SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kehakiman Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial
Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Peningkatan Kapasitas Hakim
Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
Pemetaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
Penelusuran Rekam Jejak Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
Penyelenggaraan Persidangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Penata Kehakiman Ahli Pertama.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka...
A. Memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara
B. Mengawasi putusan hakim di seluruh tingkatan peradilan
C. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden terkait grasi
D. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
E. Melakukan seleksi administrasi hakim tingkat pertama
Jawaban: D
Pasal 24B UUD 1945 menyatakan wewenang KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Soal 2
Sesuai UU No. 18 Tahun 2011, keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang yang berasal dari unsur-unsur berikut, kecuali...
A. Mantan Hakim
B. Anggota Masyarakat
C. Praktisi Hukum
D. Jaksa Aktif
E. Akademisi Hukum
Jawaban: D
Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan unsur anggota KY terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Jaksa aktif tidak termasuk dalam unsur tersebut.
Soal 3
Dalam pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung (CHA), tahapan yang dilakukan setelah seleksi administrasi menurut Peraturan KY terbaru adalah...
A. Uji Publik
B. Wawancara Terbuka
C. Seleksi Kualitas
D. Tes Kesehatan dan Kejiwaan
E. Penelusuran Rekam Jejak
Jawaban: C
Berdasarkan tata cara seleksi CHA, setelah dinyatakan lulus administrasi, calon akan mengikuti seleksi kualitas yang mencakup tes tertulis, penulisan karya ilmiah, dan/atau studi kasus hukum.
Soal 4
Salah satu prinsip dasar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mengharuskan hakim melaksanakan tugas peradilan tanpa membeda-bedakan orang adalah prinsip...
A. Prinsip Berperilaku Adil
B. Prinsip Berintegritas Tinggi
C. Prinsip Berperilaku Arif dan Bijaksana
D. Prinsip Berperilaku Mandiri
E. Prinsip Berdisiplin Tinggi
Jawaban: A
Prinsip 'Berperilaku Adil' dalam KEPPH bermakna hakim harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.
Soal 5
KY dapat melakukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan. Fokus utama materi yang dikerjasamakan dengan Mahkamah Agung adalah berkaitan dengan...
A. Hukum Acara Pidana Militer
B. Teknik Penulisan Skripsi Hukum
C. Penyusunan Anggaran DIPA Pengadilan
D. Pemahaman dan Implementasi KEPPH
E. Manajemen Perkantoran Pengadilan
Jawaban: D
Meskipun teknis yudisial adalah ranah MA, KY berwenang melakukan peningkatan kapasitas yang menitikberatkan pada etika dan perilaku (KEPPH) serta pemahaman terhadap standar integritas.
Soal 6
Dalam menganalisis laporan masyarakat, Penata Kehakiman harus memastikan laporan memenuhi syarat materiil, yaitu...
A. Fotokopi KTP pelapor
B. Surat kuasa bermaterai
C. Nomor handphone saksi
D. Uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan hakim
E. Alamat domisili hakim terlapor
Jawaban: D
Syarat materiil laporan adalah substansi yang mencantumkan uraian dugaan pelanggaran KEPPH secara jelas, waktu kejadian, dan bukti pendukung awal.
Soal 7
Penelusuran rekam jejak CHA oleh KY dilakukan dengan melibatkan lembaga berikut untuk aspek keuangan, yaitu...
A. Otoritas Jasa Keuangan
B. Badan Pemeriksa Keuangan
C. Badan Intelijen Negara
D. Direktorat Jenderal Pajak
E. PPATK
Jawaban: E
KY bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri arus dana dan profil keuangan calon guna menjamin integritas.
Soal 8
Investigasi yang dilakukan KY terhadap dugaan pelanggaran KEPPH bersifat rahasia. Hal ini bertujuan untuk...
