SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengadaan Tanah, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Pengadaan Tanah, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengadaan Tanah berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengadaan Tanah, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Pengadaan Tanah. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengadaan Tanah.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, apa yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah?
A. Kegiatan inventarisasi tanah-tanah terlantar di seluruh wilayah Indonesia
B. Pemberian tanah negara kepada instansi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
C. Proses jual beli tanah antara instansi pemerintah dengan masyarakat secara komersial
D. Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak
E. Pengambilalihan tanah milik rakyat oleh negara secara paksa tanpa ganti rugi
Jawaban: D
Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
Soal 2
Instansi yang memerlukan tanah dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah...
A. Hanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
B. Badan usaha swasta yang akan membangun perumahan mewah
C. Perorangan yang ingin membangun usaha di atas tanah milik negara
D. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial
E. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BUMN/BUMD yang mendapat penugasan khusus
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2012 jo. PP No. 19 Tahun 2021, Instansi yang memerlukan tanah meliputi lembaga negara hingga BUMN/BUMD yang mendapat penugasan khusus.
Soal 3
Pihak yang Berhak dalam pengadaan tanah adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, salah satunya adalah...
A. Masyarakat umum yang sering melintasi lokasi pengadaan tanah
B. Penyewa tanah yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik
C. Penggarap tanah negara tanpa izin dari pihak berwenang
D. Tetangga di sekitar lokasi pengadaan tanah
E. Pemegang hak atas tanah atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
Jawaban: E
Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, termasuk pemegang hak atas tanah.
Soal 4
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) disusun oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan...
A. Anggaran yang tersisa di akhir tahun
B. Peta tematik yang dibuat secara mandiri tanpa koordinasi
C. Hasil kesepakatan lisan dengan perangkat desa
D. Permintaan investor asing secara langsung
E. Studi Kelayakan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Jawaban: E
Sesuai Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 6 PP No. 19 Tahun 2021, penyusunan DPPT harus didasarkan pada Studi Kelayakan (Feasibility Study).
Soal 5
Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan oleh...
A. Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan delegasi kewenangan
B. Kepala Kantor Pertanahan setempat
C. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah
D. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E. Camat di wilayah terdampak
Jawaban: A
Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2012 jo. PP No. 19 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Gubernur menetapkan lokasi pembangunan, yang dalam perkembangannya dapat didelegasikan kepada Bupati/Wali Kota.
Soal 6
Tujuan dilakukan Konsultasi Publik dalam tahap persiapan adalah...
A. Memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat
B. Untuk menekan harga tanah serendah mungkin
C. Menentukan jenis tanaman yang boleh ditanam oleh masyarakat
D. Melakukan seleksi kontraktor pembangunan
E. Mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak
Jawaban: E
Konsultasi Publik dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan dengan pihak yang berhak dan masyarakat terdampak (Pasal 19 UU 2/2012).
Soal 7
Inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah dalam jangka waktu paling lama...
A. 60 hari kerja
B. 15 hari kerja
C. 90 hari kerja
D. 120 hari kerja
E. 30 hari kerja
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja.
Soal 8
Satuan Tugas (Satgas) A dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah bertugas untuk melakukan...
A. Identifikasi data fisik berupa pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah
B. Identifikasi data yuridis berupa pengumpulan dokumen kepemilikan
C. Pembayaran ganti kerugian secara tunai
D. Penilaian harga bangunan dan tanaman
E. Penyelesaian sengketa di pengadilan
Jawaban: A
Satgas A bertugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik (luas dan batas bidang), sedangkan Satgas B bertugas pada data yuridis (Pasal 83 PP 19/2021).
Soal 9
Penilai (Appraisal) yang bertugas menetapkan nilai ganti kerugian ditunjuk oleh...
A. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Kepala Kantor Pertanahan)
B. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
C. Pihak yang Berhak melalui voting
D. Bupati setempat
E. Instansi yang memerlukan tanah
Jawaban: A
Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa Penilai ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
Soal 10
Bentuk Ganti Kerugian dalam pengadaan tanah dapat berupa, kecuali...
A. Pemukiman kembali (resettlement)
B. Ucapan terima kasih dan piagam penghargaan
C. Kepemilikan saham
D. Uang
E. Tanah pengganti
Jawaban: B
Sesuai Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012, ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati.
Soal 11
Musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama...
A. 14 hari setelah hasil penilaian disampaikan
B. 7 hari setelah hasil penilaian disampaikan
C. 30 hari kerja setelah hasil penilaian disampaikan
D. 60 hari setelah hasil penilaian disampaikan
E. 90 hari setelah hasil penilaian disampaikan
Jawaban: C
Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan musyawarah dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian disampaikan kepada pelaksana.
Soal 12
Apabila Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dalam waktu...
