SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Pemula, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Polisi Pamong Praja Pemula, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Pemula berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Pemula, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Polisi Pamong Praja Pemula. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Pemula.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam...
A. Memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas di jalan raya
B. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana umum
C. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan
D. Mengelola administrasi kependudukan di tingkat kecamatan
E. Menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta pelindungan masyarakat
Jawaban: E
Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas utama Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Soal 2
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk ke dalam kategori...
A. Urusan Pemerintahan Absolut
B. Urusan Pemerintahan Pilihan
C. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
D. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
E. Urusan Pemerintahan Umum
Jawaban: C
Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; serta sosial.
Soal 3
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai...
A. Prosedur penangkapan pelanggar hukum pidana
B. Gaji maksimal yang diterima pegawai daerah
C. Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal
D. Standar pembangunan gedung kantor pemerintah
E. Jumlah personel minimal dalam satu regu patroli
Jawaban: C
Sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Soal 4
Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, anggota Satlinmas dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tingkat...
A. Provinsi
B. Desa atau Kelurahan
C. Dusun
D. Kecamatan saja
E. Nasional
Jawaban: B
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa anggota Satlinmas dibentuk di tingkat Desa dan Kelurahan oleh Bupati/Wali Kota.
Soal 5
Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda disebut...
A. Aparat Penegak Hukum Pusat
B. Saksi Ahli Daerah
C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
D. Intelijen Daerah
E. Penyidik Kepolisian Negara
Jawaban: C
Sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
Soal 6
Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang secara administratif bertanggung jawab kepada...
A. Ketua DPRD
B. Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
C. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)
D. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
E. Dandim
Jawaban: B
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) melalui Sekretaris Daerah.
Soal 7
Prinsip dasar Satpol PP dalam bertindak yang mengutamakan upaya pencegahan melalui komunikasi dan edukasi sebelum tindakan represif disebut...
A. Tindakan Preemtif dan Preventif
B. Tindakan Yudisial
C. Tindakan Diskriminatif
D. Tindakan Otoriter
E. Tindakan Militeristik
Jawaban: A
Dalam penyelenggaraan trantibum sebagaimana diatur dalam Permendagri 26/2020 dan SOP Satpol PP (Permendagri 23/2023), tindakan dimulai dari upaya preemtif (himbauan) dan preventif (pencegahan) sebelum represif.
Soal 8
Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Pelayanan pelindungan masyarakat
B. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran
C. Pelayanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
D. Pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
E. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Jawaban: D
Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 mengatur teknis mutu pelayanan dasar trantibum, pemadam kebakaran, dan linmas. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) bukan merupakan pelayanan dasar sub urusan trantibum, melainkan urusan perizinan.
Soal 9
Salah satu hak Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 adalah mendapatkan...
A. Kekebalan hukum dari segala tuntutan pidana
B. Wewenang menentukan besaran pajak daerah
C. Kendaraan dinas pribadi untuk seluruh keluarga
D. Izin melakukan pungutan liar
E. Penyediaan sarana dan prasarana minimal untuk menunjang operasional
Jawaban: E
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 mengatur pemenuhan hak PNS Satpol PP termasuk penyediaan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pelaksanaan tugas operasional.
Soal 10
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP wajib mematuhi Kode Etik. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut diperiksa oleh...
A. Lembaga Swadaya Masyarakat
B. KPK
C. Pengadilan Negeri
D. Majelis Kode Etik
E. Kantor Urusan Agama
Jawaban: D
Sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, untuk menegakkan kode etik Polisi Pamong Praja, dibentuk Majelis Kode Etik yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etik.
Soal 11
Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota disebut...
A. Urusan Pemerintahan Konkuren
B. Urusan Pemerintahan Absolut
C. Urusan Pemerintahan Umum
D. Urusan Pemerintahan Sektoral
E. Urusan Pemerintahan Terpusat
Jawaban: A
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.
Soal 12
Berikut ini yang merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Satpol PP menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 adalah...
A. Pernah menjabat sebagai pimpinan parpol
B. Minimal berusia 40 tahun saat pendaftaran
C. Berasal dari anggota organisasi kemasyarakatan
D. Warga negara asing yang memiliki izin kerja
E. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jawaban: E
Pasal 15 PP Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai perangkat daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Soal 13
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dilakukan dengan tahapan yang diatur dalam SOP. Tahapan pertama biasanya berupa...
A. Penyitaan barang milik pelanggar secara permanen
B. Tindakan represif non-yustisial
C. Pengadilan di tempat
D. Deteksi dini dan cegah dini
E. Penyidikan oleh PPNS
Jawaban: D
Dalam penyelenggaraan trantibum (Permendagri 26/2020), langkah awal adalah deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan sebelum melakukan penindakan.
Soal 14
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan...
A. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
B. Komisi Pemberantasan Korupsi
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Badan Intelijen Negara
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: A
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, PPNS dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dan diawasi oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korwas PPNS).
Soal 15
Jenis pelayanan dasar pada SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kabupaten/kota menurut Permendagri 121 Tahun 2018 meliputi...
A. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum bagi warga negara yang menjadi korban gangguan trantibum
B. Rehabilitasi hutan dan lahan
C. Pemberian modal usaha bagi pedagang kaki lima
D. Pengaturan lalu lintas antar provinsi
E. Penanganan demonstrasi tingkat nasional
Jawaban: A
Permendagri 121 Tahun 2018 menetapkan pelayanan dasar meliputi penanganan gangguan trantibum skala kabupaten/kota serta pelindungan masyarakat dari dampak gangguan tersebut.
Soal 16
Penghargaan bagi anggota Satpol PP yang berprestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas dapat diberikan dalam bentuk...
A. Pembebasan dari kewajiban mengikuti aturan kode etik
B. Wewenang melakukan penangkapan tanpa prosedur
C. Izin untuk tidak masuk kantor selama satu tahun
D. Hadiah berupa saham perusahaan daerah
E. Kenaikan pangkat istimewa atau tanda kehormatan
Jawaban: E
Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, penghargaan bagi Satpol PP dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Soal 17
Nilai etika yang mengharuskan anggota Satpol PP bersikap jujur, amanah, dan berwibawa dalam menjalankan tugas disebut...
A. Etika Berpolitik
B. Etika Bermasyarakat
C. Etika Kenegaraan
D. Etika Berorganisasi
E. Etika Kepribadian/Pribadi
Jawaban: E
Sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kode Etik, Etika Pribadi meliputi kejujuran, amanah, kedisiplinan, dan kewibawaan anggota Satpol PP.
Soal 18
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang...
A. Menguntungkan diri sendiri, keluarga, kroni, atau golongan tertentu yang merugikan publik
B. Menyelenggarakan festival budaya tahunan
C. Melakukan kerjasama antar daerah
D. Meningkatkan pendapatan asli daerah
E. Membangun fasilitas kesehatan di desa terpencil
Jawaban: A
UU Nomor 23 Tahun 2014 melarang Kepala Daerah mengambil keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kroni, atau kelompoknya (nepotisme/korupsi).
Soal 19
Tindakan Satpol PP berupa penghentian kegiatan atau pembongkaran bangunan yang melanggar Perda tanpa melalui proses pengadilan disebut tindakan represif...
A. Non-Yustisial
B. Administratif Politik
C. Yustisial
D. Militer
E. Pidana Umum
Jawaban: A
PP Nomor 16 Tahun 2018 mendefinisikan tindakan represif non-yustisial sebagai tindakan hukum yang dilakukan Satpol PP untuk menghentikan pelanggaran Perda tanpa melalui proses peradilan.
Soal 20
Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, Satpol PP dipimpin oleh pejabat eselon II.b di tingkat...
A. Pusat
B. Kelurahan
C. Kabupaten/Kota
D. Kecamatan
E. Provinsi
Jawaban: C
Secara umum, Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b).
Soal 21 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, anggota Satpol PP dilarang melakukan hal berikut dalam menjalankan SOP, kecuali...
A. Memberikan peringatan lisan terlebih dahulu kepada pelanggar
B. Membocorkan rahasia operasi kepada pihak luar
C. Bertindak arogan kepada masyarakat
D. Melakukan tindakan fisik di luar ketentuan prosedur
E. Menerima gratifikasi dari pelanggar Perda
Soal 22 Premium
Menurut PP Nomor 2 Tahun 2018, siapa yang bertanggung jawab melakukan pendanaan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah?
A. Hasil denda pelanggar Perda sepenuhnya
B. Pemerintah Pusat sepenuhnya
C. Pinjaman dari bank dunia
D. Pemerintah Daerah melalui APBD
E. Sumbangan dari masyarakat sukarela
Soal 23 Premium
Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS berwenang melakukan hal berikut menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, yaitu...
