SKB CPNS Analis Perkara Peradilan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Perkara Peradilan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Perkara Peradilan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan.
Soal 1
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan tertentu, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Manakah yang termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
A. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Hubungan Industrial
B. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
C. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara
D. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Niaga
E. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi
Jawaban: C
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [citation:2][citation:10]. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan Mahkamah Agung, bukan berada di bawahnya [citation:2].
Soal 2
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang asas-asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berikut ini yang merupakan asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut UU tersebut adalah...
A. Asas oportunitas
B. Asas praduga tak bersalah
C. Asas retroaktif
D. Asas ne bis in idem
E. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
Jawaban: E
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur beberapa asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, antara lain: asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas bebas, tidak memihak, dan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; serta asas persidangan terbuka untuk umum [citation:3]. Asas praduga tak bersalah merupakan asas dalam hukum acara pidana, sedangkan asas oportunitas adalah asas dalam penuntutan.
Soal 3
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, salah satu tugas pokok Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan. Objek pengawasan tersebut meliputi...
A. Perilaku advokat dan penegakan kode etik notaris
B. Tingkah laku hakim dan penyelenggaraan peradilan
C. Tingkah laku hakim dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan
D. Penyelenggaraan peradilan dan pengelolaan keuangan negara
E. Pelaksanaan putusan pengadilan dan pengelolaan barang rampasan negara
Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 3 Tahun 2009, pengawasan tertinggi yang dilakukan MA mencakup pengawasan atas tingkah laku hakim dan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan. Terkait perilaku advokat, sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengawasan terhadap perilaku dan kode etik advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
Soal 4
Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah mengenai pengawasan hakim. Berdasarkan UU tersebut, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh...
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Komisi Pemberantasan Korupsi
C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
D. Mahkamah Agung
E. Komisi Yudisial
Jawaban: E
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memperkuat pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim [citation:5].
Soal 5
Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama mencakup perkara di bidang...
A. Hubungan industrial, pemogokan, dan perselisihan antar serikat pekerja
B. Perikanan, kelautan, dan pelayaran
C. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah
D. Perdata umum, pidana, dan tata usaha negara
E. Kepailitan, perbankan, dan hak kekayaan intelektual
Jawaban: C
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.
Soal 6
Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penentuan pengadilan yang berwenang secara relatif pada prinsipnya menganut asas...
A. Lex specialis derogat legi generali
B. Audietur et altera pars
C. Lex posterior derogat legi priori
D. Actor sequitur forum rei
E. Nemo judex in causa sua
Jawaban: D
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa gugatan diajukan pada pengadilan yang meliputi kedudukan tergugat. Hal ini menganut asas actor sequitur forum rei, yang berarti penggugat mengikuti forum (tempat) kedudukan tergugat [citation:7].
Soal 7
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Kewenangan Pengadilan Tipikor adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh...
A. Siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Indonesia
B. Hakim, jaksa, polisi, dan advokat
C. Korporasi yang berbadan hukum Indonesia
D. Pejabat negara dan penyelenggara negara
E. Anggota legislatif dan eksekutif tingkat pusat
Jawaban: A
Berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapa pun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta korporasi, sepanjang tindak pidana korupsi tersebut terjadi di wilayah hukum Indonesia. Kewenangan ini tidak terbatas pada subjek hukum tertentu.
Soal 8
Pembagian hukum berdasarkan fungsi membedakan antara hukum publik dan hukum privat. Manakah yang termasuk ke dalam ranah hukum privat?
A. Hukum internasional publik dan hukum humaniter
B. Hukum acara pidana dan hukum acara perdata
C. Hukum tata usaha negara dan hukum pidana militer
D. Hukum perdata dan hukum dagang
E. Hukum pidana dan hukum tata negara
Jawaban: D
Hukum privat (hukum sipil) mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contoh hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perdata internasional. Hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara termasuk ke dalam hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antar lembaga negara.
Soal 9
Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut yang termasuk alat bukti sah menurut KUHAP adalah...
A. Keterangan terdakwa, sumpah, dan bukti elektronik
B. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa
C. Keterangan saksi, visum et repertum, dan rekaman CCTV
D. Surat, petunjuk, dan keterangan hakim
E. Keterangan ahli, sumpah, dan pengakuan terdakwa
Jawaban: B
Pasal 184 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) menentukan alat bukti yang sah terdiri atas: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa. Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti surat jika sesuai ketentuan.
