SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang Terampil, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Laksana Barang Terampil, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang Terampil berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang Terampil, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Laksana Barang Terampil. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang Terampil.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2020, jenjang jabatan fungsional Penata Laksana Barang kategori keterampilan yang terendah adalah...
A. Penata Laksana Barang Mahir
B. Penata Laksana Barang Pelaksana
C. Penata Laksana Barang Terampil
D. Penata Laksana Barang Penyelia
E. Penata Laksana Barang Pemula
Jawaban: C
Sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2020, jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang kategori keterampilan terdiri atas Terampil, Mahir, dan Penyelia. Jenjang Terampil adalah yang paling dasar.
Soal 2
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut sebagai...
A. Barang Milik Perusahaan Negara
B. Kekayaan Negara yang Dipisahkan
C. Barang Milik Negara (BMN)
D. Aset Tetap Publik
E. Barang Milik Daerah
Jawaban: C
Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, definisi BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Soal 3
Siapakah yang bertindak sebagai Pengelola Barang Milik Negara dalam struktur organisasi pemerintahan di tingkat pusat?
A. Menteri Keuangan
B. Menteri/Pimpinan Lembaga
C. Presiden
D. Kepala Biro Perlengkapan
E. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Jawaban: A
Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang, sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang.
Soal 4
Dalam konsep keuangan negara, siklus APBN yang melibatkan penyusunan rencana kerja anggaran dilaksanakan pada tahap...
A. Audit Anggaran
B. Pelaksanaan Anggaran
C. Perencanaan dan Penganggaran
D. Pertanggungjawaban Anggaran
E. Pengawasan Anggaran
Jawaban: C
Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, siklus awal dimulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.
Soal 5
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan saat ini dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat adalah berbasis...
A. Basis Akrual
B. Basis Kas
C. Basis Nilai Wajar
D. Basis Kas Menuju Akrual
E. Basis Biaya Historis
Jawaban: A
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah telah beralih sepenuhnya menggunakan basis akrual dalam pelaporan keuangan sejak tahun 2015.
Soal 6
Perencanaan kebutuhan BMN meliputi kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan rencana kebutuhan...
A. Penggunaan
B. Pemeliharaan
C. Pemanfaatan
D. Pemindahtanganan
E. Penghapusan
Jawaban: B
Sesuai PMK No. 153/PMK.06/2021, perencanaan kebutuhan BMN mencakup dua hal utama: Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan.
Soal 7
Penetapan status penggunaan (PSP) terhadap BMN merupakan bentuk kepastian hukum agar barang tersebut dapat digunakan untuk...
A. Tugas dan fungsi instansi
B. Dihibahkan ke daerah
C. Dijual sebagai aset menganggur
D. Pihak swasta
E. Kepentingan komersial
Jawaban: A
PMK No. 178/PMK.06/2021 menjelaskan bahwa Penggunaan BMN adalah kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
Soal 8
Salah satu bentuk pemanfaatan BMN di mana pihak lain menggunakan BMN dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai disebut...
A. Sewa
B. Pertukaran
C. Pinjam Pakai
D. Kerja Sama Pemanfaatan
E. Bangun Guna Serah
Jawaban: A
Berdasarkan PMK No. 115/PMK.06/2020, Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang tunai.
Soal 9
Pemindahtanganan BMN yang dilakukan tanpa imbalan dan dilakukan untuk kepentingan sosial atau keagamaan disebut...
A. Hibah
B. Tukar Menukar
C. Penyertaan Modal Negara
D. Penjualan
E. Pemusnahan
Jawaban: A
Sesuai PMK No. 111/PMK.06/2016, Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh imbalan.
Soal 10
Kegiatan penatausahaan BMN secara berurutan meliputi tiga hal, yaitu...
A. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan
B. Pencatatan, Audit, Penghapusan
C. Identifikasi, Penilaian, Penyusutan
D. Perencanaan, Pengadaan, Pelaporan
E. Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan
Jawaban: E
Sesuai PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, lingkup penatausahaan terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.
Soal 11
Berdasarkan kebijakannya, pengamanan BMN tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara...
A. Lokal dan Global
B. Rahasia dan Terbuka
C. Ekonomi dan Sosialis
D. Administrasi dan Hukum
E. Politik dan Budaya
Jawaban: D
PMK No. 4/PMK.06/2015 mengatur bahwa pengamanan BMN meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
Soal 12
Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna bertujuan untuk...
