SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Perikanan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan?
A. Perwira TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla)
B. Penyidik Polri dan Kejaksaan
C. Hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan
D. PPNS Perikanan dan Hakim Pengadilan Perikanan
E. Penyidik Polri, PPNS Perikanan, dan Perwira TNI AL
Jawaban: E
Menurut Pasal 73 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Soal 2
Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pengawasan perikanan adalah penyusunan Peta Rawan Pelanggaran. Apa tujuan utama dari penyusunan peta tersebut?
A. Menentukan batas wilayah pengelolaan perikanan negara
B. Menentukan lokus dan fokus operasi pengawasan agar efektif dan efisien
C. Mengalokasikan dana bantuan bagi nelayan kecil secara merata
D. Menetapkan jenis alat tangkap yang dilarang di seluruh Indonesia
E. Meningkatkan ekspor hasil perikanan ke negara tetangga
Jawaban: B
Peta rawan pelanggaran dalam perencanaan pengawasan berfungsi sebagai acuan strategis untuk menentukan lokus (tempat) dan fokus (target) operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga penggunaan armada dan personel menjadi lebih efektif dan efisien.
Soal 3
Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, petugas pengawas memeriksa dokumen kapal. Dokumen yang merupakan persetujuan berlayar bagi kapal perikanan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kelaikan penangkapan ikan disebut...
A. Buku Kapal Perikanan (BKP)
B. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
C. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
D. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
E. Surat Laik Operasi (SLO)
Jawaban: C
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan setelah kapal memperoleh Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan, yang menyatakan bahwa kapal siap dan sah untuk melakukan pelayaran atau penangkapan ikan.
Soal 4
Seorang nelayan tertangkap tangan menggunakan bahan peledak (destructive fishing) untuk menangkap ikan. Tindakan awal yang paling tepat dilakukan oleh Pengawas Perikanan di lapangan adalah...
A. Menyerahkan nelayan ke kejaksaan langsung tanpa berita acara
B. Menghancurkan alat tangkap di tempat kejadian tanpa proses hukum
C. Memberikan denda administratif di tempat dan melepaskan nelayan tersebut
D. Menyita kapal untuk digunakan secara pribadi
E. Melakukan penangkapan, mengamankan barang bukti, dan membuat laporan kejadian
Jawaban: E
Sesuai prosedur penanganan pelanggaran (KUHAP dan hukum acara perikanan), tindakan pertama dalam tertangkap tangan adalah mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti, serta membuat Laporan Kejadian/Berita Acara untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Soal 5
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, zona penangkapan ikan terukur dibagi menjadi beberapa area. Pengawasan pada zona ini utamanya memanfaatkan teknologi...
A. Sistem Informasi Cuaca Otomatis
B. Sistem Informasi Geografis berbasis Drone
C. Fish Aggregating Device (FAD)
D. Radar Cuaca Maritim
E. Vessel Monitoring System (VMS)
Jawaban: E
Dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 dan kebijakan penangkapan ikan terukur, pemantauan kapal perikanan sangat bergantung pada Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau Vessel Monitoring System (VMS) untuk memastikan kapal beroperasi pada WPP yang diizinkan.
Soal 6
Ketika menyusun rencana operasi pengawasan secara patroli laut, unsur yang tidak harus masuk dalam dokumen Rencana Operasi (Renop) adalah...
A. Anggaran operasi yang digunakan
B. Target atau sasaran kapal yang diawasi
C. Harga jual ikan di pelabuhan tujuan
D. Personel yang bertugas
E. Waktu dan area patroli
Jawaban: C
Rencana Operasi (Renop) memuat aspek teknis dan taktis pengawasan seperti personel, waktu, lokasi, anggaran, dan target sasaran. Harga jual ikan di pelabuhan merupakan data ekonomi yang tidak termasuk dalam dokumen teknis operasi pengawasan.
Soal 7
Apa yang dimaksud dengan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dalam konteks 'Unreported Fishing'?
A. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh nelayan kecil tradisional
B. Kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara salah kepada otoritas yang berwenang
C. Penangkapan ikan di area yang tidak memiliki aturan konservasi
D. Penangkapan ikan dengan merusak terumbu karang
E. Penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin resmi
Jawaban: B
Unreported Fishing (Penangkapan Ikan yang Tidak Dilaporkan) merujuk pada kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara keliru kepada otoritas nasional yang berwenang, sehingga melanggar hukum dan peraturan nasional (FAO IPOA-IUU).
Soal 8
Tindakan hukum berupa penggeledahan kapal perikanan yang diduga melakukan tindak pidana perikanan harus dilakukan berdasarkan ketentuan...
A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
B. Peraturan Daerah Provinsi
C. Keputusan Menteri Keuangan
D. KUHPerdata
E. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Jawaban: E
Penggeledahan dalam rangka penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana perikanan, tunduk pada hukum acara pidana yang berlaku secara umum di Indonesia, yaitu KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kecuali diatur khusus dalam UU Perikanan.
Soal 9
Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) membagi wilayah perairan berdasarkan...
A. Arah mata angin utama dan musim
B. Jarak pelabuhan internasional dari garis pantai
C. Hanya berdasarkan zona ekonomi eksklusif (ZEE)
D. Kepadatan penduduk di daerah pesisir
E. Karakteristik ekologi, potensi sumber daya ikan, dan batas administrasi
Jawaban: E
WPPNRI ditetapkan berdasarkan karakteristik ekologi, potensi sumber daya, tingkat eksploitasi, serta pertimbangan batas-batas administrasi untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan perikanan sebagaimana diatur dalam Permen KP terkait.
Soal 10
Dalam perencanaan pengawasan, analisis beban kerja personel kapal pengawas sangat penting untuk menghindari kelelahan. Standar umum rasio hari layar kapal pengawas perikanan per tahun biasanya diatur berdasarkan...
A. Tanggal merah pada kalender nasional
B. Keinginan nakhoda kapal
C. Jumlah ikan yang ada di laut
D. Permintaan nelayan asing
E. Ketersediaan bahan bakar dan kemampuan mesin kapal
Jawaban: E
Perencanaan hari layar operasional kapal pengawas didasarkan pada alokasi anggaran (khususnya untuk Bahan Bakar Minyak/BBM), kemampuan/kondisi teknis mesin kapal, serta jumlah personel, agar operasi pengawasan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak aset.
Soal 11
Sistem verifikasi hasil tangkapan sangat penting untuk mencegah 'Unreported Fishing'. Instrumen wajib yang harus diisi oleh nakhoda kapal penangkap ikan mengenai rincian hasil tangkapan di laut adalah...
A. Surat Laik Operasi
B. Buku Kapal Perikanan
C. Manifest Muatan
D. Logbook Penangkapan Ikan
E. Sertifikat Kesehatan Ikan
Jawaban: D
Logbook Penangkapan Ikan adalah catatan harian tertulis atau elektronik yang wajib diisi oleh nakhoda yang berisi data tentang daerah penangkapan, jenis alat tangkap, dan jumlah serta jenis ikan hasil tangkapan.
Soal 12
Dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan, barang bukti berupa ikan hasil tangkapan ilegal yang lekas rusak dapat dikelola dengan cara...
A. Dibakar di hadapan tersangka tanpa berita acara
B. Diberikan kepada penyidik untuk dikonsumsi
C. Disimpan di gudang terbuka hingga proses pengadilan selesai
D. Dibuang kembali ke laut seluruhnya
E. Dilelang segera setelah mendapat persetujuan, dan uang hasil lelang disita sebagai pengganti barang bukti
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan Pasal 73B UU Perikanan, barang bukti yang lekas rusak (seperti ikan) dapat segera dilelang atau dijual setelah disisihkan sebagian untuk pembuktian, dan hasil penjualannya dijadikan sebagai barang bukti pengganti di pengadilan.
Soal 13
Ketentuan mengenai larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak (seperti pukat harimau/trawl di wilayah tertentu) diatur secara spesifik dengan tujuan utama untuk...
A. Meningkatkan kecepatan tangkapan armada asing
B. Menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan
C. Mempersulit nelayan kecil mencari nafkah
D. Meningkatkan bea masuk alat tangkap impor
E. Menurunkan harga ikan di pasar lokal
Jawaban: B
Larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan (seperti trawl dasar di wilayah dangkal, bahan peledak, atau racun) menurut Pasal 9 UU Perikanan bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan habitatnya agar dapat berproduksi secara berkelanjutan.
Soal 14
Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) salah satunya adalah tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan. Bagaimana perencanaan pengawasan memformulasikan strategi untuk meningkatkan kepatuhan ini?
A. Memberikan subsidi penuh kepada pelaku usaha yang melanggar
B. Menurunkan target produksi ikan secara nasional
C. Hanya melakukan penangkapan tanpa sosialisasi
D. Membebaskan kapal asing dari kewajiban perizinan
E. Menerapkan pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum secara terpadu
Jawaban: E
Strategi peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam perencanaan pengawasan PSDKP mencakup pendekatan pre-emtif (sosialisasi/pembinaan), preventif (pencegahan/patroli), dan represif (penegakan hukum yang tegas).
Soal 15
Port State Measures Agreement (PSMA) adalah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia untuk mencegah IUU Fishing. Bentuk pengawasan utama dari PSMA adalah...
A. Pemeriksaan dokumen awak kapal di laut lepas
B. Pelarangan seluruh kapal asing melintas di ALKI
C. Pemasangan radar pantai di seluruh pulau terluar
D. Pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing saat akan masuk dan berada di pelabuhan
E. Penentuan kuota ekspor untuk kapal lokal
Jawaban: D
PSMA (Port State Measures Agreement) fokus pada pengawasan di pelabuhan (Port State), yaitu kewajiban negara pelabuhan untuk memeriksa kapal perikanan berbendera asing yang masuk atau menggunakan fasilitas pelabuhannya guna mencegah produk IUU Fishing masuk ke rantai pasar.
Soal 16
Apabila Pengawas Perikanan menemukan kapal penangkap ikan yang melakukan pelanggaran administratif berat seperti wilayah penangkapan yang tidak sesuai SIPI, sanksi utama yang dapat direkomendasikan adalah...
A. Penghentian sementara kegiatan, pembekuan, atau pencabutan izin berusaha
B. Pemberian teguran lisan satu kali dan dilepaskan
C. Hukuman mati bagi nakhoda
D. Pencabutan kewarganegaraan pemilik kapal
E. Penyitaan seluruh aset pribadi ABK
Jawaban: A
Sesuai regulasi terbaru (termasuk UU Cipta Kerja dan turunannya di bidang sanksi administratif Kelautan dan Perikanan), pelanggaran terkait perizinan berusaha yang bersifat administratif dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pencabutan izin.
Soal 17
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan berikut ini yang secara tegas dilarang dalam pengelolaan wilayah tersebut adalah...
A. Penambangan pasir laut yang merusak ekosistem perairan
B. Pembangunan sarana navigasi
C. Penelitian biologi laut
D. Budidaya rumput laut oleh masyarakat pesisir
E. Pariwisata bahari yang berkelanjutan
Jawaban: A
Pasal 35 UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 melarang aktivitas yang merusak ekosistem pesisir, termasuk melakukan penambangan mineral (seperti pasir laut) apabila menimbulkan kerusakan lingkungan/pencemaran atau merugikan masyarakat pesisir.
Soal 18
Sebuah dokumen perencanaan strategis pengawasan menyusun 'Threat, Vulnerability, and Risk Assessment' (TVRA). Komponen 'Vulnerability' dalam konteks pengawasan perikanan merujuk pada...
A. Kelemahan pada sistem pemantauan atau kekurangan armada patroli di wilayah tertentu
B. Tingkat harga ikan hias di pasar global
C. Pendapatan negara bukan pajak dari sektor perikanan
D. Jenis ikan pelagis yang bermigrasi
E. Jumlah kapal asing yang masuk
Jawaban: A
Dalam metodologi TVRA, Threat adalah ancaman (pelaku/kegiatan ilegal), Risk adalah risiko dampaknya, sedangkan Vulnerability adalah kerentanan/kelemahan internal (seperti blank spot radar, kurangnya kapal patroli, kelemahan regulasi) yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggar.
Soal 19
Proses pengawasan pendaratan ikan di pelabuhan perikanan dilakukan untuk mencocokkan fisik hasil tangkapan dengan dokumen logbook. Petugas yang memiliki kewenangan menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) bertugas untuk memastikan ketertelusuran produk. SHTI ini terutama diwajibkan untuk keperluan...
A. Dijual eceran di pasar tradisional
B. Bahan baku pabrik kerupuk skala rumah tangga
C. Pakan ternak lokal
D. Menjadi konsumsi awak kapal
E. Ekspor ke negara-negara tertentu yang mensyaratkan jaminan legalitas seperti Uni Eropa
Jawaban: E
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) atau Catch Certificate merupakan instrumen ketertelusuran (traceability) untuk membuktikan bahwa ikan ditangkap secara sah. SHTI terutama diwajibkan oleh pasar internasional (seperti Regulasi Uni Eropa No. 1005/2008 tentang IUU Fishing) sebagai syarat ekspor.
Soal 20
Apabila dalam patroli laut ditemukan kapal ikan asing (KIA) menangkap ikan di ZEE Indonesia tanpa dokumen perizinan, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh penyidik atau pengawas perikanan adalah...
A. Menarik pajak ekspor di tengah laut
B. Menjadikan awak kapal asing sebagai nelayan binaan
C. Membakar kapal asing langsung tanpa bukti awal yang cukup
D. Melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berdasarkan bukti permulaan yang cukup
E. Membiarkan kapal tersebut kembali ke negaranya
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, penyidik dan/atau pengawas perikanan memiliki kewenangan khusus untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup (seperti tertangkap tangan), tanpa harus menunggu penetapan pengadilan terlebih dahulu.
Soal 21 Premium
Berdasarkan regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja terkait kelautan dan perikanan, pendekatan dalam penegakan hukum perikanan kini lebih mengutamakan pemberian sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana (ultimum remedium) untuk pelanggaran berupa...
A. Penggunaan bom ikan oleh masyarakat nelayan lokal
B. Perompakan dan sabotase kapal patroli
C. Ketidaksesuaian laporan hasil tangkapan oleh kapal perikanan Indonesia berizin
D. Kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi oleh nelayan asing
E. Penyelundupan narkotika di kapal perikanan
Soal 22 Premium
Anggaran operasi pengawasan perikanan sering kali terbatas. Metode perencanaan yang memfokuskan alokasi sumber daya pengawasan pada titik-titik yang memiliki kemungkinan dan dampak pelanggaran paling besar disebut pendekatan...
A. Risk-Based Surveillance
B. Zero Based Budgeting
C. Equal Distribution Approach
D. Historical Baseline Planning
E. Random Patrol Allocation
Soal 23 Premium
Selain memeriksa perizinan, Pengawas Perikanan juga mengecek kesesuaian alat penangkapan ikan (API). Jika izin menyebutkan alat tangkap Purse Seine namun kapal ditemukan membawa dan mengoperasikan Trawl, hal ini merupakan pelanggaran karena...
A. Nakhoda belum memiliki sertifikat kompetensi penangkap ikan
B. Purse seine lebih mahal daripada trawl
C. Kapal beroperasi dengan spesifikasi teknis dan API yang tidak sesuai dengan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
D. Trawl hanya boleh digunakan di siang hari
E. Trawl adalah jaring yang terlalu kecil ukurannya
Soal 24 Premium
Dalam hukum acara pidana (KUHAP), jangka waktu maksimal penahanan tahap pertama yang dapat dilakukan oleh penyidik (termasuk PPNS Perikanan) terhadap tersangka tindak pidana perikanan sebelum diperpanjang oleh penuntut umum adalah...
A. 20 hari
B. 10 hari
C. 30 hari
D. 40 hari
E. 60 hari
Soal 25 Premium
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran Pengawas Perikanan dalam konteks PNBP pasca-produksi adalah...
A. Menjual ikan hasil tangkapan di pelabuhan
B. Menetapkan besaran tarif PNBP tahunan
C. Memastikan data pendaratan ikan valid sehingga perhitungan pungutan hasil perikanan (PHP) pasca-produksi tidak merugikan negara
D. Membebaskan kapal asing dari kewajiban PNBP
E. Mencetak uang pengganti dari ikan yang rusak
Soal 26 Premium
Sebuah dokumen perencanaan operasi pengawasan menyebutkan 'Area Hotspot'. Data apa saja yang biasanya digunakan untuk merumuskan suatu perairan menjadi area hotspot IUU Fishing?
A. Laporan cuaca bulanan dan tinggi gelombang
B. Data populasi penduduk di pulau terdekat
C. Rekam jejak historis penangkapan kapal ilegal, data AIS/VMS yang dimatikan (dark vessel), dan laporan intelijen kelautan
D. Daftar harga bahan bakar minyak industri di SPBU
E. Data wisatawan asing di daerah konservasi
Soal 27 Premium
Salah satu objek pengawasan Pengawas Perikanan adalah kegiatan budidaya perikanan (Akuakultur). Apa fokus utama pengawasan pada sektor budidaya tambak udang intensif?
A. Mengecek izin berlayar kapal pengangkut benur
B. Kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang laut, penggunaan obat ikan, dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
C. Memastikan udang hasil panen diolah menjadi terasi
D. Menghitung jumlah kapal ikan di sekitar tambak
E. Memastikan petambak menggunakan jaring pukat harimau
Soal 28 Premium
Penyidik PPNS Perikanan berwenang melakukan pemanggilan terhadap saksi, tersangka, atau ahli. Jika seorang saksi yang dipanggil secara sah tidak memenuhi panggilan pertama tanpa alasan yang patut, tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik adalah...
A. Mendenda saksi sebesar nilai ikan yang disita
B. Mengganti saksi dengan petugas kebersihan kantor
C. Langsung menembak di tempat
D. Menutup kasusnya
E. Membuat surat panggilan kedua, dan jika tetap mangkir dapat diterbitkan surat perintah membawa
Soal 29 Premium
Penetapan jenis ikan yang dilindungi secara penuh berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bermakna bahwa...
A. Ikan tersebut dilindungi namun siripnya boleh dipotong dan dijual
B. Ikan tersebut hanya boleh ditangkap pada musim kawin
C. Ikan tersebut hanya dapat ditangkap oleh nelayan asing
D. Segala siklus hidup dan bagian tubuh dari ikan tersebut dilarang untuk ditangkap, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan secara ekstraktif
E. Ikan tersebut boleh ditangkap, dikonsumsi, tetapi tidak boleh diekspor
Soal 30 Premium
Di era digitalisasi pengawasan, PSDKP memanfaatkan sistem Command Center. Sistem integrasi data kapal berbasis satelit dan sensor yang diawasi di Command Center bertujuan untuk mempermudah perencanaan operasional. Data apa yang paling tidak relevan ditampilkan di layar Command Center?
A. Posisi terkini (real-time) kapal perikanan nasional melalui VMS
B. Pola pergerakan kapal berbendera asing melalui Automatic Identification System (AIS)
C. Titik api (hotspot) kebakaran hutan di pegunungan
D. Titik lokasi armada kapal pengawas milik KKP
E. Informasi cuaca kelautan dari BMKG
Soal 31 Premium
Dalam melakukan pengawasan kepatuhan di pelabuhan perikanan, Pengawas Perikanan menemukan sebuah kapal yang mendaratkan ikan dengan ukuran mesh size (mata jaring) penangkap lebih kecil dari regulasi. Dampak ekologis apa yang mendasari pelarangan alat tangkap tersebut?
A. Menyebabkan harga jaring menjadi murah
B. Terjadinya penangkapan ikan-ikan kecil (juvenile) yang belum sempat memijah (Growth Overfishing)
C. Menurunkan kecepatan kapal
D. Meningkatkan daya tahan jaring terhadap arus
E. Membuat mesin kapal cepat panas
Soal 32 Premium
Ketika melakukan pemeriksaan, Pengawas Perikanan dapat menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kapal. Dokumen ini merupakan instrumen utama dalam tahapan...
A. Kasasi
B. Eksekusi Putusan Pengadilan
C. Tuntutan Pidana
D. Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan
E. Praperadilan
Soal 33 Premium
Perjanjian batas maritim antar negara sangat penting bagi Pengawas Perikanan dalam menentukan yurisdiksi penindakan. Di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk...
A. Mencegah semua kapal asing melintas meski hanya pelayaran damai
B. Melarang negara asing meletakkan kabel bawah laut secara mutlak
C. Menguasai pulau-pulau milik negara tetangga
D. Membangun pangkalan militer negara lain
E. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di kolom air dan dasar laut
Soal 34 Premium
Metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sering dipakai dalam menyusun rencana strategis pengawasan. Adanya kerjasama patroli bersama (coordinated patrol) dengan aparat maritim negara tetangga (misal: Australia) masuk dalam kategori...
A. Opportunities
B. Threats
C. Obstacles
D. Weaknesses
E. Strengths
Soal 35 Premium
Salah satu modus operandi 'Unregulated Fishing' oleh kapal ikan asing adalah dengan memalsukan bendera kapal (menggunakan bendera ganda/Flag of Convenience ganda). Cara paling efektif bagi Pengawas Perikanan memverifikasi identitas kapal di laut lepas adalah dengan mencocokkan dokumen kapal terhadap...
A. Nomor IMO (International Maritime Organization) dan Call Sign
B. Aksen bicara nakhoda
C. Merek mesin utama
D. Jumlah alat tangkap yang ada di dek
E. Warna cat lambung kapal
Soal 36 Premium
Apabila hasil penyidikan tindak pidana perikanan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum, maka PPNS Perikanan berkewajiban untuk...
A. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Penuntut Umum
B. Menyerahkan berkas perkara ke Polri untuk penyidikan ulang
C. Membongkar barang bukti dan menjualnya
D. Menyidangkan perkara tersebut di pengadilan
E. Melepaskan tersangka sambil menunggu panggilan hakim
Soal 37 Premium
Pengawasan terhadap alat penangkapan ikan (API) didasarkan pada kepatuhan terhadap jalurnya. Jalur Penangkapan Ikan (JPI) I biasanya dialokasikan khusus untuk...
A. Kapal ikan asing berukuran lebih dari 300 GT
B. Kapal penangkap ikan berukuran kecil dan nelayan tradisional/kecil
C. Kapal nelayan skala industri yang memakai pukat hela
D. Hanya untuk kapal riset oseanografi
E. Kapal layar tiang tinggi wisata
Soal 38 Premium
Penyusunan anggaran rencana kerja tahunan unit pengawasan menggunakan pendekatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Untuk memastikan kapal patroli siap berlayar, komponen perencanaan biaya yang bersifat 'Fixed Cost' tertinggi untuk kapal patroli negara adalah...
A. Pembuatan spanduk sosialisasi nelayan
B. Biaya makan tamu kunjungan
C. Sewa gedung kantor di darat
D. Pemeliharaan/Docking dan Gaji/Uang Lauk Pauk Personel
E. Pembelian bahan bakar minyak (BBM) pelayaran
Soal 39 Premium
Pengawasan di sentra budidaya ikan laut (keramba jaring apung/KJA) dilakukan untuk mencegah melebihi Daya Dukung Lingkungan (Carrying Capacity). Apa dampak ekologis terburuk apabila KJA dibangun melebihi daya dukung?
A. Suhu perairan menurun drastis
B. Eutrofikasi dan Blooming Algae yang dapat menyebabkan kematian ikan massal akibat deplesi oksigen
C. Terumbu karang menjadi lebih warna-warni
D. Meningkatnya populasi lumba-lumba di area tersebut
E. Ikan budidaya bermutasi menjadi spesies laut dalam
Soal 40 Premium
Salah satu tindak pidana di bidang perikanan adalah mempekerjakan Anak Buah Kapal (ABK) yang tidak memiliki Sertifikat Basic Safety Training (BST) dan Buku Pelaut. Pelanggaran ini berkaitan dengan...
A. Persyaratan kebersihan lingkungan laut
B. Persyaratan keselamatan dan kelaiklautan kapal perikanan (Hak Asasi Manusia dan Keselamatan Kerja)
C. Standar kelestarian spesies ikan
D. Standar ekspor ikan hidup
E. Zona wilayah penangkapan ikan internasional
Soal 41 Premium
Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) memiliki aturan pengelolaan di laut lepas (High Seas). Indonesia telah meratifikasi dan menjadi anggota komisi tuna tertentu. Keanggotaan ini mewajibkan Pengawas Perikanan untuk mengawasi kepatuhan nakhoda terkait ukuran ikan dan kuota. Contoh RFMO yang menangani perairan Samudera Hindia adalah...
A. SEAFDEC (Southeast Asian Fisheries Development Center)
B. CCSBT (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna)
C. WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries Commission)
D. IOTC (Indian Ocean Tuna Commission)
E. ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas)
Soal 42 Premium
Penilaian Kinerja Pengawasan Perikanan dapat menggunakan Matriks Logical Framework Approach (LFA). Dalam LFA, 'Penurunan jumlah hari pencurian ikan oleh kapal asing di ZEE' merupakan indikator di tingkatan...
A. Activity
B. Outcome/Impact
C. Budget
D. Input
E. Output
Soal 43 Premium
Modus operandi pelanggaran yang sering terjadi di batas wilayah negara adalah 'Transshipment at sea' (Alih muatan di laut) secara ilegal. Tujuan utama pelanggar melakukan transshipment ilegal ini adalah...
A. Menambah bobot kapal penangkap agar lebih stabil menahan ombak
B. Menjual kapal penangkap ikan kepada pihak asing secara diam-diam
C. Menyelundupkan hasil tangkapan tanpa mencatatkan di pelabuhan pangkalan untuk menghindari pajak/PNBP dan batas kuota
D. Untuk memberi makan hiu di laut lepas
E. Membersihkan kapal pencari ikan agar terlihat rapi
Soal 44 Premium
Tersangka tindak pidana perikanan yang tertangkap oleh kapal patroli di ZEE Indonesia merupakan warga negara asing. Untuk bantuan hukum dan komunikasi perwakilan negaranya, penyidik harus segera memberitahukan penangkapan tersebut kepada...
A. Polisi Militer
B. Perusahaan pembuat kapal tersebut
C. Gubernur Provinsi terdekat
D. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar / Konsulat negara tersangka
E. Organisasi Pangan Dunia (FAO)
Soal 45 Premium
Salah satu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan secara khusus (dibentuk pada Pengadilan Negeri tertentu) adalah...
A. Pengadilan Tata Usaha Negara Maritim
B. Pengadilan Militer Angkatan Laut
C. Mahkamah Pelayaran
D. Pengadilan Niaga Perikanan
E. Pengadilan Perikanan
Soal 46 Premium
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) diterapkan juga untuk perizinan kapal perikanan. Dalam menyusun rencana pengawasan pangkalan, data OSS berfungsi untuk...
A. Menghitung tingkat kegaraman (salinitas) air tambak
B. Memverifikasi validitas NIB dan perizinan dasar perusahaan sebelum dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan
C. Memantau kecepatan putaran baling-baling kapal dari jarak jauh
D. Mengetahui cuaca di wilayah penangkapan ikan
E. Membeli bahan bakar solar bersubsidi secara online
Soal 47 Premium
Selain kapal dan pelabuhan, Unit Pengolahan Ikan (UPI) juga menjadi sasaran pengawasan. Pengawas Perikanan dapat memverifikasi penerapan standar mutu jaminan keamanan pangan. Sertifikat dasar yang harus dimiliki UPI dari KKP adalah...
A. Izin Pembuangan Emisi Karbon (IPEK)
B. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
C. Sertifikat Vaksinasi Karyawan (SVK)
D. Sertifikat Bebas Limbah Berbahaya (SBLB)
E. Surat Laik Laut Ekspor (SLLE)
Soal 48 Premium
PPNS Perikanan menemukan barang bukti berupa potasium sianida di atas kapal kecil penangkap ikan karang. Sianida tersebut disembunyikan di dalam kompartemen bahan bakar. Sianida digolongkan sebagai barang bukti karena digunakan untuk...
A. Campuran bahan bakar agar lebih irit
B. Mendinginkan mesin utama yang terlalu panas
C. Menetralkan bau amis hasil tangkapan di dalam palkah
D. Membius ikan-ikan hias atau ikan karang agar mudah ditangkap hidup-hidup (Destructive Fishing)
E. Membersihkan karat pada jangkar kapal
Soal 49 Premium
Penangkapan ikan Paus dilarang karena Paus termasuk mamalia laut yang status perlindungannya diatur dalam ketentuan nasional dan internasional. Instrumen internasional yang secara khusus mengatur pelarangan perdagangan komersial spesies langka ini adalah...
A. SOLAS 1974
B. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
C. Kyoto Protocol
D. MARPOL 73/78
E. UNCLOS 1982
Soal 50 Premium
Dalam penanganan pelanggaran, terdapat asas 'Ne Bis In Idem'. Apa makna asas ini bagi seorang tersangka tindak pidana perikanan?
A. Tersangka harus diadili di dua negara secara bersamaan jika kapalnya berasal dari luar negeri
B. Tersangka hanya boleh dihukum kurungan badan tanpa adanya denda finansial
C. Penyidik dilarang menyita kapal yang sama lebih dari dua kali dalam setahun
D. Tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penerjemah bahasa asing
E. Seseorang tidak dapat dituntut atau diadili dua kali untuk perbuatan (tindak pidana) yang sama yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama
SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Perikanan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.