Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Protokol Kenegaraan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kemampuan Umum
10 Indikator
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Kemampuan Khusus
12 Indikator
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Simulasi Tryout SKB CAT Protokol Kenegaraan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Kerjakan simulasi ujian CAT SKB untuk formasi Protokol Kenegaraan dan formasi lainnya. Dilengkapi dengan timer ujian realistis, autosave jawaban realtime, pembahasan komprehensif, passing grade, serta pemeringkatan nasional se-Indonesia.
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 2010 menyatakan bahwa keprotokolan meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal 2
Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009, dalam hal Bendera Negara dipasang berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera negara lain tersebut adalah...
Kunci Jawaban: E
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur bahwa bendera negara lain yang dipasang berdampingan dengan Bendera Negara harus memiliki ukuran dan tinggi tiang yang sama.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Soal 3
Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan disebut...
Kunci Jawaban: E
Tata Tempat (Precedence) adalah pengaturan urutan siapa yang berhak mendapat prioritas tempat duduk atau urutan dalam suatu acara berdasarkan jabatan atau kedudukannya.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal 4
Menurut PP Nomor 59 Tahun 2013, tamu negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia berhak mendapatkan pengamanan dari...
Kunci Jawaban: D
PP No. 59 Tahun 2013 mengatur bahwa pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden, serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan merupakan tugas TNI yang dikoordinasikan oleh Paspampres.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
Soal 5
Urutan pertama dalam Tata Tempat Acara Kenegaraan di ibu kota Negara Republik Indonesia menurut UU Keprotokolan adalah...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2010, Presiden Republik Indonesia menduduki urutan pertama dalam tata tempat.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal 6
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan oleh Presiden sebagai bentuk penghargaan. Tanda Kehormatan tertinggi yang berbentuk bintang adalah...
Kunci Jawaban: D
UU No. 20 Tahun 2009 mengatur berbagai jenis penghargaan, di mana Bintang Republik Indonesia adalah Tanda Kehormatan tertinggi.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Soal 7
Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Protokol menurut regulasi keprotokolan di Indonesia?
Kunci Jawaban: B
Pejabat Protokol adalah petugas yang mengatur pelaksanaan keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal 8
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional dalam bidang politik, pertahanan, dan keamanan harus disahkan dengan...
Kunci Jawaban: E
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkaitan dengan masalah politik, pertahanan, keamanan, dan hal krusial lainnya.
Materi Terkait: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Soal 9
Dalam kunjungan kenegaraan, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di luar negeri dilaksanakan oleh Paspampres bekerja sama dengan...
Kunci Jawaban: E
Sesuai PP No. 59 Tahun 2013, dalam pelaksanaan tugas di luar negeri, Paspampres berkoordinasi dengan instansi berwenang negara setempat melalui perwakilan RI.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
Soal 10
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada saat...
Kunci Jawaban: E
Pasal 59 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur kewajiban menyanyikan/memperdengarkan lagu kebangsaan, antara lain untuk menghormati Presiden/Wakil Presiden, upacara resmi, dan kunjungan Kepala Negara asing.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Soal 11
Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan istana adalah...
Kunci Jawaban: D
Kementerian Sekretariat Negara, khususnya melalui Sekretariat Presiden, menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Soal 12
Menurut Keppres No. 108 Tahun 2003, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh disebut...
Kunci Jawaban: D
KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) adalah perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh Duta Besar LBBP yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
Materi Terkait: Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
Soal 13
Pemberian penghormatan kepada jenazah Pejabat Negara yang meninggal dunia saat menjabat dilakukan melalui...
Kunci Jawaban: A
Tata Penghormatan dalam UU No. 9 Tahun 2010 mencakup penghormatan dengan bendera negara, upacara pemakaman kenegaraan, dan masa berkabung nasional.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal 14
Bendera Negara yang digunakan untuk menutup peti jenazah Presiden diletakkan dengan ketentuan...
Kunci Jawaban: C
Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur bahwa bagian warna merah harus berada di sebelah kanan kepala jenazah.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Soal 15
Dalam susunan organisasi kementerian menurut Perpres 68 Tahun 2019, pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal adalah...
Kunci Jawaban: E
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri.
Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Soal 16
Politik luar negeri Republik Indonesia menganut prinsip...
Kunci Jawaban: C
UU No. 37 Tahun 1999 menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat Bebas Aktif.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Soal 17
Jenis pakaian yang digunakan dalam acara resmi menurut keprotokolan dapat berupa, kecuali...
Kunci Jawaban: D
Pakaian dalam keprotokolan biasanya meliputi PSH, PSR, PSU, PDU, atau pakaian nasional/daerah. Pakaian kasual tidak digunakan dalam acara resmi.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal 18
Berdasarkan UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini tertuang dalam pasal...
Kunci Jawaban: B
Pasal 10 UUD 1945 menyatakan kekuasaan Presiden atas angkatan bersenjata.
Materi Terkait: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Soal 19
Dokumen perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden RI ke luar negeri diatur secara spesifik dalam...
Kunci Jawaban: B
PP No. 60 Tahun 2018 mengatur tentang mekanisme dan tata cara perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden
Soal 20
Penghormatan kepada Bendera Negara pada saat dikibarkan atau diturunkan dilakukan dengan cara...
Kunci Jawaban: E
Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang hadir wajib berdiri tegak dengan sikap khidmat sambil memberikan hormat.
Materi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Soal 21
PRO
Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2019, dalam Acara Kenegaraan di luar ibu kota Negara, Tata Tempat bagi Gubernur sebagai tuan rumah berada di...
Kunci Jawaban: D
Sesuai perubahan dalam PP 56/2019, Gubernur sebagai tuan rumah dalam acara kenegaraan di daerahnya mendapatkan posisi yang disesuaikan tepat setelah Wakil Presiden (sebelum Pejabat Negara pusat lainnya).
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 39 Tahun 2018
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyebutan nama resmi kementerian dan unit organisasi di bawahnya diatur dalam Perpres 68 Tahun 2019. Unit yang menyelenggarakan fungsi dukungan ahli kepada Menteri adalah...
Kunci Jawaban: B
Staf Ahli bertugas memberikan telaahan dan dukungan ahli kepada Menteri.
Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Protokol Kenegaraan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Protokol Kenegaraan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Protokol Kenegaraan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Protokol Kenegaraan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.