SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 74 Tahun 2020, tugas pokok jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah...
A. Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengendalian ekosistem hutan
B. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja kementerian di sektor lingkungan hidup
C. Melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan
D. Melakukan patroli dan penegakan hukum tindak pidana kehutanan secara yustisial
E. Memungut penerimaan negara bukan pajak dari sektor pemanfaatan hasil hutan
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, tugas pokoknya adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
Soal 2
Kedudukan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan jabatan fungsional kategori...
A. Keterampilan dan Keahlian
B. Keterampilan dan Pelaksana
C. Administrasi dan Pengawas
D. Keahlian dan Struktural
E. Keahlian dan Pimpinan Tinggi
Jawaban: A
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) terdiri dari kategori keterampilan (mulai dari Terampil hingga Penyelia) dan kategori keahlian (mulai dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama).
Soal 3
Dalam jenjang jabatan fungsional PEH kategori Keahlian, jenjang yang paling tinggi adalah...
A. PEH Penyelia
B. PEH Ahli Utama
C. PEH Ahli Muda
D. PEH Ahli Pertama
E. PEH Ahli Madya
Jawaban: B
Berdasarkan Permenpan RB No. 74 Tahun 2020 Pasal 6, jenjang jabatan fungsional PEH kategori Keahlian dari yang terendah sampai tertinggi adalah Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Soal 4
Salah satu hasil kerja (output) dari seorang PEH Ahli Pertama dalam unsur pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan adalah...
A. Surat Perintah Penyidikan Kehutanan
B. Undang-Undang Konservasi baru
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
D. Laporan hasil identifikasi potensi dan masalah ekosistem hutan
E. Rencana Induk Kehutanan Nasional
Jawaban: D
Menurut rincian kegiatan PEH dalam Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, salah satu tugas PEH Ahli Pertama adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi data potensi, yang outputnya berupa laporan hasil identifikasi potensi dan masalah ekosistem.
Soal 5
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional PEH di instansi daerah provinsi adalah...
A. Kepala BKN
B. Gubernur
C. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
D. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
E. Bupati/Wali Kota
Jawaban: B
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai UU ASN dan aturan pelaksanaannya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat instansi daerah provinsi adalah Gubernur.
Soal 6
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah...
A. Seluruh wilayah negara yang belum memiliki sertifikat hak milik
B. Area tanah yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan hasil kayunya demi devisa negara semata
C. Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
D. Kumpulan pohon-pohon besar yang berada di wilayah pegunungan yang tidak dapat diakses manusia
E. Lahan yang ditutupi oleh pepohonan dengan luas minimal 0,25 hektar
Jawaban: C
Pasal 1 angka 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Soal 7
Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia dibagi menjadi tiga fungsi pokok, yaitu...
A. Hutan Tropis, Hutan Musim, dan Hutan Sabana
B. Hutan Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak
C. Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi
D. Hutan Mangrove, Hutan Gambut, dan Hutan Dataran Rendah
E. Hutan Primer, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman
Jawaban: C
Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999, berdasarkan fungsi pokoknya hutan dibagi menjadi tiga, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Soal 8
Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja yang turut mengubah beberapa pasal dalam UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah...
A. UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. Perpu No 2 Tahun 2022 (UU No 6 Tahun 2023)
B. UU Nomor 32 Tahun 2009
C. UU Nomor 23 Tahun 2014
D. UU Nomor 18 Tahun 2013
E. UU Nomor 5 Tahun 1990
Jawaban: A
UU Cipta Kerja yang memuat perubahan regulasi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup awalnya disahkan melalui UU No 11 Tahun 2020, kemudian digantikan oleh Perpu No 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi UU No 6 Tahun 2023.
Soal 9
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Asas yang mendasari hal tersebut sesuai UU Kehutanan antara lain, kecuali...
A. Manfaat dan lestari
B. Monopoli pemanfaatan
C. Keadilan
D. Kerakyatan
E. Keterpaduan
Jawaban: B
Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 2, penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Monopoli bertentangan dengan asas ini.
Soal 10
Dalam konteks kehutanan, deforestasi diartikan sebagai...
A. Pemanenan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat adat
B. Peningkatan tutupan tajuk pohon di hutan sekunder
C. Sertifikasi kayu legal untuk ekspor
D. Perubahan permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan akibat kegiatan manusia
E. Penanaman kembali lahan kritis
Jawaban: D
Deforestasi didefinisikan secara umum (termasuk oleh KLHK) sebagai perubahan penutupan lahan dari kelas hutan menjadi kelas non-hutan yang bersifat permanen, biasanya akibat alih fungsi lahan atau penebangan tanpa reboisasi.
Soal 11
Regulasi utama yang menjadi payung hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia adalah...
A. UU Nomor 18 Tahun 2013
B. UU Nomor 5 Tahun 1990
C. UU Nomor 26 Tahun 2007
D. UU Nomor 41 Tahun 1999
E. UU Nomor 32 Tahun 2009
Jawaban: B
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Soal 12
Sistem pengelolaan pangkalan data (database) yang digunakan KLHK untuk memantau peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) secara elektronik dikenal dengan sistem...
A. e-TSL (Sistem Informasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar)
B. SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)
C. SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu)
D. SATU DATA LHK
E. Sistem Informasi Geografis Kehutanan
Jawaban: A
Sistem aplikasi e-TSL digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK untuk perizinan dan pendataan peredaran tumbuhan dan satwa liar, termasuk untuk penerbitan dokumen SATS-LN (CITES).
Soal 13
Dokumen internasional yang meratifikasi perlindungan spesies langka agar perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelestariannya adalah...
A. Konvensi Ramsar
B. Paris Agreement
C. CBD (Convention on Biological Diversity)
D. Protokol Kyoto
E. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
Jawaban: E
CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen satwa liar dan tumbuhan tidak mengancam kelangsungan hidup mereka.
Soal 14
Berdasarkan Peraturan Menteri LHK mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, daftar spesies yang dilindungi tersebut saat ini diatur secara rinci dalam...
A. Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
B. UU No. 5 Tahun 1990
C. PP No. 28 Tahun 2011
D. Permen LHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
E. PP No. 7 Tahun 1999
Jawaban: A
Daftar terbaru dan rinci mengenai Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi diterbitkan dalam Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang merupakan perubahan dari P.20/2018.
Soal 15
Status konservasi satwa Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dalam daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) adalah...
A. Extinct in the Wild (Punah di Alam Liar)
B. Vulnerable (Rentan)
C. Critically Endangered (Kritis)
D. Near Threatened (Mendekati Terancam)
E. Least Concern (Risiko Rendah)
Jawaban: C
Berdasarkan data IUCN Red List, Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) berstatus Critically Endangered (Kritis / Sangat Terancam Punah) karena populasinya yang terus menurun.
Soal 16
Sistem peringatan dini (Early Warning System) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang umum digunakan di Indonesia untuk memantau titik panas adalah...
A. Aplikasi e-Filing
B. Sistem Informasi Manajemen Rencana Kehutanan
C. Sistem Informasi Geospasial
D. SiPongi
E. E-Katalog Kehutanan
Jawaban: D
Sistem pemantauan karhutla yang dioperasikan oleh KLHK adalah SiPongi. Sistem ini menyediakan informasi titik panas (hotspot) secara real-time yang bersumber dari berbagai satelit (seperti NOAA, Terra/Aqua MODIS, dan SNPP VIIRS).
Soal 17
Unsur utama yang menyebabkan terjadinya api dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan dikenal dengan istilah 'Segitiga Api', yang terdiri atas...
A. Angin, Kelembaban, dan Bahan Bakar
B. Bahan Bakar, Panas, dan Oksigen
C. Gambut, Cuaca, dan Manusia
D. Suhu Tinggi, Daun Kering, dan Angin kencang
E. Oksigen, Karbon Dioksida, dan Sinar Matahari
Jawaban: B
Konsep Segitiga Api (Fire Triangle) menyatakan bahwa api dapat menyala jika terdapat tiga unsur yang berinteraksi: Bahan Bakar (fuel), Panas (heat), dan Oksigen (oxygen).
Soal 18
Dalam manajemen penanggulangan karhutla, upaya pembuatan sekat bakar (firebreak) termasuk dalam tahapan...
A. Penanganan Pascakebakaran
B. Investigasi Hukum
C. Pencegahan
D. Rehabilitasi
E. Pemadaman
Jawaban: C
Sekat bakar (firebreak) dibuat sebagai upaya pencegahan untuk melokalisir atau menghentikan menjalarnya api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, sehingga api tidak meluas ke area lain.
Soal 19
Satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Kementerian LHK yang bertugas khusus dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah...
A. Wanadri
B. SPORC (Satuan Polisi Reaksi Cepat)
C. Basarnas
D. Polisi Hutan (Polhut)
E. Manggala Agni
Jawaban: E
Manggala Agni adalah brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Soal 20
Tingkat kemudahan terbakar di suatu kawasan hutan dapat dipantau menggunakan indeks cuaca kebakaran, salah satu sistem indeks yang sering digunakan secara internasional dan diadaptasi di Indonesia adalah...
A. ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara)
B. GIS (Geographic Information System)
C. AMDAL
D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
E. FDRS (Fire Danger Rating System)
Jawaban: E
FDRS (Fire Danger Rating System) atau Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran digunakan untuk mendeteksi tingkat kerawanan/kemudahan lahan dan hutan terbakar berdasarkan kondisi cuaca harian.
Soal 21 Premium
Dalam tata naskah dan dokumentasi pelaporan kinerja, capaian Angka Kredit bagi seorang PEH dihitung berdasarkan...
A. Kebijakan subjektif kepala dinas
B. Frekuensi mutasi pegawai
C. Lama masa kerja tanpa memperhitungkan tugas pokok
D. Keikutsertaan dalam partai politik
E. Hasil penilaian prestasi kerja dari kegiatan tugas jabatan fungsional yang telah dilakukan
Soal 22 Premium
Salah satu bentuk dokumentasi informasi pengelolaan ekosistem hutan yang digunakan oleh PEH untuk memetakan jenis dan kerapatan tegakan adalah...
A. Katalog Alat Pemadam Api Ringan
B. Laporan Keuangan Tahunan
C. Surat Izin Mengemudi Alat Berat
D. Peta Citra Satelit dan Hasil Cruising (Inventarisasi Tegakan)
E. Inventarisasi Sosial Ekonomi
Soal 23 Premium
Untuk mendukung tugas teknis, seorang PEH wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Standar pelaporan ini diatur agar...
A. Dapat diakses oleh publik secara komersial
B. Menutupi data kerusakan hutan dari media
C. Dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, penyusunan rencana tindak lanjut, dan penilaian kinerja
D. Menjadi arsip pribadi PEH setelah pensiun
E. Menambah beban administrasi tanpa tujuan jelas
Soal 24 Premium
Berdasarkan pedoman pengelolaan data spasial kehutanan, sistem proyeksi peta yang menjadi standar resmi secara nasional dalam pemetaan tematik kehutanan di Indonesia umumnya menggunakan sistem koordinat...
A. Mercator Silinder
B. Lambert Conformal Conic
C. Albers Equal Area
D. Azimuthal Equidistant
E. UTM (Universal Transverse Mercator)
Soal 25 Premium
Informasi tutupan lahan (land cover) kehutanan Indonesia diperbarui oleh KLHK secara periodik. Salah satu tujuan pembaruan data ini adalah untuk...
A. Menentukan batas administratif kelurahan/desa
B. Melakukan perhitungan deforestasi, reforestasi, dan emisi GRK (Gas Rumah Kaca)
C. Mengetahui jumlah populasi penduduk suatu provinsi
D. Menetapkan besaran tarif dasar listrik nasional
E. Menghitung nilai tukar rupiah
Soal 26 Premium
Undang-Undang yang menjadi payung hukum utama dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia adalah...
A. UU Nomor 32 Tahun 2009
B. UU Nomor 41 Tahun 1999
C. UU Nomor 37 Tahun 2014
D. UU Nomor 18 Tahun 2008
E. UU Nomor 5 Tahun 1990
Soal 27 Premium
Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha, disebut...
A. PROPER
B. UKL-UPL
C. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
D. AMDAL
E. Audit Lingkungan
Soal 28 Premium
Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip bahwa siapa yang mencemari lingkungan harus membayar biaya pemulihannya dikenal dengan asas...
A. Sustainable Development
B. Corporate Social Responsibility
C. Strict Liability
D. Precautionary Principle
E. Polluter Pays Principle (Asas Pencemar Membayar)
Soal 29 Premium
Dalam hukum lingkungan, tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pihak yang kegiatannya menggunakan bahan B3 atau menimbulkan ancaman serius tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan disebut...
A. Lex Specialis
B. Strict Liability
C. Class Action
D. Act of God
E. Ultimum Remedium
Soal 30 Premium
Setiap perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) wajib mengintegrasikan pertimbangan lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Instrumen yang wajib disusun oleh pemerintah daerah untuk hal tersebut adalah...
A. AMDAL Regional
B. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
C. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
D. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
E. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Soal 31 Premium
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kegiatan Tata Hutan dilakukan dalam rangka...
A. Membagi kawasan hutan ke dalam blok dan/atau petak untuk mempermudah pengelolaan hutan secara efektif dan efisien
B. Membuka seluruh tutupan hutan untuk lahan pertanian pangan skala besar
C. Mengubah fungsi hutan lindung menjadi kawasan industri
D. Mengklaim wilayah hutan sebagai tanah hak milik adat secara otomatis
E. Menjual hasil hutan kayu ke pasar internasional dengan harga tinggi
Soal 32 Premium
Kawasan pengelola hutan di tingkat tapak yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi secara lestari disebut...
A. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
B. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
C. Taman Hutan Raya (Tahura)
D. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
E. Hutan Tanaman Industri (HTI)
Soal 33 Premium
Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun di tingkat KPH disebut...
A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
B. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
C. Rencana Karya Lima Tahun (RKLT)
D. Rencana Strategis (Renstra) KPH
E. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)
Soal 34 Premium
Salah satu blok dalam pembagian ruang di Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) berupa Taman Nasional yang dikhususkan untuk melindungi kekhasan flora, fauna, dan tidak boleh ada campur tangan manusia yang mengubah bentang alam adalah...
A. Blok Rimba
B. Blok Tradisional
C. Blok Inti
D. Blok Pemanfaatan
E. Blok Rehabilitasi
Soal 35 Premium
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan harus berdasarkan data inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan tingkat nasional diselenggarakan oleh...
A. Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan
B. Dinas Kehutanan Provinsi
C. Perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan
D. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan
E. Pemerintah Desa setempat
Soal 36 Premium
Tiga pilar utama dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 adalah...
A. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pengawetan keanekaragaman jenis, dan Pemanfaatan secara lestari
B. Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan
C. Konservasi In-situ, Ex-situ, dan Kebun Binatang
D. Perlindungan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum
E. Pelestarian, Pemanfaatan, dan Pengawasan
Soal 37 Premium
Upaya konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya disebut konservasi...
A. Kawasan Lindung Mutlak
B. Cagar Alam
C. Pelestarian Inti
D. In-situ
E. Ex-situ
Soal 38 Premium
Salah satu spesies endemik mamalia dari Pulau Sulawesi yang juga dilindungi berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia adalah...
A. Badak Bercula Satu
B. Bekantan
C. Anoa
D. Orangutan Kalimantan
E. Gajah Sumatera
Soal 39 Premium
Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami adalah...
A. Taman Hutan Raya
B. Taman Wisata Alam
C. Cagar Alam
D. Suaka Margasatwa
E. Taman Nasional
Soal 40 Premium
Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap larangan ini diatur sanksi pidananya dalam...
A. UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 jo Pasal 40
B. PP Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 10
C. UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50
D. UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69
E. KUHP Pasal 362
Soal 41 Premium
Indonesia menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam komitmen iklim global yang dituangkan dalam dokumen...
A. PROPER
B. NDC (Nationally Determined Contribution)
C. PROKILIM
D. SDGs (Sustainable Development Goals)
E. AMDAL
Soal 42 Premium
Sektor penyumbang penurunan emisi GRK terbesar berdasarkan target NDC Indonesia adalah dari sektor...
A. Energi
B. Pertanian
C. Limbah (Waste)
D. Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)
E. Kehutanan dan Penggunaan Lahan (Forestry and Other Land Use / FOLU)
Soal 43 Premium
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan terbaru yaitu...
A. Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016
B. PP Nomor 28 Tahun 2011
C. Perpres Nomor 98 Tahun 2021
D. Keppres Nomor 32 Tahun 1990
E. UU Nomor 18 Tahun 2013
Soal 44 Premium
Bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung di tingkat tapak yang dicanangkan oleh KLHK dikenal dengan program...
A. Perhutanan Sosial
B. Masyarakat Peduli Api (MPA)
C. Program Adipura
D. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
E. Program Kampung Iklim (PROKLIM)
Soal 45 Premium
Gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses dekomposisi anaerobik di lahan gambut terdegradasi dan memiliki peran signifikan dalam pemanasan global adalah...
A. Metana (CH4)
B. Nitrous oksida (N2O)
C. Sulfur Heksafluorida (SF6)
D. Ozon (O3)
E. Karbon dioksida (CO2)
Soal 46 Premium
Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...
A. Taman Wisata Alam
B. Cagar Alam
C. Taman Hutan Raya (Tahura)
D. Suaka Margasatwa
E. Taman Nasional
Soal 47 Premium
Perbedaan mendasar antara Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berdasarkan undang-undang adalah...
A. KSA boleh dimanfaatkan sumber daya alamnya, KPA tidak boleh
B. KSA dikelola pemerintah daerah, KPA dikelola pemerintah pusat
C. KSA tidak mengenal sistem pemanfaatan pariwisata alam massal, sementara KPA memungkinkan pemanfaatan lestari seperti pariwisata alam dan rekreasi
D. KSA khusus untuk tumbuhan, KPA khusus untuk satwa
E. KSA berada di darat, KPA berada di perairan/laut
Soal 48 Premium
Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi adalah pengertian dari...
A. Taman Safari
B. Taman Wisata Alam
C. Kebun Raya
D. Taman Nasional
E. Taman Hutan Raya
Soal 49 Premium
Kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada di dalam wilayah satu kabupaten/kota diselenggarakan oleh...
A. Pemerintah Pusat melalui KLHK
B. Swasta pengelola pariwisata
C. Gubernur
D. Bupati/Wali Kota
E. BUMN Kehutanan
Soal 50 Premium
Penetapan suatu kawasan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) merupakan wewenang dari...
A. Presiden atas usulan DPR
B. Gubernur wilayah setempat
C. Pemerintah (Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan/lingkungan hidup)
D. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
E. Kepala BKSDA setempat
Tips Lulus SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.