SKB CPNS Komediator 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Komediator, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Komediator, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Komediator
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Komediator berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Komediator
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Komediator, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Komediator. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Komediator
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Komediator.
Soal 1
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak ini secara hukum diklasifikasikan sebagai...
A. Hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights)
B. Hak berserikat yang harus dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat
C. Hak sosial budaya yang pemenuhannya bergantung pada kemampuan ekonomi negara
D. Hak politik yang hanya diberikan kepada warga negara dewasa
E. Hak atas kebebasan pribadi yang dapat dibatasi sewaktu-waktu
Jawaban: A
Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
Soal 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dan berkedudukan di lingkungan...
A. Peradilan Tata Usaha Negara
B. Peradilan Militer
C. Peradilan Agama
D. Mahkamah Konstitusi
E. Peradilan Umum
Jawaban: E
Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
Soal 3
Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk akhir kesepakatan dari proses mediasi tersebut wajib dituangkan dalam...
A. Sertifikat perdamaian dari Pengadilan Negeri
B. Surat rekomendasi dari arbiter tunggal
C. Perjanjian perdamaian secara tertulis
D. Akta otentik yang disahkan oleh Notaris
E. Keputusan sela yang mengikat secara pidana
Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 6, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang mencapai keberhasilan harus dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis.
Soal 4
Dalam menjalankan fungsinya di bidang mediasi, Komnas HAM memiliki sejumlah wewenang. Manakah dari opsi berikut yang TIDAK termasuk dalam wewenang Komnas HAM menurut ketentuan yang berlaku?
A. Penyampaian rekomendasi penyelesaian sengketa kepada instansi terkait
B. Menjatuhkan vonis sanksi denda atau pidana kepada pihak pelapor maupun terlapor
C. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan
D. Perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa
E. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999, wewenang Komnas HAM mencakup perdamaian, penyelesaian dengan konsultasi/mediasi, saran penyelesaian di pengadilan, dan rekomendasi. Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis pidana/denda.
Soal 5
Kewajiban negara dalam hak asasi manusia sering diistilahkan dengan 'to respect, to protect, dan to fulfill'. Prinsip 'to fulfill' (memenuhi) mewajibkan negara untuk...
A. Tidak campur tangan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat di ruang publik
B. Menghukum pihak aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang
C. Mengambil langkah-langkah proaktif seperti alokasi anggaran dan pembuatan kebijakan agar HAM dapat dinikmati
D. Mencegah aktor non-negara melakukan pelanggaran HAM
E. Membatasi hak individu demi keamanan nasional secara represif
Jawaban: C
Kewajiban 'to fulfill' mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah positif (kebijakan, fasilitas, anggaran) untuk memastikan warganya dapat sepenuhnya menikmati hak asasi mereka.
Soal 6
Seorang Komediator senantiasa berupaya mengembangkan kompetensinya dengan belajar hal-hal baru terkait resolusi konflik dan bersedia membagikan ilmunya kepada rekan kerja. Perilaku ini mencerminkan nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu...
A. Kolaboratif
B. Kompeten
C. Akuntabel
D. Harmonis
E. Adaptif
Jawaban: B
Meningkatkan kompetensi diri dan membantu orang lain belajar adalah panduan perilaku dari nilai 'Kompeten' dalam Core Values ASN BerAKHLAK.
Soal 7
Dalam prosedur dukungan administrasi mediasi, surat pemanggilan kepada para pihak harus dikirim secara tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Alasan utama diberikannya tenggang waktu tersebut adalah...
A. Memastikan bahwa proses persidangan bisa dihadiri oleh insan pers
B. Untuk memperpanjang umur statistik penyelesaian kasus di akhir tahun
C. Agar mediator memiliki waktu untuk mengubah jadwal dinasnya
D. Memberi kesempatan bagi para pihak mempersiapkan kelengkapan bukti dan argumen
E. Menghindari teguran dari Mahkamah Agung terkait kecepatan penyelesaian berkas
Jawaban: D
Tenggang waktu yang patut dalam pemanggilan mediasi bertujuan memenuhi asas kepatutan, di mana para pihak diberi waktu cukup untuk mempersiapkan berkas, argumen, dan mental untuk proses mediasi.
Soal 8
Dalam menyusun Berita Acara Mediasi, dokumentasi yang dilakukan harus bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur esensial yang harus selalu tercantum di dalamnya adalah...
A. Rincian biaya transportasi yang dikeluarkan mediator
B. Gelar adat dan keturunan dari seluruh peserta yang hadir
C. Identitas lengkap pihak, waktu/tempat, ringkasan jalannya proses, dan tanda tangan pihak/mediator
D. Analisis psikologis para pihak yang disusun secara subjektif oleh notulis
E. Daftar menu konsumsi yang disediakan saat mediasi berlangsung
Jawaban: C
Berita acara yang sah secara hukum wajib memuat elemen identitas, waktu, tempat kejadian (lokus/tempus), kronologi (ringkasan proses), dan pengesahan (tanda tangan) para pihak yang terlibat.
Soal 9
Prinsip utama dalam pengarsipan dokumen dugaan pelanggaran HAM adalah keamanan dan kerahasiaan. Tindakan manajerial yang tepat dalam sistem informasi digital adalah...
A. Menerapkan pembatasan hak akses berbasis otorisasi dan enkripsi data (role-based access control)
B. Menyimpan data semata-mata pada flashdisk pribadi pegawai untuk menghindari peretasan server
C. Menghapus data pengadu seketika setelah mediasi selesai demi menghemat server
D. Membuat dokumen bisa diakses masyarakat luas untuk asas keterbukaan informasi
E. Membagikan password akun administrator ke seluruh tenaga honorer agar proses kerja cepat
Jawaban: A
Dalam manajemen kasus, data korban/pelapor sangat sensitif. Oleh karena itu, akses ke database harus dibatasi dan dikelola dengan sistem otorisasi (role-based access control) untuk mencegah kebocoran informasi.
Soal 10
Sebelum masuk ke tahap mediasi, verifikasi kelengkapan berkas pada tahap pemeriksaan pendahuluan perlu dilakukan. Jika pelapor menggunakan jasa kuasa hukum, dokumen mutlak yang harus dilampirkan adalah...
A. Rekomendasi dari tokoh agama atau masyarakat setempat
B. Surat keterangan catatan kepolisian dari pelapor asli
C. Surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pelapor (pemberi kuasa)
D. Bukti pembayaran jasa advokat
E. Akta kelahiran dan kartu keluarga seluruh anggota keluarga pelapor
Jawaban: C
Dalam pemeriksaan pendahuluan secara formil, seseorang yang diwakili oleh pihak lain (seperti kuasa hukum) wajib melampirkan Surat Kuasa Khusus sebagai legal standing (kedudukan hukum) yang sah.
Soal 11
Seorang Komediator sedang memberikan pendampingan kepada pelapor pelanggaran HAM yang tidak mengerti istilah hukum. Teknik komunikasi yang paling tepat adalah...
A. Menggunakan jargon hukum yang rumit untuk menunjukkan wibawa institusi
B. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, lugas, tanpa mengabaikan substansi prosedur hukum
C. Meminta pelapor menyewa penerjemah istilah hukum dari luar
D. Mengabaikan pertanyaan teknis karena bukan urusan dari pelapor
E. Membacakan seluruh pasal undang-undang terkait tanpa mengubah satu kata pun
Jawaban: B
Teknik komunikasi dan pendampingan yang baik berprinsip pada efektivitas dan empati. Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami (plain language) sangat dianjurkan agar para pihak paham hak dan kewajiban mereka tanpa mengurangi makna yuridis.
Soal 12
Dalam menyusun draf Perjanjian Perdamaian (Settlement Agreement), pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan (wanprestasi) dinamakan...
A. Klausul penyelesaian pilihan hukum
B. Klausul sanksi atau akibat hukum wanprestasi
C. Klausul kerahasiaan (Confidentiality clause)
D. Klausul domisili hukum
E. Klausul keadaan memaksa (Force majeure)
Jawaban: B
Dalam draf kesepakatan, Klausul sanksi atau akibat hukum digunakan untuk mengatur langkah-langkah atau penalti apabila salah satu pihak cedera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati.
Soal 13
Pelaksanaan hasil mediasi harus dipantau. Kegiatan yang dilakukan oleh institusi mediasi untuk memastikan bahwa pihak-pihak menunaikan poin Perjanjian Perdamaian secara berkala disebut sebagai...
A. Monitoring dan Evaluasi
B. Investigasi Proaktif
C. Pemanggilan Ulang Paksa
D. Revisi Keputusan
E. Penyidikan Lanjutan
Jawaban: A
Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah tahapan pasca-mediasi di mana pelaksana (Komnas HAM/Mediator) memantau tingkat kepatuhan dan implementasi dari kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak.
Soal 14
Tata letak tempat duduk dalam ruang mediasi sangat penting untuk menciptakan atmosfer yang netral dan non-konfrontatif. Konfigurasi tempat duduk yang paling disarankan dalam praktik mediasi adalah...
A. Bentuk bundar (round table) atau segitiga yang setara antara mediator dan para pihak
B. Pihak saling berhadapan secara langsung dipisahkan meja panjang seperti sedang interogasi
C. Bentuk pengadilan tinggi, mediator duduk di mimbar yang jauh lebih tinggi
D. Bentuk teater, di mana pihak saling membelakangi
E. Duduk lesehan di lantai tanpa batas
Jawaban: A
Meja bundar atau tata letak melingkar menciptakan kesan kesetaraan, menghilangkan hierarki, serta mengurangi ketegangan psikologis karena pihak-pihak tidak diposisikan secara konfrontatif langsung.
Soal 15
Dalam proses identifikasi awal sengketa, seorang Komediator harus mampu membedakan antara tuntutan yang diutarakan secara lisan (position) dengan kebutuhan dasar yang sebenarnya diinginkan (interest). Mengapa pemetaan 'interest' ini penting?
A. Agar mediator dapat memihak kepada pihak yang interest-nya paling menyedihkan
B. Karena menemukan 'interest' akan membuka peluang win-win solution yang tidak terlihat pada 'position'
C. Untuk menyalahkan pihak yang memiliki tututan yang terlalu tinggi
D. Untuk menunda waktu penyelesaian kasus selama mungkin
E. Karena interest adalah satu-satunya hal yang diatur dalam undang-undang dasar
Jawaban: B
Pemetaan Interest (kepentingan sebenarnya) merupakan fondasi mediasi yang efektif. Membedakan Position (apa yang diklaim) dengan Interest memungkinkan mediator menggali opsi-opsi kreatif yang memuaskan kebutuhan dasar kedua belah pihak (win-win solution).
Soal 16
Dalam penyelesaian mediasi, seringkali bukti yang diajukan berupa rekaman CCTV atau tangkapan layar percakapan elektronik. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, kedudukan hukum informasi/dokumen elektronik tersebut adalah...
A. Tergolong sebagai petunjuk, bukan bukti utama
B. Merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan alat bukti sesuai Hukum Acara
C. Bukan merupakan alat bukti hukum jika tidak dicetak di kertas tebal
D. Barang bukti yang rawan manipulasi sehingga ditolak dalam mediasi HAM
E. Hanya sah jika disahkan oleh Presiden RI
Jawaban: B
Pasal 5 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Soal 17
Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Batasan usia yang dikategorikan sebagai anak menurut undang-undang ini adalah...
A. Seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun
B. Seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
C. Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah
D. Seseorang yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk
E. Seseorang yang masih menempuh pendidikan dasar
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Soal 18
Kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 secara eksklusif diberikan kepada...
A. Komisi Pemberantasan Korupsi
B. Jaksa Agung
C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
D. Kepolisian Republik Indonesia
E. Mahkamah Agung
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
Soal 19
Putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa menurut UU No. 30 Tahun 1999 memiliki sifat...
A. Hanya sebagai rekomendasi yang tidak mengikat
B. Harus disahkan lebih dulu oleh Presiden
C. Final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak
D. Mengikat namun dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi
E. Dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak kapan saja
Jawaban: C
Sesuai Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding).
Soal 20
Dalam melaksanakan fungsi penyuluhan dan mediasi, Komnas HAM berwenang untuk melakukan pemanggilan kepada pengadu/korban dan pihak yang diadukan (subpoena power) untuk meminta keterangan. Sifat pemanggilan tersebut dalam konteks fungsi mediasi adalah...
A. Hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh atasan pihak yang diadukan
B. Sukarela sepenuhnya, pihak bebas menolak tanpa risiko
C. Terbatas hanya bagi pegawai negeri sipil, masyarakat umum tidak bisa dipanggil
D. Disertai ancaman pidana jika absen sekali saja
E. Wajib dipenuhi dan apabila diabaikan dapat dimintakan bantuan ketua pengadilan untuk pemanggilan paksa
Jawaban: E
Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 95 UU No. 39/1999 mengatur bahwa bila panggilan tertulis diabaikan sebanyak 3 kali berturut-turut, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan paksa.
Soal 21 Premium
Prinsip Kesetaraan (Equality) dan Non-Diskriminasi merupakan dua sisi dari satu koin yang sama dalam HAM. Tindakan berikut yang termasuk pelanggaran prinsip non-diskriminasi adalah...
A. Menyediakan cuti melahirkan secara khusus untuk pekerja perempuan
B. Memberikan fasilitas ramah difabel di fasilitas publik
C. Menolak memberikan layanan publik kepada kelompok minoritas keyakinan tertentu
D. Memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat prasejahtera
E. Memberlakukan kuota keterwakilan perempuan di parlemen
Soal 22 Premium
Dalam melayani pihak pengadu yang datang dari wilayah terpencil dengan kelengkapan berkas yang minim, seorang ASN Komediator mendampingi dengan ramah, solutif, dan tanpa membedakan latar belakangnya. Hal ini sangat selaras dengan core value ASN...
A. Kompeten
B. Berorientasi Pelayanan
C. Loyal
D. Harmonis
E. Adaptif
Soal 23 Premium
Apabila saat sidang mediasi salah satu pihak berhalangan hadir dengan alasan sah (misal: sakit keras), tindakan administratif yang paling tepat dilakukan oleh tim pendukung mediasi adalah...
A. Membuat berita acara penundaan sidang dan menerbitkan surat pemanggilan ulang (reschedule)
B. Menggantikan pihak yang sakit dengan pegawai magang agar sidang tetap berjalan
C. Membatalkan seluruh proses mediasi secara permanen
D. Menerbitkan rekomendasi sanksi kepada pihak yang absen
E. Melanjutkan persidangan dan memutuskan sepihak
Soal 24 Premium
Dalam teknik penyusunan notulensi mediasi, kalimat yang dicatat oleh notulis hendaknya menghindari bahasa emosional yang diucapkan pihak saat bertengkar, melainkan...
A. Difokuskan pada inti substansi permasalahan dan poin-poin usulan solusi secara objektif
B. Dihapus jika usulan tidak sesuai dengan pendapat mediator
C. Dicatat secara verbatim (kata per kata) termasuk makian agar terlihat dramatis
D. Disingkat sedemikian rupa sehingga maknanya hilang
E. Diganti sepenuhnya dengan analisis opini pribadi notulis
Soal 25 Premium
Penggunaan metadata dalam sistem informasi pengarsipan dokumen mediasi pelanggaran HAM sangat vital. Fungsi utama metadata dalam manajemen kasus adalah...
A. Mencetak dokumen secara otomatis saat ada inspeksi
B. Memudahkan pencarian (searchability), identifikasi, dan pengkategorian dokumen kasus dengan cepat
C. Menggantikan peran mediator dalam mengambil keputusan
D. Mengurangi besaran file sehingga kualitas dokumen pecah
E. Mengubah file PDF menjadi format video animasi
Soal 26 Premium
Seorang pengadu menyampaikan laporan melalui surat elektronik. Pada tahap verifikasi pendahuluan, ditemukan bahwa identitas pelapor anonim dan kronologi tidak jelas. Tindakan sesuai prosedur (SOP) adalah...
A. Melakukan investigasi intelijen untuk melacak IP Address pengirim
B. Meneruskan surat anonim tersebut kepada kepolisian resor terdekat
C. Memublikasikan kasus tersebut di media cetak untuk mencari tahu siapa korbannya
D. Langsung menaikkan status menjadi mediasi untuk uji coba
E. Meminta pengadu melengkapi identitas resmi dan bukti awal sebelum diregister untuk diproses lebih lanjut
Soal 27 Premium
Ketika memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat adat yang berkonflik dengan perusahaan tambang, sikap komunikasi seorang Komediator harus memegang teguh prinsip...
A. Menutup diri terhadap informasi dari perusahaan
B. Memihak sepenuhnya kepada perusahaan karena menyumbang pajak negara
C. Menginstruksikan masyarakat adat untuk melakukan demontrasi anarkis
D. Imparsial (netral), mendengarkan kedua belah pihak, dan menjelaskan aturan main secara adil
E. Membela masyarakat adat secara membabi buta mengabaikan fakta hukum
Soal 28 Premium
Perjanjian perdamaian hasil mediasi sebaiknya memiliki klausul eksekusi. Di Indonesia, agar kesepakatan damai (akta perdamaian) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama seperti putusan hakim tingkat pertama, maka kesepakatan tersebut harus...
A. Didiamkan selama 14 hari kerja
B. Ditandatangani dengan darah para pihak yang bertikai
C. Disiarkan secara langsung di media televisi nasional
D. Disahkan oleh kepala desa atau lurah setempat
E. Didaftarkan dan dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Acta van Dading) di Pengadilan Negeri
Soal 29 Premium
Pemantauan (monitoring) pelaksanaan rekomendasi atau kesepakatan mediasi memerlukan parameter yang terukur. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menggunakan indikator kepatuhan (compliance indicators) yang berisi...
A. Daftar pegawai negeri yang harus dimutasi jika gagal
B. Opini masyarakat di kolom komentar media sosial
C. Jumlah anggaran yang diserap instansi Komnas HAM
D. Target waktu pelaksanaan dan bukti konkret tindakan yang dijanjikan dalam kesepakatan
E. Prediksi kondisi politik negara dalam lima tahun ke depan
Soal 30 Premium
Keamanan dan kenyamanan ruang mediasi merupakan elemen vital, khususnya dalam sengketa berintensitas tinggi. Pengaturan logistik yang dianjurkan untuk mengantisipasi letupan emosi tak terduga adalah...
A. Meredupkan lampu seredup mungkin untuk mengurangi stres
B. Mengunci pintu ruang mediasi dari luar agar tidak ada yang bisa kabur
C. Memastikan tidak ada benda tajam/berbahaya, ruang cukup ventilasi, dan memiliki akses pintu darurat
D. Menyediakan senjata tajam dekoratif di atas meja untuk menakut-nakuti
E. Memutar musik heavy metal dengan volume tinggi untuk memecah keheningan
Soal 31 Premium
Dalam tahap identifikasi sengketa tanah ulayat, selain masyarakat dan perusahaan, didapati keterlibatan oknum aparat desa. Analisis untuk menentukan siapa saja yang berdampak dan berdampak pada konflik ini dinamakan...
A. Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)
B. Analisis Forensik Digital
C. Analisis Jejak Karbon
D. Analisis SWOT
E. Analisis Cost-Benefit
Soal 32 Premium
Saat terjadi sengketa dengan bukti pesan instan (WhatsApp), Komediator harus mengamankan bukti elektronik tersebut. Syarat agar informasi elektronik sah dijadikan alat bukti berdasar UU ITE adalah...
A. Hanya berupa dokumen PDF bermaterai elektronik
B. Dikirim dari perangkat bermerek tertentu yang mahal
C. Harus selalu dicetak dan dilaminasi agar tidak basah
D. Informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan (autentik)
E. Harus diviralkan terlebih dahulu untuk mendapat atensi publik
Soal 33 Premium
Hak asasi manusia di Indonesia bukanlah hak yang sebebas-bebasnya (mutlak tanpa batas). Berdasarkan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk...
A. Mencegah terjadinya unjuk rasa menentang pemerintah
B. Menghilangkan identitas kebudayaan kelompok minoritas yang dianggap bertentangan
C. Menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM orang lain, ketertiban umum, dan kesusilaan
D. Melindungi monopoli bisnis perusahaan negara (BUMN)
E. Meningkatkan pendapatan negara bukan pajak melalui sanksi denda administratif
Soal 34 Premium
Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu jenis pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 Tahun 2000. Ciri utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity) adalah...
A. Serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil
B. Dilakukan karena kelalaian (culpa) sehingga menimbulkan banyak korban jiwa akibat bencana
C. Perkelahian antar warga sipil secara sporadis di satu desa kecil
D. Kejahatan ekonomi yang menyebabkan krisis moneter dan kemiskinan
E. Tindakan mencuri kekayaan negara secara terorganisir
Soal 35 Premium
Salah satu keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 jika dibandingkan dengan pengadilan (litigasi) adalah asas...
A. Banding, dapat ditinjau berkali-kali hingga Mahkamah Agung
B. Kerahasiaan, di mana sidangnya bersifat tertutup untuk umum
C. Prejudisial, selalu menunggu putusan pidana inkrah
D. Formil, sangat terikat pada hukum pembuktian acara perdata yang kaku
E. Publisitas, seluruh dokumen kasus dapat diunduh bebas oleh pers
Soal 36 Premium
Apabila sebuah kesepakatan damai dalam mediasi terkait penggusuran lahan telah dicapai dan ditandatangani oleh pemda dan warga di hadapan Komnas HAM, kekuatan hukum kesepakatan tersebut adalah...
A. Gugur jika ada pergantian kepala daerah
B. Membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu
C. Hanya sebagai nota kesepahaman (MoU) yang tidak memiliki konsekuensi hukum perdata
D. Mengikat secara hukum bagi para pihak bagaikan undang-undang dan wajib dilaksanakan iktikad baik
E. Bisa langsung digugat pidana kejaksaan jika warga berubah pikiran esok harinya
Soal 37 Premium
Hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan contoh dari...
A. Derogable rights
B. Hak asasi sektoral
C. Non-derogable rights
D. Economic right protection
E. Hak ekonomi sosial
Soal 38 Premium
Seorang aparatur yang menangani berkas perkara mediasi menolak tawaran uang damai ('gratifikasi') dari salah satu pihak yang bersengketa demi memenangkan posisinya. Tindakan ini mencerminkan integritas dari core value BerAKHLAK yaitu...
A. Kolaboratif
B. Harmonis
C. Kompeten
D. Adaptif
E. Akuntabel
Soal 39 Premium
Pada surat pemanggilan sidang mediasi (relaas pemanggilan), aturan Tata Naskah Dinas menuntut pencantuman keterangan tembusan (carbon copy/cc). Fungsi tembusan dalam surat pemanggilan hukum adalah...
A. Sebagai hiasan agar surat terlihat lebih tebal dan berwibawa
B. Memberikan informasi (notifikasi) kepada pihak berwenang/instansi lain yang memiliki keterkaitan agar mengetahui adanya proses tersebut
C. Agar kurir pos tahu ke mana alamat selanjutnya
D. Hanya sebagai pelengkap administrasi untuk pengarsipan personal sekretaris
E. Untuk menagih biaya pengiriman surat kepada instansi yang di-cc
Soal 40 Premium
Selain pencatatan tertulis (notulensi), mediasi terkadang memerlukan dokumentasi audio/visual. Syarat utama sebelum melakukan perekaman persidangan mediasi sengketa HAM yang sifatnya tertutup adalah...
A. Meminta izin (consent) secara lisan atau tertulis terlebih dahulu dari seluruh pihak yang hadir
B. Izin dari Komisi Penyiaran Indonesia
C. Membayar royalti kepada pembuat perangkat perekam
D. Memastikan alat perekam terhubung ke internet untuk disiarkan streaming
E. Tidak perlu izin karena kantor Komnas HAM adalah area publik
Soal 41 Premium
Dalam manajemen arsip penyelesaian sengketa, terdapat konsep Jadwal Retensi Arsip (JRA). Fungsi diterapkannya JRA dalam pengelolaan dokumen perkara HAM adalah...
A. Menjadwalkan ulang jadwal cuti tahunan bagi staf pengarsipan
B. Menentukan pedoman jangka waktu penyimpanan berkas aktif/inaktif dan penyusutan arsip yang sudah kedaluwarsa secara sistematis
C. Menambah ruangan baru secara otomatis setiap kali dokumen dicetak
D. Menjual arsip lama kepada kolektor benda bersejarah untuk pemasukan negara
E. Mengubah warna map dokumen dari merah menjadi hijau setiap lima tahun
Soal 42 Premium
Terkadang pengadu dalam kasus HAM bukanlah korban langsung, melainkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pada pemeriksaan pendahuluan, legal standing LSM tersebut dapat diakui jika...
A. Anggota LSM tersebut diangkat oleh Bupati setempat
B. Pendirinya adalah mantan penegak hukum
C. Memiliki anggaran dasar yang jelas memuat tujuan di bidang pembelaan HAM dan berbadan hukum sah
D. Memiliki pengikut lebih dari satu juta orang di media sosial
E. LSM tersebut membayar biaya perkara
Soal 43 Premium
Ketika mendengarkan keluhan pengadu yang emosional, teknik komunikasi yang paling disarankan bagi seorang mediator agar pengadu merasa didengar tanpa memihak disebut...
