Kisi-Kisi Resmi PermenPAN-RB 2026

SKB CPNS Petugas Aset dan Barang Bukti

Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Petugas Aset dan Barang Bukti. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.

Instansi Pembina
K/L Terkait
Silabus Materi
1 Jenjang / Sub-bidang
Durasi Ujian
90 Menit CAT BKN

Materi Pokok SKB CPNS Petugas Aset dan Barang Bukti

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Petugas Aset dan Barang Bukti berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

Kompetensi Umum

5 Indikator
Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia beserta regulasi perubahannya
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan reformasi birokrasi
Pengetahuan dasar Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Tata kelola administrasi pemerintahan dan kearsipan dinas

Kompetensi Khusus

8 Indikator
Regulasi dan pedoman tentang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara
Tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran barang bukti
Prosedur pemeliharaan, perawatan, dan pengawasan fisik aset atau barang bukti
Mekanisme lelang eksekusi barang rampasan negara dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tata cara dan administrasi pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht)
Inventarisasi, pencatatan, dan penyusunan laporan berkala aset dan barang bukti
Pengoperasian dan penginputan data pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan (CMS) terkait barang bukti
Pemahaman dasar tentang tata kelola Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan

Simulasi Tryout SKB CAT Petugas Aset dan Barang Bukti

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Petugas Aset dan Barang Bukti, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Katalog Semua Tryout
Sedang Disusun Tim Ahli

Tryout CAT SKB Petugas Aset dan Barang Bukti Sedang Disiapkan

Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Petugas Aset dan Barang Bukti berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.

Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia

Contoh Soal SKB Petugas Aset dan Barang Bukti & Pembahasan

Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.

50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, apa yang dimaksud dengan kedudukan Kejaksaan?
Kunci Jawaban: C
Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Materi Terkait: Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia beserta regulasi perubahannya
Soal 2
Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, siapakah yang berwenang melakukan penyitaan benda yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana?
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan KUHAP, penyitaan dilakukan oleh penyidik (Polri atau penyidik PNS/tertentu) dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.
Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Soal 3
Manakah nilai dasar (Core Values) ASN yang harus diimplementasikan oleh Petugas Aset dan Barang Bukti sesuai dengan program Reformasi Birokrasi?
Kunci Jawaban: C
Core Values ASN saat ini adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Materi Terkait: Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan reformasi birokrasi
Soal 4
Apa perbedaan mendasar antara 'Benda Sitaan' dan 'Barang Rampasan'?
Kunci Jawaban: C
Benda sitaan (Basan) adalah benda yang disita untuk kepentingan pembuktian, sedangkan Barang Rampasan (Baran) adalah benda yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht dinyatakan dirampas untuk negara.
Materi Terkait: Regulasi dan pedoman tentang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara
Soal 5
Dalam tata kelola kearsipan dinas, sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan surat keluar dan surat masuk berdasarkan pokok masalah disebut...
Kunci Jawaban: C
Sistem subjek atau masalah mengelompokkan arsip berdasarkan pokok isi surat/permasalahan, yang lazim digunakan dalam administrasi pemerintahan (tata persuratan dinas).
Materi Terkait: Tata kelola administrasi pemerintahan dan kearsipan dinas
Soal 6
Apa yang harus dilakukan Petugas Barang Bukti saat menerima barang bukti dari penyidik pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)?
Kunci Jawaban: E
Pada tahap penerimaan, petugas wajib melakukan verifikasi antara fisik barang bukti dengan data yang tertera dalam berita acara penyitaan/daftar barang bukti guna akuntabilitas.
Materi Terkait: Tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran barang bukti
Soal 7
Barang bukti berupa bahan kimia berbahaya harus disimpan di tempat yang...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan pedoman pengamanan, barang berbahaya (B3) memerlukan penanganan khusus, termasuk ventilasi dan suhu yang terjaga untuk menghindari ledakan atau kontaminasi.
Materi Terkait: Prosedur pemeliharaan, perawatan, dan pengawasan fisik aset atau barang bukti
Soal 8
Penjualan barang rampasan melalui lelang dilakukan melalui lembaga...
Kunci Jawaban: E
Lelang eksekusi barang rampasan negara dilakukan melalui KPKNL di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.
Materi Terkait: Mekanisme lelang eksekusi barang rampasan negara dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Soal 9
Kapan suatu barang bukti dapat dimusnahkan oleh Jaksa?
Kunci Jawaban: C
Pemusnahan dilakukan berdasarkan perintah dalam putusan hakim yang telah inkracht, kecuali untuk barang tertentu yang membahayakan/mudah rusak (berdasarkan Pasal 45 KUHAP).
Materi Terkait: Tata cara dan administrasi pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht)
Soal 10
Aplikasi yang digunakan di lingkungan Kejaksaan untuk mengelola data perkara, termasuk data barang bukti secara digital, adalah...
Kunci Jawaban: D
Case Management System (CMS) adalah aplikasi utama Kejaksaan untuk administrasi perkara dari tahap pra-penuntutan hingga eksekusi, termasuk pencatatan barang bukti.
Materi Terkait: Pengoperasian dan penginputan data pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan (CMS) terkait barang bukti
Soal 11
Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan Agung memiliki fungsi utama dalam hal...
Kunci Jawaban: C
PPA bertugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemulihan aset, mulai dari penelusuran (tracing) hingga penyetoran ke kas negara.
Materi Terkait: Pemahaman dasar tentang tata kelola Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan
Soal 12
Siapakah yang menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Bukti (BA-4) di Kejaksaan?
Kunci Jawaban: A
BA-4 adalah administrasi penyerahan tanggung jawab barang bukti dari pihak penyidik kepada penuntut umum, ditandatangani kedua belah pihak.
Materi Terkait: Tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran barang bukti
Soal 13
Menurut KUHAP, benda sitaan disimpan di...
Kunci Jawaban: C
Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).
Materi Terkait: Pengetahuan dasar Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Soal 14
Asas 'Praduga Tak Bersalah' dalam sistem peradilan pidana berarti...
Kunci Jawaban: C
Presumption of innocence adalah prinsip dasar hukum acara pidana yang melindungi hak asasi manusia terdakwa hingga terbukti bersalah di pengadilan secara sah.
Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Soal 15
Salah satu bentuk kearsipan dinas yang bersifat 'Vital' bagi Petugas Barang Bukti adalah...
Kunci Jawaban: D
Buku Register Barang Bukti merupakan arsip vital karena jika hilang akan mengganggu operasional dan akuntabilitas hukum atas barang yang disita.
Materi Terkait: Tata kelola administrasi pemerintahan dan kearsipan dinas
Soal 16
Berapakah masa berlaku surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri dalam prakteknya?
Kunci Jawaban: E
Izin penyitaan diberikan khusus untuk tindakan penyitaan terhadap benda-benda tertentu yang disebutkan dalam surat izin tersebut.
Materi Terkait: Pengetahuan dasar Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Soal 17
Laporan berkala mengenai kondisi barang bukti biasanya dilakukan setiap...
Kunci Jawaban: C
Inventarisasi dan laporan berkala (bulanan/triwulanan) diperlukan untuk memastikan pengawasan fisik barang bukti tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya.
Materi Terkait: Inventarisasi, pencatatan, dan penyusunan laporan berkala aset dan barang bukti
Soal 18
Setoran dari hasil lelang barang rampasan negara dikategorikan sebagai...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU PNBP, semua pendapatan negara yang tidak berasal dari pajak, termasuk hasil lelang barang rampasan, wajib disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
Materi Terkait: Mekanisme lelang eksekusi barang rampasan negara dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Soal 19
Tindakan 'Pemulihan Aset' mencakup tahapan berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: E
Pemulihan aset (Asset Recovery) bertujuan mengembalikan kekayaan negara atau hak korban, bukan untuk menyembunyikan aset.
Materi Terkait: Pemahaman dasar tentang tata kelola Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan
Soal 20
Dalam KUHAP, barang yang dapat disita adalah benda yang...
Kunci Jawaban: D
Pasal 39 ayat (1) KUHAP merinci benda yang dapat dikenakan penyitaan, utamanya yang berkaitan langsung dengan kejahatan.
Materi Terkait: Pengetahuan dasar Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Soal 21
PRO
Peraturan Kejaksaan RI No. 7 Tahun 2020 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Perja No. PER-027/A/JA/10/2014. Hal utama yang menjadi fokus pengaturan PPA adalah...
Kunci Jawaban: E
Regulasi tersebut mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Pusat Pemulihan Aset sebagai unit khusus yang menangani aset hasil tindak pidana.
Materi Terkait: Pemahaman dasar tentang tata kelola Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 22
PRO
Dalam CMS Kejaksaan, fitur 'Barang Bukti' harus diupdate secara real-time. Jika status barang bukti berubah dari 'Disita' menjadi 'Dikembalikan', dokumen apa yang harus diunggah sebagai validasi?
Kunci Jawaban: D
Setiap perubahan status hukum barang bukti di CMS wajib disertai unggahan dokumen administrasi pendukung, dalam hal ini BA-20 untuk pengembalian.
Materi Terkait: Pengoperasian dan penginputan data pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan (CMS) terkait barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 23
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'E-Auction' dalam proses lelang barang rampasan?
Kunci Jawaban: B
E-Auction atau Lelang Internet adalah prosedur resmi lelang negara yang transparan melalui platform lelang.go.id.
Materi Terkait: Mekanisme lelang eksekusi barang rampasan negara dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 24
PRO
Bagaimana prosedur penanganan barang bukti berupa uang tunai mata uang asing (valas)?
Kunci Jawaban: B
Penyimpanan uang tunai valas memerlukan pengamanan tinggi dan akuntansi yang jelas, biasanya didepositokan di rekening resmi titipan Kejaksaan di bank pemerintah.
Materi Terkait: Tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 25
PRO
Barang rampasan yang berasal dari tindak pidana korupsi namun memiliki nilai sejarah/budaya tinggi dapat diusulkan untuk...
Kunci Jawaban: D
Aset negara tidak selalu dilelang; bisa dilakukan PSP atau Hibah kepada instansi pemerintah lain untuk kepentingan negara sesuai regulasi pengelolaan BMN.
Materi Terkait: Regulasi dan pedoman tentang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 26
PRO
Menurut UU No. 20 Tahun 2023, pemberhentian ASN secara tidak hormat dapat dilakukan apabila...
Kunci Jawaban: B
Pelanggaran berat terhadap ideologi negara dan konstitusi merupakan alasan mutlak pemberhentian tidak dengan hormat.
Materi Terkait: Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan reformasi birokrasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 27
PRO
Apa kode surat yang digunakan dalam administrasi Kejaksaan untuk Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti?
Kunci Jawaban: B
Dalam administrasi perkara pidana Kejaksaan, BA-23 adalah formulir standar untuk Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.
Materi Terkait: Tata cara dan administrasi pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 28
PRO
Tahapan 'Tracing' dalam pemulihan aset oleh PPA dilakukan bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Asset tracing (penelusuran aset) adalah langkah awal teknis untuk mengidentifikasi kekayaan yang berasal dari kejahatan.
Materi Terkait: Pemahaman dasar tentang tata kelola Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 29
PRO
Jika terdapat barang bukti berupa kendaraan bermotor yang cepat rusak karena cuaca, berdasarkan Pasal 45 KUHAP, Jaksa dapat melakukan...
Kunci Jawaban: D
Pasal 45 KUHAP memberikan diskresi untuk benda yang mudah rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi untuk dilelang terlebih dahulu dan uangnya disimpan sebagai pengganti barang bukti.
Materi Terkait: Pengetahuan dasar Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 30
PRO
Dalam administrasi kearsipan, dokumen 'Putusan Pengadilan' termasuk dalam kategori arsip...
Kunci Jawaban: C
Putusan pengadilan bisa menjadi arsip aktif saat proses eksekusi, inaktif setelah selesai, dan statis jika memiliki nilai sejarah bagi bangsa di kemudian hari.
Materi Terkait: Tata kelola administrasi pemerintahan dan kearsipan dinas

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 31
PRO
Setiap barang bukti yang masuk ke gudang Kejaksaan wajib diberi 'Label Barang Bukti'. Informasi minimal yang harus ada pada label tersebut adalah...
Kunci Jawaban: A
Labeling sangat krusial untuk identifikasi cepat dan mencegah tertukarnya barang bukti antar perkara.
Materi Terkait: Prosedur pemeliharaan, perawatan, dan pengawasan fisik aset atau barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 32
PRO
Berdasarkan UU Kejaksaan terbaru, Jaksa Agung dapat melakukan 'Deponering' yang artinya...
Kunci Jawaban: B
Deponering adalah wewenang eksklusif Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum (Pasal 35 ayat 1 huruf c UU Kejaksaan).
Materi Terkait: Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia beserta regulasi perubahannya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 33
PRO
Dalam pelaporan inventarisasi aset, apa yang dimaksud dengan 'Stock Opname' barang bukti?
Kunci Jawaban: E
Stock opname bertujuan untuk memastikan konsistensi data administrasi dengan keberadaan fisik barang.
Materi Terkait: Inventarisasi, pencatatan, dan penyusunan laporan berkala aset dan barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 34
PRO
Bagaimana prosedur pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah inkracht?
Kunci Jawaban: B
Pemusnahan narkotika harus dilakukan secara transparan dan tuntas agar tidak disalahgunakan kembali, serta dibuatkan berita acara resmi.
Materi Terkait: Tata cara dan administrasi pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 35
PRO
Istilah 'Restorative Justice' yang kini gencar dilakukan Kejaksaan berhubungan dengan sistem peradilan pidana dalam hal...
Kunci Jawaban: D
Keadilan Restoratif (RJ) adalah pergeseran paradigma dari pembalasan menuju pemulihan keadaan semula.
Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 36
PRO
Untuk menjaga nilai ekonomi barang rampasan berupa mesin pabrik, tindakan pemeliharaan yang paling tepat adalah...
Kunci Jawaban: E
Pemeliharaan fisik bertujuan agar nilai ekonomis aset tidak turun drastis saat nanti akan dilelang untuk negara.
Materi Terkait: Prosedur pemeliharaan, perawatan, dan pengawasan fisik aset atau barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 37
PRO
Pada aplikasi CMS, jika seorang Petugas Barang Bukti salah memasukkan data jumlah barang, apa langkah yang benar?
Kunci Jawaban: C
Integritas data CMS sangat penting; setiap perubahan/koreksi harus terlacak (audit trail) dan dipertanggungjawabkan.
Materi Terkait: Pengoperasian dan penginputan data pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan (CMS) terkait barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 38
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'Mutual Legal Assistance' (MLA) dalam konteks pemulihan aset oleh Kejaksaan?
Kunci Jawaban: B
MLA adalah instrumen internasional penting bagi PPA untuk mengejar aset koruptor yang dilarikan ke luar negeri.
Materi Terkait: Pemahaman dasar tentang tata kelola Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 39
PRO
Dalam tata naskah dinas Kejaksaan, surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada bawahan disebut...
Kunci Jawaban: E
Surat Perintah adalah naskah dinas yang berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu.
Materi Terkait: Tata kelola administrasi pemerintahan dan kearsipan dinas

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 40
PRO
Penetapan harga limit lelang barang rampasan negara dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: B
Harga limit harus objektif berdasarkan penilaian profesional agar tidak merugikan keuangan negara (tidak terlalu rendah) dan tetap laku (tidak terlalu tinggi).
Materi Terkait: Mekanisme lelang eksekusi barang rampasan negara dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 41
PRO
Apa konsekuensi hukum jika seorang Petugas Barang Bukti dengan sengaja menghilangkan barang bukti yang dipercayakan kepadanya?
Kunci Jawaban: E
Menghilangkan atau merusak barang sitaan adalah tindak pidana jabatan dan pelanggaran berat disiplin ASN.
Materi Terkait: Pengetahuan dasar Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 42
PRO
Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita harus disimpan dalam...
Kunci Jawaban: E
Penyimpanan dokumen memerlukan perlindungan dari kelembapan dan risiko tertukar, sehingga penggunaan map/plastik bersegel sangat disarankan.
Materi Terkait: Tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 43
PRO
Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023, pengembangan kompetensi ASN kini bersifat...
Kunci Jawaban: A
Pengembangan talenta dan kompetensi merupakan bagian dari pola karier dan kewajiban ASN untuk mendukung kinerja organisasi.
Materi Terkait: Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan reformasi birokrasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 44
PRO
Dalam manajemen kearsipan Kejaksaan, dokumen perkara yang sudah selesai dieksekusi dipindahkan dari Unit Kerja ke...
Kunci Jawaban: C
Manajemen arsip inaktif dilakukan dengan memindahkan dokumen dari unit pengolah ke unit kearsipan untuk efisiensi ruang dan keamanan data.
Materi Terkait: Tata kelola administrasi pemerintahan dan kearsipan dinas

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 45
PRO
Penyusunan laporan barang bukti secara periodik (bulanan) dilaporkan kepada pimpinan melalui kepala seksi...
Kunci Jawaban: C
Laporan barang bukti berjenjang dari petugas ke kepala seksi teknis yang menangani perkara tersebut sebelum ke Kepala Kejaksaan Negeri.
Materi Terkait: Inventarisasi, pencatatan, dan penyusunan laporan berkala aset dan barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 46
PRO
Hasil lelang barang rampasan tindak pidana korupsi selain disetor sebagai PNBP, juga berfungsi sebagai...
Kunci Jawaban: D
Tujuan utama penanganan aset tipikor adalah memulihkan kerugian finansial yang diderita negara akibat kejahatan tersebut.
Materi Terkait: Mekanisme lelang eksekusi barang rampasan negara dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 47
PRO
Barang bukti yang telah inkracht dan diperintahkan untuk 'Dikembalikan kepada yang berhak', namun pemiliknya tidak kunjung mengambil setelah dipanggil secara sah 3 kali, maka...
Kunci Jawaban: B
Prosedur barang temuan/tak bertuan diatur dalam SOP Kejaksaan untuk menghindari penumpukan barang bukti di gudang.
Materi Terkait: Regulasi dan pedoman tentang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 48
PRO
Salah satu syarat administrasi untuk mengeluarkan barang bukti guna keperluan persidangan adalah adanya...
Kunci Jawaban: B
Setiap pengeluaran barang bukti dari gudang harus tercatat (mutasi keluar) dengan dokumen pinjam pakai atau untuk sidang guna ketertiban administrasi.
Materi Terkait: Tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 49
PRO
Format file dokumen pendukung yang biasanya diunggah ke dalam CMS Kejaksaan agar tidak mudah diubah adalah...
Kunci Jawaban: A
Format PDF merupakan standar dokumen digital di pemerintahan karena sifatnya yang relatif lebih permanen dan menjaga tata letak naskah.
Materi Terkait: Pengoperasian dan penginputan data pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan (CMS) terkait barang bukti

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 50
PRO
Siapakah yang berwenang menetapkan status 'P-21' (Berkas Perkara Lengkap) yang menandakan tanggung jawab barang bukti akan segera beralih ke Penuntut Umum?
Kunci Jawaban: A
Jaksa Peneliti mengeluarkan kode P-21 setelah melakukan penelitian formil dan materiil terhadap berkas perkara dari penyidik.
Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Dasar Hukum & Regulasi Jabatan

Informasi mengenai jabatan Petugas Aset dan Barang Bukti pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.

PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah

Tips & Strategi Lolos SKB Petugas Aset dan Barang Bukti

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Petugas Aset dan Barang Bukti semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

1

Kuasai Regulasi Pokok

Minimal 20-30% soal SKB menguji pemahaman peraturan perundangan dan tusi instansi pembina.

2

Simulasi Berbasis Studi Kasus

Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.

3

Manajemen Waktu CAT

Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.

4

Evaluasi Melalui Tryout Rutin

Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Petugas Aset dan Barang Bukti, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB Petugas Aset dan Barang Bukti

Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.

Materi SKB CPNS Petugas Aset dan Barang Bukti menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.

Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait

Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.