SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan.
Soal 1
Dalam Pengantar Ilmu Hukum, manakah yang dimaksud dengan subjek hukum?
A. Pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia dan badan hukum
B. Segala benda yang dapat dimiliki
C. Aturan yang mengatur hubungan antar manusia
D. Perjanjian tertulis antara dua pihak
E. Keputusan hakim yang mengikat umum
Jawaban: A
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, yang terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).
Soal 2
Konsensus kebangsaan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ditegaskan kembali dalam...
A. Peraturan Pemerintah
B. Keputusan Presiden
C. UU No. 12 Tahun 2011
D. UUD 1945 Pasal 1
E. Konvensi Internasional
Jawaban: C
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, mencerminkan konsensus kebangsaan bahwa setiap materi muatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila.
Soal 3
Dalam filsafat hukum, aliran yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (command of the lawgiver) adalah aliran...
A. Utilitarianisme
B. Sejarah
C. Hukum Alam
D. Sosiologis
E. Positivisme Hukum
Jawaban: E
Positivisme Hukum, khususnya menurut John Austin, memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat dan memiliki sanksi.
Soal 4
Hans Kelsen mengemukakan teori tentang hierarki norma hukum yang disebut dengan...
A. Living Law
B. Social Engineering
C. Legal Realism
D. Stufentheorie
E. The Rule of Law
Jawaban: D
Stufentheorie adalah teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi.
Soal 5
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, manakah urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang benar setelah UUD 1945?
A. Perpu, UU, TAP MPR
B. TAP MPR, Peraturan Presiden, UU
C. UU, Peraturan Pemerintah, TAP MPR
D. Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah
E. Peraturan Presiden, UU, Perpu
Jawaban: D
Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan hierarki: 1. UUD 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU/Perpu, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kabupaten/Kota.
Soal 6
Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penyebarluasan draf dilakukan pada tahap...
A. Pembahasan saja
B. Perencanaan saja
C. Seluruh tahapan pembentukan
D. Pengundangan saja
E. Penyusunan saja
Jawaban: C
Penyebarluasan dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, hingga pasca pengundangan untuk memberikan informasi dan akses kepada masyarakat.
Soal 7
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh...
A. Menteri Hukum dan HAM
B. Sekretariat Negara
C. Mahkamah Konstitusi
D. Badan Legislasi DPR
E. Presiden
Jawaban: D
Berdasarkan aturan tata tertib DPR dan UU P3, rancangan yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi legislasi (Badan Legislasi).
Soal 8
Prinsip hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum disebut...
A. Lex posterior derogat legi priori
B. Asas Non-Retroaktif
C. Lex superior derogat legi inferiori
D. Lex specialis derogat legi generali
E. Asas Legalitas
Jawaban: D
Lex specialis derogat legi generali adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum jika keduanya mengatur hal yang sama.
Soal 9
Nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat diubah dan merupakan inti dari konsensus kebangsaan disebut sebagai nilai...
A. Ekonomis
B. Vital
C. Dasar
D. Instrumental
E. Praksis
Jawaban: C
Nilai dasar adalah nilai yang bersifat tetap dan tidak berubah, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
Soal 10
Keadilan yang memberikan kepada setiap orang beban atau hak berdasarkan jasanya (proporsional) disebut keadilan...
A. Distributif
B. Protektif
C. Vindikatif
D. Komutatif
E. Legal
Jawaban: A
Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, salah satunya keadilan distributif yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan jasa atau kontribusinya.
Soal 11
Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga ide dasar hukum yang harus diseimbangkan, yaitu...
A. Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum
B. Moral, Agama, Hukum
C. Keadilan, Ketertiban, Keamanan
D. Kebenaran, Kejujuran, Keadilan
E. Subjektif, Objektif, Normatif
Jawaban: A
Gustav Radbruch menyatakan tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit).
Soal 12
Apa kepanjangan dari Prolegnas dalam perencanaan pembentukan undang-undang?
A. Prakiraan Legislasi Nasional
B. Proyek Legislasi Nasional
C. Prosedur Legislasi Nasional
D. Protokol Legislasi Nasional
E. Program Legislasi Nasional
Jawaban: E
Prolegnas adalah Program Legislasi Nasional, yaitu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Soal 13
Suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan dalam jangka waktu paling lama...
A. 30 hari
B. 3 hari
C. 7 hari
D. 14 hari
E. 60 hari
Jawaban: C
Pasal 72 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan jangka waktunya adalah 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.
Soal 14
Pengharmonisasian Raperda Provinsi dilaksanakan oleh...
A. DPRD Provinsi
B. Kejaksaan Agung
C. Gubernur
D. Kementerian Hukum dan HAM
E. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2022, pengharmonisasian Raperda Provinsi dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham).
Soal 15
Sumber hukum formil yang berupa keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti oleh hakim-hakim berikutnya disebut...
A. Yurisprudensi
B. Doktrin
C. Kebiasaan
D. Undang-Undang
E. Traktat
Jawaban: A
Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan atau pedoman oleh hakim lainnya dalam memutus perkara yang serupa.
Soal 16
NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini merupakan bagian dari konsensus kebangsaan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal...
A. 33 ayat (1)
B. 1 ayat (2)
C. 37 ayat (5)
D. 1 ayat (1)
E. 2 ayat (1)
Jawaban: D
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.'
Soal 17
Mazhab hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak adalah mazhab...
A. Hukum Alam
B. Analitis
C. Utilitarianisme
D. Murni
E. Realisme
Jawaban: C
Utilitarianisme (dengan tokoh Jeremy Bentham) menekankan kemanfaatan hukum untuk kebahagiaan maksimal masyarakat (The greatest happiness of the greatest number).
Soal 18
Apa yang dimaksud dengan asas 'Keterbukaan' dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
A. Hukum bersifat transparan bagi aparat
B. Sidang DPR harus disiarkan langsung di televisi
C. Pemerintah wajib membuka rahasia negara
D. Peraturan harus diumumkan di media massa saja
E. Proses pembentukan peraturan bersifat transparan dan terbuka bagi masukan masyarakat
Jawaban: E
Asas keterbukaan berarti masyarakat diberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan.
Soal 19
Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh...
A. Sekretaris Negara
B. Menteri Hukum dan HAM
C. Direktur Percetakan Negara
D. Ketua DPR
E. Presiden
Jawaban: B
Berdasarkan UU P3, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Menkumham) melaksanakan pengundangan dalam Lembaran Negara.
Soal 20
Pengharmonisasian bertujuan untuk mencegah terjadinya...
A. Keterlambatan pengundangan
B. Kesalahan pengetikan draf
C. Kritik dari masyarakat
D. Kurangnya biaya penyusunan
E. Tumpang tindih dan pertentangan antar peraturan
Jawaban: E
Tujuan utama pengharmonisasian adalah menghindari disharmoni, tumpang tindih, atau pertentangan antar peraturan (vertikal maupun horizontal).
Soal 21 Premium
UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkenalkan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebut metode...
A. Unifikasi
B. Omnibus
C. Deregulasi
D. Kodifikasi
E. Sinkronisasi
Soal 22 Premium
Dalam teori hukum, perbedaan utama antara peraturan (regeling) dan keputusan (beschikking) adalah...
A. Regeling dibuat oleh Presiden, Beschikking oleh Menteri
B. Regeling berlaku satu kali, Beschikking berlaku selamanya
C. Regeling bersifat tertulis, Beschikking bersifat lisan
D. Regeling bersifat umum-abstrak, Beschikking bersifat individual-konkret
E. Regeling tidak memiliki sanksi, Beschikking memiliki sanksi
Soal 23 Premium
Hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan disebut dengan...
A. Partisipasi Masyarakat
B. Kedaulatan Rakyat
C. Public Hearing
D. Hak Uji Materiil
E. Hak Angket
Soal 24 Premium
Filsafat hukum yang memandang hukum sebagai bagian dari moralitas universal adalah...
A. Positivisme Hukum
B. Sociological Jurisprudence
C. Mazhab Hukum Alam
D. Mazhab Sejarah
E. Realisme Hukum
Soal 25 Premium
Salah satu syarat partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) menurut Putusan MK dan UU 13/2022 adalah hak untuk...
A. Menghentikan pembahasan di DPR
B. Menolak peraturan secara mutlak
C. Menyusun draf peraturan sendiri
D. Didengar pendapatnya dan dipertimbangkan masukannya
E. Mendapatkan bayaran atas masukan
Soal 26 Premium
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022, perbaikan kesalahan teknis penulisan setelah RUU disetujui bersama namun belum disampaikan ke Presiden dilakukan oleh...
A. Badan Legislasi
B. Pimpinan DPR dan Pemerintah
C. Hanya Pimpinan DPR
D. Hanya Sekretariat Negara
E. Mahkamah Konstitusi
Soal 27 Premium
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan oleh...
A. Menteri terkait saja
B. Menteri Hukum dan HAM
C. Jaksa Agung
D. Presiden
E. Sekretaris Kabinet
Soal 28 Premium
Dalam PIH, kedudukan subjek hukum manusia dimulai sejak...
A. Dalam kandungan tanpa syarat
B. Memiliki KTP
C. Berusia 17 tahun
D. Menikah
E. Dilahirkan dalam keadaan hidup
Soal 29 Premium
Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus kebangsaan mengandung makna bahwa...
A. Setiap daerah boleh membuat hukum sendiri secara bebas
B. Hanya satu agama yang diakui negara
C. Suku mayoritas memimpin suku minoritas
D. Kesadaran akan keragaman yang tetap bersatu dalam satu wadah negara
E. Perbedaan harus dihilangkan
Soal 30 Premium
Asas yang menyatakan bahwa norma hukum yang lebih tinggi mendasari norma hukum yang lebih rendah disebut asas...
A. Lex posterior derogat legi priori
B. Lex specialis derogat legi generali
C. Asas Desentralisasi
D. Lex superior derogat legi inferiori
E. Asas Otonomi
Soal 31 Premium
Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesesuaian dengan fakta empiris di masyarakat disebut landasan...
A. Filosofis
B. Sosiologis
C. Politis
D. Ekonomis
E. Yuridis
Soal 32 Premium
Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari...
A. DPR, Presiden, atau DPD
B. Presiden saja
C. DPR dan Presiden saja
D. DPR saja
E. Mahkamah Agung
Soal 33 Premium
Dokumen yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum sebagai dasar pembentukan RUU/Raperda disebut...
A. Kertas Kerja Legislatif
B. Naskah Akademik
C. Draf Peraturan
D. Laporan Tahunan
E. Nota Keuangan
Soal 34 Premium
Dalam pembahasan RUU di DPR, terdapat dua tingkat pembicaraan. Tingkat II dilakukan di...
A. Rapat Fraksi
B. Rapat Badan Legislasi
C. Rapat Panitia Kerja
D. Rapat Paripurna
E. Rapat Komisi
Soal 35 Premium
Berdasarkan UU 13/2022, Berita Negara Republik Indonesia digunakan untuk mengundangkan peraturan berikut, kecuali...
A. Undang-Undang
B. Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
C. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
D. Peraturan Menteri
E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Soal 36 Premium
Penyusun Materi Hukum harus memahami teknik penyusunan peraturan. Bagian 'Menimbang' dalam peraturan perundang-undangan berisi...
A. Definisi operasional
B. Ketentuan pidana
C. Uraian latar belakang dan alasan pembentukan peraturan
D. Daftar peraturan yang menjadi dasar hukum
E. Tanggal pengundangan
Soal 37 Premium
Asas 'Dapat Dilaksanakan' dalam pembentukan peraturan berarti perancang peraturan harus memperhitungkan...
A. Jumlah halaman peraturan
B. Biaya cetak peraturan
C. Siapa menteri yang menandatangani
D. Efektivitas peraturan di masyarakat secara teknis dan administratif
E. Lokasi kantor pengundangan
Soal 38 Premium
Dalam filsafat hukum, konsep 'Kedaulatan Hukum' (Rechtssoevereiniteit) menyatakan bahwa...
A. Tuhan adalah satu-satunya pembuat hukum
B. Hukum harus mengikuti kehendak penguasa
C. Hukum hanya alat bagi rakyat untuk memberontak
D. Hukum memiliki kekuasaan tertinggi di atas negara dan penguasa
E. Raja adalah hukum itu sendiri
Soal 39 Premium
Teori yang menyatakan bahwa hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (volksgeist) adalah teori dari mazhab...
A. Marxisme
B. Positivisme
C. Hukum Alam
D. Sejarah
E. Utilitarianisme
Soal 40 Premium
Pengharmonisasian Raperda Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh...
A. Kementerian Keuangan
B. DPRD Kabupaten/Kota
C. Kementerian Hukum dan HAM
D. Bupati/Walikota
E. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
Soal 41 Premium
Dalam tata urutan peraturan, Peraturan Pemerintah (PP) dibuat untuk melaksanakan...
A. Undang-Undang Dasar
B. Peraturan Daerah
C. Keputusan Presiden
D. Undang-Undang
E. Aspirasi masyarakat secara langsung
Soal 42 Premium
Kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum bagi manusia dewasa disebut...
A. Kewenangan Hukum
B. Domisili Hukum
C. Tanggung Jawab Hukum
D. Hak Subjektif
E. Kecakapan Bertindak
Soal 43 Premium
Sifat UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis adalah singkat dan supel. Singkat artinya...
A. Hanya berlaku untuk waktu singkat
B. Hanya memuat aturan-aturan pokok
C. Bahasanya mudah dimengerti
D. Dapat diubah dengan mudah
E. Jumlah pasalnya sedikit
Soal 44 Premium
Metode Omnibus dapat digunakan dalam tahapan...
A. Hanya UU
B. Penyusunan RUU, RPerpu, RPemerintah, RPerpres, dan RPerda
C. Hanya Peraturan Presiden
D. Hanya Perda
E. Hanya Perpu
Soal 45 Premium
Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma hukum bersifat...
A. Hanya berupa pengucilan sosial
B. Otonom
C. Tegas, nyata, dan dapat dipaksakan oleh otoritas negara
D. Hanya berupa dosa
E. Bergantung pada kerelaan pelanggar
Soal 46 Premium
Tahapan pembentukan undang-undang setelah pengesahan oleh Presiden adalah...
A. Pengundangan
B. Penyusunan Naskah Akademik
C. Persetujuan bersama
D. Pencabutan peraturan lama
E. Evaluasi tahunan
Soal 47 Premium
Data dan informasi yang diperlukan dalam pengharmonisasian draf peraturan meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan
B. Draf Rancangan Peraturan
C. Naskah Akademik
D. Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi
E. Opini pribadi tanpa landasan hukum
Soal 48 Premium
Penyusunan Raperda Kabupaten/Kota yang masuk dalam Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu...
A. Selama masa jabatan Bupati/Walikota
B. 6 bulan
C. 2 tahun
D. 5 tahun
E. 1 tahun
Soal 49 Premium
Dalam teori hukum, sifat 'Predictable' (dapat diramalkan) dalam pembentukan peraturan sangat penting untuk menjamin terpenuhinya nilai...
A. Kepastian Hukum
B. Keadilan
C. Kemanfaatan
D. Keindahan
E. Kesejahteraan
Soal 50 Premium
Asas 'Kejelasan Rumusan' mewajibkan penyusun peraturan untuk menggunakan bahasa hukum yang...
A. Hanya dipahami oleh ahli hukum
B. Sangat singkat hingga menimbulkan keraguan
C. Puitis dan penuh kiasan
D. Lugas, sistematis, dan tidak bermakna ganda agar mudah dipahami
E. Menggunakan bahasa daerah yang dominan
Tips Lulus SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.