SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam teori demokrasi perwakilan, pemilihan umum dianggap sebagai instrumen utama untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, fungsi utama dari pemilihan umum adalah...
A. Membatasi hak asasi manusia melalui regulasi negara
B. Menghapus perbedaan kelas sosial dalam masyarakat
C. Menjamin pertumbuhan ekonomi secara langsung
D. Memberikan legitimasi kekuasaan kepada perwakilan yang dipilih oleh rakyat
E. Membentuk kelompok oligarki baru dalam pemerintahan
Jawaban: D
Teori kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan menyatakan bahwa rakyat tidak dapat memimpin secara langsung, sehingga pemilu berfungsi sebagai mekanisme pemberian legitimasi kekuasaan dari rakyat kepada para perwakilan yang akan mengurus pemerintahan.
Soal 2
Salah satu asas penting dalam teori pemilihan umum di Indonesia adalah asas 'Bebas'. Makna dari asas bebas dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum adalah...
A. Setiap orang bebas mendirikan partai politik tanpa syarat
B. Warga negara asing bebas turut serta dalam memberikan suara
C. Penyelenggara bebas menentukan hasil akhir pemilihan
D. Peserta pemilu bebas melakukan kampanye tanpa batas waktu
E. Pemilih dijamin keamanannya untuk menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas LUBER JURDIL mencakup asas Bebas, yang berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
Soal 3
Terdapat konsep keadilan pemilu (electoral justice) yang harus ditegakkan. Berikut ini yang merupakan elemen dasar dari keadilan pemilu adalah...
A. Pengabaian prosedur administrasi demi mempercepat hasil suara
B. Kekuasaan penuh pada presiden untuk membatalkan hasil pemilu
C. Mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa yang memastikan tindakan hukum secara cepat dan imparsial
D. Kewajiban partai politik membiayai seluruh pelaksanaan pemilu
E. Pembebasan pelaku pelanggaran pidana pemilu setelah pemungutan suara
Jawaban: C
Keadilan pemilu (electoral justice) bertumpu pada adanya mekanisme hukum yang menjamin seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, termasuk pencegahan pelanggaran serta penyelesaian sengketa secara cepat, imparsial, dan adil.
Soal 4
Sistem pemilihan umum yang menetapkan bahwa calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh secara individu di dalam sebuah daerah pemilihan dinamakan...
A. Sistem campuran (mixed-member proportional)
B. Sistem proporsional daftar tertutup
C. Sistem suara tunggal yang dapat dipindahkan (STV)
D. Sistem perwakilan berimbang
E. Sistem distrik (plurality/majority system)
Jawaban: E
Dalam sistem distrik (plurality/majority), kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik/daerah pemilihan akan menjadi pemenang dan mewakili distrik tersebut, berbeda dengan sistem proporsional yang membagi kursi berdasarkan persentase suara partai.
Soal 5
Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Karakteristik utama dari sistem proporsional daftar terbuka adalah...
A. Ketua partai secara otomatis menjadi anggota dewan terpilih
B. Pemilih hanya mencoblos logo partai, dan partai yang menentukan caleg yang duduk di parlemen
C. Daerah pemilihan dibentuk sangat kecil hingga setingkat kecamatan
D. Pemilih dapat langsung memilih nama calon legislatif, dan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dari calon tersebut
E. Hanya ada satu wakil terpilih dari setiap daerah pemilihan
Jawaban: D
Menurut UU No. 7 Tahun 2017, pemilu anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, yang berarti pemilih mencoblos calon/partai dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon.
Soal 6
Dalam sistem proporsional di Indonesia dikenal istilah ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Tujuan utama penerapan kebijakan ini adalah...
A. Menyederhanakan sistem kepartaian dengan mencegah partai yang tidak mendapat dukungan signifikan masuk ke parlemen
B. Membatasi hak suara warga negara di daerah tertentu
C. Meningkatkan biaya pelaksanaan kampanye politik
D. Memperluas jumlah fraksi di lembaga perwakilan
E. Mempermudah masuknya partai-partai baru ke parlemen
Jawaban: A
Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah syarat minimal persentase perolehan suara sah nasional yang harus dipenuhi partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, yang bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen.
Soal 7
Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang termasuk dalam satu kesatuan lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah...
A. KPU, Kemendagri, dan Bawaslu
B. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi
C. Bawaslu, DKPP, dan Kepolisian RI
D. Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Agung
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi.
Soal 8
Tugas utama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah...
A. Membuat regulasi teknis pelaksanaan tahapan kampanye
B. Menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
C. Mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum
D. Menerima laporan pelanggaran pidana pemilu dari kepolisian
E. Melaksanakan tahapan pemungutan suara di luar negeri
Jawaban: B
Sesuai Pasal 155 UU Nomor 7 Tahun 2017, DKPP dibentuk untuk bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya).
Soal 9
Sejarah kelembagaan pengawas pemilu mengalami perkembangan. Lembaga pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota baru diubah sifatnya dari ad hoc (sementara) menjadi lembaga permanen sejak diundangkannya...
A. UU Nomor 7 Tahun 2017
B. UU Nomor 15 Tahun 2011
C. UU Nomor 22 Tahun 2007
D. UU Nomor 32 Tahun 2004
E. UU Nomor 12 Tahun 2003
Jawaban: A
Perkembangan kelembagaan Bawaslu mengalami titik penting melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) diubah sifatnya menjadi permanen dengan masa jabatan 5 tahun, yang sebelumnya bersifat ad hoc (Panwaslu).
Soal 10
Pada era Orde Baru (Pemilu 1982), pertama kali dibentuk badan khusus pengawas pemilu yang menjadi cikal bakal Bawaslu saat ini. Lembaga tersebut dikenal dengan nama...
A. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)
B. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak)
C. Lembaga Pengawal Demokrasi Nasional
D. Badan Pengawas Pemilu Pusat
E. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
Jawaban: B
Dalam sejarah kelembagaan pengawasan, embrio pengawas pemilu muncul pada Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) Pemilu yang dibentuk sebagai respon atas ketidakpuasan pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Soal 11
Dalam tugas pencegahan pelanggaran Pemilu, hal yang menjadi strategi Bawaslu untuk memetakan potensi pelanggaran dan sengketa pada setiap tahapan adalah melalui...
A. Penunjukan pejabat sementara KPU dari unsur TNI
B. Pemberian sanksi diskualifikasi di awal sebelum pendaftaran
C. Penghentian sementara tahapan pemilu
D. Pembekuan partai politik yang pernah melanggar
E. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Jawaban: E
Sebagai strategi pencegahan, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang berfungsi sebagai alat untuk memetakan potensi kerawanan, pelanggaran, dan sengketa di setiap wilayah serta tahapan pemilu guna merancang langkah mitigasi yang tepat.
Soal 12
Surat imbauan dari Bawaslu kepada partai politik peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal merupakan bentuk pengejawantahan dari fungsi Bawaslu di bidang...
A. Penyelesaian sengketa
B. Penindakan pelanggaran
C. Klarifikasi hukum
D. Pencegahan pelanggaran
E. Investigasi pidana
Jawaban: D
Mengeluarkan surat imbauan, melakukan sosialisasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum terjadinya pelanggaran adalah bentuk konkret dari tugas pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai UU 7/2017.
Soal 13
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) memiliki beberapa dimensi pokok. Salah satu dimensi IKP yang mengukur tentang kualitas pelaksana pemilu, profesionalitas, dan integritas lembaga adalah dimensi...
A. Partisipasi Politik
B. Kontestasi
C. Keamanan Daerah
D. Konteks Sosial Politik
E. Penyelenggaraan Pemilu
Jawaban: E
Dalam pedoman penyusunan IKP Bawaslu, dimensi Penyelenggaraan Pemilu berkaitan erat dengan profesionalitas penyelenggara (KPU, Bawaslu), pemenuhan hak pilih, serta proses kampanye dan pungut hitung.
Soal 14
Dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), data kerawanan yang dikumpulkan oleh Bawaslu didasarkan pada prinsip...
A. Opini masyarakat di media sosial semata
B. Kekuatan militer di daerah pemilihan
C. Asumsi pengawas pemilu secara sepihak
D. Objektivitas, validitas, dan reliabilitas data historis serta prediksi
E. Hanya berdasarkan jumlah penduduk suatu daerah
Jawaban: D
Penyusunan IKP harus metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan (ilmiah), bersandar pada prinsip objektivitas, validitas, dan reliabilitas data historis tentang kejadian pelanggaran pemilu sebelumnya beserta faktor pendorong lainnya.
Soal 15
Salah satu fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah memastikan...
A. Seluruh peserta pemilu menyampaikan Laporan Dana Kampanye
B. Setiap WNI yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih, dan yang tidak memenuhi syarat dicoret
C. Partai politik mendaftarkan visi dan misinya
D. Terpenuhinya kuota calon anggota legislatif perempuan
E. Distribusi logistik surat suara ke TPS tepat waktu
Jawaban: B
Tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih adalah menjaga hak pilih warga negara dengan memastikan asas akurat, mutakhir, dan komprehensif, yakni WNI yang memenuhi syarat didata, dan yang tidak memenuhi syarat (meninggal, TNI/Polri aktif, dll) dicoret.
Soal 16
Pengawasan Pemilu yang melibatkan masyarakat sipil secara aktif, bukan sekadar datang ke TPS untuk memilih, melainkan juga melaporkan kecurangan disebut sebagai...
A. Pengawasan eksekutorial
B. Pengawasan administratif
C. Pengawasan partisipatif
D. Pengawasan represif
E. Pengawasan internal
Jawaban: C
Pengawasan partisipatif adalah pelibatan aktif warga masyarakat dan elemen masyarakat sipil dalam memantau setiap tahapan pemilu, melakukan pencegahan, dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu resmi.
Soal 17
Berdasarkan Peraturan Bawaslu, pihak yang memiliki *legal standing* (hak kedudukan hukum) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu adalah...
A. WNI yang memiliki hak pilih, Pemantau Pemilu Terakreditasi, dan/atau Peserta Pemilu
B. Seluruh masyarakat tanpa memandang status hak pilih
C. Hakim yang bertugas pada pengadilan setempat
D. PNS dari instansi terkait pemilu
E. Warga Negara Asing yang menetap minimal 5 tahun
Jawaban: A
Menurut UU 7/2017 dan Perbawaslu tentang Temuan dan Laporan, pihak yang berhak melapor dugaan pelanggaran pemilu (syarat formil pelapor) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih, Pemantau Pemilu terakreditasi, dan Peserta Pemilu.
Soal 18
Batas waktu maksimal bagi pelapor untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut adalah...
A. 14 (empat belas) hari kerja
B. 3 (tiga) hari kerja
C. Tidak ada batas waktu selama sebelum penetapan hasil
D. 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui/ditemukan
E. 30 (tiga puluh) hari kalender
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.
Soal 19
Apabila pelapor mendatangi kantor Bawaslu dan laporannya dinyatakan belum memenuhi syarat materiel, maka langkah yang diambil oleh Bawaslu adalah...
A. Meminta pelapor untuk melengkapi laporannya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan
B. Langsung memproses hukum pelapor
C. Menolak laporan tersebut selamanya
D. Mengubah laporan menjadi temuan tanpa proses lanjutan
E. Melimpahkan laporan ke Mahkamah Konstitusi
Jawaban: A
Sesuai Perbawaslu tentang Penanganan Temuan dan Laporan, jika syarat formal dan/atau materiel belum lengkap, pengawas pemilu memberitahukan kepada pelapor untuk memperbaiki atau melengkapi laporannya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diberitahukan.
Soal 20
Untuk memproses laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bawaslu memprosesnya melalui...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Sidang pemeriksaan terbuka (Persidangan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM)
C. Sentra Gakkumdu
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
E. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara
Jawaban: B
Menurut UU 7/2017, Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) melalui mekanisme persidangan secara terbuka dan transparan.
Soal 21 Premium
Penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dilakukan Bawaslu melalui koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam suatu wadah bernama...
A. Komite Bersama Pemilu
B. Biro Investigasi Nasional
C. Satgas Anti Money Politic
D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
E. Pengadilan Khusus Pemilu
Soal 22 Premium
Putusan sengketa proses pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada dasarnya bersifat...
A. Menunggu persetujuan KPU
B. Mengikat dan final, kecuali untuk hal terkait verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan DCT, dan penetapan paslon
C. Rekomendasi kepada presiden
D. Saran perbaikan saja yang boleh diabaikan
E. Banding wajib di PTUN untuk semua kasus
Soal 23 Premium
Sengketa proses Pemilu terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan (SK) KPU atau Berita Acara (BA) KPU yang merugikan hak peserta Pemilu. Batas waktu bagi peserta pemilu untuk mengajukan permohonan sengketa tersebut ke Bawaslu adalah...
A. Paling lambat 1 bulan sejak peristiwa kerugian
B. Kapan saja sebelum hari pemungutan suara
C. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran partai politik
D. Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan/BA KPU
E. Paling lama 14 (empat belas) hari kalender
Soal 24 Premium
Tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu dilakukan melalui dua cara secara berurutan, yaitu...
A. Klarifikasi lapangan lalu Pemungutan suara ulang
B. Negosiasi rahasia lalu Putusan inkracht
C. Pelaporan ke polisi lalu Sidang MK
D. Investigasi dini lalu Eksekusi perdata
E. Mediasi/musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian apabila tidak mufakat dilanjutkan dengan ajudikasi
Soal 25 Premium
Bawaslu memiliki kewenangan menyidangkan pelanggaran administratif Pemilu. Apa yang membedakan temuan dengan laporan dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu?
A. Laporan tidak memerlukan bukti, temuan butuh bukti
B. Temuan adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilu, sedangkan laporan berasal dari masyarakat/peserta pemilu/pemantau pemilu
C. Temuan diajukan oleh masyarakat, laporan oleh KPU
D. Temuan hanya terkait pelanggaran pidana, laporan terkait administrasi
E. Temuan diproses oleh DKPP, Laporan oleh Bawaslu
Soal 26 Premium
Sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif, Bawaslu sering membentuk desa binaan yang menolak praktik suap suara. Program ini dikenal dengan nama...
A. Desa Sukses Pemilu
B. Desa Anti Politik Uang (APU)
C. Desa Pengawas Independen
D. Desa Tertib Hukum
E. Desa Bebas Kampanye
Soal 27 Premium
Jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu dalam memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu sejak permohonan diregistrasi adalah...
A. 12 hari kerja
B. 7 hari kerja
C. 60 hari kalender
D. 30 hari kerja
E. 14 hari kalender
Soal 28 Premium
Setelah Bawaslu mengeluarkan putusan terkait pelanggaran administratif Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menindaklanjuti putusan tersebut paling lama...
A. 1 (satu) bulan
B. 7 (tujuh) hari kerja
C. 1 (satu) hari kerja
D. 14 (empat belas) hari kalender
E. 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan
Soal 29 Premium
Apabila KPU mengabaikan dan tidak menindaklanjuti putusan sengketa Bawaslu yang mengikat, Bawaslu dapat melakukan langkah lanjutan berupa pelaporan pelanggaran kode etik kepada...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Presiden
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
E. DPR RI Komisi II
Soal 30 Premium
Dimensi yang menilai mengenai ada tidaknya gangguan keamanan, intimidasi, kekerasan, dan relasi sosial antarkelompok masyarakat dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) termasuk pada dimensi...
A. Integritas Penyelenggara
B. Sistem Hukum
C. Ekonomi Politik Daerah
D. Konteks Sosial Politik
E. Partisipasi Politik
Soal 31 Premium
Pengawasan masa kampanye sangat krusial, salah satunya adalah pengawasan terhadap pelarangan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih. Pelarangan ini bertujuan untuk...
A. Mencegah praktik politik uang (money politic) yang mencederai kebebasan pemilih
B. Meningkatkan daya beli ekonomi nasional
C. Membatasi ruang gerak pemantau internasional
D. Menekan biaya pajak atribut kampanye
E. Mengarahkan sumbangan dana kampanye langsung ke KPU
Soal 32 Premium
Sebuah dokumen yang diisi oleh Pengawas Pemilu (Formulir Model A) untuk mencatat semua hasil pengawasan secara kronologis setiap harinya disebut...
A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemilu
B. Buku Register Pelanggaran
C. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus
D. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
E. Lembar Investigasi Tertutup
Soal 33 Premium
Sengketa proses pemilu memiliki subjek yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi antara sesama Peserta Pemilu, atau terjadi antara...
A. Penyelenggara Pemilu dengan Lembaga Survei
B. KPU dengan Presiden
C. Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi
D. Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU)
E. Peserta Pemilu dengan Pemilih Independen
Soal 34 Premium
Putusan ajudikasi penyelesaian sengketa proses di Bawaslu tidak bersifat final untuk objek sengketa tertentu (seperti penetapan daftar calon tetap). Terhadap putusan tersebut, peserta pemilu yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum ke...
A. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
C. Ombudsman RI
D. Mahkamah Konstitusi (MK)
E. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Soal 35 Premium
Lembaga pemantau pemilu merupakan aktor penting dalam pengawasan partisipatif. Agar pemantau pemilu mendapatkan legalitas dan akses ke TPS, mereka harus terdaftar dan diakreditasi oleh...
A. Badan Intelijen Negara
B. Mahkamah Agung
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Kementerian Hukum dan HAM
E. Bawaslu
Soal 36 Premium
Dalam hukum acara persidangan pelanggaran administratif Pemilu, pihak yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran administratif secara resmi disebut dengan kedudukan...
A. Termohon
B. Pemohon
C. Terlapor
D. Saksi Ahli
E. Pelapor
Soal 37 Premium
Jika dalam mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka Majelis Bawaslu akan menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam...
A. Sanksi Pidana
B. Nota Pembelaan
C. Putusan Kesepakatan Mediasi
D. Berita Acara Gagal Mediasi
E. Surat Peringatan
Soal 38 Premium
Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan ujung tombak pengawasan. Petugas yang dibentuk Bawaslu khusus mengawasi satu TPS disebut...
A. Pengawas TPS (PTPS)
B. Pemantau Luar Negeri
C. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
D. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
E. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)
Soal 39 Premium
Ketika menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK), pelapor dapat meneruskan laporannya agar diproses sidang etik ke lembaga...
A. Gakkumdu
B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
C. Bawaslu Provinsi
D. Mahkamah Konstitusi
E. KPU RI
Soal 40 Premium
Bentuk dukungan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat difasilitasi oleh Bawaslu melalui sarana edukasi literasi demokrasi, salah satunya melalui program...
A. Bantuan Operasional Sekolah
B. Pembuatan Paspor Cepat
C. Sekolah Kedinasan ASN
D. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)
E. Program Keluarga Harapan (PKH)
Soal 41 Premium
Pencegahan pelanggaran pemilu memerlukan identifikasi titik kerawanan secara matang. Di antara tahapan pemilu di bawah ini, yang dinilai sangat rawan terjadinya mobilisasi dana tidak sah atau _vote buying_ secara masif adalah tahapan...
A. Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara
B. Pemutakhiran Data Pemilih
C. Sengketa hasil pemilu di MK
D. Pelantikan anggota legislatif
E. Pendaftaran Pemantau Pemilu
Soal 42 Premium
Laporan pelanggaran pemilu yang teregistrasi wajib memenuhi syarat formal dan syarat materiel. Manakah di bawah ini yang merupakan syarat materiel suatu laporan?
A. Sertifikat pendaftaran partai ke Kemenkumham
B. Kewajiban pelapor memiliki surat kuasa dari presiden
C. Uraian waktu, tempat, dan kejadian pelanggaran yang jelas
D. Identitas pelapor harus merupakan anggota KPU aktif
E. Fotokopi KTP dan domisili WNA
Soal 43 Premium
Pemantauan terhadap tindak lanjut putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU daerah merupakan bagian dari kerja kelembagaan. Pihak yang berwenang menindaklanjuti (mengeksekusi) putusan DKPP terhadap KPU Kabupaten/Kota adalah...
A. Kepolisian Resor
B. KPU RI
C. Bupati/Wali Kota setempat
D. Gubernur
E. Menteri Dalam Negeri
Soal 44 Premium
Syarat untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu mengharuskan objek sengketa yang riil. Jika objek sengketanya bukan Berita Acara atau Keputusan KPU, melainkan selisih perolehan suara hasil pemilu nasional, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah...
A. Bawaslu RI
B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Mahkamah Agung (MA)
E. DKPP
Soal 45 Premium
Majelis Sidang dalam persidangan pelanggaran administratif Pemilu dan sengketa proses di tingkat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari unsur...
A. Pakar Hukum Independen dari Universitas
B. Hakim MK dan Hakim Agung
C. Ketua dan Anggota Bawaslu bersangkutan dibantu Sekretaris Sidang
D. Polisi, Jaksa, dan Pengacara
E. Komisioner KPU dan DKPP
Soal 46 Premium
Penanganan pelanggaran terhadap aturan dana kampanye menjadi titik berat pengawasan karena memiliki implikasi hukum berat. Jika peserta pemilu terbukti menerima dana kampanye dari sumber terlarang (seperti pihak asing) dan tidak melaporkannya, sanksi administrasi terberat yang dapat direkomendasikan adalah...
A. Pembatalan/Diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu
B. Teguran lisan dari camat
C. Pencabutan kewarganegaraan
D. Pemotongan masa kampanye 1 hari
E. Penutupan sementara kantor partai oleh polisi
Soal 47 Premium
Penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki azas cepat. Mediasi antara peserta pemilu dan KPU wajib dilaksanakan paling lama...
A. Tidak dibatasi waktu
B. 1 minggu tanpa henti
C. 12 hari jika digabung proses ajudikasi
D. 30 hari kerja
E. 2 hari berturut-turut
Soal 48 Premium
Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi atau Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai sengketa proses pemilu dapat dilakukan apabila putusan tersebut dinilai keliru. Pihak yang memiliki wewenang hukum melakukan koreksi atas putusan sengketa di daerah tersebut adalah...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Bawaslu Republik Indonesia
D. Presiden Republik Indonesia
E. Kementerian Dalam Negeri
Soal 49 Premium
Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sub-dimensi yang memetakan ketaatan penyelenggara pemilu terhadap regulasi teknis kampanye dan masa tenang adalah...
A. Netralitas Birokrasi
B. Otoritas Penyelenggara Pemilu
C. Konflik Horisontal
D. Kejahatan Siber
E. Pelaksanaan Kampanye
Soal 50 Premium
Ketika Bawaslu menemukan adanya indikasi pelanggaran administratif terkait penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat ibadah atau sekolah, tindakan rekomendasi perbaikan awal yang dilakukan adalah...
A. Melakukan penangkapan calon legislatif oleh PTPS
B. Memberikan saran perbaikan secara lisan maupun tertulis kepada KPU, peserta pemilu, atau Satpol PP untuk penertiban
C. Meminta partai dibubarkan oleh MK
D. Menahan seluruh dana operasional KPU
E. Membatalkan seluruh perolehan suara partai tersebut
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.