A. Menangis bersama pengadu
B. Mendengarkan aktif (Active listening) dengan memberikan validasi emosi dan parafrase
C. Memberikan ceramah agama selama 30 menit
D. Mendiamkan dan bermain ponsel agar emosi pihak reda sendiri
E. Interupsi agresif (Aggressive interruption)
Soal 44 Premium
Draf Perjanjian Perdamaian pada mediasi sengketa keperdataan (seperti ganti rugi tanah) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu...
A. Tertulis, berbahasa Indonesia, bermaterai, dan disaksikan dua orang dewasa
B. Dihadiri notaris, ada materai, diketahui RT, disetujui istri
C. Mengandung unsur keuntungan ganda, seimbang, lunas, dan tidak memaksa
D. Telah didaftarkan di Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari
E. Sepakat, cakap berbuat hukum, ada objek tertentu, dan sebab (causa) yang halal
Soal 45 Premium
Hasil evaluasi dari pelaksanaan kesepakatan mediasi disusun dalam sebuah Laporan Monitoring dan Evaluasi. Fungsi pelaporan Monev ini kepada pimpinan (Komisioner HAM) adalah untuk...
A. Menjadi dasar pencairan gaji bulanan seluruh mediator
B. Disebarkan sebagai selebaran kampanye partai politik
C. Menjadi bahan rekomendasi kebijakan (policy brief) untuk perbaikan struktural sistem hukum jika ada celah
D. Menambah beban kerja administrasi bawahan
E. Diserahkan kepada Interpol untuk penangkapan tersangka
Soal 46 Premium
Dalam tata letak meja bundar mediasi, posisi tempat duduk mediator idealnya ditempatkan di...
A. Di kursi yang diletakkan lebih tinggi bagai hakim pengadilan
B. Posisi ekuidistan (berjarak sama/tengah) yang tidak membelakangi pintu keluar
C. Berdiri di belakang salah satu pihak untuk memberikan bisikan strategi
D. Pojok ruangan yang jauh, untuk memberikan ruang bagi para pihak berdebat
E. Samping pintu persis, siap untuk lari jika terjadi kekerasan fisik
Soal 47 Premium
Seorang pekerja di-PHK dan dalam mediasinya dia menuntut kompensasi 1 Miliar Rupiah (Position). Setelah diidentifikasi secara mendalam oleh Komediator, pekerja tersebut sebenarnya hanya ingin memastikan biaya pendidikan anaknya yang sedang berkuliah tetap terbayar. Keinginan mendasar atas biaya kuliah anak tersebut dikenal sebagai...
A. Interest
B. Legal standing
C. Counter-offer
D. Hidden agenda
E. Bargaining chip
Soal 48 Premium
Dalam era digital, perjanjian perdamaian seringkali ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Berdasarkan UU ITE, agar TTE tersebut memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, syaratnya adalah...
A. Tanda tangan harus diketik menggunakan huruf tebal (bold)
B. Dilakukan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui
C. Disisipkan dalam gambar format JPEG saja sudah cukup kuat
D. Harus merupakan hasil scan basah dari tinta pena warna biru muda
E. Dibubuhkan menggunakan fitur coret-coret di aplikasi WhatsApp
Soal 49 Premium
Selain hak hidup dan kebebasan, hak atas kepemilikan juga dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu bentuknya adalah perlindungan terhadap hasil karya cipta atau inovasi pikiran seseorang, yang diakui sebagai...
A. Hak Imunitas Hukum
B. Hak atas Kekayaan Intelektual
C. Hak Veto Demokrasi
D. Hak Privilese Politik
E. Hak Guna Bangunan
Soal 50 Premium
Dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000, tahap penyelidikan (investigasi awal) merupakan kewenangan yang diberikan kepada...
A. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
B. Panglima Tentara Nasional Indonesia
C. Badan Intelijen Negara (BIN)
D. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
E. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tips Lulus SKB CPNS Komediator
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Komediator semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Komediator, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Komediator
SKB CPNS Komediator adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Komediator meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Komediator, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Komediator tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Komediator tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.