SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Asisten Pengawas Perikanan Pemula
Asisten Pengawas Perikanan Terampil
Simulasi Tryout SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Asisten Pengawas Perikanan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, siapa yang memiliki kewenangan sebagai Pengawas Perikanan?
A. Pegawai swasta di bidang ekspor perikanan
B. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
C. Seluruh nelayan yang memiliki izin tangkap
D. Anggota Kepolisian Perairan
E. Setiap anggota TNI Angkatan Laut
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 66 UU No. 31 Tahun 2004, Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan di bidang perikanan.
Soal 2
Dalam perencanaan pengawasan perikanan, penentuan prioritas lokasi pengawasan biasanya didasarkan pada analisis risiko. Dokumen apa yang menjadi acuan utama dalam menetapkan rencana operasi tahunan?
A. Surat izin usaha perdagangan
B. Buku log harian kapal
C. Laporan pengaduan masyarakat saja
D. Data ekspor ikan tahunan
E. Rencana Kerja Tahunan instansi pengawasan
Jawaban: E
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) instansi merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Operasi Pengawasan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan personel.
Soal 3
Pengawasan terhadap kapal perikanan yang sedang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap...
A. Harga jual ikan di pasar internasional
B. Kualitas bahan bakar yang digunakan kapal
C. Jalur penangkapan dan alat tangkap yang digunakan
D. Warna cat lambung kapal
E. Jumlah awak kapal yang berstatus warga asing saja
Jawaban: C
Pengawasan dilakukan untuk mengecek kesesuaian jalur penangkapan, alat penangkapan ikan (API), dan dokumen perizinan (SIPI/SIUP) sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Tahun 2021.
Soal 4
Apabila ditemukan kapal perikanan yang beroperasi tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), tindakan awal yang dilakukan oleh petugas pengawas menurut tata cara penanganan pelanggaran adalah...
A. Membiarkan kapal selama ikan yang ditangkap sedikit
B. Menenggelamkan kapal di tempat kejadian
C. Penghentian, pemeriksaan, dan membawa kapal ke pangkalan (Ad Hoc)
D. Meminta nakhoda untuk segera membuat izin lewat telepon
E. Memberikan sanksi denda langsung di laut
Jawaban: C
Sesuai standar operasional prosedur penanganan pelanggaran, tindakan awal adalah melakukan pemeriksaan, penghentian, dan membawa kapal ke pangkalan/pelabuhan terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut (Ad Hoc).
Soal 5
Sesuai Permen KP No. 31 Tahun 2021, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pelaku usaha perikanan yang melanggar aturan. Salah satu bentuk sanksi administratif tersebut adalah...
A. Penyitaan seluruh aset pribadi nakhoda
B. Pencabutan Perizinan Berusaha
C. Hukuman kurungan penjara
D. Hukuman sosial pembersihan pantai
E. Kerja paksa di tambak pemerintah
Jawaban: B
Permen KP No. 31 Tahun 2021 mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.
Soal 6
Dalam menyusun jadwal pengawasan, faktor 'musim penangkapan ikan' perlu diperhatikan karena...
A. Menghindari cuaca buruk saja
B. Agar petugas bisa ikut memancing
C. Menyesuaikan dengan jadwal libur nasional
D. Efektivitas pengawasan pada saat aktivitas penangkapan meningkat
E. Mengurangi biaya operasional kapal pengawas
Jawaban: D
Musim penangkapan ikan menentukan intensitas kegiatan nelayan. Perencanaan pengawasan yang baik harus menyesuaikan dengan waktu di mana risiko pelanggaran (seperti penggunaan alat tangkap terlarang) meningkat akibat tingginya aktivitas penangkapan.
Soal 7
Alat pemantauan kapal perikanan yang wajib dipasang pada kapal berukuran tertentu untuk memantau pergerakan kapal secara real-time melalui satelit adalah...
A. Echo Sounder
B. Automatic Identification System (AIS) tipe B
C. Radio Single Side Band (SSB)
D. Global Positioning System (GPS) tangan
E. Vessel Monitoring System (VMS)
Jawaban: E
VMS (Vessel Monitoring System) atau SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) adalah alat wajib untuk pengawasan pergerakan kapal guna mencegah pelanggaran jalur penangkapan.
Soal 8
Dokumen tertulis yang dibuat oleh petugas pengawas setelah melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran disebut...
A. Manifest muatan kapal
B. Nota kesepahaman
C. Logbook penangkapan ikan
D. Berita Acara Pemeriksaan
E. Surat tanda terima ikan
Jawaban: D
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Berita Acara Kejadian merupakan dokumen legalitas awal dalam penanganan pelanggaran perikanan sebelum masuk ke tahap penyidikan.
Soal 9
Zonasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dibagi menjadi beberapa wilayah. Pengawasan di WPP 711 meliputi area...
A. Samudra Hindia sebelah barat Sumatra
B. Laut Natuna dan Laut Natuna Utara
C. Teluk Tomini dan Laut Maluku
D. Selat Malaka dan Laut Andaman
E. Laut Jawa
Jawaban: B
Berdasarkan Permen KP No. 18 Tahun 2014, WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.
Soal 10
Salah satu prinsip dalam perencanaan pengawasan perikanan adalah 'Integrated Surveillance'. Apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut?
