SKB CPNS Analis Perkara Peradilan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Perkara Peradilan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Perkara Peradilan
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Perkara Peradilan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan.
Soal 1
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan tertentu, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Manakah yang termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
A. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Hubungan Industrial
B. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
C. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara
D. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Niaga
E. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi
Jawaban: C
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [citation:2][citation:10]. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan Mahkamah Agung, bukan berada di bawahnya [citation:2].
Materi:
Pasal 24 UUD 1945
Soal 2
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang asas-asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berikut ini yang merupakan asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut UU tersebut adalah...
A. Asas oportunitas
B. Asas praduga tak bersalah
C. Asas retroaktif
D. Asas ne bis in idem
E. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
Jawaban: E
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur beberapa asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, antara lain: asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas bebas, tidak memihak, dan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; serta asas persidangan terbuka untuk umum [citation:3]. Asas praduga tak bersalah merupakan asas dalam hukum acara pidana, sedangkan asas oportunitas adalah asas dalam penuntutan.
Materi:
UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal 3
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, salah satu tugas pokok Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan. Objek pengawasan tersebut meliputi...
A. Perilaku advokat dan penegakan kode etik notaris
B. Tingkah laku hakim dan penyelenggaraan peradilan
C. Tingkah laku hakim dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan
D. Penyelenggaraan peradilan dan pengelolaan keuangan negara
E. Pelaksanaan putusan pengadilan dan pengelolaan barang rampasan negara
Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 3 Tahun 2009, pengawasan tertinggi yang dilakukan MA mencakup pengawasan atas tingkah laku hakim dan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan. Terkait perilaku advokat, sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengawasan terhadap perilaku dan kode etik advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
Materi:
UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
Soal 4
Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah mengenai pengawasan hakim. Berdasarkan UU tersebut, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh...
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Komisi Pemberantasan Korupsi
C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
D. Mahkamah Agung
E. Komisi Yudisial
Jawaban: E
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memperkuat pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim [citation:5].
Materi:
UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)
Soal 5
Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama mencakup perkara di bidang...
A. Hubungan industrial, pemogokan, dan perselisihan antar serikat pekerja
B. Perikanan, kelautan, dan pelayaran
C. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah
D. Perdata umum, pidana, dan tata usaha negara
E. Kepailitan, perbankan, dan hak kekayaan intelektual
Jawaban: C
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.
Materi:
UU 7/1989 jo. 3/2006 (Peradilan Agama)
Soal 6
Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penentuan pengadilan yang berwenang secara relatif pada prinsipnya menganut asas...
A. Lex specialis derogat legi generali
B. Audietur et altera pars
C. Lex posterior derogat legi priori
D. Actor sequitur forum rei
E. Nemo judex in causa sua
Jawaban: D
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa gugatan diajukan pada pengadilan yang meliputi kedudukan tergugat. Hal ini menganut asas actor sequitur forum rei, yang berarti penggugat mengikuti forum (tempat) kedudukan tergugat [citation:7].
Materi:
UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009 (Peradilan TUN)
Soal 7
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Kewenangan Pengadilan Tipikor adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh...
A. Siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Indonesia
B. Hakim, jaksa, polisi, dan advokat
C. Korporasi yang berbadan hukum Indonesia
D. Pejabat negara dan penyelenggara negara
E. Anggota legislatif dan eksekutif tingkat pusat
Jawaban: A
Berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapa pun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta korporasi, sepanjang tindak pidana korupsi tersebut terjadi di wilayah hukum Indonesia. Kewenangan ini tidak terbatas pada subjek hukum tertentu.
Materi:
UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)
Soal 8
Pembagian hukum berdasarkan fungsi membedakan antara hukum publik dan hukum privat. Manakah yang termasuk ke dalam ranah hukum privat?
A. Hukum internasional publik dan hukum humaniter
B. Hukum acara pidana dan hukum acara perdata
C. Hukum tata usaha negara dan hukum pidana militer
D. Hukum perdata dan hukum dagang
E. Hukum pidana dan hukum tata negara
Jawaban: D
Hukum privat (hukum sipil) mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contoh hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perdata internasional. Hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara termasuk ke dalam hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antar lembaga negara.
Materi:
Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
Soal 9
Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut yang termasuk alat bukti sah menurut KUHAP adalah...
A. Keterangan terdakwa, sumpah, dan bukti elektronik
B. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa
C. Keterangan saksi, visum et repertum, dan rekaman CCTV
D. Surat, petunjuk, dan keterangan hakim
E. Keterangan ahli, sumpah, dan pengakuan terdakwa
Jawaban: B
Pasal 184 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) menentukan alat bukti yang sah terdiri atas: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa. Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti surat jika sesuai ketentuan.
Materi:
Hukum Acara Pidana (UU 8/1981)
Soal 10
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip utama dalam SPPA adalah bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu...
A. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimum
B. Penahanan anak hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak
C. Pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
D. Pemberian kesempatan kepada anak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
E. Penyelesaian perkara melalui mediasi antara pelaku dan korban tanpa melibatkan aparat penegak hukum
Jawaban: C
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi, menghindari penahanan, dan mendorong pertanggungjawaban anak dengan melibatkan korban, keluarga, dan masyarakat.
Materi:
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
Soal 11
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator. Mediasi bersifat wajib diterapkan untuk...
A. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama
B. Perkara perdata dan perkara tata usaha negara
C. Perkara perdata yang nilai gugatannya di bawah Rp 500.000.000
D. Seluruh perkara perdata dan pidana yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama
E. Perkara pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun
Jawaban: A
Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa mediasi merupakan kewajiban bagi semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan (verzet) dan intervensi (derden verzet), namun dengan pengecualian untuk perkara yang diselesaikan melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta perkara tertentu seperti gugatan sederhana, kepailitan, dan lain-lain [citation:9].
Materi:
Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
Soal 12
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah mengenai jenis pidana pokok, yang terdiri atas...
A. Pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan
B. Pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana mati
C. Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial
D. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan
E. Pidana penjara, pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana pengumuman putusan hakim
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana mati kini diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan secara alternatif.
Materi:
KUHP Baru (UU 1/2023)
Soal 13
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang upaya hukum biasa dan luar biasa. Manakah yang termasuk upaya hukum biasa?
A. Perlawanan, banding, dan kasasi
B. Banding dan grasi
C. Peninjauan kembali dan kasasi
D. Perlawanan dan peninjauan kembali
E. Grasi dan amnesti
Jawaban: A
Menurut KUHAP, upaya hukum biasa adalah upaya yang dapat digunakan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, meliputi: perlawanan (verzet), banding, dan kasasi. Peninjauan kembali dan grasi merupakan upaya hukum luar biasa karena dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Materi:
Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal 14
Grasi merupakan salah satu hak terpidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Grasi adalah...
A. Pengampunan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
B. Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh Presiden
C. Penghapusan pidana yang diberikan oleh hakim karena alasan kemanusiaan
D. Pembebasan bersyarat yang diberikan setelah terpidana menjalani 2/3 masa pidana
E. Pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM
Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi diberikan setelah terpidana memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Materi:
Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
Soal 15
Bantuan hukum di pengadilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu diselenggarakan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum di pengadilan dibentuk berdasarkan...
A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
B. Keputusan Presiden tentang Bantuan Hukum
C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
D. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pos Bantuan Hukum
E. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Bantuan Hukum
Jawaban: A
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan [citation:3]. Posbakum merupakan fasilitas pengadilan untuk memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara cuma-cuma.
Materi:
Bantuan hukum (Posbakum)
Soal 16
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu bentuk layanan administrasi perkara secara elektronik di lingkungan peradilan. SIPP digunakan untuk...
A. Menyelenggarakan persidangan secara elektronik tanpa kehadiran para pihak
B. Melakukan pendaftaran perkara secara online dan pembayaran panjar biaya perkara
C. Mengelola arsip perkara secara digital dan melakukan pemusnahan arsip
D. Melakukan mediasi secara elektronik antara para pihak yang bersengketa
E. Memberikan informasi mengenai perkembangan perkara, jadwal sidang, dan status perkara secara online
Jawaban: E
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan perkara di pengadilan secara online. SIPP memungkinkan pencari keadilan, advokat, dan masyarakat untuk memantau jadwal sidang, status perkara, dan informasi perkara lainnya secara transparan [citation:9].
Materi:
Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
Soal 17
Layanan persidangan secara elektronik (e-Court/e-Litigation) diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung. Dalam sistem e-Court, para pihak dapat melakukan...
A. Mengunduh putusan pengadilan dan dokumen perkara lainnya
B. Hanya melakukan pemanggilan para pihak dan saksi melalui aplikasi
C. Mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara online
D. Pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan sidang secara elektronik
E. Melakukan konsultasi hukum dengan hakim secara online
Jawaban: D
Peraturan Mahkamah Agung tentang e-Court (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022) mengatur bahwa e-Court merupakan layanan peradilan elektronik yang meliputi e-Filing (pendaftaran perkara online), e-Payment (pembayaran biaya perkara online), e-Summons (pemanggilan elektronik), dan e-Litigation (persidangan elektronik). Melalui e-Court, para pihak dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan menerima panggilan sidang secara elektronik [citation:9].
Materi:
Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)
Soal 18
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN harus bersifat...
A. Konkret, individual, dan final
B. Abstrak, individual, dan final
C. Konkret, umum, dan final
D. Konkret, kolektif, dan tidak final
E. Abstrak, umum, dan dapat diubah
Jawaban: A
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata [citation:10].
Materi:
UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009 (Peradilan TUN)
Soal 19
Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu mengatur bahwa undang-undang tidak berlaku surut, kecuali jika diatur lain dalam undang-undang tersebut. Asas ini dikenal dengan asas...
A. Non-retroaktif
B. Lex posterior derogat legi priori
C. Ius curia novit
D. Lex specialis derogat legi generali
E. Actor sequitur forum rei
Jawaban: A
Asas non-retroaktif atau asas tidak berlaku surut merupakan asas umum dalam hukum yang menyatakan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan prinsip dalam negara hukum. Pengecualian diberikan dalam undang-undang tertentu atau dalam hal undang-undang baru memberikan perlindungan lebih baik bagi terpidana.
Materi:
Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat
Soal 20
Sumber hukum nasional Indonesia meliputi undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Yurisprudensi sebagai sumber hukum berarti...
A. Kebiasaan yang hidup dan diterima dalam masyarakat sebagai hukum
B. Kitab undang-undang yang disusun secara sistematis oleh pemerintah
C. Pendapat para ahli hukum yang diakui dan dijadikan rujukan
D. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang
E. Keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara serupa
Jawaban: E
Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti atau dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa. Yurisprudensi lahir dari asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak mengatur (ius curia novit), sehingga putusan hakim dapat menciptakan hukum baru yang kemudian menjadi sumber hukum.
Materi:
Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
Soal 21
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini mencerminkan asas...
A. Asas Desentralisasi Yudisial
B. Asas Sentralisasi Peradilan
C. Asas Unifikasi Hukum Acara
D. Asas Personalitas Kelembagaan
E. Asas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman
Jawaban: E
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, TUN) serta oleh MK. Ini mencerminkan asas bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif (asas kebebasan kekuasaan kehakiman).
Materi:
Pasal 24 UUD 1945, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal 22
Salah satu asas dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Dalam KUHAP, asas ini diatur secara eksplisit dalam...
A. Pasal 1 angka 1
B. Pasal 8 ayat (1)
C. Pasal 5 ayat (1)
D. Pasal 17
E. Pasal 2
Jawaban: B
Asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Materi:
Hukum Acara Pidana (UU 8/1981)
Soal 23
Dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, sumber hukum utamanya adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua aturan ini mengatur tentang...
A. Hukum Acara Pidana
B. Hukum Acara Perdata
C. Hukum Acara Khusus Peradilan Agama
D. Hukum Materiil Perdata
E. Hukum Tata Usaha Negara
Jawaban: B
HIR dan RBg adalah peraturan peninggalan kolonial yang masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kedua aturan ini mengatur tentang tata cara beracara di pengadilan untuk perkara perdata, termasuk mengenai gugatan, pemeriksaan sidang, pembuktian, dan upaya hukum.
Materi:
Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
Soal 24
Perbedaan fundamental antara hukum privat dan hukum publik terletak pada...
A. Jenis sanksinya
B. Lembaga yang mengadili
C. Sumber hukumnya
D. Subjek hukum yang terlibat
E. Wilayah berlakunya
Jawaban: D
Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antar lembaga negara yang menyangkut kepentingan umum, sementara hukum privat mengatur hubungan antar individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Ciri utama pembedanya adalah subjek hukum yang terlibat (apakah melibatkan negara sebagai penguasa atau tidak).
Materi:
Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
Soal 25
Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang merupakan asas...
A. Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
B. Peradilan Terbuka untuk Umum
C. Ius Curia Novit
D. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
E. Perlakuan yang Sama di Depan Hukum
Jawaban: E
Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Ini adalah perwujudan asas perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law).
Materi:
UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal 26
Dalam sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Khusus yang mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam...
A. UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
B. UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak
C. UU 46/2009 tentang Pengadilan Tipikor
D. UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM
E. UU 31/1997 tentang Peradilan Militer
Jawaban: D
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
Materi:
UU 26/2000 (Pengadilan HAM)
Soal 27
Lingkungan Peradilan Agama memiliki kekhususan dalam hal hukum acara, terutama pada tahap pembuktian. Dalam Peradilan Agama, selain alat bukti yang dikenal dalam HIR/RBg, terdapat alat bukti khusus yaitu...
A. Alat bukti elektronik
B. Saksi berdasarkan ketentuan hukum Islam
C. Petunjuk hakim
D. Keterangan ahli
E. Visum et repertum
Jawaban: B
Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama adalah: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Secara khusus, dalam Peradilan Agama terdapat alat bukti tambahan berupa "dua orang saksi laki-laki" atau "satu laki-laki dan dua perempuan" yang merupakan pengaruh dari hukum Islam (KHI).
Materi:
UU 7/1989 jo. 3/2006 (Peradilan Agama)
Soal 28
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan terhadap keputusan tata usaha negara (KTUN) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tenggat waktu pengajuan gugatan adalah...
A. 90 hari
B. 14 hari
C. 30 hari
D. 180 hari
E. 1 tahun
Jawaban: A
Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan/pejabat TUN yang digugat.
Materi:
UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009, UU 30/2014 (Peradilan TUN)
Soal 29
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, tindakan yang dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa melalui proses peradilan disebut...
A. Pengawasan
B. Diversi
C. Pidana Bersyarat
D. Restorative Justice
E. Penempatan di Lembaga Pembinaan
Jawaban: B
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Materi:
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
Soal 30
Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi saat ini adalah...
A. PERMA No. 1 Tahun 2008
B. PERMA No. 2 Tahun 2015
C. PERMA No. 3 Tahun 2017
D. PERMA No. 4 Tahun 2019
E. PERMA No. 1 Tahun 2016
Jawaban: E
PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan aturan yang mengatur secara komprehensif mengenai mediasi di pengadilan, menggantikan PERMA sebelumnya (PERMA No. 1 Tahun 2008).
Materi:
Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
Soal 31
Sumber hukum nasional yang berasal dari putusan-putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim lain karena dianggap benar dan adil disebut...
A. Undang-undang
B. Yurisprudensi
C. Kebiasaan
D. Traktat
E. Doktrin
Jawaban: B
Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa. Ini merupakan salah satu sumber hukum formal di Indonesia.
Materi:
Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
Soal 32
Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa undang-undang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diundangkan adalah asas...
A. Non-retroaktif
B. Legalitas
C. Teritorialitas
D. Personalitas
E. Nasionalitas Aktif
Jawaban: A
Asas non-retroaktif atau asas tidak berlaku surut adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru). Asas ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.
Materi:
Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat
Soal 33
Upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa permohonan peninjauan kembali (PK) dapat diajukan dengan alasan yang diatur dalam KUHAP. Alasan tersebut antara lain adalah...
A. Adanya novum atau kekeliruan nyata
B. Adanya perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion)
C. Saksi memberikan keterangan palsu
D. Terdakwa tidak puas dengan putusan
E. Jaksa melakukan kesalahan dalam tuntutan
Jawaban: A
Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyebutkan alasan pengajuan PK: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang, putusan akan berbeda; b. terdapat kekeliruan nyata; atau c. terdapat putusan yang bertentangan satu sama lain.
Materi:
Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal 34
Grasi adalah hak prerogatif Presiden yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010. Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana setelah...
A. Putusan telah berkekuatan hukum tetap
B. Putusan kasasi dibacakan
C. Putusan banding dibacakan
D. Terpidana menjalani 1/3 masa pidana
E. Putusan tingkat pertama dibacakan
Jawaban: A
Pasal 7 UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyatakan bahwa permohonan grasi dapat diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).
Materi:
Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
Soal 35
Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian...
A. Campuran
B. Bebas
C. Negatif
D. Konvensional
E. Positif
Jawaban: C
KUHAP menganut sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184. Hakim harus mendasarkan putusannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
Materi:
Sistem pembuktian dalam perkara pidana
Soal 36
Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata berdasarkan HIR menganut sistem...
A. Pembuktian negatif
B. Pembuktian limitatif
C. Pembuktian formil
D. Pembuktian bebas (vrij bewijs)
E. Pembuktian konvensional
Jawaban: D
Pasal 1865 KUHPerdata (BW) jo. Pasal 163 HIR menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan hak atau peristiwa wajib membuktikannya. Ini adalah sistem pembuktian bebas, di mana hakim tidak terikat pada aturan formil tertentu selain yang ditentukan undang-undang, dan keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak.
Materi:
Sistem pembuktian dalam perkara perdata
Soal 37
Layanan administrasi perkara secara elektronik yang terintegrasi di seluruh pengadilan di Indonesia meliputi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan...
A. e-Berpadu
B. SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara)
C. e-Prodeo
D. e-Court
E. e-Litigation
Jawaban: B
SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi untuk manajemen perkara di pengadilan. SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara) adalah sistem yang lebih luas yang terintegrasi dengan SIPP dan Direktori Putusan sebagai bagian dari e-court. Meskipun e-court adalah layanan persidangan, administrasi perkara mencakup SIPP dan SIAP.
Materi:
Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
Soal 38
Pengadilan Khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diatur dalam...
A. UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999
B. UU 46/2009 tentang Pengadilan Tipikor
C. UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
D. UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor
E. UU 8/2010 tentang TPPU
Jawaban: B
UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pembentukan, kewenangan, dan hukum acara pada Pengadilan Tipikor.
Materi:
UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)
Soal 39
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak yang dapat berhadapan dengan hukum adalah...
A. Antara 8 sampai 15 tahun
B. Belum berusia 21 tahun
C. Antara 12 sampai 18 tahun
D. Antara 15 sampai 21 tahun
E. Belum berusia 12 tahun
Jawaban: C
Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Materi:
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
Soal 40
Dalam hukum acara perdata, upaya hukum biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri adalah banding dan kasasi. Batas waktu pengajuan memori banding adalah...
A. 14 hari
B. 180 hari
C. 90 hari
D. 7 hari
E. 30 hari
Jawaban: A
Pasal 199 HIR/ Pasal 203 RBg menyatakan bahwa banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
Materi:
Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal 41
Premium
Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Berikut ini yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah...
A. Perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan
B. Perselisihan perdata antar perusahaan dan perbankan
C. Perselisihan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha
D. Perselisihan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
E. Perselisihan perikanan dan kelautan di wilayah yurisdiksi Indonesia
Soal 42
Premium
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur tentang pengadilan perikanan. Salah satu kekhususan hukum acara pada pengadilan perikanan adalah...
A. Alat bukti elektronik dari sistem pemantauan kapal perikanan sebagai alat bukti sah
B. Pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa
C. Putusan pengadilan perikanan tidak dapat diajukan kasasi
D. Penggunaan saksi di bawah sumpah secara tertutup
E. Pengajuan upaya banding hanya dapat dilakukan satu kali
Soal 43
Premium
Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki kewenangan khusus. Berikut yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga adalah...
A. Sengketa niaga antar pelaku usaha dengan konsumen
B. Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha
C. Perkara perdata yang melibatkan korporasi multinasional
D. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
E. Perselisihan perbankan dan lembaga keuangan
Soal 44
Premium
Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang membedakannya dengan Pengadilan Agama pada umumnya adalah...
A. Kewenangan mengadili perkara perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Aceh
B. Kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan haji dan umrah
C. Kewenangan mengadili perkara perdata yang melibatkan warga negara asing
D. Kewenangan mengadili perkara waris bagi seluruh warga Aceh tanpa memandang agama
E. Kewenangan mengadili perkara pidana yang diatur dalam Qanun (peraturan daerah syariat Islam)
Soal 45
Premium
Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memiliki kewenangan mengadili sengketa perpajakan. Berikut ini yang merupakan karakteristik khusus dari Pengadilan Pajak adalah...
A. Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi
B. Hakim Pengadilan Pajak terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang diangkat oleh Menteri Keuangan
C. Pengajuan keberatan administratif wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak
D. Pemeriksaan sengketa pajak dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan
E. Pengadilan Pajak hanya berwenang mengadili sengketa pajak yang nilai pokok sengketanya di atas Rp 1 miliar
Soal 46
Premium
Pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berikut yang termasuk pelanggaran HAM berat yang menjadi kewenangan Pengadilan HAM adalah...
A. Penculikan, penyanderaan, dan terorisme
B. Diskriminasi ras dan etnis, serta penghinaan terhadap simbol negara
C. Perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak
D. Korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang
E. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
Soal 47
Premium
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur bahwa tindak pidana asal (predicate crime) dari pencucian uang meliputi berbagai kejahatan. Dalam penanganan perkara TPPU, pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa...
A. Kurungan pengganti denda dan pengumuman putusan hakim
B. Perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
C. Pidana mati dan denda maksimal Rp 100 miliar
D. Kerja sosial dan pencabutan hak politik
E. Pembayaran restitusi kepada korban dan rehabilitasi
Soal 48
Premium
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang tindak pidana narkotika. Dalam penanganan perkara narkotika, pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat dijatuhi putusan berupa...
A. Perintah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
B. Pembebasan bersyarat setelah menjalani 1/3 masa pidana
C. Pidana mati tanpa mempertimbangkan status sebagai pecandu
D. Pidana kurungan pengganti denda dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan
E. Pidana denda maksimal dan pencabutan hak sipil
Soal 49
Premium
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU Minerba, pemberian izin usaha pertambangan dilakukan melalui sistem...
A. Lelang terbuka dengan harga tertinggi
B. Penunjukan langsung oleh pemerintah pusat
C. Kemitraan antara BUMN dengan swasta nasional
D. Pemberian berdasarkan hak ulayat masyarakat adat
E. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)
Soal 50
Premium
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur tentang penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan UU PPLH, gugatan perdata yang dapat diajukan oleh masyarakat atau organisasi lingkungan hidup terkait kerusakan lingkungan dikenal dengan istilah...
A. Legal standing organisasi lingkungan hidup
B. Class action
C. Citizen lawsuit
D. Derden verzet
E. Actio popularis
Soal 51
Premium
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengatur bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pengadilan berupa penetapan...
A. Pencabutan hak politik pelaku
B. Pencabutan hak asuh anak
C. Pidana tambahan berupa rehabilitasi korban
D. Penahanan praperadilan terhadap pelaku
E. Perintah perlindungan (protection order)
Soal 52
Premium
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) membawa perubahan signifikan dalam penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan UU TPKS, salah satu hak korban dalam proses peradilan adalah...
A. Tidak diperdengarkan keterangannya di persidangan apabila menimbulkan trauma
B. Mengajukan grasi kepada Presiden tanpa melalui mekanisme permohonan
C. Menentukan sendiri besaran restitusi yang harus dibayar pelaku
D. Menolak kehadiran penasihat hukum pelaku dalam persidangan
E. Mendapatkan jaminan keamanan berupa pengawalan bersenjata
Soal 53
Premium
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia adalah...
A. Perjanjian fidusia menjadi batal demi hukum
B. Penerima fidusia memiliki hak preferen (hak didahulukan)
C. Benda fidusia tidak dapat dieksekusi
D. Benda yang dijaminkan menjadi milik penerima fidusia
E. Pemberi fidusia kehilangan hak kepemilikan atas benda
Soal 54
Premium
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur tentang sanksi pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana yang bersifat...
A. Delik aduan
B. Delik formal dengan mekanisme penundaan penuntutan
C. Delik biasa
D. Delik yang tidak dapat dituntut tanpa adanya kerugian negara
E. Delik material
Soal 55
Premium
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa tindak pidana kehutanan, seperti pembalakan liar (illegal logging), dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam penegakan hukum kehutanan, alat bukti yang sah termasuk...
A. Pengakuan terdakwa yang dibuat di luar persidangan
B. Hasil perekaman dari sistem pemantauan hutan dan citra satelit
C. Hasil poligraf (lie detector) yang disahkan hakim
D. Kesaksian dari masyarakat adat secara lisan
E. Rekaman CCTV yang tidak didukung keterangan saksi
Soal 56
Premium
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak-hak atas tanah. Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh serta dapat beralih dan dialihkan adalah...
A. Hak guna usaha
B. Hak pakai
C. Hak guna bangunan
D. Hak pengelolaan
E. Hak milik
Soal 57
Premium
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur bahwa Hak Tanggungan memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satu ciri utama Hak Tanggungan adalah...
A. Merupakan hak perseorangan yang tidak dapat dialihkan
B. Hanya dapat diberikan oleh perorangan, bukan badan hukum
C. Memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada kreditur
D. Memberikan hak untuk melakukan eksekusi langsung (parate executie)
E. Berakhir secara otomatis setelah 5 tahun
Soal 58
Premium
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pembubaran partai politik dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik ini didasarkan pada...
A. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
C. Pasal 24 UUD 1945
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
E. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal 59
Premium
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase kepada...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
D. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
E. Ketua Pengadilan Negeri
Soal 60
Premium
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Sengketa informasi publik yang timbul dapat diselesaikan melalui upaya keberatan dan dilanjutkan dengan upaya...
A. Pengaduan ke Ombudsman
B. Gugatan ke Mahkamah Agung
C. Permohonan ke Mahkamah Konstitusi
D. Keberatan ke Komisi Informasi
E. Gugatan ke Komisi Yudisial
Soal 61
Premium
Dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, KUHAP menganut sistem pembuktian...
A. Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast)
B. Keyakinan hakim semata (conviction intime)
C. Negatief wettelijk (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif)
D. Pembuktian bebas (vrije bewijsleer)
E. Positief wettelijk (pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif)
Soal 62
Premium
Dalam perkara perdata, hakim pada prinsipnya mencari kebenaran formil. Hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh HIR/Rbg, yaitu...
A. Pembuktian formil (formeel bewijs)
B. Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast)
C. Pembuktian materiil (materieel bewijs)
D. Pembuktian bebas (vrije bewijsleer)
E. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
Soal 63
Premium
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 3 Tahun 2009, alasan pengajuan PK adalah...
A. Adanya putusan yang bertentangan dengan kebenaran materiil
B. Kebohongan/tipu muslihat pihak lawan, ditemukan surat bukti baru, atau ultra petita
C. Terdakwa atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan
D. Putusan tidak mempertimbangkan asas keadilan
E. Adanya kekeliruan penerapan hukum oleh hakim
Soal 64
Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, permohonan grasi diajukan oleh terpidana kepada Presiden melalui...
A. Kejaksaan Agung
B. Komisi Yudisial
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
E. Mahkamah Agung
Soal 65
Premium
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan memberikan layanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi...
A. Menentukan sendiri hakim yang akan mengadili perkara
B. Melakukan eksekusi putusan pengadilan
C. Memberikan jaminan pembebasan biaya perkara (prodeo)
D. Mengajukan banding dan kasasi secara gratis
E. Konsultasi hukum, pembuatan dokumen perkara, dan pendampingan persidangan
Soal 66
Premium
Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk layanan administrasi perkara secara elektronik. Direktori Putusan berfungsi untuk...
A. Melakukan revisi putusan yang mengandung kesalahan
B. Menggantikan fungsi berita acara sidang
C. Mempublikasikan putusan pengadilan secara terbuka untuk diakses publik
D. Menyediakan template gugatan dan permohonan
E. Menyimpan arsip perkara yang telah dimusnahkan
Soal 67
Premium
Asas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah...
A. Pengadilan tidak bertanggung jawab kepada siapapun
B. Pengadilan tidak perlu mempublikasikan putusannya
C. Hakim dapat memutus perkara sesuai keinginannya tanpa terikat hukum
D. Hakim bebas dari pengawasan Komisi Yudisial
E. Pengadilan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan fungsi peradilan
Soal 68
Premium
Asas hukum acara pidana yang diatur dalam regulasi menempatkan tersangka/terdakwa sebagai orang yang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal dengan...
A. Praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Lex specialis derogat legi generali
C. Kesempatan terakhir (audi et alteram partem)
D. Oportunitas
E. Ne bis in idem
Soal 69
Premium
Asas hukum acara perdata yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau tidak jelas disebut asas...
A. Ius curia novit
B. Actor sequitur forum rei
C. Contradictoire delimitasi
D. Res judicata pro veritate habetur
E. Lex specialis derogat legi generali
Soal 70
Premium
Sebagai Analis Perkara Peradilan, pemahaman tentang kekhususan hukum acara pada berbagai pengadilan khusus sangat penting. Dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, jangka waktu pemeriksaan dan putusan untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah...
A. 90 hari
B. 20 hari
C. 30 hari
D. 60 hari
E. 14 hari
Soal 71
Premium
Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, salah satu kewenangan Pengadilan Niaga adalah...
A. Memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit
B. Mengadili perkara perikanan
C. Mengadili perkara perbankan syariah
D. Mengadili perkara perburuhan
E. Mengadili perkara hak cipta
Soal 72
Premium
Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru), diatur mengenai pidana pengganti denda apabila terpidana tidak membayar denda. Pidana pengganti denda tersebut adalah...
A. Pidana kerja sosial
B. Pidana penjara
C. Pidana tutupan
D. Pidana pengawasan
E. Pidana kurungan pengganti
Soal 73
Premium
Mahkamah Syar'iyah merupakan sebutan untuk Pengadilan Agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Syar'iyah adalah...
A. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002
B. UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
C. UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
D. UU 3/2006 tentang Perubahan UU 7/1989
E. UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
Soal 74
Premium
Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), alat bukti yang diakui dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya adalah...
A. Pengakuan tersangka secara tertulis
B. Laporan hasil analisis transaksi keuangan
C. Informasi elektronik dan dokumen elektronik
D. Keterangan ahli dari PPATK
E. Saksi mahkota
Soal 75
Premium
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hak, sengketa kepentingan, dan sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal terjadi PHK, pihak yang tidak menerima dapat mengajukan gugatan ke PHI paling lambat...
A. 30 hari kerja
B. 90 hari kerja
C. 180 hari kerja
D. 7 hari kerja
E. 14 hari kerja
Soal 76
Premium
Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pecandu narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pengadilan dapat memutuskan untuk...
A. Membebaskan dari segala tuntutan
B. Menjatuhkan pidana mati
C. Menjatuhkan pidana penjara maksimal 5 tahun
D. Menjatuhkan pidana rehabilitasi
E. Menjatuhkan denda maksimal Rp 1 Miliar
Soal 77
Premium
Dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), salah satu jenis tindak pidana yang diatur adalah kekerasan seksual secara elektronik. Alat bukti utama yang sering digunakan dalam perkara ini adalah...
A. Alat bukti elektronik
B. Saksi korban
C. Pengakuan terdakwa
D. Visum et repertum
E. Saksi ahli psikologi
Soal 78
Premium
Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berwenang mengadili tindak pidana perikanan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, tindak pidana perikanan yang menjadi kewenangan Pengadilan Perikanan adalah...
A. Hanya yang merusak terumbu karang
B. Hanya oleh nelayan tradisional
C. Hanya yang dilakukan di laut lepas
D. Perbuatan yang melanggar ketentuan UU Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI
E. Hanya yang menggunakan pukat harimau
Soal 79
Premium
Dalam Hukum Acara Perdata, apabila para pihak dalam sengketa telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan negeri wajib...
A. Mengadili sengketa tersebut
B. Memerintahkan mediasi terlebih dahulu
C. Menyatakan tidak berwenang (onrechtmatig)
D. Mengabulkan gugatan jika terbukti
E. Menyerahkan kepada MA
Soal 80
Premium
Prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam penegakan hukum lingkungan hidup diterapkan terkait sengketa pencemaran lingkungan. UU yang bersifat khusus dalam hal ini adalah...
A. KUHP
B. KUHPerdata
C. UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
D. UU 32/2009 tentang PPLH
E. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Soal 81
Premium
Dalam perkara kepailitan, putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum tertentu. Salah satu akibat hukum dari pernyataan pailit adalah...
A. Debitur tidak boleh melakukan perjalanan keluar negeri
B. Seluruh aset debitur disita untuk negara
C. Debitur kehilangan hak mengurus kekayaannya yang menjadi harta pailit
D. Semua utang debitur hapus demi hukum
E. Debitur tetap menguasai harta
Soal 82
Premium
Kekhususan hukum acara dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah bahwa perkara diputus dalam jangka waktu...
A. 90 hari
B. 50 hari kerja
C. 6 bulan
D. 120 hari
E. 30 hari
Soal 83
Premium
Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002. Sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan...
A. Pejabat yang berwenang (fiskus)
B. Kepolisian Negara RI
C. Menteri Keuangan
D. Pengadilan Negeri
E. Komisi Pemberantasan Korupsi
Soal 84
Premium
Dalam sistem pembuktian perkara pidana, alat bukti petunjuk diatur dalam KUHAP. Petunjuk diperoleh dari...
A. Visum et repertum
B. Pengakuan terdakwa di persidangan
C. Hasil olah TKP
D. Keterangan ahli saja
E. Alat bukti yang sah lainnya
Soal 85
Premium
Bantuan hukum di pengadilan (Posbakum) diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014, bantuan hukum tersebut meliputi...
A. Pembayaran biaya perkara seluruhnya
B. Konsultasi, pembuatan dokumen, dan pendampingan sidang
C. Pembebasan dari tuntutan pidana
D. Penyediaan ruang sidang khusus
E. Penyediaan hakim ad hoc
Soal 86
Premium
e-Court atau persidangan secara elektronik (e-Litigation) diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 3 Tahun 2022. Dalam e-Court, proses yang dapat dilakukan secara elektronik meliputi...
A. Hanya pengiriman dokumen banding
B. Hanya pemanggilan dan pemberitahuan
C. Hanya persidangan dan pembacaan putusan
D. Pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan
E. Hanya pembayaran panjar biaya perkara
Soal 87
Premium
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) menghapuskan pidana mati sebagai pidana pokok yang dijatuhkan secara langsung. Pidana mati dalam KUHP Baru dijatuhkan sebagai...
A. Pidana pengganti denda
B. Pidana yang bersifat alternatif dengan masa percobaan
C. Pidana yang hanya dijatuhkan di luar negeri
D. Pidana tambahan
E. Pidana pokok yang wajib dijatuhkan
Soal 88
Premium
Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pengadilan berupa penetapan...
A. Perintah penahanan terhadap pelaku
B. Perintah perlindungan (protection order)
C. Perintah rehabilitasi
D. Perintah pencabutan hak asuh anak
E. Perintah pembayaran ganti rugi
Soal 89
Premium
Dalam hukum acara pidana, upaya hukum biasa yang diajukan oleh terpidana atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama disebut...
A. Grasi
B. Amnesti
C. Banding
D. Peninjauan Kembali
E. Kasasi
Soal 90
Premium
Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu layanan elektronik yang sangat penting bagi Analis Perkara Peradilan. Fungsi utama Direktori Putusan adalah...
A. Sistem untuk membayar biaya perkara
B. Media untuk melakukan banding
C. Akses publik terhadap putusan pengadilan
D. Tempat pendaftaran perkara secara online
E. Layanan mediasi online
Soal 91
Premium
Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), penyelesaian sengketa perdata terkait pertambangan dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan. Khusus untuk sengketa yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat, pengadilan yang berwenang adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Negeri setempat
C. Pengadilan Niaga
D. Pengadilan TUN Jakarta Pusat
E. Pengadilan Tata Usaha Negara
Soal 92
Premium
Asas yang menyatakan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada hukum (undang-undang) dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas adalah asas...
A. Asas Non-Refoulement
B. Asas Unifikasi Hukum
C. Asas Ius Curia Novit
D. Asas Audi Et Alteram Partem
E. Asas Personalitas Keaktifan
Soal 93
Premium
Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah berlakunya UU No. 26 Tahun 2000. Namun, untuk peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan oleh...
A. Komnas HAM
B. Mahkamah Internasional
C. Pengadilan Negeri
D. Komisi Yudisial
E. Pengadilan HAM ad hoc
Soal 94
Premium
Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan tertinggi terhadap perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan. Pelaksanaan fungsi ini dijalankan oleh...
A. Menteri Hukum dan HAM
B. Kepaniteraan MA
C. Ketua Mahkamah Agung
D. Komisi Yudisial
E. Badan Pengawasan MA
Soal 95
Premium
Hak Tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996. Dalam pembebanan Hak Tanggungan, wajib dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh...
A. Kepala Kantor Pertanahan
B. Notaris
C. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
D. Panitera Pengadilan
E. Hakim Pengadilan Negeri
Soal 96
Premium
Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, salah satu tindak pidana yang diatur adalah penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur penting dalam tindak pidana ini adalah...
A. Jumlah korban lebih dari satu
B. Kerugian negara di atas 1 Miliar
C. Berita bohong terkait politik
D. Adanya transaksi elektronik
E. Pelaku adalah orang asing
Soal 97
Premium
Kekhususan hukum acara di Pengadilan Niaga adalah bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga, upaya hukum kasasi diajukan dengan jangka waktu yang lebih singkat. Batas waktu pengajuan kasasi dalam perkara kepailitan adalah...
A. 30 hari
B. 7 hari
C. 14 hari setelah putusan diucapkan
D. 14 hari setelah menerima pemberitahuan
E. 90 hari
Soal 98
Premium
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang tindak pidana kehutanan. Dalam penanganan perkara pidana kehutanan, salah satu alat bukti yang sering digunakan adalah hasil kajian yang menunjukkan kerusakan lingkungan. Alat bukti ini dalam hukum acara pidana dikategorikan sebagai...
A. Keterangan terdakwa
B. Keterangan ahli
C. Petunjuk
D. Surat
E. Alat bukti elektronik
Soal 99
Premium
Dalam perkara perdata di pengadilan, jika salah satu pihak meninggal dunia di tengah proses persidangan, maka proses pemeriksaan perkara akan...
A. Dilanjutkan tanpa perlu adanya ahli waris
B. Langsung dilanjutkan oleh pihak yang masih hidup
C. Ditangguhkan sampai ahli waris masuk dalam perkara
D. Gugur demi hukum
E. Dihentikan oleh hakim karena tidak ada subjek hukum
Soal 100
Premium
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik. Pengadilan sebagai badan publik dikecualikan untuk memberikan informasi tertentu jika terkait dengan...
A. Biaya operasional pengadilan
B. Daftar nama hakim
C. Putusan yang sudah inkracht
D. Jumlah perkara yang masuk
E. Rapat permusyawaratan hakim
Tips Lulus SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Perkara Peradilan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Perkara Peradilan
SKB CPNS Analis Perkara Peradilan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Perkara Peradilan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Perkara Peradilan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Perkara Peradilan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Perkara Peradilan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.