A. Menghilangkan tanggung jawab fisik saja
B. Membebaskan Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
C. Menambah anggaran pengadaan baru
D. Menghindari pemeriksaan BPK
E. Membebaskan bendahara barang dari kewajiban
Jawaban: B
Sesuai PMK No. 83/PMK.06/2016, penghapusan dilakukan untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab fisik dan administrasi atas barang yang bersangkutan.
Soal 13
Pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN di tingkat Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh...
A. Kepala Kantor Wilayah
B. Menteri Keuangan
C. Kepala Satuan Kerja
D. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
E. Inspektur Jenderal
Jawaban: C
Berdasarkan PMK No. 52/PMK.06/2016, Kuasa Pengguna Barang (Kepala Satker) bertanggung jawab melakukan wasdal atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemeliharaan, dan penatausahaan BMN di lingkungannya.
Soal 14
Manakah yang merupakan sub-unsur dari laporan keuangan pemerintah pusat menurut UU Keuangan Negara?
A. Sasaran Kinerja Pegawai
B. Rencana Strategis
C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
D. Neraca
E. Pakta Integritas
Jawaban: D
Sesuai UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan minimal meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Soal 15
Inventarisasi BMN berupa tanah dan bangunan wajib dilaksanakan dalam periode...
A. Setiap semester
B. Setiap tahun
C. Sekali dalam 5 tahun
D. Sekali dalam 2 tahun
E. Sekali dalam 10 tahun
Jawaban: C
Berdasarkan PMK No. 181/PMK.06/2016, inventarisasi BMN selain persediaan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun, kecuali untuk barang persediaan yang dilakukan tiap tahun.
Soal 16
Pemusnahan BMN dilakukan apabila BMN tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan...
A. Masih memiliki nilai ekonomis tinggi
B. Masih dalam masa garansi
C. Tidak dapat dipindahtangankan
D. Akan diberikan kepada pegawai
E. Dibutuhkan oleh instansi lain
Jawaban: C
Sesuai PMK No. 83/PMK.06/2016, pemusnahan dilakukan jika BMN tidak dapat digunakan/dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai peraturan.
Soal 17
Asuransi BMN merupakan bagian dari upaya pengamanan yang bertujuan untuk memberikan...
A. Legalitas pemindahtanganan
B. Efisiensi anggaran pemeliharaan
C. Tambahan penghasilan negara bukan pajak
D. Kepastian penggantian atas risiko kerugian aset
E. Keuntungan bagi pengelola
Jawaban: D
Sesuai PMK No. 97/PMK.06/2019, asuransi BMN ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian/kerusakan aset negara guna kelangsungan tugas pemerintahan.
Soal 18
Sertifikasi tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia merupakan bentuk dari pengamanan...
A. Hukum
B. Fisik
C. Sosial
D. Politik
E. Administrasi
Jawaban: A
Berdasarkan PMK No. 4/PMK.06/2015, sertifikasi tanah BMN adalah salah satu bentuk pengamanan hukum untuk memberikan bukti kepemilikan yang sah.
Soal 19
Kegiatan mencatat BMN ke dalam Buku Barang dan DBP/DBKP disebut...
A. Pelaporan
B. Katalogisasi
C. Inventarisasi
D. Pembukuan
E. Verifikasi
Jawaban: D
Dalam PMK No. 181/PMK.06/2016, Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang tersedia.
Soal 20
Manakah yang bukan merupakan asas pengelolaan BMN?
A. Asas Kerahasiaan
B. Asas Fungsional
C. Asas Transparansi
D. Asas Kepastian Hukum
E. Asas Akuntabilitas
Jawaban: A
Sesuai PP No. 27 Tahun 2014, asas pengelolaan BMN adalah fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kerahasiaan bukan termasuk asas umum pengelolaan BMN.
Soal 21 Premium
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun anggaran berikutnya harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat...
A. Sebelum penyusunan Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-K/L)
B. Minggu pertama bulan Januari
C. Bulan Maret tahun berjalan
D. Setelah DIPA terbit
E. Bulan Desember tahun berjalan
Soal 22 Premium
Jangka waktu maksimal untuk pemanfaatan BMN dalam bentuk Pinjam Pakai antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah...
A. Tanpa batas waktu
B. 2 tahun dan dapat diperpanjang
C. 10 tahun
D. 5 tahun dan dapat diperpanjang
E. 1 tahun dan dapat diperpanjang
Soal 23 Premium
Penjualan BMN berupa kendaraan dinas operasional hanya dapat dilakukan apabila telah berusia paling singkat...
A. 15 tahun
B. 3 tahun
C. 10 tahun
D. 5 tahun
E. 7 tahun
Soal 24 Premium
Sistem informasi yang digunakan secara terintegrasi untuk pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah pusat adalah...
A. SAS
B. SIMAN
C. SIAP
D. SITP
E. SAKTI
Soal 25 Premium
Penyusutan BMN merupakan penyesuaian nilai seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset. Hal ini merupakan penerapan dari konsep dasar...
A. Audit internal
B. Pengamanan fisik
C. Perencanaan anggaran
D. Hukum perdata
E. Akuntansi pemerintahan
Soal 26 Premium
Jika terdapat BMN yang sudah tidak digunakan untuk tugas dan fungsi (idle), maka Pengguna Barang wajib menyerahkan barang tersebut kepada...
A. Instansi lain tanpa prosedur
B. Kantor Lelang
C. Pengelola Barang (Menteri Keuangan)
D. Kepala Daerah terdekat
E. Masyarakat melalui hibah langsung
Soal 27 Premium
Bentuk pemanfaatan BMN berupa Bangun Guna Serah (BGS) biasanya memiliki jangka waktu maksimal selama...
A. 20 tahun
B. 10 tahun
C. 30 tahun
D. 50 tahun
E. 100 tahun
Soal 28 Premium
Tukar Menukar BMN dapat dilaksanakan dengan pertimbangan untuk...
A. Memenuhi kebutuhan operasional instansi dan optimalisasi BMN
B. Menghindari audit inventarisasi
C. Membayar hutang negara
D. Menghabiskan anggaran sisa
E. Menambah keuntungan pribadi pegawai
Soal 29 Premium
Audit dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN oleh aparat fungsional internal pemerintah (APIP) disebut sebagai...
A. Audit Pajak
B. Audit Kinerja/Investigasi
C. Audit Sosial
D. Audit Anggaran
E. Audit Eksternal
Soal 30 Premium
Pengamanan administrasi BMN dilakukan dengan cara...
A. Pelaporan ke kepolisian
B. Penggantian barang yang hilang
C. Pemberian sanksi kepada pengguna
D. Pemasangan pagar dan tanda batas
E. Pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen sumber secara tertib
Soal 31 Premium
Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan untuk mendapatkan...
A. Nilai Historis
B. Nilai Buku
C. Nilai Sisa
D. Nilai Likuidasi
E. Nilai Wajar
Soal 32 Premium
Manakah jenis BMN yang wajib diasuransikan menurut kebijakan terbaru?
A. Aset tetap renovasi
B. Gedung dan bangunan yang memiliki risiko tinggi
C. Alat tulis kantor
D. Jasa konsultasi
E. Makanan dan minuman
Soal 33 Premium
Dalam tata cara penghapusan BMN, penerbitan Surat Keputusan (SK) Penghapusan dilakukan setelah...
A. Adanya persetujuan dari Pengelola Barang
B. Audit BPK selesai
C. Pembukuan semesteran
D. Barang dibeli
E. Barang hilang
Soal 34 Premium
Laporan Barang Milik Negara (LBMN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari...
A. Nota Keuangan
B. Daftar aset swasta
C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
D. Daftar hadir pegawai
E. Laporan Kinerja Instansi
Soal 35 Premium
Penata Laksana Barang Terampil memiliki tugas dalam pengumpulan data untuk penyusunan RKBMN. Ini termasuk dalam tahapan...
A. Pelaksanaan
B. Perencanaan
C. Pemanfaatan
D. Penghapusan
E. Pengawasan
Soal 36 Premium
Dalam akuntansi pemerintahan, aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan meliputi...
A. Harga terendah di katalog
B. Harga pasar saat laporan dibuat
C. Harga beli saja
D. Harga taksiran sendiri
E. Harga beli ditambah biaya-biaya sampai aset siap digunakan
Soal 37 Premium
BMN yang status penggunaannya sudah ditetapkan dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka...
A. Koleksi pribadi
B. Penjualan langsung
C. Hibah aset
D. Kepentingan politik
E. Penyediaan layanan umum/tugas fungsi
Soal 38 Premium
Penyertaan Modal Negara (PMN) atas BMN merupakan bentuk pemindahtanganan aset kepada...
A. Pemerintah Daerah
B. Organisasi Internasional
C. Negara Sahabat
D. BUMN/BUMD atau Badan Hukum lainnya
E. Yayasan Sosial
Soal 39 Premium
Aksi penertiban BMN yang dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik disebut...
A. Likuidasi
B. Inventarisasi/Sensus
C. Privatisasi
D. Rekonsiliasi
E. Konsolidasi
Soal 40 Premium
Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang menetapkan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK). Apa fungsi dari SBSK?
A. Menetapkan besaran pajak aset
B. Menentukan harga jual tertinggi
C. Sebagai syarat pemusnahan barang
D. Sebagai batas tertinggi dalam perencanaan kebutuhan aset
E. Menghitung nilai penyusutan
Soal 41 Premium
Berdasarkan PMK No. 4/PMK.06/2015, pengamanan fisik untuk BMN berupa kendaraan bermotor dilakukan melalui...
A. Pencatatan di buku barang
B. Penilaian oleh tim independen
C. Pemasangan pagar beton
D. Pembuatan akta notaris
E. Menyimpan kendaraan di tempat yang aman (pool/garasi) dan menggunakan sesuai peruntukan
Soal 42 Premium
Pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dilakukan dengan tujuan untuk...
A. Menghapus aset yang rusak
B. Mengoptimalkan BMN dan meningkatkan penerimaan negara
C. Memindahkan kantor ke daerah
D. Mengurangi jumlah pegawai inventaris
E. Memberikan bantuan kepada pengusaha
Soal 43 Premium
Wasdal BMN dilaksanakan untuk menjamin bahwa pengelolaan BMN dilakukan sesuai dengan prinsip...
A. Keuntungan maksimal
B. 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)
C. Kerahasiaan data
D. Spiritualitas
E. Kekeluargaan
Soal 44 Premium
Penata Laksana Barang Terampil dalam melaksanakan pembukuan harus mengacu pada kode barang. Kode barang tersebut diatur dalam...
A. Rencana Kerja Tahunan
B. Daftar hadir
C. Tabel Klasifikasi BMN
D. Katalog Belanja Online
E. Struktur Organisasi
Soal 45 Premium
Jika dalam inventarisasi ditemukan BMN yang hilang, maka pengelola/pengguna barang harus segera melakukan...
A. Penghapusan otomatis tanpa berita acara
B. Pengabaian data
C. Proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan
D. Pembelian barang baru secara diam-diam
E. Pencatatan sebagai hibah
Soal 46 Premium
Salah satu syarat BMN dapat dihibahkan adalah BMN tersebut...
A. Bukan merupakan barang rahasia negara
B. Memiliki nilai buku nol tetapi masih layak
C. Akan digunakan untuk kampanye politik
D. Masih sangat dibutuhkan instansi untuk operasional harian
E. Sedang dalam proses sengketa hukum
Soal 47 Premium
Siapakah yang berwenang memberikan persetujuan pemusnahan BMN pada tingkat Pengguna Barang?
A. Gubernur
B. Presiden
C. Menteri/Pimpinan Lembaga
D. Pihak Ketiga
E. Kepala Desa
Soal 48 Premium
Wasdal BMN oleh Pengelola Barang dapat dilakukan melalui rekonsiliasi data. Rekonsiliasi dilakukan untuk...
A. Menyamakan data BMN antara Pengguna dan Pengelola
B. Mempercepat proses hibah
C. Menambah jumlah aset fisik
D. Mencari kesalahan pegawai
E. Menetapkan harga lelang
Soal 49 Premium
Dalam konsep keuangan negara, kekayaan negara yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain meliputi...
A. Uang, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang
B. Hanya uang tunai di kas negara
C. Tabungan pribadi pejabat negara
D. Hanya gedung-gedung pemerintah pusat
E. Aset milik swasta yang terdaftar di bursa
Soal 50 Premium
Penghapusan karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut penghapusan karena...
A. Pemusnahan
B. Tukar Menukar
C. Hibah
D. Penjualan
E. Sebab-sebab lain
Tips Lulus SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang Terampil semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang Terampil, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil
SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Laksana Barang Terampil tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.