SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Fasilitator Pemerintahan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan.
Soal 1
Menurut Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan...
A. Keputusan Presiden
B. Undang-Undang
C. Peraturan Pemerintah
D. Instruksi Menteri
E. Peraturan Daerah
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang.
Soal 2
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat disebut dengan...
A. Urusan Pemerintahan Absolut
B. Urusan Pemerintahan Konkuren
C. Urusan Pemerintahan Wajib
D. Urusan Pemerintahan Pilihan
E. Urusan Pemerintahan Umum
Jawaban: A
Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Soal 3
Unsur staf yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif menurut PP No. 18 Tahun 2016 adalah...
A. Lembaga Teknis Daerah
B. Dinas Daerah
C. Sekretariat Daerah
D. Badan Daerah
E. Kecamatan
Jawaban: C
Sesuai Pasal 5 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif.
Soal 4
Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri selaku koordinator, sedangkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh...
A. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
B. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
C. Sekretaris Daerah Provinsi
D. DPRD Provinsi
E. Menteri Dalam Negeri secara langsung
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 3 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
Soal 5
Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa Indonesia merupakan cara pandang terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan pada...
A. Kepentingan Golongan
B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
C. Deklarasi Djuanda saja
D. Pancasila dan UUD 1945
E. Kekuatan Militer
Jawaban: D
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, yang secara filosofis berlandaskan Pancasila dan secara konstitusional berlandaskan UUD 1945.
Soal 6
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Ciri utama dari sistem ini yang tercermin dalam UUD 1945 adalah...
A. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri
B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C. Presiden dipilih oleh MPR secara mutlak
D. Menteri bertanggung jawab kepada DPR
E. Presiden dapat membubarkan parlemen
Jawaban: B
Dalam sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (kepala pemerintahan) dan juga bertindak sebagai kepala negara.
Soal 7
Manakah di bawah ini yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut menurut Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014?
A. Pekerjaan Umum
B. Pendidikan
C. Yustisi
D. Kehutanan
E. Kesehatan
Jawaban: C
Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Soal 8
Penentuan tipologi Perangkat Daerah (Tipe A, B, atau C) berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 didasarkan pada hasil pemetaan...
A. Jumlah Aparatur Sipil Negara
B. Keinginan Kepala Daerah
C. Jumlah penduduk saja
D. Luas wilayah dan anggaran
E. Variabel umum dan variabel teknis
Jawaban: E
Pasal 6 PP No. 18 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas dengan mempertimbangkan variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, APBD) dan variabel teknis.
Soal 9
Pengawasan atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dalam rangka...
A. Sentralisasi
B. Otonomi Daerah
C. Dekonsentrasi
D. Tugas Pembantuan
E. Pembinaan dan Pengawasan
Jawaban: E
Sesuai Pasal 10 PP No. 12 Tahun 2017, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis.
Soal 10
Bentuk pelaksanaan Wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah...
A. Melakukan monopoli pasar senjata
B. Membangun sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata)
C. Menyerahkan keamanan laut sepenuhnya kepada asing
D. Menutup diri dari kerja sama internasional
E. Mendukung separatisme di wilayah terpencil
Jawaban: B
Dalam implementasi Wawasan Nusantara, bidang pertahanan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
Soal 11
Sila keempat Pancasila menjadi landasan dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mengedepankan...
A. Kepentingan korporasi
B. Dominasi mayoritas terhadap minoritas
C. Musyawarah untuk mufakat
D. Sistem voting tanpa diskusi
E. Kekuasaan absolut pemimpin
Jawaban: C
Sila keempat 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan kenegaraan.
Soal 12
Dalam UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi hal-hal berikut, KECUALI...
A. Perumahan rakyat
B. Pariwisata
C. Pendidikan
D. Kesehatan
E. Sosial
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, urusan wajib pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta sosial. Pariwisata termasuk urusan pemerintahan pilihan.
Soal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah...
A. Dinas [cite: 142]
B. Badan
C. Kecamatan
D. Puskesmas
E. Sekretariat DPRD
Jawaban: B
Menurut Pasal 11 PP No. 18 Tahun 2016, Badan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta penelitian dan pengembangan. [cite: 143]
Soal 14
Audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh...
A. KPK
B. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
C. Polri
D. LSM
E. Badan Intelijen Negara
Jawaban: B
Sesuai Pasal 15 PP No. 12 Tahun 2017, pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh APIP yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
Soal 15
Aspek Trigatra dalam Wawasan Nusantara terdiri dari...
A. Sosial, Budaya, Pertahanan
B. Ideologi, Politik, Ekonomi
C. Letak Geografis, Ekonomi, Politik
D. Geografi, Kekayaan Alam, Kependudukan
E. Kependudukan, Keamanan, Hukum
Jawaban: D
Trigatra adalah aspek alamiah Wawasan Nusantara yang meliputi: Posisi dan lokasi geografis negara, Keadaan dan kekayaan alam, serta Keadaan dan kemampuan penduduk.
Soal 16
Pada masa berlakunya UUDS 1950, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan...
A. Federal
B. Parlementer
C. Presidensial
D. Oligarki
E. Monarki Kesatuan
Jawaban: B
Selama periode 1950-1959 berdasarkan UUDS 1950, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal atau parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
Soal 17
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD adalah...
A. Mitra sejajar dalam unsur penyelenggara pemerintahan daerah
B. DPRD merupakan bagian dari Perangkat Daerah
C. Kepala Daerah adalah atasan DPRD
D. DPRD adalah atasan Kepala Daerah
E. DPRD hanya berfungsi sebagai penasihat
Jawaban: A
Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Keduanya adalah mitra dalam kedudukan yang sejajar.
Soal 18
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas atau Badan Daerah menurut PP No. 18 Tahun 2016 bertujuan untuk...
A. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
B. Melakukan fungsi pengawasan internal
C. Menampung ASN yang tidak memiliki jabatan
D. Menggantikan peran Kepala Dinas
E. Menambah jabatan struktural
Jawaban: A
Pasal 19 dan 43 PP No. 18 Tahun 2016 menyebutkan pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai jangkauan kerja satu atau beberapa wilayah kabupaten/kota.
Soal 19
Salah satu instrumen pembinaan dalam PP No. 12 Tahun 2017 adalah pemberian penghargaan atau sanksi kepada kepala daerah. Sanksi diberikan apabila...
A. Kepala daerah melakukan studi banding ke luar negeri dengan izin
B. Kepala daerah melakukan mutasi pegawai sesuai aturan
C. Target retribusi daerah melampaui batas
D. Kepala daerah berbeda partai politik dengan pusat
E. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak mencapai target kinerja atau melanggar ketentuan
Jawaban: E
Pasal 22 PP No. 12 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pembinaan dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan atau sanksi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
Soal 20
Dalam kaitan dengan Wawasan Nusantara, Indonesia adalah negara kepulauan. Deklarasi yang menjadi dasar hukum pengakuan wilayah laut Indonesia secara internasional adalah...
A. Proklamasi Kemerdekaan
B. Deklarasi Bangkok
C. Perjanjian Linggarjati
D. Deklarasi Ekonomi
E. Deklarasi Djuanda
Jawaban: E
Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 merupakan dasar bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang menyatu antara daratan dan lautan, yang kemudian diakui dalam UNCLOS 1982.
Soal 21 Premium
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari prinsip ini terhadap Fasilitator Pemerintahan adalah...
A. Hukum hanya berlaku untuk masyarakat, bukan pejabat
B. Fasilitator boleh membuat aturan sendiri di lapangan
C. Kepentingan pimpinan harus diutamakan di atas hukum
D. Fasilitator kebal terhadap hukum
E. Setiap tindakan fasilitasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Soal 22 Premium
Urusan Pemerintahan Konkuren menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah urusan yang dibagi antara...
A. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
B. DPR dan DPD
C. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
D. Pemerintah Daerah dan Swasta
E. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Luar Negeri
Soal 23 Premium
Menurut PP No. 18 Tahun 2016, kedudukan Sekretaris DPRD secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, namun secara operasional bertanggung jawab kepada...
A. Gubernur/Bupati secara langsung
B. Pimpinan DPRD
C. Menteri Dalam Negeri
D. Fraksi terbesar di DPRD
E. Ketua Komisi di DPRD
Soal 24 Premium
Manakah yang merupakan bentuk pengawasan teknis terhadap Pemerintahan Daerah menurut PP No. 12 Tahun 2017?
A. Pengawasan terhadap aset daerah secara umum
B. Pengawasan terhadap kerja sama antar daerah
C. Pengawasan terhadap kebijakan kependudukan
D. Pengawasan terhadap jumlah pegawai
E. Pengawasan terhadap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan
Soal 25 Premium
Esensi dari implementasi Wawasan Nusantara di bidang Politik adalah...
A. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi penguasa
B. Memberikan hak suara hanya kepada warga tertentu
C. Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis
D. Menghilangkan oposisi dalam pemerintahan
E. Membentuk satu partai tunggal
Soal 26 Premium
Dalam sejarah sistem pemerintahan Indonesia, pada periode 1945-1949 terjadi perubahan sistem di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (BP-KNIP) melalui Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Sistem ini berubah dari...
A. Republik ke Monarki
B. Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila
C. Federal ke Kesatuan
D. Presidensial ke Parlementer
E. Parlementer ke Presidensial
Soal 27 Premium
Urusan pemerintahan pilihan menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah urusan yang...
A. Dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan potensi keunggulan yang dimiliki
B. Dikerjakan oleh swasta sepenuhnya
C. Wajib dilaksanakan oleh semua daerah tanpa terkecuali
D. Hanya boleh dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
E. Hanya ada di daerah khusus dan istimewa
Soal 28 Premium
Kriteria pembentukan dinas daerah Tipe B menurut PP No. 18 Tahun 2016 adalah...
A. Memiliki skor pemetaan variabel di bawah 400
B. Memiliki skor pemetaan variabel antara 401 sampai dengan 600
C. Memiliki skor pemetaan variabel di atas 800
D. Memiliki skor pemetaan variabel antara 601 sampai dengan 800
E. Tidak memerlukan skor pemetaan
Soal 29 Premium
Hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP yang berupa temuan pelanggaran harus ditindaklanjuti dalam waktu paling lambat...
A. 60 hari
B. 14 hari
C. 7 hari
D. 90 hari
E. 30 hari
Soal 30 Premium
Kesadaran nasional dalam implementasi Wawasan Nusantara sangat penting untuk mencegah 'disintegrasi bangsa'. Salah satu faktor pendorong disintegrasi adalah...
A. Kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antar wilayah
B. Kuatnya toleransi antar umat beragama
C. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
D. Tingginya rasa nasionalisme generasi muda
E. Penerapan hukum yang adil dan transparan
Soal 31 Premium
Sesuai UUD 1945, wewenang untuk menetapkan dan mengubah UUD berada pada...
A. Presiden
B. Komisi Yudisial
C. DPR
D. Mahkamah Konstitusi
E. MPR
Soal 32 Premium
Prinsip 'Otonomi Seluas-luasnya' dalam UU No. 23 Tahun 2014 berarti daerah diberikan kewenangan untuk...
A. Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan absolut
B. Mencetak mata uang sendiri
C. Mengatur semua urusan termasuk urusan absolut pusat
D. Melepaskan diri dari NKRI
E. Membuat angkatan perang sendiri
Soal 33 Premium
Dalam pembentukan Perangkat Daerah, Kecamatan dikategorikan sebagai...
A. Unsur Pengawasan
B. Unsur Perencanaan
C. Unsur Pelaksana Kewilayahan
D. Unsur Penunjang
E. Unsur Staf
Soal 34 Premium
Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut PP No. 12 Tahun 2017 meliputi aspek berikut, KECUALI...
A. Pembagian urusan pemerintahan
B. Kepegawaian pada Perangkat Daerah
C. Kelembagaan daerah
D. Keuangan daerah
E. Standar teknis pembangunan jembatan
Soal 35 Premium
Salah satu unsur dasar Wawasan Nusantara adalah 'Isi' (Content), yang bermakna...
A. Organisasi kenegaraan yang modern
B. Jumlah penduduk Indonesia
C. Hasil keputusan rapat kabinet
D. Bentuk wilayah laut dan udara
E. Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita nasional
Soal 36 Premium
Sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya adalah ciri sistem...
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Komunisme
D. Monarki Absolut
E. Semi-Parlementer
Soal 37 Premium
UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pembentukan daerah otonom baru dapat dilakukan melalui 'Daerah Persiapan' selama...
A. 3 tahun
B. 2 tahun
C. 1 tahun
D. 10 tahun
E. 5 tahun
Soal 38 Premium
Menurut PP No. 18 Tahun 2016, Staf Ahli pada pemerintah daerah berjumlah paling banyak...
A. 7 orang
B. 3 orang
C. Tidak dibatasi
D. 10 orang
E. 5 orang
Soal 39 Premium
Berikut adalah jenis-jenis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum menurut PP No. 12 Tahun 2017, kecuali...
A. Pemantauan dan Evaluasi
B. Bimbingan Teknis
C. Sosialisasi
D. Koordinasi
E. Intervensi Militer
Soal 40 Premium
Prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' merupakan bagian dari Wawasan Nusantara yang mengandung makna bahwa perbedaan harus...
A. Dihapus demi keseragaman
B. Dibiarkan tumbuh tanpa aturan
C. Disyukuri dan dijadikan kekuatan pemersatu
D. Dipelihara agar terjadi konflik yang dinamis
E. Diseragamkan melalui satu budaya dominan
Soal 41 Premium
UUD 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam Pasal...
A. 34 ayat (1)
B. 33 ayat (1)
C. 31 ayat (2)
D. 30 ayat (1)
E. 27 ayat (3)
Soal 42 Premium
Penanggung jawab Urusan Pemerintahan Umum di daerah kabupaten/kota menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah...
A. Gubernur
B. Sekretaris Daerah
C. Bupati/Wali Kota
D. Camat
E. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Soal 43 Premium
Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah biasanya berbentuk...
A. Badan
B. Inspektorat
C. Sekretariat
D. Dinas
E. Lembaga
Soal 44 Premium
Kepala daerah yang mengabaikan rekomendasi APIP atau tidak menindaklanjuti hasil pengawasan dapat dikenai sanksi administratif berupa...
A. Pemotongan tunjangan jabatan
B. Hukuman mati
C. Pemberhentian sementara
D. Denda materiil pribadi
E. Hanya teguran lisan tanpa efek
Soal 45 Premium
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan untuk...
A. Mendukung kepentingan partai politik tertentu
B. Memperkaya diri pejabat negara
C. Mencapai cita-cita dan tujuan nasional
D. Mempermudah masuknya investasi asing tanpa syarat
E. Menekan pertumbuhan daerah tertinggal
Soal 46 Premium
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Salah satu perubahan besar adalah pembatasan masa jabatan Presiden maksimal 2 periode yang diatur dalam Pasal...
A. Pasal 13
B. Pasal 4
C. Pasal 7
D. Pasal 9
E. Pasal 11
Soal 47 Premium
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU No. 23 Tahun 2014, jika terjadi sengketa atau kebutuhan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mekanisme yang berlaku adalah melalui...
A. Keputusan Gubernur secara mandiri
B. Pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri
C. Judicial Review di Mahkamah Agung
D. Keputusan Presiden
E. Voting di DPRD
Soal 48 Premium
Penetapan besaran struktur organisasi Perangkat Daerah mempertimbangkan asas 'rentang kendali'. Maknanya adalah...
A. Jarak kantor antara satu dinas dengan dinas lainnya
B. Kemampuan pejabat untuk mengontrol anggaran
C. Waktu yang dibutuhkan untuk koordinasi
D. Semua urusan harus dikerjakan satu orang
E. Jumlah bawahan yang dipimpin secara efektif oleh seorang atasan
Soal 49 Premium
Siapakah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional?
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
B. Kepala BKN
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Menteri Keuangan
E. Menteri Dalam Negeri
Soal 50 Premium
Implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang Ekonomi dilakukan melalui sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yang mengutamakan...
A. Kemakmuran rakyat sebesar-besarnya
B. Pembagian keuntungan hanya bagi pemegang saham
C. Kepentingan modal asing
D. Monopoli BUMN di segala bidang
E. Efisiensi pasar bebas tanpa kendali pemerintah
Tips Lulus SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Fasilitator Pemerintahan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan
SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Fasilitator Pemerintahan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.