SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil.
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dipegang oleh...
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Gubernur/Bupati/Walikota
C. Menteri Keuangan
D. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga
E. Presiden
Jawaban: E
Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Soal 2
Pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara adalah...
A. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
C. Staf Pengelola Keuangan
D. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
E. Bendahara Pengeluaran
Jawaban: D
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
Soal 3
Badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah...
A. KPK
B. DJPb
C. BPKP
D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E. Inspektorat Jenderal
Jawaban: D
UU Nomor 15 Tahun 2004 menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Soal 4
Batas waktu penyampaian SPM-LS Kontraktual ke KPPN setelah diterimanya BAST/BAPP oleh PPK adalah...
A. 30 hari kerja
B. 14 hari kerja
C. 5 hari kerja
D. 7 hari kerja
E. 3 hari kerja
Jawaban: C
Sesuai regulasi pelaksanaan anggaran (PMK tentang Tata Cara Pembayaran), SPM-LS atas tagihan kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar oleh PPK.
Soal 5
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasinya adalah...
A. Belanja Kontraktual
B. Pengelolaan UP dan TUP
C. Deviasi Halaman III DIPA
D. Penyelesaian Tagihan
E. Penyerapan Anggaran
Jawaban: C
Indikator 'Halaman III DIPA' mengukur konsistensi antara rencana penarikan dana yang tercantum dalam Halaman III DIPA dengan realisasi per bulannya.
Soal 6
Rencana penarikan dana bulanan yang dituangkan dalam DIPA sering disebut dengan...
A. Halaman IV DIPA
B. Halaman III DIPA
C. Halaman I DIPA
D. Pagu Alokasi
E. Daftar Nominatif
Jawaban: B
Halaman III DIPA berisi rencana penarikan dana (RPD) bulanan dan rencana penerimaan yang menjadi dasar pengendalian kas.
Soal 7
Penerimaan negara yang dipungut oleh pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak dan hibah disebut dengan...
A. Hibah
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
C. Bea Cukai
D. Pajak Penghasilan
E. Devisa
Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, di luar pajak dan hibah.
Soal 8
Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu adalah...
A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Catatan atas Laporan Keuangan
C. Laporan Perubahan Ekuitas
D. Laporan Operasional
E. Neraca
Jawaban: E
Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu (per tanggal pelaporan).
Soal 9
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak yang menandatangani kontrak atas nama Satker adalah...
A. Pokja Pemilihan
B. Pejabat Pengadaan
C. Bendahara
D. PPK
E. PPSPM
Jawaban: D
Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang untuk menandatangani kontrak pengadaan.
Soal 10
Uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker disebut...
A. LS-Bendahara
B. Dana Taktis
C. Uang Muka Kerja
D. Uang Persediaan (UP)
E. Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Jawaban: D
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker.
Soal 11
Prinsip pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan dicatat secara utuh (gross) tanpa adanya kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran disebut prinsip...
A. Spesialitas
B. Kesatuan
C. Universalitas
D. Akuntabilitas
E. Transparansi
Jawaban: C
Prinsip Universalitas (Universalitas) mengharuskan transaksi dicatat secara bruto (gross), sehingga seluruh penerimaan dan pengeluaran ditampilkan secara utuh tanpa ada pemotongan (netting).
Soal 12
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan adalah...
A. SP2D
B. POK
C. RKA-K/L
D. SPM
E. DIPA
Jawaban: E
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
Soal 13
Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas kebenaran tagihan dan menerbitkan perintah membayar adalah...
A. PPK
B. Verifikator
C. Bendahara
D. PPSPM
E. KPA
Jawaban: D
PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) bertugas menguji tagihan yang disampaikan PPK dan menerbitkan SPM.
Soal 14
Hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material adalah opini...
A. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
B. Disclaimer
C. Tidak Wajar (TW)
D. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
E. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Jawaban: E
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion adalah opini tertinggi yang diberikan BPK jika laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Soal 15
Komponen IKPA yang menilai kualitas pendaftaran kontrak dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak ke KPPN adalah...
A. Penyerapan Anggaran
B. Penyelesaian Tagihan
C. Capaian Output
D. Revisi DIPA
E. Belanja Kontraktual
Jawaban: E
Indikator Belanja Kontraktual (sebelumnya Data Kontrak) menilai ketepatan waktu pendaftaran kontrak ke KPPN maksimal 5 hari kerja setelah tanda tangan untuk menjaga akurasi komitmen belanja.
Soal 16
Pembayaran tagihan kepada pihak ketiga yang langsung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima disebut...
A. Pembayaran TUP
B. Pembayaran LS
C. Imprest Fund
D. Pembayaran UP
E. Ganti Uang Persediaan
Jawaban: B
Mekanisme Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak atas dasar surat perintah membayar.
Soal 17
Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangan adalah...
A. SIMAK BMN
B. SAKTI
C. SA-BUN
D. SAPP
E. SAI
Jawaban: D
Sesuai PMK 213/PMK.05/2013, SAPP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat) adalah serangkaian prosedur untuk mengolah data transaksi guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Soal 18
Tahapan pengadaan barang/jasa setelah kontrak ditandatangani dan sebelum penyerahan hasil pekerjaan disebut...
A. Evaluasi Penawaran
B. Pelaksanaan Kontrak
C. Perencanaan Pengadaan
D. Persiapan Pengadaan
E. Pemilihan Penyedia
Jawaban: B
Pengendalian kontrak meliputi pemberian uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan agar sesuai dengan spesifikasi.
Soal 19
Siapakah yang menetapkan pejabat pengelola keuangan (PPK dan PPSPM) pada sebuah Satuan Kerja?
A. Direktur Jenderal
B. Presiden
C. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
D. Menteri Keuangan
E. Kepala KPPN
Jawaban: C
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki kewenangan untuk menetapkan PPK dan PPSPM di lingkungan Satker yang dipimpinnya.
Soal 20
Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk mencairkan dana ke rekening penerima disebut...
A. SPP
B. SSBP
C. SP2D
D. SSP
E. SPM
Jawaban: C
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diterbitkan oleh KPPN setelah SPM yang diajukan Satker dinyatakan memenuhi syarat.
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan 'Anwetting', yang berarti...
A. Kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
B. Kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan
C. Kewenangan menyusun standar akuntansi
D. Kewenangan pengelolaan kas negara
E. Kewenangan menetapkan sanksi administratif
Soal 22 Premium
Dalam akuntansi pemerintahan, basis yang digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca adalah...
A. Basis Nilai Wajar
B. Basis Kas Menuju Akrual
C. Basis Akrual
D. Basis Historis
E. Basis Kas
Soal 23 Premium
Komponen belanja dalam APBN yang digunakan untuk membiayai operasional kantor, perjalanan dinas, dan pemeliharaan adalah...
A. Belanja Hibah
B. Belanja Bansos
C. Belanja Modal
D. Belanja Pegawai
E. Belanja Barang
Soal 24 Premium
Penyesuaian anggaran yang dilakukan melalui revisi DIPA antar-Satker dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb merupakan kewenangan...
A. KPPN
B. DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)
C. DJPb Pusat
D. Kanwil DJPb
E. Eselon I K/L
Soal 25 Premium
Jika Bendahara Pengeluaran melakukan keterlambatan dalam penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN, sanksi yang diberikan adalah...
A. Sanksi denda uang
B. Pemotongan Anggaran Satker
C. Pemblokiran user SAKTI
D. Penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/GUP/TUP/LS-Bendahara
E. Penurunan nilai IKPA secara permanen
Soal 26 Premium
Dalam pengadaan barang/jasa, jenis kontrak yang digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup dan volumenya sudah pasti adalah...
A. Harga Satuan
B. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
C. Kontrak Payung
D. Turnkey
E. Lumsum
Soal 27 Premium
Mekanisme pembayaran tagihan yang dilakukan oleh PPK tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) untuk belanja di bawah nilai tertentu adalah...
A. LS-Bendahara
B. Pembayaran melalui UP/KKP
C. LS-Pihak Ketiga
D. Hibah Langsung
E. TUPLS
Soal 28 Premium
Indikator IKPA 'Capaian Output' dihitung berdasarkan perbandingan antara target output dengan...
A. Sisa Pagu
B. Waktu Pelaksanaan
C. Jumlah Karyawan
D. Realisasi Anggaran
E. Realisasi Volume Output
Soal 29 Premium
Berikut adalah jenis aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah, kecuali...
A. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
B. Peralatan dan Mesin
C. Gedung dan Bangunan
D. Persediaan
E. Tanah
Soal 30 Premium
Pemeriksaan Kinerja yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk menilai...
A. Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas
B. Kepatuhan terhadap peraturan
C. Kebenaran formil tagihan
D. Potensi kerugian negara
E. Kewajaran laporan keuangan
Soal 31 Premium
Dalam manajemen kontrak, jaminan yang harus diserahkan penyedia untuk mengambil uang muka disebut...
A. Jaminan Uang Muka
B. Jaminan Penawaran
C. Jaminan Sanggah
D. Jaminan Pemeliharaan
E. Jaminan Pelaksanaan
Soal 32 Premium
Siapakah yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)?
A. Penyedia
B. PPK
C. PPSPM
D. Bendahara
E. KPA
Soal 33 Premium
Aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh Satker untuk mengelola seluruh tahapan siklus anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan adalah...
A. SAKTI
B. SAS
C. SIMAK
D. GPP
E. OMSPAN
Soal 34 Premium
Dalam hal belanja modal, kriteria minimum agar sebuah aset dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap disebut...
A. Umur Ekonomis
B. Akumulasi Penyusutan
C. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi
D. Batas Audit
E. Nilai Sisa
Soal 35 Premium
Penatausahaan penerimaan negara saat ini dilakukan melalui sistem elektronik yang menghasilkan kode tertentu untuk membayar, kode tersebut adalah...
A. Kode NTPN
B. Kode Map
C. Kode Billing
D. Nomor Resi
E. ID Transaksi
Soal 36 Premium
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN harus disetujui oleh DPR. Jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan, maka...
A. Presiden mengeluarkan Dekrit
B. Pemerintah menggunakan APBN tahun lalu
C. Presiden mundur
D. Dilakukan Pemilu ulang
E. Pemerintah berhenti beroperasi
Soal 37 Premium
Asas pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan hasil dilaporkan tepat waktu dan dapat dipahami oleh masyarakat disebut...
A. Kepastian Hukum
B. Transparansi
C. Profesionalitas
D. Akuntabilitas
E. Efisiensi
Soal 38 Premium
Dalam analisis IKPA, indikator 'Dispensasi SPM' menilai kinerja Satker dalam hal...
A. Pengelolaan UP
B. Kualitas Data Kontrak
C. Kepatuhan terhadap batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun
D. Pengembalian SPM
E. Revisi Anggaran
Soal 39 Premium
Sertifikat yang harus dimiliki oleh bendahara sebagai syarat kompetensi mengelola uang negara disebut...
A. BKP
B. PMP
C. CPA
D. CMA
E. BNT
Soal 40 Premium
Laporan yang menjelaskan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggarannya disebut...
A. CaLK
B. Neraca
C. LPE
D. Laporan Operasional
E. Laporan Realisasi Anggaran
Soal 41 Premium
Proses pencocokan data transaksi keuangan antara Satker dengan KPPN untuk memastikan validitas laporan keuangan disebut...
A. Rekonsiliasi
B. Verifikasi
C. Konsolidasi
D. Audit
E. Posting
Soal 42 Premium
Dokumen yang diterbitkan oleh PPK untuk memesan barang/jasa melalui pengadaan langsung dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta disebut...
A. Purchase Order
B. Daftar Pesanan
C. Kuitansi
D. Kontrak Harga Satuan
E. SPK
Soal 43 Premium
Sesuai regulasi, KPA dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan dokumen tagihan (SPP) kepada...
A. Bendahara
B. PPK
C. PPSPM
D. Kepala Kantor
E. Operator SAKTI
Soal 44 Premium
Dalam manajemen kas, jika dana UP belum digunakan mencapai persentase tertentu dalam 1 bulan, KPPN akan menerbitkan...
A. Pemblokiran Anggaran
B. Laporan IKPA Rendah
C. Surat Pemberitahuan Pengurangan UP
D. Tagihan Denda
E. SP2D GUP
Soal 45 Premium
Salah satu bentuk sanksi BPK bagi pejabat yang lalai dan mengakibatkan kerugian negara adalah...
A. Pidana Penjara
B. Tuntutan Perbendaharaan
C. Hukuman Disiplin
D. Pencopotan Jabatan
E. Pencabutan Hak Politik
Soal 46 Premium
Uang muka kerja yang diberikan untuk membiayai kegiatan mendesak dan tidak bisa dilakukan dengan mekanisme LS atau UP disebut...
A. Uang Jaminan
B. PTUP
C. UP
D. TUP
E. GUP
Soal 47 Premium
Penyusutan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan dilakukan dengan metode...
A. Nilai Revaluasi
B. Satuan Produksi
C. Saldo Menurun
D. Jumlah Angka Tahun
E. Garis Lurus
Soal 48 Premium
Tahap pengawasan kontrak yang dilakukan untuk memastikan kualitas barang/jasa sesuai dengan janji penyedia disebut...
A. Penyerahan Lokasi Kerja
B. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
C. E-Katalog
D. Negosiasi Harga
E. Penyusunan HPS
Soal 49 Premium
Berikut adalah elemen dari struktur APBN, kecuali...
A. Defisit/Surplus Anggaran
B. Pinjaman Pribadi
C. Pendapatan Negara
D. Pembiayaan Anggaran
E. Belanja Negara
Soal 50 Premium
Dalam perencanaan anggaran, revisi yang mengakibatkan perubahan pagu total pada satu Satker harus mendapatkan persetujuan dari...
A. DPR
B. KPPN
C. DJA
D. Kanwil DJPb
E. DJPb Pusat
Tips Lulus SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.