SKB CPNS Penelaah Advokasi Hakim

Soal 1

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu prinsip dasar Manajemen ASN adalah sistem merit. Apa yang dimaksud dengan sistem merit dalam konteks ini?

A Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar B Pembagian tugas ASN yang didasarkan pada pemerataan beban kerja tahunan C Pengelolaan ASN yang mengutamakan rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian D Sistem penggajian yang disesuaikan dengan lama masa kerja ASN E Kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kedekatan politik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU No. 20 Tahun 2023, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal 2

Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Apa konsekuensi hukum jika penyelenggara tidak menyusun standar pelayanan tersebut?

A Dilakukan mutasi ke unit pelayanan lain di daerah terpencil B Dikenai denda administratif yang disetorkan ke kas negara C Mendapatkan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat D Dikenai sanksi teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian E Penyelenggara wajib memberikan kompensasi tunai kepada masyarakat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 54 mengatur sanksi bagi penyelenggara yang tidak menyusun dan menetapkan standar pelayanan, mulai dari teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal 3

Dalam konteks nilai-nilai anti-korupsi, sikap seorang Penelaah Advokasi Hakim yang menolak pemberian hadiah dari pihak berperkara karena menyadari hal tersebut dapat memengaruhi independensinya merupakan wujud dari nilai...

A Keadilan B Kepedulian C Integritas D Keberanian E Kedisiplinan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menolak gratifikasi (hadiah) karena kesadaran akan benturan kepentingan dan menjaga profesionalisme adalah wujud dari Integritas, yaitu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan nilai moral dan hukum.

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal 4

Ketika melakukan advokasi, Komisi Yudisial harus bertindak objektif dan tidak memihak. Hal ini sejalan dengan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu asas...

A Akuntabilitas B Proporsionalitas C Ketidakberpihakan D Keterbukaan E Profesionalitas

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Asas ketidakberpihakan dalam AAUPB mewajibkan badan/pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara objektif dan tidak diskriminatif.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal 5

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24B ayat (1), wewenang Komisi Yudisial selain mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah...

A Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim B Memutus sengketa kewenangan lembaga negara C Mengangkat dan memberhentikan hakim tingkat pertama secara langsung D Mengawasi jalannya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi E Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Konstitusi

Soal 6

Sistem hukum nasional Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir, posisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berada pada tingkatan yang sama dengan...

A UUD 1945 B Peraturan Presiden C Ketetapan MPR D Peraturan Pemerintah E Undang-Undang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada tingkat atau kedudukan yang sejajar.

Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Sistem Hukum Nasional

Soal 7

Menurut UU No. 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim, Komisi Yudisial wajib...

A Menjatuhkan putusan sela sebelum sidang kode etik dimulai B Melakukan penahanan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik C Menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan D Mempublikasikan seluruh proses pemeriksaan awal ke media massa E Mengambil alih proses persidangan yang sedang berjalan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, pelaksanaan wewenang KY (termasuk pengawasan) harus dilakukan dengan menaati norma hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh mengganggu kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Soal 8

Tindakan mengintimidasi, mengancam, atau melakukan kekerasan fisik terhadap hakim di luar persidangan karena tidak puas dengan putusan hakim dikategorikan sebagai...

A Maladministrasi sistem peradilan B Wanprestasi peradilan C Pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim D Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) E Tindak pidana korupsi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

PMKH adalah perbuatan orang perorangan, kelompok, atau badan hukum yang mengganggu proses peradilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang meliputi ancaman, intimidasi, kekerasan, atau perusakan fasilitas, baik di dalam maupun di luar sidang.

Materi Terkait: Konsep Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)

Soal 9

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013, permohonan advokasi dari Hakim yang merasa direndahkan kehormatannya diajukan secara tertulis kepada...

A Presiden Republik Indonesia B Ketua Komisi Yudisial C Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia D Menteri Hukum dan HAM E Ketua Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 6 Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 menyatakan bahwa permohonan atau pelaporan adanya dugaan PMKH yang memerlukan advokasi diajukan secara tertulis kepada Komisi Yudisial cq. Ketua Komisi Yudisial.

Materi Terkait: Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Advokasi Hakim

Soal 10

Prinsip Judicial Independence (Independensi Peradilan) mencakup independensi institusional dan independensi personal. Apa yang dimaksud dengan independensi personal seorang hakim?

A Hak lembaga peradilan untuk mendapatkan anggaran yang memadai tanpa campur tangan eksekutif B Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengatur struktur organisasi peradilan di bawahnya secara otonom C Kebebasan hakim dari segala bentuk intervensi dalam memutus perkara secara adil berdasarkan fakta dan hukum D Kebijakan badan peradilan untuk menyusun peraturan mahkamah agung tanpa persetujuan DPR E Kekebalan hakim dari segala tuntutan hukum pidana maupun perdata meskipun melakukan tindak pidana murni

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Independensi personal adalah kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing individu hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau intervensi, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Materi Terkait: Teori dan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman (Judicial Independence)

Soal 11

Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan Contempt of Court belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang khusus. Namun, tindakannya tersebar dalam regulasi, khususnya KUHP. Salah satu bentuk Contempt of Court di persidangan adalah misbehaving in court. Contoh perbuatan tersebut adalah...

A Pengunjung sidang membuat kegaduhan dan berteriak menghina hakim saat pembacaan putusan B Melakukan unjuk rasa damai di luar lingkungan gedung pengadilan tanpa mengganggu ketertiban umum C Hakim menolak suap dari pihak yang berperkara D Jaksa mengajukan banding atas putusan bebas hakim tingkat pertama E Menulis opini kritis yang konstruktif terhadap putusan pengadilan di jurnal hukum akademik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Misbehaving in court adalah perbuatan berperilaku buruk, tidak pantas, dan membuat kegaduhan di dalam ruang sidang yang mengganggu jalannya persidangan dan merendahkan martabat pengadilan.

Materi Terkait: Konsep Contempt of Court (Penghinaan terhadap Pengadilan) dalam Sistem Hukum Indonesia

Soal 12

Ketika seorang hakim diancam secara fisik terkait perkara yang sedang ditanganinya, langkah pertama yang paling tepat dilakukan sesuai prosedur advokasi dalam rangka perlindungan darurat adalah...

A Melakukan konferensi pers untuk mengekspos ancaman ke publik B Langsung menjatuhkan putusan maksimal kepada pihak yang dicurigai mengancam C Hakim tersebut wajib mengundurkan diri dari persidangan tersebut D Berkoordinasi segera dengan pihak keamanan pengadilan dan/atau aparat kepolisian setempat E Menyembunyikan hakim di fasilitas rahasia milik negara tanpa memberitahu atasan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam situasi darurat terkait ancaman fisik, prosedur keamanan dasar dan utama adalah segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (kepolisian) dan pihak keamanan internal pengadilan untuk mengamankan fisik hakim.

Materi Terkait: Prosedur Pemberian Bantuan Hukum dan Advokasi bagi Hakim yang Mengalami Gangguan/Ancaman

Soal 13

Dalam melakukan penelaahan laporan dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH), elemen pertama yang harus diverifikasi oleh Penelaah Advokasi adalah...

A Identitas pelapor dan kronologi kejadian yang jelas serta didukung alat bukti awal B Nilai kerugian materiil dari perbuatan yang dilaporkan C Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tempat kejadian perkara D Dukungan publik terhadap perkara yang disidangkan oleh hakim tersebut E Rekam jejak hakim yang menjadi korban PMKH selama 5 tahun terakhir

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penelaahan laporan selalu dimulai dengan syarat formil dan materiil awal, yaitu verifikasi identitas pihak pelapor (legal standing), kronologi dugaan PMKH, dan ketersediaan alat/barang bukti awal yang mendukung laporan tersebut.

Materi Terkait: Teknik Penelaahan dan Analisis Laporan Dugaan PMKH

Soal 14

Dalam rangka mengambil langkah hukum atas terjadinya dugaan tindak pidana PMKH terhadap Hakim, Komisi Yudisial akan meneruskan hasil penelaahannya kepada instansi yang berwenang. Instansi manakah yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut?

A Badan Intelijen Negara (BIN) B Satpol PP tingkat Provinsi C Mahkamah Agung D Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) E Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pelanggaran PMKH yang memiliki unsur tindak pidana (seperti ancaman, perusakan, penganiayaan) dikoordinasikan dan diserahkan kepada Kepolisian untuk dilakukan proses pro justitia (penyelidikan dan penyidikan) sesuai KUHAP.

Materi Terkait: Mekanisme Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan) dalam Perlindungan Hakim

Soal 15

Dalam hal Hakim menjadi korban PMKH berupa teror yang membahayakan nyawanya, pemberian perlindungan berbasis teori State Obligation mewajibkan negara untuk memberikan keamanan. Lembaga negara selain Polri yang relevan dikoordinasikan oleh KY untuk pemberian perlindungan terhadap korban ancaman serius ini adalah...

A Badan Narkotika Nasional (BNN) B Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) C Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) D Ombudsman Republik Indonesia (ORI) E Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

LPSK adalah lembaga yang diamanatkan oleh UU (UU No 13 Th 2006 jo UU No 31 Th 2014) untuk memberikan pelindungan fisik maupun pemenuhan hak-hak prosedural bagi saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk ancaman pembunuhan/teror terhadap aparat penegak hukum.

Materi Terkait: Teori Perlindungan Saksi dan Korban dalam Konteks Peradilan

Soal 16

Terjadi unjuk rasa yang berujung perusakan fasilitas pengadilan karena massa tidak puas dengan putusan hakim. Langkah komunikasi publik strategis yang sebaiknya direkomendasikan oleh Penelaah Advokasi KY untuk mendinginkan suasana tanpa melanggar kode etik adalah...

A Meminta Mahkamah Agung mencabut putusan hakim tersebut demi menjaga stabilitas keamanan daerah B Mengeluarkan rilis bahwa KY akan mengambil alih perkara dan memutus ulang di tingkat pusat C KY membocorkan risalah rapat permusyawaratan hakim agar masyarakat memahami alasan di balik putusan tersebut D KY mengeluarkan rilis resmi yang mengecam perusakan fasilitas dan mengedukasi publik agar menempuh jalur hukum lanjutan (banding/kasasi) jika tidak puas E Hakim yang memutus perkara dipaksa membuat pernyataan permohonan maaf terbuka secara live di televisi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Komunikasi publik yang elegan dan sesuai prinsip hukum dalam menanggapi perusakan pengadilan akibat ketidakpuasan putusan adalah dengan mengecam tindakan anarkis/PMKH dan mendorong masyarakat menempuh upaya hukum banding, kasasi, atau PK, bukan cara-cara premanisme.

Materi Terkait: Teknik Advokasi, Mediasi, dan Komunikasi Publik dalam Rangka Menjaga Martabat Hakim

Soal 17

Seorang Penelaah Advokasi Hakim ditugaskan melakukan Risk Assessment terhadap seorang hakim tipikor yang menerima pesan ancaman pembunuhan. Faktor utama yang harus dinilai untuk menentukan tingkat bahaya (threat level) dari ancaman tersebut adalah...

A Asal-usul daerah dan status pernikahan hakim yang diancam B Kemampuan (capability) pengancam, niat (intent), dan kerentanan (vulnerability) dari hakim sasaran C Gaji dan tunjangan risiko yang diterima hakim tersebut D Opini publik dan tren isu media sosial saat hari pembacaan putusan E Usia dan masa kerja hakim dalam dunia peradilan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam analisis risiko keamanan, faktor utama yang dinilai untuk mengukur tingkat ancaman nyata adalah Intent (niat pengancam), Capability (kapabilitas/sumber daya pengancam), dan Vulnerability (celah/kerentanan sistem keamanan target).

Materi Terkait: Analisis Risiko Keamanan dan Ancaman Fisik/Psikis terhadap Hakim

Soal 18

Manakah dari berikut ini yang merupakan bentuk rekomendasi langkah non-hukum yang dapat diajukan oleh Komisi Yudisial dalam upaya advokasi hakim yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh media massa yang melanggar kode etik jurnalistik?

A Mengeluarkan surat perintah penghentian penerbitan (pembredelan) terhadap media cetak terkait B Berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk meminta klarifikasi, mediasi, dan hak jawab atas pemberitaan tersebut C Melaporkan wartawan ke Bareskrim Polri dengan pasal UU ITE D Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) perdata senilai 10 miliar rupiah E Melakukan penangkapan langsung terhadap pemimpin redaksi media tersebut

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Langkah non-hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan formal (pidana/perdata). Terkait pers yang melanggar kode etik jurnalistik, langkah advokasi yang proporsional adalah melibatkan otoritas pers, yaitu Dewan Pers, untuk menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau sanksi etik jurnalis.

Materi Terkait: Penyusunan Rekomendasi Langkah Hukum dan Non-Hukum dalam Upaya Advokasi

Soal 19

Sesuai amanat Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berwenang...

A Menunjuk dan mengangkat panitera muda pada pengadilan tingkat banding B Menjatuhkan pidana penjara maksimal 5 tahun bagi hakim yang terbukti menerima suap C Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim D Mengalihkan alokasi anggaran dana dari kementerian ke lembaga peradilan E Membatalkan putusan Mahkamah Agung yang terbukti terdapat intervensi politik

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2011 mengatur wewenang KY yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim.

Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Soal 20

Jika seorang Hakim dilaporkan balik (kriminalisasi) ke kepolisian oleh pihak yang kalah di persidangan atas putusan hukum yang dijatuhkannya, langkah advokasi yang dilakukan KY adalah...

A Melarang pihak kepolisian untuk menerima semua bentuk laporan masyarakat B Menyarankan hakim tersebut untuk berdamai dan mengubah isi putusannya C Meminta Presiden mengeluarkan grasi sebelum proses penyidikan kepolisian dimulai D Meminta Mahkamah Agung menangguhkan jabatan hakim tersebut hingga laporan dicabut E Memberikan pendampingan hukum dan memberikan keterangan ahli bahwa putusan hakim adalah hak imunitas yang tidak dapat dipidanakan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Hakim memiliki imunitas tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas putusan yang dibuatnya (kecuali terbukti suap/korupsi). Jika hakim dikriminalisasi atas produk putusannya, KY memberikan advokasi melalui pendampingan hukum dan klarifikasi kepada aparat bahwa itu adalah ruang lingkup kewenangan yudikatif (hak imunitas), bukan pidana.

Materi Terkait: Prosedur Pemberian Bantuan Hukum dan Advokasi bagi Hakim yang Mengalami Gangguan/Ancaman

Soal 21

PRO

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, diatur mengenai hak dan kewajiban Pegawai ASN. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan kewajiban mutlak seorang ASN?

A Melakukan demonstrasi jika terjadi penundaan pencairan tunjangan kinerja B Menjaga netralitas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik C Mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per bulan D Meminta cuti berbayar selama 6 bulan setiap kali terjadi rotasi kepemimpinan instansi E Menjadi anggota aktif partai politik yang diakui secara sah oleh pemerintah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun (termasuk partai politik).

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Salah satu asas pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 adalah keterbukaan. Implementasi dari asas keterbukaan dalam penanganan laporan masyarakat oleh Penelaah Advokasi Hakim adalah...

A Membeberkan seluruh identitas pelapor dan terlapor di akun media sosial resmi instansi B Mewajibkan pelapor membayar biaya administrasi untuk mengetahui hasil putusan sementara C Menolak memberikan akses informasi perkembangan pelaporan dengan dalih kerahasiaan negara D Menyampaikan salinan berkas perkara dan alat bukti kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan E Memberikan akses informasi yang jelas, mudah dijangkau, dan prosedur yang transparan kepada pelapor terkait perkembangan status laporannya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas keterbukaan berarti masyarakat (khususnya pihak yang berkepentingan seperti pelapor) memiliki hak untuk mengetahui persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, hingga perkembangan progres penanganan laporan dengan jelas dan transparan.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Seorang Penelaah Advokasi Hakim menemukan bahwa berkas pelaporan yang masuk melibatkan salah satu kerabat dekatnya. Untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), sikap etis yang harus dilakukan adalah...

A Mendeklarasikan potensi konflik kepentingan tersebut kepada atasan dan meminta agar perkara tersebut ditangani oleh penelaah lain B Memproses berkas tersebut namun diam-diam memberikan informasi kepada kerabatnya C Tetap memproses secara wajar tanpa memberi tahu atasan karena merasa mampu profesional D Menghancurkan berkas tersebut agar kerabatnya terbebas dari masalah E Memanipulasi fakta pelaporan agar terkesan tidak ada pelanggaran yang dilakukan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam prinsip anti-korupsi dan etika birokrasi, ketika terjadi benturan kepentingan, seorang ASN wajib mendeklarasikan hal tersebut (Declare) kepada atasan langsung dan mengundurkan diri dari proses penanganan perkara tersebut untuk menjaga objektivitas.

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Keputusan yang diambil oleh Komisi Yudisial dalam melakukan advokasi hakim harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Hal ini merujuk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas...

A Kemanfaatan B Kepastian Hukum C Akuntabilitas D Kecermatan E Pelayanan yang Baik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB mengamanatkan bahwa setiap kebijakan, tindakan, atau keputusan tata usaha negara harus selalu mengedepankan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Syarat utama untuk menjadi Anggota Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (2) adalah harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki sifat...

A Rekam jejak di bidang ekonomi internasional dan perbankan B Koneksi politik yang luas di berbagai fraksi Dewan Perwakilan Rakyat C Keterampilan diplomatik dan latar belakang militer D Loyalitas buta terhadap pemerintah yang berkuasa E Integritas dan kepribadian yang tidak tercela

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 24B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Konstitusi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam kerangka Negara Hukum (Rechtsstaat/Rule of Law), kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Landasan konstitusional dari asas kebebasan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam...

A Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 B Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 C Pasal 7A UUD 1945 D Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 E Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasca amandemen, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Sistem Hukum Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Menurut Peraturan KY No. 8 Tahun 2013, setelah permohonan advokasi diterima, Komisi Yudisial melakukan penelaahan. Jika dari hasil penelaahan disimpulkan bahwa tidak terdapat dugaan PMKH, maka tindakan KY adalah...

A Memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat ditindaklanjuti dengan disertai alasan B Menyerahkan berkas tersebut kepada kepolisian untuk diselidiki unsur pidana lainnya C Meneruskan perkara tersebut ke Mahkamah Agung untuk diperiksa ulang D Melaporkan balik pemohon karena memberikan laporan palsu kepada negara E Tetap memaksakan pendampingan hukum meskipun tidak ada bukti demi kewibawaan KY

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai tata cara advokasi (Peraturan KY No 8/2013), jika laporan hasil penelaahan menyatakan tidak ada unsur PMKH atau kekurangan alat bukti yang sah, KY akan menghentikan proses dan memberitahukan secara resmi kepada pelapor/pemohon beserta alasannya.

Materi Terkait: Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Advokasi Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Salah satu contoh perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai PMKH di luar persidangan (extra-judicial) adalah...

A Jaksa Penuntut Umum datang terlambat ke ruang sidang tanpa memberikan konfirmasi kepada panitera B Pengunjung sidang asyik bermain telepon genggam padahal telah dilarang oleh tata tertib persidangan C Seorang advokat membanting berkas perkara di meja majelis hakim saat sidang berlangsung karena keberatan ditolak D Saksi menolak menjawab pertanyaan hakim dalam ruang sidang karena merasa tidak relevan E Sekelompok orang melakukan persekusi dan mendatangi kediaman pribadi hakim sambil membawa senjata tajam untuk menekan hakim agar memvonis bebas terdakwa

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Persekusi dan tekanan fisik dengan mendatangi rumah hakim adalah ancaman di luar pengadilan (extra-judicial PMKH) yang bertujuan mengintervensi independensi hakim. Pilihan lainnya terjadi di dalam pengadilan.

Materi Terkait: Konsep Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam Prinsip-Prinsip Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman (Basic Principles on the Independence of the Judiciary) yang disahkan PBB, terdapat doktrin bahwa hakim memutus perkara secara imparsial. Arti imparsial dalam konteks ini adalah...

A Putusan hakim tidak dapat dikoreksi kecuali melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali B Putusan hakim harus memuaskan hasrat mayoritas masyarakat yang memantau jalannya peradilan C Hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang secara bebas tanpa terikat yurisprudensi D Memutus berdasarkan fakta hukum tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, atau tekanan, dan tanpa keberpihakan E Hakim diberikan kebebasan mutlak dari kewajiban melaporkan harta kekayaannya demi privasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Imparsialitas berarti tidak memihak. Hakim harus memutus perkara di hadapannya secara objektif atas dasar fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak pantas, tekanan, atau ancaman dari pihak mana pun.

Materi Terkait: Teori dan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman (Judicial Independence)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Pemahaman Contempt of Court mencakup tindakan sub judice rule, yaitu larangan melakukan perbuatan tertentu ketika suatu perkara sedang dalam proses pengadilan. Contoh pelanggaran sub judice rule adalah...

A Melakukan penyerangan fisik terhadap panitera yang sedang mengirimkan surat panggilan sidang B Memublikasikan pendapat atau berita secara masif di media yang bertujuan memengaruhi pembentukan opini publik guna menekan majelis hakim sebelum putusan dijatuhkan C Tidak hadir memenuhi panggilan saksi secara patut tanpa alasan yang sah di mata hukum D Menolak mematuhi perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) E Mengkritisi kualitas naskah akademik rancangan undang-undang sebelum disahkan DPR

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sub judice rule melarang segala bentuk publikasi, komentar, atau diskusi publik yang sifatnya tendensius (trial by the press) yang dapat memengaruhi ketidakberpihakan hakim dalam memutus suatu perkara yang masih berjalan (belum diputus).

Materi Terkait: Konsep Contempt of Court (Penghinaan terhadap Pengadilan) dalam Sistem Hukum Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Apabila Komisi Yudisial dalam pleno memutuskan untuk memberikan advokasi berupa pendampingan hukum di pengadilan bagi hakim yang dikriminalisasi, siapakah yang biasanya ditunjuk secara teknis untuk menjadi kuasa hukum yang mewakili hakim tersebut?

A Anggota TNI atau Polri yang memiliki sertifikat keahlian hukum perdata B Pejabat Fungsional Pranata Peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri setempat C Hakim Agung dari Kamar Pidana Mahkamah Agung D Biro Hukum Komisi Yudisial dan/atau Advokat/Pengacara profesional yang ditunjuk secara resmi oleh KY E Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung secara ex-officio

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam memberikan advokasi ligitasi (pendampingan di pengadilan), KY dapat memberikan penugasan kepada Biro Hukum (Bagian Advokasi) dan/atau bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Advokat profesional berdasarkan kuasa khusus.

Materi Terkait: Prosedur Pemberian Bantuan Hukum dan Advokasi bagi Hakim yang Mengalami Gangguan/Ancaman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dokumen penting yang digunakan oleh Penelaah Advokasi untuk menyusun ringkasan fakta, alat bukti, analisis hukum, serta kesimpulan awal dugaan PMKH yang nantinya akan diajukan ke Rapat Pleno Komisi Yudisial disebut...

A Memori Banding B Salinan Putusan Sela C Laporan Hasil Penelaahan (LHP) D Berita Acara Persidangan (BAP) E Surat Tuntutan (Requisitoir)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Laporan Hasil Penelaahan (LHP) adalah dokumen internal yang dibuat oleh penelaah yang berisi konstruksi hukum, analisis fakta, alat bukti, dan rekomendasi terkait apakah laporan tersebut memenuhi unsur PMKH atau tidak untuk diputuskan di Rapat Pleno.

Materi Terkait: Teknik Penelaahan dan Analisis Laporan Dugaan PMKH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Yudisial dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan sinergitas kelembagaan. Salah satu ruang lingkup MoU tersebut yang relevan dengan tugas Penelaah Advokasi Hakim adalah...

A Wewenang Polri untuk mengintervensi hasil wawancara seleksi calon hakim agung B Bantuan fasilitas asrama bagi anggota KY di setiap kepolisian daerah (Polda) C Pelatihan militer wajib bagi seluruh penelaah advokasi KY yang baru direkrut D Pertukaran data dan informasi serta bantuan pengamanan terhadap hakim dan gedung pengadilan E Pembagian dana hibah pengamanan pilkada antara Polri dan KY

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

MoU KY dan Polri salah satu intinya adalah memfasilitasi kerja sama dalam bentuk bantuan pengamanan personel hakim, pengamanan objek vital pengadilan, dan pertukaran informasi/bukti dalam penanganan kasus dugaan PMKH yang berdimensi pidana.

Materi Terkait: Mekanisme Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan) dalam Perlindungan Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Perlindungan bagi hakim yang diancam harus berprinsip pada kerahasiaan dan keamanan tanpa mengorbankan independensi persidangan. Jika seorang hakim terancam keselamatannya dalam memutus perkara terorisme, tindakan pengamanan pengadilan yang dibenarkan menurut prinsip tersebut adalah...

A Memindahkan lokasi persidangan ke daerah yang lebih kondusif dan memperketat pengamanan area sidang B Memindahkan proses peradilan ke negara lain demi keselamatan C Mewajibkan terdakwa disidang dalam keadaan tertutup mata dan tanpa pendampingan hukum D Memerintahkan hakim untuk memutus perkara melalui pesan tertulis tanpa perlu ada sidang terbuka E Mengganti majelis hakim secara mendadak sehari sebelum putusan dibacakan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Fatwa MA/aturan perundang-undangan memfasilitasi pemindahan lokasi persidangan (change of venue) apabila keadaan di tempat yurisdiksi asal dianggap sangat berbahaya, tidak aman, atau terjadi huru-hara, dengan berkoordinasi dengan Polri untuk keamanan ekstra.

Materi Terkait: Teori Perlindungan Saksi dan Korban dalam Konteks Peradilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Pendekatan persuasif dalam menangani kelompok masyarakat yang berpotensi melakukan PMKH karena ketidaktahuan mereka akan hukum acara peradilan dapat dilakukan melalui...

A Sosialisasi, edukasi, dan dialog publik mengenai peran hakim dan etika persidangan B Operasi tangkap tangan oleh KPK di area pengadilan C Penambahan jumlah personel militer bersenjata lengkap di setiap ruang sidang D Pemberian sanksi denda langsung tanpa melalui proses sidang E Melarang total akses masuk bagi masyarakat sipil ke lingkungan pengadilan negeri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pendekatan persuasif-edukatif untuk mencegah PMKH akibat ketidaktahuan masyarakat adalah melalui program sosialisasi, dialog interaktif, dan kampanye publik yang memberikan pemahaman tata tertib persidangan (etika peradilan).

Materi Terkait: Teknik Advokasi, Mediasi, dan Komunikasi Publik dalam Rangka Menjaga Martabat Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam menyusun Profil Risiko (Risk Profile) seorang hakim di daerah konflik yang menangani perkara sengketa lahan skala besar, elemen kerentanan (vulnerability) internal yang harus dicermati oleh Penelaah Advokasi adalah...

A Sejarah kepemilikan tanah secara adat di daerah tersebut B Kekuatan persenjataan kelompok masyarakat yang bersengketa C Cuaca ekstrem yang sering terjadi di daerah konflik tersebut D Opini LSM lingkungan yang mempublikasikan kasus tersebut secara internasional E Sistem keamanan di rumah dinas hakim yang minim pengawasan (CCTV dan tenaga keamanan)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kerentanan (vulnerability) berfokus pada kelemahan sistem perlindungan dari target itu sendiri (hakim). Minimnya CCTV, ketiadaan petugas jaga di rumah dinas, atau sistem transportasi yang tidak aman adalah contoh kerentanan internal hakim yang dapat dieksploitasi pelaku.

Materi Terkait: Analisis Risiko Keamanan dan Ancaman Fisik/Psikis terhadap Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Pada bagian kesimpulan dalam Nota Dinas atau Rekomendasi Laporan Penelaahan, rumusan yang tepat apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi PMKH berupa penganiayaan terhadap hakim adalah...

A Merekomendasikan agar KY mencabut putusan perkara tersebut karena dinilai tidak adil bagi terdakwa B Merekomendasikan agar hakim yang dianiaya dipecat secara tidak hormat karena gagal menjaga wibawanya C Menginstruksikan Presiden untuk menetapkan status darurat sipil di wilayah hukum tersebut D Merekomendasikan perkara dugaan PMKH diteruskan ke aparat kepolisian untuk diproses secara pidana dan memberikan perlindungan fisik kepada hakim E Memerintahkan Panitera memungut denda adat kepada pelaku penganiayaan untuk diserahkan ke kas pengadilan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penganiayaan adalah tindak pidana murni (kekerasan fisik) yang sekaligus menjadi PMKH. Rekomendasi yang paling tepat berdasarkan kompetensi KY adalah menyerahkannya kepada Polri untuk penegakan hukum pidana serta memfasilitasi perlindungan (advokasi) bagi hakim korban.

Materi Terkait: Penyusunan Rekomendasi Langkah Hukum dan Non-Hukum dalam Upaya Advokasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam pelaksanaan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011, KY berhak meminta bantuan kepada aparat penegak hukum (Polri) untuk melakukan penyadapan (intersepsi). Syarat mutlak bagi KY untuk dapat menggunakan hasil penyadapan tersebut adalah...

A Dilakukan untuk keperluan mencari-cari kesalahan administrasi kepegawaian hakim B Terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan harus diserahkan kepada penegak hukum jika ditemukan unsur tindak pidana C Telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden dan DPR D Dilakukan secara terbuka dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada hakim yang akan disadap E Hanya boleh dilakukan terhadap hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 20 UU 18/2011, KY dapat meminta bantuan penyadapan kepada aparat penegak hukum jika terdapat dugaan kuat pelanggaran KEPPH. Jika hasil penyadapan mengarah pada tindak pidana, KY wajib menyerahkannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Sikap seorang pelayan publik yang melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh rekan kerjanya di kantor (Whistleblowing) mencerminkan internalisasi nilai dasar anti-korupsi, khususnya...

A Keberanian B Kesederhanaan C Kerja keras D Kesabaran E Kemandirian

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Melaporkan kecurangan atau korupsi yang dilakukan oleh kolega atau atasan membutuhkan keberanian moral (courage) yang tinggi untuk melawan arus demi menegakkan kebenaran dan integritas instansi (whistleblowing).

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Tindakan Komisi Yudisial mempublikasikan Laporan Tahunan Kinerja yang mencakup jumlah laporan masyarakat yang masuk, yang diproses, serta putusan sanksi secara berkala kepada publik adalah bentuk manifestasi dari asas...

A Profesionalitas B Kesamaan Hak C Proporsionalitas D Efisiensi E Akuntabilitas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Manakah dari tindakan di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari PMKH, melainkan hak asasi hukum yang sah dari warga negara?

A Meneriaki dan memaki majelis hakim saat membacakan vonis B Menyandera anggota keluarga hakim agar putusan dibatalkan C Mengirim paket berisi ular berbisa ke rumah panitera pengganti D Merusak mobil dinas milik majelis hakim setelah sidang E Mengajukan eksepsi dan nota pembelaan (pledoi) yang panjang dengan argumen yang membantah seluruh dakwaan jaksa

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Mengajukan eksepsi, nota pembelaan, hingga upaya hukum banding/kasasi adalah hak prosedural yang dijamin KUHAP bagi pihak yang berperkara. Hal ini sah dan bukan merupakan PMKH (Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim).

Materi Terkait: Konsep Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Apakah Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk masuk dan memeriksa aspek teknis yudisial, yaitu mengevaluasi benar atau salahnya pertimbangan hukum dari suatu putusan yang telah dijatuhkan hakim?

A Tidak, kecuali ada permohonan tertulis langsung dari Presiden Republik Indonesia B Ya, KY dapat membatalkan putusan yang dirasa tidak memenuhi asas keadilan masyarakat setempat C Ya, jika pelapor melampirkan minimal 2 (dua) alat bukti bahwa hakim kurang teliti dalam mengutip pasal D Ya, KY berwenang mengubah putusan hakim yang terbukti merugikan uang negara E Tidak, karena wilayah pertimbangan hukum putusan sepenuhnya mutlak menjadi kebebasan teknis yudisial hakim (Judicial Independence) yang hanya bisa diuji lewat upaya hukum banding/kasasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kewenangan KY terbatas pada aspek etika dan perilaku (etik). KY tidak diperbolehkan masuk ke ranah pertimbangan teknis yudisial (mengevaluasi ratio decidendi/benar salahnya suatu putusan), karena hal tersebut melanggar kebebasan hakim. Kesalahan teknis yudisial hanya bisa dikoreksi oleh lembaga peradilan di tingkat atasnya melalui banding, kasasi, atau PK.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Konstitusi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023, kategori ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Manakah pernyataan yang paling akurat mengenai hakPPP K menurut regulasi terbaru tersebut?

A PPPK memiliki masa kerja seumur hidup secara otomatis setelah lulus seleksi B PPPK memiliki hak yang setara dengan PNS terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) dengan sistem iuran pasti C PPPK tidak memiliki hak mendapatkan cuti sakit dan cuti tahunan D PPPK berhak untuk memimpin kementerian tanpa persetujuan DPR E PPPK dibayar menggunakan dana CSR dari BUMN, bukan dari APBN/APBD

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Salah satu terobosan UU ASN No 20 Tahun 2023 adalah penyetaraan hak, di mana PPPK juga memperoleh hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua (skema defined contribution/iuran pasti) sebagaimana PNS.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam menjaga independensi hakim, dikenal istilah pemisahan kekuasaan (separation of power). Dalam skema trias politika modern di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, independensi kekuasaan kehakiman diperkuat dengan beralihnya kewenangan finansial, organisasi, dan administratif peradilan dari Kementerian Kehakiman kepada...

A Komisi Pemberantasan Korupsi B Mahkamah Agung Republik Indonesia C Dewan Perwakilan Rakyat D Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi E Kementerian Dalam Negeri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasca amandemen (sistem satu atap), kewenangan pengaturan organisasi, administratif, dan finansial badan peradilan dipindahkan sepenuhnya dari eksekutif (Departemen/Kementerian Kehakiman) ke yudikatif (Mahkamah Agung) guna menjamin kemandirian institusional.

Materi Terkait: Teori dan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman (Judicial Independence)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Penggunaan istilah Contempt of Court secara eksplisit pertama kali masuk dalam sistem hukum Indonesia melalui Penjelasan Umum peraturan yang mana?

A UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi B UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung C Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 D Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) era Kolonial Belanda E Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Istilah Contempt of Court secara eksplisit disebutkan di Indonesia pertama kali dalam Penjelasan Umum butir ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengamanatkan perlunya undang-undang untuk menindak perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.