A. Memutuskan vonis hukuman mati
B. Membubarkan organisasi kepolisian
C. Menetapkan Undang-Undang baru
D. Menunjuk Kepala Daerah secara langsung
E. Melakukan penyitaan benda atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran Perda
Soal 24 Premium
Mutu pelayanan dasar dalam sub urusan pelindungan masyarakat diukur berdasarkan...
A. Banyaknya denda yang masuk ke kas negara
B. Kecantikan seragam anggota Linmas
C. Kecepatan akses internet di kantor Satpol PP
D. Persentase warga negara yang mendapatkan layanan pelindungan masyarakat akibat bencana dan gangguan trantibum
E. Jumlah senjata api yang dimiliki Satpol PP
Soal 25 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, sarana prasarana minimal yang harus dimiliki Satpol PP untuk operasional lapangan meliputi...
A. Laboratorium kimia canggih
B. Perpustakaan umum keliling
C. Helikopter pribadi pimpinan
D. Alat komunikasi, kendaraan operasional, dan peralatan pengamanan
E. Gedung bioskop untuk hiburan pegawai
Soal 26 Premium
Sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, pemberdayaan Satlinmas dalam keadaan darurat bencana dilakukan di bawah koordinasi...
A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
B. Kepala Desa saja tanpa instruksi camat
C. Badan Narkotika Nasional
D. Dinas Pendidikan
E. Pihak Swasta
Soal 27 Premium
Ketentuan mengenai 'Etika Berorganisasi' dalam Kode Etik Satpol PP (Permendagri 23/2023) mengharuskan anggota untuk...
A. Membuat grup rahasia untuk menjatuhkan rekan kerja
B. Melawan perintah atasan yang sah
C. Menjaga korps, loyalitas kepada pimpinan, dan kerjasama tim
D. Meninggalkan tugas tanpa izin untuk urusan bisnis
E. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas organisasi
Soal 28 Premium
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah, siapa yang menjalankan tugas sehari-hari sampai dilantiknya Penjabat?
A. Sekretaris Daerah (Sekda)
B. Gubernur tetangga
C. Presiden
D. Ketua DPRD
E. Kepala Satpol PP
Soal 29 Premium
Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP meliputi sub-urusan berikut, kecuali...
A. Tertib sosial dan tertib tempat ibadah
B. Tertib lingkungan dan tertib usaha
C. Tertib pengawasan orang asing skala nasional oleh imigrasi
D. Tertib kesehatan dan tertib bangunan
E. Tertib jalur hijau dan taman
Soal 30 Premium
Seorang PPNS yang berhenti dari jabatannya wajib melaporkan hal tersebut kepada...
A. Dinas Pemadam Kebakaran
B. Menteri Hukum dan HAM melalui instansi induknya
C. Kepala Kepolisian setempat saja
D. Ketua RT tempat tinggal
E. Kepala Satpol PP dan Menteri Dalam Negeri
Soal 31 Premium
Tahapan penyusunan SOP Satpol PP menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 harus mempertimbangkan...
A. Kecocokan dengan seragam baru
B. Besarnya anggaran operasional yang bisa dikorupsi
C. Efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam pelayanan
D. Instruksi dari organisasi luar negeri
E. Keinginan pribadi anggota
Soal 32 Premium
Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM secara bertahap. Hal ini diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 Pasal...
A. 20
B. 4
C. 15
D. 1
E. 10
Soal 33 Premium
Berdasarkan UU 23/2014, Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh...
A. Ketua RW
B. DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
C. Sekretaris Daerah
D. Kepala Satpol PP
E. Kepala Daerah sendirian
Soal 34 Premium
Pembinaan teknis operasional Satpol PP secara nasional dilakukan oleh...
A. Panglima TNI
B. Gubernur masing-masing
C. Menteri Dalam Negeri
D. Kapolri
E. Menteri Pertahanan
Soal 35 Premium
Dalam penindakan terhadap pelanggar Perda yang dilakukan oleh Satpol PP, barang bukti hasil sitaan sementara disimpan di...
A. Rumah pribadi anggota Satpol PP
B. Kantor Satpol PP atau tempat yang ditentukan oleh peraturan
C. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
D. Gudang milik pengusaha swasta
E. Pasar loak untuk langsung dijual
Soal 36 Premium
Menurut Permendagri 26 Tahun 2020, salah satu fungsi pelindungan masyarakat adalah membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan...
A. Ujian Sekolah
B. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada
C. Pertandingan olahraga antar negara
D. Arisan keluarga besar
E. Pameran seni internasional di luar negeri
Soal 37 Premium
Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS berhak meminta bantuan kepada Polri dalam hal...
A. Membuatkan laporan tahunan
B. Menentukan struktur organisasi Satpol PP
C. Pengamanan saat dilakukan upaya paksa (penggeledahan/penangkapan sesuai wewenang)
D. Melakukan renovasi kantor
E. Membayarkan gaji pegawai
Soal 38 Premium
Standar mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi meliputi...
A. Pengaturan kuota haji
B. Penghapusan pajak kendaraan
C. Penyediaan sembako murah
D. Pembangunan jembatan antar pulau
E. Pelayanan gangguan trantibum skala lintas kabupaten/kota
Soal 39 Premium
Anggota Satpol PP yang melakukan tindakan sewenang-wenang di luar SOP dapat dikenai sanksi administratif berupa...
A. Denda berupa emas batangan
B. Pencabutan hak sebagai warga negara
C. Hukuman kurungan di penjara militer
D. Wajib bekerja di luar negeri
E. Teguran lisan sampai dengan pemberhentian
Soal 40 Premium
Berdasarkan PP 16 Tahun 2018, Satpol PP dilarang memiliki...
A. Gedung kantor
B. Senjata api di luar ketentuan peraturan perundang-undangan
C. Kendaraan operasional patroli
D. Pakaian dinas lapangan
E. Alat komunikasi radio
Soal 41 Premium
Penyusunan laporan pencapaian SPM trantibumlinmas oleh daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui...
A. DPRD provinsi saja
B. Kepala Polrestabes
C. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
D. Media massa nasional
E. Lembaga Swadaya Masyarakat
Soal 42 Premium
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar menurut UU 23/2014 contohnya adalah...
A. Pendidikan
B. Pekerjaan Umum
C. Tenaga Kerja
D. Kesehatan
E. Trantibumlinmas
Soal 43 Premium
PPNS diwajibkan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai identitas resmi. KTA PPNS diterbitkan oleh...
A. Bupati/Wali Kota
B. Kepala Satpol PP
C. Gubernur
D. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
E. Kapolri
Soal 44 Premium
Penanganan terhadap gelandangan dan pengemis merupakan tugas Satpol PP dalam rangka tertib...
A. Tertib Sosial
B. Tertib Jalur Hijau
C. Tertib Usaha
D. Tertib Bangunan
E. Tertib Lingkungan
Soal 45 Premium
Prinsip integritas dalam kode etik Satpol PP berarti anggota harus...
A. Bekerja jika ada pimpinan saja
B. Menggunakan atribut organisasi untuk menakut-nakuti keluarga
C. Konsisten antara perkataan dan perbuatan serta menolak segala bentuk penyimpangan
D. Selalu mencari celah hukum untuk kepentingan sendiri
E. Mudah disuap oleh pedagang
Soal 46 Premium
Satpol PP dapat membantu pengamanan objek vital daerah sesuai dengan instruksi Kepala Daerah. Hal ini merupakan perwujudan dari fungsi...
A. Pemungutan Pajak Kendaraan
B. Diplomasi Luar Negeri
C. Penegakan Hukum Pidana Umum
D. Pencatatan Sipil
E. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Soal 47 Premium
Siapa yang memberikan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat nasional?
A. Badan Pemeriksa Keuangan
B. Komisi Yudisial
C. DPRD
D. Menteri Dalam Negeri
E. Gubernur
Soal 48 Premium
Berikut adalah syarat personil pelaksana layanan trantibumlinmas berdasarkan Permendagri 121 Tahun 2018, yaitu...
A. Minimal lulusan SD
B. Telah mengikuti diklat dasar/teknis yang sesuai
C. Pernah tinggal di luar negeri
D. Bisa mengoperasikan senjata berat
E. Memiliki kekayaan minimal tertentu
Soal 49 Premium
Tindakan mediasi untuk menyelesaikan konflik antar warga oleh Satpol PP termasuk dalam upaya...
A. Yudisial
B. Preemtif
C. Represif Yustisial
D. Detensi
E. Preventif
Soal 50 Premium
Dalam SOP Penegakan Perda, sebelum melakukan pembongkaran paksa, Satpol PP wajib memberikan...
A. Surat Peringatan (SP) I, II, dan III sesuai tenggat waktu
B. Ucapan selamat tinggal
C. Uang ganti rugi
D. Sertifikat tanah baru
E. Surat izin libur
Tips Lulus SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Pemula semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Pemula, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula
SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Polisi Pamong Praja Pemula tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.