SKB CPNS Protokol Kenegaraan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap

Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.

Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. πŸ”₯

Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Protokol Kenegaraan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.

Materi Pokok SKB CPNS Protokol Kenegaraan

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
  • Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
  • Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
  • Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan
  • Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  • Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Simulasi Tryout SKB CPNS Protokol Kenegaraan

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia

Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Protokol Kenegaraan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.

  • Soal sesuai materi pokok jabatan
  • Pembahasan detail & indikator kompetensi
  • Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon

Contoh Soal SKB CPNS Protokol Kenegaraan

Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan.

Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi...
A. Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan
B. Tata Kerja, Tata Laksana, dan Tata Organisasi
C. Tata Ruang, Tata Jamuan, dan Tata Meja
D. Tata Komunikasi, Tata Arsip, dan Tata Naskah
E. Tata Tertib, Tata Krama, dan Tata Busana
Jawaban: A
Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 2010 menyatakan bahwa keprotokolan meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya.
Soal 2
Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009, dalam hal Bendera Negara dipasang berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera negara lain tersebut adalah...
A. Lebih besar dari Bendera Negara
B. Lebih kecil dari Bendera Negara
C. Tergantung pada status diplomatik negara tersebut
D. Setengah dari ukuran Bendera Negara
E. Sama besar dan setinggi dengan Bendera Negara
Jawaban: E
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur bahwa bendera negara lain yang dipasang berdampingan dengan Bendera Negara harus memiliki ukuran dan tinggi tiang yang sama.
Soal 3
Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan disebut...
A. Tata Upacara
B. Tata Protokol
C. Tata Naskah
D. Tata Penghormatan
E. Tata Tempat
Jawaban: E
Tata Tempat (Precedence) adalah pengaturan urutan siapa yang berhak mendapat prioritas tempat duduk atau urutan dalam suatu acara berdasarkan jabatan atau kedudukannya.
Soal 4
Menurut PP Nomor 59 Tahun 2013, tamu negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia berhak mendapatkan pengamanan dari...
A. Garda Semesta
B. Badan Intelijen Negara
C. Satpol PP
D. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)
E. Polda setempat
Jawaban: D
PP No. 59 Tahun 2013 mengatur bahwa pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden, serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan merupakan tugas TNI yang dikoordinasikan oleh Paspampres.
Soal 5
Urutan pertama dalam Tata Tempat Acara Kenegaraan di ibu kota Negara Republik Indonesia menurut UU Keprotokolan adalah...
A. Menteri Luar Negeri
B. Ketua DPR RI
C. Presiden Republik Indonesia
D. Wakil Presiden Republik Indonesia
E. Ketua MPR RI
Jawaban: C
Sesuai Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2010, Presiden Republik Indonesia menduduki urutan pertama dalam tata tempat.
Soal 6
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan oleh Presiden sebagai bentuk penghargaan. Tanda Kehormatan tertinggi yang berbentuk bintang adalah...
A. Bintang Jasa
B. Bintang Budaya Parama Dharma
C. Bintang Mahaputera
D. Bintang Republik Indonesia
E. Bintang Yudha Dharma
Jawaban: D
UU No. 20 Tahun 2009 mengatur berbagai jenis penghargaan, di mana Bintang Republik Indonesia adalah Tanda Kehormatan tertinggi.
Soal 7
Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Protokol menurut regulasi keprotokolan di Indonesia?
A. Setiap anggota TNI/Polri
B. Petugas yang mengatur pelaksanaan keprotokolan
C. Menteri Sekretaris Negara saja
D. Staf Kedutaan Besar
E. Anggota Komisi I DPR
Jawaban: B
Pejabat Protokol adalah petugas yang mengatur pelaksanaan keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Soal 8
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional dalam bidang politik, pertahanan, dan keamanan harus disahkan dengan...
A. Nota Kesepahaman
B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Menteri Luar Negeri
D. Peraturan Pemerintah
E. Undang-Undang
Jawaban: E
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkaitan dengan masalah politik, pertahanan, keamanan, dan hal krusial lainnya.
Soal 9
Dalam kunjungan kenegaraan, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di luar negeri dilaksanakan oleh Paspampres bekerja sama dengan...
A. Brimob Polri
B. Pasukan Perdamaian PBB
C. Atase Pertahanan saja
D. Interpol
E. Instansi berwenang negara setempat
Jawaban: E
Sesuai PP No. 59 Tahun 2013, dalam pelaksanaan tugas di luar negeri, Paspampres berkoordinasi dengan instansi berwenang negara setempat melalui perwakilan RI.
Soal 10
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada saat...
A. Pembukaan rapat internal departemen
B. Setiap pergantian jam pelajaran di sekolah
C. Setiap memulai jam kerja kantor
D. Acara hiburan keluarga Pejabat Negara
E. Menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden
Jawaban: E
Pasal 59 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur kewajiban menyanyikan/memperdengarkan lagu kebangsaan, antara lain untuk menghormati Presiden/Wakil Presiden, upacara resmi, dan kunjungan Kepala Negara asing.
Soal 11
Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan istana adalah...
A. Kementerian Pertahanan
B. Kementerian Dalam Negeri
C. Kementerian Luar Negeri
D. Kementerian Sekretariat Negara
E. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jawaban: D
Kementerian Sekretariat Negara, khususnya melalui Sekretariat Presiden, menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden.
Soal 12
Menurut Keppres No. 108 Tahun 2003, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh disebut...
A. Kantor Urusan Dagang
B. Konsulat Republik Indonesia
C. Perutusan Tetap
D. Kedutaan Besar Republik Indonesia
E. Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Jawaban: D
KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) adalah perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh Duta Besar LBBP yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
Soal 13
Pemberian penghormatan kepada jenazah Pejabat Negara yang meninggal dunia saat menjabat dilakukan melalui...
A. Tata Upacara Pemakaman Kenegaraan
B. Pemberian santunan keluarga
C. Hanya ucapan belasungkawa di media
D. Upacara adat daerah setempat
E. Pemasangan bendera setengah tiang di kantor ybs
Jawaban: A
Tata Penghormatan dalam UU No. 9 Tahun 2010 mencakup penghormatan dengan bendera negara, upacara pemakaman kenegaraan, dan masa berkabung nasional.
Soal 14
Bendera Negara yang digunakan untuk menutup peti jenazah Presiden diletakkan dengan ketentuan...
A. Warna merah di bawah warna putih
B. Menutupi seluruh peti tanpa ketentuan arah
C. Warna merah di sebelah kanan kepala jenazah
D. Dilipat rapi di atas peti
E. Warna putih di sebelah kanan kepala jenazah
Jawaban: C
Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur bahwa bagian warna merah harus berada di sebelah kanan kepala jenazah.
Soal 15
Dalam susunan organisasi kementerian menurut Perpres 68 Tahun 2019, pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal adalah...
A. Kepala Badan
B. Staf Ahli
C. Direktur Jenderal
D. Inspektur Jenderal
E. Sekretaris Jenderal
Jawaban: E
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri.
Soal 16
Politik luar negeri Republik Indonesia menganut prinsip...
A. Aliansi Pertahanan
B. Non-Intervensi Pasif
C. Bebas Aktif
D. Netralitas Total
E. Ekspansionis
Jawaban: C
UU No. 37 Tahun 1999 menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat Bebas Aktif.
Soal 17
Jenis pakaian yang digunakan dalam acara resmi menurut keprotokolan dapat berupa, kecuali...
A. Pakaian Nasional/Adat
B. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
C. Pakaian Sipil Harian (PSH)
D. Pakaian Olahraga/Kasual
E. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Jawaban: D
Pakaian dalam keprotokolan biasanya meliputi PSH, PSR, PSU, PDU, atau pakaian nasional/daerah. Pakaian kasual tidak digunakan dalam acara resmi.
Soal 18
Berdasarkan UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini tertuang dalam pasal...
A. Pasal 9
B. Pasal 10
C. Pasal 11
D. Pasal 13
E. Pasal 12
Jawaban: B
Pasal 10 UUD 1945 menyatakan kekuasaan Presiden atas angkatan bersenjata.
Soal 19
Dokumen perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden RI ke luar negeri diatur secara spesifik dalam...
A. Undang-Undang Keprotokolan
B. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018
C. Undang-Undang Keimigrasian
D. Perpres tentang APBN
E. Peraturan Menteri Keuangan
Jawaban: B
PP No. 60 Tahun 2018 mengatur tentang mekanisme dan tata cara perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden.
Soal 20
Penghormatan kepada Bendera Negara pada saat dikibarkan atau diturunkan dilakukan dengan cara...
A. Bertepuk tangan
B. Sujud ke arah bendera
C. Duduk diam tanpa bersuara
D. Berjalan perlahan
E. Berdiri tegak dengan sikap khidmat
Jawaban: E
Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang hadir wajib berdiri tegak dengan sikap khidmat sambil memberikan hormat.
Soal 21 Premium
Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2019, dalam Acara Kenegaraan di luar ibu kota Negara, Tata Tempat bagi Gubernur sebagai tuan rumah berada di...
A. Belakang Menteri
B. Samping Presiden
C. Sesuai keinginan panitia daerah
D. Urutan tepat setelah Wakil Presiden
E. Urutan paling akhir
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 22 Premium
Dalam kunjungan resmi Kepala Negara Asing, pembicaraan empat mata antara Presiden RI dengan tamu tersebut di keprotokolan disebut...
A. Press Conference
B. Briefing
C. State Banquet
D. Working Lunch
E. TΓͺte-Γ -tΓͺte
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 23 Premium
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2013, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat didirikan oleh warga negara Indonesia secara sukarela untuk mencapai tujuan...
A. Partisipasi dalam pembangunan NKRI
B. Pencucian uang
C. Komersial murni
D. Pertahanan bersenjata
E. Kekuasaan politik praktis
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 24 Premium
Siapakah yang berhak menetapkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian menurut UU Nomor 39 Tahun 2008?
A. Mahkamah Konstitusi
B. MPR
C. Presiden
D. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
E. DPR
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 25 Premium
Dalam tata upacara kenegaraan, pembacaan naskah teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus dilakukan oleh...
A. Wakil Presiden
B. Menteri Pertahanan
C. Ketua DPR RI
D. Panglima TNI
E. Presiden
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 26 Premium
Pengamanan fisik jarak dekat terhadap Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya dilakukan oleh...
A. Detasemen Khusus 88
B. Korps Marinir
C. Polisi Resor setempat
D. Satpam Perumahan
E. Paspampres (Grup D)
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 27 Premium
Berdasarkan PP 60 Tahun 2018, biaya perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden dibebankan pada...
A. Tabungan pribadi Presiden
B. Iuran Partai Politik
C. Dana Hibah Luar Negeri
D. APBD
E. APBN
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 28 Premium
Aturan mengenai penggunaan Lambang Negara 'Garuda Pancasila' di kantor pemerintah diatur dalam...
A. Perpres Organisasi Kementerian
B. UUD 1945 Pasal 1
C. UU Keprotokolan
D. Keputusan Menteri Pendidikan
E. UU Nomor 24 Tahun 2009
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 29 Premium
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan...
A. Panglima TNI
B. Rakyat melalui referendum
C. DPR
D. MPR
E. Mahkamah Agung
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 30 Premium
Istilah 'Credential' dalam penyerahan Surat Kepercayaan oleh Duta Besar asing kepada Presiden RI berarti...
A. Paspor Diplomatik
B. Perjanjian Ekstradisi
C. Visa Diplomatik
D. Nota Diplomatik
E. Surat Kepercayaan
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 31 Premium
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2009, Tanda Kehormatan yang diberikan karena keberanian luar biasa melampaui panggilan tugas dalam operasi militer adalah...
A. Bintang Gerilya
B. Bintang Kemanusiaan
C. Bintang Kartika Eka Paksi
D. Bintang Sakti
E. Bintang Dharma
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 32 Premium
Dalam tata tempat duduk di kendaraan mobil untuk Pejabat Negara (VIP), posisi tempat duduk yang paling utama adalah...
A. Belakang sebelah kanan
B. Belakang pengemudi (kiri)
C. Tengah belakang
D. Di depan dekat kaca
E. Samping pengemudi
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 33 Premium
Penandatanganan perjanjian internasional yang mewakili Pemerintah RI dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat lain dengan membawa...
A. KTP
B. Full Powers (Surat Kuasa)
C. Surat Perintah Jalan
D. Paspor Dinas
E. Undangan Resmi
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 34 Premium
Dalam struktur organisasi perwakilan RI di luar negeri, jabatan di bawah Duta Besar yang menangani urusan administrasi dan keuangan adalah...
A. Atase Pertahanan
B. Lokal Staf
C. Atase Kebudayaan
D. Kepala Kanselari
E. Sekretaris Pertama
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 35 Premium
Setiap kementerian dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
A. MPR
B. Wakil Presiden
C. Presiden
D. Ketua Kabinet
E. DPR
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 36 Premium
Ketentuan mengenai jumlah maksimal kementerian yang dapat dibentuk adalah...
A. 30
B. 34
C. 40
D. Tidak dibatasi
E. 25
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 37 Premium
Pengibaran bendera setengah tiang dilakukan sebagai tanda berkabung nasional selama... bagi meninggalnya Presiden.
A. 24 jam
B. 3 hari
C. 40 hari
D. 1 hari
E. 7 hari
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 38 Premium
Dalam jamuan makan kenegaraan (State Banquet), urutan penyajian makanan dimulai dari...
A. Buah potong
B. Kopi/Teh
C. Main Course
D. Hidangan Pembuka / Sup
E. Dessert
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 39 Premium
Sesuai UUD 1945, dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh...
A. Panglima TNI
B. Ketua MPR dan DPR
C. Jaksa Agung
D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
E. Ketua Mahkamah Agung
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 40 Premium
Penyebutan nama resmi kementerian dan unit organisasi di bawahnya diatur dalam Perpres 68 Tahun 2019. Unit yang menyelenggarakan fungsi dukungan ahli kepada Menteri adalah...
A. Biro Umum
B. Staf Ahli
C. Inspektorat
D. Sekretariat
E. Direktorat Perencanaan
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 41 Premium
Menurut UU Hubungan Luar Negeri, perwakilan asing di Indonesia yang dipimpin oleh Konsul Jenderal disebut...
A. Kedutaan Besar
B. Perwakilan Dagang
C. Konsulat Jenderal
D. Misi Diplomatik
E. Atase
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 42 Premium
Dalam tata upacara militer untuk kunjungan Kepala Negara, jumlah tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan tertinggi adalah...
A. 17 tembakan
B. 15 tembakan
C. 25 tembakan
D. 10 tembakan
E. 21 tembakan
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 43 Premium
Ormas yang tidak memiliki badan hukum harus memiliki...
A. Akte Notaris
B. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
C. Paspor Organisasi
D. Izin Usaha
E. NPWP pribadi ketua
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 44 Premium
Penempatan Bendera Negara di dalam ruangan harus diletakkan di...
A. Belakang kursi audiens
B. Sebelah kiri pimpinan
C. Di bawah meja
D. Digantung di langit-langit
E. Sebelah kanan pimpinan
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 45 Premium
Pejabat yang berhak menggunakan bendera mobil kepresidenan (bendera RI kecil di bumper kanan depan) adalah...
A. Gubernur DKI
B. Seluruh Menteri
C. Presiden dan Wakil Presiden
D. Panglima TNI
E. Duta Besar saja
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 46 Premium
Menurut PP 39/2018, tamu asing setingkat Menteri atau yang setingkat dalam kunjungan resmi mendapatkan...
A. Kebal hukum total
B. Uang saku harian
C. Penghormatan sesuai protokol menteri
D. 21 tembakan meriam
E. Penginapan di Istana Negara
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 47 Premium
Siapakah yang berhak menetapkan pembubaran ormas yang melanggar dasar negara menurut UU 17/2013?
A. Ormas lain
B. Pemerintah (Kemenkumham)
C. TNI
D. Lurah setempat
E. Ketua DPR
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 48 Premium
Istilah 'Liaison Officer' (LO) dalam keprotokolan berarti...
A. Pengawal Pribadi
B. Sopir Kendaraan
C. Juru Masak
D. Penerjemah Bahasa
E. Petugas Penghubung
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 49 Premium
Penghormatan kepada Lagu Kebangsaan negara asing dilakukan apabila...
A. Jika diminta oleh turis
B. Hanya di sekolah internasional
C. Dalam upacara resmi menyambut Kepala Negara asing
D. Setiap hari di perbatasan
E. Di konser musik internasional
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 50 Premium
Dalam tata tempat duduk rapat berbentuk persegi panjang, posisi pimpinan rapat duduk di...
A. Berdiri sepanjang rapat
B. Di luar ruangan
C. Samping pintu masuk
D. Pojok ruangan
E. Tengah di salah satu sisi
πŸ”’ Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses

Tips Lulus SKB CPNS Protokol Kenegaraan

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

  • Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
  • Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
  • Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
  • Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
  • Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB CPNS Protokol Kenegaraan

SKB CPNS Protokol Kenegaraan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Protokol Kenegaraan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Protokol Kenegaraan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Protokol Kenegaraan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Protokol Kenegaraan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.