SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Polisi Pamong Praja Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah...
A. Menjaga keamanan dan pertahanan kedaulatan negara di daerah
B. Mengelola administrasi kependudukan dan catatan sipil
C. Melakukan penyidikan tindak pidana umum di wilayah daerah
D. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah
E. Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat
Jawaban: E
Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Soal 2
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam...
A. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak
B. Melaksanakan pemilihan kepala daerah yang demokratis
C. Menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah
D. Menyelesaikan sengketa tata usaha negara
E. Menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Jawaban: E
Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Soal 3
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah...
A. Pedoman pemberian penghargaan bagi anggota Satpol PP yang berprestasi
B. Standar operasional prosedur dalam penanganan aksi unjuk rasa
C. Batas waktu maksimal penyelesaian administrasi kepegawaian
D. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
E. Kriteria kelulusan dalam pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Soal 4
Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 mengatur tentang pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu layanan dasar yang dimaksud adalah...
A. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik
B. Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat
C. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
D. Pengawasan distribusi bahan pangan pokok
E. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi kreatif
Jawaban: B
Permendagri 121 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
Soal 5
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, penyidik yang melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda di lingkungan pemerintah daerah disebut...
A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
B. Polisi Khusus Perkeretaapian
C. Saksi Ahli Hukum Pemerintahan
D. Jaksa Penuntut Umum Daerah
E. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jawaban: A
Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.
Soal 6
Menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, tujuan dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah...
A. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing
B. Mewujudkan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram di masyarakat
C. Menjamin kelancaran administrasi perpajakan daerah
D. Memperluas lapangan pekerjaan di sektor informal
E. Mengatur jadwal kerja pegawai negeri sipil daerah
Jawaban: B
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram di masyarakat.
Soal 7
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Kode Etik Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk...
A. Menjadi dasar kenaikan pangkat secara otomatis setiap dua tahun
B. Menghapus wewenang kepolisian dalam penegakan hukum daerah
C. Menentukan standar gaji minimal anggota Satpol PP seluruh Indonesia
D. Mewujudkan Polisi Pamong Praja yang profesional, disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab
E. Memberikan sanksi pidana bagi anggota yang tidak disiplin
Jawaban: D
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP, Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Polisi Pamong Praja yang profesional, disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
Soal 8
Salah satu hak Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Satpol PP sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 adalah...
A. Memiliki senjata api tanpa izin dari kepolisian
B. Mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, and jaminan kematian
C. Mendapatkan cuti di luar tanggungan negara setiap tahun
D. Bebas dari segala tuntutan hukum pidana saat bertugas
E. Menentukan sendiri jadwal operasional penertiban
Jawaban: B
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 3 mengatur mengenai pemenuhan hak PNS Satpol PP yang mencakup gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai peraturan perundang-undangan.
Soal 9
Dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap...
A. Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)
B. Lembaga Swadaya Masyarakat internasional
C. Organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan
D. Satuan Pengamanan (Satpam) Perusahaan
E. Satuan Tugas Partai Politik
Jawaban: A
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 18 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat, Kepala Satpol PP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satlinmas.
Soal 10
Wewenang Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada diatur dalam...
A. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
B. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
C. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
D. PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6
E. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Jawaban: D
Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memberikan wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada.
Soal 11
Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk dalam kelompok urusan...
A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
B. Urusan pemerintahan absolut
C. Urusan pemerintahan pilihan
D. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
E. Urusan pemerintahan umum
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
Soal 12
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Manakah pernyataan yang benar terkait penyusunan SOP Satpol PP?
A. SOP disusun untuk menjamin kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas
B. SOP disusun hanya jika terjadi keadaan darurat
C. SOP tidak wajib dipatuhi jika bertentangan dengan perintah lisan atasan
D. SOP disusun oleh pihak ketiga tanpa melibatkan internal Satpol PP
E. SOP hanya berlaku untuk anggota Satpol PP di tingkat Provinsi
Jawaban: A
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 2 menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan keseragaman.
Soal 13
Penerapan SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh...
A. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
B. Kepala Kepolisian Resor
C. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D. Menteri Dalam Negeri secara langsung
E. Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait
Jawaban: E
Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, penerapan SPM merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota).
Soal 14
Jenis sarana minimal yang wajib disediakan untuk Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 meliputi...
A. Perumahan mewah untuk pejabat eselon II
B. Perpustakaan umum dan laboratorium bahasa
C. Alat berat untuk konstruksi jalan raya
D. Gedung olahraga dan fasilitas rekreasi keluarga
E. Pakaian dinas, perlengkapan pelindung diri, dan kendaraan operasional
Jawaban: E
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 8 dan Pasal 9 merinci penyediaan sarana minimal meliputi pakaian dinas, perlengkapan pelindung diri, peralatan operasional, dan kendaraan operasional Satpol PP.