A. 30 hari kerja
B. 60 hari kerja
C. 14 hari kerja
D. 7 hari kerja
E. 90 hari kerja
Jawaban: C
Sesuai Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012, keberatan diajukan paling lama 14 hari kerja setelah pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
Soal 13
Setelah dilakukan pelepasan hak atas tanah, maka status tanah objek pengadaan tanah tersebut menjadi...
A. Tanah ulayat masyarakat adat
B. Tanah Negara yang secara langsung dikuasai oleh negara
C. Tanah terlantar
D. Tanah milik instansi yang memerlukan tanah secara pribadi
E. Tanah sengketa
Jawaban: B
Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dengan dilepaskannya hak atau diserahkannya tanah, maka hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus dan tanahnya menjadi tanah negara.
Soal 14
Penyerahan hasil pengadaan tanah dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN) kepada...
A. Kontraktor pelaksana pembangunan
B. Dinas Tata Ruang Daerah
C. Instansi yang memerlukan tanah
D. Presiden Republik Indonesia
E. Masyarakat luas
Jawaban: C
Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah.
Soal 15
Pengadaan tanah skala kecil adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas tanah tidak lebih dari...
A. 1 Hektar
B. 10 Hektar
C. 2 Hektar
D. 20 Hektar
E. 5 Hektar
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 121 PP No. 19 Tahun 2021, pengadaan tanah skala kecil dilakukan untuk lahan dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
Soal 16
Pada pengadaan tanah skala kecil, instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan pengadaan tanah secara langsung dengan cara...
A. Sistem lelang terbuka kepada penawar terendah
B. Pengosongan lahan oleh Satpol PP
C. Penyitaan paksa melalui bantuan aparat keamanan
D. Jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak
E. Konsinyasi di pengadilan tanpa pemberitahuan
Jawaban: D
Pasal 121 PP No. 19 Tahun 2021 memperbolehkan pengadaan tanah skala kecil dilakukan secara langsung melalui kesepakatan jual beli atau tukar menukar.
Soal 17
Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa
B. Direktur Utama BUMN
C. Ketua Mahkamah Agung
D. Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden
E. Gubernur
Jawaban: D
PSN ditetapkan melalui Peraturan Presiden sebagai daftar proyek yang diprioritaskan pembangunannya (Materi Proyek Strategis Nasional).
Soal 18
Sumber dana untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah bagi kepentingan umum berasal dari...
A. Sumbangan sukarela masyarakat
B. Dana dari organisasi internasional non-pemerintah
C. Pinjaman dari koperasi unit desa
D. Hasil penjualan aset sitaan tindak pidana korupsi secara langsung
E. APBN dan/atau APBD
Jawaban: E
Pasal 52 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan pendanaan pengadaan tanah bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Soal 19
Lembaga yang bertugas melaksanakan pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional adalah...
A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
C. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
D. Badan Amil Zakat Nasional
E. Bank Indonesia
Jawaban: C
LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) merupakan BLU di bawah Kemenkeu yang bertugas mendanai pengadaan tanah PSN (Materi Sumber Dana).
Soal 20
Berdasarkan peraturan perpajakan, Pihak yang Berhak menerima ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum biasanya mendapatkan fasilitas...
A. Bebas pajak penghasilan (PPh) bersifat final atau ditanggung pemerintah sesuai ketentuan
B. Denda keterlambatan bayar pajak
C. Kewajiban membayar pajak tambahan sebesar 50%
D. Kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan
E. Pengurangan jatah subsidi listrik
Jawaban: A
Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat insentif perpajakan berupa pembebasan atau pengurangan PPh atas pelepasan hak (Materi Insentif Perpajakan).
Soal 21 Premium
Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021, jangka waktu berlakunya Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan adalah...
A. 2 tahun
B. 5 tahun
C. 1 tahun
D. 3 tahun
E. 10 tahun
Soal 22 Premium
Salah satu prinsip utama dalam pengadaan tanah adalah 'Keadilan', yang artinya...
A. Masyarakat diwajibkan menyumbangkan tanahnya demi negara secara cuma-cuma
B. Memberikan penggantian yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik atau minimal sama dengan sebelum terkena proyek
C. Semua orang mendapatkan uang dalam jumlah yang persis sama
D. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah sendiri
E. Tanah diambil tanpa memberikan alasan apapun kepada pemiliknya
Soal 23 Premium
Penilaian besarnya ganti kerugian oleh Penilai dilakukan per bidang tanah, yang meliputi...
A. Hanya nilai fisik tanah saja
B. Harga subjektif yang diminta oleh pemilik tanah
C. Tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai
D. Hanya nilai bangunan dan tanaman
E. NJOP dikalikan dua kali lipat secara otomatis
Soal 24 Premium
Apabila pada saat pelaksanaan inventarisasi terdapat objek pengadaan tanah yang merupakan tanah wakaf, maka ganti kerugian diberikan dalam bentuk...
