SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Legislatif Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama.
Soal 1
Konsep Trias Politica yang menjadi dasar pembagian kekuasaan negara di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh...
A. Thomas Hobbes
B. Jean-Jacques Rousseau
C. Montesquieu
D. Aristoteles
E. John Locke
Jawaban: C
Konsep Trias Politica (pemisahan kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang filsuf asal Prancis, dalam bukunya L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws).
Soal 2
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan legislatif adalah...
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C. Presiden
D. Mahkamah Konstitusi (MK)
E. Mahkamah Agung (MA)
Jawaban: B
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 ayat (1), kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Soal 3
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Peraturan Pemerintah (PP) pada tingkatan...
A. Kelima
B. Keempat
C. Keenam
D. Ketiga
E. Kedua
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: 1. UUD 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU/Perppu, 4. Peraturan Pemerintah (PP), 5. Peraturan Presiden, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, PP berada pada tingkat keempat.
Soal 4
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dilengkapi dengan Naskah Akademik, kecuali untuk RUU tentang...
A. Pendidikan Nasional
B. Pemerintahan Daerah
C. APBN
D. Kesehatan
E. Pertahanan Negara
Jawaban: C
Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyusunan RUU wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik, kecuali RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU tentang Penetapan Perppu menjadi UU, serta RUU tentang Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.
Soal 5
Berdasarkan UU MD3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), masa jabatan anggota DPR adalah...
A. 7 tahun
B. 6 tahun
C. 5 tahun
D. 4 tahun
E. 3 tahun
Jawaban: C
UU No. 13 Tahun 2019 tentang MD3 (perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014) mengatur bahwa masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Soal 6
Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada...
A. Presiden Republik Indonesia
B. Menteri PANRB
C. Pimpinan DPR RI
D. Menteri Sekretaris Negara
E. Kepala BKN
Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Sekretaris Jenderal adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI.
Soal 7
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur tentang...
A. Sistem Merit dalam Birokrasi
B. Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan
C. Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
D. Jabatan Fungsional Analis Legislatif
E. Standar Pelayanan Publik
Jawaban: B
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah. Materi mengenai Jabatan Fungsional Analis Legislatif diatur dalam Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2021.
Soal 8
Dalam konteks analisis kebijakan legislatif, analisis deskriptif bertujuan untuk...
A. Mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan
B. Memprediksi dampak masa depan dari suatu kebijakan
C. Menggambarkan kondisi faktual suatu isu atau kebijakan secara sistematis
D. Menguji hipotesis hubungan antar variabel
E. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah
Jawaban: C
Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau kondisi apa adanya tanpa memberikan penilaian atau rekomendasi. Dalam konteks legislatif, analisis deskriptif menggambarkan kondisi faktual suatu isu atau kebijakan yang ada.
Soal 9
Dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung fungsi legislasi, seorang Analis Legislatif harus memiliki kemampuan untuk...
A. Mengelola keuangan partai politik
B. Mengatur jadwal kampanye pemilu
C. Menyusun naskah akademik dan analisis RUU secara komprehensif
D. Membuat desain grafis untuk kampanye politik
E. Melakukan pencitraan publik anggota dewan
Jawaban: C
Asistensi keahlian dalam konteks legislatif mencakup kemampuan memberikan dukungan teknis dan substansi kepada pimpinan dan anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ini termasuk penyusunan naskah akademik, analisis RUU, dan kajian mendalam terhadap suatu permasalahan.
Soal 10
Dalam sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia, kekuasaan kehakiman (yudikatif) menurut UUD 1945 pasca-amandemen dijalankan oleh lembaga berikut, KECUALI...
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Pengadilan Tinggi
E. Pengadilan Negeri
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (beserta badan peradilan di bawahnya seperti Pengadilan Tinggi dan Negeri) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif (Pasal 20). Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga pendukung kekuasaan kehakiman namun tidak menjalankan fungsi peradilan.
Soal 11
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan/pejabat pembuat yang tepat, kesesuaian jenis dan hierarki, dan sebagainya. Asas ini dikenal sebagai asas...
A. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
B. Asas kemanfaatan
C. Asas kepastian hukum
D. Asas hukum umum
E. Asas keseimbangan
Jawaban: A
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembuat yang tepat, kesesuaian antara jenis dan hierarki, materi muatan yang tepat, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Soal 12
Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang tertentu serta membahas RUU yang menjadi kewenangannya disebut...
A. Komisi
B. Panitia Khusus
C. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
D. Badan Anggaran
E. Badan Legislasi
Jawaban: A
UU MD3 mengatur bahwa Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Komisi memiliki tugas antara lain: pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang tertentu, pembahasan RUU, dan pembahasan anggaran.
Soal 13
Badan Keahlian DPR RI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, memiliki fungsi utama...
A. Mengatur jadwal persidangan
B. Melakukan pengawasan internal DPR
C. Mengelola keuangan DPR
D. Memberikan dukungan keahlian berupa analisis dan kajian legislasi
E. Mengelola aset dan logistik DPR
Jawaban: D
Perpres No. 27 Tahun 2015 mengatur bahwa Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah yang memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, termasuk penyediaan analisis, kajian, dan naskah akademik untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR.
Soal 14
Konsep dasar, teknik, dan metode analisis dalam konteks legislatif mencakup kemampuan untuk...
A. Mengidentifikasi masalah, menganalisis dampak, dan merumuskan rekomendasi kebijakan
B. Mengelola arsip dan dokumentasi
C. Hanya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya
D. Menyusun berita acara persidangan
E. Menulis laporan tanpa analisis
Jawaban: A
Analisis dalam konteks legislatif mencakup identifikasi masalah (isu yang perlu diatur), analisis dampak (konsekuensi dari suatu kebijakan), penyusunan alternatif kebijakan, dan perumusan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Ini merupakan siklus analisis kebijakan yang utuh.
Soal 15
Metode analisis yang membandingkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain yang setara untuk menemukan kesenjangan atau harmonisasi disebut...
A. Analisis statistik
B. Analisis kualitatif
C. Analisis deskriptif
D. Analisis kuantitatif
E. Analisis komparatif
Jawaban: E
Analisis komparatif adalah metode yang membandingkan dua atau lebih peraturan perundang-undangan (atau kebijakan) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kesenjangan, dan potensi konflik norma. Ini penting dalam harmonisasi peraturan.
Soal 16
Analisis deskriptif dalam kajian legislatif biasanya menggunakan teknik pengumpulan data...
A. Hanya eksperimen laboratorium
B. Hanya kuesioner tertutup
C. Studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi
D. Hanya survei daring
E. Hanya analisis statistik inferensial
Jawaban: C
Analisis deskriptif dalam kajian legislatif umumnya menggunakan pendekatan kualitatif seperti studi literatur (analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan), wawancara mendalam dengan narasumber terkait, dan observasi untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif.
Soal 17
Dalam memberikan asistensi keahlian, seorang Analis Legislatif harus memahami bahwa fungsi utama lembaga legislatif adalah...
A. Eksekusi, administrasi, dan yudikasi
B. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
C. Legislasi, anggaran, dan pengawasan
D. Politik, ekonomi, dan sosial budaya
E. Hukum, keamanan, dan pertahanan
Jawaban: C
Berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3, DPR memiliki tiga fungsi utama: fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan APBN), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah).
Soal 18 Premium
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Komisi Pemberantasan Korupsi
Soal 19 Premium
Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dalam hubungan antara DPR dan Presiden. Contoh penerapan prinsip ini adalah...
A. DPR ikut serta memutus perkara di MA
B. Mahkamah Konstitusi membuat undang-undang
C. Presiden membubarkan DPR
D. Presiden mengangkat menteri tanpa persetujuan DPR
E. DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah
Soal 20 Premium
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) berada pada tingkatan...
A. Ketiga setelah UUD 1945
B. Pertama setelah UUD 1945
C. Kelima setelah UUD 1945
D. Kedua setelah UUD 1945
E. Keempat setelah UUD 1945
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya disebut...
A. Keputusan Presiden (Keppres)
B. Peraturan Menteri
C. Instruksi Presiden (Inpres)
D. Peraturan Presiden (Perpres)
E. Peraturan Pemerintah (PP)
Soal 22 Premium
Pasal 245 UU MD3 mengatur mengenai pemeriksaan anggota DPR. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, pemeriksaan anggota DPR oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana memerlukan persetujuan tertulis dari...
A. Komisi Yudisial
B. Pimpinan DPR
C. Mahkamah Agung
D. Presiden
E. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
Soal 23 Premium
Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang secara khusus adalah...
A. Badan Anggaran
B. Komisi
C. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
D. Panitia Khusus
E. Badan Legislasi
Soal 24 Premium
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur pengawasan intern yang bertanggung jawab kepada...
A. Sekretaris Jenderal DPR RI
B. Pimpinan DPR RI
C. Menteri PANRB
D. Kepala Badan Keahlian DPR RI
E. Presiden RI
Soal 25 Premium
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, struktur Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, dan...
A. Badan Keahlian
B. Deputi Bidang Keuangan
C. Deputi Bidang Hukum
D. Inspektorat Utama
E. Deputi Bidang Umum
Soal 26 Premium
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN Pada Bulan Ramadhan mengatur bahwa jam kerja pada hari Senin-Kamis adalah...
A. 08.00 - 15.00
B. 09.00 - 16.00
C. 07.30 - 15.30
D. 08.30 - 16.00
E. 07.00 - 14.00
Soal 27 Premium
Dalam melakukan analisis deskriptif untuk kajian legislatif, seorang analis perlu menyusun kerangka pemikiran yang sistematis. Langkah pertama dalam menyusun kerangka analisis adalah...
A. Menulis laporan akhir
B. Merumuskan masalah yang akan dikaji
C. Mengumpulkan data sekunder
D. Menyusun daftar pustaka
E. Menentukan metode analisis
Soal 28 Premium
Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan fokus pada...
A. Data statistik dan angka-angka kuantitatif
B. Survei opini publik
C. Analisis biaya dan manfaat ekonomi
D. Eksperimen lapangan
E. Norma hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan
Soal 29 Premium
Teknik analisis yang digunakan untuk menilai dampak potensial dari suatu Rancangan Undang-Undang sebelum disahkan dikenal dengan istilah...
A. Analisis deskriptif kualitatif
B. Analisis Dampak Regulasi (ADR)
C. Analisis SWOT
D. Analisis statistik inferensial
E. Analisis biaya-manfaat sederhana
Soal 30 Premium
Dalam teknik asistensi keahlian, pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan riil di masyarakat disebut...
A. Analisis kesenjangan (gap analysis)
B. Analisis tren
C. Analisis komparatif
D. Analisis regresi
E. Analisis konten
Soal 31 Premium
Dalam memberikan asistensi kepada pimpinan DPR terkait pembahasan RUU, seorang Analis Legislatif harus menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM berfungsi untuk...
A. Menginventarisasi masalah dan usulan perubahan terhadap RUU
B. Mencatat kehadiran anggota dewan
C. Menghitung anggaran pelaksanaan RUU
D. Mendokumentasikan berita acara persidangan
E. Mengatur jadwal rapat komisi
Soal 32 Premium
Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dilaksanakan melalui beberapa instrumen. Berikut yang merupakan instrumen pengawasan DPR adalah...
A. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
B. Hak legislasi dan hak anggaran
C. Hak amandemen dan hak veto
D. Hak budget dan hak inisiatif
E. Hak imunitas dan hak protokoler
Soal 33 Premium
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat...
A. Wajib dan rahasia
B. Hak dan terbuka
C. Wajib dan tertutup
D. Wajib dan terbuka
E. Hak dan tertutup
Soal 34 Premium
Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang mempunyai tugas khusus untuk menyusun dan mengoordinasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah...
A. Komisi
B. Badan Musyawarah
C. Badan Legislasi
D. Badan Anggaran
E. Badan Keahlian
Soal 35 Premium
Badan Keahlian DPR RI yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 27 Tahun 2015 dipimpin oleh seorang...
A. Sekretaris Jenderal
B. Deputi
C. Direktur Jenderal
D. Inspektur Utama
E. Kepala Badan Keahlian
Soal 36 Premium
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN Pada Bulan Ramadhan, selain mengatur jam kerja juga mengatur tentang...
A. Ketentuan cuti bersama
B. Penilaian kinerja selama Ramadhan
C. Pemberian THR bagi ASN
D. Pembayaran tunjangan kinerja
E. Ketentuan pelaksanaan salat Jumat bagi ASN
Soal 37 Premium
Dalam analisis deskriptif, validitas data merupakan hal yang krusial. Validitas data dapat diuji melalui teknik triangulasi, yaitu...
A. Menggunakan analisis statistik
B. Menggunakan berbagai sumber, metode, atau teori untuk mengecek kebenaran data
C. Menyerahkan data tanpa verifikasi
D. Mengabaikan data yang tidak sesuai
E. Menggunakan satu sumber data saja
Soal 38 Premium
Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji hubungan sebab-akibat antara suatu kebijakan dengan dampak yang ditimbulkan disebut...
A. Analisis kausal
B. Analisis deskriptif
C. Analisis komparatif
D. Analisis konten
E. Analisis statistik deskriptif
Soal 39 Premium
Dalam asistensi keahlian untuk fungsi anggaran DPR, seorang Analis Legislatif perlu memahami bahwa alat kelengkapan DPR yang bertugas membahas anggaran bersama pemerintah adalah...
A. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
B. Komisi
C. Badan Legislasi
D. Badan Anggaran
E. Panitia Khusus
Soal 40 Premium
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dokumen yang memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar penyusunan RUU disebut...
A. Penjelasan Pasal demi Pasal
B. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
C. Berita Acara Persidangan
D. Naskah Akademik
E. Rancangan Undang-Undang
Soal 41 Premium
Berdasarkan UU MD3, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR pada prinsipnya dilakukan secara...
A. Keputusan pimpinan sidang
B. Berdasarkan usulan fraksi terbesar
C. Musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai melalui voting
D. Penunjukan langsung oleh Presiden
E. Voting mutlak
Soal 42 Premium
Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan historis digunakan untuk...
A. Meninjau perkembangan historis dan latar belakang lahirnya suatu kebijakan
B. Fokus pada analisis biaya saja
C. Hanya mencatat tahun pembuatan undang-undang
D. Mengabaikan peristiwa masa lalu
E. Memprediksi masa depan tanpa melihat masa lalu
Soal 43 Premium
Teknik asistensi keahlian yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menggali masukan terhadap suatu RUU disebut...
A. Focus Group Discussion (FGD)
B. Studi pustaka tertutup
C. Observasi pasif
D. Wawancara terstruktur tertutup
E. Analisis meja
Soal 44 Premium
Berdasarkan UU MD3, hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden secara tertulis mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis disebut...
A. Hak budget
B. Hak imunitas
C. Hak angket
D. Hak menyatakan pendapat
E. Hak interpelasi
Soal 45 Premium
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, struktur organisasi Badan Keahlian DPR RI terdiri atas...
A. Sekretaris Jenderal dan Deputi
B. Pusat Analisis dan Biro Umum
C. Sekretariat Badan Keahlian dan Inspektorat
D. Kepala Badan Keahlian, Sekretariat Badan Keahlian, dan Pusat-Pusat Analisis
E. Direktur Jenderal dan Sekretaris Badan
Soal 46 Premium
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini disebut asas...
A. Lex superior derogat legi inferiori
B. Asas kemanfaatan
C. Asas kepastian hukum
D. Lex posterior derogat legi priori
E. Lex specialis derogat legi generali
Soal 47 Premium
Berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, Pimpinan DPR terdiri atas...
A. Seorang ketua dan dua orang wakil ketua
B. Seorang ketua dan tiga orang wakil ketua
C. Dua orang ketua dan dua orang wakil ketua
D. Seorang ketua dan seorang wakil ketua
E. Seorang ketua dan empat orang wakil ketua
Soal 48 Premium
Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan yang mengkaji implementasi suatu undang-undang di lapangan untuk mengevaluasi efektivitasnya disebut...
A. Analisis komparatif
B. Analisis deskriptif
C. Analisis dampak regulasi
D. Analisis implementasi kebijakan
E. Analisis kausal
Soal 49 Premium
Dalam teknik asistensi keahlian, penyusunan naskah akademik harus memuat tiga kajian pokok, yaitu...
A. Kajian politik, kajian ekonomi, kajian budaya
B. Kajian akademik, kajian praktis, kajian teoritis
C. Kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis
D. Kajian teknis, kajian administratif, kajian keuangan
E. Kajian historis, kajian komparatif, kajian empiris
Soal 50 Premium
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, salah satu tugas Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah...
A. Mengelola hubungan masyarakat dan protokol
B. Menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi persidangan DPR
C. Mengelola keuangan dan aset DPR
D. Melakukan pengawasan internal
E. Menyusun naskah akademik RUU
Tips Lulus SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.