A. Menghindari campur tangan Presiden
B. Mempercepat proses mutasi hakim
C. Menjaga martabat dan kehormatan hakim terlapor
D. Menghilangkan bukti pelanggaran
E. Mencegah pelapor mencabut laporannya
Jawaban: C
Kerahasiaan investigasi bertujuan melindungi kemandirian hakim dan martabat hakim dari publikasi sebelum ada pembuktian yang sah dalam sidang pleno atau MKH.
Soal 9
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan...
A. Eksekusi putusan perdata
B. Penyitaan aset pengadilan
C. Pencabutan status PNS hakim
D. Penyadapan dan perekaman pembicaraan
E. Penahanan hakim terlapor
Jawaban: D
Pasal 20 ayat (3) menyebutkan dalam rangka melakukan pengawasan, KY dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atas seizin pengadilan.
Soal 10
Penyelenggaraan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dilakukan apabila hakim diusulkan sanksi...
A. Mutasi ke Pengadilan lain
B. Pemberhentian
C. Teguran Tertulis
D. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
E. Teguran Lisan
Jawaban: B
MKH dibentuk jika KY mengusulkan sanksi berat berupa pemberhentian (dengan hormat atau tidak dengan hormat) terhadap hakim yang terbukti melanggar KEPPH.
Soal 11
Prinsip 'Mandiri' dalam KEPPH mengharuskan hakim untuk bebas dari segala campur tangan pihak luar. Siapa yang dimaksud dengan pihak luar tersebut?
A. Keluarga Inti Hakim
B. Media Massa dan LSM
C. Hanya Pihak Kepolisian
D. Eksekutif, Legislatif, dan Pihak Berperkara
E. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
Jawaban: D
Kemandirian hakim berarti bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif, maupun tekanan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perkara.
Soal 12
Dalam pemetaan dugaan pelanggaran KEPPH, KY melakukan analisis terhadap pola pelanggaran. Pola pelanggaran yang paling sering ditemukan biasanya berkaitan dengan...
A. Pertemuan tidak sah dengan pihak berperkara
B. Keterlambatan masuk kantor
C. Kurangnya publikasi putusan
D. Penggunaan seragam yang salah
E. Perselisihan antar rekan kerja
Jawaban: A
Berdasarkan data statistik KY, pelanggaran etika yang dominan seringkali berkaitan dengan integritas (pertemuan dengan pihak berperkara) dan profesionalitas (teknis yudisial yang melanggar etik).
Soal 13
Tahap terakhir seleksi CHA di tingkat Komisi Yudisial sebelum nama calon diserahkan ke DPR adalah...
A. Profile Assessment
B. Wawancara Terbuka
C. Pengumuman Administrasi
D. Penulisan Karya Ilmiah
E. Kunjungan Lapangan
Jawaban: B
Setelah serangkaian tes, KY melakukan Wawancara Terbuka sebagai tahap akhir untuk menguji visi, misi, dan integritas CHA secara publik.
Soal 14
Berdasarkan Peraturan KY, KY berwenang mengusulkan sanksi bagi hakim. Namun, yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi sanksi administratif tersebut adalah...
A. Badan Kepegawaian Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Presiden
D. Mahkamah Agung
E. Komisi III DPR
Jawaban: D
KY memberikan rekomendasi sanksi, namun eksekusi administratifnya (seperti SK Mutasi atau Skorsing) dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Soal 15
Seorang Penata Kehakiman dalam menganalisis laporan harus membedakan antara pelanggaran perilaku dan teknis yudisial. Manakah yang termasuk teknis yudisial murni?
A. Berperilaku asusila di luar persidangan
B. Menerima janji dari pengacara
C. Kesalahan menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam putusan
D. Membocorkan isi musyawarah majelis hakim
E. Melakukan bisnis dengan pihak yang sedang berperkara
Jawaban: C
Salah menerapkan pasal atau kesalahan menafsirkan bukti hukum adalah teknis yudisial (ranah banding/kasasi), bukan etika, kecuali dibarengi suap.
Soal 16
Seleksi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dilakukan oleh KY karena adanya amanat...
A. Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi
B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
C. Perjanjian Internasional
D. Instruksi Presiden
E. Konvensi Ketatanegaraan
Jawaban: B
Seleksi Hakim Ad Hoc di MA menjadi wewenang KY berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 untuk menjamin standarisasi kualitas hakim di tingkat agung.
Soal 17
Dalam penelusuran rekam jejak, KY melakukan klarifikasi lapangan. Siapa saja yang biasanya dimintai keterangan?
A. Partai politik pendukung
B. Hanya keluarga inti calon
C. Mahasiswa fakultas hukum terdekat
D. Lingkungan sosial dan profesional calon
E. Hanya Ketua Pengadilan tempat asal
Jawaban: D
Klarifikasi lapangan dilakukan terhadap lingkungan kerja, tetangga, rekan sejawat, hingga pihak-pihak yang pernah berperkara di bawah calon.
Soal 18
Pemetaan dugaan pelanggaran KEPPH oleh KY berguna bagi masyarakat untuk...
A. Memilih hakim yang akan menyidangkan perkaranya
B. Menuntut ganti rugi materiil kepada KY
C. Menjadi syarat pendaftaran gugatan
D. Membatalkan putusan hakim yang sudah inkracht
E. Meningkatkan pengawasan partisipatif
Jawaban: E
Pemetaan ini memberikan transparansi publik mengenai kinerja pengawasan KY dan mendorong masyarakat ikut serta mengawasi perilaku hakim.
Soal 19
Investigasi pendalaman kasus dapat dilakukan melalui 'Pemantauan Persidangan'. Apa yang dipantau oleh petugas KY?
A. Kualitas suara pengeras suara di ruang sidang
B. Isi putusan yang akan dibacakan
C. Strategi pengacara dalam membela klien
D. Sikap dan perilaku hakim selama memimpin sidang
E. Jumlah penonton yang hadir di ruang sidang
Jawaban: D
Petugas memantau perilaku hakim di persidangan, seperti sikap terhadap pihak, ketepatan waktu, dan kepatuhan pada prosedur formal.
Soal 20
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terdiri atas 7 orang dengan komposisi...
A. 4 Anggota KY dan 3 Hakim Agung
B. 3 Anggota KY dan 4 Hakim Agung
C. 2 DPR, 2 KY, dan 3 MA
D. 5 Hakim Agung dan 2 Anggota KY
E. 7 Anggota Komisi Yudisial seluruhnya
Jawaban: A
Komposisi MKH terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang Hakim Agung.
Soal 21 Premium
Berdasarkan Peraturan Bersama MA dan KY No. 02/PB/P.KY/09/2012, jika KY dan MA memiliki perbedaan pendapat mengenai sanksi, maka dilakukan...
A. Pembatalan sanksi secara otomatis
B. Keputusan akhir diserahkan kepada Presiden
C. Pertemuan konsultasi/koordinasi pimpinan KY dan MA
Peningkatan kapasitas hakim oleh KY dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis). Data utama TNA bersumber dari...
A. Permintaan pribadi hakim yang bersangkutan
B. Hasil pemetaan pengawasan dan statistik pelanggaran
Pelaksanaan investigasi pendalaman kasus terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH dapat menggunakan metode penyamaran (Undercover). Syarat mutlak penggunaan metode ini adalah...
A. Adanya surat perintah tugas resmi dari pimpinan
Sesuai regulasi terbaru, KY wajib menindaklanjuti laporan masyarakat dalam jangka waktu paling lambat... sejak laporan dinyatakan lengkap (Lulus Administrasi).
Berdasarkan Peraturan KY, KY berwenang melakukan pemeriksaan terhadap 'Dugaan Pelanggaran Etik'. Jika laporan tersebut mengandung 'Dugaan Tindak Pidana', maka KY harus...
A. Menunggu putusan pidana inkrah baru mulai memeriksa etik
B. Menghukum mati hakim tersebut secara langsung
C. Menghentikan seluruh pemeriksaan
D. Meneruskan temuan tersebut kepada instansi penegak hukum yang berwenang
E. Menyembunyikan informasi tersebut demi nama baik instansi
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kehakiman Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.