Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. π₯
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Protokol Kenegaraan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Protokol Kenegaraan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Simulasi Tryout SKB CPNS Protokol Kenegaraan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Protokol Kenegaraan.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Protokol Kenegaraan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan.
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi...
A. Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan
B. Tata Kerja, Tata Laksana, dan Tata Organisasi
C. Tata Ruang, Tata Jamuan, dan Tata Meja
D. Tata Komunikasi, Tata Arsip, dan Tata Naskah
E. Tata Tertib, Tata Krama, dan Tata Busana
Jawaban: A
Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 2010 menyatakan bahwa keprotokolan meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya.
Soal 2
Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009, dalam hal Bendera Negara dipasang berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera negara lain tersebut adalah...
A. Lebih besar dari Bendera Negara
B. Lebih kecil dari Bendera Negara
C. Tergantung pada status diplomatik negara tersebut
D. Setengah dari ukuran Bendera Negara
E. Sama besar dan setinggi dengan Bendera Negara
Jawaban: E
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur bahwa bendera negara lain yang dipasang berdampingan dengan Bendera Negara harus memiliki ukuran dan tinggi tiang yang sama.
Soal 3
Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan disebut...
A. Tata Upacara
B. Tata Protokol
C. Tata Naskah
D. Tata Penghormatan
E. Tata Tempat
Jawaban: E
Tata Tempat (Precedence) adalah pengaturan urutan siapa yang berhak mendapat prioritas tempat duduk atau urutan dalam suatu acara berdasarkan jabatan atau kedudukannya.
Soal 4
Menurut PP Nomor 59 Tahun 2013, tamu negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia berhak mendapatkan pengamanan dari...
A. Garda Semesta
B. Badan Intelijen Negara
C. Satpol PP
D. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)
E. Polda setempat
Jawaban: D
PP No. 59 Tahun 2013 mengatur bahwa pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden, serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan merupakan tugas TNI yang dikoordinasikan oleh Paspampres.
Soal 5
Urutan pertama dalam Tata Tempat Acara Kenegaraan di ibu kota Negara Republik Indonesia menurut UU Keprotokolan adalah...
A. Menteri Luar Negeri
B. Ketua DPR RI
C. Presiden Republik Indonesia
D. Wakil Presiden Republik Indonesia
E. Ketua MPR RI
Jawaban: C
Sesuai Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2010, Presiden Republik Indonesia menduduki urutan pertama dalam tata tempat.
Soal 6
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan oleh Presiden sebagai bentuk penghargaan. Tanda Kehormatan tertinggi yang berbentuk bintang adalah...
A. Bintang Jasa
B. Bintang Budaya Parama Dharma
C. Bintang Mahaputera
D. Bintang Republik Indonesia
E. Bintang Yudha Dharma
Jawaban: D
UU No. 20 Tahun 2009 mengatur berbagai jenis penghargaan, di mana Bintang Republik Indonesia adalah Tanda Kehormatan tertinggi.
Soal 7
Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Protokol menurut regulasi keprotokolan di Indonesia?
A. Setiap anggota TNI/Polri
B. Petugas yang mengatur pelaksanaan keprotokolan
C. Menteri Sekretaris Negara saja
D. Staf Kedutaan Besar
E. Anggota Komisi I DPR
Jawaban: B
Pejabat Protokol adalah petugas yang mengatur pelaksanaan keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Soal 8
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional dalam bidang politik, pertahanan, dan keamanan harus disahkan dengan...
A. Nota Kesepahaman
B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Menteri Luar Negeri
D. Peraturan Pemerintah
E. Undang-Undang
Jawaban: E
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkaitan dengan masalah politik, pertahanan, keamanan, dan hal krusial lainnya.
Soal 9
Dalam kunjungan kenegaraan, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di luar negeri dilaksanakan oleh Paspampres bekerja sama dengan...
A. Brimob Polri
B. Pasukan Perdamaian PBB
C. Atase Pertahanan saja
D. Interpol
E. Instansi berwenang negara setempat
Jawaban: E
Sesuai PP No. 59 Tahun 2013, dalam pelaksanaan tugas di luar negeri, Paspampres berkoordinasi dengan instansi berwenang negara setempat melalui perwakilan RI.
Soal 10
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada saat...
A. Pembukaan rapat internal departemen
B. Setiap pergantian jam pelajaran di sekolah
C. Setiap memulai jam kerja kantor
D. Acara hiburan keluarga Pejabat Negara
E. Menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden
Jawaban: E
Pasal 59 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur kewajiban menyanyikan/memperdengarkan lagu kebangsaan, antara lain untuk menghormati Presiden/Wakil Presiden, upacara resmi, dan kunjungan Kepala Negara asing.
Soal 11
Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan istana adalah...
A. Kementerian Pertahanan
B. Kementerian Dalam Negeri
C. Kementerian Luar Negeri
D. Kementerian Sekretariat Negara
E. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jawaban: D
Kementerian Sekretariat Negara, khususnya melalui Sekretariat Presiden, menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden.
Soal 12
Menurut Keppres No. 108 Tahun 2003, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh disebut...
A. Kantor Urusan Dagang
B. Konsulat Republik Indonesia
C. Perutusan Tetap
D. Kedutaan Besar Republik Indonesia
E. Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Jawaban: D
KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) adalah perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh Duta Besar LBBP yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
Soal 13
Pemberian penghormatan kepada jenazah Pejabat Negara yang meninggal dunia saat menjabat dilakukan melalui...
A. Tata Upacara Pemakaman Kenegaraan
B. Pemberian santunan keluarga
C. Hanya ucapan belasungkawa di media
D. Upacara adat daerah setempat
E. Pemasangan bendera setengah tiang di kantor ybs
Jawaban: A
Tata Penghormatan dalam UU No. 9 Tahun 2010 mencakup penghormatan dengan bendera negara, upacara pemakaman kenegaraan, dan masa berkabung nasional.
Soal 14
Bendera Negara yang digunakan untuk menutup peti jenazah Presiden diletakkan dengan ketentuan...
A. Warna merah di bawah warna putih
B. Menutupi seluruh peti tanpa ketentuan arah
C. Warna merah di sebelah kanan kepala jenazah
D. Dilipat rapi di atas peti
E. Warna putih di sebelah kanan kepala jenazah
Jawaban: C
Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2009 mengatur bahwa bagian warna merah harus berada di sebelah kanan kepala jenazah.
Soal 15
Dalam susunan organisasi kementerian menurut Perpres 68 Tahun 2019, pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal adalah...
A. Kepala Badan
B. Staf Ahli
C. Direktur Jenderal
D. Inspektur Jenderal
E. Sekretaris Jenderal
Jawaban: E
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri.
Soal 16
Politik luar negeri Republik Indonesia menganut prinsip...
A. Aliansi Pertahanan
B. Non-Intervensi Pasif
C. Bebas Aktif
D. Netralitas Total
E. Ekspansionis
Jawaban: C
UU No. 37 Tahun 1999 menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat Bebas Aktif.
Soal 17
Jenis pakaian yang digunakan dalam acara resmi menurut keprotokolan dapat berupa, kecuali...
A. Pakaian Nasional/Adat
B. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
C. Pakaian Sipil Harian (PSH)
D. Pakaian Olahraga/Kasual
E. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Jawaban: D
Pakaian dalam keprotokolan biasanya meliputi PSH, PSR, PSU, PDU, atau pakaian nasional/daerah. Pakaian kasual tidak digunakan dalam acara resmi.
Soal 18
Berdasarkan UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini tertuang dalam pasal...
A. Pasal 9
B. Pasal 10
C. Pasal 11
D. Pasal 13
E. Pasal 12
Jawaban: B
Pasal 10 UUD 1945 menyatakan kekuasaan Presiden atas angkatan bersenjata.
Soal 19
Dokumen perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden RI ke luar negeri diatur secara spesifik dalam...
A. Undang-Undang Keprotokolan
B. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018
C. Undang-Undang Keimigrasian
D. Perpres tentang APBN
E. Peraturan Menteri Keuangan
Jawaban: B
PP No. 60 Tahun 2018 mengatur tentang mekanisme dan tata cara perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden.
Soal 20
Penghormatan kepada Bendera Negara pada saat dikibarkan atau diturunkan dilakukan dengan cara...
A. Bertepuk tangan
B. Sujud ke arah bendera
C. Duduk diam tanpa bersuara
D. Berjalan perlahan
E. Berdiri tegak dengan sikap khidmat
Jawaban: E
Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang hadir wajib berdiri tegak dengan sikap khidmat sambil memberikan hormat.
Soal 21 Premium
Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2019, dalam Acara Kenegaraan di luar ibu kota Negara, Tata Tempat bagi Gubernur sebagai tuan rumah berada di...
Penyebutan nama resmi kementerian dan unit organisasi di bawahnya diatur dalam Perpres 68 Tahun 2019. Unit yang menyelenggarakan fungsi dukungan ahli kepada Menteri adalah...
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Protokol Kenegaraan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Protokol Kenegaraan
SKB CPNS Protokol Kenegaraan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Protokol Kenegaraan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Protokol Kenegaraan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Protokol Kenegaraan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Protokol Kenegaraan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.