Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengawas Penyelenggara Pemilu. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Penyelenggara Pemilu
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggara Pemilu berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggara Pemilu, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pengawas Penyelenggara Pemilu Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengawas Penyelenggara Pemilu berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Apa yang dimaksud dengan prinsip 'adil' dalam konteks tersebut?
Kunci Jawaban: B
Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3, prinsip 'adil' bermakna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Soal 2
Jumlah anggota Bawaslu Republik Indonesia menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebanyak...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 92 ayat (1) huruf a, jumlah anggota Bawaslu RI adalah sebanyak 7 (tujuh) orang.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Soal 3
Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Materi Terkait: Informasi Kepemiluan Dasar
Soal 4
Manakah di bawah ini yang merupakan hierarki lembaga pengawas pemilu yang bersifat ad hoc (sementara)?
Kunci Jawaban: E
UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS bersifat ad hoc.
Materi Terkait: Pengawasan Pemilu
Soal 5
Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam Pemilu DPR menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebesar...
Kunci Jawaban: E
Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan ambang batas perolehan suara sah secara nasional bagi partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah paling sedikit 4%.
Materi Terkait: Informasi Kepemiluan Dasar
Soal 6
Pelanggaran pemilu yang mencakup tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu disebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Materi Terkait: Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
Soal 7
Berapa lama jangka waktu paling lambat penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu sejak diketahuinya terjadinya dugaan pelanggaran?
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
Materi Terkait: Pengawasan Pemilu
Soal 8
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri atas unsur-unsur lembaga berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: D
Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan (Pasal 486 UU 7/2017). KPU bukan merupakan unsur Gakkumdu.
Materi Terkait: Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
Soal 9
Sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU disebut...
Kunci Jawaban: E
Sengketa proses pemilu meliputi sengketa antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU (Pasal 466 UU 7/2017).
Materi Terkait: Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
Soal 10
Penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu dilakukan melalui tahapan...
Kunci Jawaban: B
Dalam UU 7/2017, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses melalui upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan, dan jika tidak tercapai, dilanjutkan dengan proses ajudikasi.
Materi Terkait: Persidangan terhadap Pelanggaran Pemilu
Soal 11
Siapakah yang berwenang menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih?
Kunci Jawaban: D
KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional, termasuk menetapkan pasangan calon terpilih (UU 7/2017).
Materi Terkait: Informasi Kepemiluan Dasar
Soal 12
Berapa jumlah pemilih untuk setiap TPS pada Pemilu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017?
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 350 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, TPS ditentukan dengan memperhatikan kemudahan pemilih dan paling banyak memuat 500 pemilih.
Materi Terkait: Informasi Kepemiluan Dasar
Soal 13
Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS. Kapan pengawas TPS harus sudah terbentuk?
Kunci Jawaban: C
Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara.
Materi Terkait: Pengawasan Pemilu
Soal 14
Jika terjadi perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, lembaga mana yang berwenang memutus perkara tersebut?
Kunci Jawaban: D
Sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Materi Terkait: Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
Soal 15
Tujuan utama dibentuknya sistem Pengawasan Pemilu adalah...
Kunci Jawaban: E
Pengawasan pemilu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, memastikan ketaatan terhadap prosedur, dan menjamin integritas proses serta hasil pemilu.
Materi Terkait: Pengawasan Pemilu
Soal 16
Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan disebut...
Kunci Jawaban: C
Definisi pengawasan pemilu secara umum adalah proses mengamati dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu agar sesuai dengan hukum yang berlaku.
Materi Terkait: Pengawasan Pemilu
Soal 17
Wewenang Bawaslu untuk 'memutus' perkara terdapat pada jenis pelanggaran...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU 7/2017, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
Materi Terkait: Persidangan terhadap Pelanggaran Pemilu
Soal 18
Asas pemilu 'Langsung' berarti...
Kunci Jawaban: C
Asas 'Langsung' berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
Materi Terkait: Informasi Kepemiluan Dasar
Soal 19
KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Apa yang dimaksud dengan 'tetap'?
Kunci Jawaban: C
Sifat 'tetap' merujuk pada kelembagaan penyelenggara pemilu yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meskipun pemilu secara periodik selesai.
Materi Terkait: Informasi Kepemiluan Dasar
Soal 20
Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada...
Kunci Jawaban: C
Laporan terkait pelanggaran administratif pemilu merupakan ranah kewenangan Bawaslu sesuai dengan tingkatan masing-masing.
Materi Terkait: Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
Soal 21
PRO
Putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali dalam hal tertentu yang dapat diajukan banding ke...
Kunci Jawaban: C
Pasal 469 UU 7/2017 menyebutkan bahwa dalam hal sengketa proses pemilu tidak tercapai kesepakatan atau putusan Bawaslu tidak diterima, para pihak dapat mengajukan gugatan ke PTTUN.
Materi Terkait: Tindak lanjut dan Pemantauan Putusan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Bawaslu berwenang menjatuhkan sanksi berupa...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 463 UU 7/2017, Bawaslu berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi TSM dengan sanksi diskualifikasi atau pembatalan calon.
Materi Terkait: Persidangan terhadap Pelanggaran Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berapa lama batas waktu KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilu?
Kunci Jawaban: E
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan (Pasal 462 UU 7/2017).
Materi Terkait: Tindak lanjut dan Pemantauan Putusan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berikut merupakan syarat formil dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu, kecuali...
Kunci Jawaban: D
Syarat formil dan materil laporan meliputi: identitas pelapor, nama/identitas terlapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian kejadian (Pasal 454 UU 7/2017). Fotokopi ijazah bukan syarat umum laporan.
Materi Terkait: Pengawasan Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan putusan Bawaslu bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Pemantauan putusan penanganan pelanggaran pemilu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan KPU menindaklanjuti putusan tersebut sesuai regulasi.
Batas waktu pendaftaran permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU 7/2017 Pasal 467 ayat (4), permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak keputusan KPU/KPU Provinsi/Kab/Kota ditetapkan.
Materi Terkait: Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berikut adalah subjek yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, kecuali...
Kunci Jawaban: C
Subjek pelapor menurut UU 7/2017 Pasal 454 ayat (2) adalah WNI yang punya hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. WNA tidak memiliki hak melaporkan pelanggaran pemilu.
Materi Terkait: Pengawasan Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hal putusan MK membatalkan hasil pemilu di suatu daerah, tindakan selanjutnya adalah...
Kunci Jawaban: C
Jika MK menemukan pelanggaran yang memengaruhi hasil, MK dapat memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS atau daerah tertentu.
Materi Terkait: Tindak lanjut dan Pemantauan Putusan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penanganan pelanggaran, jika Bawaslu menemukan indikasi tindak pidana korupsi oleh penyelenggara, maka Bawaslu meneruskan ke...
Kunci Jawaban: E
Bawaslu berkewajiban meneruskan temuan pelanggaran hukum lainnya yang bukan ranah pemilu kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Siapakah yang mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tingkat desa?
Kunci Jawaban: C
Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki tugas mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran pemilih, dan daftar pemilih tetap di tingkat kelurahan/desa.
Materi Terkait: Pengawasan Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hal terjadi 'Force Majeure' yang mengakibatkan pemilu tidak dapat dilaksanakan di suatu wilayah, maka dilakukan...
Kunci Jawaban: A
Pemilu susulan dilakukan jika sebagian atau seluruh wilayah tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara karena kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya.
Materi Terkait: Informasi Kepemiluan Dasar
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berapakah jumlah saksi maksimal dari setiap peserta pemilu di dalam TPS?
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan aturan teknis KPU (PKPU), setiap peserta pemilu dapat memandatkan maksimal 2 saksi, namun hanya 1 yang diperkenankan berada di dalam TPS pada satu waktu.
Materi Terkait: Informasi Kepemiluan Dasar
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Monitoring tindak lanjut putusan Bawaslu wajib dilaporkan secara berjenjang ke...
Kunci Jawaban: E
Setiap hasil pengawasan dan tindak lanjut putusan harus dilaporkan kepada Bawaslu setingkat di atasnya hingga ke Bawaslu RI sebagai bentuk pertanggungjawaban hirarkis.
Informasi mengenai jabatan Pengawas Penyelenggara Pemilu pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggara Pemilu semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggara Pemilu, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengawas Penyelenggara Pemilu menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.