SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, asas yang mendasari penanaman modal yang memastikan bahwa negara tidak membedakan asal usul modal (domestik atau asing) dalam memberikan perlakuan adalah asas...
A. Kemandirian
B. Kepastian hukum
C. Perlakuan yang sama
D. Keterbukaan
E. Keseimbangan kemajuan
Jawaban: C
Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1), asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah prinsip di mana pemerintah memberikan perlakuan nondiskriminatif kepada penanam modal domestik maupun asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Soal 2
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris adalah...
A. Dewan Komisaris
B. Direktur Utama
C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
D. Dewan Pengawas Syariah
E. Pemegang Saham Mayoritas
Jawaban: C
UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
Soal 3
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, suatu perjanjian di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan disebut...
A. Perjanjian Penetapan Harga
B. Perjanjian Oligopoli
C. Perjanjian Monopsoni
D. Perjanjian Kartel
E. Perjanjian Pembagian Wilayah
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen bersama dengan pelaku usaha pesaingnya disebut Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing).
Soal 4
Salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya adalah asas...
A. Kecermatan
B. Kepastian hukum
C. Ketidakberpihakan
D. Kemanfaatan
E. Keterbukaan
Jawaban: A
Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014, asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.
Soal 5
Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sejajar dengan...
A. Peraturan Daerah Provinsi
B. Undang-Undang
C. Ketetapan MPR
D. Peraturan Presiden
E. Peraturan Pemerintah
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki menempatkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada tingkat yang sejajar.
Soal 6
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN memiliki tiga fungsi utama. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi Pegawai ASN adalah...
A. Pemersatu bangsa
B. Pelayan publik
C. Pelaksana kebijakan publik
D. Pembuat undang-undang
E. Perekat bangsa
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 10 (sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 2014), pegawai ASN berfungsi sebagai: a) pelaksana kebijakan publik; b) pelayan publik; dan c) perekat dan pemersatu bangsa. Membuat undang-undang adalah fungsi legislatif.
Soal 7
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat risiko. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko 'Menengah Tinggi' diwajibkan memiliki...
A. Izin Komersial saja
B. NIB dan Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri)
C. Hanya NIB
D. NIB dan Izin
E. NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi
Jawaban: E
Menurut PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 14, untuk kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi, perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar tersebut harus melalui verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Soal 8
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021, salah satu bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal (baik asing maupun dalam negeri) adalah...
A. Industri minuman keras mengandung alkohol
B. Industri senjata dan amunisi
C. Industri bahan kimia berbahaya (Schedule 1 Chemical Weapons Convention)
D. Industri farmasi obat tradisional
E. Industri telekomunikasi
Jawaban: C
Berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2021 jo. Perpres No. 49 Tahun 2021, bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal antara lain: budi daya/industri narkoba, segala bentuk perjudian/kasino, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES, pemanfaatan koral alam, dan industri bahan kimia senjata kimia (Schedule 1 Chemical Weapons Convention).
Soal 9
Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020, pengklasifikasian kegiatan ekonomi didasarkan pada...
A. Bentuk badan hukum perusahaan tersebut
B. Lokasi geografis tempat usaha beroperasi
C. Jumlah modal yang diinvestasikan perusahaan
D. Asal negara pemegang saham mayoritas
E. Kesamaan jenis produksi, kegiatan/proses, atau layanan yang dihasilkan
Jawaban: E
KBLI (Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020) mengklasifikasikan aktivitas ekonomi ke dalam kelompok yang sejenis berdasarkan kesamaan proses produksi, atau layanan (output) yang dihasilkan, untuk menyeragamkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik ekonomi.
Soal 10
Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022, Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan jabatan fungsional kategori...
A. Pelaksana
B. Administrasi
C. Keterampilan
D. Keahlian
E. Pimpinan Tinggi
Jawaban: D
Berdasarkan PermenPANRB No. 51 Tahun 2022 Pasal 4, Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan jabatan fungsional kategori keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama).
Soal 11
Menurut Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS berfungsi sekaligus sebagai dokumen legalitas berikut, KECUALI...
A. Hak Akses Kepabeanan
B. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
C. Bukti Pendaftaran Penanaman Modal
D. Angka Pengenal Impor (API)
E. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Hak Akses Kepabeanan. NIB TIDAK berlaku sebagai PBG/IMB, karena PBG adalah izin dasar terkait tata ruang dan bangunan yang harus diurus tersendiri melalui SIMBG.
Soal 12
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan yang dilakukan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam rencana pengawasan tahunan disebut...
A. Pengawasan Terpadu
B. Pengawasan Khusus
C. Pengawasan Berkala
D. Pengawasan Insidental
E. Pengawasan Rutin
Jawaban: E
Dalam Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, Pengawasan Rutin adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terencana berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha serta anggaran/jadwal yang telah ditetapkan secara tahunan. Sedangkan Pengawasan Insidental dilakukan sewaktu-waktu jika ada indikasi pelanggaran atau pengaduan.
Soal 13
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) mereformasi kebijakan perizinan berusaha di Indonesia dengan mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (license-based) menjadi...
A. Perizinan Berbasis Komitmen (Commitment-based licensing)
B. Perizinan Berbasis Modal (Capital-based licensing)
C. Perizinan Berbasis Pendapatan (Revenue-based licensing)
D. Perizinan Berbasis Risiko (Risk-based licensing)
E. Perizinan Berbasis Lokasi (Location-based licensing)
Jawaban: D
UU Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan berusaha di Indonesia dari berbasis izin (license-based approach) yang cenderung seragam dan kaku, menjadi berbasis risiko (Risk-Based Approach / RBA) di mana persyaratan disesuaikan dengan tingkat risiko suatu kegiatan usaha.
Soal 14
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Fungsi utama dari PBG adalah sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk...
A. Mengesahkan kepemilikan hak atas tanah tempat bangunan berdiri
B. Menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB)
C. Menetapkan besaran pajak bangunan komersial
D. Membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis
E. Menyatakan bahwa bangunan tersebut layak untuk dihuni
Jawaban: D
Sesuai PP No. 16 Tahun 2021 Pasal 1 angka 17, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Soal 15
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Fungsi KKPR adalah sebagai pengganti dari dokumen...
A. Izin Lokasi
B. Amdal
C. Izin Usaha Industri
D. Tanda Daftar Perusahaan
E. Izin Mendirikan Bangunan
Jawaban: A
PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat dasar perizinan berusaha yang berfungsi menggantikan Izin Lokasi, untuk memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
Soal 16
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dokumen lingkungan hidup yang diwajibkan bagi usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, namun tetap wajib melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan adalah...
A. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
B. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
C. Audit Lingkungan Hidup
D. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Jawaban: A
Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021, kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan tidak memerlukan Amdal, melainkan diwajibkan memiliki UKL-UPL. SPPL digunakan untuk kegiatan yang tidak wajib Amdal maupun UKL-UPL.
Soal 17
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem...
A. Karier
B. Pangkat
C. Kepangkatan urut kacang
D. Senioritas
E. Kekeluargaan
Jawaban: A
Menurut PP No. 11 Tahun 2017, manajemen PNS (termasuk penilaian kinerjanya) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang menjamin objektivitas pembinaan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
Soal 18
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu bentuk kesetaraan hak yang kini diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana halnya PNS adalah...
A. Status kepegawaian tetap tanpa evaluasi kinerja
B. Hak untuk menduduki jabatan politik tanpa berhenti dari ASN
C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
D. Pembebasan dari kewajiban pajak penghasilan
E. Masa kerja otomatis hingga usia 70 tahun
Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 21, tidak ada lagi perbedaan komponen kesejahteraan antara PNS dan PPPK. Keduanya berhak mendapatkan jaminan sosial yang sama, mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua.