Soal 15
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, koordinasi penyidikan antara PPNS dan Penyidik Polri dilakukan atas dasar...
A. Dominasi Polri atas seluruh proses administrasi PPNS
B. Kerahasiaan mutlak masing-masing instansi
C. Instruksi dari Kejaksaan Negeri
D. Prinsip hubungan fungsional dan saling membantu
E. Persaingan wewenang dalam mencari barang bukti
Jawaban: D
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 15 menekankan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri atas dasar prinsip hubungan fungsional, koordinasi, dan saling membantu.
Soal 16
Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mencakup ruang lingkup...
A. Pengelolaan limbah industri berskala besar
B. Perizinan pertambangan mineral dan batubara
C. Pendaftaran partai politik peserta pemilu
D. Hanya ketertiban lalu lintas di jalan protokol
E. Tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan, dan tertib sosial
Jawaban: E
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) merinci tertib ketertiban umum meliputi tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, tertib lingkungan, dan tertib sosial.
Soal 17
Nilai dasar moral dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 mencakup...
A. Keadilan, objektivitas, dan kejujuran
B. Kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh
C. Kepatuhan tanpa syarat pada perintah ilegal
D. Keraguan, kerahasiaan, dan pengabaian
E. Kepentingan pribadi di atas kepentingan umum
Jawaban: A
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 14, kode etik mencakup nilai moral seperti kejujuran, keadilan, objektivitas, serta integritas dalam menjalankan tugas penegakan Perda.
Soal 18
Penghargaan bagi anggota Satpol PP yang berprestasi luar biasa menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 dapat berupa...
A. Pembebasan pajak penghasilan seumur hidup
B. Hadiah berupa uang tunai dari dana hibah
C. Kenaikan jabatan tanpa syarat administrasi
D. Izin tidak masuk kerja selama satu bulan
E. Sertifikat, piagam penghargaan, dan/atau tanda jasa
Jawaban: E
Pasal 19 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 menyebutkan pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi anggota Satpol PP berprestasi dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau tanda jasa lainnya.
Soal 19
Berdasarkan Permendagri 121 Tahun 2018, sasaran pemberian pelayanan dasar sub urusan trantibum di kabupaten/kota adalah...
A. Hanya pedagang kaki lima di zona merah
B. Turis mancanegara yang berkunjung
C. Setiap warga negara yang menjadi korban gangguan trantibum akibat bencana dan kebakaran
D. Pegawai negeri sipil di lingkungan pemda
E. Warga negara yang berdomisili tetap saja
Jawaban: C
Permendagri 121 Tahun 2018 menetapkan bahwa penerima pelayanan dasar adalah warga negara yang menjadi korban gangguan trantibum, korban bencana, dan korban kebakaran.
Soal 20
Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019?
A. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
B. Kepala Kepolisian Negara RI
C. Kepala Satpol PP Provinsi/Kabupaten/Kota
D. Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah
E. Gubernur atau Bupati/Wali Kota
Jawaban: A
Sesuai regulasi (termasuk Permendagri 3/2019 yang merujuk pada UU), pengangkatan dan pemberhentian PPNS merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Soal 21 Premium
Dalam Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah...
A. Tenaga kerja kontrak sukarela masyarakat
B. Pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil
C. Anggota Kepolisian yang diperbantukan ke daerah
D. Pejabat struktural pemegang otoritas politik
E. Satu kesatuan militer cadangan di daerah
Soal 22 Premium
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, anggota Satpol PP dapat dilengkapi dengan senjata api apabila...
A. Menjalankan tugas penertiban di daerah konflik bersenjata
B. Anggaran daerah mencukupi untuk pengadaan senjata
C. Seluruh anggota Satpol PP sudah mengikuti pelatihan militer
D. Ditetapkan dalam Perda setelah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. Kepala Satpol PP merasa perlu untuk menjaga wibawa
Soal 23 Premium
Dalam penerapan SPM, apa yang dimaksud dengan 'Indikator Nilai Mutu Pelayanan Dasar' menurut Permendagri 121 Tahun 2018?
A. Total anggaran yang diserap dalam satu tahun anggaran
B. Banyaknya jumlah pelanggar Perda yang ditangkap
C. Ukuran keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai standar teknis
D. Tingkat kepuasan kepala daerah terhadap laporan Satpol PP
E. Jumlah personil yang dikerahkan dalam operasional
Soal 24 Premium
Manakah yang termasuk prasarana minimal Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
A. Landasan pacu helikopter di setiap kecamatan
B. Ruang tahanan militer dan gudang amunisi
C. Fasilitas pelabuhan khusus logistik daerah
D. Gedung kantor, ruang piket, dan ruang pemeriksaan/PPNS
E. Pusat perbelanjaan dan area komersial perkantoran
Soal 25 Premium
Menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, seorang PPNS dilarang melakukan tindakan...
A. Melakukan penggeledahan tanpa prosedur hukum
B. Melakukan pemanggilan kepada pelanggar Perda
C. Melakukan penyitaan barang bukti
D. Meminta keterangan dari saksi
E. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP)
Soal 26 Premium
Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat (Linmas) diselenggarakan untuk membantu dalam hal...
A. Pencarian dana bantuan sosial untuk organisasi politik
B. Jawaban A dan B benar
C. Penanganan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan
D. Penjagaan keamanan objek vital nasional secara mandiri
E. Ketenteraman umum serta pengamanan Pemilu dan Pilkada
Soal 27 Premium
SOP Satpol PP dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 wajib memuat unsur...
A. Rincian biaya operasional yang harus dibayar masyarakat
B. Analisis dampak lingkungan jangka panjang
C. Dokumentasi foto diri seluruh personil
D. Hanya daftar nama anggota yang terlibat
E. Persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan/pascapelaksanaan
Soal 28 Premium
Siapakah yang melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP di tingkat nasional berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
A. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal terkait
B. Presiden secara langsung
C. Panglima Tentara Nasional Indonesia
D. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Soal 29 Premium
Mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi mencakup pelayanan kepada warga negara yang menjadi korban gangguan akibat...
A. Perselisihan keluarga antar warga
B. Penurunan harga komoditas pertanian
C. Kesalahan administrasi kependudukan desa
D. Konflik sosial dan gangguan ketertiban umum skala provinsi
E. Kebijakan ekonomi pemerintah pusat
Soal 30 Premium
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP dapat melakukan penangkapan terhadap pelanggar Perda?
A. Tidak, Satpol PP hanya berwenang menyerahkan pelanggar kepada PPNS atau penyidik Polri
B. Ya, jika pelanggar tidak kooperatif
C. Boleh, selama dilakukan di siang hari
D. Hanya jika pelanggar adalah warga negara asing
E. Ya, setelah mendapat perintah lisan dari Kepala Satpol PP
Soal 31 Premium
Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk...
A. Urusan pemerintahan pilihan yang menguntungkan daerah
B. Kewajiban rutin administrasi tahunan
C. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
D. Urusan pemerintahan absolut
E. Syarat untuk mendapatkan dana alokasi khusus
Soal 32 Premium
Pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda dilakukan dengan prinsip...
A. Humanis, persuasif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
B. Kekerasan sebagai langkah utama penertiban
C. Kerahasiaan tanpa transparansi kepada publik
D. Kekuatan militer penuh
E. Mengutamakan kepentingan pemangku modal
Soal 33 Premium
PPNS di lingkungan Pemda dalam menjalankan tugasnya wajib menggunakan...
A. Pakaian preman tanpa identitas agar rahasia
B. Pakaian seragam TNI untuk kewibawaan
C. Batik khas daerah masing-masing
D. Pakaian dinas harian Polisi Pamong Praja setiap hari
E. Atribut dan tanda pengenal PPNS
Soal 34 Premium
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan Tibum dan Tranmas serta Linmas bersumber dari...
A. Iuran sukarela dari masyarakat yang ditertibkan
B. Penjualan aset-aset daerah yang terbengkalai
C. Potongan gaji bulanan seluruh PNS daerah
D. Pinjaman luar negeri atas nama Satpol PP
E. APBD, APBN, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat
Soal 35 Premium
Tindakan nonyustisial Satpol PP menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 adalah...
A. Penangkapan dan penahanan tersangka selama 24 jam
B. Tindakan fisik secara langsung tanpa peringatan
C. Tindakan yang dilakukan untuk menghentikan pelanggaran Perda tanpa melalui proses peradilan
D. Penyidikan hingga pelimpahan berkas ke pengadilan
E. Pengawasan terhadap kinerja hakim di pengadilan negeri
Soal 36 Premium
Manakah pernyataan yang paling tepat terkait pembinaan Satlinmas oleh Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?
A. Satpol PP hanya membina Satlinmas saat menjelang hari raya
B. Satlinmas merupakan bawahan langsung struktural Satpol PP secara permanen
C. Satlinmas dibayar per jam kerja operasional
D. Satlinmas wajib dipersenjatai dengan peluru karet
E. Pembinaan meliputi peningkatan kapasitas, pendataan, dan pengerahan personil
Soal 37 Premium
Larangan dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja (Permendagri 23/2023) antara lain...
A. Membocorkan informasi rahasia jabatan atau negara
B. Melaksanakan piket malam sesuai jadwal
C. Bertindak diskriminatif dalam penegakan aturan
D. Melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas
E. Semua jawaban benar
Soal 38 Premium
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 mengatur bahwa pembinaan karir Polisi Pamong Praja didasarkan pada...
A. Besaran dana yang disumbangkan personil ke daerah
B. Kedekatan personal dengan pejabat daerah
C. Jumlah pelanggar Perda yang berhasil dieksekusi
D. Sistem prestasi kerja dan sistem karir
E. Lama waktu tinggal di wilayah dinas
Soal 39 Premium
Tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan ketertiban umum di tingkat daerah menurut UU 23/2014 berada pada...
A. Menteri Dalam Negeri
B. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
C. Masyarakat setempat
D. Kepala Satpol PP
E. Sekretaris Daerah
Soal 40 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, penyidikan oleh PPNS dimulai setelah adanya...
A. Permohonan maaf dari pelanggar
B. Keputusan rapat paripurna DPRD
C. Laporan kejadian atau temuan pelanggaran Perda
D. Instruksi dari organisasi kemasyarakatan
E. Pemberitaan di media massa
Soal 41 Premium
Kegiatan 'Patroli' dalam penyelenggaraan Trantibum (Permendagri 26/2020) dimaksudkan untuk...
A. Menghabiskan jatah bahan bakar kendaraan dinas
B. Mengawal rombongan pejabat yang lewat
C. Mengumpulkan pajak kendaraan bermotor
D. Mencari kesalahan warga sebanyak-banyaknya
E. Pencegahan dini dan memberikan rasa aman bagi masyarakat
Soal 42 Premium
Kompetensi personel Satpol PP yang harus dipenuhi menurut Permendagri 121 Tahun 2018 meliputi...
A. Keahlian dalam pemrograman komputer tingkat lanjut
B. Keahlian memasak untuk dapu umum bencana
C. Pemahaman regulasi, teknik negosiasi, dan penanganan konflik
D. Pendidikan bela negara dan kemampuan bela diri
E. Kemampuan bahasa asing minimal tiga bahasa
Soal 43 Premium
Penegakan Perda oleh Satpol PP berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilakukan melalui...
A. Tindakan nonyustisial oleh Polisi Pamong Praja
B. Pengabaian pelanggaran jika terdapat kompensasi pribadi
C. Tindakan yustisial oleh PPNS
D. Eksekusi mati di tempat bagi pelanggar berat
E. Jawaban A dan B benar
Soal 44 Premium
Laporan hasil pelaksanaan tugas Satpol PP wajib disampaikan kepada Kepala Daerah secara...
A. Tahunan saja
B. Insidentil jika ada perintah
C. Melalui media sosial pribadi anggota
D. Berkala (bulanan/triwulan) dan sewaktu-waktu jika diperlukan
E. Melalui perantara pihak swasta
Soal 45 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, sanksi bagi anggota Satpol PP yang melanggar Kode Etik ditentukan oleh...
A. Badan Intelijen Negara
B. Keputusan sepihak rekan kerja
C. Sidang Majelis Kode Etik
D. Pengadilan Militer
E. Masyarakat melalui pemungutan suara
Soal 46 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Sarana' dalam konteks Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
A. Benda bergerak yang digunakan untuk menunjang tugas
B. Jaringan komunikasi internet
C. Kekuatan mental personil
D. Anggaran dana hibah dari masyarakat
E. Benda tidak bergerak seperti tanah dan gedung
Soal 47 Premium
Pelaksanaan tugas Satpol PP wajib berkoordinasi dengan instansi vertikal (Polri/TNI) dalam hal...
A. Operasi penertiban yang berisiko tinggi atau mengancam keselamatan
B. Seleksi administrasi penerimaan PNS baru
C. Pembelian alat tulis kantor
D. Penyusunan anggaran rutin kantor
E. Pengaturan jam makan siang anggota
Soal 48 Premium
Menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, anggota Satlinmas diangkat oleh Bupati/Wali Kota dengan kriteria...
A. Hanya keluarga inti dari pejabat Satpol PP
B. Anak di bawah umur yang butuh pekerjaan
C. Warga Negara Indonesia, sehat jasmani/rohani, dan secara sukarela
D. Mantan narapidana kasus narkotika
E. Warga negara asing yang memiliki izin tinggal
Soal 49 Premium
Penyediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan trantibum bertujuan untuk...
A. Mengejar target pajak daerah
B. Menambah beban kerja aparatur daerah
C. Membatasi ruang gerak organisasi masyarakat
D. Menjamin hak warga negara atas rasa aman dan ketenteraman
E. Menghapus peran kepolisian di tingkat lokal
Soal 50 Premium
SOP Satpol PP harus dievaluasi secara berkala sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 setiap...
A. Minimal 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan operasional
B. Hanya jika menteri memberikan instruksi tertulis
C. 10 tahun sekali
D. Tidak perlu dievaluasi karena bersifat permanen
E. Setiap terjadi pergantian Kepala Daerah
Tips Lulus SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.