Soal 10
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip utama dalam SPPA adalah bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu...
A. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimum
B. Penahanan anak hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak
C. Pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
D. Pemberian kesempatan kepada anak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
E. Penyelesaian perkara melalui mediasi antara pelaku dan korban tanpa melibatkan aparat penegak hukum
Jawaban: C
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi, menghindari penahanan, dan mendorong pertanggungjawaban anak dengan melibatkan korban, keluarga, dan masyarakat.
Soal 11
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator. Mediasi bersifat wajib diterapkan untuk...
A. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama
B. Perkara perdata dan perkara tata usaha negara
C. Perkara perdata yang nilai gugatannya di bawah Rp 500.000.000
D. Seluruh perkara perdata dan pidana yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama
E. Perkara pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun
Jawaban: A
Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa mediasi merupakan kewajiban bagi semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan (verzet) dan intervensi (derden verzet), namun dengan pengecualian untuk perkara yang diselesaikan melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta perkara tertentu seperti gugatan sederhana, kepailitan, dan lain-lain [citation:9].
Soal 12
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah mengenai jenis pidana pokok, yang terdiri atas...
A. Pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan
B. Pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana mati
C. Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial
D. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan
E. Pidana penjara, pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana pengumuman putusan hakim
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana mati kini diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan secara alternatif.
Soal 13
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang upaya hukum biasa dan luar biasa. Manakah yang termasuk upaya hukum biasa?
A. Perlawanan, banding, dan kasasi
B. Banding dan grasi
C. Peninjauan kembali dan kasasi
D. Perlawanan dan peninjauan kembali
E. Grasi dan amnesti
Jawaban: A
Menurut KUHAP, upaya hukum biasa adalah upaya yang dapat digunakan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, meliputi: perlawanan (verzet), banding, dan kasasi. Peninjauan kembali dan grasi merupakan upaya hukum luar biasa karena dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Soal 14
Grasi merupakan salah satu hak terpidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Grasi adalah...
A. Pengampunan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
B. Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh Presiden
C. Penghapusan pidana yang diberikan oleh hakim karena alasan kemanusiaan
D. Pembebasan bersyarat yang diberikan setelah terpidana menjalani 2/3 masa pidana
E. Pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM
Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi diberikan setelah terpidana memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Soal 15
Bantuan hukum di pengadilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu diselenggarakan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum di pengadilan dibentuk berdasarkan...
A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
B. Keputusan Presiden tentang Bantuan Hukum
C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
D. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pos Bantuan Hukum
E. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Bantuan Hukum
Jawaban: A
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan [citation:3]. Posbakum merupakan fasilitas pengadilan untuk memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara cuma-cuma.
Soal 16
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu bentuk layanan administrasi perkara secara elektronik di lingkungan peradilan. SIPP digunakan untuk...
A. Menyelenggarakan persidangan secara elektronik tanpa kehadiran para pihak
B. Melakukan pendaftaran perkara secara online dan pembayaran panjar biaya perkara
C. Mengelola arsip perkara secara digital dan melakukan pemusnahan arsip
D. Melakukan mediasi secara elektronik antara para pihak yang bersengketa
E. Memberikan informasi mengenai perkembangan perkara, jadwal sidang, dan status perkara secara online
Jawaban: E
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan perkara di pengadilan secara online. SIPP memungkinkan pencari keadilan, advokat, dan masyarakat untuk memantau jadwal sidang, status perkara, dan informasi perkara lainnya secara transparan [citation:9].
Soal 17
Layanan persidangan secara elektronik (e-Court/e-Litigation) diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung. Dalam sistem e-Court, para pihak dapat melakukan...
A. Mengunduh putusan pengadilan dan dokumen perkara lainnya
B. Hanya melakukan pemanggilan para pihak dan saksi melalui aplikasi
C. Mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara online
D. Pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan sidang secara elektronik
E. Melakukan konsultasi hukum dengan hakim secara online
Jawaban: D
Peraturan Mahkamah Agung tentang e-Court (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022) mengatur bahwa e-Court merupakan layanan peradilan elektronik yang meliputi e-Filing (pendaftaran perkara online), e-Payment (pembayaran biaya perkara online), e-Summons (pemanggilan elektronik), dan e-Litigation (persidangan elektronik). Melalui e-Court, para pihak dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan menerima panggilan sidang secara elektronik [citation:9].
Soal 18
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN harus bersifat...
A. Konkret, individual, dan final
B. Abstrak, individual, dan final
C. Konkret, umum, dan final
D. Konkret, kolektif, dan tidak final
E. Abstrak, umum, dan dapat diubah
Jawaban: A
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata [citation:10].
Soal 19
Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu mengatur bahwa undang-undang tidak berlaku surut, kecuali jika diatur lain dalam undang-undang tersebut. Asas ini dikenal dengan asas...
A. Non-retroaktif
B. Lex posterior derogat legi priori
C. Ius curia novit
D. Lex specialis derogat legi generali
E. Actor sequitur forum rei
Jawaban: A
Asas non-retroaktif atau asas tidak berlaku surut merupakan asas umum dalam hukum yang menyatakan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan prinsip dalam negara hukum. Pengecualian diberikan dalam undang-undang tertentu atau dalam hal undang-undang baru memberikan perlindungan lebih baik bagi terpidana.
Soal 20
Sumber hukum nasional Indonesia meliputi undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Yurisprudensi sebagai sumber hukum berarti...
A. Kebiasaan yang hidup dan diterima dalam masyarakat sebagai hukum
B. Kitab undang-undang yang disusun secara sistematis oleh pemerintah
C. Pendapat para ahli hukum yang diakui dan dijadikan rujukan
D. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang
E. Keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara serupa
Jawaban: E
Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti atau dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa. Yurisprudensi lahir dari asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak mengatur (ius curia novit), sehingga putusan hakim dapat menciptakan hukum baru yang kemudian menjadi sumber hukum.
Soal 21 Premium
Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Berikut ini yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah...
A. Perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan
B. Perselisihan perdata antar perusahaan dan perbankan
C. Perselisihan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha
D. Perselisihan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
E. Perselisihan perikanan dan kelautan di wilayah yurisdiksi Indonesia
Soal 22 Premium
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur tentang pengadilan perikanan. Salah satu kekhususan hukum acara pada pengadilan perikanan adalah...
A. Alat bukti elektronik dari sistem pemantauan kapal perikanan sebagai alat bukti sah
B. Pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa
C. Putusan pengadilan perikanan tidak dapat diajukan kasasi
D. Penggunaan saksi di bawah sumpah secara tertutup
E. Pengajuan upaya banding hanya dapat dilakukan satu kali
Soal 23 Premium
Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki kewenangan khusus. Berikut yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga adalah...
A. Sengketa niaga antar pelaku usaha dengan konsumen
B. Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha
C. Perkara perdata yang melibatkan korporasi multinasional
D. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
E. Perselisihan perbankan dan lembaga keuangan
Soal 24 Premium
Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang membedakannya dengan Pengadilan Agama pada umumnya adalah...
A. Kewenangan mengadili perkara perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Aceh
B. Kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan haji dan umrah
C. Kewenangan mengadili perkara perdata yang melibatkan warga negara asing
D. Kewenangan mengadili perkara waris bagi seluruh warga Aceh tanpa memandang agama
E. Kewenangan mengadili perkara pidana yang diatur dalam Qanun (peraturan daerah syariat Islam)
Soal 25 Premium
Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memiliki kewenangan mengadili sengketa perpajakan. Berikut ini yang merupakan karakteristik khusus dari Pengadilan Pajak adalah...
A. Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi
B. Hakim Pengadilan Pajak terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang diangkat oleh Menteri Keuangan
C. Pengajuan keberatan administratif wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak
D. Pemeriksaan sengketa pajak dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan
E. Pengadilan Pajak hanya berwenang mengadili sengketa pajak yang nilai pokok sengketanya di atas Rp 1 miliar
Soal 26 Premium
Pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berikut yang termasuk pelanggaran HAM berat yang menjadi kewenangan Pengadilan HAM adalah...
A. Penculikan, penyanderaan, dan terorisme
B. Diskriminasi ras dan etnis, serta penghinaan terhadap simbol negara
C. Perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak
D. Korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang
E. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
Soal 27 Premium
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur bahwa tindak pidana asal (predicate crime) dari pencucian uang meliputi berbagai kejahatan. Dalam penanganan perkara TPPU, pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa...
A. Kurungan pengganti denda dan pengumuman putusan hakim
B. Perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
C. Pidana mati dan denda maksimal Rp 100 miliar
D. Kerja sosial dan pencabutan hak politik
E. Pembayaran restitusi kepada korban dan rehabilitasi
Soal 28 Premium
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang tindak pidana narkotika. Dalam penanganan perkara narkotika, pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat dijatuhi putusan berupa...
A. Perintah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
B. Pembebasan bersyarat setelah menjalani 1/3 masa pidana
C. Pidana mati tanpa mempertimbangkan status sebagai pecandu
D. Pidana kurungan pengganti denda dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan
E. Pidana denda maksimal dan pencabutan hak sipil
Soal 29 Premium
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU Minerba, pemberian izin usaha pertambangan dilakukan melalui sistem...
A. Lelang terbuka dengan harga tertinggi
B. Penunjukan langsung oleh pemerintah pusat
C. Kemitraan antara BUMN dengan swasta nasional
D. Pemberian berdasarkan hak ulayat masyarakat adat
E. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)
Soal 30 Premium
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur tentang penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan UU PPLH, gugatan perdata yang dapat diajukan oleh masyarakat atau organisasi lingkungan hidup terkait kerusakan lingkungan dikenal dengan istilah...
A. Legal standing organisasi lingkungan hidup
B. Class action
C. Citizen lawsuit
D. Derden verzet
E. Actio popularis
Soal 31 Premium
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengatur bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pengadilan berupa penetapan...
A. Pencabutan hak politik pelaku
B. Pencabutan hak asuh anak
C. Pidana tambahan berupa rehabilitasi korban
D. Penahanan praperadilan terhadap pelaku
E. Perintah perlindungan (protection order)
Soal 32 Premium
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) membawa perubahan signifikan dalam penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan UU TPKS, salah satu hak korban dalam proses peradilan adalah...
A. Tidak diperdengarkan keterangannya di persidangan apabila menimbulkan trauma
B. Mengajukan grasi kepada Presiden tanpa melalui mekanisme permohonan
C. Menentukan sendiri besaran restitusi yang harus dibayar pelaku
D. Menolak kehadiran penasihat hukum pelaku dalam persidangan
E. Mendapatkan jaminan keamanan berupa pengawalan bersenjata
Soal 33 Premium
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia adalah...
A. Perjanjian fidusia menjadi batal demi hukum
B. Penerima fidusia memiliki hak preferen (hak didahulukan)
C. Benda fidusia tidak dapat dieksekusi
D. Benda yang dijaminkan menjadi milik penerima fidusia
E. Pemberi fidusia kehilangan hak kepemilikan atas benda
Soal 34 Premium
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur tentang sanksi pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana yang bersifat...
A. Delik aduan
B. Delik formal dengan mekanisme penundaan penuntutan
C. Delik biasa
D. Delik yang tidak dapat dituntut tanpa adanya kerugian negara
E. Delik material
Soal 35 Premium
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa tindak pidana kehutanan, seperti pembalakan liar (illegal logging), dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam penegakan hukum kehutanan, alat bukti yang sah termasuk...
A. Pengakuan terdakwa yang dibuat di luar persidangan
B. Hasil perekaman dari sistem pemantauan hutan dan citra satelit
C. Hasil poligraf (lie detector) yang disahkan hakim
D. Kesaksian dari masyarakat adat secara lisan
E. Rekaman CCTV yang tidak didukung keterangan saksi
Soal 36 Premium
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak-hak atas tanah. Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh serta dapat beralih dan dialihkan adalah...
A. Hak guna usaha
B. Hak pakai
C. Hak guna bangunan
D. Hak pengelolaan
E. Hak milik
Soal 37 Premium
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur bahwa Hak Tanggungan memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satu ciri utama Hak Tanggungan adalah...
A. Merupakan hak perseorangan yang tidak dapat dialihkan
B. Hanya dapat diberikan oleh perorangan, bukan badan hukum
C. Memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada kreditur
D. Memberikan hak untuk melakukan eksekusi langsung (parate executie)
E. Berakhir secara otomatis setelah 5 tahun
Soal 38 Premium
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pembubaran partai politik dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik ini didasarkan pada...
A. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
C. Pasal 24 UUD 1945
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
E. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal 39 Premium
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase kepada...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
D. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
E. Ketua Pengadilan Negeri
Soal 40 Premium
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Sengketa informasi publik yang timbul dapat diselesaikan melalui upaya keberatan dan dilanjutkan dengan upaya...
A. Pengaduan ke Ombudsman
B. Gugatan ke Mahkamah Agung
C. Permohonan ke Mahkamah Konstitusi
D. Keberatan ke Komisi Informasi
E. Gugatan ke Komisi Yudisial
Soal 41 Premium
Dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, KUHAP menganut sistem pembuktian...
A. Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast)
B. Keyakinan hakim semata (conviction intime)
C. Negatief wettelijk (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif)
D. Pembuktian bebas (vrije bewijsleer)
E. Positief wettelijk (pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif)
Soal 42 Premium
Dalam perkara perdata, hakim pada prinsipnya mencari kebenaran formil. Hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh HIR/Rbg, yaitu...
A. Pembuktian formil (formeel bewijs)
B. Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast)
C. Pembuktian materiil (materieel bewijs)
D. Pembuktian bebas (vrije bewijsleer)
E. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
Soal 43 Premium
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 3 Tahun 2009, alasan pengajuan PK adalah...
A. Adanya putusan yang bertentangan dengan kebenaran materiil
B. Kebohongan/tipu muslihat pihak lawan, ditemukan surat bukti baru, atau ultra petita
C. Terdakwa atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan
D. Putusan tidak mempertimbangkan asas keadilan
E. Adanya kekeliruan penerapan hukum oleh hakim
Soal 44 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, permohonan grasi diajukan oleh terpidana kepada Presiden melalui...
A. Kejaksaan Agung
B. Komisi Yudisial
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
E. Mahkamah Agung
Soal 45 Premium
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan memberikan layanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi...
A. Menentukan sendiri hakim yang akan mengadili perkara
B. Melakukan eksekusi putusan pengadilan
C. Memberikan jaminan pembebasan biaya perkara (prodeo)
D. Mengajukan banding dan kasasi secara gratis
E. Konsultasi hukum, pembuatan dokumen perkara, dan pendampingan persidangan
Soal 46 Premium
Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk layanan administrasi perkara secara elektronik. Direktori Putusan berfungsi untuk...
A. Melakukan revisi putusan yang mengandung kesalahan
B. Menggantikan fungsi berita acara sidang
C. Mempublikasikan putusan pengadilan secara terbuka untuk diakses publik
D. Menyediakan template gugatan dan permohonan
E. Menyimpan arsip perkara yang telah dimusnahkan
Soal 47 Premium
Asas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah...
A. Pengadilan tidak bertanggung jawab kepada siapapun
B. Pengadilan tidak perlu mempublikasikan putusannya
C. Hakim dapat memutus perkara sesuai keinginannya tanpa terikat hukum
D. Hakim bebas dari pengawasan Komisi Yudisial
E. Pengadilan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan fungsi peradilan
Soal 48 Premium
Asas hukum acara pidana yang diatur dalam regulasi menempatkan tersangka/terdakwa sebagai orang yang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal dengan...
A. Praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Lex specialis derogat legi generali
C. Kesempatan terakhir (audi et alteram partem)
D. Oportunitas
E. Ne bis in idem
Soal 49 Premium
Asas hukum acara perdata yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau tidak jelas disebut asas...
A. Ius curia novit
B. Actor sequitur forum rei
C. Contradictoire delimitasi
D. Res judicata pro veritate habetur
E. Lex specialis derogat legi generali
Soal 50 Premium
Sebagai Analis Perkara Peradilan, pemahaman tentang kekhususan hukum acara pada berbagai pengadilan khusus sangat penting. Dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, jangka waktu pemeriksaan dan putusan untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah...
A. 90 hari
B. 20 hari
C. 30 hari
D. 60 hari
E. 14 hari
Tips Lulus SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
SKB CPNS Analis Perkara Peradilan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Perkara Peradilan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Perkara Peradilan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Perkara Peradilan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Perkara Peradilan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.