SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan.
Soal 1
Dalam Pengantar Ilmu Hukum, terdapat konsep hukum yang sedang berlaku saat ini di suatu tempat dan waktu tertentu. Konsep ini dikenal dengan istilah...
A. Ius Gentium
B. Ius Naturale
C. Ius Constituendum
D. Ius Sanguinis
E. Ius Constitutum
Jawaban: E
Ius Constitutum adalah hukum positif yang sedang berlaku saat ini dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Sebaliknya, Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan di masa depan.
Soal 2
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, asas yang menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat adalah...
A. Asas Keadilan
B. Asas Kekeluargaan
C. Asas Kenusantaraan
D. Asas Kebangsaan
E. Asas Kemanusiaan
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Secara spesifik, nilai musyawarah mufakat tercermin dalam asas Kekeluargaan.
Soal 3
Konsensus Kebangsaan Indonesia terdiri dari empat pilar utama. Manakah di bawah ini yang merupakan kedudukan Pancasila dalam hierarki norma hukum di Indonesia?
A. Peraturan perundang-undangan tingkat pertama
B. Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara
C. Dasar Hukum Tertulis Tertinggi
D. Konvensi ketatanegaraan
E. Norma pelaksana UUD 1945
Jawaban: B
Pancasila berkedudukan sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011.
Soal 4
Dalam teori hukum, Gustav Radbruch menyatakan adanya tiga nilai dasar hukum (Tujuan Hukum). Ketiga nilai tersebut adalah...
A. Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
B. Ketertiban, Keamanan, dan Keadilan
C. Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan
D. Kesejahteraan, Keadilan, dan Kedisiplinan
E. Legalitas, Moralitas, dan Keadilan
Jawaban: A
Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar: Keadilan (Gerechtigkeit), Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit).
Soal 5
Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan setelah tahap penyusunan adalah tahap...
A. Pengundangan
B. Penetapan
C. Evaluasi
D. Pembahasan
E. Perencanaan
Jawaban: D
Sesuai Pasal 1 angka 1 UU 12/2011, tahapan pembentukan meliputi: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan/Penetapan, dan Pengundangan.
Soal 6
Aliran filsafat hukum yang memandang bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (command of the lawgiver) dan memisahkan secara tegas antara hukum dan moral adalah...
A. Hukum Alam
B. Realisme Hukum
C. Mazhab Sejarah
D. Utilitarianisme
E. Positivisme Hukum
Jawaban: E
Positivisme Hukum (Legal Positivism), terutama yang dikembangkan oleh John Austin, menyatakan hukum adalah perintah penguasa dan harus dipisahkan dari nilai moral.
Soal 7
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis disebut...
A. Prolegnas
B. Matriks Telaahan
C. Prolegda
D. Rancangan Undang-Undang
E. Naskah Akademik
Jawaban: A
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun untuk jangka menengah dan tahunan.
Soal 8
Dalam telaahan hukum, teknik untuk menganalisis pertentangan antara peraturan yang setingkat namun mengatur objek yang sama, di mana peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan lama disebut asas...
A. Lex Posterior Derogat Legi Priori
B. Lex Scripta
C. Lex Stricta
D. Lex Specialis Derogat Legi Generali
E. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Jawaban: A
Lex Posterior Derogat Legi Priori berarti hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (dalam tingkatan yang sama).
Soal 9
Kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang yang telah berlaku untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya disebut...
A. Uji Materiil
B. Uji Formil
C. Pemantauan dan Peninjauan
D. Judicial Review
E. Legislative Review
Jawaban: C
UU No. 13 Tahun 2022 memperkuat fungsi evaluasi melalui kegiatan pemantauan dan peninjauan (Monitoring and Evaluation) terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.
Soal 10
Manakah di bawah ini yang merupakan tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang benar menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011?
A. Pancasila, UUD 1945, UU, PP, Perpres, Perda
B. UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
C. Tap MPR, UUD 1945, UU, Perpu, PP, Perda
D. UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpres, PP, Perda
E. UUD 1945, UU, PP, Perpres, Tap MPR, Perda
Jawaban: B
Hierarki berdasarkan Pasal 7: 1. UUD 1945, 2. Tap MPR, 3. UU/Perpu, 4. PP, 5. Perpres, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kab/Kota.
Soal 11
Unsur konstitutif berdirinya suatu negara menurut hukum internasional (Konvensi Montevideo) meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Rakyat
B. Pemerintah yang berdaulat
C. Wilayah yang pasti
D. Pengakuan dari negara lain
E. Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain
Jawaban: D
Unsur konstitutif adalah: Rakyat, Wilayah, dan Pemerintah yang berdaulat. Pengakuan dari negara lain adalah unsur deklaratif.
Soal 12
Dalam penyusunan telaahan hukum, data primer yang paling utama digunakan adalah...
A. Peraturan Perundang-undangan
B. Artikel jurnal hukum
C. Buku teks hukum
D. Kamus hukum
E. Opini pakar hukum
Jawaban: A
Data primer dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau risalah resmi.
Soal 13
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam konsensus kebangsaan mengamanatkan bahwa pembentukan hukum di Indonesia harus...
A. Hanya berlaku untuk kelompok mayoritas
B. Disamakan dengan hukum negara Barat
C. Didasarkan pada satu agama tertentu
D. Menghapuskan hukum adat di seluruh daerah
E. Mengakomodasi keberagaman dan mencegah diskriminasi
Jawaban: E
Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan hukum mengakomodasi keberagaman latar belakang, agama, suku, dan budaya tanpa diskriminasi.
Soal 14
Siapakah tokoh yang mengemukakan teori 'Stufentheorie' atau teori hierarki norma hukum?
A. Jeremy Bentham
B. Friedrich Carl von Savigny
C. John Locke
D. Hans Kelsen
E. Roscoe Pound
Jawaban: D
Hans Kelsen mengemukakan Stufentheorie, yang menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang, di mana norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi (Grundnorm).
Soal 15
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang. Tahap ini termasuk dalam bagian dari...
A. Tahap Pengundangan
B. Tahap Perencanaan dan Penyusunan
C. Tahap Evaluasi Pasca
D. Tahap Pengesahan
E. Tahap Judicial Review
Jawaban: B
Naskah Akademik disiapkan pada tahap perencanaan dan merupakan bagian dari proses penyusunan draf sebelum dibahas di legislatif.
Soal 16
Dalam filsafat hukum, pandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (the greatest happiness for the greatest number) merupakan inti dari mazhab...
A. Sociological Jurisprudence
B. Positivisme Hukum
C. Utilitarianisme
D. Natural Law
E. Mazhab Sejarah
Jawaban: C
Utilitarianisme, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, menekankan pada kemanfaatan (utility) sebagai tujuan utama hukum.
Soal 17
Bahan hukum sekunder dalam penyusunan telaahan hukum terdiri dari...
A. Risalah Sidang DPR
B. Buku teks dan Jurnal Ilmiah Hukum
C. UU dan Peraturan Pemerintah
D. Perjanjian Internasional
E. Putusan Mahkamah Agung
Jawaban: B
Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya buku teks, jurnal, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
Soal 18
Asas 'Kejelasan Tujuan' dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berarti bahwa...
A. Setiap pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas
B. Hanya satu instansi yang boleh membuat peraturan
C. Peraturan harus dapat dilaksanakan secara teknis
D. Peraturan harus diumumkan kepada publik
E. Bahasa hukum harus mudah dimengerti
Jawaban: A
Pasal 5 UU 12/2011 menjelaskan asas kejelasan tujuan berarti setiap pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Soal 19
Dalam evaluasi hukum, instrumen yang digunakan untuk menguji apakah suatu peraturan masih relevan atau tumpang tindih dengan peraturan lain disebut...
A. Review Anggaran
B. Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi
C. Uji Kompetensi
D. Audit Kinerja
E. Monitoring Keuangan
Jawaban: B
Analisis dan Evaluasi Hukum dilakukan untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping).
Soal 20
Tujuan dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah sebagai berikut, kecuali...
A. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
B. Menguasai wilayah negara lain demi keamanan nasional
C. Memajukan kesejahteraan umum
D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
E. Mencerdaskan kehidupan bangsa
Jawaban: B
Tujuan NKRI: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Menguasai wilayah negara lain bukan tujuan NKRI.
Soal 21 Premium
UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkenalkan konsep 'Meaningful Participation'. Apa tiga syarat yang harus dipenuhi agar partisipasi masyarakat dianggap bermakna?
A. Hak akses data, hak bertanya, dan hak menolak
B. Hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan
C. Hak memilih, hak dipilih, dan hak bersuara
D. Hak demo, hak audiensi, dan hak menggugat
E. Hak membaca draf, hak merevisi, dan hak menandatangani
Soal 22 Premium
Dalam Teori Hukum, Hans Nawiasky memodifikasi teori Kelsen menjadi 'Theorie des Stufenbaues der Rechtsordnung'. Jenjang norma tertinggi dalam teori Nawiasky disebut...
A. Formell Gesetz
B. Verordnung & Autonome Satzung
C. Grundnorm
D. Staatsgrundgesetz
E. Staatsfundamentalnorm
Soal 23 Premium
Analisis telaahan hukum terhadap 'Antinomi Norma' dapat diselesaikan melalui prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali. Syarat berlakunya prinsip ini adalah...
