SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Administrator Kesehatan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam siklus manajemen Puskesmas, tahap 'Lokakarya Mini Bulanan' merupakan bagian dari fungsi manajemen...
A. Evaluasi Kinerja (EK)
B. Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian (P3)
C. Perencanaan (P1)
D. Analisis Situasi
E. Penggerakan Pelaksanaan (P2)
Jawaban: E
Manajemen Puskesmas terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian). Lokakarya Mini (Lokmin) Bulanan maupun Triwulanan adalah instrumen untuk menggerakkan staf dan melaksanakan rencana yang telah dibuat, sehingga masuk ke dalam kategori P2.
Soal 2
Tujuan utama dari dibentuknya Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di Indonesia adalah untuk...
A. Membatasi peran swasta dalam pelayanan kesehatan
B. Menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
C. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan honorer
D. Meningkatkan jumlah Rumah Sakit Internasional
E. Memusatkan seluruh anggaran kesehatan di pusat
Jawaban: B
Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang SKN, tujuan utamanya adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Soal 3
Dalam mendukung Transformasi Kesehatan, pilar pertama yang menjadi fokus utama pemerintah adalah...
A. Transformasi Teknologi Kesehatan
B. Transformasi Layanan Sekunder
C. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
D. Transformasi Pembiayaan Kesehatan
E. Transformasi Layanan Primer
Jawaban: E
Transformasi Layanan Primer adalah pilar pertama yang fokus pada penguatan Puskesmas, Posyandu, dan upaya promotif-preventif di masyarakat. Pilar ini menjadi fondasi untuk memperkuat sistem kesehatan dari tingkat dasar.
Soal 4
Seorang Administrator Kesehatan sedang memproses izin operasional sebuah Rumah Sakit Tipe C. Berdasarkan regulasi terbaru, otoritas yang berhak menerbitkan izin operasional tersebut adalah...
A. Kementerian Kesehatan
B. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui PTSP
C. Dinas Kesehatan Provinsi
D. Organisasi Profesi (IDI/PPNI)
E. Presiden
Jawaban: B
Sesuai aturan otonomi daerah dan penyederhanaan birokrasi, izin operasional RS tipe C dan D dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui sistem perizinan terpadu.
Soal 5
Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang standar akreditasi Puskesmas saat ini adalah...
A. Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Klinik
B. Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
C. Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Laboratorium
D. Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Puskesmas
E. Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Apotek
Jawaban: D
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi Puskesmas merupakan pedoman utama akreditasi bagi seluruh Puskesmas di Indonesia sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan.
Soal 6
Undang-Undang yang menjadi payung hukum utama bagi transformasi kesehatan di Indonesia dan mencabut beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya adalah...
A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
E. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Jawaban: C
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) merupakan omnibus law yang berfungsi sebagai payung hukum baru bagi transformasi besar kesehatan nasional. UU ini mencabut sejumlah undang-undang lama di sektor kesehatan, seperti UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan, dan UU Kebidanan.
Soal 7
Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang berlaku saat ini adalah...
A. Permenkes Nomor 64 Tahun 2020
B. Permenkes Nomor 21 Tahun 2024
C. Permenkes Nomor 5 Tahun 2022
D. Permenkes Nomor 14 Tahun 2024
E. Permenkes Nomor 11 Tahun 2025
Jawaban: B
Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Peraturan ini menetapkan susunan organisasi Kemenkes yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, beberapa Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Staf Ahli, dan Pusat-pusat.
Soal 8
Unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit adalah...
A. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
B. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
C. Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
D. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
E. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Jawaban: D
Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit.
Soal 9
Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan WNI berdasarkan regulasi terbaru berlaku...
A. 1 tahun
B. 10 tahun
C. 3 tahun
D. 5 tahun
E. Seumur hidup
Jawaban: E
Berdasarkan regulasi terbaru, Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan WNI berlaku seumur hidup. Hal ini merupakan kebijakan baru yang menyederhanakan proses registrasi ulang yang sebelumnya harus dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Soal 10
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang...
A. Standar, Perizinan, dan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Usaha Kesehatan
B. Akreditasi Rumah Sakit
C. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
D. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
E. Jaminan Kesehatan Nasional
Jawaban: A
Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama bagi standar, perizinan, dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan serta usaha kesehatan.
Soal 11
Apa yang dimaksud dengan pendekatan 'Risk-Based Approach (RBA)' dalam sistem perizinan kesehatan terbaru?
A. Pendelegasian seluruh wewenang perizinan ke tingkat desa
B. Sistem perizinan yang hanya berlaku untuk rumah sakit tipe A dan B
C. Sistem perizinan yang hanya menggunakan dokumen fisik
D. Penyesuaian persyaratan izin berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha kesehatan
E. Penghapusan seluruh persyaratan perizinan untuk fasilitas kesehatan
Jawaban: D
Pendekatan Risk-Based Approach (RBA) adalah sistem perizinan yang menyesuaikan persyaratan dan intensitas pengawasan dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha atau produk kesehatan. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka semakin ketat pula persyaratan dan pengawasannya. Sistem ini diimplementasikan melalui OSS (Online Single Submission).
Soal 12
Kewajiban sertifikasi halal untuk alat kesehatan Kelas A mulai berlaku pada bulan...
A. Maret 2027
B. Januari 2026
C. Juli 2026
D. Oktober 2026
E. Desember 2026
Jawaban: D
Berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH), seluruh alat kesehatan Kelas A yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat Halal atau diberi label non-Halal mulai Oktober 2026.
Soal 13
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai tugas utama...
A. Mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional
B. Menyelenggarakan koordinasi dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Kemenkes
C. Menetapkan standar akreditasi fasilitas kesehatan
D. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan
E. Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kemenkes
Jawaban: B
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Soal 14
Di bawah ini yang merupakan salah satu lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan adalah...
A. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
B. World Health Organization (WHO)
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
D. Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
E. Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Jawaban: D
Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah salah satu lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menilai apakah rumah sakit memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Saat ini, pemerintah telah menetapkan beberapa lembaga independen lain sebagai penyelenggara akreditasi RS guna mendukung peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
Soal 15
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan penyelenggaraan uji kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertujuan untuk...
A. Menentukan besaran gaji tenaga kesehatan
B. Membatasi jumlah tenaga kesehatan di Indonesia
C. Mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tenaga medis dan tenaga kesehatan
D. Memberikan izin operasional fasilitas kesehatan
E. Menilai akreditasi rumah sakit pendidikan
Jawaban: C
UU Nomor 17 Tahun 2023 mengamanatkan penyelenggaraan uji kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan (terutama mahasiswa tingkat akhir) untuk memastikan standar kualitas dan kompetensi sebelum terjun ke dunia kerja. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Soal 16
Sistem informasi kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan data kesehatan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan disebut...
A. e-Puskesmas
B. BPJS Kesehatan Online
C. SATUSEHAT
D. SIMPUS
E. SISRUTE
Jawaban: C
SATUSEHAT adalah platform penghubung data kesehatan nasional yang mendukung standardisasi, integrasi, dan interoperabilitas data kesehatan. Platform ini mencakup SATUSEHAT Mobile serta implementasi Rekam Medis Elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan.
Soal 17
Berdasarkan Permenkes Nomor 34 Tahun 2022, akreditasi bagi Puskesmas yang baru memperoleh izin operasional untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat...
A. 2 tahun setelah izin operasional
B. 3 tahun setelah izin operasional
C. 5 tahun setelah izin operasional
D. 4 tahun setelah izin operasional
E. 1 tahun setelah izin operasional
Jawaban: A
Dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 disebutkan bahwa akreditasi Puskesmas merupakan hal yang wajib dilakukan, maksimal dua tahun sejak izin usaha untuk beroperasi diperoleh untuk pertama kali.
Soal 18
Yang dimaksud dengan jabatan fungsional menurut PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 adalah...
A. Jabatan yang tugasnya hanya memberikan pelayanan administratif
B. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu
C. Jabatan yang menuntut kemampuan manajerial dan kepemimpinan
D. Jabatan yang hanya diisi oleh pegawai dengan masa kerja minimal 10 tahun
E. Jabatan yang seluruh wewenangnya didelegasikan dari pejabat struktural
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Soal 19
Tugas pokok seorang Administrator Kesehatan dalam analisis administrasi kebijakan kesehatan meliputi...
A. Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan pelaporan program kesehatan
B. Mengelola keuangan rumah sakit
C. Melakukan penelitian laboratorium
D. Melaksanakan pelayanan medis langsung kepada pasien
E. Hanya melakukan pengarsipan dokumen kesehatan
Jawaban: A
Tugas pokok seorang Administrator Kesehatan adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan pelaporan program kesehatan. Tugas ini mencakup seluruh aspek yang disebutkan dalam pilihan A.
Soal 20
Pilar transformasi kesehatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan disebut...
A. Transformasi Layanan Primer
B. Transformasi SDM Kesehatan
C. Transformasi Layanan Rujukan
D. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
E. Transformasi Teknologi Kesehatan
Jawaban: B
Transformasi SDM Kesehatan merupakan salah satu dari enam pilar transformasi kesehatan yang dijalankan pemerintah. Pilar ini berfokus pada peningkatan kapasitas, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.
Soal 21 Premium
Berdasarkan Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit, akreditasi rumah sakit wajib diikuti secara berkala dengan masa berlaku selama...
A. 5 tahun
B. 3 tahun
C. 4 tahun
D. 6 tahun
E. 2 tahun
Soal 22 Premium
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, salah satu bentuk perizinan berusaha di subsektor kesehatan yang bersifat umum dan wajib dimiliki sebelum mendapatkan izin lainnya adalah...
A. Izin Edar Alat Kesehatan
B. Surat Tanda Registrasi (STR)
C. Izin Operasional Rumah Sakit
D. Surat Izin Praktik (SIP)
E. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Soal 23 Premium
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kewenangan untuk menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan berada di tangan...
A. Pemerintah
B. World Health Organization
C. DPR RI
D. Presiden RI
E. Organisasi profesi kesehatan masing-masing
Soal 24 Premium
Unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan di bidang farmasi dan alat kesehatan adalah...
A. Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
B. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
C. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
D. Pusat Data dan Teknologi Informasi
E. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Soal 25 Premium
Sanksi pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar penanganan pandemi wabah berdasarkan Pasal 446 UU Nomor 17 Tahun 2023 adalah...
A. Rp50.000.000
B. Rp1.000.000.000
C. Rp100.000.000
D. Rp250.000.000
E. Rp500.000.000
Soal 26 Premium
Tujuan akreditasi rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 adalah...
A. Meningkatkan pendapatan rumah sakit
B. Mengurangi jumlah rumah sakit di Indonesia
C. Mematuhi standar internasional semata
D. Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan
E. Mempermudah proses perizinan rumah sakit
Soal 27 Premium
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama-sama melaksanakan uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai amanat dari...
A. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
B. Permenkes Nomor 11 Tahun 2025
C. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
D. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
E. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023
Soal 28 Premium
Berdasarkan regulasi ketenagaan kesehatan, kebijakan penempatan dokter di Puskesmas daerah terpencil diatur melalui program...
A. Program Dokter Keluarga
B. Program Nusantara Sehat
C. Program Magang Dokter Muda
D. Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
E. Program Wajib Kerja Dokter Spesialis
Soal 29 Premium
Izin yang menjadi dasar untuk melakukan impor atau distribusi alat kesehatan di Indonesia disebut...
A. IDAK (Izin Distribusi Alat Kesehatan)
B. ISO 13485
C. NIB (Nomor Induk Berusaha)
D. STR (Surat Tanda Registrasi)
E. SIP (Surat Izin Praktik)
Soal 30 Premium
Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama adalah...
A. Permenkes Nomor 21 Tahun 2024
B. Permenkes Nomor 11 Tahun 2025
C. Permenkes Nomor 12 Tahun 2020
D. Permenkes Nomor 14 Tahun 2024
E. Permenkes Nomor 34 Tahun 2022
Soal 31 Premium
Staf Ahli di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang hukum kesehatan adalah...
A. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
B. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
C. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
D. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
E. Staf Ahli Bidang Manajemen Kesehatan
Soal 32 Premium
Peraturan Menteri Kesehatan yang mencabut Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah...
A. Permenkes Nomor 11 Tahun 2025
B. Permenkes Nomor 17 Tahun 2025
C. Permenkes Nomor 14 Tahun 2024
D. Permenkes Nomor 34 Tahun 2022
E. Permenkes Nomor 21 Tahun 2024
Soal 33 Premium
Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan berdasarkan regulasi terbaru harus diperpanjang setiap...
A. 15 tahun
B. 5 tahun
C. 10 tahun
D. 2 tahun
E. Seumur hidup
Soal 34 Premium
Klasifikasi alat kesehatan di Indonesia berdasarkan tingkat risikonya diatur dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021, yang membagi alat kesehatan menjadi...
A. 4 kelas (A, B, C, D)
B. 2 kelas (risiko rendah dan tinggi)
C. 6 kelas berdasarkan jenis penyakit
D. 3 kelas (risiko rendah, sedang, tinggi)
E. 5 kelas (I, II, III, IV, V)
Soal 35 Premium
Mekanisme kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang melibatkan organisasi internasional seperti WHO harus mendapatkan persetujuan dari...
A. Presiden RI
B. Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri
C. DPR RI
D. World Health Assembly
E. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Soal 36 Premium
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) di lingkungan Kementerian Kesehatan bertugas untuk...
A. Mengawasi peredaran obat dan makanan
B. Mengelola program BPJS Kesehatan
C. Melaksanakan akreditasi rumah sakit
D. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat
E. Merumuskan arah kebijakan kesehatan nasional dan melakukan analisis kebijakan
Soal 37 Premium
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023, jenis perizinan berusaha di subsektor kesehatan terdiri dari...
A. Registrasi dan Lisensi
B. Perizinan Berusaha (PB) dan PB untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
C. Sertifikasi dan Akreditasi
D. Izin Lokasi dan Izin Operasional
E. Izin Prinsip dan Izin Tetap
Soal 38 Premium
Berdasarkan regulasi terbaru, kewajiban sertifikasi halal untuk alat kesehatan Kelas B dan Kelas C secara berturut-turut berlaku pada tahun...
A. 2029 dan 2034
B. 2028 dan 2030
C. 2030 dan 2035
D. 2027 dan 2028
E. 2028 dan 2032
Soal 39 Premium
Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Penanganan Kejadian Luar Biasa dan Krisis Kesehatan ditetapkan pada tahun...
A. 2027
B. 2023
C. 2025
D. 2026
E. 2024
Soal 40 Premium
Akreditasi laboratorium kesehatan untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi di Indonesia menggunakan standar internasional yang mengacu pada...
A. ISO 14001
B. ISO 15189
C. ISO 27001
D. ISO 9001:2015
E. ISO/IEC 17025
Soal 41 Premium
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023, setiap orang berhak mendapatkan akses sumber daya kesehatan. Hal ini diatur dalam...
A. Pasal 17
B. Pasal 30
C. Pasal 10
D. Pasal 4
E. Pasal 25
Soal 42 Premium
Lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional berdasarkan regulasi adalah...
A. Organisasi profesi masing-masing tenaga kesehatan
B. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
C. Tim Ad Hoc Nasional yang dibentuk oleh pemerintah
D. World Health Organization
E. Kementerian Kesehatan secara sendiri
Soal 43 Premium
Pusat Krisis Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan memiliki tugas utama dalam...
A. Pelayanan kesehatan haji
B. Pengembangan sistem informasi kesehatan
C. Pengelolaan pembiayaan kesehatan
D. Pengembangan kompetensi aparatur
E. Penanganan tanggap darurat dan krisis kesehatan
Soal 44 Premium
Tingkatan jabatan fungsional keahlian (JF Keahlian) berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari...
A. Asisten, Koordinator, Manajer, dan Direktur
B. Junior, Senior, Supervisor, dan Manager
C. Terampil, Mahir, Ahli, dan Utama
D. Pemula, Mahir, Penyelia, dan Utama
E. Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama
Soal 45 Premium
Dokumen yang menjadi acuan perencanaan pembangunan kesehatan nasional untuk periode 5 tahunan adalah...
A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
B. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
C. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
D. Peraturan Presiden tentang SKN
E. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Data Penduduk Sasaran
Soal 46 Premium
Dalam konteks transformasi kesehatan, konsep One Health menekankan bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari...
A. Hanya kesehatan tumbuhan
B. Hanya kesehatan hewan peliharaan
C. Kesehatan hewan dan ekosistem
D. Hanya lingkungan hidup
E. Kesehatan masyarakat global
Soal 47 Premium
Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan bertugas untuk...
A. Melakukan penelitian kebijakan kesehatan
B. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
C. Menangani krisis kesehatan
D. Mengelola sistem informasi kesehatan nasional
E. Mengembangkan kompetensi dan kapasitas aparatur Kemenkes
Soal 48 Premium
Siklus anggaran kesehatan di Indonesia dimulai dengan tahap...
A. Pelaksanaan anggaran
B. Pengawasan oleh BPK
C. Perencanaan anggaran (RKAKL)
D. Evaluasi dan pelaporan
E. Pengesahan UU APBN
Soal 49 Premium
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan bertanggung jawab secara langsung kepada...
A. Sekretaris Jenderal Kemenkes
B. Pejabat Pimpinan Tinggi madya, pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang terkait
C. Presiden RI
D. Inspektorat Jenderal Kemenkes
E. Menteri Kesehatan secara langsung
Soal 50 Premium
Pusat Pembiayaan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan bertugas dalam hal...
A. Pemberian pinjaman kepada rumah sakit
B. Pengelolaan dana BPJS Kesehatan
C. Pengelolaan aset Kemenkes
D. Audit keuangan daerah di bidang kesehatan
E. Pengelolaan dan koordinasi kebijakan pembiayaan kesehatan
Tips Lulus SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama
SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Administrator Kesehatan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.