SKB CPNS Asisten Pengawas Perikanan

Soal 1

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, siapa yang memiliki kewenangan sebagai Pengawas Perikanan?

A Pegawai swasta di bidang ekspor perikanan B Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk C Seluruh nelayan yang memiliki izin tangkap D Anggota Kepolisian Perairan E Setiap anggota TNI Angkatan Laut

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 66 UU No. 31 Tahun 2004, Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan di bidang perikanan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 2

Dalam perencanaan pengawasan perikanan, penentuan prioritas lokasi pengawasan biasanya didasarkan pada analisis risiko. Dokumen apa yang menjadi acuan utama dalam menetapkan rencana operasi tahunan?

A Surat izin usaha perdagangan B Buku log harian kapal C Laporan pengaduan masyarakat saja D Data ekspor ikan tahunan E Rencana Kerja Tahunan instansi pengawasan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) instansi merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Operasi Pengawasan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan personel.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 3

Pengawasan terhadap kapal perikanan yang sedang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap...

A Harga jual ikan di pasar internasional B Kualitas bahan bakar yang digunakan kapal C Jalur penangkapan dan alat tangkap yang digunakan D Warna cat lambung kapal E Jumlah awak kapal yang berstatus warga asing saja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengawasan dilakukan untuk mengecek kesesuaian jalur penangkapan, alat penangkapan ikan (API), dan dokumen perizinan (SIPI/SIUP) sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Tahun 2021.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 4

Apabila ditemukan kapal perikanan yang beroperasi tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), tindakan awal yang dilakukan oleh petugas pengawas menurut tata cara penanganan pelanggaran adalah...

A Membiarkan kapal selama ikan yang ditangkap sedikit B Menenggelamkan kapal di tempat kejadian C Penghentian, pemeriksaan, dan membawa kapal ke pangkalan (Ad Hoc) D Meminta nakhoda untuk segera membuat izin lewat telepon E Memberikan sanksi denda langsung di laut

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai standar operasional prosedur penanganan pelanggaran, tindakan awal adalah melakukan pemeriksaan, penghentian, dan membawa kapal ke pangkalan/pelabuhan terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut (Ad Hoc).

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 5

Sesuai Permen KP No. 31 Tahun 2021, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pelaku usaha perikanan yang melanggar aturan. Salah satu bentuk sanksi administratif tersebut adalah...

A Penyitaan seluruh aset pribadi nakhoda B Pencabutan Perizinan Berusaha C Hukuman kurungan penjara D Hukuman sosial pembersihan pantai E Kerja paksa di tambak pemerintah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Permen KP No. 31 Tahun 2021 mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 6

Dalam menyusun jadwal pengawasan, faktor 'musim penangkapan ikan' perlu diperhatikan karena...

A Menghindari cuaca buruk saja B Agar petugas bisa ikut memancing C Menyesuaikan dengan jadwal libur nasional D Efektivitas pengawasan pada saat aktivitas penangkapan meningkat E Mengurangi biaya operasional kapal pengawas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Musim penangkapan ikan menentukan intensitas kegiatan nelayan. Perencanaan pengawasan yang baik harus menyesuaikan dengan waktu di mana risiko pelanggaran (seperti penggunaan alat tangkap terlarang) meningkat akibat tingginya aktivitas penangkapan.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 7

Alat pemantauan kapal perikanan yang wajib dipasang pada kapal berukuran tertentu untuk memantau pergerakan kapal secara real-time melalui satelit adalah...

A Echo Sounder B Automatic Identification System (AIS) tipe B C Radio Single Side Band (SSB) D Global Positioning System (GPS) tangan E Vessel Monitoring System (VMS)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

VMS (Vessel Monitoring System) atau SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) adalah alat wajib untuk pengawasan pergerakan kapal guna mencegah pelanggaran jalur penangkapan.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 8

Dokumen tertulis yang dibuat oleh petugas pengawas setelah melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran disebut...

A Manifest muatan kapal B Nota kesepahaman C Logbook penangkapan ikan D Berita Acara Pemeriksaan E Surat tanda terima ikan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Berita Acara Kejadian merupakan dokumen legalitas awal dalam penanganan pelanggaran perikanan sebelum masuk ke tahap penyidikan.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 9

Zonasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dibagi menjadi beberapa wilayah. Pengawasan di WPP 711 meliputi area...

A Samudra Hindia sebelah barat Sumatra B Laut Natuna dan Laut Natuna Utara C Teluk Tomini dan Laut Maluku D Selat Malaka dan Laut Andaman E Laut Jawa

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Permen KP No. 18 Tahun 2014, WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 10

Salah satu prinsip dalam perencanaan pengawasan perikanan adalah 'Integrated Surveillance'. Apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut?

A Pengawasan yang dilakukan sendirian oleh asisten B Koordinasi terpadu antar unsur pengawas dan teknologi C Sistem pengawasan yang mengabaikan data satelit D Pengawasan yang hanya fokus pada ikan hias E Pengawasan yang dilakukan hanya di pelabuhan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Integrated Surveillance berarti pengawasan yang terpadu baik secara sarana (udara, laut, darat/satelit) maupun koordinasi antar instansi terkait (Polair, TNI AL, Bakamla).

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 11

Berdasarkan regulasi terbaru, setiap kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan wajib melaporkan hasilnya melalui...

A Laporan lisan kepada petugas kebersihan B Surat pernyataan nakhoda C e-Logbook Perikanan D Media sosial resmi KKP E Buku catatan pribadi pemilik kapal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

e-Logbook Perikanan merupakan instrumen wajib bagi kapal perikanan untuk melaporkan hasil tangkapan secara elektronik sesuai Permen KP No. 33 Tahun 2021 sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan sumber daya.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 12

Pelanggaran terhadap penggunaan alat tangkap trawl (pukat harimau) dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena...

A Ukuran kapal pengawas tidak bisa mengejarnya B Merusak ekosistem dasar laut dan tidak selektif C Membuat nakhoda cepat kaya D Harganya terlalu murah E Warna jaringnya tidak sesuai standar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Alat tangkap trawl bersifat tidak selektif dan merusak ekosistem dasar laut (terumbu karang), sehingga dilarang dalam peraturan pengelolaan sumber daya ikan demi keberlanjutan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 13

Dalam tahap penanganan pelanggaran, jika barang bukti berupa ikan hasil tangkapan mudah busuk, maka petugas dapat melakukan...

A Melakukan pelelangan atau pemusnahan sesuai prosedur B Menjual ikan secara bebas tanpa prosedur lelang C Membiarkan ikan membusuk di kapal sebagai hukuman D Memakan ikan tersebut bersama tim E Mengembalikan ikan ke laut dalam kondisi mati

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU Perikanan, benda sitaan yang mudah rusak/busuk dapat dilelang atau dimusnahkan, dan hasilnya (jika dilelang) akan menjadi titipan uang pengganti barang bukti.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 14

Perencanaan operasional pengawasan yang melibatkan pesawat udara untuk memantau perairan disebut dengan pengawasan...

A Market Surveillance B Air Surveillance C Office Surveillance D Underwater Surveillance E Ground Surveillance

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Air Surveillance atau patroli udara merupakan bagian dari perencanaan pengawasan terpadu untuk mencakup wilayah yang lebih luas dalam waktu singkat.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 15

Izin yang diberikan kepada kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan disebut...

A SIKPI B SLO C SIPI D STLK E SIUP

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) adalah izin khusus untuk kapal yang fungsinya bukan menangkap, melainkan mengangkut ikan dari kapal penangkap atau pelabuhan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 16

Pengawasan perikanan di sisi darat (land-based inspection) mencakup pemeriksaan pada tempat-tempat berikut, kecuali...

A Pasar Ikan B Unit Pengolahan Ikan C Pelabuhan Perikanan D Gudang pendingin (Cold Storage) E Kantor Kedutaan Besar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pengawasan perikanan darat dilakukan di pelabuhan perikanan, unit pengolahan ikan (UPI), gudang pendingin (cold storage), dan pasar ikan. Kantor kedutaan bukan objek pengawasan perikanan.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 17

Siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009?

A PPNS Perikanan, TNI AL, dan POLRI B Bupati atau Walikota setempat C Petugas bea cukai saja D Hanya nakhoda kapal pengawas E Hanya Satpam pelabuhan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penyidik tindak pidana perikanan adalah Penyidik PNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi RI. Mereka memiliki kewenangan yang dikoordinasikan sesuai undang-undang.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 18

Indikator keberhasilan perencanaan pengawasan perikanan yang berkaitan dengan pencegahan adalah...

A Menurunnya jumlah hari layar kapal pengawas B Meningkatnya jumlah nelayan asing C Menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah tertentu D Meningkatnya harga alat tangkap ilegal E Semakin sedikit petugas yang berangkat patroli

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Keberhasilan pengawasan diukur dari tingkat kepatuhan (compliance rate) pelaku usaha, yang ditandai dengan menurunnya angka pelanggaran di wilayah pengawasan karena adanya efek jera dan kehadiran pengawas yang rutin.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 19

Dalam pengawasan sumber daya ikan, 'Lestari' memiliki arti bahwa pemanfaatan ikan harus...

A Sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan agar stok tetap terjaga B Hanya boleh ditangkap saat malam hari C Hanya boleh ditangkap oleh kapal besar D Dihabiskan sesegera mungkin agar tidak busuk E Dijual ke luar negeri seluruhnya

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Lestari berarti pemanfaatan yang tidak melebihi daya dukung lingkungan dan potensi reproduksi ikan agar dapat dinikmati generasi mendatang.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 20

Istilah IUU Fishing adalah singkatan dari...

A Internal, Union, and Universal Fishing B Illegal, Unused, and Unregulated Fishing C Illegal, Underage, and Unsafe Fishing D International, Unreported, and Union Fishing E Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

IUU Fishing singkatan dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak diatur).

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 21

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan meliputi...

A Perairan kepulauan dan landas kontinen saja B Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) C Seluruh wilayah perairan laut internasional D Hanya laut teritorial dan perairan pedalaman E Hanya wilayah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, WPPNRI meliputi perairan Indonesia, ZEEI, serta sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah RI.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 22

Dalam perencanaan pengawasan perikanan, pendekatan yang digunakan untuk menentukan frekuensi pengawasan berdasarkan tingkat risiko pelaku usaha disebut...

A Pengawasan berbasis kuota penangkapan B Pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision) C Pengawasan berbasis laporan masyarakat D Pengawasan berbasis wilayah operasional E Pengawasan berbasis anggaran tahunan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, perencanaan pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 23

Dokumen yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan berbendera Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI adalah...

A Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI) B Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) C Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan D Surat Izin Tempat Usaha (SITU) E Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang kini menjadi bagian dari Perizinan Berusaha.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 24

Dalam hal ditemukan pelanggaran administratif oleh pelaku usaha perikanan, tahap awal pengenaan sanksi menurut regulasi terbaru adalah...

A Penenggelaman kapal seketika B Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis C Pencabutan izin secara permanen tanpa teguran D Penyitaan seluruh aset perusahaan E Penahanan pimpinan perusahaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Permen KP No. 31 Tahun 2021, pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dimulai dari peringatan tertulis, kecuali untuk pelanggaran tertentu yang bersifat berat.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 25

Jenis alat penangkapan ikan yang dilarang karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan menurut peraturan kelautan dan perikanan adalah...

A Pancing cumi B Pancing ulur (handline) C Bubu lipat D Jaring insang (gillnet) permukaan E Pukat hela trawl yang tidak sesuai standar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti trawl atau pukat hela yang tidak sesuai spesifikasi teknis dilarang berdasarkan Permen KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 26

Dalam menyusun jadwal operasional pengawasan perikanan, variabel utama yang harus dipertimbangkan adalah...

A Jumlah pegawai yang sedang cuti B Harga pasar ikan internasional saat itu C Jenis seragam yang akan digunakan D Ketersediaan kantin di pelabuhan E Musim penangkapan ikan dan kerawanan pelanggaran

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Perencanaan pengawasan harus mempertimbangkan musim ikan (peak season) karena pada saat itulah intensitas kegiatan penangkapan dan risiko pelanggaran meningkat.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 27

Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan setelah dilakukan...

A Wawancara dengan keluarga nakhoda B Pemeriksaan fisik dan dokumen (Hadir, Amati, Periksa) C Penimbangan berat total kapal D Pembayaran retribusi pelabuhan E Pengecekan kualitas air laut di sekitar dermaga

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan (Permen KP No. 10 Tahun 2021).

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 28

Tindakan pengejaran kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran di laut oleh kapal pengawas perikanan disebut...

A Hot Pursuit (Pengejaran Seketika) B Patroli rutin C Latihan gabungan D Evakuasi medis E Survei hidrografi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hot Pursuit adalah hak pengejaran seketika terhadap kapal asing yang diduga melanggar peraturan di wilayah perairan nasional hingga ke laut lepas, sesuai UNCLOS 1982 dan UU Perikanan.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 29

Sesuai PP No. 27 Tahun 2021, pemanfaatan ruang laut secara menetap wajib memiliki dokumen...

A Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) B Surat Izin Kerja Keruk C Sertifikat Hak Milik (SHM) D Izin Mendirikan Bangunan (IMB) E Pas Kapal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP No. 27 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi secara menetap wajib memiliki KKPRL.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 30

Tahapan identifikasi potensi kerawanan dalam perencanaan pengawasan bertujuan untuk...

A Membatalkan seluruh kegiatan patroli B Meningkatkan harga jual ikan di pelabuhan C Memperluas wilayah laut Indonesia D Menetapkan skala prioritas sasaran pengawasan E Menambah jumlah personil secara acak

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Identifikasi kerawanan membantu pengawas perikanan memetakan daerah atau jenis kegiatan yang paling berisiko terjadi pelanggaran sehingga pengawasan lebih efisien.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 31

Logbook penangkapan ikan sangat penting diawasi karena berfungsi sebagai instrumen untuk...

A Mencatat data hasil tangkapan secara akurat oleh nakhoda B Buku catatan pribadi pemilik kapal C Daftar hadir harian kru kapal D Buku panduan memasak ikan di kapal E Media iklan produk perikanan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Logbook penangkapan ikan wajib diisi oleh nakhoda sebagai alat kontrol pemerintah terhadap jumlah dan jenis ikan yang diambil dari alam guna manajemen stok ikan.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 32

Setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah hukum RI dapat dikenai tindakan hukum berdasarkan prinsip...

A Kedaulatan wilayah (Territoriality) B Ekstrateritorialitas C Asas manfaat ekonomi D Keluargaan E Kekebalan diplomatik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Prinsip teritorialitas menegaskan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja (WNI maupun WNA) yang melakukan pelanggaran di dalam wilayah kedaulatan RI.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 33

Ukuran mata jaring (mesh size) yang diizinkan untuk alat tangkap tertentu diatur dalam peraturan guna mencegah...

A Pencemaran minyak di laut B Ikan besar melarikan diri C Tertangkapnya ikan yang masih di bawah umur/kecil D Terjadinya arus bawah laut E Kerusakan pada mesin kapal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengaturan mesh size bertujuan untuk aspek selektivitas agar ikan yang belum mencapai ukuran layak tangkap tidak ikut terjaring, demi keberlanjutan sumber daya.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 34

Data yang digunakan dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan perikanan biasanya mencakup...

A Data jumlah sekolah di pesisir B Data hasil tangkapan dan jumlah kapal yang terdaftar C Data statistik kriminal umum di daratan D Data cuaca ekstrem sepuluh tahun terakhir E Data impor barang elektronik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Data operasional seperti jumlah kapal (SIPI/SIKPI aktif) dan riwayat kepatuhan menjadi dasar dalam perencanaan pengawasan perikanan.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 35

Pengawasan terhadap pemasangan rumpon di laut dilakukan untuk memastikan bahwa rumpon tersebut...

A Diletakkan di jalur pelayaran internasional B Dapat digunakan untuk mengisi daya baterai kapal C Terbuat dari bahan emas murni D Memiliki lampu hias berwarna-warni E Memiliki izin dan tidak mengganggu migrasi ikan secara berlebihan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemasangan rumpon harus memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR) agar penempatannya tertata dan tidak menghalangi alur pelayaran serta migrasi ikan.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 36

Jika dalam pemeriksaan ditemukan ikan hasil tangkapan yang dilarang untuk ditangkap (seperti hiu tertentu), maka pengawas perikanan berwenang melakukan...

A Penyitaan ikan tersebut untuk dimusnahkan atau diserahkan ke negara B Menyuruh kru kapal memakan ikan tersebut di tempat C Menjual ikan tersebut di pasar gelap D Memberikannya secara cuma-cuma kepada nakhoda E Membuangnya ke tempat sampah kantor

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan KUHAP dan UU Perikanan, benda yang dilarang atau hasil kejahatan/pelanggaran wajib disita sebagai barang bukti atau untuk tindakan lebih lanjut sesuai hukum.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 37

Sanksi administratif berupa denda administratif bagi pelaku usaha perikanan diatur secara detail dalam...

A Permen KP No. 31 Tahun 2021 B Peraturan Presiden tentang Investasi C Keputusan Camat setempat D UU No. 1 Tahun 1946 E PP No. 85 Tahun 2021

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Permen KP No. 31 Tahun 2021 mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 38

Langkah awal dalam merespons laporan masyarakat mengenai adanya kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) adalah...

A Meminta uang imbalan kepada pelapor B Menghapus laporan tersebut dari sistem C Langsung menenggelamkan kapal yang dilaporkan tanpa cek D Mengumumkan nama pelapor ke media massa E Verifikasi lapangan atau pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Setiap laporan informasi harus diverifikasi kebenarannya melalui proses Pulbaket sebelum dilakukan penindakan atau patroli terarah.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal 39

Sistem pemantauan kapal perikanan secara real-time yang menggunakan satelit disebut...

A Vessel Monitoring System (VMS) B Global Positioning System (GPS) statis C Sonar deteksi bawah air D Radio Komunikasi SSB E WhatsApp Messenger

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

VMS adalah sistem satelit yang wajib dipasang pada kapal perikanan ukuran tertentu untuk memantau posisi dan pergerakan kapal guna mencegah pencurian ikan.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal 40

Seorang nakhoda yang sengaja mematikan transmitter VMS saat melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dapat dikenai...

A Kenaikan pangkat jabatan nakhoda B Sanksi administratif dan/atau pidana C Pembebasan pajak tahunan D Hadiah dari dinas perikanan E Pujian karena menghemat baterai

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Mematikan transmitter VMS saat melaut adalah pelanggaran kewajiban pemantauan kapal yang diatur dalam regulasi pengawasan operasional perikanan guna mencegah kegiatan penangkapan ikan ilegal.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal 41

PRO

Menurut PP No. 27 Tahun 2021, kapal perikanan yang memiliki ukuran tertentu wajib memiliki SLO. Apa kepanjangan dari SLO?

A Surat Lisensi Operator B Surat Legalitas Output C Surat Layak Olah-gerak D Surat Laik Operasi E Surat Laporan Operasional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Surat Laik Operasi (SLO) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelaikan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Tahapan 'Pre-departure Inspection' dalam pengawasan perikanan dilakukan di pelabuhan dengan tujuan...

A Memastikan kesesuaian izin dan alat tangkap sebelum melaut B Menimbang berat kapal saat kosong C Memberikan bantuan modal kepada nelayan D Mengecek kesehatan koki kapal E Menghitung jumlah bahan makanan yang dibawa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemeriksaan sebelum keberangkatan bertujuan memastikan kapal membawa alat tangkap yang sah, memiliki izin yang valid, dan mematuhi standar keselamatan sebelum melakukan operasi penangkapan.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Asisten Pengawas Perikanan membantu dalam penyusunan 'Risk Map' pelanggaran perikanan. Komponen utama dalam Risk Map tersebut adalah...

A Nama-nama pemilik kapal terkaya B Daftar restoran seafood terbaik C Warna air laut di berbagai kedalaman D Titik koordinat rawan pelanggaran dan jenis kerawanannya E Jumlah ikan yang mati karena usia tua

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Peta risiko terdiri dari identifikasi lokasi rawan pelanggaran, waktu kejadian, dan jenis pelanggaran yang sering terjadi (misal: pengeboman ikan atau masuknya kapal asing).

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam proses penanganan pelanggaran, tindakan 'Hot Pursuit' (Pengejaran Seketika) dapat dilakukan apabila...

A Petugas ingin menguji kecepatan kapal patroli B Kapal pelanggar sudah berada di daratan negara lain C Kapal pelanggar melarikan diri dari wilayah kedaulatan RI D Kapal tersebut hanya lewat tanpa melakukan aktivitas E Kapal tersebut merupakan kapal riset resmi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengejaran seketika dilakukan jika kapal diduga melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia dan pengejaran dimulai saat kapal masih berada di perairan tersebut dan terus berlanjut hingga ke laut lepas.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, risiko usaha perikanan menengah-tinggi dan tinggi wajib memiliki dokumen perizinan berupa...

A Nota Pembelian Ikan B NIB dan Perizinan Berusaha (Izin) C Sertifikat Kursus Menyelam D Hanya Surat Keterangan Domisili E Hanya Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai sistem OSS RBA (Risk Based Approach), tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi memerlukan NIB dan Izin/Sertifikat Standar yang terverifikasi.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Pemanfaatan sistem satelit radar (Synthetic Aperture Radar) dalam perencanaan pengawasan sangat efektif untuk...

A Mendeteksi kapal tanpa VMS yang beroperasi di malam hari B Mengetahui jenis kelamin ikan dari langit C Melihat aktivitas di dalam kabin kapal D Mengukur suhu air laut secara detail E Menghitung jumlah terumbu karang yang tumbuh

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Radar satelit dapat mendeteksi keberadaan kapal di laut meskipun dalam kondisi berawan atau malam hari, yang kemudian datanya dikirim ke kapal patroli terdekat.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Pengawasan terhadap distribusi ikan di pasar bertujuan untuk memastikan tidak adanya ikan hasil 'Destructive Fishing'. Apa contoh indikator ikan hasil pengeboman?

A Ikan dibungkus dengan plastik rapi B Tulang belakang patah dan organ dalam hancur C Ikan memiliki bau laut yang segar D Ikan memiliki ukuran yang sangat besar E Sirip ikan berwarna terlalu cerah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Ikan hasil pengeboman biasanya memiliki ciri fisik berupa tulang belakang yang patah, organ dalam hancur/berdarah, dan mata menonjol keluar.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam penanganan perkara perikanan, barang bukti berupa jaring trawl yang disita harus disimpan di...

A Gudang barang bukti atau RUPBASAN B Museum kelautan internasional C Pasar ikan terdekat D Rumah nakhoda yang tertangkap E Dibuang kembali ke laut lepas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Barang sitaan yang tidak mudah rusak disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) atau tempat penyimpanan barang bukti milik instansi pengawas.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Ketentuan mengenai 'Jalur Penangkapan Ikan' diatur dalam Permen KP No. 18 Tahun 2021. Jalur I (0-4 mil laut) diperuntukkan bagi...

A Hanya untuk kapal riset asing B Nelayan kecil dengan kapal maksimal 5 GT C Kapal pengangkut ikan internasional D Hanya untuk budidaya rumput laut E Kapal besar di atas 30 GT

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Jalur I diperuntukkan bagi nelayan kecil yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT dan alat tangkap statis/sederhana guna perlindungan pesisir.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Penyusunan Rencana Operasi Pengawasan (ROP) harus mempertimbangkan ketersediaan 'Hari Layar'. Apa yang dimaksud dengan Hari Layar?

A Alokasi waktu efektif kapal pengawas berada di laut B Waktu yang dibutuhkan untuk mengecat kapal C Lama waktu ikan bisa bertahan di dalam es D Jumlah hari dalam satu bulan masehi E Jumlah hari libur anak buah kapal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hari layar adalah jumlah hari efektif kapal pengawas melakukan patroli di laut dalam satu tahun anggaran yang didukung oleh BBM dan logistik.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 51

PRO

Pengawasan terhadap biota laut yang dilindungi (seperti penyu dan hiu paus) dilakukan berdasarkan regulasi...

A Aturan adat istiadat setempat saja B UU Ketenagakerjaan C PP tentang tata kelola perkebunan D UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya E Aturan ekspor barang tambang

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pengawasan biota dilindungi mengacu pada PP No. 7 Tahun 1999 dan Permen KP tentang penetapan status perlindungan jenis ikan.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 52

PRO

Salah satu syarat sahnya penangkapan kapal asing yang melakukan illegal fishing adalah adanya 'Flag State'. Apa arti dari Flag State?

A Negara pembeli ikan hasil tangkapan B Negara tempat ikan berasal C Negara pelabuhan terdekat D Negara tempat kapal didaftarkan (bendera kapal) E Negara asal nakhoda kapal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Flag State (Negara Bendera) adalah negara di mana kapal tersebut terdaftar dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera negara tersebut.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 53

PRO

Dalam UU No. 6 Tahun 2023, pengenaan denda administratif atas pelanggaran perikanan ditujukan untuk...

A Memberikan bonus kepada petugas pengawas B Membangun kantor pemerintahan di pusat C Membayar hutang luar negeri D Pemulihan kerugian negara dan efek jera ekonomi E Menyubsidi harga jaring nelayan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Denda administratif bertujuan memberikan efek jera secara ekonomi dan memulihkan kerugian negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 54

PRO

Data dari Sistem Informasi Kapal Perikanan (SILAT) digunakan dalam perencanaan pengawasan untuk...

A Memesan tiket pesawat petugas B Mendaftarkan asuransi kesehatan petugas C Verifikasi legalitas dokumen kapal yang diawasi D Menghitung kecepatan arus laut E Mengetahui ramalan cuaca 10 tahun ke depan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

SILAT menyediakan database perizinan kapal. Data ini digunakan untuk memverifikasi apakah kapal yang terlihat di radar/satelit memiliki izin aktif atau tidak.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 55

PRO

Pemeriksaan terhadap logbook penangkapan ikan dilakukan oleh asisten pengawas di pelabuhan (post-landing) untuk mengecek...

A Jumlah bahan bakar yang tersisa di tangki B Kerapian tulisan tangan nakhoda C Waktu nakhoda makan siang D Jenis kertas yang digunakan untuk buku E Kesesuaian antara hasil tangkapan dengan data yang dilaporkan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemeriksaan pasca-pendaratan bertujuan mengecek kesesuaian antara data tangkapan yang ditulis di logbook dengan fisik ikan yang didaratkan.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 56

PRO

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan awak kapal perikanan asing (AKP Asing) pada kapal berbendera Indonesia tanpa izin, hal ini melanggar ketentuan...

A Aturan penggunaan bahasa internasional B Hanya aturan imigrasi saja C Peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di bidang perikanan D Aturan tentang menu makanan di kapal E Ketentuan mengenai warna seragam awak kapal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penggunaan tenaga kerja asing di kapal Indonesia harus mengikuti regulasi ketenagakerjaan dan perikanan yang ketat, termasuk memiliki izin kerja yang sesuai.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 57

PRO

Alat bukti yang sah dalam penanganan tindak pidana perikanan menurut hukum acara adalah...

A Keterangan saksi, surat, dan data elektronik (VMS/Satelit) B Ramalan cuaca dari dukun laut C Hanya kabar burung di pelabuhan D Foto selfie petugas di depan kapal E Sumpah nakhoda di bawah tekanan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Alat bukti sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, ditambah dengan data elektronik (data satelit/VMS) dalam kasus perikanan.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 58

PRO

Dalam manajemen pengawasan, 'Patroli Terpadu' antara KKP dan TNI AL sering disebut dengan sandi operasi tertentu. Apa fokus utama patroli tersebut di perbatasan?

A Mengambil foto pemandangan laut B Kedaulatan negara dan penegakan hukum dari kapal asing C Melatih lumba-lumba untuk patroli D Mencari harta karun bawah laut E Membantu kapal asing masuk ke perairan RI

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Patroli di perbatasan fokus pada kedaulatan negara (Sovereignty) dan penegakan hukum perikanan terhadap kapal asing (Sovereign Rights).

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 59

PRO

Ukuran mata jaring (mesh size) diawasi oleh petugas guna memastikan...

A Jaring terlihat lebih indah saat difoto B Ikan berukuran kecil (juvenile) tidak ikut tertangkap C Jaring tidak mudah putus saat ditarik D Jaring bisa digunakan untuk menangkap burung laut E Nakhoda bisa menghitung jumlah ikan dengan cepat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengaturan mata jaring bertujuan agar ikan-ikan kecil (juvenile) dapat lolos dan tumbuh besar, sehingga siklus reproduksi ikan tetap terjaga.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 60

PRO

Dalam UU No. 31 Tahun 2004, sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah...

A Hanya teguran lisan B Pelepasan kembali ke masyarakat C Pidana penjara dan denda sesuai undang-undang D Denda ringan tanpa kurungan E Pemberian gelar nelayan pemberani

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penggunaan bahan peledak, beracun, dan setrum diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1,2 miliar (sesuai Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004).

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 61

PRO

Evaluasi rencana pengawasan dilakukan secara berkala. Apa kegunaan utama dari 'Laporan Kejadian' (LK) dalam evaluasi tersebut?

A Menjadi bahan cerita dongeng petugas B Syarat untuk membeli kapal baru C Dasar perbaikan strategi dan alokasi sumber daya pengawasan D Untuk diumumkan di media massa setiap hari E Menambah beban kerja administrasi saja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Laporan Kejadian memberikan data nyata tentang frekuensi dan jenis pelanggaran yang digunakan untuk memperbaiki strategi pengawasan di masa mendatang.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 62

PRO

Pengawasan 'Traceability' atau ketertelusuran produk perikanan sangat penting untuk ekspor, karena...

A Membuktikan bahwa ikan tersebut bisa berenang B Harga ikan bisa dimainkan C Memperpanjang jalur distribusi agar lebih mahal D Ikan bisa berbicara sendiri E Menjamin produk bukan hasil IUU Fishing dan aman konsumsi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Traceability memastikan bahwa ikan yang diekspor bukan berasal dari kegiatan IUU Fishing dan memenuhi standar kualitas internasional.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 63

PRO

Dalam penanganan pelanggaran oleh kapal asing di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), menurut UNCLOS 1982, tindakan yang dilarang adalah...

A Membawa kapal ke pelabuhan B Memberikan hukuman badan (penjara) C Mengenakan denda administratif D Menyita alat tangkap ilegal E Melakukan penangkapan kapal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UNCLOS 1982 menyatakan bahwa pelanggaran peraturan perikanan di ZEE tidak boleh dikenakan hukuman badan (penjara), kecuali ada kesepakatan antar negara terkait.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 64

PRO

Tujuan dari ditetapkannya 'Closed Season' (Musim Larangan) dalam perencanaan pengawasan adalah...

A Menghemat biaya solar negara B Memaksa nelayan pindah profesi menjadi petani C Menghabiskan stok ikan yang ada di gudang D Agar petugas pengawas bisa liburan panjang E Memberikan kesempatan ikan memijah dan pemulihan stok

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Closed season atau musim larangan tangkap bertujuan memberikan kesempatan kepada ikan untuk memijah (bertelur) guna keberlanjutan stok.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 65

PRO

Penerapan 'Sanksi Administratif Berjenjang' artinya sanksi diberikan dengan urutan...

A Peringatan lisan selama sepuluh tahun B Hukuman kurungan baru denda C Denda dahulu baru diperingatkan D Peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, pencabutan izin E Langsung pencabutan izin tanpa peringatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sanksi administratif biasanya dimulai dari ringan (Peringatan), sedang (Denda/Pembekuan), hingga berat (Pencabutan Izin).

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 66

PRO

Kapal pengawas perikanan memiliki hak untuk melakukan 'Pemeriksaan di Laut'. Jika kapal target menolak berhenti, kapal pengawas berhak melakukan...

A Meminta maaf dan pergi menjauh B Tembakan peringatan dan pengejaran seketika C Melempar jangkar ke arah kapal tersebut D Menunggu sampai kapal tersebut kehabisan bensin E Menelepon keluarga nakhoda agar menyuruh berhenti

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kapal pengawas dapat melakukan tindakan penghentian paksa, termasuk memberikan tembakan peringatan sesuai prosedur penggunaan senjata api yang berlaku.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 67

PRO

Pengawasan terhadap peredaran jenis ikan asing berbahaya (invasif) bertujuan untuk...

A Membuat pertunjukan sirkus ikan B Menambah koleksi akuarium pemerintah C Melindungi ekosistem lokal dari spesies yang merusak D Meningkatkan ekspor ikan invasif E Melatih kemandirian nelayan lokal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Ikan invasif (seperti Piranha atau Aligator) dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam populasi ikan asli Indonesia.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 68

PRO

Dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang laut dan menjadi acuan dalam pengawasan perikanan adalah...

A Sertifikat tanah milik negara B Daftar hadir petugas upacara C Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Darat D Peta kekayaan sumber daya alam E RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

RZWP-3-K mengatur peruntukan ruang di laut (zonasi), sehingga pengawas mengecek apakah aktivitas perikanan sesuai dengan zona yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 69

PRO

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil biasanya mengedepankan prinsip...

A Penyitaan seluruh rumah dan tanah B Pembinaan dan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) C Pengabaian seluruh kesalahan D Hukuman maksimal agar jera E Pemberian subsidi tanpa batas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Untuk nelayan kecil, pengawasan mengedepankan pembinaan dan edukasi (Restorative Justice) agar mereka memahami aturan tanpa kehilangan mata pencaharian.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 70

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Catch Certificate' (Sertifikat Hasil Tangkapan/SHTI)?

A Kupon potongan harga pembelian jaring B Dokumen legalitas bahwa ikan bukan hasil IUU Fishing C Piagam penghargaan untuk ikan tercepat D Sertifikat kelulusan bagi nakhoda E Surat izin membangun kapal baru

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SHTI adalah dokumen yang mensertifikasi bahwa ikan ditangkap secara legal, digunakan terutama untuk memenuhi syarat ekspor ke Uni Eropa.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 71

PRO

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023, kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dimiliki oleh...

A Petugas Bea Cukai saja B Hanya satpam pelabuhan C Bupati dan Walikota saja D Hanya asosiasi pengusaha perikanan E Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi RI

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 (dan perubahannya) menegaskan tiga unsur penyidik di laut untuk tindak pidana perikanan: PPNS Perikanan, TNI AL, dan POLRI.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 72

PRO

Dalam menyusun Rencana Operasi (Renops) patroli laut, aspek logistik yang paling krusial untuk memastikan ketahanan kapal pengawas adalah...

A Jumlah buku bacaan di perpustakaan kapal B Ketersediaan alat pancing rekreasi bagi kru C Bahan Bakar Minyak (BBM) dan air tawar D Jumlah seragam cadangan E Warna cat lambung kapal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Ketahanan operasional kapal pengawas sangat tergantung pada ketersediaan BBM dan kebutuhan dasar kru (air tawar/makanan) untuk durasi patroli yang direncanakan.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 73

PRO

Pemeriksaan alat penangkapan ikan di atas kapal bertujuan untuk memastikan 'compliance' terhadap...

A Keindahan bentuk alat tangkap B Spesifikasi teknis yang diizinkan dalam dokumen perizinan C Nama toko tempat membeli alat tangkap D Harga beli alat tangkap tersebut E Negara pembuat alat tangkap

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengawas memastikan alat tangkap yang digunakan sesuai dengan SIPI, termasuk jenis, ukuran, dan mata jaringnya, guna mencegah illegal fishing.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 74

PRO

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kapal yang dibuat oleh Pengawas Perikanan merupakan dokumen hukum yang berfungsi sebagai...

A Tiket masuk pelabuhan B Surat undangan makan malam C Surat tanda terima kasih nakhoda D Alat bukti surat dalam proses penanganan pelanggaran E Hanya coretan pribadi pengawas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Pengawas/PPNS) secara sah menurut hukum adalah alat bukti otentik dalam persidangan atau proses administratif.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 75

PRO

Kawasan Konservasi Perairan dilarang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan skala industri dengan tujuan...

A Memberikan keuntungan hanya pada pihak asing B Membuat laut terlihat lebih sepi C Menghabiskan anggaran daerah D Membatasi akses penangkapan yang merusak E Menjaga keseimbangan ekosistem dan stok ikan (Spawning Ground)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kawasan konservasi berfungsi sebagai zona perlindungan tempat ikan memijah dan tumbuh besar (spawning dan nursery ground), sehingga pemanfaatannya diatur sangat ketat untuk menjaga keberlanjutan stok ikan sesuai Pasal 28 UU Perikanan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 76

PRO

Indikator keberhasilan dari perencanaan pengawasan perikanan adalah...

A Meningkatnya jumlah kapal yang ditenggelamkan setiap hari B Menurunnya angka pelanggaran dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha C Naiknya harga bahan bakar minyak secara global D Banyaknya jumlah pegawai yang pindah instansi E Habisnya seluruh stok ikan di laut

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tujuan utama pengawasan adalah 'deterrence effect' dan kepatuhan (compliance), bukan sekadar menghukum, agar sumber daya tetap lestari.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 77

PRO

Pemeriksaan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan disebut juga dengan istilah...

A Wawancara pedagang eceran B Post-Audit operasional C Pengecekan mesin pendingin saja D Inspeksi Pembongkaran Ikan (Post-landing inspection) E Penghitungan laba rugi nelayan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Inspeksi pembongkaran dilakukan untuk mencocokkan data logbook dengan fisik ikan yang didaratkan untuk validitas data statistik dan kepatuhan kuota.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 78

PRO

Jika pengawas perikanan menemukan indikasi kuat tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, tindakan 'adhoc' yang dilakukan adalah...

A Melepaskannya setelah diberi nasihat B Membiarkan kapal tersebut kabur ke negara asalnya C Meminta nakhoda membayar di tempat D Menukar kapal pengawas dengan kapal asing tersebut E Mengawal kapal tersebut ke pelabuhan pangkalan untuk diproses hukum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tindakan mengawal kapal tangkapan (adhoc) ke pelabuhan terdekat/pangkalan merupakan standar prosedur operasi untuk memulai proses penyidikan.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 79

PRO

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan/perikanan berarti...

A Bebas dari segala tuntutan jika membayar denda B Tanggung jawab yang hanya berlaku untuk perusahaan kecil C Tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (dolus/culpa) D Tanggung jawab hanya jika pelaku sengaja melakukan kesalahan E Tanggung jawab yang bisa dialihkan ke pihak lain

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Strict liability diterapkan untuk kegiatan yang memiliki dampak besar bagi lingkungan agar korporasi/pelaku lebih berhati-hati dalam beroperasi tanpa perlu pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 80

PRO

Dokumen rencana strategis pengawasan perikanan jangka menengah biasanya disusun untuk periode...

A 1 tahun B 2 tahun C 10 tahun D 5 tahun E 1 bulan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana strategis (Renstra) instansi pemerintah disusun untuk jangka waktu 5 tahun.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 81

PRO

Pemeriksaan terhadap Surat Nakhoda (Certificate of Competency) dilakukan untuk memastikan bahwa...

A Nakhoda memiliki banyak pengikut di media sosial B Nakhoda mahir menggunakan alat musik C Nakhoda bisa berenang dengan gaya bebas D Nakhoda adalah orang terkaya di kampungnya E Nakhoda memiliki kualifikasi yang sah untuk mengoperasikan kapal perikanan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kapasitas SDM di atas kapal (nakhoda dan ABK) harus sesuai standar keselamatan pelayaran dan perikanan sesuai aturan STCW-F.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 82

PRO

Dalam proses penyidikan, barang bukti berupa ikan yang cepat busuk dapat dilakukan tindakan...

A Pelelangan segera atau hibah setelah dilakukan dokumentasi dan penyisihan sampel B Dibiarkan sampai busuk di kantor C Dibawa pulang oleh penyidik untuk konsumsi pribadi D Disimpan di dalam lemari arsip E Dibuang kembali ke laut dalam keadaan mati

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 76 UU No. 31 Tahun 2004 mengatur bahwa benda sitaan yang cepat rusak dapat dilelang atau dihibahkan agar nilai ekonomisnya tidak hilang.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 83

PRO

Pengaturan mengenai 'Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing' di tingkat internasional diprakarsai oleh organisasi...

A UNESCO B WHO C UNICEF D IMF E FAO (Food and Agriculture Organization)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

FAO mengeluarkan IPOA-IUU (International Plan of Action) yang menjadi rujukan negara-negara dalam memerangi pencurian ikan global.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 84

PRO

Evaluasi terhadap hasil pengawasan perikanan yang telah dilaksanakan dilakukan untuk...

A Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan periode berikutnya B Mencari kesalahan rekan kerja C Membuat laporan palsu D Mempromosikan diri sendiri E Menutup instansi pengawasan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Evaluasi adalah bagian integral dari siklus manajemen (PDCA) untuk mengetahui efektivitas strategi yang telah dijalankan.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 85

PRO

Kapal pengangkut ikan (carrier) wajib memiliki izin khusus yang disebut...

A SIK B SIPI C SITP D SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) E SIUP

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi perikanan, kapal yang fungsinya memuat dan mengangkut ikan (bukan menangkap) harus memiliki SIKPI.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 86

PRO

Penanganan pelanggaran administratif di bidang perikanan saat ini mengedepankan asas...

A Primum Remedium (Pidana sebagai upaya pertama) B Asas pembiaran C Asas balas dendam D Ultimum Remedium (Pidana sebagai upaya terakhir) E Asas mumpung

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Semangat UU Cipta Kerja adalah mengalihkan beberapa sanksi pidana menjadi sanksi administratif guna mendukung kemudahan berusaha, selama tidak merusak lingkungan secara masif.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 87

PRO

Berdasarkan UU Kelautan, batas laut teritorial Indonesia adalah sejauh...

A 24 mil laut B 100 mil laut C 350 mil laut D 12 mil laut dari garis pangkal E 200 mil laut

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan penuh Indonesia yang batasnya 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 88

PRO

Penyusunan anggaran pengawasan perikanan harus didasarkan pada prinsip...

A Hanya untuk perjalanan dinas luar negeri B Efisien, efektif, dan akuntabel C Boros dan mewah D Mengikuti kemauan pemilik kapal E Tersembunyi dari publik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sebagai bagian dari keuangan negara, anggaran pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata (value for money).

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 89

PRO

Pengawasan terhadap kapal perikanan asing (KPA) difokuskan pada pengecekan...

A Warna lampu hias di kabin B Merek sabun yang digunakan ABK C Jumlah lagu yang ada di radio kapal D Menu makanan koki kapal E Dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia (jika ada kerja sama) dan area tangkapannya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

KPA seringkali melakukan pelanggaran area penangkapan (fishing ground) atau beroperasi tanpa izin sama sekali (illegal fishing).

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 90

PRO

Bentuk sanksi administratif berupa 'Paksaan Pemerintah' dapat berupa...

A Penghapusan seluruh utang perusahaan B Kenaikan status izin usaha C Penyegelan sarana atau penghentian sementara kegiatan D Hadiah liburan ke luar negeri E Pemberian modal usaha cuma-cuma

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Paksaan pemerintah dilakukan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kondisi lingkungan secara langsung.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 91

PRO

Pengelolaan perikanan di Indonesia dibagi menjadi beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Jumlah WPPNRI saat ini adalah...

A 11 WPP B 20 WPP C 15 WPP D 5 WPP E 8 WPP

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permen KP No. 18 Tahun 2014, wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 11 WPPNRI (misalnya WPP 711, 712, dst).

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 92

PRO

Faktor eksternal yang paling memengaruhi keberhasilan patroli pengawasan di laut adalah...

A Merek sepatu dinas pengawas B Jumlah penonton televisi di rumah C Kondisi cuaca dan gelombang laut D Warna cat interior kantor E Jenis printer yang digunakan sekretariat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Cuaca ekstrem dapat menghambat operasional kapal pengawas dan memengaruhi keselamatan kru di laut.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 93

PRO

Pemeriksaan sanitasi dan higiene di atas kapal perikanan merupakan bagian dari pengawasan...

A Kekuatan mesin kapal B Harga jual ikan C Kecanggihan alat navigasi D Mutu hasil perikanan E Keindahan kapal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai PP 27/2021, pengawasan dilakukan sepanjang rantai pasok termasuk standar kelayakan pengolahan/penyimpanan di atas kapal.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 94

PRO

Dalam hukum acara pidana perikanan, jangka waktu penahanan tersangka oleh penyidik diatur secara khusus untuk mendukung asas...

A Pemberian hukuman tanpa sidang B Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (speedy trial) C Penghapusan barang bukti D Penumpukan jumlah tahanan di penjara E Kerahasiaan proses penyidikan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UU Perikanan mengatur jangka waktu yang lebih singkat untuk penyidikan hingga persidangan agar status hukum pelaku dan barang bukti segera jelas sesuai asas peradilan cepat.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 95

PRO

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memberikan hak kepada Indonesia untuk...

A Membuang sampah nuklir di sana B Mengklaim seluruh daratan negara tetangga C Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati D Melarang semua kapal asing lewat E Menjual seluruh air lautnya

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

ZEEI adalah zona di luar laut teritorial (hingga 200 mil) di mana negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alamnya.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 96

PRO

Koordinasi antarinstansi dalam pengawasan perikanan diatur dalam forum yang dikenal dengan...

A Kelompok belajar pengusaha B Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan C Himpunan nelayan tradisional D Forum Peningkatan Konsumsi Ikan E Arisan bersama

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 71A UU Perikanan mewajibkan pembentukan forum koordinasi antara instansi penyidik untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penanganan kasus.

Materi Terkait: Perencanaan Pengawasan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 97

PRO

Kegiatan 'transshipment' atau bongkar muat ikan di tengah laut secara ilegal diawasi karena...

A Membuat air laut lebih jernih B Sering digunakan untuk melarikan hasil tangkapan tanpa lapor (unreported) C Memudahkan pendataan ikan D Menambah kecepatan kapal E Membuat kru kapal merasa senang

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Transshipment yang tidak resmi melanggar aturan pelaporan hasil tangkapan dan merugikan negara dari sisi data dan PNBP.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 98

PRO

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kapal asing yang digunakan melakukan illegal fishing dirampas untuk negara biasanya diikuti dengan tindakan...

A Disimpan di museum pribadi B Diparkir di tengah jalan raya C Diberikan kembali kepada pencurinya D Dijadikan kapal pesiar mewah pejabat E Dihancurkan, ditenggelamkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan negara/kelompok nelayan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 76A UU Perikanan, benda sitaan/rampasan dapat dimusnahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum/pendidikan.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 99

PRO

Alat tangkap jaring tarik kantong yang dilarang penggunaannya di WPPNRI tertentu karena merusak dasar perairan adalah...

A Cantrang B Tombak ikan C Pancing tonda D Jaring angkat (lift net) E Bubu kayu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Cantrang dikategorikan sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena sifatnya yang menyapu dasar perairan dan selektivitasnya rendah.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 100

PRO

Seorang Asisten Pengawas Perikanan harus memiliki integritas tinggi agar...

A Mampu melaksanakan penegakan hukum secara adil dan profesional B Dapat bekerja sama dengan pencuri ikan C Mudah menerima suap dari pemilik kapal D Bisa sering membolos kerja E Cepat kaya tanpa bekerja

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Integritas adalah nilai dasar ASN, terutama di bidang penegakan hukum dan pengawasan perikanan guna menjaga kedaulatan serta kelestarian sumber daya alam.

Materi Terkait: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh