SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 74 Tahun 2020, tugas pokok jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah...
A. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja kementerian di sektor lingkungan hidup
B. Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengendalian ekosistem hutan
C. Memungut penerimaan negara bukan pajak dari sektor pemanfaatan hasil hutan
D. Melakukan patroli dan penegakan hukum tindak pidana kehutanan secara yustisial
E. Melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 5 Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, tugas pokoknya adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
Soal 2
Kedudukan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan jabatan fungsional kategori...
A. Administrasi dan Pengawas
B. Keahlian dan Struktural
C. Keterampilan dan Keahlian
D. Keterampilan dan Pelaksana
E. Keahlian dan Pimpinan Tinggi
Jawaban: C
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) terdiri dari kategori keterampilan (mulai dari Terampil hingga Penyelia) dan kategori keahlian (mulai dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama).
Soal 3
Dalam jenjang jabatan fungsional PEH kategori Keahlian, jenjang yang paling tinggi adalah...
A. PEH Ahli Muda
B. PEH Ahli Utama
C. PEH Ahli Madya
D. PEH Penyelia
E. PEH Ahli Pertama
Jawaban: B
Berdasarkan Permenpan RB No. 74 Tahun 2020 Pasal 6, jenjang jabatan fungsional PEH kategori Keahlian dari yang terendah sampai tertinggi adalah Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Soal 4
Salah satu hasil kerja (output) dari seorang PEH Ahli Pertama dalam unsur pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan adalah...
A. Surat Perintah Penyidikan Kehutanan
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
C. Undang-Undang Konservasi baru
D. Rencana Induk Kehutanan Nasional
E. Laporan hasil identifikasi potensi dan masalah ekosistem hutan
Jawaban: E
Menurut rincian kegiatan PEH dalam Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, salah satu tugas PEH Ahli Pertama adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi data potensi, yang outputnya berupa laporan hasil identifikasi potensi dan masalah ekosistem.
Soal 5
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional PEH di instansi daerah provinsi adalah...
A. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
B. Gubernur
C. Bupati/Wali Kota
D. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
E. Kepala BKN
Jawaban: B
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai UU ASN dan aturan pelaksanaannya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat instansi daerah provinsi adalah Gubernur.
Soal 6
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah...
A. Lahan yang ditutupi oleh pepohonan dengan luas minimal 0,25 hektar
B. Kumpulan pohon-pohon besar yang berada di wilayah pegunungan yang tidak dapat diakses manusia
C. Area tanah yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan hasil kayunya demi devisa negara semata
D. Seluruh wilayah negara yang belum memiliki sertifikat hak milik
E. Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
Jawaban: E
Pasal 1 angka 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Soal 7
Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia dibagi menjadi tiga fungsi pokok, yaitu...
A. Hutan Primer, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman
B. Hutan Mangrove, Hutan Gambut, dan Hutan Dataran Rendah
C. Hutan Tropis, Hutan Musim, dan Hutan Sabana
D. Hutan Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak
E. Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi
Jawaban: E
Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999, berdasarkan fungsi pokoknya hutan dibagi menjadi tiga, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Soal 8
Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja yang turut mengubah beberapa pasal dalam UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah...
A. UU Nomor 23 Tahun 2014
B. UU Nomor 18 Tahun 2013
C. UU Nomor 5 Tahun 1990
D. UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. Perpu No 2 Tahun 2022 (UU No 6 Tahun 2023)
E. UU Nomor 32 Tahun 2009
Jawaban: D
UU Cipta Kerja yang memuat perubahan regulasi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup awalnya disahkan melalui UU No 11 Tahun 2020, kemudian digantikan oleh Perpu No 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi UU No 6 Tahun 2023.
Soal 9
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Asas yang mendasari hal tersebut sesuai UU Kehutanan antara lain, kecuali...
A. Monopoli pemanfaatan
B. Kerakyatan
C. Manfaat dan lestari
D. Keterpaduan
E. Keadilan
Jawaban: A
Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 2, penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Monopoli bertentangan dengan asas ini.
Soal 10
Dalam konteks kehutanan, deforestasi diartikan sebagai...
A. Sertifikasi kayu legal untuk ekspor
B. Peningkatan tutupan tajuk pohon di hutan sekunder
C. Pemanenan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat adat
D. Perubahan permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan akibat kegiatan manusia
E. Penanaman kembali lahan kritis
Jawaban: D
Deforestasi didefinisikan secara umum (termasuk oleh KLHK) sebagai perubahan penutupan lahan dari kelas hutan menjadi kelas non-hutan yang bersifat permanen, biasanya akibat alih fungsi lahan atau penebangan tanpa reboisasi.
Soal 11
Regulasi utama yang menjadi payung hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia adalah...
A. UU Nomor 26 Tahun 2007
B. UU Nomor 32 Tahun 2009
C. UU Nomor 18 Tahun 2013
D. UU Nomor 5 Tahun 1990
E. UU Nomor 41 Tahun 1999
Jawaban: D
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Soal 12
Sistem pengelolaan pangkalan data (database) yang digunakan KLHK untuk memantau peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) secara elektronik dikenal dengan sistem...
A. SATU DATA LHK
B. SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu)
C. SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)
D. Sistem Informasi Geografis Kehutanan
E. e-TSL (Sistem Informasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar)
Jawaban: E
Sistem aplikasi e-TSL digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK untuk perizinan dan pendataan peredaran tumbuhan dan satwa liar, termasuk untuk penerbitan dokumen SATS-LN (CITES).
Soal 13
Dokumen internasional yang meratifikasi perlindungan spesies langka agar perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelestariannya adalah...
A. Protokol Kyoto
B. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
C. CBD (Convention on Biological Diversity)
D. Paris Agreement
E. Konvensi Ramsar
Jawaban: B
CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen satwa liar dan tumbuhan tidak mengancam kelangsungan hidup mereka.
Soal 14
Berdasarkan Peraturan Menteri LHK mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, daftar spesies yang dilindungi tersebut saat ini diatur secara rinci dalam...
A. Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
B. UU No. 5 Tahun 1990
C. PP No. 28 Tahun 2011
D. PP No. 7 Tahun 1999
E. Permen LHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
Jawaban: A
Daftar terbaru dan rinci mengenai Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi diterbitkan dalam Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang merupakan perubahan dari P.20/2018.
Soal 15
Status konservasi satwa Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dalam daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) adalah...
A. Critically Endangered (Kritis)
B. Extinct in the Wild (Punah di Alam Liar)
C. Near Threatened (Mendekati Terancam)
D. Least Concern (Risiko Rendah)
E. Vulnerable (Rentan)
Jawaban: A
Berdasarkan data IUCN Red List, Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) berstatus Critically Endangered (Kritis / Sangat Terancam Punah) karena populasinya yang terus menurun.
Soal 16
Sistem peringatan dini (Early Warning System) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang umum digunakan di Indonesia untuk memantau titik panas adalah...
A. E-Katalog Kehutanan
B. Sistem Informasi Geospasial
C. SiPongi
D. Sistem Informasi Manajemen Rencana Kehutanan
E. Aplikasi e-Filing
Jawaban: C
Sistem pemantauan karhutla yang dioperasikan oleh KLHK adalah SiPongi. Sistem ini menyediakan informasi titik panas (hotspot) secara real-time yang bersumber dari berbagai satelit (seperti NOAA, Terra/Aqua MODIS, dan SNPP VIIRS).
Soal 17
Unsur utama yang menyebabkan terjadinya api dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan dikenal dengan istilah 'Segitiga Api', yang terdiri atas...
A. Suhu Tinggi, Daun Kering, dan Angin kencang
B. Bahan Bakar, Panas, dan Oksigen
C. Gambut, Cuaca, dan Manusia
D. Angin, Kelembaban, dan Bahan Bakar
E. Oksigen, Karbon Dioksida, dan Sinar Matahari
Jawaban: B
Konsep Segitiga Api (Fire Triangle) menyatakan bahwa api dapat menyala jika terdapat tiga unsur yang berinteraksi: Bahan Bakar (fuel), Panas (heat), dan Oksigen (oxygen).
Soal 18
Dalam manajemen penanggulangan karhutla, upaya pembuatan sekat bakar (firebreak) termasuk dalam tahapan...
A. Pemadaman
B. Investigasi Hukum
C. Rehabilitasi
D. Penanganan Pascakebakaran
E. Pencegahan
Jawaban: E
Sekat bakar (firebreak) dibuat sebagai upaya pencegahan untuk melokalisir atau menghentikan menjalarnya api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, sehingga api tidak meluas ke area lain.
Soal 19
Satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Kementerian LHK yang bertugas khusus dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah...
A. Wanadri
B. Manggala Agni
C. Basarnas
D. SPORC (Satuan Polisi Reaksi Cepat)
E. Polisi Hutan (Polhut)
Jawaban: B
Manggala Agni adalah brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Soal 20
Tingkat kemudahan terbakar di suatu kawasan hutan dapat dipantau menggunakan indeks cuaca kebakaran, salah satu sistem indeks yang sering digunakan secara internasional dan diadaptasi di Indonesia adalah...
A. GIS (Geographic Information System)
B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
C. ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara)
D. AMDAL
E. FDRS (Fire Danger Rating System)
Jawaban: E
FDRS (Fire Danger Rating System) atau Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran digunakan untuk mendeteksi tingkat kerawanan/kemudahan lahan dan hutan terbakar berdasarkan kondisi cuaca harian.
Soal 21 Premium
Dalam tata naskah dan dokumentasi pelaporan kinerja, capaian Angka Kredit bagi seorang PEH dihitung berdasarkan...
A. Kebijakan subjektif kepala dinas
B. Lama masa kerja tanpa memperhitungkan tugas pokok
C. Keikutsertaan dalam partai politik
D. Frekuensi mutasi pegawai
E. Hasil penilaian prestasi kerja dari kegiatan tugas jabatan fungsional yang telah dilakukan
Soal 22 Premium
Salah satu bentuk dokumentasi informasi pengelolaan ekosistem hutan yang digunakan oleh PEH untuk memetakan jenis dan kerapatan tegakan adalah...
A. Inventarisasi Sosial Ekonomi
B. Laporan Keuangan Tahunan
C. Katalog Alat Pemadam Api Ringan
D. Peta Citra Satelit dan Hasil Cruising (Inventarisasi Tegakan)
E. Surat Izin Mengemudi Alat Berat
Soal 23 Premium
Untuk mendukung tugas teknis, seorang PEH wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Standar pelaporan ini diatur agar...
A. Menambah beban administrasi tanpa tujuan jelas
B. Menutupi data kerusakan hutan dari media
C. Menjadi arsip pribadi PEH setelah pensiun
D. Dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, penyusunan rencana tindak lanjut, dan penilaian kinerja
E. Dapat diakses oleh publik secara komersial
Soal 24 Premium
Berdasarkan pedoman pengelolaan data spasial kehutanan, sistem proyeksi peta yang menjadi standar resmi secara nasional dalam pemetaan tematik kehutanan di Indonesia umumnya menggunakan sistem koordinat...
A. Azimuthal Equidistant
B. Lambert Conformal Conic
C. UTM (Universal Transverse Mercator)
D. Mercator Silinder
E. Albers Equal Area
Soal 25 Premium
Informasi tutupan lahan (land cover) kehutanan Indonesia diperbarui oleh KLHK secara periodik. Salah satu tujuan pembaruan data ini adalah untuk...
A. Menghitung nilai tukar rupiah
B. Mengetahui jumlah populasi penduduk suatu provinsi
C. Menetapkan besaran tarif dasar listrik nasional
D. Melakukan perhitungan deforestasi, reforestasi, dan emisi GRK (Gas Rumah Kaca)
E. Menentukan batas administratif kelurahan/desa
Soal 26 Premium
Undang-Undang yang menjadi payung hukum utama dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia adalah...
A. UU Nomor 5 Tahun 1990
B. UU Nomor 32 Tahun 2009
C. UU Nomor 41 Tahun 1999
D. UU Nomor 37 Tahun 2014
E. UU Nomor 18 Tahun 2008
Soal 27 Premium
Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha, disebut...
A. UKL-UPL
B. Audit Lingkungan
C. PROPER
D. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
E. AMDAL
Soal 28 Premium
Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip bahwa siapa yang mencemari lingkungan harus membayar biaya pemulihannya dikenal dengan asas...
A. Sustainable Development
B. Precautionary Principle
C. Strict Liability
D. Polluter Pays Principle (Asas Pencemar Membayar)
E. Corporate Social Responsibility
Soal 29 Premium
Dalam hukum lingkungan, tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pihak yang kegiatannya menggunakan bahan B3 atau menimbulkan ancaman serius tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan disebut...
A. Ultimum Remedium
B. Strict Liability
C. Act of God
D. Lex Specialis
E. Class Action
Soal 30 Premium
Setiap perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) wajib mengintegrasikan pertimbangan lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Instrumen yang wajib disusun oleh pemerintah daerah untuk hal tersebut adalah...
A. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
B. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
C. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
D. AMDAL Regional
E. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Soal 31 Premium
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kegiatan Tata Hutan dilakukan dalam rangka...
A. Mengubah fungsi hutan lindung menjadi kawasan industri
B. Membagi kawasan hutan ke dalam blok dan/atau petak untuk mempermudah pengelolaan hutan secara efektif dan efisien
C. Mengklaim wilayah hutan sebagai tanah hak milik adat secara otomatis
D. Membuka seluruh tutupan hutan untuk lahan pertanian pangan skala besar
E. Menjual hasil hutan kayu ke pasar internasional dengan harga tinggi
Soal 32 Premium
Kawasan pengelola hutan di tingkat tapak yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi secara lestari disebut...
A. Hutan Tanaman Industri (HTI)
B. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
C. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
D. Taman Hutan Raya (Tahura)
E. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Soal 33 Premium
Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun di tingkat KPH disebut...
A. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
B. Rencana Strategis (Renstra) KPH
C. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)
D. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
E. Rencana Karya Lima Tahun (RKLT)
Soal 34 Premium
Salah satu blok dalam pembagian ruang di Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) berupa Taman Nasional yang dikhususkan untuk melindungi kekhasan flora, fauna, dan tidak boleh ada campur tangan manusia yang mengubah bentang alam adalah...
A. Blok Tradisional
B. Blok Pemanfaatan
C. Blok Rimba
D. Blok Rehabilitasi
E. Blok Inti
Soal 35 Premium
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan harus berdasarkan data inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan tingkat nasional diselenggarakan oleh...
A. Dinas Kehutanan Provinsi
B. Pemerintah Desa setempat
C. Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan
D. Perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan
E. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan
Soal 36 Premium
Tiga pilar utama dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 adalah...
A. Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan
B. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pengawetan keanekaragaman jenis, dan Pemanfaatan secara lestari
C. Pelestarian, Pemanfaatan, dan Pengawasan
D. Konservasi In-situ, Ex-situ, dan Kebun Binatang
E. Perlindungan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum
Soal 37 Premium
Upaya konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya disebut konservasi...
A. In-situ
B. Pelestarian Inti
C. Kawasan Lindung Mutlak
D. Cagar Alam
E. Ex-situ
Soal 38 Premium
Salah satu spesies endemik mamalia dari Pulau Sulawesi yang juga dilindungi berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia adalah...
A. Bekantan
B. Orangutan Kalimantan
C. Anoa
D. Gajah Sumatera
E. Badak Bercula Satu
Soal 39 Premium
Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami adalah...
A. Taman Wisata Alam
B. Cagar Alam
C. Taman Nasional
D. Suaka Margasatwa
E. Taman Hutan Raya
Soal 40 Premium
Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap larangan ini diatur sanksi pidananya dalam...
A. UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50
B. UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 jo Pasal 40
C. PP Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 10
D. KUHP Pasal 362
E. UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69
Soal 41 Premium
Indonesia menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam komitmen iklim global yang dituangkan dalam dokumen...
A. AMDAL
B. NDC (Nationally Determined Contribution)
C. SDGs (Sustainable Development Goals)
D. PROKILIM
E. PROPER
Soal 42 Premium
Sektor penyumbang penurunan emisi GRK terbesar berdasarkan target NDC Indonesia adalah dari sektor...
A. Limbah (Waste)
B. Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)
C. Kehutanan dan Penggunaan Lahan (Forestry and Other Land Use / FOLU)
D. Energi
E. Pertanian
Soal 43 Premium
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan terbaru yaitu...
A. PP Nomor 28 Tahun 2011
B. Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016
C. Keppres Nomor 32 Tahun 1990
D. Perpres Nomor 98 Tahun 2021
E. UU Nomor 18 Tahun 2013
Soal 44 Premium
Bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung di tingkat tapak yang dicanangkan oleh KLHK dikenal dengan program...
A. Program Adipura
B. Masyarakat Peduli Api (MPA)
C. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
D. Program Kampung Iklim (PROKLIM)
E. Perhutanan Sosial
Soal 45 Premium
Gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses dekomposisi anaerobik di lahan gambut terdegradasi dan memiliki peran signifikan dalam pemanasan global adalah...
A. Sulfur Heksafluorida (SF6)
B. Nitrous oksida (N2O)
C. Ozon (O3)
D. Karbon dioksida (CO2)
E. Metana (CH4)
Soal 46 Premium
Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...
A. Taman Hutan Raya (Tahura)
B. Taman Wisata Alam
C. Cagar Alam
D. Suaka Margasatwa
E. Taman Nasional
Soal 47 Premium
Perbedaan mendasar antara Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berdasarkan undang-undang adalah...
A. KSA berada di darat, KPA berada di perairan/laut
B. KSA khusus untuk tumbuhan, KPA khusus untuk satwa
C. KSA dikelola pemerintah daerah, KPA dikelola pemerintah pusat
D. KSA tidak mengenal sistem pemanfaatan pariwisata alam massal, sementara KPA memungkinkan pemanfaatan lestari seperti pariwisata alam dan rekreasi
E. KSA boleh dimanfaatkan sumber daya alamnya, KPA tidak boleh
Soal 48 Premium
Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi adalah pengertian dari...
A. Kebun Raya
B. Taman Wisata Alam
C. Taman Nasional
D. Taman Safari
E. Taman Hutan Raya
Soal 49 Premium
Kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada di dalam wilayah satu kabupaten/kota diselenggarakan oleh...
A. Bupati/Wali Kota
B. Pemerintah Pusat melalui KLHK
C. Swasta pengelola pariwisata
D. Gubernur
E. BUMN Kehutanan
Soal 50 Premium
Penetapan suatu kawasan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) merupakan wewenang dari...
A. Pemerintah (Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan/lingkungan hidup)
B. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
C. Kepala BKSDA setempat
D. Gubernur wilayah setempat
E. Presiden atas usulan DPR
Tips Lulus SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama
SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.