A. Kedua peraturan harus berada pada jenjang hierarki yang sama
B. Hanya berlaku jika ada perintah dari Presiden
C. Peraturan khusus harus lebih rendah tingkatannya
D. Berlaku untuk semua jenis peraturan tanpa kecuali
E. Peraturan umum harus lebih baru
Soal 24 Premium
Filsafat Hukum Mazhab Sejarah (Historical Jurisprudence) yang dipelopori oleh Von Savigny menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama...
A. Perintah dari hukum Tuhan
B. Kesepakatan internasional
C. Kemajuan teknologi informasi
D. Keinginan penguasa tunggal
E. Jiwa bangsa (Volksgeist)
Soal 25 Premium
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022, metode Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah metode...
A. Metode penyusunan draf secara manual
B. Metode penghapusan seluruh peraturan lama
C. Metode pengujian peraturan di Mahkamah Konstitusi
D. Metode pembagian kewenangan antara pusat dan daerah
E. Metode penyusunan peraturan yang mengubah banyak peraturan sekaligus dalam satu instrumen
Soal 26 Premium
Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan, 'Regulatory Impact Assessment' (RIA) dilakukan bertujuan untuk...
A. Menganalisis dampak, biaya, dan manfaat dari suatu regulasi
B. Mempercepat proses pengundangan di Lembaran Negara
C. Menghitung jumlah halaman naskah akademik
D. Mengevaluasi kinerja anggota DPR
E. Menentukan siapa yang berhak menandatangani UU
Soal 27 Premium
Hukum subjektif yang timbul dari hukum objektif dan memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak disebut...
A. Legalitas
B. Moralitas
C. Sanksi
D. Hak (Rights)
E. Kewajiban
Soal 28 Premium
UUD 1945 Pasal 22A mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Hal ini merupakan dasar hukum dari...
A. UU Mahkamah Konstitusi
B. UU Pemerintahan Daerah
C. UU Peradilan Tata Usaha Negara
D. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
E. UU Peradilan Umum
Soal 29 Premium
Penata Kelola Hukum sedang menyusun telaahan mengenai 'Void Ab Initio'. Istilah ini dalam konteks hukum berarti...
A. Batal demi hukum sejak awal
B. Batal karena kesalahan administrasi
C. Batal demi kepentingan umum
D. Berlaku sementara
E. Batal jika digugat
Soal 30 Premium
Pancasila sebagai 'Cita Hukum' (Rechtsidee) bagi bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila berfungsi sebagai...
A. Satu-satunya sumber hukum internasional
B. Aturan teknis pelaksanaan pidana
C. Instruksi langsung dari Presiden kepada rakyat
D. Bintang pemandu dan tolok ukur nilai bagi pembentukan hukum
E. Pedoman bagi hakim untuk memutus perkara perdata saja
Soal 31 Premium
Tahap pengundangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pejabat yang berwenang melaksanakan pengundangan adalah...
A. Ketua Mahkamah Agung
B. Ketua DPR
C. Sekretaris Negara
D. Menteri yang membidangi hukum
E. Presiden
Soal 32 Premium
Filsafat Hukum Realisme Hukum (Legal Realism) menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah...
A. Keinginan masyarakat yang tertuang dalam petisi
B. Perintah Tuhan yang wahyukan kepada nabi
C. Prinsip-prinsip moral abadi
D. Aturan yang tertulis dalam kitab undang-undang
E. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim dalam persidangan
Soal 33 Premium
Dalam teori hukum, norma hukum bersifat heteronom. Artinya norma hukum tersebut...
A. Berlaku tanpa batas waktu
B. Hanya berlaku untuk kelompok tertentu
C. Tidak memiliki sanksi fisik
D. Berasal dari kesadaran diri sendiri
E. Datang dari luar diri manusia (otoritas negara)
Soal 34 Premium
Salah satu materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang adalah...
A. Rincian teknis operasional dinas daerah
B. Petunjuk teknis penggunaan anggaran desa
C. Pengaturan seragam pegawai negeri
D. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
E. Tata tertib internal kantor kementerian
Soal 35 Premium
Telaahan hukum mengenai 'Legal Reasoning' (Penalaran Hukum) sering menggunakan metode deduktif melalui silogisme. Struktur silogisme terdiri dari...
A. Subjek, Predikat, dan Objek
B. Tesis, Antitesis, dan Sintesis
C. Norma, Moral, dan Etika
D. Input, Proses, dan Output
E. Premis Mayor, Premis Minor, dan Konklusi
Soal 36 Premium
Evaluasi perundang-undangan di tingkat daerah (Perda) dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk...
A. Legislative Review
B. Executive Review
C. Judicial Review
D. Class Action
E. Citizen Lawsuit
Soal 37 Premium
Asas 'Praduga Tak Bersalah' (Presumption of Innocence) merupakan prinsip hukum yang diatur dalam...
A. Hukum Acara Pidana
B. Hukum Dagang
C. Hukum Administrasi Negara
D. Hukum Perdata
E. Hukum Internasional Publik
Soal 38 Premium
Menurut UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden untuk...
A. Memberikan sanksi pidana kepada warga negara
B. Mengganti Undang-Undang yang tidak efektif
C. Menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
D. Mengesahkan perjanjian internasional
E. Mengatur hal-hal yang bersifat darurat
Soal 39 Premium
Penata Kelola Hukum harus memahami 'Asas Preferensi Hukum'. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai Lex Superior Derogat Legi Inferiori?
A. Peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum
B. Hukum tertulis mengesampingkan hukum tidak tertulis
C. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama
D. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah
E. Putusan hakim mengesampingkan undang-undang
Soal 40 Premium
Evaluasi hukum melalui 'Legislative Threshold' dalam sistem pemilu Indonesia berkaitan dengan konsensus kebangsaan aspek...
A. Pancasila sebagai ideologi
B. Ketuhanan Yang Maha Esa
C. Bentuk Negara Kesatuan
D. Keadilan Sosial
E. Bhinneka Tunggal Ika
Soal 41 Premium
Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Jika RUU berasal dari DPR, maka Presiden harus menunjuk menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan dalam jangka waktu...
A. 120 hari
B. 90 hari
C. 30 hari
D. 14 hari
E. 60 hari
Soal 42 Premium
Dalam filsafat hukum, konsep 'The Rule of Law' mensyaratkan adanya hal-hal berikut, kecuali...
A. Supremasi Hukum
B. Persamaan di depan hukum
C. Kekuasaan mutlak penguasa untuk menjaga ketertiban
D. Perlindungan Hak Asasi Manusia
E. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Soal 43 Premium
Penata Kelola Hukum sedang mengevaluasi peraturan yang dianggap 'Over-Regulated'. Dampak negatif utama dari kondisi Over-Regulated adalah...
A. Hukum menjadi sangat kuat dan ditakuti
B. Meningkatkan pendapatan negara dari sanksi
C. Menimbulkan inefisiensi birokrasi dan hambatan ekonomi
D. Mempercepat pelayanan publik
E. Masyarakat menjadi sangat patuh
Soal 44 Premium
Teori 'Social Engineering' (Hukum sebagai alat rekayasa sosial) dikemukakan oleh...
A. Lon Fuller
B. Roscoe Pound
C. Ronald Dworkin
D. Karl Marx
E. H.L.A Hart
Soal 45 Premium
Data verbal yang diperoleh dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR merupakan bahan penting dalam tahap...
A. Tahap Penetapan
B. Tahap Pembahasan
C. Tahap Sosialisasi Pasca
D. Tahap Perencanaan
E. Tahap Pengundangan
Soal 46 Premium
Dalam telaahan hukum, 'Legal Audit' atau pemeriksaan hukum bertujuan untuk...
A. Memeriksa kepatuhan hukum suatu entitas
B. Menyusun anggaran belanja pegawai
C. Menguji fisik bangunan kantor
D. Menentukan pemenang lelang pengadaan
E. Mencari celah hukum untuk menghindari pajak
Soal 47 Premium
Tujuan dari evaluasi perundang-undangan (Review) di Indonesia dapat dilakukan melalui 'Judicial Review' di Mahkamah Konstitusi untuk menguji...
A. Undang-Undang terhadap UUD 1945
B. Perda terhadap Perpres
C. UUD 1945 terhadap Pancasila
D. Perpres terhadap Tap MPR
E. Peraturan Pemerintah terhadap UU
Soal 48 Premium
Penata Kelola Hukum harus memahami format penulisan peraturan. Bagian 'Konsiderans' dalam peraturan perundang-undangan berisi tentang...
A. Definisi istilah-istilah dalam peraturan
B. Dasar hukum berlakunya peraturan
C. Nama peraturan dan tahun
D. Ketentuan pidana dan sanksi
E. Alasan atau pertimbangan pembentukan peraturan (Menimbang)
Soal 49 Premium
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara...
A. Negara dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum
B. Pembeli dan penjual di pasar
C. Antar anggota keluarga dalam pembagian waris
D. Individu dengan individu lain yang bersifat privat
E. Perusahaan dengan pemegang saham
Soal 50 Premium
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini merupakan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mencerminkan konsensus...
A. Kekuasaan Raja
B. Federalisme
C. Kedaulatan Rakyat
D. Sistem Parlementer Murni
E. Sistem Otoritarian
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.