Soal 19
Dalam rangka menarik penanaman modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan beberapa fasilitas bagi penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu. Berikut ini yang BUKAN merupakan bentuk fasilitas penanaman modal menurut undang-undang tersebut adalah...
A. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal
B. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah untuk bidang usaha tertentu
C. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
D. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat
E. Pembebasan Pajak Penghasilan (Tax Holiday) untuk semua jenis usaha skala kecil
Jawaban: E
Fasilitas penanaman modal dalam Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2007 mencakup PPh (tax allowance/tax holiday), pembebasan bea masuk barang modal/bahan baku, PPN, dan penyusutan yang dipercepat, dll. Fasilitas PPh/Tax Holiday tidak diberikan kepada 'semua jenis usaha skala kecil' tanpa syarat; melainkan sangat spesifik untuk industri pionir atau kriteria tertentu yang bernilai strategis tinggi.
Soal 20
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, besaran modal dasar Perseroan Terbatas pada awalnya ditetapkan minimal Rp50.000.000,00. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan besaran modal dasar PT saat ini adalah...
A. Minimal Rp100.000.000,00
B. Ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai jenis usaha
C. Minimal Rp10.000.000,00
D. Tetap Rp50.000.000,00 namun bisa dicicil
E. Ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan
Jawaban: E
Menurut UU Cipta Kerja yang merevisi Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2007, besaran modal dasar Perseroan Terbatas tidak lagi dipatok minimal Rp50 juta oleh Undang-Undang, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan.
Soal 21 Premium
Lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah...
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
C. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
D. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
E. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Soal 22 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pejabat Pemerintahan berwenang mengambil keputusan berdasarkan Diskresi. Salah satu syarat penggunaan Diskresi adalah...
A. Dilakukan untuk menguntungkan pihak swasta
B. Harus disetujui oleh Presiden terlebih dahulu
C. Hanya dilakukan saat keadaan darurat militer
D. Hanya berlaku untuk pejabat setingkat Menteri
E. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Soal 23 Premium
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh...
A. Kementerian Hukum dan HAM (melalui instansi vertikal/Kantor Wilayah)
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. DPRD Provinsi
E. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Soal 24 Premium
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kegiatan usaha dengan tingkat risiko 'Menengah Rendah' mensyaratkan perizinan berusaha berupa...
A. Izin dan Sertifikat Halal
B. NIB dan Izin
C. NIB dan Sertifikat Standar yang wajib diverifikasi
D. Hanya NIB
E. NIB dan Sertifikat Standar berupa Pernyataan Mandiri (Self-Declaration)
Soal 25 Premium
Apabila sebuah perusahaan PMA beroperasi dalam bidang usaha dengan tingkat Risiko Tinggi sesuai PP No. 5 Tahun 2021, dokumen perizinan berusaha yang sah untuk memulai kegiatan operasional dan/atau komersial setelah memenuhi persyaratan adalah...
A. NIB dan Izin (yang telah diterbitkan/diverifikasi oleh kementerian/lembaga/Pemda terkait)
B. Sertifikat Kelayakan Operasional (SKO)
C. Izin Prinsip Penanaman Modal
D. Hanya NIB
E. NIB dan Sertifikat Standar Mandiri
Soal 26 Premium
Berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021, bidang usaha terbuka terdiri dari beberapa kelompok. Bidang usaha yang dicadangkan bagi Koperasi dan UMKM ditetapkan dengan kriteria tertentu, salah satunya adalah...
A. Membutuhkan modal asing 100%
B. Menggunakan teknologi tinggi
C. Industri padat modal (Capital Intensive)
D. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko lingkungan tinggi
E. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha
Soal 27 Premium
Dalam sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, perizinan berusaha diterbitkan dengan mengacu pada kode digit KBLI. Klasifikasi dalam KBLI (BPS No 2/2020) paling spesifik (level terendah) disusun hingga berapa digit?
A. 3 digit
B. 6 digit
C. 4 digit
D. 7 digit
E. 5 digit
Soal 28 Premium
Menurut PermenPANRB Nomor 51 Tahun 2022, pejabat fungsional Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan sebagai...
A. Pelaksana administrasi dasar di instansi pemerintah daerah
B. Pegawai swasta yang ditugaskan oleh Kementerian Investasi
C. Aparatur Penegak Hukum di bidang investasi
D. Staf ahli pada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara eksklusif
E. Pelaksana teknis fungsional di bidang tata kelola penanaman modal pada Instansi Pemerintah
Soal 29 Premium
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, format persuratan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, laporan, atau usulan antar unit kerja dalam lingkup internal lembaga adalah...
A. Lembar Disposisi
B. Nota Dinas
C. Surat Perintah
D. Surat Tugas
E. Surat Edaran
Soal 30 Premium
Sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, persyaratan nilai investasi minimum bagi Penanam Modal Asing (PMA) untuk satu bidang usaha KBLI (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan) adalah lebih dari...
A. Rp 50.000.000.000,00
B. Rp 100.000.000.000,00
C. Rp 5.000.000.000,00
D. Rp 1.000.000.000,00
E. Rp 10.000.000.000,00
Soal 31 Premium
Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM secara berturut-turut sesuai ketentuan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, tahapan sanksi administratif pertama yang diberikan adalah...
A. Denda administratif
B. Pencabutan NIB
C. Pembekuan izin
D. Peringatan Tertulis
E. Penghentian sementara kegiatan usaha
Soal 32 Premium
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007, penanam modal diberikan hak untuk melakukan repatriasi dan transfer ke luar negeri dalam valuta asing. Hak repatriasi modal asing ini antara lain berlaku untuk hal-hal berikut, KECUALI...
A. Dana yang diwajibkan untuk disita pengadilan atas tindak pidana korupsi
B. Pembayaran pinjaman luar negeri
C. Royalti atau biaya yang harus dibayar
D. Modal, dividen, dan pendapatan lain
E. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal
Soal 33 Premium
Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebuah PT wajib mengadakan RUPS Tahunan paling lambat... setelah tahun buku berakhir.
A. 1 bulan
B. 3 bulan
C. 18 bulan
D. 6 bulan
E. 12 bulan
Soal 34 Premium
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar barang/jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, larangan ini disebut sebagai perjanjian...
A. Boikot
B. Tying agreement
C. Pembagian Wilayah
D. Trust
E. Oligopsoni
Soal 35 Premium
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur konsep 'Keputusan Fiktif Positif'. Hal ini berarti...
A. Permohonan masyarakat wajib dijawab dengan memberikan insentif positif
B. Apabila pejabat tidak menjawab permohonan masyarakat dalam batas waktu, permohonan dianggap ditolak
C. Apabila pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan sesuai batas waktu, permohonan warga negara dianggap dikabulkan secara hukum
D. Pejabat pemerintahan diberikan kewenangan positif untuk membuat fiksi hukum
E. Keputusan pejabat yang dibuat dengan data palsu otomatis dibatalkan
Soal 36 Premium
Syarat Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah...
A. Telah diuji publik secara nasional
B. Mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi
C. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
D. Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung
E. Atas permintaan DPR RI
Soal 37 Premium
Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dikelola oleh lembaga pemerintah, yaitu...
A. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
B. Kementerian Hukum dan HAM
C. Kementerian Keuangan
D. Kementerian Dalam Negeri
E. Kementerian Koperasi dan UKM
Soal 38 Premium
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, dokumen yang wajib dimiliki setelah bangunan gedung selesai dibangun dan memenuhi standar teknis agar dapat dimanfaatkan adalah...
A. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
B. Sertifikat Standar Lingkungan
C. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
D. Sertifikat Hak Milik (SHM)
E. Izin Mendirikan Bangunan
Soal 39 Premium
Menurut PP Nomor 21 Tahun 2021, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota sangat penting untuk memfasilitasi perizinan berusaha terintegrasi elektronik. Jangka waktu berlakunya RDTR adalah...