A. Statusnya hilang dan menjadi milik negara tanpa ganti rugi
B. Dibagi-bagikan kepada ahli waris pemberi wakaf
C. Dihibahkan kepada kontraktor proyek
D. Uang tunai kepada nadzir untuk keperluan pribadi
E. Tanah dan/atau bangunan pengganti atau uang yang harus digunakan untuk mencari pengganti sesuai ketentuan peraturan perbendaharaan/wakaf
Soal 25 Premium
Dalam tahap persiapan, apabila terjadi keberatan dari Pihak yang Berhak terhadap rencana lokasi pembangunan, maka Gubernur/Bupati membentuk...
A. Tim Kajian Keberatan
B. Pasukan keamanan untuk membubarkan protes
C. Lembaga survei independen untuk membatalkan proyek
D. Panitia lelang baru
E. Pengadilan luar biasa
Soal 26 Premium
Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan...
A. Keuntungan kontraktor
B. Kepentingan negara asing
C. Kepentingan politik jangka pendek
D. Cadangan devisa negara
E. Kepentingan masyarakat
Soal 27 Premium
Siapakah yang menetapkan daftar Penilai (Appraisal) dalam sistem pengadaan tanah?
A. Ketua KPK
B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
C. Ikatan Penilai Publik Indonesia (MAPPI)
D. Kementerian Keuangan
E. Gubernur
Soal 28 Premium
Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah apabila...
A. Pihak yang Berhak menolak bentuk/besarnya ganti rugi hasil putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau tanah sedang dalam sengketa
B. Pemilik tanah sedang berada di luar negeri untuk wisata
C. Petugas pengadaan tanah merasa malas bertemu pemilik
D. Pemilik tanah tidak memiliki rekening bank
E. Anggaran negara belum cair
Soal 29 Premium
Penetapan lokasi pembangunan (Penlok) menjadi dasar bagi instansi yang memerlukan tanah untuk...
A. Mengusir penghuni secara mendadak
B. Melakukan pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan izin pengalihan hak
C. Membangun tanpa perlu membayar ganti rugi
D. Menjual tanah tersebut kepada pengembang swasta
E. Membatalkan rencana tata ruang wilayah
Soal 30 Premium
Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah milik BUMN/BUMD, maka penyelesaiannya dilakukan melalui...
A. Penyitaan oleh kejaksaan
B. Pelepasan hak atau koordinasi antar instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan negara/daerah
C. Pengambilalihan paksa oleh kementerian teknis
D. Pembelian saham BUMN tersebut
E. Pertukaran dengan aset pribadi menteri
Soal 31 Premium
Dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis hasil inventarisasi disebut dengan...
A. Buku Tanah dan Sertifikat
B. Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif
C. Daftar Riwayat Hidup Pemilik
D. Kwitansi Pembayaran
E. Laporan Studi Kelayakan
Soal 32 Premium
Penyusunan rencana pengadaan tanah pada tahap perencanaan wajib disesuaikan dengan...
A. Hasil sensus penduduk terbaru saja
B. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas pembangunan
C. Jumlah kendaraan yang lewat
D. Permintaan tokoh politik daerah
E. Keinginan pasar properti
Soal 33 Premium
Data fisik bidang tanah dalam pengadaan tanah mencakup...
A. Keyakinan agama pemilik tanah
B. Nama pemilik dan status perkawinan
C. Warna cat bangunan
D. Letak, batas, dan luas bidang tanah serta benda di atasnya
E. Jumlah utang pemilik tanah di bank
Soal 34 Premium
Apa yang dimaksud dengan kerugian non-fisik yang dapat dinilai dalam ganti kerugian?
A. Nilai kenangan masa kecil yang tidak terbatas jumlahnya
B. Kehilangan pekerjaan, biaya pindah, dan kerugian emosional (solatium) sesuai standar penilaian
C. Pahala yang hilang karena tanah wakaf digusur
D. Biaya parkir kendaraan petugas
E. Rasa iri hati tetangga
Soal 35 Premium
Pelepasan hak atas tanah objek pengadaan tanah dilakukan di hadapan...
A. Dukun setempat
B. Pimpinan KPK
C. Anggota dewan di gedung parlemen
D. Kepala Kantor Pertanahan setempat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
E. Notaris di luar jam kerja
Soal 36 Premium
Dalam pengadaan tanah skala kecil (di bawah 5 Ha), siapa yang melakukan inventarisasi dan identifikasi?
A. Mahasiswa yang sedang magang
B. Ketua RT secara mandiri
C. Perusahaan periklanan
D. Pasukan militer
E. Instansi yang memerlukan tanah atau pelaksana (BPN) jika diminta
Soal 37 Premium
Penerbitan surat keputusan penetapan lokasi (Penlok) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat mengalami percepatan melalui...
A. Penghilangan tahap konsultasi publik
B. Penerbitan dokumen palsu
C. Pengerahan massa untuk memaksa penlok terbit
D. Penyuapan pejabat terkait
E. Diskresi atau delegasi wewenang sesuai aturan percepatan pembangunan infrastruktur
Soal 38 Premium
Sesuai regulasi terbaru, pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan tanpa memerlukan...
A. Penetapan Lokasi (Penlok) secara formal dari Gubernur
B. Izin dari tetangga sebelah
C. Identitas pemilik tanah
D. Ganti kerugian
E. Pengukuran tanah
Soal 39 Premium
Besarnya nilai Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh Penilai bersifat...
A. Hanya sebagai anjuran dan bisa ditawar
B. Final dan Mengikat (bagi instansi yang memerlukan tanah untuk membayar sesuai nilai tersebut)
C. Minimal setengah dari harga pasar
D. Rahasia dan tidak boleh diketahui pemilik tanah
E. Berubah-ubah setiap hari mengikuti kurs dollar
Soal 40 Premium
Pendataan awal dalam tahap persiapan meliputi kegiatan...
A. Pembangunan pondasi bangunan
B. Penggusuran paksa
C. Seleksi pegawai honorer baru
D. Pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah di rencana lokasi
E. Penjualan tiket masuk lokasi
Soal 41 Premium
Apabila ganti kerugian diberikan dalam bentuk pemukiman kembali (resettlement), maka instansi harus memastikan...
A. Rumah yang diberikan lebih sempit dari sebelumnya
B. Masyarakat membayar cicilan rumah tersebut
C. Pemukiman hanya bertahan selama satu tahun
D. Tersedianya sarana dan prasarana yang layak bagi masyarakat yang dipindahkan
E. Rumah dibangun di pulau terpencil tanpa akses
Soal 42 Premium
Penyelesaian pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) diprioritaskan melalui mekanisme...
A. Pengambilalihan tanpa komunikasi
B. Litigasi yang panjang
C. Penghancuran dokumen kepemilikan
D. Musyawarah mufakat dan dukungan penuh dari kementerian/lembaga terkait
E. Penyanderaan pemilik tanah
Soal 43 Premium
Setelah hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pengumuman dalam waktu...
A. 30 hari kerja
B. 3 hari kerja
C. 60 hari kerja
D. 14 hari kerja
E. 90 hari kerja
Soal 44 Premium
Biaya operasional dan biaya pendukung (BAOBP) dalam penyelenggaraan pengadaan tanah dibebankan kepada...
A. Pihak ketiga atau investor asing secara langsung
B. Masyarakat yang ganti ruginya dipotong
C. Kantor Pertanahan secara pribadi
D. Instansi yang memerlukan tanah
E. Para pedagang di pasar
Soal 45 Premium
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh...
A. Perusahaan Pengembang (Developer)
B. Bank Dunia
C. Yayasan Kemanusiaan
D. Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional)
E. Kepolisian Republik Indonesia
Soal 46 Premium
Salah satu syarat tanah yang dapat dijadikan objek pengadaan tanah adalah...
A. Harus tanah kosong
B. Harus berada di pinggir jalan tol
C. Hanya tanah milik warga miskin
D. Tanah yang sudah dipagari beton
E. Ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai peruntukan bagi kepentingan umum
Soal 47 Premium
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, jika pengadaan tanah dilakukan untuk pembangunan waduk, maka hal tersebut termasuk kategori...
A. Kepentingan Industri Swasta
B. Kepentingan Kelompok
C. Kepentingan Umum
D. Kepentingan Pribadi Pejabat
E. Kepentingan Komersial
Soal 48 Premium
Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan tanah saat proses ganti rugi, maka ganti rugi tersebut...
A. Diberikan kepada pihak yang paling berkuasa di desa
B. Dihapuskan
C. Digunakan untuk membiayai pesta rakyat
D. Dikembalikan ke kas negara selamanya
E. Dititipkan di Pengadilan Negeri (Konsinyasi)
Soal 49 Premium
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berada di bawah koordinasi...
A. Bank Mandiri
B. Kementerian Pertanahan
C. Badan Intelijen Negara
D. Kementerian Pekerjaan Umum
E. Kementerian Keuangan
Soal 50 Premium
Apa konsekuensi hukum bagi pihak yang menghalang-halangi proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sudah sesuai prosedur?
A. Diberi hak untuk membatalkan proyek
B. Mendapat hadiah uang
C. Tidak ada konsekuensi sama sekali
D. Dijadikan pahlawan daerah
E. Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengadaan Tanah semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengadaan Tanah, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah
SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Pengadaan Tanah tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.