SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Kerja Sama Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Kerja Sama Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Kerja Sama Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kerja Sama Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Kerja Sama Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Kerja Sama Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, Analis Kerja Sama merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan...
A. Melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan negara asing
B. Memberikan hibah kepada lembaga asing
C. Menandatangani perjanjian kerja sama atas nama menteri
D. Mengesahkan dokumen perjanjian internasional
E. Analisis, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi di bidang kerja sama
Jawaban: E
Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2023 mendefinisikan Analis Kerja Sama sebagai jabatan fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan analisis, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi di bidang kerja sama.
Soal 2
Dalam konteks kerja sama internasional, pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam...
A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
C. Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023
D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
E. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019
Jawaban: D
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjadi landasan utama bagi Pemerintah Indonesia dalam membuat perjanjian dengan negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya.
Soal 3
Pemberian hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing oleh Pemerintah Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019. Tujuan utama dari pengaturan tata cara pemberian hibah tersebut adalah...
A. Mengatur penerimaan hibah dari luar negeri
B. Memberikan kepastian hukum dan pedoman pemberian hibah yang tidak membebani APBN
C. Mempermudah pemberian bantuan luar negeri ke Indonesia
D. Meningkatkan jumlah hibah yang diterima pemerintah daerah
E. Mengalihkan kewenangan pemberian hibah ke DPR
Jawaban: B
Tujuan utama PP 57 Tahun 2019 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam tata cara pemberian hibah, memastikan bahwa hibah yang diberikan tidak membebani APBN, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional serta hubungan luar negeri Indonesia.
Soal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 mengatur tentang Kerja Sama Daerah. Berdasarkan PP ini, kerja sama daerah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, kecuali...
A. Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri
B. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga
C. Penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak swasta
D. Kerja sama daerah dengan daerah lain
E. Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri
Jawaban: C
PP 28 Tahun 2018 mengatur kerja sama daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan luar negeri. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pihak swasta secara penuh merupakan bentuk privatisasi, bukan kerja sama yang dimaksud dalam PP ini.
Soal 5
Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, kerja sama daerah dengan pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip tersebut adalah...
A. Mengutamakan BUMN daerah
B. Prioritas pada pihak ketiga asing
C. Monopoli dan keuntungan sepihak
D. Akuntabilitas dan saling menguntungkan
E. Rahasia dan tertutup untuk umum
Jawaban: D
Permendagri 22 Tahun 2020 Pasal 2 menyatakan bahwa kerja sama daerah dengan pihak ketiga berasaskan manfaat, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan saling menguntungkan. Akuntabilitas menjadi kunci karena melibatkan penggunaan keuangan daerah.
Soal 6
Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan pemerintah pusat dalam urusan politik luar negeri. Dalam regulasi tersebut, pelaksanaan kerja sama daerah dengan luar negeri didasarkan pada asas...
A. Sentralisasi
B. Tugas pembantuan
C. Desentralisasi
D. Dekonsentrasi
E. Proporsionalitas
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi. Meskipun tetap melalui koordinasi dan pembinaan pemerintah pusat (Mendagri), inisiatif dan pelaksanaannya merupakan wewenang daerah otonom.
Soal 7
Tahapan awal yang harus dilakukan dalam menyusun perjanjian kerja sama internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah...
A. Pengesahan oleh DPR
B. Penjajakan atau eksplorasi kesepakatan
C. Implementasi di lapangan
D. Penandatanganan naskah perjanjian
E. Ratifikasi melalui Perpres
Jawaban: B
UU 24 Tahun 2000 mengatur bahwa pembuatan perjanjian internasional diawali dengan penjajakan (eksplorasi) untuk melihat kesesuaian kepentingan dan kemungkinan kerja sama, sebelum memasuki tahap perundingan atau negosiasi formal.
Soal 8
Sebagai seorang Analis Kerja Sama, pemahaman tentang konsep 'MoU' (Memorandum of Understanding) sangat penting. MoU dalam konteks kerja sama memiliki karakteristik sebagai...
A. Perjanjian yang mengikat secara hukum penuh
B. Kontrak komersial bernilai ekonomis
C. Kesepahaman awal yang tidak selalu mengikat secara hukum
D. Dokumen rahasia yang tidak dipublikasikan
E. Pengganti perjanjian internasional formal
Jawaban: C
Memorandum of Understanding (MoU) umumnya merupakan dokumen yang mencatatkan niat atau kesepahaman para pihak untuk melakukan kerja sama. Sifatnya tidak mengikat secara hukum (non-legally binding) kecuali ada klausul tertentu yang menyatakan sebaliknya, dan menjadi dasar untuk perjanjian lebih lanjut.
Soal 9
Dalam pengelolaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga berdasarkan Permendagri 22/2020, pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan untuk...
A. Mengalihkan anggaran ke pos lain
B. Menilai capaian manfaat dan menjadi dasar tindak lanjut
C. Membatalkan kerja sama sepihak
D. Mencari kesalahan mitra kerja sama
E. Menunda pembayaran kewajiban daerah
Jawaban: B
Permendagri 22 Tahun 2020 mengamanatkan evaluasi untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan manfaat kerja sama serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan apakah kerja sama akan dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.
Soal 10
Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023 mengatur tentang jenjang jabatan fungsional Analis Kerja Sama. Berdasarkan peraturan tersebut, urutan jenjang jabatan Analis Kerja Sama dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi adalah...
A. Analis Kerja Sama Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama
B. Analis Kerja Sama Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama
C. Analis Kerja Sama Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama
D. Analis Kerja Sama Pelaksana, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya
E. Analis Kerja Sama Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, jenjang Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama (kategori keahlian) terdiri atas: Analis Kerja Sama Ahli Pertama, Analis Kerja Sama Ahli Muda, Analis Kerja Sama Ahli Madya, dan Analis Kerja Sama Ahli Utama.
Soal 11
Dalam PP Nomor 57 Tahun 2019, usulan pemberian hibah harus dilengkapi dengan sebuah kajian komprehensif untuk memastikan manfaat bagi kepentingan nasional. Kajian tersebut dikenal sebagai...
A. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
B. Cost Benefit Analysis secara komersial
C. Feasibility Study (Studi Kelayakan)
D. Analisis mengenai dampak dan manfaat bagi kepentingan nasional
E. Due Diligence Report
Jawaban: D
PP 57 Tahun 2019 mengatur bahwa usulan hibah harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak dan manfaat, serta kajian yang komprehensif untuk memastikan hibah memberikan kontribusi positif bagi kepentingan nasional dan hubungan luar negeri.
Soal 12
Kerja sama daerah dengan daerah lain di dalam negeri harus memperhatikan prinsip otonomi daerah dan saling menguntungkan. Dokumen kesepakatan kerja sama tersebut minimal memuat...
A. Lokasi kantor perwakilan bersama
B. Harga pasar dan nilai keuntungan finansial
C. Struktur organisasi baru
D. Tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu
E. Nama-nama pejabat yang terlibat
Jawaban: D
Berdasarkan PP 28 Tahun 2018 dan Permendagri 22/2020, dokumen kerja sama minimal memuat tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.
Soal 13
Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, apabila pemerintah daerah ingin melakukan kerja sama dengan lembaga di luar negeri, maka pemerintah daerah harus mendapatkan rekomendasi dari...
A. Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri
B. Bappenas
C. Gubernur provinsi terkait
D. DPRD setempat
E. Kementerian Keuangan
Jawaban: A
Permendagri 25 Tahun 2020 Pasal 7 dan 8 mengatur bahwa kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait aspek politik luar negeri.
Soal 14
Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Analis Kerja Sama mensyaratkan pangkat paling rendah...
A. Pengatur Muda (II/a)
B. Pengatur (II/c)
C. Penata Muda (III/a)
D. Penata (III/c)
E. Penata Muda Tk I (III/b)
Jawaban: C
Permen PANRB 10/2023 mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Analis Kerja Sama Ahli Pertama, seorang PNS minimal menduduki pangkat Penata Muda (III/a) atau memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
Soal 15
Perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah RI yang materi muatannya berkaitan dengan masalah keuangan, moneter, atau perdagangan internasional harus mendapat persetujuan dari...
A. Mahkamah Agung
B. Menteri Koordinator Perekonomian
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Bank Indonesia
E. Presiden
Jawaban: C
UU 24 Tahun 2000 Pasal 11 mengatur bahwa perjanjian internasional tertentu yang berdampak luas pada kehidupan rakyat dan berkaitan dengan beban keuangan negara, serta masalah keuangan, moneter, atau perdagangan internasional memerlukan persetujuan DPR.
Soal 16
Dalam kerja sama daerah dengan pihak ketiga, pemerintah daerah dilarang melakukan kerja sama yang mengakibatkan...
A. Penyertaan modal pada BUMD
B. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
C. Pembangunan infrastruktur dasar
D. Pengalihan aset daerah secara permanen
E. Penyerapan tenaga kerja lokal
Jawaban: D
Permendagri 22 Tahun 2020 dengan tegas melarang kerja sama yang mengakibatkan pengalihan aset daerah secara permanen atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena aset daerah harus dikelola untuk kemakmuran rakyat.
Soal 17
Pembentukan dan pengelolaan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia harus memperhatikan prinsip 'Pacta Sunt Servanda'. Prinsip ini berarti...
A. Perjanjian dapat dibatalkan sewaktu-waktu
B. Perjanjian hanya mengikat pihak yang kuat
C. Perjanjian hanya berlaku jika ada sanksi
D. Perjanjian harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik
E. Perjanjian tidak berlaku jika merugikan salah satu pihak
Jawaban: D
Pacta Sunt Servanda adalah prinsip hukum internasional yang berarti 'perjanjian harus dipatuhi'. Prinsip ini menjadi landasan bahwa setiap perjanjian internasional yang telah disepakati mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Soal 18
Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDP) harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi. Perpanjangan tersebut wajib dilakukan paling lambat...
A. 1 bulan sebelum jangka waktu KSDP berakhir
B. 3 bulan sebelum jangka waktu KSDP berakhir
C. 6 bulan sebelum jangka waktu KSDP berakhir
D. 12 bulan sebelum jangka waktu KSDP berakhir
E. Pada saat hari terakhir jangka waktu KSDP berakhir
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, perpanjangan jangka waktu KSDP dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu KSDP berakhir.
Soal 19
Dalam konsep kerja sama, dikenal istilah 'win-win solution'. Penerapan prinsip ini dalam kerja sama daerah dengan pihak ketiga berarti...
A. Hanya satu pihak yang menang
B. Pemerintah daerah memperoleh keuntungan maksimal
C. Masyarakat menerima dampak positif minimal
D. Pihak ketiga menanggung semua risiko
E. Setiap pihak memperoleh manfaat sesuai kesepakatan
Jawaban: E
Prinsip win-win solution menekankan bahwa kerja sama harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lain. Ini sejalan dengan asas saling menguntungkan dalam kerja sama daerah.
Soal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mengatur bahwa kerja sama daerah dengan daerah lain dapat dilakukan dalam bentuk...
A. Penggabungan daerah otonom baru
B. Penyerahan kewenangan ke pemerintah pusat
C. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bersama
D. Pembentukan negara federasi
E. Peleburan aset daerah
Jawaban: C
PP 28 Tahun 2018 mengatur berbagai bentuk kerja sama daerah, termasuk kerja sama antar daerah yang dapat berupa kerja sama pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan bidang lainnya sesuai kewenangan daerah.
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU 24 Tahun 2000, perjanjian internasional yang materi muatannya berkaitan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup harus disahkan dengan bentuk...
A. Undang-Undang
B. Surat Edaran Bersama
C. Peraturan Menteri Luar Negeri
D. Peraturan Pemerintah
E. Keputusan Presiden
Soal 22 Premium
Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, mekanisme pembatalan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan apabila...
A. Pelanggaran kesepakatan atau wanprestasi
B. Anggaran daerah mengalami defisit
C. Adanya tuntutan dari masyarakat
D. Salah satu pihak merasa tidak puas
E. Terdapat pergantian kepala daerah
Soal 23 Premium
Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2019, hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing harus disetujui oleh...
A. DPR
B. Menteri Luar Negeri
C. Presiden
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Menteri Keuangan
Soal 24 Premium
Seorang Analis Kerja Sama Ahli Muda bertugas melakukan analisis yang lebih kompleks dibandingkan Ahli Pertama. Menurut Permen PANRB 10/2023, salah satu tugas spesifik Analis Kerja Sama Ahli Muda adalah...
A. Menyusun laporan sederhana
B. Mengadministrasikan dokumen kerja sama
C. Mengarsipkan perjanjian kerja sama
D. Melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi strategis
E. Melakukan penjajakan awal kerja sama
Soal 25 Premium
Dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, dokumen perjanjian kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri harus menggunakan bahasa...
A. Bahasa asing dan bahasa daerah
B. Bahasa Indonesia dan bahasa asing yang dipahami para pihak
C. Bahasa Indonesia saja
D. Bahasa daerah dan bahasa asing
E. Bahasa Inggris saja
Soal 26 Premium
Perbedaan utama antara kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan kerja sama daerah dengan daerah lain berdasarkan Permendagri 22/2020 terletak pada...
A. Subjek mitra kerja sama dan mekanisme persetujuan
B. Sumber pendanaan
C. Luas wilayah cakupan
D. Jangka waktu pelaksanaan
E. Kewenangan kepala daerah
Soal 27 Premium
Dalam UU 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila perjanjian tersebut...
A. Berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta membebani keuangan negara
B. Hanya melibatkan satu kementerian
C. Bersifat teknis dan operasional
D. Merupakan perjanjian dagang biasa
E. Berlaku untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun
Soal 28 Premium
Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2019, usulan pemberian hibah kepada pemerintah asing harus dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan bahwa hibah tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dokumen ini diterbitkan oleh...
A. Kementerian Sekretariat Negara
B. Kementerian Luar Negeri
C. Kementerian Keuangan
D. Kementerian Dalam Negeri
E. Badan Intelijen Negara
Soal 29 Premium
Dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, selain harus mendapat rekomendasi Mendagri, juga harus berkoordinasi dengan...
A. Kementerian Investasi
B. Kementerian Agama
C. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
D. Kementerian Keuangan
E. Kementerian Pariwisata
Soal 30 Premium
Kewenangan Analis Kerja Sama dalam melakukan analisis dan rekomendasi kebijakan kerja sama harus dilandasi oleh kode etik profesi. Menurut Permen PANRB 10/2023, kode etik tersebut bertujuan untuk...
A. Menjaga integritas, profesionalisme, dan objektivitas dalam bekerja
B. Meningkatkan gaji dan tunjangan
C. Mempercepat promosi jabatan
D. Membedakan dengan jabatan lain
E. Membatasi ruang gerak analis
Soal 31 Premium
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018, kerja sama daerah yang melibatkan pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya sendiri, kewenangan koordinasi dan pembinaan dilakukan oleh...
A. Menteri Dalam Negeri
B. Kementerian Keuangan
C. Bupati/Walikota
D. Gubernur
E. DPRD Provinsi
Soal 32 Premium
Indonesia menerapkan sistem pengesahan perjanjian internasional yang dibedakan antara instrumen Undang-Undang dan Keputusan Presiden (Perpres). Penggolongan ini didasarkan pada materi muatan perjanjian yang bersifat...
A. Rahasia dan mendesak terkait keamanan
B. Teknis dan operasional antar instansi
C. Komersial dan bersifat rahasia negara
D. Bilateral dan hanya melibatkan satu sektor
E. Penting dan berdampak luas bagi kehidupan rakyat
Soal 33 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, dalam kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kontribusi pihak ketiga dapat berupa...
A. Pendanaan, investasi, teknologi, keahlian, atau sumber daya lain yang sah
B. Teknologi dan keahlian
C. Sumber daya alam
D. Investasi dan modal
E. Pendanaan saja
Soal 34 Premium
Dalam PP Nomor 57 Tahun 2019, hibah yang diberikan kepada pemerintah asing/lembaga asing harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk...
A. Penyimpanan dokumen rahasia
B. Penggunaan tanpa pengawasan
C. Penghapusan kewajiban pelaporan
D. Pelaporan penggunaan hibah secara periodik
E. Penyerahan sepenuhnya ke penerima hibah
Soal 35 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dilarang jika...
A. Menguntungkan kedua belah pihak
B. Mempererat hubungan persahabatan
C. Bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia
D. Meningkatkan investasi daerah
E. Meningkatkan pertukaran budaya
Soal 36 Premium
Seorang Analis Kerja Sama ditugaskan untuk melakukan analisis risiko dalam suatu perjanjian kerja sama internasional. Komponen utama yang harus dianalisis dalam aspek risiko politik adalah...
A. Kondisi geografis lokasi kerja sama
B. Perubahan teknologi pasar
C. Stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum negara mitra
D. Ketersediaan sumber daya manusia
E. Fluktuasi nilai tukar mata uang
Soal 37 Premium
Menurut Permen PANRB 10/2023, pengembangan kompetensi bagi Analis Kerja Sama dilakukan melalui berbagai metode. Metode yang bersifat on the job training yang paling relevan untuk meningkatkan kompetensi teknis adalah...
A. Ujian sertifikasi
B. Magang atau pembelajaran langsung di instansi mitra kerja sama
C. Kuliah umum dan seminar
D. Pembacaan literatur
E. Penulisan jurnal ilmiah
Soal 38 Premium
Dalam UU 24 Tahun 2000, perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia wajib diratifikasi. Proses ratifikasi dilakukan dengan instrumen...
A. Peraturan Menteri Luar Negeri
B. Surat Edaran Menteri
C. Keputusan Bersama Menteri
D. Instruksi Presiden
E. Undang-Undang atau Keputusan Presiden
Soal 39 Premium
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018, kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang bersifat komersial dan memerlukan penyertaan modal daerah harus mendapatkan persetujuan dari...
A. DPRD bersama Kepala Daerah
B. Badan Pemeriksa Keuangan
C. Menteri Dalam Negeri
D. Kementerian Keuangan
E. Gubernur
Soal 40 Premium
Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, dokumen perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga harus memuat klausul penyelesaian perselisihan. Pilihan penyelesaian perselisihan yang paling dianjurkan untuk menjaga hubungan baik adalah...
A. Dibatalkan sepihak
B. Langsung ke pengadilan
C. Diselesaikan oleh pihak ketiga
D. Arbitrase mengikat
E. Musyawarah atau mediasi terlebih dahulu
Soal 41 Premium
Menurut Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, tata cara pengusulan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri diajukan oleh kepala daerah kepada...
A. Mahkamah Agung
B. Kementerian Luar Negeri
C. DPRD setempat
D. Langsung ke Presiden
E. Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
Soal 42 Premium
Dalam analisis kerja sama, seorang Analis Kerja Sama perlu memahami perbedaan antara 'treaty' dan 'executive agreement'. Dalam konteks Indonesia berdasarkan UU 24/2000, executive agreement adalah perjanjian yang...
A. Berlaku selamanya
B. Disahkan dengan Perpres karena bersifat teknis dan tidak berdampak luas
C. Hanya mengikat secara moral
D. Melibatkan DPR dalam pembahasan
E. Disahkan dengan Undang-Undang
Soal 43 Premium
Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2019, nilai hibah yang diberikan kepada pemerintah asing/lembaga asing harus tercantum dalam...
A. Naskah perjanjian hibah yang memuat nilai hibah
B. Surat edaran menteri
C. Nota kesepahaman (MoU)
D. Berita acara serah terima
E. Laporan pertanggungjawaban
Soal 44 Premium
Seorang Analis Kerja Sama melakukan evaluasi atas kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang telah berjalan 3 tahun. Evaluasi menunjukkan bahwa tujuan kerja sama tidak tercapai. Tindakan yang paling tepat berdasarkan Permendagri 22/2020 adalah...
A. Melakukan perbaikan atau mengakhiri kerja sama sesuai mekanisme
B. Meningkatkan anggaran kerja sama
C. Membiarkan kerja sama berjalan hingga masa berlaku habis
D. Mengalihkan ke pihak ketiga lain tanpa evaluasi ulang
E. Memperpanjang kerja sama secara otomatis
Soal 45 Premium
Dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri yang bersifat nirlaba dan bergerak di bidang sosial kemanusiaan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah...
A. Berbasis di negara yang sama agama
B. Memiliki legalitas dan rekam jejak yang jelas
C. Berafiliasi dengan PBB
D. Memiliki perwakilan di Indonesia
E. Mendapat hibah dari negara maju
Soal 46 Premium
Berdasarkan tata kelola jabatan fungsional terbaru yang juga termuat dalam Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2023, perolehan angka kredit bagi Analis Kerja Sama tidak lagi didasarkan pada butir kegiatan, melainkan diperoleh melalui...
A. Akumulasi jam kerja harian
B. Penilaian ijazah pendidikan formal
C. Konversi predikat kinerja tahunan
D. Jumlah naskah perjanjian yang ditandatangani
E. Ujian sertifikasi kompetensi setiap jenjang
Soal 47 Premium
Dalam UU 24 Tahun 2000, perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia wajib didaftarkan pada Sekretariat Jenderal PBB. Pendaftaran ini bertujuan untuk...
A. Mendapatkan pengakuan kedaulatan
B. Mendapatkan perlindungan hukum internasional
C. Memperoleh bantuan keuangan
D. Memberikan kepastian hukum dan publikasi internasional
E. Memenuhi syarat menjadi anggota PBB
Soal 48 Premium
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018, penyelesaian perselisihan dalam kerja sama daerah yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dapat ditempuh melalui...
A. Intervensi pemerintah pusat
B. Arbitrase atau pengadilan
C. Mediasi oleh DPRD
D. Referendum masyarakat
E. Putusan Mahkamah Agung
Soal 49 Premium
Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, pemerintah daerah wajib mengumumkan rencana kerja sama dengan pihak ketiga. Pengumuman ini dilakukan sebagai bentuk penerapan asas...
A. Transparansi
B. Kepatutan
C. Manfaat
D. Efisiensi
E. Akuntabilitas
Soal 50 Premium
Seorang Analis Kerja Sama Ahli Madya diminta menyusun pedoman teknis evaluasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Dalam menyusun pedoman tersebut, indikator keberhasilan yang paling komprehensif harus mencakup aspek...
A. Popularitas kepala daerah
B. Kepatuhan administratif
C. Jumlah dokumen yang dihasilkan
D. Keuntungan finansial semata
E. Input, proses, output, outcome, dan manfaat
Tips Lulus SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Kerja Sama Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kerja Sama Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Kerja Sama Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.