SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama.
Soal 1
Pemilihan Umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Tujuan penyelenggaraan Pemilu 1955 adalah untuk memilih...
A. Anggota DPD dan DPR
B. Kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten
C. Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
D. Anggota DPR dan anggota Konstituante
E. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara keseluruhan
Jawaban: D
Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Soal 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah...
A. KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Republik Indonesia
B. KPU, Bawaslu, dan DKPP
C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi
D. Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan
E. KPU, Kemendagri, dan DKPP
Jawaban: B
Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Soal 3
Sistem pemilu yang diterapkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia dilaksanakan dengan...
A. Sistem distrik berwakil banyak
B. Sistem proporsional terbuka
C. Sistem proporsional tertutup
D. Sistem campuran (mixed member proportional)
E. Sistem mayoritarian
Jawaban: B
Sesuai dengan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Soal 4
Prinsip penyelenggaraan pemilu yang mewajibkan penyelenggara memberikan perlakuan setara dan tidak memihak kepada seluruh peserta pemilu disebut prinsip...
A. Adil
B. Tertib
C. Akuntabel
D. Mandiri
E. Proporsional
Jawaban: A
Dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017, prinsip penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah 'adil', yang berarti penyelenggara pemilu harus memberikan perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi bagi setiap peserta pemilu.
Soal 5
Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, setiap Penyelenggara Pemilu wajib menjaga prinsip kemandirian. Tindakan berikut yang melanggar prinsip kemandirian adalah...
A. Melakukan rapat pleno secara terbuka
B. Memberikan informasi kepemiluan kepada masyarakat
C. Berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan TPS
D. Menerima honorarium resmi sebagai narasumber dari lembaga negara lain
E. Menghadiri pertemuan tertutup dengan peserta pemilu tanpa memberitahukan kepada anggota KPU lainnya
Jawaban: E
Menghadiri pertemuan tertutup dengan peserta pemilu tanpa alasan dinas yang dibenarkan dan tanpa pemberitahuan melanggar prinsip kemandirian dan netralitas penyelenggara pemilu, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan intervensi.
Soal 6
Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Jika pada hari pemungutan suara terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memiliki KTP-el setempat, pemilih tersebut dapat dimasukkan ke dalam...
A. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
B. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
C. Daftar Pemilih Pindahan (DPP)
D. Daftar Pemilih Khusus (DPK)
E. Daftar Pemilih Pemula (DPP)
Jawaban: D
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik setempat dapat dilayani menggunakan hak pilihnya dengan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada 1 jam terakhir pemungutan suara.
Soal 7
Dalam struktur organisasi, Sekretariat Jenderal KPU RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada...
A. Menteri Dalam Negeri
B. Kementerian Keuangan
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Presiden Republik Indonesia
E. Ketua KPU
Jawaban: E
Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2018 tentang Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPU (yang secara hierarkis melalui Ketua KPU).
Soal 8
Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ditangani oleh lembaga khusus. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
C. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
D. Mahkamah Konstitusi
E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Jawaban: E
Pasal 155 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
Soal 9
Salah satu kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pemungutan suara adalah mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan tersebut harus sudah sampai di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat...
A. 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
B. 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara
C. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
D. Tepat pada hari pemungutan suara pukul 06.00 waktu setempat
E. 12 jam sebelum hari pemungutan suara
Jawaban: A
Menurut UU No. 7 Tahun 2017, perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
Soal 10
Asas pemilu di Indonesia dikenal dengan istilah LUBER JURDIL. Makna dari asas 'Bebas' dalam penyelenggaraan pemilu adalah...
A. Semua WNI bebas menjadi calon presiden tanpa syarat umur
B. Masyarakat bebas melakukan demonstrasi di tempat pemungutan suara
C. Penyelenggara pemilu bebas membuat aturan sendiri
D. Pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun
E. Peserta pemilu bebas memberikan hadiah kepada pemilih
Jawaban: D
Asas 'Bebas' bermakna bahwa setiap warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya secara bebas menentukan pilihan tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi dari pihak manapun.
Soal 11
Tugas dan fungsi kesekretariatan KPU sangat penting untuk mendukung kerja komisioner. Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU adalah...
A. Mengelola data dan informasi kepemiluan
B. Memutus sengketa hasil pemilu peserta pemilu
C. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan rumah tangga KPU
D. Memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU
E. Menyusun program dan anggaran Pemilu
Jawaban: B
Memutus sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan tugas Sekretariat Jenderal KPU yang fungsinya hanya sebatas fasilitasi teknis dan administratif.
Soal 12
Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengeluaran oleh KPU yang bersumber dari APBN disebut...
A. DIPA
B. SPM
C. RAB
D. DPA
E. RKA-KL
Jawaban: A
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (termasuk KPU) dan disahkan oleh Kementerian Keuangan, yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana bersumber APBN.
Soal 13
Dalam tahapan pencalonan anggota DPR, partai politik peserta pemilu harus memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Persentase paling sedikit keterwakilan perempuan yang disyaratkan oleh undang-undang adalah...
A. 15%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
E. 50%
Jawaban: C
Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
Soal 14
Di tingkat desa/kelurahan, tahapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jumlah anggota KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah...
A. 3 orang
B. 9 orang
C. 11 orang
D. 7 orang
E. 5 orang
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
Soal 15
Mekanisme pengawasan internal terhadap kinerja anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dilakukan oleh...
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C. Bawaslu
D. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Utama KPU)
E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Jawaban: D
Pengawasan internal terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dan kepatuhan prosedur di tubuh Sekretariat Jenderal KPU dilakukan oleh unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Inspektorat Utama KPU.
Soal 16
Terkait relasi pembuat kebijakan dan pelaksana, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, KPU (Komisioner) bertindak sebagai *policy maker* teknis kepemiluan. Produk hukum yang dikeluarkan KPU untuk melaksanakan undang-undang adalah...
A. Peraturan KPU (PKPU)
B. Keputusan Presiden (Keppres)
C. Peraturan Pemerintah (PP)
D. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Jawaban: A
Sebagai pembuat kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu, KPU menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) sebagai peraturan turunan untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.
Soal 17
Penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR menggunakan metode...
A. Sainte Lague
B. BPP (Bilangan Pembagi Pemilih)
C. Droop Quota
D. Mayoritarian murni
E. Kuota Hare
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 415 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, penghitungan perolehan kursi DPR dan DPRD dilakukan dengan menggunakan metode Sainte Lague, yaitu membagi suara sah partai dengan bilangan pembagi ganjil (1, 3, 5, 7, dst).
Soal 18
Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan mendatangi pemilih secara langsung. Proses ini disebut dengan...
A. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
B. Sensus Pemilih
C. Verifikasi Faktual
D. Penetapan Daftar Pemilih Tetap
E. Rekapitulasi Data Pemilih
Jawaban: A
Kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam memutakhirkan data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah disebut Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
Soal 19
Lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
C. Mahkamah Konstitusi
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
E. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Jawaban: C
Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24C dan UU No. 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).
Soal 20
Dalam pelaksanaan tahapan pemilu, KPU memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu...
A. Keterbukaan / Transparan
B. Efisiensi
C. Proporsionalitas
D. Tertib
E. Kepastian Hukum
Jawaban: A
Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta memberikan informasi penyelenggaraan pemilu seluas-luasnya merupakan manifestasi dari prinsip terbuka atau transparan yang diamanatkan dalam asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.
Soal 21 Premium
Ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) yang ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk partai politik agar dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah sebesar...
A. 3,5%
B. 5%
C. 3%
D. 4%
E. 2,5%
Soal 22 Premium
Sistem informasi yang memfasilitasi KPU dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu adalah...
A. Sidalih
B. Silog
C. Sipol
D. Silon
E. Sirekap
Soal 23 Premium
Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak nasional di seluruh wilayah Indonesia direncanakan dan diatur untuk diselenggarakan pada tahun...
A. 2023
B. 2027
C. 2022
D. 2025
E. 2024
Soal 24 Premium
Jumlah keanggotaan KPU Provinsi ditentukan berdasarkan kategori jumlah penduduk dan luas wilayah, yaitu sebanyak...
A. 7 atau 9 orang
B. Hanya 3 orang
C. 5 atau 7 orang
D. 3 atau 5 orang
E. Hanya 5 orang
Soal 25 Premium
Siapakah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jenderal KPU?
A. Rapat Pleno Anggota KPU
B. Presiden Republik Indonesia
C. Ketua KPU
D. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
E. Menteri Dalam Negeri
Soal 26 Premium
Sebuah partai politik memecat salah satu anggotanya yang sedang menjabat sebagai anggota DPR. Anggota DPR tersebut kemudian digantikan oleh kader partai lain dari dapil yang sama melalui mekanisme...
A. Pergantian Antarwaktu (PAW)
B. Pemilu Susulan
C. Pemilihan Ulang
D. Recall Pemilu
E. Pemilu Lanjutan
Soal 27 Premium
Dokumen yang memuat daftar pemilih yang telah diperbaiki oleh PPS berdasarkan hasil Coklit dan masukan masyarakat disebut...
A. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
B. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
C. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
D. Daftar Pemilih Khusus (DPK)
E. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Soal 28 Premium
Penetapan jadwal pemungutan suara pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional merupakan kewenangan mutlak dari...
A. Menteri Dalam Negeri
B. Presiden
C. KPU RI
D. Bawaslu RI
E. DPR RI
Soal 29 Premium
Apabila di suatu TPS terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan, maka mekanisme yang ditempuh adalah...
A. Pemungutan Suara Ulang (PSU)
B. Menganggap suara tersebut hangus
C. Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)
D. Pemungutan Suara Susulan (PSS)
E. Memindahkan hasil ke TPS terdekat
Soal 30 Premium
Lembaga pemantau pemilu dari luar negeri yang ingin memantau jalannya pemilu di Indonesia wajib mendaftar dan memperoleh akreditasi dari...
A. KPU RI
B. Kementerian Luar Negeri RI
C. Bawaslu RI
D. Presiden RI
E. Kementerian Dalam Negeri RI
Soal 31 Premium
Untuk menjamin prinsip tertib administrasi penyelenggara pemilu, salah satu kewajiban anggota KPU Kabupaten/Kota adalah...
A. Menyusun anggaran keamanan dengan pihak kepolisian
B. Mengubah hasil penghitungan suara jika terjadi perselisihan
C. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Menindaklanjuti sengketa proses pemilu
E. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu
Soal 32 Premium
Sejarah pemilu pada masa Orde Baru ditandai dengan pelaksanaan pemilu secara periodik setiap 5 tahun sekali sejak tahun 1971 hingga 1997. Salah satu ciri utama pemilu pada masa ini adalah...
A. Menerapkan sistem distrik secara murni
B. Diikuti oleh puluhan partai politik yang bebas mendaftar
C. Penyelenggara pemilu adalah pemerintah melalui Lembaga Pemilihan Umum (LPU)
D. Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat
E. KPU sebagai penyelenggara bersifat independen dan mandiri
Soal 33 Premium
Dalam proses penyusunan anggaran kepemiluan, terdapat tahapan penelaahan usulan anggaran. Siapakah yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tingkat KPU Kabupaten/Kota?
A. Ketua KPU Kabupaten/Kota
B. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota
C. Komisioner Divisi Keuangan
D. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
E. Kepala Sub Bagian Keuangan
Soal 34 Premium
Tahapan pelaksanaan anggaran meliputi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Pejabat yang berwenang menandatangani SPM untuk pencairan dana Pemilu adalah...
A. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
B. Bendahara Penerimaan
C. Ketua KPU setempat
D. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
E. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Soal 35 Premium
Dalam konteks policy maker dan implementator, peran KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibedakan. Pernyataan yang tepat menggambarkan peran tersebut adalah...
A. KPU RI merumuskan kebijakan teknis (PKPU), sedangkan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana operasional kebijakan teknis di daerahnya
B. KPU RI tidak memiliki fungsi implementator sama sekali dalam tahapan pemilu tingkat nasional
C. KPU RI bertindak sepenuhnya sebagai implementator, sedangkan KPU Kabupaten/Kota sebagai policy maker
D. Kedua tingkat KPU sama-sama merumuskan kebijakan teknis berupa PKPU
E. KPU Kabupaten/Kota berwenang mengabaikan PKPU jika tidak sesuai dengan kearifan lokal
Soal 36 Premium
Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik diatur secara khusus (Presidential Threshold). Syarat tersebut mengharuskan perolehan kursi DPR paling sedikit...
A. 5% dari jumlah kursi DPR
B. 10% dari jumlah kursi DPR
C. 15% dari jumlah kursi DPR
D. 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu anggota DPR sebelumnya
E. 25% dari jumlah kursi DPR atau 30% dari suara sah nasional
Soal 37 Premium
Dalam memproses pencalonan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), seorang bakal calon diwajibkan menyerahkan dukungan berupa...
A. Fotokopi KTP elektronik dan tanda tangan dari jumlah pemilih tertentu yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di provinsinya
B. Setoran dana jaminan kampanye yang diatur KPU
C. Surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik
D. Persetujuan tertulis dari Gubernur setempat
E. Daftar susunan tim kampanye sejak awal pendaftaran
Soal 38 Premium
Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dilakukan oleh...
A. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
B. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
C. Panwaslu Kecamatan
D. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
E. KPU Kabupaten/Kota
Soal 39 Premium
Aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh KPU untuk merekapitulasi dan mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS kepada publik agar lebih transparan dan cepat adalah...
A. Sidakam
B. Situng
C. Sidalih
D. Sirekap
E. Silon
Soal 40 Premium
Prinsip 'Berkepastian Hukum' dalam penyelenggaraan pemilu mengandung makna...
A. Penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
B. Penyelenggara pemilu wajib memprioritaskan penyelesaian secara adat
C. Penyelenggara pemilu berhak memberikan sanksi pidana kepada peserta pemilu
D. Penyelenggara pemilu wajib memberikan kepastian kemenangan kepada calon tertentu
E. Penyelenggara pemilu dapat mengubah aturan untuk menyelamatkan suara rakyat
Soal 41 Premium
Anggota KPU yang terbukti menerima gratifikasi dari peserta pemilu dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap adalah...
A. KPK
B. Mahkamah Agung
C. Ketua KPU
D. Presiden
E. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
Soal 42 Premium
Salah satu bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah bertindak partisan. Makna bertindak partisan sesuai Peraturan DKPP adalah...
A. Menerbitkan jadwal kampanye bagi seluruh peserta pemilu
B. Memihak atau memberikan dukungan secara terbuka atau tertutup kepada peserta pemilu tertentu
C. Bekerja secara profesional tanpa melihat latar belakang pemilih
D. Melakukan evaluasi terhadap lembaga pemantau pemilu
E. Memberikan hak suara secara sah di bilik suara
Soal 43 Premium
Secara normatif, dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal berapakah dalam UUD 1945 (hasil amandemen) yang khusus mengatur tentang Pemilu?
A. Pasal 22A
B. Pasal 22E
C. Pasal 24A
D. Pasal 22C
E. Pasal 28
Soal 44 Premium
Dalam hal terdapat anggota KPU yang diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa, bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut untuk sementara?
A. Presiden langsung menetapkan aturan presiden
B. Tugasnya diambil alih oleh Bawaslu
C. Dibiarkan kosong hingga ada putusan inkrah
D. Melakukan Pemilihan Ulang KPU
E. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) atau pembagian tugas internal
Soal 45 Premium
Penetapan Peraturan KPU (PKPU) mengharuskan tahapan konsultasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, sebelum menetapkan PKPU, KPU wajib berkonsultasi dengan...
A. Menteri Dalam Negeri
B. Ketua Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. DPR (Komisi II) dan Pemerintah
E. Presiden dan Wakil Presiden
Soal 46 Premium
Tahapan penyusunan daftar pemilih melibatkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Fungsi krusial dari Sidalih dalam pemutakhiran data adalah...
A. Menghitung secara langsung total suara setelah pencoblosan
B. Mendata jumlah sumbangan kampanye partai politik
C. Menentukan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan
D. Mendeteksi pemilih ganda, merekam pemilih baru, dan membersihkan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
E. Mengetahui rahasia pilihan politik calon pemilih
Soal 47 Premium
Proses pembentukan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan prinsip pokok. Salah satu prinsip dalam penataan dapil adalah kesetaraan nilai suara, yang artinya...
A. Setiap caleg memiliki dana kampanye yang sama
B. Setiap partai mendapatkan jumlah kursi yang sama rata
C. Satu orang, satu suara, satu nilai (one person, one vote, one value)
D. Pemilih harus memilih calon yang berdomisili di wilayahnya
E. Wilayah pedesaan harus diberi alokasi kursi lebih banyak daripada perkotaan
Soal 48 Premium
KPU dalam melaksanakan fungsinya memiliki kewenangan diskresi tertentu. Kewenangan tersebut dapat diwujudkan melalui penerbitan instrumen hukum berupa...
A. Instruksi Menteri
B. Surat Keputusan (SK) KPU atau Surat Edaran
C. Amanat Presiden
D. Putusan Pengadilan
E. Undang-Undang (UU)
Soal 49 Premium
Sejak penyelenggaraan pemilu tahun berapakah keanggotaan KPU diwajibkan bersifat non-partisan atau independen?
A. Pemilu 2004
B. Pemilu 2014
C. Pemilu 2019
D. Pemilu 1999
E. Pemilu 2009
Soal 50 Premium
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peranan sentral sebagai unit Supporting System. Fungsi utama dari sistem pendukung ini adalah...
A. Berfungsi sebagai juru kampanye untuk program pemerintah daerah
B. Memfasilitasi dukungan manajerial, administratif, dan teknis operasional tahapan pemilu
C. Menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemilu
D. Menganulir keputusan Komisioner KPU jika terdapat ketidaksesuaian anggaran
E. Melakukan tugas pengawasan layaknya Bawaslu
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.