SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah ...
A. Seluruh pendapatan dan belanja pemerintah pusat dan daerah
B. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
C. Kekayaan negara yang dipisahkan untuk disetor ke kas negara
D. Semua kekayaan negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
E. Rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat yang disetujui DPR
Jawaban: B
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Soal 2
Prinsip universal dalam pengelolaan keuangan negara yang menekankan bahwa setiap tindakan pengeluaran negara harus didasarkan pada otorisasi dari DPR (Anggaran) disebut sebagai prinsip ...
A. Kemandirian
B. Value for Money
C. Akuntabilitas
D. Otorisasi
E. Transparansi
Jawaban: D
Prinsip otorisasi atau penganggaran (budgeting principle) menyatakan bahwa pengeluaran negara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga legislatif (DPR) melalui Undang-Undang tentang APBN.
Soal 3
Siapa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003?
A. Presiden
B. Badan Pemeriksa Keuangan
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Menteri Keuangan
E. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Jawaban: A
Pasal 3 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara (sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan) dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan.
Soal 4
Dalam konsep keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Hukum Milik Negara lainnya termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Pernyataan tersebut adalah ...
A. Salah, karena BUMN dikelola oleh swasta
B. Salah, karena hanya BUMN yang sehat saja yang masuk
C. Benar
D. Benar, tetapi hanya untuk BUMN yang sahamnya dimiliki pemerintah
E. Salah, karena kekayaan yang dipisahkan bukan merupakan keuangan negara
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 2 huruf g UU 17/2003, ruang lingkup keuangan negara mencakup kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.
Soal 5
Bendahara Umum Negara (BUN) dalam rangka pelaksanaan APBN memiliki tugas untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Siapa yang menjabat sebagai Bendahara Umum Negara?
A. Direktur Jenderal Perbendaharaan
B. Menteri Keuangan
C. Kepala Biro Keuangan Kementerian
D. Presiden
E. Kepala Badan Keuangan Negara
Jawaban: B
Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden dalam mengelola keuangan negara bertindak selaku Bendahara Umum Negara.
Soal 6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Perbendaharaan Negara adalah ...
A. Seluruh proses perencanaan anggaran
B. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas negara
C. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD
D. Tempat penyimpanan uang negara
E. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan
Jawaban: C
Pasal 1 angka 1 UU 1/2004 menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Soal 7
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) memiliki fungsi dalam pengelolaan kas negara. Fungsi utama KPPN adalah ...
A. Menyusun rencana kerja anggaran kementerian/lembaga
B. Mengelola piutang dan utang negara secara mandiri
C. Mengaudit laporan keuangan kementerian/lembaga
D. Melaksanakan kegiatan lelang barang/jasa pemerintah
E. Melakukan pengujian dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta pengelolaan kas
Jawaban: E
KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah memiliki fungsi utama sebagai payment point (titik pembayaran) untuk menguji dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan dokumen yang sah, serta melakukan pengelolaan kas dalam rangka pelaksanaan anggaran.
Soal 8
Dalam rangka pelaksanaan APBN, dana yang bersumber dari APBN dapat disalurkan kepada pihak lain dalam bentuk Pembiayaan. Yang tidak termasuk dalam pembiayaan investasi pemerintah adalah ...
A. Investasi pemerintah pusat lainnya
B. Pembiayaan untuk kewajiban penjaminan
C. Belanja pegawai
D. Penyertaan Modal Negara (PMN)
E. Pembiayaan infrastruktur melalui BLU
Jawaban: C
Pembiayaan investasi pemerintah meliputi penyertaan modal negara (PMN), pembiayaan infrastruktur (seperti melalui badan layanan umum/BLU), dan investasi lainnya. Belanja pegawai merupakan belanja operasi, bukan pembiayaan investasi.
Soal 9
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan perbendaharaan negara sesuai dengan kewenangannya sebagai pembantu Presiden?
A. Menteri Keuangan
B. Menteri Dalam Negeri
C. Sekretaris Kabinet
D. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
E. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 17/2003 dan Pasal 3 UU 1/2004, Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan perbendaharaan negara.
Soal 10
Tindakan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara untuk memastikan bahwa uang yang tersedia setiap saat dapat menutup kewajiban jangka pendek negara disebut ...
A. Manajemen Investasi
B. Manajemen Utang
C. Manajemen Kas
D. Manajemen Piutang
E. Manajemen Risiko
Jawaban: C
Manajemen kas adalah bagian dari pengelolaan perbendaharaan yang bertujuan mengoptimalkan likuiditas untuk memastikan ketersediaan kas guna membiayai kewajiban jangka pendek negara (APBN) secara tepat waktu dan efisien.
Soal 11
Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah ...
A. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga
B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C. Kementerian Keuangan
D. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
E. Komisi Pemberantasan Korupsi
Jawaban: B
Pasal 23E UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Soal 12
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diserahkan kepada DPR. Opini yang diberikan BPK pada LKPP Tahun 2023 adalah ...
A. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
B. Wajar Dengan Penekanan (WDP dengan paragraf penjelas)
C. Tidak Wajar (Adverse)
D. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
E. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
Jawaban: A
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 (yang diumumkan tahun 2024), diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan pencapaian berturut-turut setelah sebelumnya juga mendapatkan WTP.
Soal 13
Tahapan pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai dengan standar, ketentuan, dan prinsip yang berlaku disebut pemeriksaan ...
A. Manajemen
B. Investigatif
C. Operasional
D. Kepatuhan
E. Keuangan
Jawaban: D
Pemeriksaan Kepatuhan (Compliance Audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan keuangan negara sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku.
Soal 14
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, siapa yang berwenang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?
A. Presiden
B. Menteri / Pimpinan Lembaga
C. Menteri Keuangan
D. Bendahara Umum Negara
E. Direktur Jenderal Pajak
Jawaban: A
Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan kementeriannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan, bukan langsung ke BPK.
Soal 15
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh Kementerian/Lembaga wajib disampaikan kepada BPK paling lambat ... hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
A. 30 hari
B. 60 hari
C. 120 hari
D. 90 hari
E. 45 hari
Jawaban: B
Pasal 20 ayat (3) UU 15/2004 menyatakan bahwa pejabat yang wajib menyampaikan laporan keuangan wajib memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi dalam hasil pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Soal 16
Dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan kepada pihak ketiga atas pelaksanaan APBN, dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUN (KPPN) sebagai perintah pencairan dana yang sah adalah ...
A. SPM (Surat Perintah Membayar)
B. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
C. Kuitansi
D. Kontrak Kerja
E. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
Jawaban: B
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN yang merupakan perintah pencairan dana yang sah dan menjadi dasar bagi bank operasional untuk melakukan transfer/pencairan dana ke rekening penerima.
Soal 17
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan diuji oleh ...
A. Bank Indonesia
B. Inspektorat Jenderal
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Bendahara Pengeluaran
E. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
Jawaban: E
Proses pembayaran diawali dengan SPP yang diterbitkan KPA. SPP disampaikan ke KPPN. Sebelum diterbitkan SPM, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) pada Kementerian/Lembaga melakukan pengujian kelengkapan dan legalitas dokumen. Setelah SPM diterbitkan, KPPN melakukan pengujian kembali sebelum menerbitkan SP2D.
Soal 18
Dalam mekanisme pembayaran APBN, prinsip bahwa pembayaran hanya dilakukan setelah barang/jasa benar-benar diterima atau pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak disebut prinsip ...
A. Pembayaran di muka
B. Pembayaran lump sum
C. Pembayaran tunai
D. Pembayaran atas prestasi kerja
E. Pembayaran termin
Jawaban: D
Prinsip pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah dalam pengelolaan keuangan negara didasari oleh asas efisiensi dan efektivitas. Secara umum, pembayaran mengikuti prinsip bahwa tagihan yang dibayar adalah atas prestasi kerja yang telah diselesaikan (pay for performance).
Soal 19
Dalam analisis kinerja pelaksanaan anggaran, indikator yang mengukur tingkat penyerapan anggaran (realisasi dibandingkan pagu) disebut ...
A. Daya Serap
B. Efisiensi
C. Efektivitas
D. Ekonomis
E. Akuntabilitas
Jawaban: A
Daya serap (absorption) adalah persentase realisasi belanja terhadap pagu anggaran. Indikator ini menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah dilaksanakan oleh K/L dalam suatu periode.
Soal 20
Salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang mengukur kesesuaian antara realisasi dengan target output (produk/jasa) yang telah ditetapkan adalah ...
A. Efektivitas
B. Efisiensi
C. Realisasi fisik
D. Ekonomis
E. Nilai uang
Jawaban: A
Efektivitas mengukur tingkat pencapaian hasil (output/outcome) dibandingkan dengan target yang direncanakan. Sementara efisiensi lebih mengukur hubungan antara input dan output.
Soal 21 Premium
Berdasarkan peraturan mengenai standar biaya, yang dimaksud dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah ...
A. Biaya yang ditetapkan untuk belanja modal pembangunan fisik
B. Batasan tertinggi biaya untuk kegiatan rutin kantor yang tidak menghasilkan output
C. Satuan biaya yang digunakan untuk menghitung besaran biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu keluaran (output) tertentu
D. Biaya yang dikeluarkan khusus untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai
E. Satuan biaya yang bersifat umum untuk menghitung kebutuhan biaya konsumsi rapat
Soal 22 Premium
Dokumen pelaksanaan anggaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atas nama Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan anggaran bagi Kementerian/Lembaga disebut ...
A. DPA (Daftar Pengesahan Anggaran)
B. Perpres tentang Rincian APBN
C. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
D. RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga)
E. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
Soal 23 Premium
Dalam proses perencanaan anggaran berbasis kinerja, kerangka logis yang menghubungkan antara input, output, outcome, dan impact disebut ...
A. Theory of Change
B. Cash Flow Projection
C. Work Breakdown Structure
D. Rencana Strategis
E. Indikator Kinerja Utama
Soal 24 Premium
Revisi DIPA yang disebabkan oleh adanya perubahan pagu anggaran antar program atau antar kegiatan yang bersumber dari perubahan alokasi dalam APBN memerlukan persetujuan dari ...
A. Bendahara Umum Negara
B. Menteri Keuangan
C. Direktur Jenderal Perbendaharaan
D. Kepala KPPN
E. Menteri/Lembaga terkait
Soal 25 Premium
Dalam penatausahaan penerimaan negara, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Negara paling lambat ... hari kerja setelah diterimanya pembayaran.
A. 5 (lima) hari kerja
B. 3 (tiga) hari kerja
C. 1 (satu) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 0 (hari kerja yang sama)
Soal 26 Premium
Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bukti pengeluaran uang yang sah dan menjadi dasar untuk mencatat pengeluaran dalam buku kas umum adalah ...
A. SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah disahkan
B. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
C. Faktur Tagihan
D. Kontrak
E. Nota Dinas
Soal 27 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap penerimaan negara wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran. Prinsip ini disebut ...
A. Prinsip Akrual
B. Prinsip Konsistensi
C. Prinsip Kas
D. Prinsip Neto
E. Prinsip Bruto
Soal 28 Premium
Dalam penatausahaan, penggunaan Uang Persediaan (UP) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat dilakukan setelah ...
A. Adanya kontrak kerja
B. Diterbitkannya SP2D UP oleh KPPN dan dana masuk ke rekening bendahara
C. Diterbitkannya SPM UP oleh PPSPM
D. Ditetapkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran
E. Disetujuinya Rencana Kerja Anggaran
Soal 29 Premium
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang SAP berbasis akrual adalah ...
A. PP Nomor 27 Tahun 2014
B. PP Nomor 24 Tahun 2005
C. PP Nomor 8 Tahun 2006
D. PP Nomor 71 Tahun 2010
E. PP Nomor 45 Tahun 2013
Soal 30 Premium
Komponen Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu adalah ...
A. Laporan Arus Kas (LAK)
B. Neraca
C. Laporan Operasional (LO)
D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
E. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Soal 31 Premium
Dalam sistem akuntansi pemerintah, pencatatan atas belanja yang telah terjadi namun belum dibayar pada akhir periode (misalnya tagihan listrik bulan Desember yang baru dibayar Januari) akan diakui sebagai ...
A. Kewajiban kontinjensi
B. Belanja dibayar di muka
C. Piutang belanja
D. Utang belanja
E. Beban ditangguhkan
Soal 32 Premium
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), entitas yang bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga adalah ...
A. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
E. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
Soal 33 Premium
Dalam mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing dalam kontrak bernilai mata uang asing disebut risiko ...
A. Nilai Tukar
B. Likuiditas
C. Operasional
D. Hukum
E. Suku Bunga
Soal 34 Premium
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, batas nilai maksimal untuk pengadaan barang melalui metode Pengadaan Langsung adalah ...
A. Rp 10.000.000
B. Rp 20.000.000
C. Rp 200.000.000
D. Rp 100.000.000
E. Rp 50.000.000
Soal 35 Premium
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp 200 juta hingga batas tertentu yang dilakukan dengan membandingkan penawaran dari minimal 3 penyedia yang telah memenuhi kualifikasi disebut ...
A. Kontrak Payung
B. Penunjukan Langsung
C. E-purchasing
D. Tender/Seleksi
E. Pengadaan Langsung
Soal 36 Premium
Dalam pengelolaan kontrak, jaminan yang diberikan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak disebut ...
A. Jaminan Pelaksanaan
B. Jaminan Penawaran
C. Jaminan Pemeliharaan
D. Jaminan Uang Muka
E. Jaminan Sanggah Banding
Soal 37 Premium
Analis Kinerja Pelaksanaan Anggaran melakukan evaluasi capaian output. Jika suatu kegiatan memiliki pagu Rp 1 Miliar, realisasi Rp 800 Juta, dan target output fisik 100 unit tercapai 100 unit, maka dapat disimpulkan bahwa ...
A. Anggaran tidak efektif karena daya serap rendah
B. Anggaran efisien karena output tercapai dengan biaya lebih rendah
C. Tidak dapat dianalisis karena data kurang
D. Anggaran efektif tetapi tidak efisien
E. Anggaran tidak efisien karena ada sisa anggaran
Soal 38 Premium
Yang dimaksud dengan 'disparitas belanja' dalam analisis kinerja pelaksanaan anggaran adalah ...
A. Perbedaan jenis belanja antar satker
B. Kesamaan realisasi antar Kementerian/Lembaga
C. Ketidakmerataan penyerapan anggaran antar wilayah atau periode
D. Penyerapan anggaran yang merata setiap bulan
E. Perbedaan pagu antar program
Soal 39 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi untuk menjamin bahwa pendapatan yang terkumpul digunakan secara efisien dan efektif disebut fungsi ...
A. Alokasi
B. Distribusi
C. Otorisasi
D. Pengawasan
E. Perencanaan
Soal 40 Premium
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang saat ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan kementerian dan lembaga mengacu pada ...
A. PMK Nomor 171/PMK.05/2022
B. PMK Nomor 253/PMK.05/2014
C. PMK Nomor 213/PMK.05/2013
D. PMK Nomor 177/PMK.05/2015
E. PMK Nomor 190/PMK.05/2012
Soal 41 Premium
Dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, temuan audit yang mengindikasikan adanya kelemahan sistem pengendalian intern yang berdampak pada risiko tidak tercapainya tujuan pengelolaan keuangan negara termasuk dalam kategori temuan ...
A. Efisiensi
B. Sistem Pengendalian Intern
C. Ketidakpatuhan
D. Efektivitas
E. Kerugian Negara
Soal 42 Premium
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, fondasi dari sistem pengendalian intern yang mencakup integritas, nilai etika, dan komitmen terhadap kompetensi pimpinan instansi disebut ...
A. Lingkungan pengendalian
B. Kegiatan pengendalian
C. Penilaian risiko
D. Informasi dan komunikasi
E. Pemantauan
Soal 43 Premium
Dalam perencanaan pelaksanaan anggaran, yang dimaksud dengan 'anggaran berbasis kinerja' adalah ...
A. Anggaran yang hanya fokus pada pengadaan barang dan jasa
B. Anggaran yang disusun berdasarkan nominal belanja tahun sebelumnya
C. Anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output
D. Anggaran yang disusun berdasarkan sektor prioritas tanpa perhitungan output
E. Anggaran yang disusun secara bottom-up tanpa mempertimbangkan outcome
Soal 44 Premium
Dalam penatausahaan pengeluaran negara, penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) yang tidak didukung dengan dokumen sumber yang sah dan lengkap dapat mengakibatkan ...
A. Pembayaran menjadi efisien
B. Timbulnya potensi kerugian negara atau pidana
C. Realisasi anggaran meningkat
D. Proses akuntansi menjadi lebih cepat
E. Dokumen menjadi tidak relevan
Soal 45 Premium
Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pembayaran APBN, untuk belanja yang bersifat rutin dan pemasoknya tetap, metode pembayaran yang diutamakan adalah ...
A. UP (Uang Persediaan)
B. GU (Ganti Uang)
C. TUP (Tambahan Uang Persediaan)
D. LS (Langsung)
E. Hibah
Soal 46 Premium
Dalam pengelolaan kontrak, jika terjadi force majeure (keadaan memaksa) yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka PPK dapat ...
A. Langsung memutus kontrak sepihak
B. Tidak melakukan tindakan apapun
C. Menambah nilai kontrak
D. Mengenakan denda kepada penyedia
E. Memberikan tambahan waktu atau mengakhiri kontrak tanpa denda
Soal 47 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan sistem perbendaharaan. Dalam pelaksanaannya, fungsi pengelolaan perbendaharaan dilaksanakan oleh ...
A. Badan Kebijakan Fiskal
B. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
C. Direktorat Jenderal Pajak
D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
E. Direktorat Jenderal Anggaran
Soal 48 Premium
Analisis terhadap efisiensi belanja pemerintah sering menggunakan indikator Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Modal. Jika suatu K/L memiliki rasio yang sangat tinggi (misal 95:5), hal ini mengindikasikan ...
A. Efisiensi belanja yang sangat baik
B. Kurangnya investasi dalam pembangunan aset/infrastruktur
C. Kinerja pelayanan yang tinggi
D. Optimalnya pemanfaatan aset
E. Tingginya realisasi belanja modal
Soal 49 Premium
Dalam pelaporan keuangan berbasis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pendapatan negara diakui pada saat ...
A. Ditetapkannya target penerimaan dalam APBN
B. Diterbitkannya surat tagihan oleh instansi pemerintah
C. Terjadinya transaksi ekonomi yang menimbulkan hak negara
D. Pihak ketiga menandatangani berita acara serah terima
E. Kas diterima di Rekening Kas Umum Negara
Soal 50 Premium
Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) berlaku apabila terdapat produk yang memiliki nilai penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar ...
A. 15%
B. 25%
C. 40%
D. 50%
E. 60%
Tips Lulus SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.