SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Pemula, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Pemula, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Pemula berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Pemula, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Asisten Pengawas Perikanan Pemula. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Pemula.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, siapa yang memiliki kewenangan sebagai Pengawas Perikanan?
A. Pegawai swasta di bidang ekspor perikanan
B. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
C. Seluruh nelayan yang memiliki izin tangkap
D. Anggota Kepolisian Perairan
E. Setiap anggota TNI Angkatan Laut
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 66 UU No. 31 Tahun 2004, Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan di bidang perikanan.
Soal 2
Dalam perencanaan pengawasan perikanan, penentuan prioritas lokasi pengawasan biasanya didasarkan pada analisis risiko. Dokumen apa yang menjadi acuan utama dalam menetapkan rencana operasi tahunan?
A. Surat izin usaha perdagangan
B. Buku log harian kapal
C. Laporan pengaduan masyarakat saja
D. Data ekspor ikan tahunan
E. Rencana Kerja Tahunan instansi pengawasan
Jawaban: E
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) instansi merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Operasi Pengawasan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan personel.
Soal 3
Pengawasan terhadap kapal perikanan yang sedang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap...
A. Harga jual ikan di pasar internasional
B. Kualitas bahan bakar yang digunakan kapal
C. Jalur penangkapan dan alat tangkap yang digunakan
D. Warna cat lambung kapal
E. Jumlah awak kapal yang berstatus warga asing saja
Jawaban: C
Pengawasan dilakukan untuk mengecek kesesuaian jalur penangkapan, alat penangkapan ikan (API), dan dokumen perizinan (SIPI/SIUP) sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Tahun 2021.
Soal 4
Apabila ditemukan kapal perikanan yang beroperasi tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), tindakan awal yang dilakukan oleh petugas pengawas menurut tata cara penanganan pelanggaran adalah...
A. Membiarkan kapal selama ikan yang ditangkap sedikit
B. Menenggelamkan kapal di tempat kejadian
C. Penghentian, pemeriksaan, dan membawa kapal ke pangkalan (Ad Hoc)
D. Meminta nakhoda untuk segera membuat izin lewat telepon
E. Memberikan sanksi denda langsung di laut
Jawaban: C
Sesuai standar operasional prosedur penanganan pelanggaran, tindakan awal adalah melakukan pemeriksaan, penghentian, dan membawa kapal ke pangkalan/pelabuhan terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut (Ad Hoc).
Soal 5
Sesuai Permen KP No. 31 Tahun 2021, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pelaku usaha perikanan yang melanggar aturan. Salah satu bentuk sanksi administratif tersebut adalah...
A. Penyitaan seluruh aset pribadi nakhoda
B. Pencabutan Perizinan Berusaha
C. Hukuman kurungan penjara
D. Hukuman sosial pembersihan pantai
E. Kerja paksa di tambak pemerintah
Jawaban: B
Permen KP No. 31 Tahun 2021 mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.
Soal 6
Dalam menyusun jadwal pengawasan, faktor 'musim penangkapan ikan' perlu diperhatikan karena...
A. Menghindari cuaca buruk saja
B. Agar petugas bisa ikut memancing
C. Menyesuaikan dengan jadwal libur nasional
D. Efektivitas pengawasan pada saat aktivitas penangkapan meningkat
E. Mengurangi biaya operasional kapal pengawas
Jawaban: D
Musim penangkapan ikan menentukan intensitas kegiatan nelayan. Perencanaan pengawasan yang baik harus menyesuaikan dengan waktu di mana risiko pelanggaran (seperti penggunaan alat tangkap terlarang) meningkat akibat tingginya aktivitas penangkapan.
Soal 7
Alat pemantauan kapal perikanan yang wajib dipasang pada kapal berukuran tertentu untuk memantau pergerakan kapal secara real-time melalui satelit adalah...
A. Echo Sounder
B. Automatic Identification System (AIS) tipe B
C. Radio Single Side Band (SSB)
D. Global Positioning System (GPS) tangan
E. Vessel Monitoring System (VMS)
Jawaban: E
VMS (Vessel Monitoring System) atau SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) adalah alat wajib untuk pengawasan pergerakan kapal guna mencegah pelanggaran jalur penangkapan.
Soal 8
Dokumen tertulis yang dibuat oleh petugas pengawas setelah melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran disebut...
A. Manifest muatan kapal
B. Nota kesepahaman
C. Logbook penangkapan ikan
D. Berita Acara Pemeriksaan
E. Surat tanda terima ikan
Jawaban: D
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Berita Acara Kejadian merupakan dokumen legalitas awal dalam penanganan pelanggaran perikanan sebelum masuk ke tahap penyidikan.
Soal 9
Zonasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dibagi menjadi beberapa wilayah. Pengawasan di WPP 711 meliputi area...
A. Samudra Hindia sebelah barat Sumatra
B. Laut Natuna dan Laut Natuna Utara
C. Teluk Tomini dan Laut Maluku
D. Selat Malaka dan Laut Andaman
E. Laut Jawa
Jawaban: B
Berdasarkan Permen KP No. 18 Tahun 2014, WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.
Soal 10
Salah satu prinsip dalam perencanaan pengawasan perikanan adalah 'Integrated Surveillance'. Apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut?
A. Pengawasan yang dilakukan sendirian oleh asisten
B. Koordinasi terpadu antar unsur pengawas dan teknologi
C. Sistem pengawasan yang mengabaikan data satelit
D. Pengawasan yang hanya fokus pada ikan hias
E. Pengawasan yang dilakukan hanya di pelabuhan
Jawaban: B
Integrated Surveillance berarti pengawasan yang terpadu baik secara sarana (udara, laut, darat/satelit) maupun koordinasi antar instansi terkait (Polair, TNI AL, Bakamla).
Soal 11
Berdasarkan regulasi terbaru, setiap kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan wajib melaporkan hasilnya melalui...
A. Laporan lisan kepada petugas kebersihan
B. Surat pernyataan nakhoda
C. e-Logbook Perikanan
D. Media sosial resmi KKP
E. Buku catatan pribadi pemilik kapal
Jawaban: C
e-Logbook Perikanan merupakan instrumen wajib bagi kapal perikanan untuk melaporkan hasil tangkapan secara elektronik sesuai Permen KP No. 33 Tahun 2021 sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan sumber daya.
Soal 12
Pelanggaran terhadap penggunaan alat tangkap trawl (pukat harimau) dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena...
A. Ukuran kapal pengawas tidak bisa mengejarnya
B. Merusak ekosistem dasar laut dan tidak selektif
C. Membuat nakhoda cepat kaya
D. Harganya terlalu murah
E. Warna jaringnya tidak sesuai standar
Jawaban: B
Alat tangkap trawl bersifat tidak selektif dan merusak ekosistem dasar laut (terumbu karang), sehingga dilarang dalam peraturan pengelolaan sumber daya ikan demi keberlanjutan.
Soal 13
Dalam tahap penanganan pelanggaran, jika barang bukti berupa ikan hasil tangkapan mudah busuk, maka petugas dapat melakukan...
A. Melakukan pelelangan atau pemusnahan sesuai prosedur
B. Menjual ikan secara bebas tanpa prosedur lelang
C. Membiarkan ikan membusuk di kapal sebagai hukuman
D. Memakan ikan tersebut bersama tim
E. Mengembalikan ikan ke laut dalam kondisi mati
Jawaban: A
Berdasarkan UU Perikanan, benda sitaan yang mudah rusak/busuk dapat dilelang atau dimusnahkan, dan hasilnya (jika dilelang) akan menjadi titipan uang pengganti barang bukti.
Soal 14
Perencanaan operasional pengawasan yang melibatkan pesawat udara untuk memantau perairan disebut dengan pengawasan...
A. Market Surveillance
B. Air Surveillance
C. Office Surveillance
D. Underwater Surveillance
E. Ground Surveillance
Jawaban: B
Air Surveillance atau patroli udara merupakan bagian dari perencanaan pengawasan terpadu untuk mencakup wilayah yang lebih luas dalam waktu singkat.
Soal 15
Izin yang diberikan kepada kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan disebut...
A. SIKPI
B. SLO
C. SIPI
D. STLK
E. SIUP
Jawaban: A
SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) adalah izin khusus untuk kapal yang fungsinya bukan menangkap, melainkan mengangkut ikan dari kapal penangkap atau pelabuhan.
Soal 16
Pengawasan perikanan di sisi darat (land-based inspection) mencakup pemeriksaan pada tempat-tempat berikut, kecuali...
A. Pasar Ikan
B. Unit Pengolahan Ikan
C. Pelabuhan Perikanan
D. Gudang pendingin (Cold Storage)
E. Kantor Kedutaan Besar
Jawaban: E
Pengawasan perikanan darat dilakukan di pelabuhan perikanan, unit pengolahan ikan (UPI), gudang pendingin (cold storage), dan pasar ikan. Kantor kedutaan bukan objek pengawasan perikanan.
Soal 17
Siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009?
A. PPNS Perikanan, TNI AL, dan POLRI
B. Bupati atau Walikota setempat
C. Petugas bea cukai saja
D. Hanya nakhoda kapal pengawas
E. Hanya Satpam pelabuhan
Jawaban: A
Penyidik tindak pidana perikanan adalah Penyidik PNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi RI. Mereka memiliki kewenangan yang dikoordinasikan sesuai undang-undang.
Soal 18
Indikator keberhasilan perencanaan pengawasan perikanan yang berkaitan dengan pencegahan adalah...
A. Menurunnya jumlah hari layar kapal pengawas
B. Meningkatnya jumlah nelayan asing
C. Menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah tertentu
D. Meningkatnya harga alat tangkap ilegal
E. Semakin sedikit petugas yang berangkat patroli
Jawaban: C
Keberhasilan pengawasan diukur dari tingkat kepatuhan (compliance rate) pelaku usaha, yang ditandai dengan menurunnya angka pelanggaran di wilayah pengawasan karena adanya efek jera dan kehadiran pengawas yang rutin.
Soal 19
Dalam pengawasan sumber daya ikan, 'Lestari' memiliki arti bahwa pemanfaatan ikan harus...
A. Sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan agar stok tetap terjaga
B. Hanya boleh ditangkap saat malam hari
C. Hanya boleh ditangkap oleh kapal besar
D. Dihabiskan sesegera mungkin agar tidak busuk
E. Dijual ke luar negeri seluruhnya
Jawaban: A
Lestari berarti pemanfaatan yang tidak melebihi daya dukung lingkungan dan potensi reproduksi ikan agar dapat dinikmati generasi mendatang.
Soal 20
Istilah IUU Fishing adalah singkatan dari...
A. Internal, Union, and Universal Fishing
B. Illegal, Unused, and Unregulated Fishing
C. Illegal, Underage, and Unsafe Fishing
D. International, Unreported, and Union Fishing
E. Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing
Jawaban: E
IUU Fishing singkatan dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak diatur).
Soal 21 Premium
Menurut PP No. 27 Tahun 2021, kapal perikanan yang memiliki ukuran tertentu wajib memiliki SLO. Apa kepanjangan dari SLO?
A. Surat Lisensi Operator
B. Surat Legalitas Output
C. Surat Layak Olah-gerak
D. Surat Laik Operasi
E. Surat Laporan Operasional
Soal 22 Premium
Tahapan 'Pre-departure Inspection' dalam pengawasan perikanan dilakukan di pelabuhan dengan tujuan...
A. Memastikan kesesuaian izin dan alat tangkap sebelum melaut
B. Menimbang berat kapal saat kosong
C. Memberikan bantuan modal kepada nelayan
D. Mengecek kesehatan koki kapal
E. Menghitung jumlah bahan makanan yang dibawa
Soal 23 Premium
Asisten Pengawas Perikanan membantu dalam penyusunan 'Risk Map' pelanggaran perikanan. Komponen utama dalam Risk Map tersebut adalah...
A. Nama-nama pemilik kapal terkaya
B. Daftar restoran seafood terbaik
C. Warna air laut di berbagai kedalaman
D. Titik koordinat rawan pelanggaran dan jenis kerawanannya
E. Jumlah ikan yang mati karena usia tua
Soal 24 Premium
Dalam proses penanganan pelanggaran, tindakan 'Hot Pursuit' (Pengejaran Seketika) dapat dilakukan apabila...
A. Petugas ingin menguji kecepatan kapal patroli
B. Kapal pelanggar sudah berada di daratan negara lain
C. Kapal pelanggar melarikan diri dari wilayah kedaulatan RI
D. Kapal tersebut hanya lewat tanpa melakukan aktivitas
E. Kapal tersebut merupakan kapal riset resmi
Soal 25 Premium
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, risiko usaha perikanan menengah-tinggi dan tinggi wajib memiliki dokumen perizinan berupa...
A. Nota Pembelian Ikan
B. NIB dan Perizinan Berusaha (Izin)
C. Sertifikat Kursus Menyelam
D. Hanya Surat Keterangan Domisili
E. Hanya Nomor Induk Berusaha (NIB)
Soal 26 Premium
Pemanfaatan sistem satelit radar (Synthetic Aperture Radar) dalam perencanaan pengawasan sangat efektif untuk...
A. Mendeteksi kapal tanpa VMS yang beroperasi di malam hari
B. Mengetahui jenis kelamin ikan dari langit
C. Melihat aktivitas di dalam kabin kapal
D. Mengukur suhu air laut secara detail
E. Menghitung jumlah terumbu karang yang tumbuh
Soal 27 Premium
Pengawasan terhadap distribusi ikan di pasar bertujuan untuk memastikan tidak adanya ikan hasil 'Destructive Fishing'. Apa contoh indikator ikan hasil pengeboman?
A. Ikan dibungkus dengan plastik rapi
B. Tulang belakang patah dan organ dalam hancur
C. Ikan memiliki bau laut yang segar
D. Ikan memiliki ukuran yang sangat besar
E. Sirip ikan berwarna terlalu cerah
Soal 28 Premium
Dalam penanganan perkara perikanan, barang bukti berupa jaring trawl yang disita harus disimpan di...
A. Gudang barang bukti atau RUPBASAN
B. Museum kelautan internasional
C. Pasar ikan terdekat
D. Rumah nakhoda yang tertangkap
E. Dibuang kembali ke laut lepas
Soal 29 Premium
Ketentuan mengenai 'Jalur Penangkapan Ikan' diatur dalam Permen KP No. 18 Tahun 2021. Jalur I (0-4 mil laut) diperuntukkan bagi...
A. Hanya untuk kapal riset asing
B. Nelayan kecil dengan kapal maksimal 5 GT
C. Kapal pengangkut ikan internasional
D. Hanya untuk budidaya rumput laut
E. Kapal besar di atas 30 GT
Soal 30 Premium
Penyusunan Rencana Operasi Pengawasan (ROP) harus mempertimbangkan ketersediaan 'Hari Layar'. Apa yang dimaksud dengan Hari Layar?
A. Alokasi waktu efektif kapal pengawas berada di laut
B. Waktu yang dibutuhkan untuk mengecat kapal
C. Lama waktu ikan bisa bertahan di dalam es
D. Jumlah hari dalam satu bulan masehi
E. Jumlah hari libur anak buah kapal
Soal 31 Premium
Pengawasan terhadap biota laut yang dilindungi (seperti penyu dan hiu paus) dilakukan berdasarkan regulasi...
A. Aturan adat istiadat setempat saja
B. UU Ketenagakerjaan
C. PP tentang tata kelola perkebunan
D. UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya
E. Aturan ekspor barang tambang
Soal 32 Premium
Salah satu syarat sahnya penangkapan kapal asing yang melakukan illegal fishing adalah adanya 'Flag State'. Apa arti dari Flag State?
A. Negara pembeli ikan hasil tangkapan
B. Negara tempat ikan berasal
C. Negara pelabuhan terdekat
D. Negara tempat kapal didaftarkan (bendera kapal)
E. Negara asal nakhoda kapal
Soal 33 Premium
Dalam UU No. 6 Tahun 2023, pengenaan denda administratif atas pelanggaran perikanan ditujukan untuk...
A. Memberikan bonus kepada petugas pengawas
B. Membangun kantor pemerintahan di pusat
C. Membayar hutang luar negeri
D. Pemulihan kerugian negara dan efek jera ekonomi
E. Menyubsidi harga jaring nelayan
Soal 34 Premium
Data dari Sistem Informasi Kapal Perikanan (SILAT) digunakan dalam perencanaan pengawasan untuk...
A. Memesan tiket pesawat petugas
B. Mendaftarkan asuransi kesehatan petugas
C. Verifikasi legalitas dokumen kapal yang diawasi
D. Menghitung kecepatan arus laut
E. Mengetahui ramalan cuaca 10 tahun ke depan
Soal 35 Premium
Pemeriksaan terhadap logbook penangkapan ikan dilakukan oleh asisten pengawas di pelabuhan (post-landing) untuk mengecek...
A. Jumlah bahan bakar yang tersisa di tangki
B. Kerapian tulisan tangan nakhoda
C. Waktu nakhoda makan siang
D. Jenis kertas yang digunakan untuk buku
E. Kesesuaian antara hasil tangkapan dengan data yang dilaporkan
Soal 36 Premium
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan awak kapal perikanan asing (AKP Asing) pada kapal berbendera Indonesia tanpa izin, hal ini melanggar ketentuan...
A. Aturan penggunaan bahasa internasional
B. Hanya aturan imigrasi saja
C. Peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di bidang perikanan
D. Aturan tentang menu makanan di kapal
E. Ketentuan mengenai warna seragam awak kapal
Soal 37 Premium
Alat bukti yang sah dalam penanganan tindak pidana perikanan menurut hukum acara adalah...
A. Keterangan saksi, surat, dan data elektronik (VMS/Satelit)
B. Ramalan cuaca dari dukun laut
C. Hanya kabar burung di pelabuhan
D. Foto selfie petugas di depan kapal
E. Sumpah nakhoda di bawah tekanan
Soal 38 Premium
Dalam manajemen pengawasan, 'Patroli Terpadu' antara KKP dan TNI AL sering disebut dengan sandi operasi tertentu. Apa fokus utama patroli tersebut di perbatasan?
A. Mengambil foto pemandangan laut
B. Kedaulatan negara dan penegakan hukum dari kapal asing
C. Melatih lumba-lumba untuk patroli
D. Mencari harta karun bawah laut
E. Membantu kapal asing masuk ke perairan RI
Soal 39 Premium
Ukuran mata jaring (mesh size) diawasi oleh petugas guna memastikan...
A. Jaring terlihat lebih indah saat difoto
B. Ikan berukuran kecil (juvenile) tidak ikut tertangkap
C. Jaring tidak mudah putus saat ditarik
D. Jaring bisa digunakan untuk menangkap burung laut
E. Nakhoda bisa menghitung jumlah ikan dengan cepat
Soal 40 Premium
Dalam UU No. 31 Tahun 2004, sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah...
A. Hanya teguran lisan
B. Pelepasan kembali ke masyarakat
C. Pidana penjara dan denda sesuai undang-undang
D. Denda ringan tanpa kurungan
E. Pemberian gelar nelayan pemberani
Soal 41 Premium
Evaluasi rencana pengawasan dilakukan secara berkala. Apa kegunaan utama dari 'Laporan Kejadian' (LK) dalam evaluasi tersebut?
A. Menjadi bahan cerita dongeng petugas
B. Syarat untuk membeli kapal baru
C. Dasar perbaikan strategi dan alokasi sumber daya pengawasan
D. Untuk diumumkan di media massa setiap hari
E. Menambah beban kerja administrasi saja
Soal 42 Premium
Pengawasan 'Traceability' atau ketertelusuran produk perikanan sangat penting untuk ekspor, karena...
A. Membuktikan bahwa ikan tersebut bisa berenang
B. Harga ikan bisa dimainkan
C. Memperpanjang jalur distribusi agar lebih mahal
D. Ikan bisa berbicara sendiri
E. Menjamin produk bukan hasil IUU Fishing dan aman konsumsi
Soal 43 Premium
Dalam penanganan pelanggaran oleh kapal asing di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), menurut UNCLOS 1982, tindakan yang dilarang adalah...
A. Membawa kapal ke pelabuhan
B. Memberikan hukuman badan (penjara)
C. Mengenakan denda administratif
D. Menyita alat tangkap ilegal
E. Melakukan penangkapan kapal
Soal 44 Premium
Tujuan dari ditetapkannya 'Closed Season' (Musim Larangan) dalam perencanaan pengawasan adalah...
A. Menghemat biaya solar negara
B. Memaksa nelayan pindah profesi menjadi petani
C. Menghabiskan stok ikan yang ada di gudang
D. Agar petugas pengawas bisa liburan panjang
E. Memberikan kesempatan ikan memijah dan pemulihan stok
Soal 45 Premium
Penerapan 'Sanksi Administratif Berjenjang' artinya sanksi diberikan dengan urutan...
A. Peringatan lisan selama sepuluh tahun
B. Hukuman kurungan baru denda
C. Denda dahulu baru diperingatkan
D. Peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, pencabutan izin
E. Langsung pencabutan izin tanpa peringatan
Soal 46 Premium
Kapal pengawas perikanan memiliki hak untuk melakukan 'Pemeriksaan di Laut'. Jika kapal target menolak berhenti, kapal pengawas berhak melakukan...
A. Meminta maaf dan pergi menjauh
B. Tembakan peringatan dan pengejaran seketika
C. Melempar jangkar ke arah kapal tersebut
D. Menunggu sampai kapal tersebut kehabisan bensin
E. Menelepon keluarga nakhoda agar menyuruh berhenti
Soal 47 Premium
Pengawasan terhadap peredaran jenis ikan asing berbahaya (invasif) bertujuan untuk...
A. Membuat pertunjukan sirkus ikan
B. Menambah koleksi akuarium pemerintah
C. Melindungi ekosistem lokal dari spesies yang merusak
D. Meningkatkan ekspor ikan invasif
E. Melatih kemandirian nelayan lokal
Soal 48 Premium
Dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang laut dan menjadi acuan dalam pengawasan perikanan adalah...
A. Sertifikat tanah milik negara
B. Daftar hadir petugas upacara
C. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Darat
D. Peta kekayaan sumber daya alam
E. RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
Soal 49 Premium
Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil biasanya mengedepankan prinsip...
A. Penyitaan seluruh rumah dan tanah
B. Pembinaan dan Restorative Justice (Keadilan Restoratif)
C. Pengabaian seluruh kesalahan
D. Hukuman maksimal agar jera
E. Pemberian subsidi tanpa batas
Soal 50 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Catch Certificate' (Sertifikat Hasil Tangkapan/SHTI)?
A. Kupon potongan harga pembelian jaring
B. Dokumen legalitas bahwa ikan bukan hasil IUU Fishing
C. Piagam penghargaan untuk ikan tercepat
D. Sertifikat kelulusan bagi nakhoda
E. Surat izin membangun kapal baru
Tips Lulus SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Pemula semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Pengawas Perikanan Pemula, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula
SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan Pemula tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.