SKB CPNS Komediator

Soal 1

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak ini secara hukum diklasifikasikan sebagai...

A Hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) B Hak berserikat yang harus dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat C Hak sosial budaya yang pemenuhannya bergantung pada kemampuan ekonomi negara D Hak politik yang hanya diberikan kepada warga negara dewasa E Hak atas kebebasan pribadi yang dapat dibatasi sewaktu-waktu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Soal 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dan berkedudukan di lingkungan...

A Peradilan Tata Usaha Negara B Peradilan Militer C Peradilan Agama D Mahkamah Konstitusi E Peradilan Umum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Soal 3

Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk akhir kesepakatan dari proses mediasi tersebut wajib dituangkan dalam...

A Sertifikat perdamaian dari Pengadilan Negeri B Surat rekomendasi dari arbiter tunggal C Perjanjian perdamaian secara tertulis D Akta otentik yang disahkan oleh Notaris E Keputusan sela yang mengikat secara pidana

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 6, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang mencapai keberhasilan harus dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soal 4

Dalam menjalankan fungsinya di bidang mediasi, Komnas HAM memiliki sejumlah wewenang. Manakah dari opsi berikut yang TIDAK termasuk dalam wewenang Komnas HAM menurut ketentuan yang berlaku?

A Penyampaian rekomendasi penyelesaian sengketa kepada instansi terkait B Menjatuhkan vonis sanksi denda atau pidana kepada pihak pelapor maupun terlapor C Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan D Perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa E Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999, wewenang Komnas HAM mencakup perdamaian, penyelesaian dengan konsultasi/mediasi, saran penyelesaian di pengadilan, dan rekomendasi. Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis pidana/denda.

Materi Terkait: Fungsi dan Kewenangan Komnas HAM dalam Perubahan Iklim Hukum di Indonesia

Soal 5

Kewajiban negara dalam hak asasi manusia sering diistilahkan dengan 'to respect, to protect, dan to fulfill'. Prinsip 'to fulfill' (memenuhi) mewajibkan negara untuk...

A Tidak campur tangan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat di ruang publik B Menghukum pihak aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang C Mengambil langkah-langkah proaktif seperti alokasi anggaran dan pembuatan kebijakan agar HAM dapat dinikmati D Mencegah aktor non-negara melakukan pelanggaran HAM E Membatasi hak individu demi keamanan nasional secara represif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kewajiban 'to fulfill' mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah positif (kebijakan, fasilitas, anggaran) untuk memastikan warganya dapat sepenuhnya menikmati hak asasi mereka.

Materi Terkait: Prinsip Dasar HAM: Kesetaraan, Non-diskriminasi, dan Kewajiban Negara

Soal 6

Seorang Komediator senantiasa berupaya mengembangkan kompetensinya dengan belajar hal-hal baru terkait resolusi konflik dan bersedia membagikan ilmunya kepada rekan kerja. Perilaku ini mencerminkan nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu...

A Kolaboratif B Kompeten C Akuntabel D Harmonis E Adaptif

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Meningkatkan kompetensi diri dan membantu orang lain belajar adalah panduan perilaku dari nilai 'Kompeten' dalam Core Values ASN BerAKHLAK.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal 7

Dalam prosedur dukungan administrasi mediasi, surat pemanggilan kepada para pihak harus dikirim secara tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Alasan utama diberikannya tenggang waktu tersebut adalah...

A Memastikan bahwa proses persidangan bisa dihadiri oleh insan pers B Untuk memperpanjang umur statistik penyelesaian kasus di akhir tahun C Agar mediator memiliki waktu untuk mengubah jadwal dinasnya D Memberi kesempatan bagi para pihak mempersiapkan kelengkapan bukti dan argumen E Menghindari teguran dari Mahkamah Agung terkait kecepatan penyelesaian berkas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Tenggang waktu yang patut dalam pemanggilan mediasi bertujuan memenuhi asas kepatutan, di mana para pihak diberi waktu cukup untuk mempersiapkan berkas, argumen, dan mental untuk proses mediasi.

Materi Terkait: Dukungan Administrasi Mediasi: Penyiapan berkas perkara, surat pemanggilan para pihak, dan penjadwalan sidang mediasi

Soal 8

Dalam menyusun Berita Acara Mediasi, dokumentasi yang dilakukan harus bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur esensial yang harus selalu tercantum di dalamnya adalah...

A Rincian biaya transportasi yang dikeluarkan mediator B Gelar adat dan keturunan dari seluruh peserta yang hadir C Identitas lengkap pihak, waktu/tempat, ringkasan jalannya proses, dan tanda tangan pihak/mediator D Analisis psikologis para pihak yang disusun secara subjektif oleh notulis E Daftar menu konsumsi yang disediakan saat mediasi berlangsung

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berita acara yang sah secara hukum wajib memuat elemen identitas, waktu, tempat kejadian (lokus/tempus), kronologi (ringkasan proses), dan pengesahan (tanda tangan) para pihak yang terlibat.

