SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pranata Peradilan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pranata Peradilan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Konstitusi
C. Pengadilan Hak Asasi Manusia
D. Mahkamah Pidana
E. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jawaban: B
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Soal 2
Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada...
A. Pasal 3 ayat (1)
B. Pasal 2 ayat (1)
C. Pasal 5 ayat (1)
D. Pasal 4 ayat (1)
E. Pasal 6 ayat (1)
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa 'Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang' yang merupakan wujud dari asas equality before the law.
Soal 3
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, wewenang Mahkamah Agung pada tingkat kasasi meliputi hal-hal berikut, KECUALI...
A. Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan
B. Memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
C. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
D. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding
E. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri
Jawaban: E
Sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri (yang masih dalam satu wilayah Pengadilan Tinggi) diputus oleh Pengadilan Tinggi, bukan Mahkamah Agung. MA memutus sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan dari lingkungan peradilan yang berbeda atau antar pengadilan tingkat banding.
Soal 4
Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah...
A. 5 (lima) tahun
B. 6 (enam) tahun
C. 7 (tujuh) tahun
D. 3 (tiga) tahun
E. 4 (empat) tahun
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Soal 5
Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan di lingkungan Peradilan Umum menurut UU Nomor 49 Tahun 2009 dilakukan oleh...
A. Presiden Republik Indonesia
B. Kementerian Hukum dan HAM
C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
D. Mahkamah Agung
E. Komisi Yudisial
Jawaban: D
Menurut Pasal 13 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (sistem satu atap).
Soal 6
Perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah secara resmi diatur melalui amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu...
A. UU Nomor 7 Tahun 1989
B. UU Nomor 50 Tahun 2009
C. UU Nomor 14 Tahun 1985
D. UU Nomor 48 Tahun 2009
E. UU Nomor 3 Tahun 2006
Jawaban: E
Kewenangan Peradilan Agama diperluas untuk menangani perkara ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Soal 7
Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memiliki unsur-unsur berikut, KECUALI...
A. Bersifat mengatur secara umum dan abstrak
B. Bersifat konkret, individual, dan final
C. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
D. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
E. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Jawaban: A
Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, KTUN harus bersifat konkret, individual, dan final. Sifat 'mengatur secara umum dan abstrak' adalah ciri dari peraturan perundang-undangan (regeling), bukan keputusan (beschikking).
Soal 8
Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan dilarang menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila terdapat potensi...
A. Penyalahgunaan wewenang
B. Pelanggaran hak asasi manusia
C. Konflik kepentingan
D. Tumpang tindih peraturan
E. Kerugian keuangan negara
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 30 Tahun 2014, Pejabat Pemerintahan dilarang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan apabila terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest).
Soal 9
Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat banding menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 adalah...
A. Pengadilan Militer Pertempuran
B. Pengadilan Militer Utama
C. Pengadilan Militer Tinggi
D. Mahkamah Militer Agung
E. Pengadilan Tata Usaha Militer
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
Soal 10
Hukum pidana dan hukum tata negara merupakan penggolongan hukum berdasarkan fungsinya yang masuk ke dalam kategori...
A. Hukum Formal
B. Hukum Publik
C. Hukum Privat
D. Hukum Material
E. Hukum Perdata
Jawaban: B
Berdasarkan fungsinya terkait kepentingan yang diatur, hukum dibagi menjadi Hukum Privat (mengatur kepentingan antar individu) dan Hukum Publik (mengatur hubungan negara dengan warganya atau kepentingan umum). Hukum pidana dan tata negara masuk ke dalam Hukum Publik.
Soal 11
Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2019, Jabatan Fungsional Pranata Peradilan termasuk ke dalam klasifikasi/kategori jabatan...
A. Pelaksana
B. Keahlian
C. Administratif
D. Keterampilan
E. Manajerial
Jawaban: B
Pasal 3 Permenpan RB No. 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan dengan tegas menyatakan bahwa Pranata Peradilan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
Soal 12
Berdasarkan Permenpan RB No. 26 Tahun 2019, Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional Pranata Peradilan adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
C. Badan Kepegawaian Negara
D. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
E. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jawaban: A
Sesuai dengan Bab XII Pasal 36 Permenpan RB No. 26 Tahun 2019, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Peradilan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Soal 13
Dalam Hukum Acara Perdata, pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan negeri disebut sebagai...
A. Penggugat
B. Pelapor
C. Terpidana
D. Termohon
E. Terdakwa
Jawaban: A
Dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg), pihak yang berinisiatif mengajukan tuntutan hak karena merasa hak perdatanya dilanggar disebut Penggugat, sedangkan pihak lawannya disebut Tergugat.
Soal 14
Penahanan terhadap seorang tersangka dalam tahap penyidikan menurut KUHAP (Hukum Acara Pidana) dapat dilakukan oleh penyidik paling lama...
A. 20 hari
B. 60 hari
C. 40 hari
D. 15 hari
E. 30 hari
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari.
Soal 15
Ketentuan mengenai Hukum Kewarisan bagi umat Islam di Indonesia secara komprehensif diatur dan menjadi rujukan utama bagi Hakim Peradilan Agama yang tertuang dalam...
A. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
E. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Jawaban: A
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat aturan tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, yang menjadi pedoman dan rujukan bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara.
Soal 16
Asas hukum yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut (non-retroaktif) diatur secara tegas dalam KUHP pada...
A. Pasal 5 KUHP
B. Pasal 2 KUHP
C. Pasal 1 ayat (1) KUHP
D. Pasal 4 KUHP
E. Pasal 3 KUHP
Jawaban: C
Asas legalitas yang juga mengandung prinsip larangan berlaku surut (non-retroaktif) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 'Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.'
Soal 17
Asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya disebut sebagai asas...
A. Ius Curia Novit
B. Actori Incumbit Probatio
C. Dominus Litis
D. Audi Et Alteram Partem
E. Nemo Judex In Causa Sua
Jawaban: A
Asas 'Hakim bersifat menunggu' sering dikaitkan dengan inisiatif perkara ada pada para pihak (Nemo Judex Sine Actore). Namun dalam konteks asas Ius Curia Novit (hakim dianggap tahu hukumnya), hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada. Pilihan paling tepat secara kontekstual yang sering muncul adalah pemahaman bahwa peradilan berjalan jika ada gugatan.
Soal 18
Putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama atau serupa disebut sebagai sumber hukum formal yang bernama...
A. Yurisprudensi
B. Undang-Undang
C. Traktat
D. Kebiasaan
E. Doktrin
Jawaban: A
Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara yang sama.
Soal 19
Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya berapa alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi?
A. Satu alat bukti
B. Lima alat bukti
C. Tiga alat bukti
D. Empat alat bukti
E. Dua alat bukti
Jawaban: E
Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sistem ini disebut Negatief Wettelijk Stelsel.
Soal 20
Perlawanan atau upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata disebut...
A. Peninjauan Kembali
B. Verzet
C. Kasasi
D. Derden Verzet
E. Banding
Jawaban: D
Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga) adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang merugikan kepentingannya, padahal ia semula bukan pihak dalam perkara tersebut. Ini diatur dalam Pasal 378 Rv.
Soal 21 Premium
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan ini sering disebut dengan...
A. Executive Review
B. Judicial Pardon
C. Constitutional Review
D. Hak Uji Materiil
E. Legislative Review
Soal 22 Premium
Terkait pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua lingkungan peradilan, berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 wewenang ini berada pada...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Agung
D. Presiden
E. Kementerian Hukum dan HAM
Soal 23 Premium
Dalam proses peradilan, hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas ini tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal...
A. Pasal 14 ayat (1)
B. Pasal 20 ayat (1)
C. Pasal 4 ayat (2)
D. Pasal 10 ayat (1)
E. Pasal 5 ayat (1)
Soal 24 Premium
Dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 3 Tahun 2009, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, seorang calon sekurang-kurangnya harus memiliki pengalaman di bidang hukum selama...
A. 20 tahun
B. 25 tahun
C. 10 tahun
D. 30 tahun
E. 15 tahun
Soal 25 Premium
Berdasarkan UU SPPA (UU 11/2012), Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur...
A. 15 tahun tetapi belum 18 tahun
B. 8 tahun tetapi belum 18 tahun
C. 10 tahun tetapi belum 18 tahun
D. 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
E. 14 tahun tetapi belum 21 tahun
Soal 26 Premium
Menurut UU No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum berkedudukan di...
A. Wilayah Kota Administratif
B. Ibukota Kabupaten/Kota
C. Ibukota Provinsi
D. Ibukota Negara
E. Ibukota Kecamatan
Soal 27 Premium
Sengketa kewariskan antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari...
A. Pengadilan Tata Usaha Negara
B. Pengadilan Tinggi
C. Pengadilan Negeri
D. Mahkamah Syar'iyah (khusus luar Aceh)
E. Pengadilan Agama
Soal 28 Premium
Batas waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah...
A. 120 hari
B. 30 hari
C. 60 hari
D. 90 hari
E. 14 hari
Soal 29 Premium
Sesuai UU 30 Tahun 2014, diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang dengan tujuan berikut, KECUALI...
A. Memberikan kepastian hukum
B. Mengatasi stagnasi pemerintahan
C. Memperkaya kas instansi dan kepentingan kelompok
D. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
E. Mengisi kekosongan hukum
Soal 30 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditurat Jenderal berada di bawah naungan...
A. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
B. Mahkamah Agung
C. Kementerian Pertahanan
D. Mabes Polri
E. Kejaksaan Agung
Soal 31 Premium
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai karakteristik Hukum Publik?
A. Berfokus pada perjanjian bilateral dan wanprestasi
B. Mengutamakan perlindungan kepentingan umum dan pelaksanaannya dipertahankan secara paksa oleh negara
C. Dapat dikesampingkan melalui kesepakatan para pihak yang bersengketa
D. Proses peradilannya menggunakan inisiatif penuh dari para pihak yang bersengketa
E. Sanksinya berupa ganti rugi materiil secara perdata
Soal 32 Premium
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019, salah satu rincian kegiatan tugas jabatan fungsional Pranata Peradilan Ahli Pertama adalah...
A. Mengambil sumpah jabatan panitera
B. Menyusun penetapan majelis hakim dan panitera pengganti
C. Melakukan eksekusi putusan pidana mati
D. Menjatuhkan vonis sela
E. Menyita barang bukti tanpa surat perintah
Soal 33 Premium
Terkait penilaian Angka Kredit bagi Pranata Peradilan Ahli Pertama, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah...
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
B. Kepala Badan Kepegawaian Negara
C. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Mahkamah Agung
D. Presiden
E. Panitera Pengadilan tempatnya bertugas
Soal 34 Premium
Dalam Hukum Acara Pidana, proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang mendengarkan keterangan terdakwa dan para saksi sebelum dijatuhkan putusan, tunduk pada asas utama, yaitu...
A. Ultra Petita
B. Locus Delicti
C. Nebis In Idem
D. Sidang Terbuka Untuk Umum
E. Lex Specialis Derogat Legi Generali
Soal 35 Premium
Syarat materil dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri agar gugatan tidak dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) adalah...
A. Mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan
B. Harus diajukan oleh pengacara
C. Dilaporkan ke Polisi terlebih dahulu
D. Meterai harus bernilai di atas Rp10.000
E. Gugatan harus memiliki legal standing, fundamentum petendi (posita), dan petitum yang jelas
Soal 36 Premium
Qanun Aceh merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan...
A. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi/Kabupaten/Kota
B. Undang-Undang Federal
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Presiden
E. Ketetapan MPR
Soal 37 Premium
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia diwarisi dari sistem hukum perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek). KUHPerdata ini terdiri atas berapa buku?
A. Empat Buku
B. Tiga Buku
C. Dua Buku
D. Satu Buku
E. Lima Buku
Soal 38 Premium
Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki hukum acaranya sendiri yang menyimpang dari KUHAP (Lex Specialis). Berikut ini yang BUKAN merupakan tindak pidana khusus adalah...
A. Tindak Pidana Narkotika
B. Tindak Pidana Korupsi
C. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
D. Tindak Pidana Terorisme
E. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
Soal 39 Premium
Asas yang menentukan bahwa dalam hal terjadi konflik perundang-undangan, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama adalah...
A. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B. Lex Posterior Derogat Legi Priori
C. Asas Legalitas
D. Presumption of Innocence
E. Lex Specialis Derogat Legi Generali
Soal 40 Premium
Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) dalam peradilan pidana di Indonesia diamanatkan secara tegas dalam...
A. HIR dan Rbg
B. KUHP Pasal 1
C. UU Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) Pasal 8 ayat (1)
D. UUD 1945 Pasal 28A
E. UU Hak Asasi Manusia
Soal 41 Premium
Pendapat para ahli hukum terkemuka yang sering dijadikan dasar oleh hakim dalam menggali dan menemukan hukum objektif dalam menyelesaikan perkara disebut...
A. Kebiasaan
B. Traktat
C. Kodifikasi
D. Doktrin
E. Yurisprudensi
Soal 42 Premium
Perjanjian internasional yang dibuat antarnegara dan telah diratifikasi menjadi hukum nasional merupakan sumber hukum formal yang disebut...
A. Konvensi Ketatanegaraan
B. Doktrin
C. Traktat
D. Yurisprudensi
E. Adat
Soal 43 Premium
Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut, KECUALI...
A. Keterangan pers (berita media massa)
B. Keterangan ahli
C. Surat
D. Petunjuk
E. Keterangan saksi
Soal 44 Premium
Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bagi hakim, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, adalah...
A. Saksi Testimonium de Auditu
B. Akta Autentik
C. Keterangan Sepihak
D. Persangkaan Hakim
E. Surat Biasa tanpa tanda tangan
Soal 45 Premium
Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), alat bukti saksi hanya meliputi apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Siapakah dari kelompok berikut ini yang BISA didengar sebagai saksi di PTUN tanpa perlu diangkat sumpah?
A. Rekan kerja Pejabat TUN
B. Ahli hukum administrasi negara
C. Tetangga penggugat
D. Anak yang umurnya belum mencapai 15 tahun
E. Mantan atasan penggugat
Soal 46 Premium
Upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang belum berkekuatan hukum tetap, agar diperiksa ulang pada pengadilan tingkat dua dinamakan...
A. Kasasi
B. Verzet
C. Peninjauan Kembali
D. Banding
E. Praperadilan
Soal 47 Premium
Alasan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung diatur secara limitatif. Berikut yang BUKAN merupakan alasan untuk mengajukan kasasi menurut UU Mahkamah Agung adalah...
A. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
B. Putusan pengadilan di bawahnya secara nyata bertentangan dengan hukum formil
C. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
D. Pemohon ingin Mahkamah Agung memeriksa ulang fakta-fakta kejadian (judex facti)
E. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
Soal 48 Premium
Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa. Syarat utama pengajuan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata adalah adanya...
A. Ketidakpuasan salah satu pihak
B. Novum/Bukti baru tertulis yang bersifat menentukan, yang bila diketahui pada persidangan sebelumnya akan mengubah putusan
C. Pendapat baru (novum) dari akademisi hukum
D. Permintaan Presiden
E. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Soal 49 Premium
Asas 'Ne Bis In Idem' melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan yang sama jika telah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila ditemukan keadaan baru dalam perkara pidana (novum), maka upaya hukum yang dapat diajukan (hanya bagi terdakwa) ke MA adalah...
A. Derden Verzet
B. Peninjauan Kembali
C. Kasasi
D. Praperadilan
E. Banding
Soal 50 Premium
Perlawanan (Verzet) adalah upaya hukum terhadap putusan Verstek. Putusan Verstek dijatuhkan oleh pengadilan dalam hal...
A. Gugatan ditarik kembali oleh penggugat
B. Tergugat hadir tetapi tidak memberikan jawaban
C. Surat kuasa cacat hukum
D. Penggugat meninggal dunia
E. Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada hari sidang pertama
Tips Lulus SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama
SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pranata Peradilan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.