A. 5 tahun
B. 10 tahun
C. 20 tahun
D. 25 tahun
E. 15 tahun
Soal 40 Premium
Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, Persetujuan Lingkungan diintegrasikan ke dalam...
A. Sertifikat Tanah
B. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
D. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
E. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha
Soal 41 Premium
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun berturut-turut berhak atas cuti...
A. Cuti Bersama
B. Cuti Besar
C. Cuti Tahunan
D. Cuti Alasan Penting
E. Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Soal 42 Premium
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, evaluasi kinerja PPPK digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk...
A. Perpanjangan Perjanjian Kerja
B. Menaikkan pangkat dan golongan secara otomatis tiap tahun
C. Mengangkat PPPK menjadi PNS secara langsung tanpa tes
D. Pemberian gelar kehormatan
E. Memindahkan PPPK ke instansi swasta
Soal 43 Premium
Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres 10 Tahun 2021, lampiran yang dihapus dari regulasi investasi terkait penanaman modal baru adalah yang berkaitan dengan industri...
A. E-Commerce
B. Garmen dan Tekstil
C. Kendaraan Bermotor Listrik (EV)
D. Minuman Keras/Beralkohol
E. Pertambangan Batu Bara
Soal 44 Premium
Menurut PermenPANRB Nomor 51 Tahun 2022, target perolehan angka kredit per tahun bagi seorang Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dengan predikat kinerja 'Baik' adalah...
A. 37,5
B. 100
C. 25
D. 12,5
E. 50
Soal 45 Premium
Sistem OSS Berbasis Risiko mengenal pembagian hak akses untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memproses perizinan berusaha. Siapa yang berwenang memberikan dan mengelola hak akses sistem OSS bagi perangkat daerah (DPMPTSP)?
A. Kementerian Komunikasi dan Informatika
B. Menteri Dalam Negeri
C. Menteri Keuangan
D. Gubernur masing-masing provinsi
E. Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM)
Soal 46 Premium
Menurut Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk pelaku usaha berskala menengah dan besar wajib disampaikan secara...
A. Semesteran (Setiap 6 bulan)
B. Dua kali setahun khusus saat pembangunan
C. Triwulanan (Setiap 3 bulan)
D. Tahunan
E. Bulanan
Soal 47 Premium
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007, apabila terjadi sengketa penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, maka jalur penyelesaian sengketa utama yang disepakati bersama adalah...
A. Pengadilan Tata Usaha Negara
B. Arbitrase internasional
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
E. Diplomasi antar negara (Government to Government)
Soal 48 Premium
Di bawah PP Nomor 5 Tahun 2021, Sertifikat Standar dapat berstatus 'Belum Terverifikasi'. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi hanya dapat digunakan pelaku usaha untuk...
A. Ekspor barang skala besar
B. Mengikuti tender pemerintah berskala besar
C. Melakukan persiapan operasional, namun belum bisa beroperasi secara komersial
D. Melakukan kegiatan produksi dan penjualan produk
E. Menagih pembayaran kepada konsumen
Soal 49 Premium
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Apabila tidak dilaksanakan, maka PT tersebut...
A. Dihapus dari Bursa Efek Indonesia
B. Hanya diberikan surat teguran oleh Kepala Daerah
C. Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. Dewan Direksinya dipidana mati
E. Saham perusahaannya disita negara
Soal 50 Premium
Menurut Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tingkat risiko usahanya adalah Rendah, dokumen tunggal yang berlaku sekaligus sebagai identitas, legalitas perizinan berusaha, SNI (Standar Nasional Indonesia), dan Sertifikasi Jaminan Halal (jika produk bersyarat halal) adalah...
A. Tanda Daftar Industri (TDI)
B. Nomor Induk Berusaha (NIB)
C. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
D. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
E. Izin Komersial UMK
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.