Materi Terkait: Teknik Dokumentasi Persidangan: Penyusunan Berita Acara Mediasi dan Notulensi poin-poin kesepakatan secara akurat

Soal 9

Prinsip utama dalam pengarsipan dokumen dugaan pelanggaran HAM adalah keamanan dan kerahasiaan. Tindakan manajerial yang tepat dalam sistem informasi digital adalah...

A Menerapkan pembatasan hak akses berbasis otorisasi dan enkripsi data (role-based access control) B Menyimpan data semata-mata pada flashdisk pribadi pegawai untuk menghindari peretasan server C Menghapus data pengadu seketika setelah mediasi selesai demi menghemat server D Membuat dokumen bisa diakses masyarakat luas untuk asas keterbukaan informasi E Membagikan password akun administrator ke seluruh tenaga honorer agar proses kerja cepat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam manajemen kasus, data korban/pelapor sangat sensitif. Oleh karena itu, akses ke database harus dibatasi dan dikelola dengan sistem otorisasi (role-based access control) untuk mencegah kebocoran informasi.

Materi Terkait: Manajemen Data Kasus: Pengelolaan sistem informasi dan pengarsipan dokumen penyelesaian kasus pelanggaran HAM

Soal 10

Sebelum masuk ke tahap mediasi, verifikasi kelengkapan berkas pada tahap pemeriksaan pendahuluan perlu dilakukan. Jika pelapor menggunakan jasa kuasa hukum, dokumen mutlak yang harus dilampirkan adalah...

A Rekomendasi dari tokoh agama atau masyarakat setempat B Surat keterangan catatan kepolisian dari pelapor asli C Surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pelapor (pemberi kuasa) D Bukti pembayaran jasa advokat E Akta kelahiran dan kartu keluarga seluruh anggota keluarga pelapor

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam pemeriksaan pendahuluan secara formil, seseorang yang diwakili oleh pihak lain (seperti kuasa hukum) wajib melampirkan Surat Kuasa Khusus sebagai legal standing (kedudukan hukum) yang sah.

Materi Terkait: Prosedur Pemeriksaan Pendahuluan: Verifikasi kelengkapan berkas pengaduan sebelum naik ke tahap mediasi

Soal 11

Seorang Komediator sedang memberikan pendampingan kepada pelapor pelanggaran HAM yang tidak mengerti istilah hukum. Teknik komunikasi yang paling tepat adalah...

A Menggunakan jargon hukum yang rumit untuk menunjukkan wibawa institusi B Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, lugas, tanpa mengabaikan substansi prosedur hukum C Meminta pelapor menyewa penerjemah istilah hukum dari luar D Mengabaikan pertanyaan teknis karena bukan urusan dari pelapor E Membacakan seluruh pasal undang-undang terkait tanpa mengubah satu kata pun

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Teknik komunikasi dan pendampingan yang baik berprinsip pada efektivitas dan empati. Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami (plain language) sangat dianjurkan agar para pihak paham hak dan kewajiban mereka tanpa mengurangi makna yuridis.

Materi Terkait: Teknik Komunikasi dan Pendampingan: Memberikan penjelasan teknis prosedur penyelesaian kasus kepada para pihak

Soal 12

Dalam menyusun draf Perjanjian Perdamaian (Settlement Agreement), pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan (wanprestasi) dinamakan...

A Klausul penyelesaian pilihan hukum B Klausul sanksi atau akibat hukum wanprestasi C Klausul kerahasiaan (Confidentiality clause) D Klausul domisili hukum E Klausul keadaan memaksa (Force majeure)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam draf kesepakatan, Klausul sanksi atau akibat hukum digunakan untuk mengatur langkah-langkah atau penalti apabila salah satu pihak cedera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati.

Materi Terkait: Penyusunan Draf Kesepakatan: Membantu Mediator dalam merancang poin-poin Perjanjian Perdamaian (Settlement Agreement)

Soal 13

Pelaksanaan hasil mediasi harus dipantau. Kegiatan yang dilakukan oleh institusi mediasi untuk memastikan bahwa pihak-pihak menunaikan poin Perjanjian Perdamaian secara berkala disebut sebagai...

A Monitoring dan Evaluasi B Investigasi Proaktif C Pemanggilan Ulang Paksa D Revisi Keputusan E Penyidikan Lanjutan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah tahapan pasca-mediasi di mana pelaksana (Komnas HAM/Mediator) memantau tingkat kepatuhan dan implementasi dari kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak.

Materi Terkait: Mekanisme Monitoring Evaluasi: Teknis pemantauan pelaksanaan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak

Soal 14

Tata letak tempat duduk dalam ruang mediasi sangat penting untuk menciptakan atmosfer yang netral dan non-konfrontatif. Konfigurasi tempat duduk yang paling disarankan dalam praktik mediasi adalah...

