SKB CPNS Pengendali Pengamanan Parlemen

Soal 1

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, dalam menjalankan tugasnya, anggota DPR diberikan hak imunitas. Apa implikasi hak ini terhadap prosedur pengamanan di lingkungan Parlemen?

A Seluruh pemeriksaan terhadap barang bawaan anggota DPR ditiadakan di pintu masuk utama. B Anggota DPR bebas dari pemeriksaan fisik di semua titik perimeter keamanan. C Pengamanan wajib mendampingi anggota DPR hingga ke dalam ruang privasi anggota. D Pengamanan tidak boleh menghalangi anggota DPR untuk menghadiri rapat kecuali atas perintah pimpinan. E Anggota DPR diperbolehkan membawa senjata api pribadi ke dalam ruang rapat paripurna.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 menekankan bahwa hak imunitas melindungi anggota DPR dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Secara teknis pengamanan, ini berarti petugas pengamanan parlemen harus memastikan kelancaran akses anggota menuju ruang-ruang kerja dan rapat sesuai jadwal, tanpa mengurangi standar keamanan dasar namun tidak bersifat menghambat.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya

Soal 2

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI mencakup unit yang secara khusus menangani urusan pengamanan. Unit manakah yang secara struktural membawahi fungsi pengamanan di kompleks Parlemen?

A Biro Umum B Biro Protokol C Bagian Keamanan Dalam (Pamdal) D Pusat Pengkajian Strategis E Biro Pengamanan dan Ketertiban

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Struktur Organisasi Setjen DPR RI yang terbaru, urusan pengamanan dikoordinasikan di bawah Biro Pengamanan dan Ketertiban (dahulu sering diasosiasikan dengan Biro Umum/Pamdal, namun dalam nomenklatur terbaru lebih spesifik pada Biro Pengamanan).

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Soal 3

Dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, terdapat pergeseran klasifikasi pegawai. Apa peran penting Pengendali Pengamanan Parlemen dalam mendukung manajemen ASN?

A Mengelola data penggajian ASN di bagian pengamanan. B Menjaga stabilitas lingkungan kerja agar ASN dapat memberikan pelayanan publik secara optimal. C Menjadi penegak disiplin administratif ASN di lingkungan Setjen. D Menyeleksi calon ASN yang akan bekerja di lingkungan DPR. E Memberikan sanksi pemecatan kepada ASN yang melanggar keamanan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UU No. 20 Tahun 2023 menekankan profesionalitas ASN. Pengendali Pengamanan Parlemen berperan sebagai pendukung operasional (enabler) agar lingkungan kerja parlemen kondusif, sehingga ASN lainnya dapat menjalankan fungsi pelayanan tanpa gangguan keamanan.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal 4

Salah satu nilai dasar ASN BerAKHLAK adalah 'Akuntabel'. Bagaimana implementasi nilai akuntabel bagi seorang petugas pengamanan saat bertugas menjaga pintu masuk VIP?

A Menolak instruksi pimpinan jika merasa tugas tersebut terlalu berat. B Melaporkan setiap kejadian menonjol kepada atasan melalui sistem pelaporan resmi. C Memberikan izin masuk kepada kerabat tanpa pemeriksaan karena sudah saling mengenal. D Menggunakan fasilitas keamanan untuk kepentingan pribadi di luar jam dinas. E Bekerja secara mandiri tanpa memerlukan koordinasi dengan unit lain.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Akuntabel berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dalam pengamanan, ini diwujudkan dengan kepatuhan pada SOP dan pelaporan yang jujur serta transparan atas segala aktivitas di pos jaga.

Materi Terkait: Etika Profesi Pengamanan dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Soal 5

Kompleks Parlemen dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional (Pam Obvitnas). Apa alasan utama klasifikasi ini?

A Karena gangguan terhadapnya dapat mengakibatkan gangguan pada stabilitas politik dan pemerintahan nasional. B Karena merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. C Karena berada di pusat ibu kota negara. D Karena memiliki luas lahan lebih dari 10 hektar. E Karena banyak dihuni oleh tenaga kerja asing dan diplomat.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Keputusan Presiden dan standar pengamanan Obvitnas, suatu objek dikategorikan vital jika gangguan atau kehancurannya berdampak luas pada ekonomi, politik, dan keamanan nasional. DPR/MPR adalah simbol kedaulatan rakyat dan pusat legislasi nasional.

Materi Terkait: Perencanaan Strategis dan Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional (Pam Obvitnas)

Soal 6

Menurut Tata Tertib DPR RI, dalam hal terjadi gangguan ketertiban di dalam ruang rapat paripurna, siapa yang memiliki otoritas pertama untuk memerintahkan pengamanan melakukan tindakan?

A Kapolri B Sekretaris Jenderal DPR RI C Pimpinan Rapat D Komandan Pamdal E Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas ketertiban rapat. Jika terjadi gangguan, pimpinan rapat berhak memperingatkan atau memerintahkan petugas keamanan untuk mengeluarkan pengganggu dari ruang rapat.

Materi Terkait: Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI

Soal 7

Dalam skema 'Command and Control' (C2), prinsip 'Unity of Command' berarti:

A Penyatuan seluruh logistik keamanan dalam satu gudang pusat. B Seluruh instansi keamanan (TNI/Polri) berada di bawah satu komando sipil mutlak. C Setiap personel hanya menerima perintah dari satu atasan langsung yang jelas. D Pembagian tugas pengamanan berdasarkan senioritas usia personel. E Penggunaan satu frekuensi radio untuk seluruh unit kerja tanpa kecuali.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Unity of Command (Kesatuan Komando) adalah prinsip di mana seorang bawahan hanya bertanggung jawab kepada satu atasan untuk menghindari kebingungan instruksi, terutama dalam situasi krisis atau operasi pengamanan.

Materi Terkait: Sistem Komando dan Pengendalian (Command and Control) Operasi Pengamanan Parlemen

Soal 8

Analisis Risiko Keamanan (SRA) dimulai dengan proses identifikasi aset. Di Kompleks Parlemen, yang dikategorikan sebagai 'Intangible Asset' adalah:

A Dokumen Risalah Rapat Paripurna B Gedung Nusantara I C Sistem CCTV Integrated D Kendaraan Dinas Pimpinan DPR E Reputasi dan Kehormatan Lembaga Perwakilan Rakyat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Intangible asset adalah aset yang tidak berwujud fisik namun memiliki nilai strategis tinggi. Dalam konteks parlemen, reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga adalah aset non-fisik yang harus dilindungi dari sabotase atau gangguan keamanan.

Materi Terkait: Analisis Risiko Keamanan (Security Risk Assessment) dan Penilaian Ancaman terhadap Kompleks Parlemen

Soal 9

Koordinasi pengamanan VVIP terhadap tamu negara (seperti Kepala Negara sahabat) yang berkunjung ke DPR dilakukan bersama dengan unit:

A Dinas Pemadam Kebakaran B Satpol PP DKI Jakarta C Badan Siber dan Sandi Negara D Brimob Polri E Paspampres

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi pengamanan VVIP di Indonesia, pengamanan fisik jarak dekat terhadap Kepala Negara/Pemerintahan negara sahabat (Tamu Negara) adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di mana pengamanan parlemen berkoordinasi dalam ring 2 dan ring 3.

Materi Terkait: Koordinasi Pengamanan VVIP/VIP bagi Pimpinan, Anggota DPR, dan Tamu Negara

Soal 10

Dalam penanganan aksi massa berskala besar di depan gerbang utama DPR, tindakan pertama yang harus dilakukan oleh Pengendali Pengamanan adalah:

A Melakukan negosiasi tanpa melibatkan kepolisian. B Langsung membubarkan massa menggunakan gas air mata. C Menonaktifkan seluruh sistem CCTV agar tidak diretas massa. D Melakukan penilaian situasi (assessment) dan koordinasi dengan unsur kepolisian (wilayah/pusat). E Menutup seluruh akses keluar bagi anggota DPR demi keamanan.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam manajemen krisis, langkah pertama adalah penilaian situasi. Karena area publik di depan gedung DPR adalah domain kepolisian (Polri), pengendali pengamanan parlemen wajib berkoordinasi intensif untuk menentukan eskalasi dan langkah pengamanan perimeter.

Materi Terkait: Manajemen Penanggulangan Krisis: Penanganan aksi massa berskala besar, sabotase, dan terorisme

Soal 11

Audit berkala terhadap sistem keamanan fisik terintegrasi (seperti Barrier dan Perimeter Defense) bertujuan untuk:

A Menghapus rekaman CCTV yang sudah berusia lebih dari 24 jam. B Mengganti seluruh perangkat lama dengan perangkat baru setiap tahun. C Menambah jumlah personel setiap bulan. D Memastikan fungsionalitas alat dan mengidentifikasi adanya celah keamanan (vulnerability). E Mempercantik tampilan estetika gedung parlemen.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Audit keamanan fisik dilakukan untuk memverifikasi apakah sistem (pagar, sensor, gerbang) masih bekerja sesuai standar dan mencari titik lemah yang mungkin dimanfaatkan oleh penyusup.

Materi Terkait: Audit dan Evaluasi Sistem Keamanan Fisik Terintegrasi (CCTV, Barrier, dan Perimeter Defense)

Soal 12

Seorang Pengendali Pengamanan harus memiliki kemampuan 'Field Leadership'. Apa ciri utama kepemimpinan lapangan yang efektif dalam situasi darurat?

A Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada bawahan yang paling senior. B Menghindari komunikasi dengan unit lain untuk menjaga kerahasiaan. C Meninggalkan lokasi konflik untuk mencari bantuan tambahan. D Menunggu perintah tertulis dari Sekjen sebelum bertindak. E Mengambil keputusan cepat berdasarkan SOP dan perkembangan situasi terkini.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Field leadership menuntut ketegasan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan (decisiveness) di lapangan, terutama saat situasi tidak menentu, dengan tetap mengacu pada koridor prosedur yang ada.

Materi Terkait: Kepemimpinan Lapangan (Field Leadership) dan Pengelolaan Sumber Daya Personel Pengamanan

Soal 13

Dalam prosedur komunikasi taktis, penggunaan sandi atau kode suara bertujuan untuk:

A Menghemat daya baterai perangkat HT (Handy Talky). B Menjaga kerahasiaan informasi dari pihak luar yang mungkin memonitor frekuensi radio. C Mempersulit koordinasi antar unit. D Menunjukkan kecanggihan teknologi komunikasi yang digunakan. E Menggantikan peran komando suara secara langsung.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Komunikasi taktis menggunakan kode/sandi dimaksudkan untuk efisiensi pesan dan keamanan informasi (OPSEC), sehingga pihak luar tidak mudah memahami rencana atau pergerakan petugas keamanan.

Materi Terkait: Prosedur Komunikasi Taktis dan Koordinasi Lintas Instansi (TNI, POLRI, dan BIN)

Soal 14

Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan khusus harus dievaluasi secara berkala. Faktor apa yang paling mendasari perubahan sebuah SOP?

A Keinginan pribadi dari personel senior. B Adanya pergantian vendor penyedia konsumsi. C Perubahan tren fashion seragam keamanan. D Hasil evaluasi pasca kejadian (after-action review) atau perubahan regulasi. E Permintaan dari media massa.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

SOP harus dinamis. Evaluasi dilakukan berdasarkan pengalaman lapangan (apa yang berhasil dan gagal) serta penyesuaian terhadap aturan hukum terbaru agar tetap relevan dan legal.

Materi Terkait: Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengamanan Khusus

Soal 15

Intelijen keamanan di lingkungan parlemen melakukan fungsi 'Deteksi Dini'. Manakah contoh tindakan deteksi dini yang tepat?

A Memadamkan api yang sudah membakar ruang rapat. B Menginterogasi wartawan yang sedang meliput berita rutin. C Mengidentifikasi pola kehadiran orang asing yang mencurigakan di sekitar objek vital sebelum kejadian. D Menangkap orang yang sedang melakukan demonstrasi damai. E Memperbaiki pagar yang sudah roboh ditabrak kendaraan.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Deteksi dini adalah usaha mengamati gejala atau indikasi awal (early warning) potensi gangguan sebelum gangguan tersebut benar-benar terjadi atau meledak.

Materi Terkait: Intelijen Keamanan: Deteksi Dini dan Pengolahan Informasi Potensi Gangguan Keamanan

Soal 16

Berdasarkan UU MD3, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Bagaimana koordinasi pengamanan dilakukan jika kedua lembaga ini mengadakan sidang paripurna bersama?

A Pengamanan DPR dan DPD bekerja secara terpisah tanpa satu komando. B Seluruh pengamanan diserahkan kepada pihak swasta (outsourcing). C Hanya anggota DPR yang diberikan pengamanan melekat. D Dibentuk satuan tugas gabungan di bawah kendali koordinasi Sekretariat Jenderal MPR RI. E Pengamanan ditiadakan untuk menunjukkan transparansi publik.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam agenda besar seperti Sidang Bersama/Sidang Paripurna MPR, koordinasi pengamanan ditarik ke tingkat pusat (Setjen MPR) yang mengintegrasikan unsur pengamanan dari DPR, DPD, serta dukungan TNI/Polri.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya

Soal 17

Nilai dasar 'Harmonis' dalam ASN BerAKHLAK berarti menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang. Dalam tugas pengamanan parlemen, hal ini diterapkan dengan:

A Membiarkan siapa saja masuk tanpa identitas demi kerukunan. B Memberikan perlakuan istimewa kepada tamu yang seagama. C Mengabaikan pelanggaran keamanan jika dilakukan oleh rekan kerja dekat. D Hanya menjaga area yang dihuni oleh pejabat tinggi. E Bersikap sopan dan tegas kepada semua pengunjung tanpa diskriminasi SARA.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Harmonis berarti membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dalam pelayanan keamanan, ini berarti menjaga profesionalisme dan etika komunikasi dengan siapa pun masyarakat yang datang ke gedung rakyat.

Materi Terkait: Etika Profesi Pengamanan dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Soal 18

Apa fungsi utama dari 'Perimeter Defense' dalam sistem keamanan fisik Parlemen?

A Sebagai jalur khusus untuk pejalan kaki saja. B Sebagai dekorasi batas wilayah. C Sebagai garis pertahanan pertama untuk mendeteksi dan menunda akses ilegal. D Sebagai area parkir kendaraan operasional. E Sebagai tempat penyimpanan logistik pengamanan.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perimeter defense (pertahanan perimeter) seperti pagar, tembok, dan sensor gerbang bertujuan untuk mendeteksi ancaman sejak dini (detect) dan memberikan waktu bagi petugas untuk merespons (delay).

Materi Terkait: Audit dan Evaluasi Sistem Keamanan Fisik Terintegrasi (CCTV, Barrier, dan Perimeter Defense)

Soal 19

Dalam manajemen penanggulangan krisis, apa yang dimaksud dengan 'Sterilisasi Ruangan' sebelum acara besar dimulai?

A Menyemprotkan disinfektan untuk mencegah virus penyakit. B Membatasi cahaya lampu yang masuk ke dalam ruangan. C Membersihkan ruangan dari debu dan kotoran menggunakan cairan pembersih. D Memastikan ruangan bebas dari ancaman fisik, bahan peledak, atau alat penyadap. E Mengosongkan ruangan dari seluruh kursi dan meja.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam konteks keamanan taktis/VVIP, sterilisasi adalah prosedur pemeriksaan menyeluruh (sweeping) untuk memastikan area bersih dari ancaman keamanan fisik maupun teknis (penyadapan).

Materi Terkait: Manajemen Penanggulangan Krisis: Penanganan aksi massa berskala besar, sabotase, dan terorisme

Soal 20

Komunikasi lintas instansi antara pengamanan parlemen dan BIN (Badan Intelijen Negara) biasanya berkaitan dengan:

A Pengadaan alat tulis kantor bersama. B Pelatihan baris-berbaris bagi ASN baru. C Peminjaman personel untuk pengawalan lalu lintas. D Penyusunan laporan keuangan tahunan lembaga. E Pertukaran informasi terkait potensi ancaman keamanan nasional yang berdampak pada parlemen.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

BIN sebagai koordinator intelijen negara memberikan masukan strategis (intelligence sharing) kepada unit pengamanan objek vital nasional jika terdapat indikasi ancaman serius yang terdeteksi secara nasional.

Materi Terkait: Prosedur Komunikasi Taktis dan Koordinasi Lintas Instansi (TNI, POLRI, dan BIN)

Soal 21

PRO

Dalam implementasi Security Risk Assessment (SRA) di Kompleks Parlemen, penilaian 'Impact' (Dampak) mengacu pada:

A Konsekuensi negatif yang timbul jika suatu risiko benar-benar terjadi. B Jumlah personel yang tersedia untuk menangani kejadian. C Seberapa sering ancaman tersebut muncul dalam satu tahun. D Kecepatan respons kepolisian menuju lokasi. E Biaya premi asuransi gedung yang harus dibayarkan.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

SRA mengukur Risiko = Probabilitas x Dampak. Dampak mengukur kerusakan (fisik, reputasi, operasional) yang dialami lembaga jika ancaman (seperti terorisme atau sabotase) terealisasi.

Materi Terkait: Analisis Risiko Keamanan (Security Risk Assessment) dan Penilaian Ancaman terhadap Kompleks Parlemen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Manakah dari berikut ini yang merupakan elemen 'Control' dalam Sistem Komando dan Pengendalian (C2) operasional pengamanan?

A Hanya berupa perangkat radio HT yang digunakan personel. B Keharusan bawahan untuk selalu setuju dengan pendapat atasan. C Kemampuan mengarahkan sumber daya berdasarkan informasi real-time untuk mencapai tujuan. D Jumlah amunisi yang dimiliki oleh tim taktis. E Peta lokasi gedung parlemen yang statis.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Control (Pengendalian) dalam C2 adalah proses mengarahkan aktivitas organisasi/unit untuk memastikan rencana pengamanan berjalan efektif sesuai instruksi komando.

Materi Terkait: Sistem Komando dan Pengendalian (Command and Control) Operasi Pengamanan Parlemen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam manajemen pengamanan objek vital nasional, terdapat konsep 'Defense in Depth'. Bagaimana strategi ini diterapkan di Gedung DPR?

A Menutup akses bagi seluruh masyarakat umum setiap hari. B Menerapkan lapisan keamanan berlapis mulai dari perimeter luar, area parkir, lobi, hingga ruang kerja pejabat. C Mengganti seluruh personel manusia dengan robot keamanan otomatis. D Memusatkan seluruh penjagaan hanya di pintu ruang rapat paripurna. E Menghilangkan pagar pembatas agar masyarakat merasa lebih dekat dengan wakilnya.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Defense in depth adalah strategi menggunakan beberapa lapisan pertahanan sehingga jika satu lapis tertembus, lapisan berikutnya masih dapat menghalangi ancaman.

Materi Terkait: Perencanaan Strategis dan Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional (Pam Obvitnas)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Penanganan sabotase terhadap sistem teknologi informasi di lingkungan Parlemen memerlukan koordinasi lintas unit. Siapa mitra utama Pengendali Pengamanan dalam aspek keamanan siber?

A Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) B Badan Keahlian DPR C Biro Pemberitaan Parlemen D Komisi I DPR RI E Bagian Protokol

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Keamanan fisik dan keamanan siber kini saling terintegrasi (convergenced security). Pusdatin adalah unit teknis yang mengelola infrastruktur IT, sehingga koordinasi diperlukan jika sabotase menyasar sistem kontrol keamanan digital.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Seorang Pengendali Pengamanan mendeteksi adanya paket mencurigakan tanpa pemilik di koridor gedung Nusantara II. Sesuai prosedur penanganan bom/terorisme, tindakan yang dilarang adalah:

A Menghubungi tim Jihandak (Penjinak Bahan Peledak) melalui jalur resmi. B Membuka paket tersebut untuk memastikan isinya bukan bahan peledak. C Memasang garis pembatas (security line) di sekitar paket. D Mengevakuasi orang-orang di sekitar radius bahaya. E Melaporkan temuan ke Pusat Komando Keamanan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SOP penanganan benda mencurigakan melarang keras personel non-ahli (seperti pengamanan umum) untuk menyentuh, menggoyang, apalagi membuka paket karena risiko pemicu ledakan.

Materi Terkait: Manajemen Penanggulangan Krisis: Penanganan aksi massa berskala besar, sabotase, dan terorisme

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam audit sistem CCTV, ditemukan bahwa 'Blind Spot' (titik buta) mencapai 15% di area perimeter belakang. Apa rekomendasi teknis yang paling tepat bagi Pengendali Pengamanan?

A Menonaktifkan seluruh sistem CCTV karena dianggap tidak efektif. B Mengabaikan saja karena area tersebut jarang dilewati orang. C Memasang papan pengumuman bahwa area tersebut diawasi CCTV meskipun tidak ada. D Menutup area tersebut dengan tembok beton setinggi 5 meter. E Menambah jumlah patroli jalan kaki di area tersebut dan merekomendasikan relokasi atau penambahan kamera.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Audit bertujuan menemukan kelemahan. Solusi jangka pendek adalah penguatan patroli fisik (manpower), solusi jangka panjang adalah perbaikan sistem teknis (electronic security).

Materi Terkait: Audit dan Evaluasi Sistem Keamanan Fisik Terintegrasi (CCTV, Barrier, dan Perimeter Defense)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Konsep 'Span of Control' dalam pengelolaan sumber daya personel pengamanan parlemen merujuk pada:

A Jumlah total gerbang masuk yang ada di kompleks parlemen. B Luas area yang harus dipatroli dalam satu shift. C Jarak jangkauan sinyal radio komunikasi di dalam gedung. D Waktu yang dibutuhkan untuk merespons alarm keamanan. E Jumlah maksimum personel yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang pemimpin.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Rentang kendali (Span of Control) adalah prinsip manajemen yang menentukan efektivitas pengawasan. Jika seorang pengendali membawahi terlalu banyak orang, pengawasan menjadi tidak fokus.

Materi Terkait: Kepemimpinan Lapangan (Field Leadership) dan Pengelolaan Sumber Daya Personel Pengamanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam koordinasi lintas instansi, jika terjadi ancaman tingkat tinggi yang mengancam nyawa Pimpinan DPR, otoritas pengendalian operasi di lapangan biasanya bergeser kepada:

A Staf Ahli Pimpinan DPR. B Satuan kewilayahan Polri atau Satgas VVIP sesuai eskalasi ancaman. C Pihak Keamanan Dalam (Pamdal) saja. D Ketua Fraksi terbesar di DPR. E Wartawan yang ada di lokasi kejadian.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai protokol pengamanan pejabat negara, jika eskalasi meningkat menjadi ancaman nyata (nyawa/fisik), kendali taktis diambil alih oleh unit khusus Polri atau TNI yang memiliki kualifikasi proteksi VVIP.

Materi Terkait: Koordinasi Pengamanan VVIP/VIP bagi Pimpinan, Anggota DPR, dan Tamu Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Informasi intelijen menyatakan akan ada upaya penyusupan kelompok tertentu dengan menyamar sebagai tamu undangan. Tindakan pencegahan (preventif) yang paling sesuai SOP adalah:

A Membocorkan informasi intelijen tersebut ke media sosial agar penyusup takut. B Menambah jumlah lampu penerangan di lobi utama. C Menangkap setiap tamu yang terlihat gugup. D Melarang seluruh tamu masuk ke gedung DPR tanpa kecuali. E Memperketat verifikasi identitas di gerbang masuk dan melakukan pemeriksaan barang bawaan secara manual dan elektronik (X-Ray).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan informasi deteksi dini, penguatan dilakukan pada titik kontrol akses (Access Control Point) untuk memverifikasi validitas tamu tanpa menghentikan pelayanan publik sepenuhnya.

Materi Terkait: Intelijen Keamanan: Deteksi Dini dan Pengolahan Informasi Potensi Gangguan Keamanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Manakah yang merupakan tujuan utama dari penyusunan 'Contingency Plan' (Rencana Kontinjensi) dalam pengamanan parlemen?

A Menyusun anggaran belanja alat keamanan tahun depan. B Mendata jumlah pengunjung harian di perpustakaan DPR. C Menyediakan pedoman tindakan jika situasi darurat yang diprediksi benar-benar terjadi. D Menentukan menu makanan untuk rapat paripurna. E Mengatur jadwal cuti tahunan personel pengamanan.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana kontinjensi adalah rencana 'apa jika' (what-if). Ini memastikan respon cepat dan terorganisir saat krisis (misal kebakaran atau kerusuhan) terjadi sehingga meminimalkan kekacauan.

Materi Terkait: Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengamanan Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam UU No. 20 Tahun 2023, ASN wajib menjaga netralitas. Bagaimana seorang Pengendali Pengamanan menerapkan netralitas saat terjadi demonstrasi dari partai politik tertentu?

A Membiarkan demonstran masuk ke gedung jika mereka adalah anggota partai pemenang pemilu. B Menolak melakukan pengamanan jika demonstrasi dilakukan oleh partai oposisi. C Menjalankan tugas pengamanan secara profesional tanpa memihak atau terpengaruh kepentingan politik demonstran. D Memberikan fasilitas istirahat di dalam gedung bagi pimpinan demonstran. E Mendukung demonstran karena visi misinya dianggap baik.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Netralitas ASN berarti tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Pengamanan dilakukan murni berdasarkan standar operasional keamanan objek vital.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Seorang Pengendali Pengamanan harus memahami etika profesi. Jika ditawarkan gratifikasi oleh pihak tertentu untuk melonggarkan prosedur pemeriksaan, tindakan yang benar adalah:

A Menerimanya asal tidak diketahui oleh kamera CCTV. B Menerima uangnya namun tetap melakukan pemeriksaan ketat. C Membagi uang tersebut kepada seluruh anggota tim agar adil. D Menolak secara tegas dan melaporkan kejadian tersebut sesuai mekanisme pelaporan gratifikasi. E Meminta nominal yang lebih besar agar risiko sebanding.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan nilai BerAKHLAK (Amanah) dan kode etik pengamanan, menolak gratifikasi adalah kewajiban untuk menjaga integritas dan keamanan institusi.

Materi Terkait: Etika Profesi Pengamanan dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Pengamanan fisik yang terintegrasi menggunakan teknologi 'Face Recognition' pada pintu masuk bertujuan untuk:

A Menghitung jumlah langkah kaki anggota DPR. B Mempercepat waktu makan siang personel. C Menyimpan data biometrik untuk dijual ke pihak ketiga. D Menggantikan seluruh fungsi petugas pengamanan di pintu. E Meningkatkan akurasi identifikasi orang yang memiliki akses resmi ke area terbatas.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Teknologi pengenalan wajah adalah bagian dari sistem kontrol akses modern untuk memastikan hanya individu terotorisasi yang dapat masuk ke zona sensitif (misal ruang data atau ruang pimpinan).

Materi Terkait: Audit dan Evaluasi Sistem Keamanan Fisik Terintegrasi (CCTV, Barrier, dan Perimeter Defense)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dalam manajemen krisis 'Active Shooter' (penembakan aktif), prinsip pertama bagi petugas pengamanan yang tidak bersenjata api adalah:

A Mengejar pelaku dan mencoba merebut senjatanya. B Run, Hide, Tell (Lari, Sembunyi, Beritahu/Lapor). C Mendokumentasikan kejadian melalui live streaming media sosial. D Berdiri diam di tempat agar tidak terlihat oleh pelaku. E Mengajak pelaku bernegosiasi tentang tuntutannya.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Protokol keamanan internasional untuk ancaman bersenjata (active shooter) bagi personel non-taktis/sipil adalah menyelamatkan diri (Run), mencari perlindungan (Hide), dan menginformasikan otoritas (Tell).

Materi Terkait: Manajemen Penanggulangan Krisis: Penanganan aksi massa berskala besar, sabotase, dan terorisme

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Analisis terhadap ancaman 'Internal Threat' (ancaman dari dalam) di lingkungan parlemen meliputi:

A Penyalahgunaan wewenang atau pencurian data oleh oknum pegawai/petugas sendiri. B Serangan udara dari negara tetangga. C Demonstrasi mahasiswa di depan gerbang. D Bencana alam gempa bumi. E Gangguan sinyal radio akibat cuaca buruk.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Internal threat (ancaman orang dalam) seringkali lebih berbahaya karena pelaku memiliki akses dan pengetahuan tentang sistem keamanan. Pengawasan internal dan audit integritas sangat penting.

Materi Terkait: Analisis Risiko Keamanan (Security Risk Assessment) dan Penilaian Ancaman terhadap Kompleks Parlemen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Pada sistem Command and Control (C2), apa yang dimaksud dengan 'Common Operating Picture' (COP)?

A Laporan harian yang ditulis tangan oleh komandan regu. B Foto bersama seluruh anggota pengamanan setelah bertugas. C Standar seragam yang harus dipakai oleh seluruh unit keamanan. D Kamera CCTV yang paling sering digunakan untuk memantau. E Pemahaman situasi tunggal dan identik yang dimiliki oleh semua unit berdasarkan informasi yang sama.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

COP sangat krusial agar tidak ada perbedaan informasi antar unit. Semua melihat 'peta' yang sama dan memahami dinamika ancaman yang sama agar koordinasi tidak tumpang tindih.

Materi Terkait: Sistem Komando dan Pengendalian (Command and Control) Operasi Pengamanan Parlemen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Penyusunan SOP Pengamanan Sidang Paripurna harus mempertimbangkan UU MD3 terkait hak anggota. Jika terjadi kericuhan antar anggota di dalam ruang sidang, tindakan pengamanan adalah:

A Menutup pintu ruang sidang dari luar agar tidak ada yang bisa keluar. B Mematikan aliran listrik di ruang sidang. C Langsung memborgol anggota yang berteriak. D Masuk ke ruang sidang dan melakukan tindakan hanya jika diperintahkan oleh Pimpinan Sidang. E Mengusir wartawan yang sedang meliput kericuhan tersebut.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Ruang sidang paripurna memiliki protokol khusus. Petugas pengamanan tidak boleh masuk ke area 'floor' sidang kecuali atas permintaan pimpinan rapat untuk memulihkan ketertiban.

Materi Terkait: Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Komunikasi taktis menggunakan inter-phone atau radio harus menerapkan prinsip 'Brief, Concise, Clear'. Apa artinya?

A Menggunakan bahasa daerah agar tidak dipahami musuh. B Berteriak sekencang mungkin agar terdengar jelas. C Bicara panjang lebar agar detail informasi tersampaikan semua. D Singkat, padat, dan jelas agar pesan mudah dipahami tanpa distorsi. E Hanya berbicara saat keadaan sudah sangat mendesak.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam komunikasi radio, waktu udara (airtime) sangat berharga. Pesan yang bertele-tele dapat menghambat respon unit lain dan mengaburkan esensi instruksi.

Materi Terkait: Prosedur Komunikasi Taktis dan Koordinasi Lintas Instansi (TNI, POLRI, dan BIN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam manajemen personel, metode 'Rotation of Duty' (Rotasi Tugas) penting dilakukan untuk:

A Menghukum petugas yang sering datang terlambat. B Memastikan semua petugas saling membenci satu sama lain. C Menghilangkan tanggung jawab individu atas pos tertentu. D Mengurangi jumlah gaji yang harus dibayarkan. E Mencegah kejenuhan dan kolusi antara petugas dengan pihak luar di pos yang sama.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Rotasi mencegah 'familiarity' yang berlebihan antara petugas dan pengunjung rutin yang bisa melemahkan kewaspadaan (vulnerability) serta mencegah potensi penyuapan.

Materi Terkait: Kepemimpinan Lapangan (Field Leadership) dan Pengelolaan Sumber Daya Personel Pengamanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Analisis intelijen 'Predictive Analysis' dalam pengamanan parlemen digunakan untuk:

A Mengetahui hasil pemilu sebelum pemungutan suara dimulai. B Memperkirakan kemungkinan waktu dan pola gangguan keamanan di masa depan berdasarkan tren data. C Menentukan siapa yang akan menjadi Ketua DPR periode berikutnya. D Menghitung jumlah kendaraan yang parkir setiap hari secara manual. E Mengingat kejadian keamanan di masa lalu saja.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Intelijen prediktif membantu pimpinan pengamanan mengalokasikan sumber daya (personel/alat) pada waktu-waktu yang dianggap rawan (misal saat pengesahan UU kontroversial).

Materi Terkait: Intelijen Keamanan: Deteksi Dini dan Pengolahan Informasi Potensi Gangguan Keamanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Penilaian ancaman (Threat Assessment) terhadap 'Cyber-Physical System' di DPR mencakup perlindungan terhadap:

A Kualitas udara di dalam ruang rapat. B Sistem kontrol gerbang otomatis dan lift yang terhubung ke jaringan komputer. C Tanaman hias di taman depan gedung Nusantara. D Sistem penggajian pegawai yang dilakukan manual. E Buku-buku di perpustakaan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Cyber-physical system adalah perangkat fisik yang dikendalikan sistem komputer. Jika sistem ini diretas, pelaku dapat membuka gerbang secara paksa atau menghentikan lift, yang berakibat fatal pada keamanan fisik.

Materi Terkait: Analisis Risiko Keamanan (Security Risk Assessment) dan Penilaian Ancaman terhadap Kompleks Parlemen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dalam manajemen krisis massal, penggunaan 'Water Cannon' oleh kepolisian di perimeter luar parlemen bertujuan untuk:

A Mendinginkan suhu udara di sekitar lokasi aksi. B Membersihkan jalanan dari sampah demonstran. C Menyiram tanaman di sekitar pagar agar tetap segar. D Memberikan minum kepada demonstran yang kehausan. E Mencerai-beraikan kerumunan massa yang mulai bertindak anarkis tanpa menggunakan kekuatan mematikan.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Water cannon adalah salah satu alat kendali massa (crowd control) kategori non-lethal (tidak mematikan) untuk mendorong massa mundur dari perimeter terlarang.

Materi Terkait: Manajemen Penanggulangan Krisis: Penanganan aksi massa berskala besar, sabotase, dan terorisme

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Biro Pengamanan di Setjen DPR memiliki fungsi evaluasi. Hasil evaluasi sistem pengamanan fisik terintegrasi wajib dilaporkan kepada:

A Vendor penyedia alat tanpa sepengetahuan pimpinan. B Organisasi kemasyarakatan yang sering berdemo. C Pihak media massa secara terbuka. D Sekretaris Jenderal dan Pimpinan BURT DPR RI. E Pimpinan partai politik luar parlemen.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Laporan evaluasi keamanan bersifat sensitif dan strategis, sehingga dilaporkan kepada pimpinan administratif (Sekjen) dan pimpinan dewan yang membidangi urusan rumah tangga (BURT).

Materi Terkait: Audit dan Evaluasi Sistem Keamanan Fisik Terintegrasi (CCTV, Barrier, dan Perimeter Defense)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Nilai 'Adaptif' bagi Pengendali Pengamanan dalam menghadapi perkembangan teknologi keamanan adalah:

A Membiarkan teknologi bekerja sendiri tanpa pengawasan manusia. B Menghapus seluruh sistem lama meskipun masih berfungsi baik. C Menolak penggunaan alat baru karena sudah terbiasa dengan cara manual. D Mencari kelemahan teknologi untuk disalahgunakan. E Terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perangkat keamanan berbasis AI (Artificial Intelligence).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Adaptif berarti inovatif dan antusias terhadap perubahan. Di era digital, pengamanan parlemen harus mampu mengoperasikan teknologi mutakhir seperti drone surveillance atau sensor biometrik.

Materi Terkait: Etika Profesi Pengamanan dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam SOP Pengamanan Khusus, terdapat protokol 'Lockdown'. Kapan protokol ini biasanya diaktifkan?

A Saat dilakukan pembersihan rutin area lobi. B Saat pimpinan DPR ingin beristirahat tanpa gangguan. C Saat terjadi ancaman keamanan yang masuk ke dalam gedung atau situasi darurat tinggi yang tidak terkendali. D Saat jam kerja berakhir secara rutin. E Saat ada kunjungan studi banding dari sekolah.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Lockdown adalah tindakan darurat untuk mengunci seluruh akses masuk/keluar guna melindungi penghuni gedung dari ancaman luar (misal penyerangan bersenjata) atau mengisolasi ancaman di dalam.

Materi Terkait: Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengamanan Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Seorang 'Field Leader' di bagian pengamanan harus mampu melakukan 'Resource Management'. Hal ini mencakup:

A Menambah jumlah personel tanpa mempertimbangkan anggaran. B Mengambil semua sumber daya untuk kepentingan pribadinya. C Membiarkan personel menentukan sendiri waktu istirahatnya tanpa koordinasi. D Menjual peralatan kantor yang tidak terpakai. E Mengatur penempatan personel, alat komunikasi, dan kendaraan operasional secara efektif sesuai tingkat kerawanan area.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Manajemen sumber daya memastikan semua 'aset' pengamanan berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat (the right man on the right place).

Materi Terkait: Kepemimpinan Lapangan (Field Leadership) dan Pengelolaan Sumber Daya Personel Pengamanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Pada aspek 'Tactical Communication', jika terjadi kegagalan sinyal radio HT (blank spot) di dalam bunker atau ruang bawah tanah, solusi teknis yang tepat adalah:

A Meninggalkan pos tersebut agar bisa mendapat sinyal di luar. B Pemasangan 'Repeater' (penguat sinyal) atau penggunaan jaringan kabel internal (intercom). C Menggunakan isyarat asap untuk memanggil bantuan. D Berteriak sekencang mungkin agar terdengar ke lantai atas. E Berhenti berkomunikasi sama sekali.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Infrastruktur komunikasi harus menjangkau seluruh area vital. Pemasangan penguat sinyal adalah keharusan teknis agar koordinasi tidak terputus di area-area sulit.

Materi Terkait: Prosedur Komunikasi Taktis dan Koordinasi Lintas Instansi (TNI, POLRI, dan BIN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

UU No. 17 Tahun 2014 mengatur tentang tata cara penggantian antarwaktu (PAW) anggota. Bagaimana peran pengamanan dalam proses PAW?

A Membatalkan proses PAW jika tidak disukai petugas. B Mengawal anggota yang diganti keluar dari rumah dinas secara paksa. C Menentukan siapa anggota yang harus diganti. D Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran anggota tersebut. E Memastikan pelantikan anggota pengganti berjalan aman dan tertib sesuai protokol pengamanan sidang.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tugas pengamanan bersifat operasional-administratif, yaitu mengamankan setiap proses seremonial atau persidangan yang sah di DPR agar tidak terganggu oleh pihak luar atau friksi internal.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Penanganan terhadap ancaman 'CBRNE' (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive) di Parlemen memerlukan:

A Membiarkan gas menyebar agar cepat hilang tertiup angin. B Peralatan deteksi khusus dan koordinasi dengan unit penjinak bahan berbahaya (Gegana/KBR). C Mengubur seluruh area gedung dengan tanah. D Hanya masker kain biasa bagi seluruh petugas. E Menyemprotkan air sebanyak-banyaknya ke area yang terpapar.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Ancaman CBRNE adalah ancaman tingkat sangat tinggi (high-end threats). Pengendali pengamanan parlemen harus memiliki pengetahuan dasar deteksi dan segera menghubungi unit ahli dari Polri/TNI.

Materi Terkait: Manajemen Penanggulangan Krisis: Penanganan aksi massa berskala besar, sabotase, dan terorisme

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Apa elemen terpenting dalam 'Security Awareness' (Kesadaran Keamanan) bagi seluruh pegawai di lingkungan parlemen yang harus dipromosikan oleh Pengendali Pengamanan?

A Bahwa setiap individu bertanggung jawab menjaga keamanan lingkungan kerja dan segera melaporkan hal mencurigakan. B Bahwa semua pintu harus selalu terbuka untuk siapa saja. C Bahwa penggunaan kartu akses tidak terlalu penting jika sudah saling kenal. D Bahwa CCTV hanya dipasang untuk menakut-nakuti saja. E Bahwa keamanan adalah tanggung jawab unit pengamanan saja.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Keamanan total hanya tercapai jika ada partisipasi dari seluruh penghuni gedung (total security). Kesadaran pegawai untuk waspada adalah perpanjangan mata dan telinga dari petugas keamanan profesional.

Materi Terkait: Etika Profesi Pengamanan dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh