jawaban: E
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diatur secara rinci mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, yang juga menjadi landasan hukum eksistensi Kementerian Perhubungan.
Soal 2
Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan saat ini adalah...
A. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2015
C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022
E. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2009
Jawaban: D
Sesuai dengan regulasi terbaru, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022.
Soal 3
Direktorat Keamanan Penerbangan, yang menaungi para Inspektur dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan, secara struktural berada di bawah...
A. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
B. Badan Kebijakan Transportasi
C. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
D. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
E. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Keamanan Penerbangan merupakan unit kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Soal 4
Siapakah pejabat Eselon I di Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan?
A. Kepala Badan Pengelola Transportasi
B. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
C. Menteri Perhubungan
D. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
E. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
Jawaban: D
Menurut PM 17 Tahun 2022 tentang SOTK Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.
Soal 5
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kedudukan Kementerian Perhubungan dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah...
A. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
B. Berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung
C. Lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada DPR
D. Berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara penuh
E. Badan otonom yang menetapkan kebijakannya sendiri tanpa intervensi Presiden
Jawaban: A
Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008, Kementerian Negara berkedudukan di Ibu Kota Negara dan menteri berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.
Soal 6
Fungsi utama Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diatur dalam Perpres tentang SOTK kementerian. Berikut yang merupakan fungsi pokok tersebut adalah...
A. Pengadilan tindak pidana transportasi
B. Penjualan tiket sarana transportasi darat, laut, dan udara
C. Pemungutan pajak penghasilan dari maskapai penerbangan
D. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan
E. Pembuatan dan pengesahan undang-undang perhubungan
Jawaban: D
Berdasarkan Perpres tentang Kementerian Perhubungan dan PM 17/2022, fungsinya mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan, bukan legislasi, yudikasi, atau pungutan pajak penghasilan.
Soal 7
Salah satu tugas pokok Direktorat Keamanan Penerbangan di bawah Ditjen Perhubungan Udara adalah...
A. Mengatur jadwal penerbangan seluruh maskapai domestik
B. Membangun landasan pacu baru di bandar udara terpencil
C. Menetapkan tarif batas atas dan bawah tiket pesawat udara
D. Menginvestigasi penyebab kecelakaan pesawat udara (aircraft accident)
E. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan penerbangan
Jawaban: E
Menurut PM 17 Tahun 2022 tentang SOTK Kemenhub, Direktorat Keamanan Penerbangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan penerbangan.
Soal 8
Jabatan fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan jabatan pelaksana teknis yang secara fungsional berada di lingkungan...
A. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
B. Direktorat Bandar Udara
C. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
D. Direktorat Angkutan Udara
E. Direktorat Navigasi Penerbangan
Jawaban: A
Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asistennya merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, secara khusus pada Direktorat Keamanan Penerbangan atau Otoritas Bandar Udara.
Soal 9
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan di bandar udara adalah...
A. Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU)
B. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
C. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
D. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
E. PT Angkasa Pura Indonesia
Jawaban: A
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, KOBU adalah UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan operasional bandara.
Soal 10
Organisasi penerbangan sipil internasional yang dibentuk di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menetapkan standar dan praktik yang direkomendasikan untuk keselamatan, keamanan, dan keteraturan penerbangan sipil internasional adalah...
A. EUROCONTROL
B. ICAO
C. IATA
D. EASA
E. FAA
Jawaban: B
ICAO (International Civil Aviation Organization) adalah badan khusus PBB yang dibentuk berdasarkan Konvensi Chicago 1944 untuk mengatur penerbangan sipil internasional secara global.
Soal 11
Markas besar (Headquarters) dari International Civil Aviation Organization (ICAO) berkedudukan di kota...
A. London, Inggris
B. Montreal, Kanada
C. Paris, Prancis
D. Jenewa, Swiss
E. New York, Amerika Serikat
Jawaban: B
Markas besar ICAO secara resmi berkedudukan di Quartier International de Montreal, kota Montreal, Provinsi Quebec, Kanada.
Soal 12
Otoritas penerbangan sipil yang berwenang mengatur keselamatan penerbangan dan regulasi di wilayah Uni Eropa adalah...
A. IATA (International Air Transport Association)
B. EASA (European Union Aviation Safety Agency)
C. CASA (Civil Aviation Safety Authority)
D. FAA (Federal Aviation Administration)
E. CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore)
Jawaban: B
EASA (European Union Aviation Safety Agency) adalah otoritas pengatur dan eksekutif di bidang keselamatan penerbangan sipil yang bertindak atas nama negara-negara anggota Uni Eropa.
Soal 13
Federal Aviation Administration (FAA) merupakan badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur semua aspek penerbangan sipil. FAA merupakan otoritas dari negara...
A. Selandia Baru
B. Australia
C. Inggris
D. Kanada
E. Amerika Serikat
Jawaban: E
FAA (Federal Aviation Administration) adalah badan yang beroperasi di bawah Departemen Transportasi Amerika Serikat (United States Department of Transportation).
Soal 14
Hukum penerbangan sipil internasional modern didasarkan pada sebuah konvensi internasional yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 1944. Konvensi ini dikenal dengan nama...
A. Konvensi The Hague
B. Konvensi Chicago
C. Konvensi Tokyo
D. Konvensi Beijing
E. Konvensi Warsawa
Jawaban: B
Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional, yang juga dikenal sebagai Konvensi Chicago (Chicago Convention), ditandatangani pada 7 Desember 1944 dan menjadi dasar hukum pembentukan ICAO serta regulasi penerbangan sipil internasional.
Soal 15
Dalam hukum penerbangan sipil internasional, konvensi yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan di dalam pesawat udara (Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft) adalah...
A. Konvensi Roma 1952
B. Konvensi Cape Town 2001
C. Konvensi Montreal 1999
D. Konvensi Chicago 1944
E. Konvensi Tokyo 1963
Jawaban: E
Konvensi Tokyo 1963 (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft) mengatur yurisdiksi dan kewenangan komandan (Pilot in Command) terkait tindak pidana yang terjadi di dalam pesawat udara yang sedang terbang.
Soal 16
Pemberantasan penangkapan pesawat udara secara tidak sah (pembajakan pesawat udara/unlawful seizure) diatur dalam konvensi internasional yang disebut...
A. Konvensi The Hague 1970
B. Konvensi Paris 1919
C. Konvensi Havana
D. Konvensi Jenewa
E. Konvensi Wina
Jawaban: A
Konvensi The Hague 1970 (Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft) dibentuk khusus untuk merespons meningkatnya kasus pembajakan pesawat udara (hijacking).
Soal 17
ICAO memiliki 19 Annexes yang menjabarkan Standar dan Praktik yang Direkomendasikan (SARPs). Annex yang secara khusus mengatur tentang Keamanan Penerbangan (Security) adalah...
A. Annex 14
B. Annex 1
C. Annex 9
D. Annex 16
E. Annex 17
Jawaban: E
Annex 17 pada Konvensi Chicago berjudul 'Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference'. Ini adalah pedoman utama keamanan penerbangan internasional.
Soal 18
Untuk melindungi pesawat udara dari ancaman yang ditimbulkan oleh pengangkutan barang-barang yang mudah meledak atau beracun, ICAO menetapkan pedoman internasional yang tercantum dalam...
A. Annex 8
B. Annex 2
C. Annex 18
D. Annex 11
E. Annex 12
Jawaban: C
Annex 18 Konvensi Chicago berjudul 'The Safe Transport of Dangerous Goods by Air'. Ini mengatur standar internasional pengangkutan barang berbahaya melalui udara.
Soal 19
Dalam penerapan teknis Annex 17, ICAO menerbitkan panduan komprehensif bagi negara-negara anggota dalam bentuk manual yang berisi prosedur keamanan penerbangan. Dokumen ICAO tersebut adalah...
A. ICAO Doc 9365
B. ICAO Doc 9137
C. ICAO Doc 8973
D. ICAO Doc 8168 (PANS-OPS)
E. ICAO Doc 4444 (PANS-ATM)
Jawaban: C
ICAO Document 8973 adalah Aviation Security Manual. Manual ini bersifat rahasia (restricted) bagi negara anggota dan memberikan panduan implementasi detail untuk ketentuan yang ada dalam Annex 17.
Soal 20
Berdasarkan standar ICAO, pengaturan mengenai kemudahan lalu lintas udara yang melibatkan proses keimigrasian, bea cukai, dan karantina tanpa mengorbankan aspek keamanan diatur dalam...
A. Annex 19
B. Annex 9
C. Annex 15
D. Annex 7
E. Annex 13
Jawaban: B
Annex 9 Konvensi Chicago membahas tentang Facilitation (Fasilitasi), yang mengatur penyederhanaan formalitas izin pesawat udara, penumpang, kru, dan kargo (termasuk CIQ: Custom, Immigration, Quarantine).
Soal 21 Premium
Regulasi tertinggi tingkat nasional yang saat ini menjadi landasan hukum penyelenggaraan dan pengelolaan penerbangan di Indonesia adalah...
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992
E. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992
Soal 22 Premium
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, definisi Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas...
A. Pengaturan tarif penumpang, perizinan maskapai, serta pembagian rute udara nasional dan internasional
B. Aktivitas penerbangan militer dan sipil yang diawasi oleh Otoritas Bandar Udara setempat
C. Kegiatan menerbangkan pesawat udara komersial dari satu titik ke titik lain dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi
D. Semua kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pemanduan lalu lintas udara di seluruh wilayah kedaulatan negara
E. Pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
Soal 23 Premium
Untuk menjamin keamanan penerbangan dari tindakan melawan hukum, pemerintah Indonesia menyusun Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN). Aturan ini dituangkan dalam bentuk...
A. Peraturan Presiden
B. Instruksi Presiden
C. Peraturan Menteri Perhubungan
D. Undang-Undang tersendiri
E. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Soal 24 Premium
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009, seseorang yang melakukan tindakan campur tangan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan, dapat diancam dengan sanksi berupa...
A. Hukuman denda administratif oleh maskapai
B. Pendeportasian otomatis
C. Sanksi pidana penjara dan/atau denda
D. Larangan menggunakan transportasi udara selama 5 tahun
E. Pencabutan paspor seumur hidup
Soal 25 Premium
Dalam sistem operasi penerbangan sipil nasional, ruang udara di mana layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan disediakan, dikenal dengan istilah...
A. Control Zone (CTR)
B. Air Defense Identification Zone (ADIZ)
C. Prohibited Area
D. Flight Information Region (FIR)
E. Terminal Control Area (TCA)
Soal 26 Premium
Operasi penerbangan sipil yang rutenya berada sepenuhnya di dalam wilayah udara Republik Indonesia dan tidak melibatkan persinggahan di negara lain diklasifikasikan sebagai...
A. Penerbangan Charter
B. Penerbangan Internasional
C. Penerbangan Domestik
D. Penerbangan Ekstra (Extra Flight)
E. Penerbangan Perintis
Soal 27 Premium
Penyelenggara layanan navigasi penerbangan satu pintu di Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara dan mengelola sistem navigasi di wilayah udara Indonesia adalah...
A. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
B. LPPNPI (AirNav Indonesia)
C. PT Dirgantara Indonesia
D. PT Angkasa Pura I
E. PT Angkasa Pura II
Soal 28 Premium
Dalam regulasi teknis pengoperasian penerbangan di Indonesia, sering digunakan akronim CASR. Kepanjangan dari CASR adalah...
A. Civil Aerospace Security Regulations
B. Commercial Air Services Regulations
C. Civil Aviation Standard and Regulations
D. Civil Aeronautics Safety Rules
E. Civil Aviation Safety Regulations
Soal 29 Premium
Tujuan utama dari Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) berdasarkan regulasi teknis di Indonesia adalah...
A. Melindungi satwa liar di sekitar landasan pacu dari kebisingan
B. Menyediakan layanan makanan gratis di dalam pesawat
C. Menjamin kelancaran jadwal penerbangan dari keterlambatan cuaca
D. Melindungi operasi penerbangan sipil dari tindakan campur tangan melawan hukum (Acts of Unlawful Interference)
E. Mengurangi biaya operasional maskapai komersial
Soal 30 Premium
Berikut ini yang termasuk dalam kategori 'Tindakan Campur Tangan Melawan Hukum' (Acts of Unlawful Interference) menurut peraturan keamanan penerbangan, KECUALI...
A. Penyusupan ke dalam pesawat udara, bandar udara, atau instalasi aeronautika
B. Penyanderaan di dalam pesawat udara
C. Pemberian informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara
D. Pembajakan pesawat udara (hijacking)
E. Pembatalan penerbangan karena kendala teknis mesin
Soal 31 Premium
Daerah di bandar udara yang pengawasannya sangat ketat, di mana semua orang dan barang yang masuk harus melalui pemeriksaan keamanan (screening) secara menyeluruh disebut...
A. Controlled Area
B. Non-Restricted Area
C. Cargo Area
D. Security Restricted Area (Daerah Keamanan Terbatas)
E. Public Area
Soal 32 Premium
Peralatan keamanan penerbangan yang digunakan secara primer untuk memeriksa calon penumpang di titik pemeriksaan keamanan bandara agar tidak membawa barang dilarang berupa logam adalah...
A. Explosive Trace Detector (ETD)
B. CCTV dan Access Control System
C. Walk Through Metal Detector (WTMD) dan Hand Held Metal Detector (HHMD)
D. Mesin X-Ray Dual View
E. Liquid Explosive Detection System (LEDS)
Soal 33 Premium
Standar dan prosedur pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome) dalam regulasi penerbangan nasional diatur secara spesifik pada...
A. CASR Part 135
B. CASR Part 139
C. CASR Part 121
D. CASR Part 145
E. CASR Part 61
Soal 34 Premium
Teknologi yang sering digunakan oleh personil keamanan bandara untuk mendeteksi adanya partikel sangat kecil (jejak) dari bahan peledak pada bagasi kabin atau kargo adalah...
A. Fiber Optic Scope
B. Walk Through Metal Detector (WTMD)
C. Biometric Scanner
D. Thermal Camera
E. Explosive Trace Detector (ETD)
Soal 35 Premium
Dalam ekosistem penerbangan sipil nasional, entitas yang bertindak sebagai pengawas (Authority) perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di wilayah operasi masing-masing adalah...
A. Operator Bandar Udara
B. Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU)
C. AirNav Indonesia
D. Regulated Agent
E. Badan Usaha Angkutan Udara
Soal 36 Premium
Entitas bisnis yang diberikan konsesi dan izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan di Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Salah satu BUBU utama di Indonesia adalah...
A. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
B. PT Angkasa Pura Indonesia
C. Lion Air Group
D. Garuda Indonesia
E. AirNav Indonesia
Soal 37 Premium
Maskapai penerbangan (Airlines) memiliki tanggung jawab keamanan yang wajib disusun dan diimplementasikan. Dokumen wajib yang memuat prosedur keamanan maskapai tersebut adalah...
A. Program Keamanan Angkutan Udara (PKAU) / Aircraft Operator Security Program (AOSP)
B. Airport Emergency Plan (AEP)
C. Manual Fasilitas Navigasi Udara
D. Program Keamanan Bandar Udara (PKBU)
E. Rencana Operasi Keselamatan Penerbangan Darurat
Soal 38 Premium
Personil Keamanan Penerbangan (Aviation Security/Avsec) yang bertugas di bandara wajib memiliki Lisensi Personil Keamanan Penerbangan. Lisensi ini secara sah diterbitkan oleh...
A. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
B. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
C. Polisi Republik Indonesia (Polri)
D. Manajer Bandar Udara setempat
E. Maskapai Penerbangan (Airlines) yang bersangkutan
Soal 39 Premium
Jenjang kualifikasi (rating) personil keamanan penerbangan (Avsec) menurut regulasi nasional terbagi ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan tertinggi dari lisensi Avsec adalah...
A. Supervisor Avsec
B. Senior Avsec
C. Manager Avsec
D. Basic Avsec
E. Junior Avsec
Soal 40 Premium
Salah satu tanggung jawab utama dari jabatan fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan adalah...
A. Menerbangkan pesawat udara yang disita negara
B. Membangun sistem radar navigasi di bandara terluar
C. Memeriksa paspor penumpang di konter imigrasi bandara
D. Membantu pelaksanaan audit, inspeksi, survei, dan pengujian (test) keamanan penerbangan di bandar udara
E. Menangkap dan mengadili langsung pelaku tindak pidana di bandara
Soal 41 Premium
Setiap personel penerbangan yang terkait langsung dengan pengoperasian pesawat udara, seperti Pilot dan Air Traffic Controller (ATC), mutlak harus memiliki dua dokumen sah yang masih berlaku, yaitu...
A. Surat Izin Mengemudi dan Ijazah Pendidikan Formal
B. Surat Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
C. Paspor dan Visa kerja
D. Lisensi personel (License) dan Sertifikat Kesehatan (Medical Certificate)
E. Sertifikat bahasa Inggris dan KTP
Soal 42 Premium
Menurut standar ICAO Annex 18 dan IATA Dangerous Goods Regulations (DGR), barang-barang berbahaya (Dangerous Goods) diklasifikasikan ke dalam berapa kelas utama?
A. 7 Kelas
B. 12 Kelas
C. 5 Kelas
D. 9 Kelas
E. 3 Kelas
Soal 43 Premium
Berdasarkan klasifikasi barang berbahaya (Dangerous Goods), Kelas 1 (Class 1) merujuk pada bahan yang memiliki karakteristik...
A. Bahan Radioaktif (Radioactive Material)
B. Gas mampat (Compressed Gas)
C. Bahan beracun dan menular (Toxic and Infectious Substances)
D. Cairan mudah terbakar (Flammable Liquids)
E. Bahan Peledak (Explosives)
Soal 44 Premium
Barang-barang seperti isotop medis atau alat ukur yang memancarkan radiasi pengion diklasifikasikan sebagai Bahan Radioaktif (Radioactive Material). Dalam pengangkutan udara, bahan ini masuk ke dalam Dangerous Goods kategori...
A. Kelas 8
B. Kelas 7
C. Kelas 4
D. Kelas 5
E. Kelas 2
Soal 45 Premium
Regulasi teknis di Indonesia yang mengatur tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara adalah...
A. PM 51 Tahun 2020
B. PP 32 Tahun 2021
C. PM 17 Tahun 2022
D. PM 137 Tahun 2015
E. PM 90 Tahun 2013 (dan perubahannya)
Soal 46 Premium
Untuk menjamin keselamatan pergerakan pesawat udara di sekitar bandar udara, ditetapkan area khusus dengan batas ketinggian tertentu. Area ini disebut dengan KKOP, singkatan dari...
A. Koridor Keselamatan Otoritas Pusat
B. Kondisi Keamanan Operasional Pesawat
C. Kawasan Koordinasi Otoritas Penerbangan
D. Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan
E. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Soal 47 Premium
Tujuan utama ditetapkannya batasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah untuk...
A. Memudahkan petugas imigrasi menangkap buronan
B. Menetapkan batas harga tanah di sekitar bandar udara agar tidak melonjak tajam
C. Mengendalikan ketinggian bangunan dan keberadaan halangan (obstacle) di sekitar bandar udara agar pesawat dapat lepas landas dan mendarat dengan aman
D. Mencegah masuknya penumpang gelap ke area bandara
E. Menjaga kebersihan udara dari polusi avtur
Soal 48 Premium
Dalam penetapan KKOP, terdapat zona yang dirancang untuk mencegah terjadinya insiden saat pendaratan. Dasar hukum penetapan permukaan pembatas halangan tersebut diatur secara spesifik dalam...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021
B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
C. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000
D. Peraturan Daerah Provinsi setempat
E. Standar Operasional Prosedur Maskapai Penerbangan
Soal 49 Premium
Untuk menanggulangi keadaan darurat seperti pesawat udara yang terbakar di bandar udara, wajib disediakan fasilitas PKP-PK. Kepanjangan dari PKP-PK adalah...
A. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran
B. Pusat Koordinasi Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran
C. Pasukan Khusus Pengamanan dan Penyelamatan Kebakaran
D. Penanggulangan Keadaan Panik dan Pemadam Kebakaran
E. Peralatan Keamanan Penerbangan dan Penyelamat Korban
Soal 50 Premium
Setiap bandar udara diwajibkan memiliki unit PKP-PK dengan kategori tertentu. Kategori fasilitas PKP-PK di sebuah bandar udara ditentukan berdasarkan indikator utama yaitu...
A. Panjang keseluruhan dan lebar maksimal badan (fuselage) pesawat udara terbesar yang menggunakan bandar udara tersebut secara reguler
B. Luas lahan keseluruhan yang dimiliki oleh otoritas bandara
C. Jumlah personil keamanan yang sedang bertugas di lapangan
D. Jumlah rata-rata penumpang per tahun di bandara tersebut
E. Total luas terminal keberangkatan dan kedatangan
Tips Lulus SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil
SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.