A Bentuk bundar (round table) atau segitiga yang setara antara mediator dan para pihak B Pihak saling berhadapan secara langsung dipisahkan meja panjang seperti sedang interogasi C Bentuk pengadilan tinggi, mediator duduk di mimbar yang jauh lebih tinggi D Bentuk teater, di mana pihak saling membelakangi E Duduk lesehan di lantai tanpa batas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Meja bundar atau tata letak melingkar menciptakan kesan kesetaraan, menghilangkan hierarki, serta mengurangi ketegangan psikologis karena pihak-pihak tidak diposisikan secara konfrontatif langsung.

Materi Terkait: Logistik dan Tata Ruang Mediasi: Pengaturan teknis ruang mediasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pihak

Soal 15

Dalam proses identifikasi awal sengketa, seorang Komediator harus mampu membedakan antara tuntutan yang diutarakan secara lisan (position) dengan kebutuhan dasar yang sebenarnya diinginkan (interest). Mengapa pemetaan 'interest' ini penting?

A Agar mediator dapat memihak kepada pihak yang interest-nya paling menyedihkan B Karena menemukan 'interest' akan membuka peluang win-win solution yang tidak terlihat pada 'position' C Untuk menyalahkan pihak yang memiliki tututan yang terlalu tinggi D Untuk menunda waktu penyelesaian kasus selama mungkin E Karena interest adalah satu-satunya hal yang diatur dalam undang-undang dasar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pemetaan Interest (kepentingan sebenarnya) merupakan fondasi mediasi yang efektif. Membedakan Position (apa yang diklaim) dengan Interest memungkinkan mediator menggali opsi-opsi kreatif yang memuaskan kebutuhan dasar kedua belah pihak (win-win solution).

Materi Terkait: Identifikasi Awal Sengketa: Pemetaan teknis mengenai pihak-pihak yang terlibat dan pokok permasalahan dalam pengaduan

Soal 16

Dalam penyelesaian mediasi, seringkali bukti yang diajukan berupa rekaman CCTV atau tangkapan layar percakapan elektronik. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, kedudukan hukum informasi/dokumen elektronik tersebut adalah...

A Tergolong sebagai petunjuk, bukan bukti utama B Merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan alat bukti sesuai Hukum Acara C Bukan merupakan alat bukti hukum jika tidak dicetak di kertas tebal D Barang bukti yang rawan manipulasi sehingga ditolak dalam mediasi HAM E Hanya sah jika disahkan oleh Presiden RI

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 5 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Materi Terkait: Pemahaman UU ITE dalam Mediasi: Pengamanan data digital dan bukti elektronik selama proses penyelesaian kasus

Soal 17

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Batasan usia yang dikategorikan sebagai anak menurut undang-undang ini adalah...

A Seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun B Seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun C Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah D Seseorang yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk E Seseorang yang masih menempuh pendidikan dasar

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Soal 18

Kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 secara eksklusif diberikan kepada...

A Komisi Pemberantasan Korupsi B Jaksa Agung C Komisi Nasional Hak Asasi Manusia D Kepolisian Republik Indonesia E Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Soal 19

Putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa menurut UU No. 30 Tahun 1999 memiliki sifat...

A Hanya sebagai rekomendasi yang tidak mengikat B Harus disahkan lebih dulu oleh Presiden C Final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak D Mengikat namun dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi E Dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak kapan saja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soal 20

Dalam melaksanakan fungsi penyuluhan dan mediasi, Komnas HAM berwenang untuk melakukan pemanggilan kepada pengadu/korban dan pihak yang diadukan (subpoena power) untuk meminta keterangan. Sifat pemanggilan tersebut dalam konteks fungsi mediasi adalah...

A Hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh atasan pihak yang diadukan B Sukarela sepenuhnya, pihak bebas menolak tanpa risiko C Terbatas hanya bagi pegawai negeri sipil, masyarakat umum tidak bisa dipanggil D Disertai ancaman pidana jika absen sekali saja E Wajib dipenuhi dan apabila diabaikan dapat dimintakan bantuan ketua pengadilan untuk pemanggilan paksa

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 95 UU No. 39/1999 mengatur bahwa bila panggilan tertulis diabaikan sebanyak 3 kali berturut-turut, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan paksa.

Materi Terkait: Fungsi dan Kewenangan Komnas HAM dalam Perubahan Iklim Hukum di Indonesia

Soal 21

PRO

Prinsip Kesetaraan (Equality) dan Non-Diskriminasi merupakan dua sisi dari satu koin yang sama dalam HAM. Tindakan berikut yang termasuk pelanggaran prinsip non-diskriminasi adalah...

A Menyediakan cuti melahirkan secara khusus untuk pekerja perempuan B Memberikan fasilitas ramah difabel di fasilitas publik C Menolak memberikan layanan publik kepada kelompok minoritas keyakinan tertentu D Memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat prasejahtera E Memberlakukan kuota keterwakilan perempuan di parlemen

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penolakan layanan publik atas dasar agama/keyakinan (SARA) adalah bentuk diskriminasi langsung. Opsi lain (seperti kuota perempuan, cuti melahirkan, dan bantuan sosial) adalah bentuk tindakan afirmasi (affirmative action) yang diperbolehkan dalam HAM untuk mencapai kesetaraan.

Materi Terkait: Prinsip Dasar HAM: Kesetaraan, Non-diskriminasi, dan Kewajiban Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam melayani pihak pengadu yang datang dari wilayah terpencil dengan kelengkapan berkas yang minim, seorang ASN Komediator mendampingi dengan ramah, solutif, dan tanpa membedakan latar belakangnya. Hal ini sangat selaras dengan core value ASN...

A Kompeten B Berorientasi Pelayanan C Loyal D Harmonis E Adaptif

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam melayani masyarakat (pengadu) adalah indikator panduan perilaku dari nilai 'Berorientasi Pelayanan'.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Apabila saat sidang mediasi salah satu pihak berhalangan hadir dengan alasan sah (misal: sakit keras), tindakan administratif yang paling tepat dilakukan oleh tim pendukung mediasi adalah...

A Membuat berita acara penundaan sidang dan menerbitkan surat pemanggilan ulang (reschedule) B Menggantikan pihak yang sakit dengan pegawai magang agar sidang tetap berjalan C Membatalkan seluruh proses mediasi secara permanen D Menerbitkan rekomendasi sanksi kepada pihak yang absen E Melanjutkan persidangan dan memutuskan sepihak

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Jika terdapat alasan sah atas ketidakhadiran, tata tertib mediasi mengharuskan penjadwalan ulang. Administrasi dukungan membuat BA Penundaan dan mengeluarkan surat pemanggilan baru untuk menjaga asas iktikad baik dan mendengarkan kedua belah pihak (audi et alteram partem).

Materi Terkait: Dukungan Administrasi Mediasi: Penyiapan berkas perkara, surat pemanggilan para pihak, dan penjadwalan sidang mediasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam teknik penyusunan notulensi mediasi, kalimat yang dicatat oleh notulis hendaknya menghindari bahasa emosional yang diucapkan pihak saat bertengkar, melainkan...

A Difokuskan pada inti substansi permasalahan dan poin-poin usulan solusi secara objektif B Dihapus jika usulan tidak sesuai dengan pendapat mediator C Dicatat secara verbatim (kata per kata) termasuk makian agar terlihat dramatis D Disingkat sedemikian rupa sehingga maknanya hilang E Diganti sepenuhnya dengan analisis opini pribadi notulis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Notulensi mediasi harus bersifat objektif, fokus pada pokok perkara, usulan, dan komitmen para pihak. Menghindari kata-kata kasar/emosional ke dalam notulensi resmi menjaga netralitas dan objektivitas dokumen.

Materi Terkait: Teknik Dokumentasi Persidangan: Penyusunan Berita Acara Mediasi dan Notulensi poin-poin kesepakatan secara akurat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Penggunaan metadata dalam sistem informasi pengarsipan dokumen mediasi pelanggaran HAM sangat vital. Fungsi utama metadata dalam manajemen kasus adalah...

A Mencetak dokumen secara otomatis saat ada inspeksi B Memudahkan pencarian (searchability), identifikasi, dan pengkategorian dokumen kasus dengan cepat C Menggantikan peran mediator dalam mengambil keputusan D Mengurangi besaran file sehingga kualitas dokumen pecah E Mengubah file PDF menjadi format video animasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Metadata (seperti nomor kasus, tanggal, nama pihak, jenis kasus) berfungsi sebagai indeks untuk mempercepat penelusuran dokumen (searchability) dan klasifikasi di dalam sistem informasi (database).

Materi Terkait: Manajemen Data Kasus: Pengelolaan sistem informasi dan pengarsipan dokumen penyelesaian kasus pelanggaran HAM

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Seorang pengadu menyampaikan laporan melalui surat elektronik. Pada tahap verifikasi pendahuluan, ditemukan bahwa identitas pelapor anonim dan kronologi tidak jelas. Tindakan sesuai prosedur (SOP) adalah...

A Melakukan investigasi intelijen untuk melacak IP Address pengirim B Meneruskan surat anonim tersebut kepada kepolisian resor terdekat C Memublikasikan kasus tersebut di media cetak untuk mencari tahu siapa korbannya D Langsung menaikkan status menjadi mediasi untuk uji coba E Meminta pengadu melengkapi identitas resmi dan bukti awal sebelum diregister untuk diproses lebih lanjut

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Setiap pengaduan terkait HAM memerlukan kejelasan subjek hukum (identitas/legal standing). Jika anonim dan tidak jelas, pengaduan tidak bisa diregister, melainkan diminta untuk dilengkapi terlebih dahulu oleh pengirim (jika ada kontak balasan) atau diarsipkan sementara.