A. Pengawasan yang dilakukan sendirian oleh asisten
B. Koordinasi terpadu antar unsur pengawas dan teknologi
C. Sistem pengawasan yang mengabaikan data satelit
D. Pengawasan yang hanya fokus pada ikan hias
E. Pengawasan yang dilakukan hanya di pelabuhan
Jawaban: B
Integrated Surveillance berarti pengawasan yang terpadu baik secara sarana (udara, laut, darat/satelit) maupun koordinasi antar instansi terkait (Polair, TNI AL, Bakamla).
Soal 11
Berdasarkan regulasi terbaru, setiap kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan wajib melaporkan hasilnya melalui...
A. Laporan lisan kepada petugas kebersihan
B. Surat pernyataan nakhoda
C. e-Logbook Perikanan
D. Media sosial resmi KKP
E. Buku catatan pribadi pemilik kapal
Jawaban: C
e-Logbook Perikanan merupakan instrumen wajib bagi kapal perikanan untuk melaporkan hasil tangkapan secara elektronik sesuai Permen KP No. 33 Tahun 2021 sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan sumber daya.
Soal 12
Pelanggaran terhadap penggunaan alat tangkap trawl (pukat harimau) dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena...
A. Ukuran kapal pengawas tidak bisa mengejarnya
B. Merusak ekosistem dasar laut dan tidak selektif
C. Membuat nakhoda cepat kaya
D. Harganya terlalu murah
E. Warna jaringnya tidak sesuai standar
Jawaban: B
Alat tangkap trawl bersifat tidak selektif dan merusak ekosistem dasar laut (terumbu karang), sehingga dilarang dalam peraturan pengelolaan sumber daya ikan demi keberlanjutan.
Soal 13
Dalam tahap penanganan pelanggaran, jika barang bukti berupa ikan hasil tangkapan mudah busuk, maka petugas dapat melakukan...
A. Melakukan pelelangan atau pemusnahan sesuai prosedur
B. Menjual ikan secara bebas tanpa prosedur lelang
C. Membiarkan ikan membusuk di kapal sebagai hukuman
D. Memakan ikan tersebut bersama tim
E. Mengembalikan ikan ke laut dalam kondisi mati
Jawaban: A
Berdasarkan UU Perikanan, benda sitaan yang mudah rusak/busuk dapat dilelang atau dimusnahkan, dan hasilnya (jika dilelang) akan menjadi titipan uang pengganti barang bukti.
Soal 14
Perencanaan operasional pengawasan yang melibatkan pesawat udara untuk memantau perairan disebut dengan pengawasan...
A. Market Surveillance
B. Air Surveillance
C. Office Surveillance
D. Underwater Surveillance
E. Ground Surveillance
Jawaban: B
Air Surveillance atau patroli udara merupakan bagian dari perencanaan pengawasan terpadu untuk mencakup wilayah yang lebih luas dalam waktu singkat.
Soal 15
Izin yang diberikan kepada kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan disebut...
A. SIKPI
B. SLO
C. SIPI
D. STLK
E. SIUP
Jawaban: A
SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) adalah izin khusus untuk kapal yang fungsinya bukan menangkap, melainkan mengangkut ikan dari kapal penangkap atau pelabuhan.
Soal 16
Pengawasan perikanan di sisi darat (land-based inspection) mencakup pemeriksaan pada tempat-tempat berikut, kecuali...
A. Pasar Ikan
B. Unit Pengolahan Ikan
C. Pelabuhan Perikanan
D. Gudang pendingin (Cold Storage)
E. Kantor Kedutaan Besar
Jawaban: E
Pengawasan perikanan darat dilakukan di pelabuhan perikanan, unit pengolahan ikan (UPI), gudang pendingin (cold storage), dan pasar ikan. Kantor kedutaan bukan objek pengawasan perikanan.
Soal 17
Siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009?
A. PPNS Perikanan, TNI AL, dan POLRI
B. Bupati atau Walikota setempat
C. Petugas bea cukai saja
D. Hanya nakhoda kapal pengawas
E. Hanya Satpam pelabuhan
Jawaban: A
Penyidik tindak pidana perikanan adalah Penyidik PNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi RI. Mereka memiliki kewenangan yang dikoordinasikan sesuai undang-undang.
Soal 18
Indikator keberhasilan perencanaan pengawasan perikanan yang berkaitan dengan pencegahan adalah...
A. Menurunnya jumlah hari layar kapal pengawas
B. Meningkatnya jumlah nelayan asing
C. Menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah tertentu
D. Meningkatnya harga alat tangkap ilegal
E. Semakin sedikit petugas yang berangkat patroli
Jawaban: C
Keberhasilan pengawasan diukur dari tingkat kepatuhan (compliance rate) pelaku usaha, yang ditandai dengan menurunnya angka pelanggaran di wilayah pengawasan karena adanya efek jera dan kehadiran pengawas yang rutin.
Soal 19
Dalam pengawasan sumber daya ikan, 'Lestari' memiliki arti bahwa pemanfaatan ikan harus...
A. Sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan agar stok tetap terjaga
B. Hanya boleh ditangkap saat malam hari
C. Hanya boleh ditangkap oleh kapal besar
D. Dihabiskan sesegera mungkin agar tidak busuk
E. Dijual ke luar negeri seluruhnya
Jawaban: A
Lestari berarti pemanfaatan yang tidak melebihi daya dukung lingkungan dan potensi reproduksi ikan agar dapat dinikmati generasi mendatang.
Soal 20
Istilah IUU Fishing adalah singkatan dari...
A. Internal, Union, and Universal Fishing
B. Illegal, Unused, and Unregulated Fishing
C. Illegal, Underage, and Unsafe Fishing
D. International, Unreported, and Union Fishing
E. Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing
Jawaban: E
IUU Fishing singkatan dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak diatur).
Soal 21
Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan meliputi...
A. Perairan kepulauan dan landas kontinen saja
B. Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
C. Seluruh wilayah perairan laut internasional
D. Hanya laut teritorial dan perairan pedalaman
E. Hanya wilayah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, WPPNRI meliputi perairan Indonesia, ZEEI, serta sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah RI.
Soal 22
Dalam perencanaan pengawasan perikanan, pendekatan yang digunakan untuk menentukan frekuensi pengawasan berdasarkan tingkat risiko pelaku usaha disebut...
A. Pengawasan berbasis kuota penangkapan
B. Pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision)
C. Pengawasan berbasis laporan masyarakat
D. Pengawasan berbasis wilayah operasional
E. Pengawasan berbasis anggaran tahunan
Jawaban: B
Sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, perencanaan pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk efektivitas pemanfaatan sumber daya.
Soal 23
Dokumen yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan berbendera Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI adalah...
A. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI)
B. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
C. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
D. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
E. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang kini menjadi bagian dari Perizinan Berusaha.
Soal 24
Dalam hal ditemukan pelanggaran administratif oleh pelaku usaha perikanan, tahap awal pengenaan sanksi menurut regulasi terbaru adalah...
A. Penenggelaman kapal seketika
B. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis
C. Pencabutan izin secara permanen tanpa teguran
D. Penyitaan seluruh aset perusahaan
E. Penahanan pimpinan perusahaan
Jawaban: B
Menurut Permen KP No. 31 Tahun 2021, pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dimulai dari peringatan tertulis, kecuali untuk pelanggaran tertentu yang bersifat berat.
Soal 25
Jenis alat penangkapan ikan yang dilarang karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan menurut peraturan kelautan dan perikanan adalah...
A. Pancing cumi
B. Pancing ulur (handline)
C. Bubu lipat
D. Jaring insang (gillnet) permukaan
E. Pukat hela trawl yang tidak sesuai standar
Jawaban: E
Penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti trawl atau pukat hela yang tidak sesuai spesifikasi teknis dilarang berdasarkan Permen KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan.
Soal 26
Dalam menyusun jadwal operasional pengawasan perikanan, variabel utama yang harus dipertimbangkan adalah...
A. Jumlah pegawai yang sedang cuti
B. Harga pasar ikan internasional saat itu
C. Jenis seragam yang akan digunakan
D. Ketersediaan kantin di pelabuhan
E. Musim penangkapan ikan dan kerawanan pelanggaran
Jawaban: E
Perencanaan pengawasan harus mempertimbangkan musim ikan (peak season) karena pada saat itulah intensitas kegiatan penangkapan dan risiko pelanggaran meningkat.
Soal 27
Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan setelah dilakukan...
A. Wawancara dengan keluarga nakhoda
B. Pemeriksaan fisik dan dokumen (Hadir, Amati, Periksa)
C. Penimbangan berat total kapal
D. Pembayaran retribusi pelabuhan
E. Pengecekan kualitas air laut di sekitar dermaga
Jawaban: B
SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan (Permen KP No. 10 Tahun 2021).
Soal 28
Tindakan pengejaran kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran di laut oleh kapal pengawas perikanan disebut...
A. Hot Pursuit (Pengejaran Seketika)
B. Patroli rutin
C. Latihan gabungan
D. Evakuasi medis
E. Survei hidrografi
Jawaban: A
Hot Pursuit adalah hak pengejaran seketika terhadap kapal asing yang diduga melanggar peraturan di wilayah perairan nasional hingga ke laut lepas, sesuai UNCLOS 1982 dan UU Perikanan.
Soal 29
Sesuai PP No. 27 Tahun 2021, pemanfaatan ruang laut secara menetap wajib memiliki dokumen...
A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
B. Surat Izin Kerja Keruk
C. Sertifikat Hak Milik (SHM)
D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
E. Pas Kapal
Jawaban: A
PP No. 27 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi secara menetap wajib memiliki KKPRL.
Soal 30
Tahapan identifikasi potensi kerawanan dalam perencanaan pengawasan bertujuan untuk...
A. Membatalkan seluruh kegiatan patroli
B. Meningkatkan harga jual ikan di pelabuhan
C. Memperluas wilayah laut Indonesia
D. Menetapkan skala prioritas sasaran pengawasan
E. Menambah jumlah personil secara acak
Jawaban: D
Identifikasi kerawanan membantu pengawas perikanan memetakan daerah atau jenis kegiatan yang paling berisiko terjadi pelanggaran sehingga pengawasan lebih efisien.
Soal 31
Logbook penangkapan ikan sangat penting diawasi karena berfungsi sebagai instrumen untuk...
A. Mencatat data hasil tangkapan secara akurat oleh nakhoda
B. Buku catatan pribadi pemilik kapal
C. Daftar hadir harian kru kapal
D. Buku panduan memasak ikan di kapal
E. Media iklan produk perikanan
Jawaban: A
Logbook penangkapan ikan wajib diisi oleh nakhoda sebagai alat kontrol pemerintah terhadap jumlah dan jenis ikan yang diambil dari alam guna manajemen stok ikan.
Soal 32
Setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah hukum RI dapat dikenai tindakan hukum berdasarkan prinsip...
A. Kedaulatan wilayah (Territoriality)
B. Ekstrateritorialitas
C. Asas manfaat ekonomi
D. Keluargaan
E. Kekebalan diplomatik
Jawaban: A
Prinsip teritorialitas menegaskan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja (WNI maupun WNA) yang melakukan pelanggaran di dalam wilayah kedaulatan RI.
Soal 33
Ukuran mata jaring (mesh size) yang diizinkan untuk alat tangkap tertentu diatur dalam peraturan guna mencegah...
A. Pencemaran minyak di laut
B. Ikan besar melarikan diri
C. Tertangkapnya ikan yang masih di bawah umur/kecil
D. Terjadinya arus bawah laut
E. Kerusakan pada mesin kapal
Jawaban: C
Pengaturan mesh size bertujuan untuk aspek selektivitas agar ikan yang belum mencapai ukuran layak tangkap tidak ikut terjaring, demi keberlanjutan sumber daya.
Soal 34
Data yang digunakan dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan perikanan biasanya mencakup...
A. Data jumlah sekolah di pesisir
B. Data hasil tangkapan dan jumlah kapal yang terdaftar
C. Data statistik kriminal umum di daratan
D. Data cuaca ekstrem sepuluh tahun terakhir
E. Data impor barang elektronik
Jawaban: B
Data operasional seperti jumlah kapal (SIPI/SIKPI aktif) dan riwayat kepatuhan menjadi dasar dalam perencanaan pengawasan perikanan.
Soal 35
Pengawasan terhadap pemasangan rumpon di laut dilakukan untuk memastikan bahwa rumpon tersebut...
A. Diletakkan di jalur pelayaran internasional
B. Dapat digunakan untuk mengisi daya baterai kapal
C. Terbuat dari bahan emas murni
D. Memiliki lampu hias berwarna-warni
E. Memiliki izin dan tidak mengganggu migrasi ikan secara berlebihan
Jawaban: E
Pemasangan rumpon harus memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR) agar penempatannya tertata dan tidak menghalangi alur pelayaran serta migrasi ikan.
Soal 36
Jika dalam pemeriksaan ditemukan ikan hasil tangkapan yang dilarang untuk ditangkap (seperti hiu tertentu), maka pengawas perikanan berwenang melakukan...
A. Penyitaan ikan tersebut untuk dimusnahkan atau diserahkan ke negara
B. Menyuruh kru kapal memakan ikan tersebut di tempat
C. Menjual ikan tersebut di pasar gelap
D. Memberikannya secara cuma-cuma kepada nakhoda
E. Membuangnya ke tempat sampah kantor
Jawaban: A
Berdasarkan KUHAP dan UU Perikanan, benda yang dilarang atau hasil kejahatan/pelanggaran wajib disita sebagai barang bukti atau untuk tindakan lebih lanjut sesuai hukum.
Soal 37
Sanksi administratif berupa denda administratif bagi pelaku usaha perikanan diatur secara detail dalam...
A. Permen KP No. 31 Tahun 2021
B. Peraturan Presiden tentang Investasi
C. Keputusan Camat setempat
D. UU No. 1 Tahun 1946
E. PP No. 85 Tahun 2021
Jawaban: A
Permen KP No. 31 Tahun 2021 mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.
Soal 38
Langkah awal dalam merespons laporan masyarakat mengenai adanya kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) adalah...
A. Meminta uang imbalan kepada pelapor
B. Menghapus laporan tersebut dari sistem
C. Langsung menenggelamkan kapal yang dilaporkan tanpa cek
D. Mengumumkan nama pelapor ke media massa
E. Verifikasi lapangan atau pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)
Jawaban: E
Setiap laporan informasi harus diverifikasi kebenarannya melalui proses Pulbaket sebelum dilakukan penindakan atau patroli terarah.
Soal 39
Sistem pemantauan kapal perikanan secara real-time yang menggunakan satelit disebut...
A. Vessel Monitoring System (VMS)
B. Global Positioning System (GPS) statis
C. Sonar deteksi bawah air
D. Radio Komunikasi SSB
E. WhatsApp Messenger
Jawaban: A
VMS adalah sistem satelit yang wajib dipasang pada kapal perikanan ukuran tertentu untuk memantau posisi dan pergerakan kapal guna mencegah pencurian ikan.
Soal 40
Seorang nakhoda yang sengaja mematikan transmitter VMS saat melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dapat dikenai...
A. Kenaikan pangkat jabatan nakhoda
B. Sanksi administratif dan/atau pidana
C. Pembebasan pajak tahunan
D. Hadiah dari dinas perikanan
E. Pujian karena menghemat baterai
Jawaban: B
Mematikan transmitter VMS saat melaut adalah pelanggaran kewajiban pemantauan kapal yang diatur dalam regulasi pengawasan operasional perikanan guna mencegah kegiatan penangkapan ikan ilegal.
Soal 41
Premium
Menurut PP No. 27 Tahun 2021, kapal perikanan yang memiliki ukuran tertentu wajib memiliki SLO. Apa kepanjangan dari SLO?
A. Surat Lisensi Operator
B. Surat Legalitas Output
C. Surat Layak Olah-gerak
D. Surat Laik Operasi
E. Surat Laporan Operasional
Soal 42
Premium
Tahapan 'Pre-departure Inspection' dalam pengawasan perikanan dilakukan di pelabuhan dengan tujuan...
A. Memastikan kesesuaian izin dan alat tangkap sebelum melaut
B. Menimbang berat kapal saat kosong
C. Memberikan bantuan modal kepada nelayan
D. Mengecek kesehatan koki kapal
E. Menghitung jumlah bahan makanan yang dibawa
Soal 43
Premium
Asisten Pengawas Perikanan membantu dalam penyusunan 'Risk Map' pelanggaran perikanan. Komponen utama dalam Risk Map tersebut adalah...
A. Nama-nama pemilik kapal terkaya
B. Daftar restoran seafood terbaik
C. Warna air laut di berbagai kedalaman
D. Titik koordinat rawan pelanggaran dan jenis kerawanannya
E. Jumlah ikan yang mati karena usia tua
Soal 44
Premium
Dalam proses penanganan pelanggaran, tindakan 'Hot Pursuit' (Pengejaran Seketika) dapat dilakukan apabila...
A. Petugas ingin menguji kecepatan kapal patroli
B. Kapal pelanggar sudah berada di daratan negara lain
C. Kapal pelanggar melarikan diri dari wilayah kedaulatan RI
D. Kapal tersebut hanya lewat tanpa melakukan aktivitas
E. Kapal tersebut merupakan kapal riset resmi
Soal 45
Premium
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, risiko usaha perikanan menengah-tinggi dan tinggi wajib memiliki dokumen perizinan berupa...
A. Nota Pembelian Ikan
B. NIB dan Perizinan Berusaha (Izin)
C. Sertifikat Kursus Menyelam
D. Hanya Surat Keterangan Domisili
E. Hanya Nomor Induk Berusaha (NIB)
Soal 46
Premium
Pemanfaatan sistem satelit radar (Synthetic Aperture Radar) dalam perencanaan pengawasan sangat efektif untuk...
A. Mendeteksi kapal tanpa VMS yang beroperasi di malam hari
B. Mengetahui jenis kelamin ikan dari langit
C. Melihat aktivitas di dalam kabin kapal
D. Mengukur suhu air laut secara detail
E. Menghitung jumlah terumbu karang yang tumbuh
Soal 47
Premium
Pengawasan terhadap distribusi ikan di pasar bertujuan untuk memastikan tidak adanya ikan hasil 'Destructive Fishing'. Apa contoh indikator ikan hasil pengeboman?
A. Ikan dibungkus dengan plastik rapi
B. Tulang belakang patah dan organ dalam hancur
C. Ikan memiliki bau laut yang segar
D. Ikan memiliki ukuran yang sangat besar
E. Sirip ikan berwarna terlalu cerah
Soal 48
Premium
Dalam penanganan perkara perikanan, barang bukti berupa jaring trawl yang disita harus disimpan di...
A. Gudang barang bukti atau RUPBASAN
B. Museum kelautan internasional
C. Pasar ikan terdekat
D. Rumah nakhoda yang tertangkap
E. Dibuang kembali ke laut lepas
Soal 49
Premium
Ketentuan mengenai 'Jalur Penangkapan Ikan' diatur dalam Permen KP No. 18 Tahun 2021. Jalur I (0-4 mil laut) diperuntukkan bagi...
A. Hanya untuk kapal riset asing
B. Nelayan kecil dengan kapal maksimal 5 GT
C. Kapal pengangkut ikan internasional
D. Hanya untuk budidaya rumput laut
E. Kapal besar di atas 30 GT
Soal 50
Premium
Penyusunan Rencana Operasi Pengawasan (ROP) harus mempertimbangkan ketersediaan 'Hari Layar'. Apa yang dimaksud dengan Hari Layar?
A. Alokasi waktu efektif kapal pengawas berada di laut
B. Waktu yang dibutuhkan untuk mengecat kapal
C. Lama waktu ikan bisa bertahan di dalam es
D. Jumlah hari dalam satu bulan masehi
E. Jumlah hari libur anak buah kapal
Soal 51
Premium
Pengawasan terhadap biota laut yang dilindungi (seperti penyu dan hiu paus) dilakukan berdasarkan regulasi...
A. Aturan adat istiadat setempat saja
B. UU Ketenagakerjaan
C. PP tentang tata kelola perkebunan
D. UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya
E. Aturan ekspor barang tambang
Soal 52
Premium
Salah satu syarat sahnya penangkapan kapal asing yang melakukan illegal fishing adalah adanya 'Flag State'. Apa arti dari Flag State?
A. Negara pembeli ikan hasil tangkapan
B. Negara tempat ikan berasal
C. Negara pelabuhan terdekat
D. Negara tempat kapal didaftarkan (bendera kapal)
E. Negara asal nakhoda kapal
Soal 53
Premium
Dalam UU No. 6 Tahun 2023, pengenaan denda administratif atas pelanggaran perikanan ditujukan untuk...
A. Memberikan bonus kepada petugas pengawas
B. Membangun kantor pemerintahan di pusat
C. Membayar hutang luar negeri
D. Pemulihan kerugian negara dan efek jera ekonomi
E. Menyubsidi harga jaring nelayan
Soal 54
Premium
Data dari Sistem Informasi Kapal Perikanan (SILAT) digunakan dalam perencanaan pengawasan untuk...
A. Memesan tiket pesawat petugas
B. Mendaftarkan asuransi kesehatan petugas
C. Verifikasi legalitas dokumen kapal yang diawasi
D. Menghitung kecepatan arus laut
E. Mengetahui ramalan cuaca 10 tahun ke depan
Soal 55
Premium
Pemeriksaan terhadap logbook penangkapan ikan dilakukan oleh asisten pengawas di pelabuhan (post-landing) untuk mengecek...
A. Jumlah bahan bakar yang tersisa di tangki
B. Kerapian tulisan tangan nakhoda
C. Waktu nakhoda makan siang
D. Jenis kertas yang digunakan untuk buku
E. Kesesuaian antara hasil tangkapan dengan data yang dilaporkan
Soal 56
Premium
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan awak kapal perikanan asing (AKP Asing) pada kapal berbendera Indonesia tanpa izin, hal ini melanggar ketentuan...
A. Aturan penggunaan bahasa internasional
B. Hanya aturan imigrasi saja
C. Peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di bidang perikanan
D. Aturan tentang menu makanan di kapal
E. Ketentuan mengenai warna seragam awak kapal
Soal 57
Premium
Alat bukti yang sah dalam penanganan tindak pidana perikanan menurut hukum acara adalah...
A. Keterangan saksi, surat, dan data elektronik (VMS/Satelit)
B. Ramalan cuaca dari dukun laut
C. Hanya kabar burung di pelabuhan
D. Foto selfie petugas di depan kapal
E. Sumpah nakhoda di bawah tekanan
Soal 58
Premium
Dalam manajemen pengawasan, 'Patroli Terpadu' antara KKP dan TNI AL sering disebut dengan sandi operasi tertentu. Apa fokus utama patroli tersebut di perbatasan?
A. Mengambil foto pemandangan laut
B. Kedaulatan negara dan penegakan hukum dari kapal asing
C. Melatih lumba-lumba untuk patroli
D. Mencari harta karun bawah laut
E. Membantu kapal asing masuk ke perairan RI
Soal 59
Premium
Ukuran mata jaring (mesh size) diawasi oleh petugas guna memastikan...
A. Jaring terlihat lebih indah saat difoto
B. Ikan berukuran kecil (juvenile) tidak ikut tertangkap
C. Jaring tidak mudah putus saat ditarik
D. Jaring bisa digunakan untuk menangkap burung laut
E. Nakhoda bisa menghitung jumlah ikan dengan cepat
Soal 60
Premium
Dalam UU No. 31 Tahun 2004, sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah...
A. Hanya teguran lisan
B. Pelepasan kembali ke masyarakat
C. Pidana penjara dan denda sesuai undang-undang
D. Denda ringan tanpa kurungan
E. Pemberian gelar nelayan pemberani
Soal 61
Premium
Evaluasi rencana pengawasan dilakukan secara berkala. Apa kegunaan utama dari 'Laporan Kejadian' (LK) dalam evaluasi tersebut?
A. Menjadi bahan cerita dongeng petugas
B. Syarat untuk membeli kapal baru
C. Dasar perbaikan strategi dan alokasi sumber daya pengawasan
D. Untuk diumumkan di media massa setiap hari
E. Menambah beban kerja administrasi saja
Soal 62
Premium
Pengawasan 'Traceability' atau ketertelusuran produk perikanan sangat penting untuk ekspor, karena...
A. Membuktikan bahwa ikan tersebut bisa berenang
B. Harga ikan bisa dimainkan
C. Memperpanjang jalur distribusi agar lebih mahal
D. Ikan bisa berbicara sendiri
E. Menjamin produk bukan hasil IUU Fishing dan aman konsumsi
Soal 63
Premium
Dalam penanganan pelanggaran oleh kapal asing di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), menurut UNCLOS 1982, tindakan yang dilarang adalah...
A. Membawa kapal ke pelabuhan
B. Memberikan hukuman badan (penjara)
C. Mengenakan denda administratif
D. Menyita alat tangkap ilegal
E. Melakukan penangkapan kapal
Soal 64
Premium
Tujuan dari ditetapkannya 'Closed Season' (Musim Larangan) dalam perencanaan pengawasan adalah...
A. Menghemat biaya solar negara
B. Memaksa nelayan pindah profesi menjadi petani
C. Menghabiskan stok ikan yang ada di gudang
D. Agar petugas pengawas bisa liburan panjang
E. Memberikan kesempatan ikan memijah dan pemulihan stok
Soal 65
Premium
Penerapan 'Sanksi Administratif Berjenjang' artinya sanksi diberikan dengan urutan...
A. Peringatan lisan selama sepuluh tahun
B. Hukuman kurungan baru denda
C. Denda dahulu baru diperingatkan
D. Peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, pencabutan izin
E. Langsung pencabutan izin tanpa peringatan
Soal 66
Premium
Kapal pengawas perikanan memiliki hak untuk melakukan 'Pemeriksaan di Laut'. Jika kapal target menolak berhenti, kapal pengawas berhak melakukan...
A. Meminta maaf dan pergi menjauh
B. Tembakan peringatan dan pengejaran seketika
C. Melempar jangkar ke arah kapal tersebut
D. Menunggu sampai kapal tersebut kehabisan bensin
E. Menelepon keluarga nakhoda agar menyuruh berhenti
Soal 67
Premium
Pengawasan terhadap peredaran jenis ikan asing berbahaya (invasif) bertujuan untuk...
A. Membuat pertunjukan sirkus ikan
B. Menambah koleksi akuarium pemerintah
C. Melindungi ekosistem lokal dari spesies yang merusak
D. Meningkatkan ekspor ikan invasif
E. Melatih kemandirian nelayan lokal
Soal 68
Premium
Dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang laut dan menjadi acuan dalam pengawasan perikanan adalah...
A. Sertifikat tanah milik negara
B. Daftar hadir petugas upacara
C. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Darat
D. Peta kekayaan sumber daya alam
E. RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
Soal 69
Premium
Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil biasanya mengedepankan prinsip...
A. Penyitaan seluruh rumah dan tanah
B. Pembinaan dan Restorative Justice (Keadilan Restoratif)
C. Pengabaian seluruh kesalahan
D. Hukuman maksimal agar jera
E. Pemberian subsidi tanpa batas
Soal 70
Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Catch Certificate' (Sertifikat Hasil Tangkapan/SHTI)?
A. Kupon potongan harga pembelian jaring
B. Dokumen legalitas bahwa ikan bukan hasil IUU Fishing
C. Piagam penghargaan untuk ikan tercepat
D. Sertifikat kelulusan bagi nakhoda
E. Surat izin membangun kapal baru
Soal 71
Premium
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023, kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dimiliki oleh...
A. Petugas Bea Cukai saja
B. Hanya satpam pelabuhan
C. Bupati dan Walikota saja
D. Hanya asosiasi pengusaha perikanan
E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi RI
Soal 72
Premium
Dalam menyusun Rencana Operasi (Renops) patroli laut, aspek logistik yang paling krusial untuk memastikan ketahanan kapal pengawas adalah...
A. Jumlah buku bacaan di perpustakaan kapal
B. Ketersediaan alat pancing rekreasi bagi kru
C. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan air tawar
D. Jumlah seragam cadangan
E. Warna cat lambung kapal
Soal 73
Premium
Pemeriksaan alat penangkapan ikan di atas kapal bertujuan untuk memastikan 'compliance' terhadap...
A. Keindahan bentuk alat tangkap
B. Spesifikasi teknis yang diizinkan dalam dokumen perizinan
C. Nama toko tempat membeli alat tangkap
D. Harga beli alat tangkap tersebut
E. Negara pembuat alat tangkap
Soal 74
Premium
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kapal yang dibuat oleh Pengawas Perikanan merupakan dokumen hukum yang berfungsi sebagai...
A. Tiket masuk pelabuhan
B. Surat undangan makan malam
C. Surat tanda terima kasih nakhoda
D. Alat bukti surat dalam proses penanganan pelanggaran
E. Hanya coretan pribadi pengawas
Soal 75
Premium
Kawasan Konservasi Perairan dilarang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan skala industri dengan tujuan...
A. Memberikan keuntungan hanya pada pihak asing
B. Membuat laut terlihat lebih sepi
C. Menghabiskan anggaran daerah
D. Membatasi akses penangkapan yang merusak
E. Menjaga keseimbangan ekosistem dan stok ikan (Spawning Ground)
Soal 76
Premium
Indikator keberhasilan dari perencanaan pengawasan perikanan adalah...
A. Meningkatnya jumlah kapal yang ditenggelamkan setiap hari
B. Menurunnya angka pelanggaran dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha
C. Naiknya harga bahan bakar minyak secara global
D. Banyaknya jumlah pegawai yang pindah instansi
E. Habisnya seluruh stok ikan di laut
Soal 77
Premium
Pemeriksaan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan disebut juga dengan istilah...
A. Wawancara pedagang eceran
B. Post-Audit operasional
C. Pengecekan mesin pendingin saja
D. Inspeksi Pembongkaran Ikan (Post-landing inspection)
E. Penghitungan laba rugi nelayan
Soal 78
Premium
Jika pengawas perikanan menemukan indikasi kuat tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, tindakan 'adhoc' yang dilakukan adalah...
A. Melepaskannya setelah diberi nasihat
B. Membiarkan kapal tersebut kabur ke negara asalnya
C. Meminta nakhoda membayar di tempat
D. Menukar kapal pengawas dengan kapal asing tersebut
E. Mengawal kapal tersebut ke pelabuhan pangkalan untuk diproses hukum
Soal 79
Premium
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan/perikanan berarti...
A. Bebas dari segala tuntutan jika membayar denda
B. Tanggung jawab yang hanya berlaku untuk perusahaan kecil
C. Tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (dolus/culpa)
D. Tanggung jawab hanya jika pelaku sengaja melakukan kesalahan
E. Tanggung jawab yang bisa dialihkan ke pihak lain
Soal 80
Premium
Dokumen rencana strategis pengawasan perikanan jangka menengah biasanya disusun untuk periode...
A. 1 tahun
B. 2 tahun
C. 10 tahun
D. 5 tahun
E. 1 bulan
Soal 81
Premium
Pemeriksaan terhadap Surat Nakhoda (Certificate of Competency) dilakukan untuk memastikan bahwa...
A. Nakhoda memiliki banyak pengikut di media sosial
B. Nakhoda mahir menggunakan alat musik
C. Nakhoda bisa berenang dengan gaya bebas
D. Nakhoda adalah orang terkaya di kampungnya
E. Nakhoda memiliki kualifikasi yang sah untuk mengoperasikan kapal perikanan
Soal 82
Premium
Dalam proses penyidikan, barang bukti berupa ikan yang cepat busuk dapat dilakukan tindakan...
A. Pelelangan segera atau hibah setelah dilakukan dokumentasi dan penyisihan sampel
B. Dibiarkan sampai busuk di kantor
C. Dibawa pulang oleh penyidik untuk konsumsi pribadi
D. Disimpan di dalam lemari arsip
E. Dibuang kembali ke laut dalam keadaan mati
Soal 83
Premium
Pengaturan mengenai 'Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing' di tingkat internasional diprakarsai oleh organisasi...
A. UNESCO
B. WHO
C. UNICEF
D. IMF
E. FAO (Food and Agriculture Organization)
Soal 84
Premium
Evaluasi terhadap hasil pengawasan perikanan yang telah dilaksanakan dilakukan untuk...
A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan periode berikutnya
B. Mencari kesalahan rekan kerja
C. Membuat laporan palsu
D. Mempromosikan diri sendiri
E. Menutup instansi pengawasan
Soal 85
Premium
Kapal pengangkut ikan (carrier) wajib memiliki izin khusus yang disebut...
A. SIK
B. SIPI
C. SITP
D. SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
E. SIUP
Soal 86
Premium
Penanganan pelanggaran administratif di bidang perikanan saat ini mengedepankan asas...
A. Primum Remedium (Pidana sebagai upaya pertama)
B. Asas pembiaran
C. Asas balas dendam
D. Ultimum Remedium (Pidana sebagai upaya terakhir)
E. Asas mumpung
Soal 87
Premium
Berdasarkan UU Kelautan, batas laut teritorial Indonesia adalah sejauh...
A. 24 mil laut
B. 100 mil laut
C. 350 mil laut
D. 12 mil laut dari garis pangkal
E. 200 mil laut
Soal 88
Premium
Penyusunan anggaran pengawasan perikanan harus didasarkan pada prinsip...
A. Hanya untuk perjalanan dinas luar negeri
B. Efisien, efektif, dan akuntabel
C. Boros dan mewah
D. Mengikuti kemauan pemilik kapal
E. Tersembunyi dari publik
Soal 89
Premium
Pengawasan terhadap kapal perikanan asing (KPA) difokuskan pada pengecekan...
A. Warna lampu hias di kabin
B. Merek sabun yang digunakan ABK
C. Jumlah lagu yang ada di radio kapal
D. Menu makanan koki kapal
E. Dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia (jika ada kerja sama) dan area tangkapannya
Soal 90
Premium
Bentuk sanksi administratif berupa 'Paksaan Pemerintah' dapat berupa...
A. Penghapusan seluruh utang perusahaan
B. Kenaikan status izin usaha
C. Penyegelan sarana atau penghentian sementara kegiatan
D. Hadiah liburan ke luar negeri
E. Pemberian modal usaha cuma-cuma
Soal 91
Premium
Pengelolaan perikanan di Indonesia dibagi menjadi beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Jumlah WPPNRI saat ini adalah...
A. 11 WPP
B. 20 WPP
C. 15 WPP
D. 5 WPP
E. 8 WPP
Soal 92
Premium
Faktor eksternal yang paling memengaruhi keberhasilan patroli pengawasan di laut adalah...
A. Merek sepatu dinas pengawas
B. Jumlah penonton televisi di rumah
C. Kondisi cuaca dan gelombang laut
D. Warna cat interior kantor
E. Jenis printer yang digunakan sekretariat
Soal 93
Premium
Pemeriksaan sanitasi dan higiene di atas kapal perikanan merupakan bagian dari pengawasan...
A. Kekuatan mesin kapal
B. Harga jual ikan
C. Kecanggihan alat navigasi
D. Mutu hasil perikanan
E. Keindahan kapal
Soal 94
Premium
Dalam hukum acara pidana perikanan, jangka waktu penahanan tersangka oleh penyidik diatur secara khusus untuk mendukung asas...
A. Pemberian hukuman tanpa sidang
B. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (speedy trial)
C. Penghapusan barang bukti
D. Penumpukan jumlah tahanan di penjara
E. Kerahasiaan proses penyidikan
Soal 95
Premium
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memberikan hak kepada Indonesia untuk...
A. Membuang sampah nuklir di sana
B. Mengklaim seluruh daratan negara tetangga
C. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati
D. Melarang semua kapal asing lewat
E. Menjual seluruh air lautnya
Soal 96
Premium
Koordinasi antarinstansi dalam pengawasan perikanan diatur dalam forum yang dikenal dengan...
A. Kelompok belajar pengusaha
B. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
C. Himpunan nelayan tradisional
D. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan
E. Arisan bersama
Soal 97
Premium
Kegiatan 'transshipment' atau bongkar muat ikan di tengah laut secara ilegal diawasi karena...
A. Membuat air laut lebih jernih
B. Sering digunakan untuk melarikan hasil tangkapan tanpa lapor (unreported)
C. Memudahkan pendataan ikan
D. Menambah kecepatan kapal
E. Membuat kru kapal merasa senang
Soal 98
Premium
Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kapal asing yang digunakan melakukan illegal fishing dirampas untuk negara biasanya diikuti dengan tindakan...
A. Disimpan di museum pribadi
B. Diparkir di tengah jalan raya
C. Diberikan kembali kepada pencurinya
D. Dijadikan kapal pesiar mewah pejabat
E. Dihancurkan, ditenggelamkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan negara/kelompok nelayan
Soal 99
Premium
Alat tangkap jaring tarik kantong yang dilarang penggunaannya di WPPNRI tertentu karena merusak dasar perairan adalah...
A. Cantrang
B. Tombak ikan
C. Pancing tonda
D. Jaring angkat (lift net)
E. Bubu kayu
Soal 100
Premium
Seorang Asisten Pengawas Perikanan harus memiliki integritas tinggi agar...
A. Mampu melaksanakan penegakan hukum secara adil dan profesional
B. Dapat bekerja sama dengan pencuri ikan
C. Mudah menerima suap dari pemilik kapal
D. Bisa sering membolos kerja
E. Cepat kaya tanpa bekerja
Tips Lulus SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan
SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.