Materi Terkait: Konsep Contempt of Court (Penghinaan terhadap Pengadilan) dalam Sistem Hukum Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Ketika Komisi Yudisial melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap hakim kepada Polri, instrumen administrasi yang digunakan oleh KY untuk membuat pelaporan pidana (Laporan Polisi) secara resmi dikategorikan sebagai...

A Pemberitahuan Putusan Etik B Laporan atau Pengaduan secara tertulis dari instansi kepada Kepolisian C Gugatan Praperadilan awal D Rekomendasi Eksekusi Pidana E Nota Protes Diplomatik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Untuk memulai proses pidana, KY bertindak sebagai pelapor institusional yang mewakili negara (atau mendampingi hakim korban) dengan membuat Laporan/Pengaduan pidana ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang memuat dugaan tindak pidana.

Materi Terkait: Mekanisme Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan) dalam Perlindungan Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Menurut ketentuan advokasi KY, manakah pihak yang TIDAK MEMILIKI legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan advokasi/melaporkan PMKH kepada Komisi Yudisial?

A Pengurus organisasi profesi hakim (seperti IKAHI) B Hakim yang menjadi korban secara langsung C Ketua Pengadilan Negeri tempat hakim bertugas D Terpidana yang sedang merencanakan balas dendam terhadap hakim tersebut E Masyarakat umum yang mengetahui terjadinya dugaan PMKH

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permohonan advokasi dapat diajukan oleh Hakim (korban), Ketua/Pimpinan Pengadilan, IKAHI, atau laporan dari masyarakat umum/pihak lain yang melihat kejadian PMKH. Terpidana yang berniat balas dendam tentu tidak memiliki legal standing logis untuk mengajukan advokasi bagi hakim.

Materi Terkait: Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Advokasi Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Sila keempat Pancasila 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan' menjadi landasan filosofis hukum nasional. Implementasi sila tersebut dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia adalah...

A Pembentukan peraturan desa yang tidak perlu mengacu pada UUD 1945 asalkan disetujui ketua adat B Rakyat dapat secara langsung memberikan voting via aplikasi untuk menentukan vonis terdakwa C Presiden berhak memveto putusan hakim tata usaha negara yang membatalkan proyek infrastruktur D Negara memberikan ruang hukum bagi rakyat untuk menggugat keputusan pejabat publik/pemerintah (Keputusan Tata Usaha Negara) jika merugikan hak masyarakat E Hakim wajib menjatuhkan hukuman mati bagi demonstran

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sila keempat mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah wujud nyata di mana rakyat memiliki hak secara hukum untuk meminta pertanggungjawaban (menggugat) tindakan/keputusan administrasi negara yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat.

Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Sistem Hukum Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Penyelenggara pelayanan publik diwajibkan menyiapkan sarana prasarana yang responsif terhadap kelompok rentan sesuai UU Pelayanan Publik. Contoh implementasi sarana yang ramah kelompok rentan di gedung Pengadilan adalah...

A Menyediakan jalur landai (ramp), toilet disabilitas, dan fasilitas huruf braille atau interpreter bahasa isyarat B Mengharuskan penyandang disabilitas membawa ajudan pribadi karena pengadilan tidak melayani kursi roda C Membuat loket pendaftaran yang sengaja ditinggikan agar petugas mudah melihat wajah pemohon D Pembuatan ruang VIP khusus untuk pimpinan partai politik di pengadilan negeri E Penyediaan tempat parkir berbayar khusus valet bagi pihak korporasi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pelayanan yang berkeadilan berarti memperhatikan kelompok difabel/rentan. Hal ini diwujudkan dengan menyediakan sarana aksesibilitas fisik dan non-fisik (Ramp, toilet khusus difabel, interpreter isyarat, dsb.) tanpa diskriminasi.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam kasus terjadinya penyebaran berita palsu (hoaks) yang masif di media sosial dengan tujuan menyerang martabat dan reputasi pribadi seorang hakim yang sedang mengadili perkara besar, rekomendasi langkah non-hukum strategis yang paling tepat diusulkan Penelaah Advokasi KY adalah...

A Memblokir seluruh akses internet secara nasional dengan meminta izin Kementerian Kominfo B Meminta aparat kepolisian segera menggunakan senjata api dalam menindak penyebar hoaks C Melakukan counter-narrative edukatif, media briefing, dan merilis pernyataan pers resmi untuk meluruskan fakta kepada publik D Mendorong hakim tersebut untuk memalsukan riwayat pendidikan agar citranya meningkat di internet E Menyewa preman untuk mengintimidasi akun-akun penyebar hoaks tersebut

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menghadapi hoaks yang menyerang martabat hakim (serangan opini/cyber), langkah non-hukum berupa literasi publik, klarifikasi/hak jawab, press release, atau counter-narrative adalah cara yang bermartabat dan transparan untuk meluruskan distorsi informasi di masyarakat.

Materi Terkait: Penyusunan Rekomendasi Langkah Hukum dan Non-Hukum dalam Upaya Advokasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh