SKB CPNS Analis Perkara Peradilan

Soal 1

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan tertentu, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Manakah yang termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?

A Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Hubungan Industrial B Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi C Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara D Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Niaga E Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [citation:2][citation:10]. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan Mahkamah Agung, bukan berada di bawahnya [citation:2].

Materi Terkait: Pasal 24 UUD 1945

Soal 2

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang asas-asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berikut ini yang merupakan asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut UU tersebut adalah...

A Asas oportunitas B Asas praduga tak bersalah C Asas retroaktif D Asas ne bis in idem E Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur beberapa asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, antara lain: asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas bebas, tidak memihak, dan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; serta asas persidangan terbuka untuk umum [citation:3]. Asas praduga tak bersalah merupakan asas dalam hukum acara pidana, sedangkan asas oportunitas adalah asas dalam penuntutan.

Materi Terkait: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Soal 3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, salah satu tugas pokok Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan. Objek pengawasan tersebut meliputi...

A Perilaku advokat dan penegakan kode etik notaris B Tingkah laku hakim dan penyelenggaraan peradilan C Tingkah laku hakim dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan D Penyelenggaraan peradilan dan pengelolaan keuangan negara E Pelaksanaan putusan pengadilan dan pengelolaan barang rampasan negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 3 Tahun 2009, pengawasan tertinggi yang dilakukan MA mencakup pengawasan atas tingkah laku hakim dan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan. Terkait perilaku advokat, sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengawasan terhadap perilaku dan kode etik advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Materi Terkait: UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009

Soal 4

Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah mengenai pengawasan hakim. Berdasarkan UU tersebut, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh...

A Dewan Perwakilan Rakyat B Komisi Pemberantasan Korupsi C Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D Mahkamah Agung E Komisi Yudisial

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memperkuat pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim [citation:5].

Materi Terkait: UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)

Soal 5

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama mencakup perkara di bidang...

A Hubungan industrial, pemogokan, dan perselisihan antar serikat pekerja B Perikanan, kelautan, dan pelayaran C Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah D Perdata umum, pidana, dan tata usaha negara E Kepailitan, perbankan, dan hak kekayaan intelektual

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Materi Terkait: UU 7/1989 jo. 3/2006 (Peradilan Agama)

Soal 6

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penentuan pengadilan yang berwenang secara relatif pada prinsipnya menganut asas...

A Lex specialis derogat legi generali B Audietur et altera pars C Lex posterior derogat legi priori D Actor sequitur forum rei E Nemo judex in causa sua

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa gugatan diajukan pada pengadilan yang meliputi kedudukan tergugat. Hal ini menganut asas actor sequitur forum rei, yang berarti penggugat mengikuti forum (tempat) kedudukan tergugat [citation:7].

Materi Terkait: UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009 (Peradilan TUN)

Soal 7

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Kewenangan Pengadilan Tipikor adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh...

A Siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Indonesia B Hakim, jaksa, polisi, dan advokat C Korporasi yang berbadan hukum Indonesia D Pejabat negara dan penyelenggara negara E Anggota legislatif dan eksekutif tingkat pusat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapa pun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta korporasi, sepanjang tindak pidana korupsi tersebut terjadi di wilayah hukum Indonesia. Kewenangan ini tidak terbatas pada subjek hukum tertentu.

Materi Terkait: UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)

Soal 8

Pembagian hukum berdasarkan fungsi membedakan antara hukum publik dan hukum privat. Manakah yang termasuk ke dalam ranah hukum privat?

A Hukum internasional publik dan hukum humaniter B Hukum acara pidana dan hukum acara perdata C Hukum tata usaha negara dan hukum pidana militer D Hukum perdata dan hukum dagang E Hukum pidana dan hukum tata negara

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Hukum privat (hukum sipil) mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contoh hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perdata internasional. Hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara termasuk ke dalam hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antar lembaga negara.

Materi Terkait: Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)

Soal 9

Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut yang termasuk alat bukti sah menurut KUHAP adalah...

A Keterangan terdakwa, sumpah, dan bukti elektronik B Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa C Keterangan saksi, visum et repertum, dan rekaman CCTV D Surat, petunjuk, dan keterangan hakim E Keterangan ahli, sumpah, dan pengakuan terdakwa

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 184 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) menentukan alat bukti yang sah terdiri atas: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa. Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti surat jika sesuai ketentuan.

Materi Terkait: Hukum Acara Pidana (UU 8/1981)

Soal 10

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip utama dalam SPPA adalah bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu...

A Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimum B Penahanan anak hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak C Pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana D Pemberian kesempatan kepada anak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah E Penyelesaian perkara melalui mediasi antara pelaku dan korban tanpa melibatkan aparat penegak hukum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi, menghindari penahanan, dan mendorong pertanggungjawaban anak dengan melibatkan korban, keluarga, dan masyarakat.

Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)

Soal 11

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator. Mediasi bersifat wajib diterapkan untuk...

A Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama B Perkara perdata dan perkara tata usaha negara C Perkara perdata yang nilai gugatannya di bawah Rp 500.000.000 D Seluruh perkara perdata dan pidana yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama E Perkara pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa mediasi merupakan kewajiban bagi semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan (verzet) dan intervensi (derden verzet), namun dengan pengecualian untuk perkara yang diselesaikan melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta perkara tertentu seperti gugatan sederhana, kepailitan, dan lain-lain [citation:9].

Materi Terkait: Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)

Soal 12

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah mengenai jenis pidana pokok, yang terdiri atas...

A Pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan B Pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana mati C Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial D Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan E Pidana penjara, pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana pengumuman putusan hakim

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana mati kini diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan secara alternatif.

Materi Terkait: KUHP Baru (UU 1/2023)

Soal 13

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang upaya hukum biasa dan luar biasa. Manakah yang termasuk upaya hukum biasa?

A Perlawanan, banding, dan kasasi B Banding dan grasi C Peninjauan kembali dan kasasi D Perlawanan dan peninjauan kembali E Grasi dan amnesti

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut KUHAP, upaya hukum biasa adalah upaya yang dapat digunakan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, meliputi: perlawanan (verzet), banding, dan kasasi. Peninjauan kembali dan grasi merupakan upaya hukum luar biasa karena dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)

Soal 14

Grasi merupakan salah satu hak terpidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Grasi adalah...

A Pengampunan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap B Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh Presiden C Penghapusan pidana yang diberikan oleh hakim karena alasan kemanusiaan D Pembebasan bersyarat yang diberikan setelah terpidana menjalani 2/3 masa pidana E Pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi diberikan setelah terpidana memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Materi Terkait: Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)

Soal 15

Bantuan hukum di pengadilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu diselenggarakan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum di pengadilan dibentuk berdasarkan...

A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman B Keputusan Presiden tentang Bantuan Hukum C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum D Peraturan Mahkamah Agung tentang Pos Bantuan Hukum E Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Bantuan Hukum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan [citation:3]. Posbakum merupakan fasilitas pengadilan untuk memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara cuma-cuma.

Materi Terkait: Bantuan hukum (Posbakum)

Soal 16

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu bentuk layanan administrasi perkara secara elektronik di lingkungan peradilan. SIPP digunakan untuk...

A Menyelenggarakan persidangan secara elektronik tanpa kehadiran para pihak B Melakukan pendaftaran perkara secara online dan pembayaran panjar biaya perkara C Mengelola arsip perkara secara digital dan melakukan pemusnahan arsip D Melakukan mediasi secara elektronik antara para pihak yang bersengketa E Memberikan informasi mengenai perkembangan perkara, jadwal sidang, dan status perkara secara online

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan perkara di pengadilan secara online. SIPP memungkinkan pencari keadilan, advokat, dan masyarakat untuk memantau jadwal sidang, status perkara, dan informasi perkara lainnya secara transparan [citation:9].

Materi Terkait: Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)

Soal 17

Layanan persidangan secara elektronik (e-Court/e-Litigation) diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung. Dalam sistem e-Court, para pihak dapat melakukan...

A Mengunduh putusan pengadilan dan dokumen perkara lainnya B Hanya melakukan pemanggilan para pihak dan saksi melalui aplikasi C Mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara online D Pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan sidang secara elektronik E Melakukan konsultasi hukum dengan hakim secara online

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Peraturan Mahkamah Agung tentang e-Court (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022) mengatur bahwa e-Court merupakan layanan peradilan elektronik yang meliputi e-Filing (pendaftaran perkara online), e-Payment (pembayaran biaya perkara online), e-Summons (pemanggilan elektronik), dan e-Litigation (persidangan elektronik). Melalui e-Court, para pihak dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan menerima panggilan sidang secara elektronik [citation:9].

Materi Terkait: Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)

Soal 18

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN harus bersifat...

A Konkret, individual, dan final B Abstrak, individual, dan final C Konkret, umum, dan final D Konkret, kolektif, dan tidak final E Abstrak, umum, dan dapat diubah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata [citation:10].

Materi Terkait: UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009 (Peradilan TUN)

Soal 19

Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu mengatur bahwa undang-undang tidak berlaku surut, kecuali jika diatur lain dalam undang-undang tersebut. Asas ini dikenal dengan asas...

A Non-retroaktif B Lex posterior derogat legi priori C Ius curia novit D Lex specialis derogat legi generali E Actor sequitur forum rei

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas non-retroaktif atau asas tidak berlaku surut merupakan asas umum dalam hukum yang menyatakan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan prinsip dalam negara hukum. Pengecualian diberikan dalam undang-undang tertentu atau dalam hal undang-undang baru memberikan perlindungan lebih baik bagi terpidana.

Materi Terkait: Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat

Soal 20

Sumber hukum nasional Indonesia meliputi undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Yurisprudensi sebagai sumber hukum berarti...

A Kebiasaan yang hidup dan diterima dalam masyarakat sebagai hukum B Kitab undang-undang yang disusun secara sistematis oleh pemerintah C Pendapat para ahli hukum yang diakui dan dijadikan rujukan D Perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang E Keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara serupa

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti atau dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa. Yurisprudensi lahir dari asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak mengatur (ius curia novit), sehingga putusan hakim dapat menciptakan hukum baru yang kemudian menjadi sumber hukum.

Materi Terkait: Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)

Soal 21

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini mencerminkan asas...

A Asas Desentralisasi Yudisial B Asas Sentralisasi Peradilan C Asas Unifikasi Hukum Acara D Asas Personalitas Kelembagaan E Asas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, TUN) serta oleh MK. Ini mencerminkan asas bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif (asas kebebasan kekuasaan kehakiman).

Materi Terkait: Pasal 24 UUD 1945, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Soal 22

Salah satu asas dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Dalam KUHAP, asas ini diatur secara eksplisit dalam...

A Pasal 1 angka 1 B Pasal 8 ayat (1) C Pasal 5 ayat (1) D Pasal 17 E Pasal 2

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Materi Terkait: Hukum Acara Pidana (UU 8/1981)

Soal 23

Dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, sumber hukum utamanya adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua aturan ini mengatur tentang...

A Hukum Acara Pidana B Hukum Acara Perdata C Hukum Acara Khusus Peradilan Agama D Hukum Materiil Perdata E Hukum Tata Usaha Negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

HIR dan RBg adalah peraturan peninggalan kolonial yang masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kedua aturan ini mengatur tentang tata cara beracara di pengadilan untuk perkara perdata, termasuk mengenai gugatan, pemeriksaan sidang, pembuktian, dan upaya hukum.

Materi Terkait: Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)

Soal 24

Perbedaan fundamental antara hukum privat dan hukum publik terletak pada...

A Jenis sanksinya B Lembaga yang mengadili C Sumber hukumnya D Subjek hukum yang terlibat E Wilayah berlakunya

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antar lembaga negara yang menyangkut kepentingan umum, sementara hukum privat mengatur hubungan antar individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Ciri utama pembedanya adalah subjek hukum yang terlibat (apakah melibatkan negara sebagai penguasa atau tidak).

Materi Terkait: Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)

Soal 25

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang merupakan asas...

A Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara B Peradilan Terbuka untuk Umum C Ius Curia Novit D Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan E Perlakuan yang Sama di Depan Hukum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Ini adalah perwujudan asas perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law).

Materi Terkait: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Soal 26

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Khusus yang mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam...

A UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak B UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak C UU 46/2009 tentang Pengadilan Tipikor D UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM E UU 31/1997 tentang Peradilan Militer

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.

Materi Terkait: UU 26/2000 (Pengadilan HAM)

Soal 27

Lingkungan Peradilan Agama memiliki kekhususan dalam hal hukum acara, terutama pada tahap pembuktian. Dalam Peradilan Agama, selain alat bukti yang dikenal dalam HIR/RBg, terdapat alat bukti khusus yaitu...

A Alat bukti elektronik B Saksi berdasarkan ketentuan hukum Islam C Petunjuk hakim D Keterangan ahli E Visum et repertum

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama adalah: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Secara khusus, dalam Peradilan Agama terdapat alat bukti tambahan berupa "dua orang saksi laki-laki" atau "satu laki-laki dan dua perempuan" yang merupakan pengaruh dari hukum Islam (KHI).

Materi Terkait: UU 7/1989 jo. 3/2006 (Peradilan Agama)

Soal 28

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan terhadap keputusan tata usaha negara (KTUN) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tenggat waktu pengajuan gugatan adalah...

A 90 hari B 14 hari C 30 hari D 180 hari E 1 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan/pejabat TUN yang digugat.

Materi Terkait: UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009, UU 30/2014 (Peradilan TUN)

Soal 29

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, tindakan yang dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa melalui proses peradilan disebut...

A Pengawasan B Diversi C Pidana Bersyarat D Restorative Justice E Penempatan di Lembaga Pembinaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)

Soal 30

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi saat ini adalah...

A PERMA No. 1 Tahun 2008 B PERMA No. 2 Tahun 2015 C PERMA No. 3 Tahun 2017 D PERMA No. 4 Tahun 2019 E PERMA No. 1 Tahun 2016

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan aturan yang mengatur secara komprehensif mengenai mediasi di pengadilan, menggantikan PERMA sebelumnya (PERMA No. 1 Tahun 2008).

Materi Terkait: Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)

Soal 31

Sumber hukum nasional yang berasal dari putusan-putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim lain karena dianggap benar dan adil disebut...

A Undang-undang B Yurisprudensi C Kebiasaan D Traktat E Doktrin

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa. Ini merupakan salah satu sumber hukum formal di Indonesia.

Materi Terkait: Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)

Soal 32

Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa undang-undang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diundangkan adalah asas...

A Non-retroaktif B Legalitas C Teritorialitas D Personalitas E Nasionalitas Aktif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas non-retroaktif atau asas tidak berlaku surut adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru). Asas ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.

Materi Terkait: Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat

Soal 33

Upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa permohonan peninjauan kembali (PK) dapat diajukan dengan alasan yang diatur dalam KUHAP. Alasan tersebut antara lain adalah...

A Adanya novum atau kekeliruan nyata B Adanya perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) C Saksi memberikan keterangan palsu D Terdakwa tidak puas dengan putusan E Jaksa melakukan kesalahan dalam tuntutan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyebutkan alasan pengajuan PK: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang, putusan akan berbeda; b. terdapat kekeliruan nyata; atau c. terdapat putusan yang bertentangan satu sama lain.

Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)

Soal 34

Grasi adalah hak prerogatif Presiden yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010. Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana setelah...

A Putusan telah berkekuatan hukum tetap B Putusan kasasi dibacakan C Putusan banding dibacakan D Terpidana menjalani 1/3 masa pidana E Putusan tingkat pertama dibacakan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 7 UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyatakan bahwa permohonan grasi dapat diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Materi Terkait: Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)

Soal 35

Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian...

A Campuran B Bebas C Negatif D Konvensional E Positif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

KUHAP menganut sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184. Hakim harus mendasarkan putusannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam perkara pidana

Soal 36

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata berdasarkan HIR menganut sistem...

A Pembuktian negatif B Pembuktian limitatif C Pembuktian formil D Pembuktian bebas (vrij bewijs) E Pembuktian konvensional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 1865 KUHPerdata (BW) jo. Pasal 163 HIR menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan hak atau peristiwa wajib membuktikannya. Ini adalah sistem pembuktian bebas, di mana hakim tidak terikat pada aturan formil tertentu selain yang ditentukan undang-undang, dan keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak.

Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam perkara perdata

Soal 37

Layanan administrasi perkara secara elektronik yang terintegrasi di seluruh pengadilan di Indonesia meliputi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan...

A e-Berpadu B SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara) C e-Prodeo D e-Court E e-Litigation

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi untuk manajemen perkara di pengadilan. SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara) adalah sistem yang lebih luas yang terintegrasi dengan SIPP dan Direktori Putusan sebagai bagian dari e-court. Meskipun e-court adalah layanan persidangan, administrasi perkara mencakup SIPP dan SIAP.

Materi Terkait: Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)

Soal 38

Pengadilan Khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diatur dalam...

A UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 B UU 46/2009 tentang Pengadilan Tipikor C UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman D UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor E UU 8/2010 tentang TPPU

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pembentukan, kewenangan, dan hukum acara pada Pengadilan Tipikor.

Materi Terkait: UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)

Soal 39

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak yang dapat berhadapan dengan hukum adalah...

A Antara 8 sampai 15 tahun B Belum berusia 21 tahun C Antara 12 sampai 18 tahun D Antara 15 sampai 21 tahun E Belum berusia 12 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)

Soal 40

Dalam hukum acara perdata, upaya hukum biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri adalah banding dan kasasi. Batas waktu pengajuan memori banding adalah...

A 14 hari B 180 hari C 90 hari D 7 hari E 30 hari

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 199 HIR/ Pasal 203 RBg menyatakan bahwa banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)

Soal 41

PRO

Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Berikut ini yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah...

A Perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan B Perselisihan perdata antar perusahaan dan perbankan C Perselisihan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha D Perselisihan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang E Perselisihan perikanan dan kelautan di wilayah yurisdiksi Indonesia

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Kekhususan hukum acaranya terletak pada wajibnya upaya mediasi dan konsiliasi sebelum perkara diajukan ke pengadilan, serta tenggat waktu penyelesaian yang singkat (maksimal 50 hari).

Materi Terkait: Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur tentang pengadilan perikanan. Salah satu kekhususan hukum acara pada pengadilan perikanan adalah...

A Alat bukti elektronik dari sistem pemantauan kapal perikanan sebagai alat bukti sah B Pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa C Putusan pengadilan perikanan tidak dapat diajukan kasasi D Penggunaan saksi di bawah sumpah secara tertutup E Pengajuan upaya banding hanya dapat dilakukan satu kali

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur bahwa tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana khusus yang penanganannya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, jaksa, dan hakim pengadilan perikanan. Kekhususan hukum acaranya antara lain alat bukti yang sah meliputi alat bukti elektronik seperti data dari sistem pemantauan kapal perikanan (VMS), serta pengenaan pidana denda yang sangat tinggi dan pencabutan izin usaha perikanan.

Materi Terkait: Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki kewenangan khusus. Berikut yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga adalah...

A Sengketa niaga antar pelaku usaha dengan konsumen B Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha C Perkara perdata yang melibatkan korporasi multinasional D Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) E Perselisihan perbankan dan lembaga keuangan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kekhususan Pengadilan Niaga antara lain adanya tenggat waktu yang sangat ketat dalam proses pemeriksaan (maksimal 30 hari untuk putusan PKPU dan 60 hari untuk kepailitan) serta pemeriksaan yang lebih mengutamakan prinsip kecepatan dan efisiensi.

Materi Terkait: Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang membedakannya dengan Pengadilan Agama pada umumnya adalah...

A Kewenangan mengadili perkara perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Aceh B Kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan haji dan umrah C Kewenangan mengadili perkara perdata yang melibatkan warga negara asing D Kewenangan mengadili perkara waris bagi seluruh warga Aceh tanpa memandang agama E Kewenangan mengadili perkara pidana yang diatur dalam Qanun (peraturan daerah syariat Islam)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah di Aceh diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang diatur dalam Qanun (peraturan daerah provinsi Aceh) yang merupakan pelaksanaan syariat Islam. Ini merupakan perluasan kewenangan dari Peradilan Agama yang pada umumnya hanya menangani perkara perdata tertentu bagi umat Islam.

Materi Terkait: Mahkamah Syar'iyah (UU 3/2006)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memiliki kewenangan mengadili sengketa perpajakan. Berikut ini yang merupakan karakteristik khusus dari Pengadilan Pajak adalah...

A Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi B Hakim Pengadilan Pajak terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang diangkat oleh Menteri Keuangan C Pengajuan keberatan administratif wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak D Pemeriksaan sengketa pajak dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan E Pengadilan Pajak hanya berwenang mengadili sengketa pajak yang nilai pokok sengketanya di atas Rp 1 miliar

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Karakteristik khusus Pengadilan Pajak adalah berlakunya asas 'exhaustion of administrative remedies', di mana keberatan terhadap keputusan perpajakan harus diajukan terlebih dahulu melalui prosedur administratif di instansi terkait (seperti Ditjen Pajak) sebelum dapat diajukan sebagai sengketa ke Pengadilan Pajak.

Materi Terkait: Pengadilan Pajak (UU 14/2002)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berikut yang termasuk pelanggaran HAM berat yang menjadi kewenangan Pengadilan HAM adalah...

A Penculikan, penyanderaan, dan terorisme B Diskriminasi ras dan etnis, serta penghinaan terhadap simbol negara C Perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak D Korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang E Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Materi Terkait: UU 26/2000 (Pengadilan HAM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur bahwa tindak pidana asal (predicate crime) dari pencucian uang meliputi berbagai kejahatan. Dalam penanganan perkara TPPU, pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa...

A Kurungan pengganti denda dan pengumuman putusan hakim B Perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana C Pidana mati dan denda maksimal Rp 100 miliar D Kerja sosial dan pencabutan hak politik E Pembayaran restitusi kepada korban dan rehabilitasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terpidana, yaitu perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal, serta pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi korporasi. Tindak pidana asal TPPU meliputi korupsi, narkotika, perikanan ilegal, perdagangan orang, perbankan, dan lain-lain.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang tindak pidana narkotika. Dalam penanganan perkara narkotika, pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat dijatuhi putusan berupa...

A Perintah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial B Pembebasan bersyarat setelah menjalani 1/3 masa pidana C Pidana mati tanpa mempertimbangkan status sebagai pecandu D Pidana kurungan pengganti denda dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan E Pidana denda maksimal dan pencabutan hak sipil

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau pengguna narkotika. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif dan upaya pengobatan bagi pecandu, bukan semata-mata pemidanaan.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU Minerba, pemberian izin usaha pertambangan dilakukan melalui sistem...

A Lelang terbuka dengan harga tertinggi B Penunjukan langsung oleh pemerintah pusat C Kemitraan antara BUMN dengan swasta nasional D Pemberian berdasarkan hak ulayat masyarakat adat E Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja mengatur bahwa pemberian izin usaha pertambangan dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan di sektor pertambangan dan meningkatkan investasi.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Minerba

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur tentang penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan UU PPLH, gugatan perdata yang dapat diajukan oleh masyarakat atau organisasi lingkungan hidup terkait kerusakan lingkungan dikenal dengan istilah...

A Legal standing organisasi lingkungan hidup B Class action C Citizen lawsuit D Derden verzet E Actio popularis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur beberapa mekanisme penegakan hukum lingkungan, antara lain gugatan perwakilan kelompok (class action), gugatan organisasi lingkungan hidup (legal standing), dan gugatan warga negara. Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan disebut dengan gugatan organisasi lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 92 UU PPLH.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU PPLH (Lingkungan Hidup)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 51

PRO

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengatur bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pengadilan berupa penetapan...

A Pencabutan hak politik pelaku B Pencabutan hak asuh anak C Pidana tambahan berupa rehabilitasi korban D Penahanan praperadilan terhadap pelaku E Perintah perlindungan (protection order)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa korban KDRT berhak mendapatkan penetapan perlindungan dari pengadilan berupa perintah perlindungan. Perintah perlindungan dapat berupa pembatasan gerak pelaku, larangan mendekati korban, atau perlindungan lainnya. Perintah perlindungan dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 52

PRO

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) membawa perubahan signifikan dalam penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan UU TPKS, salah satu hak korban dalam proses peradilan adalah...

A Tidak diperdengarkan keterangannya di persidangan apabila menimbulkan trauma B Mengajukan grasi kepada Presiden tanpa melalui mekanisme permohonan C Menentukan sendiri besaran restitusi yang harus dibayar pelaku D Menolak kehadiran penasihat hukum pelaku dalam persidangan E Mendapatkan jaminan keamanan berupa pengawalan bersenjata

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif. Salah satu hak penting korban adalah tidak diperdengarkan keterangan di persidangan apabila hal tersebut akan menimbulkan trauma berulang bagi korban. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui perekaman elektronik jarak jauh yang disaksikan langsung oleh hakim dan para pihak.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU TPKS (kekerasan seksual)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 53

PRO

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia adalah...

A Perjanjian fidusia menjadi batal demi hukum B Penerima fidusia memiliki hak preferen (hak didahulukan) C Benda fidusia tidak dapat dieksekusi D Benda yang dijaminkan menjadi milik penerima fidusia E Pemberi fidusia kehilangan hak kepemilikan atas benda

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak preferen (hak didahulukan) kepada penerima fidusia atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pendaftaran juga memberikan kepastian hukum dan memberikan hak yang sama dengan hak kebendaan lainnya, serta berlaku terhadap pihak ketiga.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Fidusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 54

PRO

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur tentang sanksi pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana yang bersifat...

A Delik aduan B Delik formal dengan mekanisme penundaan penuntutan C Delik biasa D Delik yang tidak dapat dituntut tanpa adanya kerugian negara E Delik material

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut setelah dilakukan penagihan pajak terlebih dahulu dan wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah diberikan kesempatan. Selain itu, tuntutan pidana dapat dilakukan setelah tidak terdapat upaya hukum banding atau gugatan yang diajukan wajib pajak diputus. Ini menunjukkan sifat delik formal dan adanya mekanisme penundaan penuntutan demi kepentingan penerimaan negara.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 55

PRO

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa tindak pidana kehutanan, seperti pembalakan liar (illegal logging), dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam penegakan hukum kehutanan, alat bukti yang sah termasuk...

A Pengakuan terdakwa yang dibuat di luar persidangan B Hasil perekaman dari sistem pemantauan hutan dan citra satelit C Hasil poligraf (lie detector) yang disahkan hakim D Kesaksian dari masyarakat adat secara lisan E Rekaman CCTV yang tidak didukung keterangan saksi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa alat bukti dalam tindak pidana kehutanan selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP, juga termasuk hasil perekaman dari sistem pemantauan hutan, citra satelit, dan dokumen angkutan hasil hutan. Kekhususan ini penting untuk membuktikan tindak pidana kehutanan yang sering terjadi di wilayah yang sulit dijangkau.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 56

PRO

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak-hak atas tanah. Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh serta dapat beralih dan dialihkan adalah...

A Hak guna usaha B Hak pakai C Hak guna bangunan D Hak pengelolaan E Hak milik

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (fungsi sosial). Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai merupakan hak yang lebih terbatas jangka waktunya dan sifatnya.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Pokok Agraria

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 57

PRO

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur bahwa Hak Tanggungan memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satu ciri utama Hak Tanggungan adalah...

A Merupakan hak perseorangan yang tidak dapat dialihkan B Hanya dapat diberikan oleh perorangan, bukan badan hukum C Memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada kreditur D Memberikan hak untuk melakukan eksekusi langsung (parate executie) E Berakhir secara otomatis setelah 5 tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur beberapa ciri utama Hak Tanggungan, yaitu: (1) merupakan hak kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan (droit de preference) kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan; (2) bersifat accessoir (mengikuti perjanjian pokok); (3) memberikan hak untuk melakukan eksekusi langsung jika debitur cidera janji (parate executie); (4) mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Hak Tanggungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 58

PRO

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pembubaran partai politik dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik ini didasarkan pada...

A Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung C Pasal 24 UUD 1945 D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus pembubaran partai politik [citation:2]. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Parpol

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 59

PRO

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase kepada...

A Mahkamah Agung B Mahkamah Konstitusi C Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia D Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) E Ketua Pengadilan Negeri

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur: (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diucapkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Arbitrase

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 60

PRO

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Sengketa informasi publik yang timbul dapat diselesaikan melalui upaya keberatan dan dilanjutkan dengan upaya...

A Pengaduan ke Ombudsman B Gugatan ke Mahkamah Agung C Permohonan ke Mahkamah Konstitusi D Keberatan ke Komisi Informasi E Gugatan ke Komisi Yudisial

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa apabila pemohon informasi publik tidak puas dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, maka sengketa informasi dapat diajukan ke Komisi Informasi. Komisi Informasi merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi. Apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Keterbukaan Informasi Publik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 61

PRO

Dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, KUHAP menganut sistem pembuktian...

A Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) B Keyakinan hakim semata (conviction intime) C Negatief wettelijk (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif) D Pembuktian bebas (vrije bewijsleer) E Positief wettelijk (pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

KUHAP menganut sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini menyatakan bahwa hakim harus yakin bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Artinya, selain harus dipenuhi alat bukti yang sah menurut undang-undang (minimal 2 alat bukti), hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti tersebut. Berbeda dengan sistem pembuktian positif yang hanya mengandalkan alat bukti tanpa keyakinan hakim, atau sistem keyakinan yang hanya mengandalkan keyakinan hakim.

Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam perkara pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 62

PRO

Dalam perkara perdata, hakim pada prinsipnya mencari kebenaran formil. Hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh HIR/Rbg, yaitu...

A Pembuktian formil (formeel bewijs) B Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) C Pembuktian materiil (materieel bewijs) D Pembuktian bebas (vrije bewijsleer) E Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) menganut sistem pembuktian formil, di mana hakim mencari kebenaran formil (formal truth). Hakim cukup membuktikan kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para pihak dan tidak wajib mencari kebenaran materiil seperti dalam perkara pidana.

Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam perkara perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 63

PRO

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 3 Tahun 2009, alasan pengajuan PK adalah...

A Adanya putusan yang bertentangan dengan kebenaran materiil B Kebohongan/tipu muslihat pihak lawan, ditemukan surat bukti baru, atau ultra petita C Terdakwa atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan D Putusan tidak mempertimbangkan asas keadilan E Adanya kekeliruan penerapan hukum oleh hakim

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 mengatur alasan pengajuan Peninjauan Kembali, yaitu: (a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus; (b) apabila ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) apabila telah diputus suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut (ultra petita). Alasan ini bersifat limitatif dan tidak dapat diperluas.

Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 64

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, permohonan grasi diajukan oleh terpidana kepada Presiden melalui...

A Kejaksaan Agung B Komisi Yudisial C Dewan Perwakilan Rakyat D Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia E Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 mengatur bahwa permohonan grasi diajukan oleh terpidana atau keluarganya kepada Presiden melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memberikan pertimbangan hukum atas permohonan grasi tersebut. Presiden wajib mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung sebelum memutus pemberian grasi.

Materi Terkait: Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 65

PRO

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan memberikan layanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi...

A Menentukan sendiri hakim yang akan mengadili perkara B Melakukan eksekusi putusan pengadilan C Memberikan jaminan pembebasan biaya perkara (prodeo) D Mengajukan banding dan kasasi secara gratis E Konsultasi hukum, pembuatan dokumen perkara, dan pendampingan persidangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen perkara (gugatan/permohonan), dan pendampingan persidangan bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Layanan ini diberikan secara cuma-cuma (pro bono). Posbakum tidak berwenang memberikan representasi hukum secara penuh di luar pengadilan atau melakukan mediasi yang merupakan wewenang mediator bersertifikat.

Materi Terkait: Bantuan hukum (Posbakum)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 66

PRO

Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk layanan administrasi perkara secara elektronik. Direktori Putusan berfungsi untuk...

A Melakukan revisi putusan yang mengandung kesalahan B Menggantikan fungsi berita acara sidang C Mempublikasikan putusan pengadilan secara terbuka untuk diakses publik D Menyediakan template gugatan dan permohonan E Menyimpan arsip perkara yang telah dimusnahkan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah database putusan pengadilan yang dapat diakses publik secara online melalui website resmi Mahkamah Agung. Fungsi direktori putusan adalah untuk mempublikasikan putusan pengadilan secara terbuka, meningkatkan transparansi peradilan, memberikan akses bagi masyarakat dan akademisi untuk mempelajari putusan, serta menjadi sumber yurisprudensi. Publikasi putusan dilakukan setelah putusan dibacakan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Materi Terkait: Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 67

PRO

Asas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah...

A Pengadilan tidak bertanggung jawab kepada siapapun B Pengadilan tidak perlu mempublikasikan putusannya C Hakim dapat memutus perkara sesuai keinginannya tanpa terikat hukum D Hakim bebas dari pengawasan Komisi Yudisial E Pengadilan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan fungsi peradilan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengandung makna bahwa pengadilan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan fungsi peradilan. Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keyakinannya. Kemerdekaan ini bukan berarti hakim dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi tetap terikat pada hukum, kode etik, dan asas peradilan.

Materi Terkait: Asas kekuasaan kehakiman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 68

PRO

Asas hukum acara pidana yang diatur dalam regulasi menempatkan tersangka/terdakwa sebagai orang yang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal dengan...

A Praduga tak bersalah (presumption of innocence) B Lex specialis derogat legi generali C Kesempatan terakhir (audi et alteram partem) D Oportunitas E Ne bis in idem

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) diatur dalam Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP serta Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Materi Terkait: Asas hukum acara pidana dan perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 69

PRO

Asas hukum acara perdata yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau tidak jelas disebut asas...

A Ius curia novit B Actor sequitur forum rei C Contradictoire delimitasi D Res judicata pro veritate habetur E Lex specialis derogat legi generali

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas ius curia novit (hakim dianggap tahu hukum) merupakan asas fundamental dalam hukum acara perdata yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau tidak jelas (Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak lengkap.

Materi Terkait: Asas hukum acara pidana dan perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 70

PRO

Sebagai Analis Perkara Peradilan, pemahaman tentang kekhususan hukum acara pada berbagai pengadilan khusus sangat penting. Dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, jangka waktu pemeriksaan dan putusan untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah...

A 90 hari B 20 hari C 30 hari D 60 hari E 14 hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa untuk perkara PKPU, pemeriksaan dan putusan harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Untuk perkara kepailitan, jangka waktu maksimal adalah 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kepailitan didaftarkan. Jangka waktu ini bersifat imperatif dan tidak dapat diperpanjang, mencerminkan prinsip kecepatan dan efisiensi dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU.

Materi Terkait: Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 71

PRO

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, salah satu kewenangan Pengadilan Niaga adalah...

A Memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit B Mengadili perkara perikanan C Mengadili perkara perbankan syariah D Mengadili perkara perburuhan E Mengadili perkara hak cipta

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, PKPU, serta sengketa komersial lainnya yang ditentukan undang-undang, termasuk pembatalan putusan arbitrase terkait sengketa komersial.

Materi Terkait: Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 72

PRO

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru), diatur mengenai pidana pengganti denda apabila terpidana tidak membayar denda. Pidana pengganti denda tersebut adalah...

A Pidana kerja sosial B Pidana penjara C Pidana tutupan D Pidana pengawasan E Pidana kurungan pengganti

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) mengatur bahwa pidana denda diganti dengan pidana kurungan pengganti denda jika tidak dibayar. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan dalam putusan hakim dengan batasan tertentu.

Materi Terkait: KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 73

PRO

Mahkamah Syar'iyah merupakan sebutan untuk Pengadilan Agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Syar'iyah adalah...

A Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 B UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh C UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman D UU 3/2006 tentang Perubahan UU 7/1989 E UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 3A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama.

Materi Terkait: Mahkamah Syar'iyah (UU 3/2006)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 74

PRO

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), alat bukti yang diakui dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya adalah...

A Pengakuan tersangka secara tertulis B Laporan hasil analisis transaksi keuangan C Informasi elektronik dan dokumen elektronik D Keterangan ahli dari PPATK E Saksi mahkota

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU TPPU

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 75

PRO

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hak, sengketa kepentingan, dan sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal terjadi PHK, pihak yang tidak menerima dapat mengajukan gugatan ke PHI paling lambat...

A 30 hari kerja B 90 hari kerja C 180 hari kerja D 7 hari kerja E 14 hari kerja

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 170 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa gugatan terhadap PHK diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya keputusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (konsiliasi, mediasi, atau arbitrase).

Materi Terkait: Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 76

PRO

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pecandu narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pengadilan dapat memutuskan untuk...

A Membebaskan dari segala tuntutan B Menjatuhkan pidana mati C Menjatuhkan pidana penjara maksimal 5 tahun D Menjatuhkan pidana rehabilitasi E Menjatuhkan denda maksimal Rp 1 Miliar

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pecandu narkotika yang terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri, dan menjatuhkan pidana rehabilitasi.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Narkotika

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 77

PRO

Dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), salah satu jenis tindak pidana yang diatur adalah kekerasan seksual secara elektronik. Alat bukti utama yang sering digunakan dalam perkara ini adalah...

A Alat bukti elektronik B Saksi korban C Pengakuan terdakwa D Visum et repertum E Saksi ahli psikologi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual secara elektronik (Pasal 14) sangat bergantung pada alat bukti elektronik seperti rekaman, tangkapan layar, atau pesan elektronik. UU TPKS juga mengakui alat bukti elektronik sesuai dengan UU ITE dan KUHAP.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU TPKS (kekerasan seksual)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 78

PRO

Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berwenang mengadili tindak pidana perikanan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, tindak pidana perikanan yang menjadi kewenangan Pengadilan Perikanan adalah...

A Hanya yang merusak terumbu karang B Hanya oleh nelayan tradisional C Hanya yang dilakukan di laut lepas D Perbuatan yang melanggar ketentuan UU Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI E Hanya yang menggunakan pukat harimau

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa Pengadilan Perikanan berwenang mengadili tindak pidana perikanan yang dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, termasuk kapal perikanan berbendera asing yang beroperasi di wilayah tersebut.

Materi Terkait: UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 79

PRO

Dalam Hukum Acara Perdata, apabila para pihak dalam sengketa telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan negeri wajib...

A Mengadili sengketa tersebut B Memerintahkan mediasi terlebih dahulu C Menyatakan tidak berwenang (onrechtmatig) D Mengabulkan gugatan jika terbukti E Menyerahkan kepada MA

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, dan pengadilan negeri wajib menolak atau tidak menerima gugatan tersebut.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Arbitrase

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 80

PRO

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam penegakan hukum lingkungan hidup diterapkan terkait sengketa pencemaran lingkungan. UU yang bersifat khusus dalam hal ini adalah...

A KUHP B KUHPerdata C UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana D UU 32/2009 tentang PPLH E UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan lex specialis (hukum khusus) yang mengatur mengenai sengketa lingkungan, termasuk tanggung jawab mutlak (strict liability) dan hak gugat masyarakat/organisasi lingkungan, yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHPerdata.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU PPLH (Lingkungan Hidup)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 81

PRO

Dalam perkara kepailitan, putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum tertentu. Salah satu akibat hukum dari pernyataan pailit adalah...

A Debitur tidak boleh melakukan perjalanan keluar negeri B Seluruh aset debitur disita untuk negara C Debitur kehilangan hak mengurus kekayaannya yang menjadi harta pailit D Semua utang debitur hapus demi hukum E Debitur tetap menguasai harta

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, yang kemudian dikelola oleh Kurator.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Kepailitan dan PKPU

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 82

PRO

Kekhususan hukum acara dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah bahwa perkara diputus dalam jangka waktu...

A 90 hari B 50 hari kerja C 6 bulan D 120 hari E 30 hari

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 85 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa pemeriksaan dan putusan atas sengketa hak, sengketa kepentingan, dan PHK harus diputus dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

Materi Terkait: Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 83

PRO

Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002. Sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan...

A Pejabat yang berwenang (fiskus) B Kepolisian Negara RI C Menteri Keuangan D Pengadilan Negeri E Komisi Pemberantasan Korupsi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pengadilan Pajak bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang di bidang perpajakan (fiskus).

Materi Terkait: Pengadilan Pajak (UU 14/2002)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 84

PRO

Dalam sistem pembuktian perkara pidana, alat bukti petunjuk diatur dalam KUHAP. Petunjuk diperoleh dari...

A Visum et repertum B Pengakuan terdakwa di persidangan C Hasil olah TKP D Keterangan ahli saja E Alat bukti yang sah lainnya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang sah lainnya (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa).

Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam perkara pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 85

PRO

Bantuan hukum di pengadilan (Posbakum) diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014, bantuan hukum tersebut meliputi...

A Pembayaran biaya perkara seluruhnya B Konsultasi, pembuatan dokumen, dan pendampingan sidang C Pembebasan dari tuntutan pidana D Penyediaan ruang sidang khusus E Penyediaan hakim ad hoc

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur bahwa Posbakum memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan sidang bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Materi Terkait: Bantuan hukum (Posbakum)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 86

PRO

e-Court atau persidangan secara elektronik (e-Litigation) diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 3 Tahun 2022. Dalam e-Court, proses yang dapat dilakukan secara elektronik meliputi...

A Hanya pengiriman dokumen banding B Hanya pemanggilan dan pemberitahuan C Hanya persidangan dan pembacaan putusan D Pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan E Hanya pembayaran panjar biaya perkara

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (sebagaimana diubah dengan PERMA No. 3 Tahun 2022) mengatur bahwa e-Court meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar (e-payment), pemanggilan (e-summons), dan persidangan (e-litigation).

Materi Terkait: Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 87

PRO

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) menghapuskan pidana mati sebagai pidana pokok yang dijatuhkan secara langsung. Pidana mati dalam KUHP Baru dijatuhkan sebagai...

A Pidana pengganti denda B Pidana yang bersifat alternatif dengan masa percobaan C Pidana yang hanya dijatuhkan di luar negeri D Pidana tambahan E Pidana pokok yang wajib dijatuhkan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 99 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijatuhkan sebagai alternatif terakhir dengan masa percobaan 10 tahun. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Materi Terkait: KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 88

PRO

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pengadilan berupa penetapan...

A Perintah penahanan terhadap pelaku B Perintah perlindungan (protection order) C Perintah rehabilitasi D Perintah pencabutan hak asuh anak E Perintah pembayaran ganti rugi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa korban berhak mendapatkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan untuk melindungi korban dan/atau saksi dari tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU KDRT

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 89

PRO

Dalam hukum acara pidana, upaya hukum biasa yang diajukan oleh terpidana atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama disebut...

A Grasi B Amnesti C Banding D Peninjauan Kembali E Kasasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Banding adalah upaya hukum biasa yang diajukan kepada pengadilan tinggi untuk memeriksa ulang putusan pengadilan negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 233 KUHAP.

Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 90

PRO

Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu layanan elektronik yang sangat penting bagi Analis Perkara Peradilan. Fungsi utama Direktori Putusan adalah...

A Sistem untuk membayar biaya perkara B Media untuk melakukan banding C Akses publik terhadap putusan pengadilan D Tempat pendaftaran perkara secara online E Layanan mediasi online

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Direktori Putusan Mahkamah Agung (https://putusan3.mahkamahagung.go.id) adalah database putusan pengadilan di seluruh Indonesia yang telah di-anonimisasi. Fungsinya adalah menyediakan akses publik terhadap putusan pengadilan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta sebagai sumber belajar dan penelitian hukum.

Materi Terkait: Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 91

PRO

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), penyelesaian sengketa perdata terkait pertambangan dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan. Khusus untuk sengketa yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat, pengadilan yang berwenang adalah...

A Mahkamah Agung B Pengadilan Negeri setempat C Pengadilan Niaga D Pengadilan TUN Jakarta Pusat E Pengadilan Tata Usaha Negara

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara (PTUN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Minerba

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 92

PRO

Asas yang menyatakan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada hukum (undang-undang) dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas adalah asas...

A Asas Non-Refoulement B Asas Unifikasi Hukum C Asas Ius Curia Novit D Asas Audi Et Alteram Partem E Asas Personalitas Keaktifan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Ini dikenal sebagai asas ius curia novit (hakim dianggap tahu hukum).

Materi Terkait: Asas kekuasaan kehakiman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 93

PRO

Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah berlakunya UU No. 26 Tahun 2000. Namun, untuk peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan oleh...

A Komnas HAM B Mahkamah Internasional C Pengadilan Negeri D Komisi Yudisial E Pengadilan HAM ad hoc

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk atas usul DPR berdasarkan keputusan Presiden. Contohnya adalah Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, dll.

Materi Terkait: UU 26/2000 (Pengadilan HAM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 94

PRO

Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan tertinggi terhadap perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan. Pelaksanaan fungsi ini dijalankan oleh...

A Menteri Hukum dan HAM B Kepaniteraan MA C Ketua Mahkamah Agung D Komisi Yudisial E Badan Pengawasan MA

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengawasan tertinggi terhadap perbuatan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Ketua Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini dibantu oleh Komisi Yudisial (KY) untuk pengawasan eksternal (Pasal 32B).

Materi Terkait: UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 95

PRO

Hak Tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996. Dalam pembebanan Hak Tanggungan, wajib dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh...

A Kepala Kantor Pertanahan B Notaris C Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) D Panitera Pengadilan E Hakim Pengadilan Negeri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Hak Tanggungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 96

PRO

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, salah satu tindak pidana yang diatur adalah penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur penting dalam tindak pidana ini adalah...

A Jumlah korban lebih dari satu B Kerugian negara di atas 1 Miliar C Berita bohong terkait politik D Adanya transaksi elektronik E Pelaku adalah orang asing

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 28 ayat (1) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE) mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur pentingnya adalah adanya "transaksi elektronik" yang dilakukan sehingga konsumen dirugikan. Jika tidak ada transaksi elektronik, maka dapat masuk ke ranah pidana umum (KUHP).

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU ITE

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 97

PRO

Kekhususan hukum acara di Pengadilan Niaga adalah bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga, upaya hukum kasasi diajukan dengan jangka waktu yang lebih singkat. Batas waktu pengajuan kasasi dalam perkara kepailitan adalah...

A 30 hari B 7 hari C 14 hari setelah putusan diucapkan D 14 hari setelah menerima pemberitahuan E 90 hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 11 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan. Ini lebih singkat dibandingkan jangka waktu kasasi pada umumnya (14 hari setelah pemberitahuan putusan).

Materi Terkait: Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 98

PRO

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang tindak pidana kehutanan. Dalam penanganan perkara pidana kehutanan, salah satu alat bukti yang sering digunakan adalah hasil kajian yang menunjukkan kerusakan lingkungan. Alat bukti ini dalam hukum acara pidana dikategorikan sebagai...

A Keterangan terdakwa B Keterangan ahli C Petunjuk D Surat E Alat bukti elektronik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam perkara pidana kehutanan, keterangan ahli sangat krusial untuk membuktikan kerusakan lingkungan, nilai kerugian negara, atau luas area yang terbakar. Keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 99

PRO

Dalam perkara perdata di pengadilan, jika salah satu pihak meninggal dunia di tengah proses persidangan, maka proses pemeriksaan perkara akan...

A Dilanjutkan tanpa perlu adanya ahli waris B Langsung dilanjutkan oleh pihak yang masih hidup C Ditangguhkan sampai ahli waris masuk dalam perkara D Gugur demi hukum E Dihentikan oleh hakim karena tidak ada subjek hukum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 246 HIR/Pasal 255 RBg mengatur bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia, proses persidangan akan ditangguhkan untuk memberi kesempatan kepada ahli warisnya untuk masuk atau menarik diri dari perkara. Ini disebut sebagai putusan sela (schorsing).

Materi Terkait: Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 100

PRO

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik. Pengadilan sebagai badan publik dikecualikan untuk memberikan informasi tertentu jika terkait dengan...

A Biaya operasional pengadilan B Daftar nama hakim C Putusan yang sudah inkracht D Jumlah perkara yang masuk E Rapat permusyawaratan hakim

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan adalah informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, termasuk risalah rapat komisioner dan dokumen internal lainnya yang sifatnya tertutup. Dalam konteks pengadilan, informasi yang berkaitan dengan putusan yang belum inkracht atau rapat permusyawaratan hakim termasuk yang dikecualikan.

Materi Terkait: UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Keterbukaan Informasi Publik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh