Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Dokumentalis Hukum. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Dokumentalis Hukum berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kemampuan Umum
5 Indikator
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pengetahuan umum teknologi dan informasi
Kemampuan Khusus
5 Indikator
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Konsep dasar, teknik, metode, pedoman dan prosedur dalam pengelolaan informasi hukum
Penyiapan data dan bahan yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum
Simulasi Tryout SKB CAT Dokumentalis Hukum
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Dokumentalis Hukum, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Dokumentalis Hukum Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Dokumentalis Hukum berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Dokumentalis Hukum & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki tepat di bawah UUD 1945 adalah...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: 1. UUD 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU/Perpu, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kabupaten/Kota.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Soal 2
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, instansi yang bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 4 Perpres No. 33 Tahun 2012 menetapkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bertindak sebagai Pusat JDIHN.
Materi Terkait: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Soal 3
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, transformasi digital dalam manajemen ASN bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
UU No. 20 Tahun 2023 menekankan digitalisasi manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi pelayanan manajemen ASN secara nasional.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 4
Manakah yang merupakan klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
Kunci Jawaban: E
Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 mewajibkan Badan Publik untuk mengumumkan informasi secara berkala, seperti informasi profil badan publik, laporan keuangan, dan ringkasan akses informasi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Soal 5
Dalam standar pengelolaan dokumen hukum, proses mendeskripsikan ciri-ciri fisik dan isi dokumen agar mudah ditemukan kembali disebut...
Kunci Jawaban: C
Katalogisasi atau pendeskripsian dokumen dalam manajemen dokumentasi hukum bertujuan untuk mengidentifikasi dokumen secara unik melalui metadata.
Materi Terkait: Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Soal 6
Asas pelayanan publik yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi sesuai UU No. 25 Tahun 2009 disebut...
Kunci Jawaban: B
Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif dalam UU No. 25 Tahun 2009 menjamin bahwa pelayanan diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Soal 7
Teknologi 'OCR' (Optical Character Recognition) dalam pengelolaan dokumen hukum digital berfungsi untuk...
Kunci Jawaban: C
OCR digunakan untuk mengubah gambar atau dokumen hasil pindai (scan) menjadi teks yang dapat dicari (searchable) dan diolah oleh komputer.
Materi Terkait: Pengetahuan umum teknologi dan informasi
Soal 8
Salah satu anggota JDIHN menurut Perpres No. 33 Tahun 2012 adalah...
Kunci Jawaban: A
Anggota JDIHN meliputi biro hukum kementerian, lembaga negara, LPNK, sekretariat lembaga negara, biro hukum provinsi, bagian hukum kabupaten/kota, dan perguruan tinggi.
Materi Terkait: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Soal 9
Proses pembentukan UU setelah tahap pembahasan bersama antara DPR dan Presiden selesai adalah tahap...
Kunci Jawaban: A
Setelah pembahasan, tahapan berikutnya menurut UU 12/2011 adalah Pengesahan (oleh Presiden) dan dilanjutkan dengan Pengundangan (dalam Lembaran Negara).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Soal 10
Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik karena dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual disebut...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, informasi yang berkaitan dengan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat merupakan informasi yang dikecualikan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Soal 11
Berdasarkan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, pengisian jabatan ASN dilakukan berdasarkan...
Kunci Jawaban: A
UU ASN terbaru tetap mengedepankan sistem merit yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan wajar.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 12
Dalam manajemen data JDIH, format standar penyimpanan dokumen digital yang disarankan karena bersifat permanen dan tidak mudah diubah strukturnya adalah...
Kunci Jawaban: A
PDF/A (Portable Document Format for Archiving) adalah standar internasional untuk pengarsipan dokumen elektronik dalam jangka panjang.
Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, metode, pedoman dan prosedur dalam pengelolaan informasi hukum
Soal 13
Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah...
Kunci Jawaban: A
Asas kemanusiaan mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Soal 14
Apa fungsi utama dari Metadata dalam portal JDIH?
Kunci Jawaban: E
Metadata berfungsi untuk memfasilitasi penelusuran, identifikasi, dan pengelolaan dokumen hukum agar pencarian menjadi cepat dan akurat.
Materi Terkait: Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Soal 15
Menurut UU No. 25 Tahun 2009, 'Maklumat Pelayanan' adalah...
Kunci Jawaban: C
Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis berisi kesanggupan penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Soal 16
Penyiapan data hukum yang valid meliputi pengecekan terhadap 'Status Peraturan'. Status peraturan yang menyatakan peraturan tersebut sudah tidak berlaku karena adanya peraturan baru disebut...
Kunci Jawaban: C
Status 'Dicabut' menandakan bahwa seluruh materi muatan peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan yang lebih baru atau yang lebih tinggi.
Materi Terkait: Penyiapan data dan bahan yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
Soal 17
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar di dalam server JDIH disebut...
Kunci Jawaban: B
DBMS (Database Management System) adalah perangkat lunak untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data di dalam database.
Materi Terkait: Pengetahuan umum teknologi dan informasi
Soal 18
Dalam teknik dokumentasi hukum, proses meringkas isi peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa yang lebih singkat tanpa mengubah maksud asli disebut...
Kunci Jawaban: D
Abstraksi atau ringkasan hukum membantu pengguna memahami inti dari suatu peraturan dengan cepat.
Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, metode, pedoman dan prosedur dalam pengelolaan informasi hukum
Soal 19
Siapakah yang berwenang menetapkan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional?
Kunci Jawaban: D
Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN selaku Pusat JDIHN berwenang menetapkan standar teknis dan pedoman bagi seluruh anggota JDIHN.
Materi Terkait: Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum
Soal 20
Sesuai UU No. 14 Tahun 2008, sengketa informasi publik diselesaikan melalui...
Kunci Jawaban: A
Sengketa informasi publik diselesaikan melalui Komisi Informasi (KI) baik di tingkat pusat maupun provinsi melalui ajudikasi non-litigasi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Soal 21
PRO
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, materi muatan mengenai pembentukan, penghapusan, atau penggabungan daerah diatur dengan...
Kunci Jawaban: C
Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang antara lain mengenai pembentukan daerah.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam skema interoperabilitas data JDIHN, standar metadata yang wajib digunakan agar data dapat saling terintegrasi antar anggota JDIHN adalah standar...
Kunci Jawaban: D
BPHN menetapkan penggunaan standar metadata Dublin Core yang disesuaikan untuk dokumen hukum agar tercapai interoperabilitas.
Materi Terkait: Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Ketentuan mengenai pemberhentian sementara ASN karena menjadi tersangka tindak pidana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023. ASN tersebut diberhentikan sementara jika...
Kunci Jawaban: B
UU No. 20 Tahun 2023 mengatur ASN diberhentikan sementara jika ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu kewajiban Anggota JDIHN dalam pengelolaan dokumen adalah melakukan 'Digital Signature' pada dokumen hukum digital. Fungsi utama tanda tangan digital tersebut adalah...
Kunci Jawaban: D
Digital Signature menjamin integritas dokumen (tidak diubah) dan autentikasi sumber pengirim dokumen hukum.
Materi Terkait: Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Status peraturan 'Tidak Berlaku' dapat terjadi karena adanya putusan dari lembaga peradilan. Lembaga yang berwenang membatalkan Peraturan Presiden terhadap Undang-Undang adalah...
Kunci Jawaban: E
Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materi terhadap peraturan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumentalis hukum harus memahami teknik 'Indeksasi'. Indeks yang disusun berdasarkan kata kunci atau subjek masalah hukum yang dibahas dalam dokumen disebut...
Kunci Jawaban: D
Indeks subjek mengelompokkan dokumen berdasarkan topik atau tema hukum yang dibahas, memudahkan pencarian berdasarkan masalah hukum.
Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, metode, pedoman dan prosedur dalam pengelolaan informasi hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaksanaan pengelolaan informasi hukum harus mengikuti siklus hidup dokumen. Tahap terakhir setelah dokumen dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki nilai guna lagi adalah...
Kunci Jawaban: E
Setelah masa retensi berakhir dan dokumen tidak memiliki nilai guna lagi, langkah terakhir adalah pemusnahan (untuk dokumen yang tidak permanen).
Materi Terkait: Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perpres 33/2012 mewajibkan setiap anggota JDIHN untuk melakukan pengunggahan (uploading) data. Data yang diunggah ke portal JDIHN Pusat minimal meliputi...
Kunci Jawaban: C
Data hukum yang diintegrasikan minimal meliputi jenis, nomor, tahun, judul, tanggal penetapan, dan file dokumen digital (format PDF).
Materi Terkait: Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kriteria penilaian situs web JDIH anggota oleh BPHN (JDIHN Awards) meliputi aspek organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen, teknis pengelolaan, dan...
Kunci Jawaban: D
Aspek inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi poin penting dalam penilaian kemajuan JDIH.
Materi Terkait: Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumen hukum digital yang dikelola harus memiliki format penamaan file yang standar. Contoh penamaan file yang baik untuk memudahkan identifikasi adalah...
Kunci Jawaban: A
Penamaan file yang standar (misal: jenis_nomor_tahun) memudahkan sistem dan manusia dalam mencari file tanpa harus membukanya.
Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, metode, pedoman dan prosedur dalam pengelolaan informasi hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU ASN 20/2023, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-ASN (honorer) baru. Penataan tenaga non-ASN wajib diselesaikan paling lambat pada...
Kunci Jawaban: A
UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 66 mewajibkan penataan tenaga non-ASN diselesaikan paling lambat Desember 2024.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Dokumentalis Hukum pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Dokumentalis Hukum
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Dokumentalis Hukum semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Dokumentalis Hukum, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Dokumentalis Hukum
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Dokumentalis Hukum menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.