Materi Terkait: Prosedur Pemeriksaan Pendahuluan: Verifikasi kelengkapan berkas pengaduan sebelum naik ke tahap mediasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Ketika memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat adat yang berkonflik dengan perusahaan tambang, sikap komunikasi seorang Komediator harus memegang teguh prinsip...

A Menutup diri terhadap informasi dari perusahaan B Memihak sepenuhnya kepada perusahaan karena menyumbang pajak negara C Menginstruksikan masyarakat adat untuk melakukan demontrasi anarkis D Imparsial (netral), mendengarkan kedua belah pihak, dan menjelaskan aturan main secara adil E Membela masyarakat adat secara membabi buta mengabaikan fakta hukum

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Prinsip kerja mediasi dan pendampingannya harus dilandasi oleh netralitas/imparsialitas. Mediator mendampingi tanpa memihak (non-partisan), melainkan memfasilitasi komunikasi yang rasional dengan menjelaskan aturan hukum secara objektif.

Materi Terkait: Teknik Komunikasi dan Pendampingan: Memberikan penjelasan teknis prosedur penyelesaian kasus kepada para pihak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Perjanjian perdamaian hasil mediasi sebaiknya memiliki klausul eksekusi. Di Indonesia, agar kesepakatan damai (akta perdamaian) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama seperti putusan hakim tingkat pertama, maka kesepakatan tersebut harus...

A Didiamkan selama 14 hari kerja B Ditandatangani dengan darah para pihak yang bertikai C Disiarkan secara langsung di media televisi nasional D Disahkan oleh kepala desa atau lurah setempat E Didaftarkan dan dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Acta van Dading) di Pengadilan Negeri

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016, Kesepakatan Perdamaian dapat diajukan ke Pengadilan untuk dikuatkan menjadi Akta Perdamaian (Acta van Dading) sehingga memiliki kekuatan eksekutorial.

Materi Terkait: Penyusunan Draf Kesepakatan: Membantu Mediator dalam merancang poin-poin Perjanjian Perdamaian (Settlement Agreement)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Pemantauan (monitoring) pelaksanaan rekomendasi atau kesepakatan mediasi memerlukan parameter yang terukur. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menggunakan indikator kepatuhan (compliance indicators) yang berisi...

A Daftar pegawai negeri yang harus dimutasi jika gagal B Opini masyarakat di kolom komentar media sosial C Jumlah anggaran yang diserap instansi Komnas HAM D Target waktu pelaksanaan dan bukti konkret tindakan yang dijanjikan dalam kesepakatan E Prediksi kondisi politik negara dalam lima tahun ke depan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Monev yang terukur memerlukan baseline dan indikator kepatuhan, seperti tenggat waktu pemenuhan (timeline) dan bukti fisik atau administratif atas pelaksanaan komitmen (misalnya resi ganti rugi, SK pengembalian jabatan, dll).

Materi Terkait: Mekanisme Monitoring Evaluasi: Teknis pemantauan pelaksanaan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Keamanan dan kenyamanan ruang mediasi merupakan elemen vital, khususnya dalam sengketa berintensitas tinggi. Pengaturan logistik yang dianjurkan untuk mengantisipasi letupan emosi tak terduga adalah...

A Meredupkan lampu seredup mungkin untuk mengurangi stres B Mengunci pintu ruang mediasi dari luar agar tidak ada yang bisa kabur C Memastikan tidak ada benda tajam/berbahaya, ruang cukup ventilasi, dan memiliki akses pintu darurat D Menyediakan senjata tajam dekoratif di atas meja untuk menakut-nakuti E Memutar musik heavy metal dengan volume tinggi untuk memecah keheningan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Risk management (manajemen risiko) dalam logistik mediasi mengedepankan safety (keselamatan). Benda berbahaya harus disingkirkan, pencahayaan dan sirkulasi udara harus nyaman, serta ketersediaan jalur evakuasi untuk antisipasi insiden.

Materi Terkait: Logistik dan Tata Ruang Mediasi: Pengaturan teknis ruang mediasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pihak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam tahap identifikasi sengketa tanah ulayat, selain masyarakat dan perusahaan, didapati keterlibatan oknum aparat desa. Analisis untuk menentukan siapa saja yang berdampak dan berdampak pada konflik ini dinamakan...

A Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping) B Analisis Forensik Digital C Analisis Jejak Karbon D Analisis SWOT E Analisis Cost-Benefit

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Stakeholder mapping atau pemetaan pemangku kepentingan adalah teknik identifikasi untuk memetakan pihak primer, sekunder, dan tersier yang terlibat atau terdampak oleh konflik, yang sangat penting untuk kelengkapan mediasi.

Materi Terkait: Identifikasi Awal Sengketa: Pemetaan teknis mengenai pihak-pihak yang terlibat dan pokok permasalahan dalam pengaduan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Saat terjadi sengketa dengan bukti pesan instan (WhatsApp), Komediator harus mengamankan bukti elektronik tersebut. Syarat agar informasi elektronik sah dijadikan alat bukti berdasar UU ITE adalah...

A Hanya berupa dokumen PDF bermaterai elektronik B Dikirim dari perangkat bermerek tertentu yang mahal C Harus selalu dicetak dan dilaminasi agar tidak basah D Informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan (autentik) E Harus diviralkan terlebih dahulu untuk mendapat atensi publik

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 6 UU ITE, Informasi Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (autentikasi dan integritas).

Materi Terkait: Pemahaman UU ITE dalam Mediasi: Pengamanan data digital dan bukti elektronik selama proses penyelesaian kasus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Hak asasi manusia di Indonesia bukanlah hak yang sebebas-bebasnya (mutlak tanpa batas). Berdasarkan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk...

A Mencegah terjadinya unjuk rasa menentang pemerintah B Menghilangkan identitas kebudayaan kelompok minoritas yang dianggap bertentangan C Menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM orang lain, ketertiban umum, dan kesusilaan D Melindungi monopoli bisnis perusahaan negara (BUMN) E Meningkatkan pendapatan negara bukan pajak melalui sanksi denda administratif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa hak setiap orang dibatasi oleh kewajiban menghargai hak asasi manusia orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu jenis pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 Tahun 2000. Ciri utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity) adalah...

A Serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil B Dilakukan karena kelalaian (culpa) sehingga menimbulkan banyak korban jiwa akibat bencana C Perkelahian antar warga sipil secara sporadis di satu desa kecil D Kejahatan ekonomi yang menyebabkan krisis moneter dan kemiskinan E Tindakan mencuri kekayaan negara secara terorganisir

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Salah satu keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 jika dibandingkan dengan pengadilan (litigasi) adalah asas...

A Banding, dapat ditinjau berkali-kali hingga Mahkamah Agung B Kerahasiaan, di mana sidangnya bersifat tertutup untuk umum C Prejudisial, selalu menunggu putusan pidana inkrah D Formil, sangat terikat pada hukum pembuktian acara perdata yang kaku E Publisitas, seluruh dokumen kasus dapat diunduh bebas oleh pers

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sifat persidangan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah tertutup untuk umum (asas kerahasiaan), yang melindungi privasi dan reputasi bisnis/personal para pihak yang bersengketa (Pasal 27 UU No. 30/1999).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Apabila sebuah kesepakatan damai dalam mediasi terkait penggusuran lahan telah dicapai dan ditandatangani oleh pemda dan warga di hadapan Komnas HAM, kekuatan hukum kesepakatan tersebut adalah...

A Gugur jika ada pergantian kepala daerah B Membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu C Hanya sebagai nota kesepahaman (MoU) yang tidak memiliki konsekuensi hukum perdata D Mengikat secara hukum bagi para pihak bagaikan undang-undang dan wajib dilaksanakan iktikad baik E Bisa langsung digugat pidana kejaksaan jika warga berubah pikiran esok harinya

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sebuah perjanjian perdamaian (kesepakatan) tunduk pada asas 'Pacta Sunt Servanda' (Pasal 1338 KUHPerdata), yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan mengikat secara hukum untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Materi Terkait: Fungsi dan Kewenangan Komnas HAM dalam Perubahan Iklim Hukum di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan contoh dari...

A Derogable rights B Hak asasi sektoral C Non-derogable rights D Economic right protection E Hak ekonomi sosial

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Hak beragama, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut asas retroaktif adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non-derogable rights).

Materi Terkait: Prinsip Dasar HAM: Kesetaraan, Non-diskriminasi, dan Kewajiban Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Seorang aparatur yang menangani berkas perkara mediasi menolak tawaran uang damai ('gratifikasi') dari salah satu pihak yang bersengketa demi memenangkan posisinya. Tindakan ini mencerminkan integritas dari core value BerAKHLAK yaitu...

A Kolaboratif B Harmonis C Kompeten D Adaptif E Akuntabel

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menolak gratifikasi dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi merupakan wujud dari nilai dasar ASN yaitu 'Akuntabel'.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Pada surat pemanggilan sidang mediasi (relaas pemanggilan), aturan Tata Naskah Dinas menuntut pencantuman keterangan tembusan (carbon copy/cc). Fungsi tembusan dalam surat pemanggilan hukum adalah...

A Sebagai hiasan agar surat terlihat lebih tebal dan berwibawa B Memberikan informasi (notifikasi) kepada pihak berwenang/instansi lain yang memiliki keterkaitan agar mengetahui adanya proses tersebut C Agar kurir pos tahu ke mana alamat selanjutnya D Hanya sebagai pelengkap administrasi untuk pengarsipan personal sekretaris E Untuk menagih biaya pengiriman surat kepada instansi yang di-cc

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tembusan (cc) berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi lintas sektoral agar instansi atau pihak yang punya irisan kewenangan/kepentingan mengetahui proses mediasi yang sedang berjalan.

Materi Terkait: Dukungan Administrasi Mediasi: Penyiapan berkas perkara, surat pemanggilan para pihak, dan penjadwalan sidang mediasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Selain pencatatan tertulis (notulensi), mediasi terkadang memerlukan dokumentasi audio/visual. Syarat utama sebelum melakukan perekaman persidangan mediasi sengketa HAM yang sifatnya tertutup adalah...

A Meminta izin (consent) secara lisan atau tertulis terlebih dahulu dari seluruh pihak yang hadir B Izin dari Komisi Penyiaran Indonesia C Membayar royalti kepada pembuat perangkat perekam D Memastikan alat perekam terhubung ke internet untuk disiarkan streaming E Tidak perlu izin karena kantor Komnas HAM adalah area publik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai etika dan asas kerahasiaan mediasi, setiap proses perekaman audio atau visual memerlukan persetujuan sadar (informed consent) dari pihak-pihak yang terlibat untuk melindungi privasi mereka.

Materi Terkait: Teknik Dokumentasi Persidangan: Penyusunan Berita Acara Mediasi dan Notulensi poin-poin kesepakatan secara akurat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam manajemen arsip penyelesaian sengketa, terdapat konsep Jadwal Retensi Arsip (JRA). Fungsi diterapkannya JRA dalam pengelolaan dokumen perkara HAM adalah...

A Menjadwalkan ulang jadwal cuti tahunan bagi staf pengarsipan B Menentukan pedoman jangka waktu penyimpanan berkas aktif/inaktif dan penyusutan arsip yang sudah kedaluwarsa secara sistematis C Menambah ruangan baru secara otomatis setiap kali dokumen dicetak D Menjual arsip lama kepada kolektor benda bersejarah untuk pemasukan negara E Mengubah warna map dokumen dari merah menjadi hijau setiap lima tahun

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah pedoman yang menentukan berapa lama sebuah arsip harus disimpan secara aktif, inaktif, sebelum akhirnya diputuskan untuk dimusnahkan atau dipermanenkan berdasarkan nilai gunanya.

Materi Terkait: Manajemen Data Kasus: Pengelolaan sistem informasi dan pengarsipan dokumen penyelesaian kasus pelanggaran HAM

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Terkadang pengadu dalam kasus HAM bukanlah korban langsung, melainkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pada pemeriksaan pendahuluan, legal standing LSM tersebut dapat diakui jika...

A Anggota LSM tersebut diangkat oleh Bupati setempat B Pendirinya adalah mantan penegak hukum C Memiliki anggaran dasar yang jelas memuat tujuan di bidang pembelaan HAM dan berbadan hukum sah D Memiliki pengikut lebih dari satu juta orang di media sosial E LSM tersebut membayar biaya perkara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Legal standing lembaga (seperti LSM atau NGO) untuk mewakili korban diatur dengan syarat organisasi tersebut berbadan hukum yang sah dan memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berfokus pada advokasi/pembelaan HAM.

Materi Terkait: Prosedur Pemeriksaan Pendahuluan: Verifikasi kelengkapan berkas pengaduan sebelum naik ke tahap mediasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Ketika mendengarkan keluhan pengadu yang emosional, teknik komunikasi yang paling disarankan bagi seorang mediator agar pengadu merasa didengar tanpa memihak disebut...

A Menangis bersama pengadu B Mendengarkan aktif (Active listening) dengan memberikan validasi emosi dan parafrase C Memberikan ceramah agama selama 30 menit D Mendiamkan dan bermain ponsel agar emosi pihak reda sendiri E Interupsi agresif (Aggressive interruption)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Teknik mendengarkan aktif (active listening) seperti kontak mata, mengangguk, memvalidasi ('saya mengerti Anda marah'), dan memparafrasekan ulang cerita tanpa menghakimi akan meredakan tensi konflik tanpa mengorbankan netralitas.

Materi Terkait: Teknik Komunikasi dan Pendampingan: Memberikan penjelasan teknis prosedur penyelesaian kasus kepada para pihak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Draf Perjanjian Perdamaian pada mediasi sengketa keperdataan (seperti ganti rugi tanah) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu...

A Tertulis, berbahasa Indonesia, bermaterai, dan disaksikan dua orang dewasa B Dihadiri notaris, ada materai, diketahui RT, disetujui istri C Mengandung unsur keuntungan ganda, seimbang, lunas, dan tidak memaksa D Telah didaftarkan di Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari E Sepakat, cakap berbuat hukum, ada objek tertentu, dan sebab (causa) yang halal

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan 4 syarat sahnya perjanjian: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan (objek) tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).

Materi Terkait: Penyusunan Draf Kesepakatan: Membantu Mediator dalam merancang poin-poin Perjanjian Perdamaian (Settlement Agreement)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Hasil evaluasi dari pelaksanaan kesepakatan mediasi disusun dalam sebuah Laporan Monitoring dan Evaluasi. Fungsi pelaporan Monev ini kepada pimpinan (Komisioner HAM) adalah untuk...

A Menjadi dasar pencairan gaji bulanan seluruh mediator B Disebarkan sebagai selebaran kampanye partai politik C Menjadi bahan rekomendasi kebijakan (policy brief) untuk perbaikan struktural sistem hukum jika ada celah D Menambah beban kerja administrasi bawahan E Diserahkan kepada Interpol untuk penangkapan tersangka

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Laporan Monev tidak hanya untuk melihat kepatuhan administratif secara kasuistik, melainkan juga untuk menemukan pola akar masalah (root cause) sebagai dasar pemberian rekomendasi kebijakan perbaikan institusional di masa mendatang.

Materi Terkait: Mekanisme Monitoring Evaluasi: Teknis pemantauan pelaksanaan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam tata letak meja bundar mediasi, posisi tempat duduk mediator idealnya ditempatkan di...

A Di kursi yang diletakkan lebih tinggi bagai hakim pengadilan B Posisi ekuidistan (berjarak sama/tengah) yang tidak membelakangi pintu keluar C Berdiri di belakang salah satu pihak untuk memberikan bisikan strategi D Pojok ruangan yang jauh, untuk memberikan ruang bagi para pihak berdebat E Samping pintu persis, siap untuk lari jika terjadi kekerasan fisik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Mediator duduk di tengah (berjarak sama/ekuidistan) sebagai simbol netralitas, memiliki pandangan visual (eye contact) ke semua pihak, dan posisi yang memudahkan kontrol dinamis sirkulasi keluar/masuk ruang sidang.

Materi Terkait: Logistik dan Tata Ruang Mediasi: Pengaturan teknis ruang mediasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pihak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Seorang pekerja di-PHK dan dalam mediasinya dia menuntut kompensasi 1 Miliar Rupiah (Position). Setelah diidentifikasi secara mendalam oleh Komediator, pekerja tersebut sebenarnya hanya ingin memastikan biaya pendidikan anaknya yang sedang berkuliah tetap terbayar. Keinginan mendasar atas biaya kuliah anak tersebut dikenal sebagai...

A Interest B Legal standing C Counter-offer D Hidden agenda E Bargaining chip

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam identifikasi masalah mediasi (negosiasi berbasis kepentingan), hal mendasar yang memotivasi seseorang mengajukan tuntutan (seperti kebutuhan keamanan finansial/biaya kuliah anak) disebut Interest (Kepentingan/Kebutuhan Dasar).

Materi Terkait: Identifikasi Awal Sengketa: Pemetaan teknis mengenai pihak-pihak yang terlibat dan pokok permasalahan dalam pengaduan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam era digital, perjanjian perdamaian seringkali ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Berdasarkan UU ITE, agar TTE tersebut memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, syaratnya adalah...

A Tanda tangan harus diketik menggunakan huruf tebal (bold) B Dilakukan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui C Disisipkan dalam gambar format JPEG saja sudah cukup kuat D Harus merupakan hasil scan basah dari tinta pena warna biru muda E Dibubuhkan menggunakan fitur coret-coret di aplikasi WhatsApp

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 11 UU ITE mengatur bahwa Tanda Tangan Elektronik (TTE) sah jika dibuat menggunakan sistem yang terautentikasi dan merujuk pada Sertifikat Elektronik sah yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terdaftar.

Materi Terkait: Pemahaman UU ITE dalam Mediasi: Pengamanan data digital dan bukti elektronik selama proses penyelesaian kasus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Selain hak hidup dan kebebasan, hak atas kepemilikan juga dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu bentuknya adalah perlindungan terhadap hasil karya cipta atau inovasi pikiran seseorang, yang diakui sebagai...

A Hak Imunitas Hukum B Hak atas Kekayaan Intelektual C Hak Veto Demokrasi D Hak Privilese Politik E Hak Guna Bangunan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 mengakui dan melindungi hak atas hasil karya cipta (Kekayaan Intelektual) baik materiil maupun spiritual sebagai bagian perlindungan hak milik, demi pengembangan dirinya dan bangsa.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000, tahap penyelidikan (investigasi awal) merupakan kewenangan yang diberikan kepada...

A Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia B Panglima Tentara Nasional Indonesia C Badan Intelijen Negara (BIN) D Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) E Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kewenangan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara hukum diserahkan khusus kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh