Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Fasilitator Pemerintahan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kemampuan Umum
3 Indikator
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
Kemampuan Khusus
3 Indikator
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Simulasi Tryout SKB CAT Fasilitator Pemerintahan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Fasilitator Pemerintahan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Fasilitator Pemerintahan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Fasilitator Pemerintahan & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Menurut Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang.
Materi Terkait: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Soal 2
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat disebut dengan...
Kunci Jawaban: A
Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 3
Unsur staf yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif menurut PP No. 18 Tahun 2016 adalah...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Pasal 5 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Soal 4
Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri selaku koordinator, sedangkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 3 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal 5
Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa Indonesia merupakan cara pandang terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan pada...
Kunci Jawaban: D
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, yang secara filosofis berlandaskan Pancasila dan secara konstitusional berlandaskan UUD 1945.
Materi Terkait: Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
Soal 6
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Ciri utama dari sistem ini yang tercermin dalam UUD 1945 adalah...
Kunci Jawaban: B
Dalam sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (kepala pemerintahan) dan juga bertindak sebagai kepala negara.
Materi Terkait: Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
Soal 7
Manakah di bawah ini yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut menurut Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014?
Kunci Jawaban: C
Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 8
Penentuan tipologi Perangkat Daerah (Tipe A, B, atau C) berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 didasarkan pada hasil pemetaan...
Kunci Jawaban: E
Pasal 6 PP No. 18 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas dengan mempertimbangkan variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, APBD) dan variabel teknis.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Soal 9
Pengawasan atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dalam rangka...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 10 PP No. 12 Tahun 2017, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal 10
Bentuk pelaksanaan Wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah...
Kunci Jawaban: B
Dalam implementasi Wawasan Nusantara, bidang pertahanan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
Materi Terkait: Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
Soal 11
Sila keempat Pancasila menjadi landasan dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mengedepankan...
Kunci Jawaban: C
Sila keempat 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan kenegaraan.
Materi Terkait: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Soal 12
Dalam UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi hal-hal berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, urusan wajib pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta sosial. Pariwisata termasuk urusan pemerintahan pilihan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah...
Kunci Jawaban: B
Menurut Pasal 11 PP No. 18 Tahun 2016, Badan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta penelitian dan pengembangan. [cite: 143]
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Soal 14
Audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Pasal 15 PP No. 12 Tahun 2017, pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh APIP yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal 15
Aspek Trigatra dalam Wawasan Nusantara terdiri dari...
Kunci Jawaban: D
Trigatra adalah aspek alamiah Wawasan Nusantara yang meliputi: Posisi dan lokasi geografis negara, Keadaan dan kekayaan alam, serta Keadaan dan kemampuan penduduk.
Materi Terkait: Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
Soal 16
Pada masa berlakunya UUDS 1950, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan...
Kunci Jawaban: B
Selama periode 1950-1959 berdasarkan UUDS 1950, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal atau parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
Materi Terkait: Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
Soal 17
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD adalah...
Kunci Jawaban: A
Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Keduanya adalah mitra dalam kedudukan yang sejajar.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 18
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas atau Badan Daerah menurut PP No. 18 Tahun 2016 bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Pasal 19 dan 43 PP No. 18 Tahun 2016 menyebutkan pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai jangkauan kerja satu atau beberapa wilayah kabupaten/kota.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Soal 19
Salah satu instrumen pembinaan dalam PP No. 12 Tahun 2017 adalah pemberian penghargaan atau sanksi kepada kepala daerah. Sanksi diberikan apabila...
Kunci Jawaban: E
Pasal 22 PP No. 12 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pembinaan dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan atau sanksi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal 20
Dalam kaitan dengan Wawasan Nusantara, Indonesia adalah negara kepulauan. Deklarasi yang menjadi dasar hukum pengakuan wilayah laut Indonesia secara internasional adalah...
Kunci Jawaban: E
Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 merupakan dasar bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang menyatu antara daratan dan lautan, yang kemudian diakui dalam UNCLOS 1982.
Materi Terkait: Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
Soal 21
PRO
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari prinsip ini terhadap Fasilitator Pemerintahan adalah...
Kunci Jawaban: E
Prinsip negara hukum (Rule of Law) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan, termasuk fasilitator, untuk bertindak atas dasar hukum (asas legalitas).
Materi Terkait: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Urusan Pemerintahan Konkuren menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah urusan yang dibagi antara...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut PP No. 18 Tahun 2016, kedudukan Sekretaris DPRD secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, namun secara operasional bertanggung jawab kepada...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Pasal 9 PP No. 18 Tahun 2016, Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah yang merupakan bentuk pengawasan teknis terhadap Pemerintahan Daerah menurut PP No. 12 Tahun 2017?
Kunci Jawaban: E
Pasal 12 PP No. 12 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pengawasan teknis dilakukan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren, termasuk di dalamnya adalah capaian SPM.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Esensi dari implementasi Wawasan Nusantara di bidang Politik adalah...
Kunci Jawaban: C
Implementasi Wawasan Nusantara dalam politik bertujuan menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa demi tercapainya tujuan nasional.
Materi Terkait: Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam sejarah sistem pemerintahan Indonesia, pada periode 1945-1949 terjadi perubahan sistem di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (BP-KNIP) melalui Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Sistem ini berubah dari...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensial menjadi parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada BP-KNIP. [cite: 174]
Materi Terkait: Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Urusan pemerintahan pilihan menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah urusan yang...
Kunci Jawaban: A
Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki (misalnya pariwisata atau kelautan).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP yang berupa temuan pelanggaran harus ditindaklanjuti dalam waktu paling lambat...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam regulasi pengawasan (PP 12/2017), rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh pejabat selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kesadaran nasional dalam implementasi Wawasan Nusantara sangat penting untuk mencegah 'disintegrasi bangsa'. Salah satu faktor pendorong disintegrasi adalah...
Kunci Jawaban: A
Kesenjangan pembangunan dan ekonomi yang tidak merata dapat menimbulkan rasa ketidakadilan yang memicu potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa.
Materi Terkait: Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip 'Otonomi Seluas-luasnya' dalam UU No. 23 Tahun 2014 berarti daerah diberikan kewenangan untuk...
Kunci Jawaban: A
Otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren, namun tetap dalam bingkai NKRI dan tidak mencakup urusan absolut (pusat).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pembentukan Perangkat Daerah, Kecamatan dikategorikan sebagai...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Pasal 12 PP No. 18 Tahun 2016, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan sebagai unsur pelaksana kewilayahan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut PP No. 12 Tahun 2017 meliputi aspek berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: E
Pasal 11 PP No. 12 Tahun 2017 menyatakan pengawasan umum meliputi pembagian urusan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pembangunan daerah, dll. Standar teknis konstruksi termasuk pengawasan teknis, bukan pengawasan umum.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu unsur dasar Wawasan Nusantara adalah 'Isi' (Content), yang bermakna...
Kunci Jawaban: E
Unsur dasar Wawasan Nusantara terdiri dari Wadah (Contour), Isi (Content), dan Tata Laku (Conduct). 'Isi' mencakup aspirasi dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Materi Terkait: Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya adalah ciri sistem...
Kunci Jawaban: A
Dalam sistem presidensial, eksekutif (Presiden) memiliki masa jabatan tetap dan tidak bergantung pada dukungan mayoritas parlemen (tidak ada mosi tidak percaya).
Materi Terkait: Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penanggung jawab Urusan Pemerintahan Umum di daerah kabupaten/kota menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayahnya masing-masing dibantu oleh instansi vertikal.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kepala daerah yang mengabaikan rekomendasi APIP atau tidak menindaklanjuti hasil pengawasan dapat dikenai sanksi administratif berupa...
Kunci Jawaban: C
Dalam UU Pemerintahan Daerah, ketidakpatuhan terhadap hasil pengawasan/rekomendasi APIP dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemberhentian sementara oleh pejabat yang berwenang.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Salah satu perubahan besar adalah pembatasan masa jabatan Presiden maksimal 2 periode yang diatur dalam Pasal...
Kunci Jawaban: C
Pasal 7 UUD 1945 (hasil amandemen) menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Materi Terkait: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU No. 23 Tahun 2014, jika terjadi sengketa atau kebutuhan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mekanisme yang berlaku adalah melalui...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, wewenang pembatalan Perda oleh pihak eksekutif (Mendagri/Gubernur) dinyatakan inkonstitusional. Pembatalan Perda yang dianggap bertentangan dengan UU harus melalui jalur yudisial di Mahkamah Agung.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penetapan besaran struktur organisasi Perangkat Daerah mempertimbangkan asas 'rentang kendali'. Maknanya adalah...
Kunci Jawaban: E
Rentang kendali (span of control) adalah prinsip organisasi yang menentukan jumlah ideal unit atau bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang pimpinan agar organisasi tetap efisien.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Siapakah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional?
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 3 PP No. 12 Tahun 2017, Menteri (Dalam Negeri) melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan koordinasi nasional.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang Ekonomi dilakukan melalui sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yang mengutamakan...
Kunci Jawaban: A
Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Materi Terkait: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Fasilitator Pemerintahan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Fasilitator Pemerintahan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Fasilitator Pemerintahan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.