SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Soal 1

Landasan hukum utama yang mengatur tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia adalah ...

A Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 jo. Perpres Nomor 19 Tahun 2021 B Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara C Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 merupakan landasan utama penyelenggaraan KPBU di Indonesia. [cite: 1638]

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU

Soal 2

Dalam Peraturan Presiden tentang KPBU, kriteria proyek yang dapat menggunakan skema KPBU harus memenuhi beberapa kriteria, kecuali ...

A Layak secara ekonomi dan finansial B Memberikan keuntungan komersial yang tinggi tanpa risiko bagi pemerintah C Bukan merupakan kewajiban yang secara konstitusional harus disediakan oleh Pemerintah D Memiliki nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan skema pengadaan langsung E Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kriteria proyek KPBU menurut Perpres 38/2015 meliputi: layak secara ekonomi dan finansial, sesuai dengan RPJMN/RPD, nilai manfaat yang lebih besar, dan bukan merupakan kewajiban konstitusional. Proyek yang memberikan keuntungan komersial tinggi tanpa risiko biasanya tidak membutuhkan skema KPBU karena sektor swasta akan melakukannya secara mandiri.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU

Soal 3

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan salah satu bentuk bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Regulasi terbaru yang mengelola FLPP saat ini diatur dalam ...

A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.07/2022 B Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024 C Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman E Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.05/2018

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Regulasi ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya dan mengatur tata cara penyaluran, sasaran, dan mekanisme FLPP.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal 4

Dalam proses perencanaan pembiayaan infrastruktur PUPR, dokumen yang berisi daftar proyek strategis nasional beserta indikasi nilai dan sumber pendanaannya disebut ...

A Daftar Inventarisasi Proyek (DIP) KPBU B Rencana Strategis Kementerian PUPR C Rencana Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur PUPR D Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) E Kerangka Acuan Kerja (KAK) Proyek

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur PUPR merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian PUPR yang memuat prioritas proyek, indikasi pendanaan, dan skema pembiayaan yang akan digunakan (APBN, KPBU, BUMN, atau Swasta Murni).

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 5

Tahap awal dalam penyiapan proyek KPBU adalah penunjukan Proyek KPBU. Pihak yang berwenang menetapkan dan menunjuk Proyek KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ...

A Menteri Koordinator Bidang Perekonomian B Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) C Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas D Menteri Keuangan E Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres 38/2015 jo. Perpres 19/2021, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menunjuk proyek yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha.

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 6

Dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan infrastruktur, salah satu dokumen kunci yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam KPBU adalah ...

A Nota Kesepahaman (MoU) Antara Kementerian B Surat Penunjukkan Pemenang Lelang C Perjanjian Kerja Sama (PKS) D Kontrak Konstruksi E Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen utama yang mengikat secara hukum antara PJPK dan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek KPBU. PKS memuat hak, kewajiban, jangka waktu, pembagian risiko, dan mekanisme pengembalian investasi.

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 7

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PUPR bertujuan untuk ...

A Mengukur capaian kinerja dan memastikan kesesuaian dengan rencana B Mencari sumber pendanaan alternatif baru C Mengalihkan proyek ke skema APBN murni D Menentukan pemenang tender proyek selanjutnya E Menyusun laporan keuangan tahunan Kementerian

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian indikator kinerja proyek, memastikan kesesuaian dengan perencanaan awal, serta mengidentifikasi risiko dan permasalahan yang muncul agar dapat dilakukan tindakan korektif secara dini. Ini adalah fungsi utama dari manajemen proyek dan pembiayaan.

Materi Terkait: Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 8

Berikut ini yang merupakan contoh bentuk dukungan pemerintah (Government Support) dalam proyek KPBU adalah ...

A Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) dan penjaminan infrastruktur B Mengambil alih seluruh risiko proyek C Memberikan pinjaman langsung tanpa bunga kepada badan usaha D Menyediakan tenaga kerja proyek secara gratis E Membebaskan semua kewajiban perpajakan badan usaha

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dukungan pemerintah dalam KPBU dapat berupa Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) untuk menutupi kekurangan kelayakan finansial proyek, Dukungan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) yang dibayar berdasarkan kinerja, serta penjaminan infrastruktur oleh PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia).

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU

Soal 9

Dalam konteks bantuan pembiayaan perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal ...

A Rp12.000.000 per bulan B Rp15.000.000 per bulan C Rp8.000.000 per bulan D Rp10.000.000 per bulan E Rp5.000.000 per bulan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang FLPP, batasan penghasilan MBR ditetapkan secara berkala. Saat ini, untuk mendapatkan FLPP, penghasilan gabungan maksimal adalah Rp8.000.000 per bulan. Batasan ini dapat disesuaikan dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal 10

Analis Pembiayaan Infrastruktur dalam melakukan perencanaan pembiayaan harus memastikan bahwa proyek infrastruktur PUPR selaras dengan dokumen perencanaan makro, yaitu ...

A Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) B Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) C Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) D Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) E Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahunan yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Semua proyek infrastruktur prioritas harus tercantum atau sesuai dengan RPJMN.

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 11

Dalam penyiapan pembiayaan infrastruktur, studi kelayakan (feasibility study) proyek KPBU harus memuat analisis ...

A Aspek sosial budaya dan agama B Hanya aspek finansial dan komersial C Aspek politik dan keamanan D Aspek lingkungan hidup saja E Aspek teknis, ekonomi, finansial, dan hukum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Studi kelayakan proyek KPBU yang komprehensif harus mencakup analisis setidaknya empat aspek utama: aspek teknis (desain, konstruksi), aspek ekonomi (manfaat bagi masyarakat), aspek finansial (proyeksi arus kas, IRR), dan aspek hukum (perizinan, kepastian hukum).

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 12

Tahapan 'Commercial Close' dalam transaksi KPBU menandakan bahwa ...

A Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dan kondisi pendahuluan terpenuhi B Proyek masih dalam tahap prakualifikasi C Proyek sedang dalam proses pengadaan (tender) D Proyek telah mencapai akhir masa konsesi E Proyek gagal mendapatkan pendanaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Commercial Close adalah tahapan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan terpenuhinya semua kondisi pendahuluan (conditions precedent). Pada tahap ini, kesepakatan komersial final telah tercapai dan proyek siap memasuki tahap konstruksi (financial close untuk pendanaan).

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 13

Indikator utama yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja proyek KPBU dari sisi penyediaan layanan infrastruktur adalah ...

A Jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan B Key Performance Indicator (KPI) layanan C Tingkat inflasi tahunan D Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) E Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam skema KPBU, terutama yang menggunakan skema Availability Payment, Key Performance Indicator (KPI) menjadi acuan utama pembayaran dari PJPK kepada Badan Usaha. KPI mengukur ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh Badan Usaha.

Materi Terkait: Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 14

Bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dasar hukum utama pembentukan BP Tapera adalah ...

A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman B Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang FLPP C Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang KPBU D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat E Keputusan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2023

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah landasan hukum utama yang mengatur tentang pengelolaan dana Tapera dan pembentukan BP Tapera sebagai badan hukum publik yang bertugas mengelola dana Tapera.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal 15

Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur, skema KPBU dipilih karena ...

A Skema ini tidak memerlukan perizinan sama sekali B Adanya keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah dan potensi efisiensi dari swasta C Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk membangun infrastruktur D Swasta memiliki kewajiban konstitusional untuk membangun infrastruktur E Skema ini memberikan keuntungan maksimal bagi pemerintah tanpa risiko

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tujuan utama skema KPBU adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang besar dengan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah (APBN/APBD). Dengan melibatkan swasta, pemerintah dapat mengalihkan sebagian beban pendanaan dan risiko kepada sektor swasta.

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 16

Dokumen yang disusun oleh PJPK yang berisi informasi rinci mengenai proyek, persyaratan, dan kriteria evaluasi untuk menarik minat badan usaha dalam proyek KPBU adalah ...

A Rencana Induk Proyek B Dokumen Lelang/Request for Proposal (RFP) C Kajian Pra-Kelayakan D Nota Kesepahaman Bersama E Laporan Akhir Monev

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam proses pengadaan KPBU, setelah dilakukan prakualifikasi, PJPK menyusun Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Lelang/Request for Proposal (RFP). Dokumen Lelang ini berisi informasi detail proyek, kerangka kerja sama, jadwal, dan kriteria evaluasi penawaran dari badan usaha.

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 17

Pembayaran yang diberikan oleh PJPK kepada badan usaha KPBU berdasarkan pada tersedianya infrastruktur yang sesuai dengan standar layanan yang disepakati, tanpa memperhitungkan volume pengguna, disebut ...

A Availability Payment B Operational Expenditure C User Pays D Capital Expenditure E Viability Gap Fund

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan) adalah skema pembayaran di mana pemerintah membayar badan usaha berdasarkan ketersediaan dan kinerja aset infrastruktur. Risiko volume pengguna (demand risk) tetap ditanggung pemerintah, berbeda dengan skema user pays di mana risiko volume ditanggung swasta.

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 18

Tujuan utama dari pemantauan dan evaluasi aspek pembiayaan proyek KPBU adalah ...

A Mengubah struktur tarif setiap bulan B Memastikan ketersediaan dana dan kesehatan keuangan proyek selama masa konsesi C Menghitung keuntungan yang diperoleh pemerintah secara rinci D Mempersiapkan lelang proyek berikutnya E Mencari investor baru di tengah proyek berjalan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pemantauan dan evaluasi pembiayaan difokuskan untuk memastikan ketersediaan dana sesuai jadwal (cash flow adequacy), kepatuhan terhadap rasio keuangan yang disepakati (debt service coverage ratio), dan kelayakan finansial proyek selama masa konsesi agar proyek tetap berjalan lancar.

Materi Terkait: Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 19

Dalam konteks KPBU, lembaga yang berfungsi memberikan penjaminan terhadap risiko-risiko politik dan kontraktual proyek infrastruktur adalah ...

A Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) C Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) D PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) E Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII didirikan oleh pemerintah untuk memberikan penjaminan kepada badan usaha atas risiko-risiko yang dikelola pemerintah dalam proyek KPBU, seperti risiko perubahan kebijakan, risiko pembayaran, dan risiko kontraktual lainnya.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU

Soal 20

Untuk meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur, pemerintah menyediakan skema 'Kreatif dan Inovatif'. Contoh skema ini adalah ...

A Hibah dari negara donor B Pembiayaan APBN murni C Pembiayaan internal perusahaan BUMN D Pembiayaan berbasis nilai tanah (Land Value Capture) dan obligasi infrastruktur E Pinjaman komersial perbankan tanpa skema khusus

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Skema pembiayaan kreatif dan inovatif di luar skema konvensional seperti APBN atau pinjaman tradisional. Contohnya termasuk pembiayaan berbasis nilai tanah (land value capture), pinjaman langsung multilateral (BLU), dan obligasi infrastruktur atau sukuk yang diterbitkan di pasar modal untuk membiayai proyek-proyek spesifik.

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal 21

PRO

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang FLPP, besaran subsidi bunga yang diberikan kepada penerima FLPP bersifat ...

A Bervariasi berdasarkan lokasi rumah B Ditentukan oleh masing-masing bank pelaksana C Disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi D Mengambang (floating) mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia E Tetap (fixed) selama masa kredit

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam Permen PUPR 9/2024, subsidi bunga FLPP ditetapkan sebagai subsidi tetap (fixed subsidy) selama masa kredit. Besaran subsidinya tidak mengambang mengikuti suku bunga pasar, melainkan telah ditetapkan dalam peraturan tersebut untuk memberikan kepastian bagi MBR dan bank pelaksana.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam penyelenggaraan KPBU, yang dimaksud dengan 'Prinsip Pembagian Risiko' adalah ...

A Pemerintah menanggung semua risiko karena pemilik proyek B Semua risiko ditanggung bersama oleh pemerintah dan swasta secara berimbang C Risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya D Swasta menanggung semua risiko karena investor E Risiko ditransfer sepenuhnya kepada penjamin

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Prinsip pembagian risiko dalam KPBU menyatakan bahwa risiko harus dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelola (mitigasi) risiko tersebut dengan biaya terendah. Misalnya, risiko konstruksi dialokasikan ke swasta, risiko perubahan regulasi dialokasikan ke pemerintah. Prinsip ini termaktub dalam Perpres 38/2015.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Bentuk kemudahan pembiayaan perumahan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR adalah ...

A Impor bahan bangunan bebas bea masuk B Pinjaman modal kerja tanpa bunga C Subsidi upah tenaga kerja konstruksi D Penyediaan lahan gratis oleh pemerintah E Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendorong pengembang membangun rumah MBR, antara lain pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah MBR dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perumahan.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur PUPR, identifikasi potensi sumber pembiayaan harus mempertimbangkan siklus proyek. Pada tahap konstruksi, sumber pendanaan yang paling sesuai adalah ...

A Pinjaman jangka panjang dan ekuitas B Dana cadangan operasional harian perusahaan C Hibah dari masyarakat D Pembiayaan utang jangka pendek (commercial paper) E Pendanaan jangka pendek (overdraft) dari bank komersial

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tahap konstruksi membutuhkan modal jangka panjang dan kepastian pendanaan yang besar. Pinjaman jangka panjang (termasuk dari lembaga keuangan pembangunan seperti bank pembangunan) dan penyertaan modal dari ekuitas investor merupakan sumber yang paling tepat karena memiliki tenor yang sesuai dengan masa konstruksi dan awal operasi proyek.

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Dalam proses penyiapan pembiayaan infrastruktur, jika suatu proyek KPBU dinyatakan tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomi, maka langkah yang tepat adalah ...

A Mengubah proyek menjadi proyek non-infrastruktur B Membatalkan proyek karena tidak layak finansial C Mencari investor asing yang bersedia menerima kerugian D Mengalihkan proyek ke pemerintah daerah tanpa pendampingan E Memberikan Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) agar proyek layak finansial

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Proyek yang layak ekonomi namun tidak layak finansial dapat tetap dilanjutkan dengan skema KPBU dengan pemberian Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) dari pemerintah untuk menutup kesenjangan kelayakan finansial, sehingga proyek menjadi menarik bagi investor swasta. Mekanisme ini diatur dalam Perpres KPBU.

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan infrastruktur, 'Financial Close' adalah kondisi di mana ...

A Proyek mulai beroperasi komersial B Proyek telah selesai 100% C Badan usaha memenangkan tender D PJPK menandatangani kontrak dengan konsultan E Seluruh perjanjian pendanaan proyek telah efektif dan siap dicairkan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Financial Close adalah tahap kritis setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di mana seluruh dokumen perjanjian pendanaan (loan agreement) dengan lembaga keuangan telah ditandatangani dan seluruh persyaratan pendahuluan (conditions precedent) untuk pencairan dana pertama telah terpenuhi. Proyek siap memulai konstruksi.

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Salah satu indikator kunci dalam pemantauan dan evaluasi proyek KPBU di bidang Sumber Daya Air (PSDA) adalah ...

A Ketersediaan dan mutu air baku sesuai standar B Jumlah kendaraan yang melintas (untuk jalan tol) C Tarif listrik per kWh D Nilai jual aset setelah proyek selesai E Jumlah penumpang kereta api

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Untuk proyek PSDA yang dikerjasamakan, KPI spesifik biasanya terkait dengan ketersediaan air baku sesuai debit dan mutu yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama. Ini adalah indikator utama kinerja layanan yang menjadi dasar pembayaran (jika menggunakan skema availability payment).

Materi Terkait: Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Kebijakan 'Satu Juta Rumah' yang dicanangkan pemerintah merupakan program strategis nasional di bidang perumahan. Pembiayaan program ini bersumber dari ...

A Hanya dari dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) B APBN, FLPP, Tapera, KPBU, dan swasta C Pinjaman luar negeri murni D Hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) E Hanya dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Program Satu Juta Rumah dibiayai melalui kombinasi sumber dana yang komprehensif: APBN (untuk rumah khusus dan swadaya), APBD, dana FLPP (subsidi), dana Tapera, KPBU (untuk pembangunan infrastruktur pendukung), serta peran serta swasta dan BUMN yang membangun rumah komersial dan bersubsidi.

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam penyiapan proyek KPBU, peran Badan Usaha dalam penyusunan Outline Business Case (OBC) dan Final Business Case (FBC) adalah ...

A Badan Usaha menyusun OBC dan FBC secara mandiri sebelum ditunjuk B PJPK menyusun OBC dan FBC sebagai dasar pengadaan, Badan Usaha mengajukan proposal C Konsultan independen menyusun OBC dan FBC tanpa melibatkan PJPK D PJPK menyusun OBC, dan Badan Usaha menyusun FBC E FBC hanya disusun setelah proyek beroperasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam proses KPBU, OBC dan FBC disusun oleh PJPK (pemerintah) sebagai bagian dari persiapan proyek. Badan Usaha yang berminat kemudian akan mengajukan proposal yang merupakan respons terhadap dokumen tersebut, bukan menyusun FBC awal. FBC final akan menjadi bagian dari dokumen lelang.

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, jika terjadi force majeure (keadaan kahar) yang mengakibatkan proyek terhenti, maka pembagian risikonya diatur dalam ...

A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan B Kebijakan internal masing-masing kementerian C Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek D Undang-Undang Cipta Kerja E Peraturan Menteri Keuangan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen yang secara spesifik mengatur mekanisme penanganan keadaan kahar (force majeure), termasuk prosedur pemberitahuan, langkah mitigasi, dan alokasi risiko serta biaya yang timbul akibat peristiwa tersebut antara PJPK dan Badan Usaha.

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan proyek, Analis Pembiayaan Infrastruktur dalam kegiatan pemantauan harus fokus pada rasio keuangan utama proyek, yaitu ...

A Price to Book Value (PBV) B Return on Equity (ROE) C Debt Service Coverage Ratio (DSCR) D Current Ratio E Earning per Share (EPS)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah rasio yang paling kritis dalam pemantauan keuangan proyek infrastruktur. DSCR mengukur kemampuan arus kas operasional proyek untuk membayar kewajiban utang (pokok dan bunga). DSCR minimum biasanya disyaratkan dalam perjanjian kredit, dan jika turun di bawah batas, akan menjadi sinyal peringatan dini.

Materi Terkait: Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan berbagai ketentuan tentang perizinan berusaha untuk sektor infrastruktur, termasuk perumahan, dalam rangka kemudahan berusaha adalah ...

A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja C Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal D Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Perizinan E Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Perumahan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (sebagai penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) merupakan regulasi 'umbrella act' yang mengintegrasikan dan menyederhanakan berbagai izin sektoral menjadi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA).

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur, analisis kesenjangan (gap analysis) dilakukan untuk ...

A Mengevaluasi kinerja kontraktor tahun lalu B Menentukan lokasi proyek yang paling strategis C Mengukur tingkat inflasi proyek D Mengidentifikasi selisih antara kebutuhan biaya dan ketersediaan dana E Membandingkan proyek di tahun yang sama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Analisis kesenjangan dalam perencanaan pembiayaan bertujuan untuk mengidentifikasi selisih antara total kebutuhan biaya proyek dengan total sumber pendanaan yang telah tersedia atau yang dapat dihimpun. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menentukan strategi penutupan kesenjangan, misalnya melalui skema KPBU, pinjaman, atau efisiensi.

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dalam penyiapan pembiayaan infrastruktur, studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) memiliki peran penting untuk ...

A Memastikan potensi kelayakan awal proyek sebelum studi lebih lanjut B Menyusun kontrak konstruksi detail C Menggantikan studi kelayakan secara penuh D Menghitung nilai tarif akhir secara pasti E Menentukan pemenang tender proyek

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Studi pra-kelayakan adalah tahap awal untuk menyaring proyek-proyek yang potensial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek memiliki potensi dasar (baik secara teknis maupun ekonomi) sebelum menghabiskan sumber daya yang lebih besar untuk studi kelayakan yang detail dan mahal. Hasilnya berupa rekomendasi apakah proyek layak dilanjutkan ke studi kelayakan.

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, skema 'User Pays' berarti bahwa ...

A Pemerintah memberikan subsidi langsung kepada pengguna B Pendapatan proyek berasal dari tarif yang dibayar oleh pengguna C Badan usaha tidak diperbolehkan memungut tarif D Pemerintah membayar badan usaha berdasarkan ketersediaan aset E Pengguna mendapatkan layanan infrastruktur secara gratis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam skema user pays, biaya investasi dan operasional proyek dibebankan langsung kepada pengguna infrastruktur melalui tarif. Risiko volume pengguna (demand risk) sepenuhnya ditanggung oleh badan usaha. Contohnya adalah jalan tol di mana pendapatan berasal dari tarif yang dibayar pengguna.

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam pemantauan dan evaluasi proyek KPBU, jika terjadi penurunan kualitas layanan di bawah standar minimal yang ditetapkan, maka sanksi yang dapat diberikan PJPK kepada badan usaha adalah ...

A Pemotongan pembayaran (payment deduction) sesuai formula B Nasionalisasi aset tanpa kompensasi C Pemberian peringatan tertulis saja tanpa sanksi finansial D Denda pidana penjara bagi direksi E Pencabutan izin usaha secara permanen

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam PKS, terutama yang menggunakan skema Availability Payment, penurunan kualitas layanan akan dikenakan pemotongan pembayaran (payment deduction) sesuai formula yang telah disepakati. Ini adalah mekanisme insentif-disinsentif untuk memastikan badan usaha menjaga kualitas layanan sesuai standar.

Materi Terkait: Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Regulasi yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kegiatan pembangunan perumahan umum adalah ...

A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah D Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) merupakan regulasi terbaru yang mencabut UU 28/2009. UU HKPD mengatur kewenangan daerah atas BPHTB dan pemberian insentif fiskal untuk program pemerintah seperti perumahan MBR.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur jangka panjang, Analis perlu mempertimbangkan konsep 'Life Cycle Cost'. Konsep ini mencakup biaya ...

A Biaya perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, hingga pembongkaran B Biaya bunga pinjaman saja C Biaya konstruksi dan biaya operasional tahun pertama D Biaya perizinan dan konsultan E Hanya biaya konstruksi awal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Life Cycle Cost (LCC) atau biaya siklus hidup adalah konsep perencanaan pembiayaan yang komprehensif yang mencakup seluruh biaya yang akan dikeluarkan selama umur aset infrastruktur, mulai dari biaya perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan (O&M), hingga biaya pembongkaran atau penggantian di akhir masa pakai (end of life).

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam penyiapan proyek KPBU, proses 'Market Sounding' dilakukan dengan tujuan ...

A Mengumumkan pemenang lelang B Melakukan lelang proyek secara tertutup C Mendapatkan masukan dari calon investor mengenai struktur proyek dan risiko D Menentukan pemenang tender secara langsung E Menandatangani kontrak dengan investor pilihan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Market sounding atau konsultasi pasar dilakukan pada tahap awal penyiapan proyek untuk mendapatkan masukan dari calon investor, lembaga keuangan, dan konsultan mengenai kelayakan pasar, struktur kesepakatan, dan alokasi risiko. Ini membantu PJPK menyusun struktur proyek yang lebih bankable dan menarik bagi pasar.

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, istilah 'Refinancing' merujuk pada tindakan ...

A Mengganti utang yang ada dengan utang baru dengan persyaratan yang lebih baik B Mengubah mata uang pinjaman C Membayar utang lebih cepat dari jadwal tanpa penggantian D Menambah utang baru tanpa mengganti utang lama E Menghentikan pembayaran utang proyek

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Refinancing adalah tindakan mengganti utang yang ada dengan utang baru yang memiliki persyaratan lebih menguntungkan (misalnya bunga lebih rendah atau tenor lebih panjang) setelah proyek beroperasi dan memiliki arus kas yang stabil. Keuntungan dari refinancing (jika ada) biasanya dibagi antara badan usaha dan pemerintah sesuai kesepakatan dalam PKS.

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi, apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan kontrak pada proyek yang dibiayai APBN, tindakan yang harus dilakukan Analis adalah ...

A Melaporkan ke KPK tanpa koordinasi internal B Langsung menghentikan kontrak pekerjaan C Membiarkan karena sudah lewat masa sanggah D Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan/PPK E Menutup temuan karena dianggap hal biasa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Temuan ketidaksesuaian spesifikasi teknis merupakan indikasi adanya potensi kerugian negara. Analis wajib menerbitkan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada pimpinan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar untuk melakukan tindakan koreksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Materi Terkait: Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, bentuk kemudahan berusaha yang diberikan untuk mendorong pembangunan perumahan adalah dengan adanya ...

A Pembebasan semua kewajiban perpajakan selama 10 tahun B Penyediaan lahan gratis oleh pemerintah pusat C Pembatasan jumlah rumah yang boleh dibangun D Kewajiban penggunaan bahan bangunan impor E Penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Salah satu terobosan UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Ini menggantikan berbagai izin sektoral yang rumit, sehingga mempercepat proses perizinan pembangunan perumahan dan infrastruktur.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur, faktor risiko yang paling signifikan dalam proyek KPBU di bidang jalan tol adalah ...

A Risiko kebakaran B Risiko ketersediaan bahan baku C Risiko nilai tukar (untuk pinjaman asing) D Risiko lalu lintas (traffic risk) E Risiko perubahan teknologi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pada proyek jalan tol dengan skema user pays, risiko lalu lintas (traffic risk) atau risiko volume kendaraan adalah faktor paling signifikan karena secara langsung mempengaruhi pendapatan tol. Perbedaan antara proyeksi lalu lintas dengan realisasi dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang serius bagi badan usaha.

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam penyiapan pembiayaan infrastruktur, dokumen 'Final Business Case (FBC)' memuat analisis yang lebih detail dibandingkan Outline Business Case (OBC). Salah satu komponen utama dalam FBC adalah ...

A Gagasan awal proyek B Rencana induk tata ruang wilayah C Analisis Value for Money (VfM) dan Public Sector Comparator (PSC) D Daftar nama calon investor potensial E Desain arsitektur final

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Final Business Case (FBC) merupakan dokumen komprehensif yang menjadi dasar pengambilan keputusan akhir oleh PJPK. Komponen utamanya mencakup analisis finansial yang matang (IRR, NPV, DSCR) serta perbandingan nilai manfaat (Value for Money) yang detail antara skema KPBU dengan skema pengadaan konvensional (Public Sector Comparator).

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, jika badan usaha mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada kelancaran proyek, maka opsi yang dapat diambil sesuai kontrak adalah ...

A Pembekuan semua rekening proyek B Penerapan hak 'step-in' oleh kreditur untuk restrukturisasi C Pengambilalihan aset secara gratis oleh pemerintah D Pemerintah langsung membatalkan kontrak sepihak E Pencabutan izin usaha oleh OJK

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam PKS KPBU, biasanya diatur mekanisme 'step-in rights' yang memberikan hak kepada kreditur (lender) untuk mengambil alih sementara pengelolaan proyek dari badan usaha untuk memulihkan kondisi keuangan dan memastikan kelanjutan proyek. Ini merupakan alternatif sebelum melakukan pemutusan kontrak yang dapat menyebabkan kegagalan proyek.

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam pemantauan dan evaluasi proyek yang menggunakan skema KPBU dengan dukungan penjaminan PT PII, maka laporan pemantauan harus disampaikan secara berkala kepada ...

A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) B Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) C Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) D Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) E PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Jika proyek mendapatkan penjaminan dari PT PII, maka sebagai bagian dari perjanjian penjaminan, badan usaha dan PJPK wajib menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja proyek secara berkala kepada PT PII. Ini untuk memantau risiko-risiko yang dijamin dan memastikan kelayakan proyek.

Materi Terkait: Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Peraturan Menteri PUPR yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah ...

A Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan B Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Rumah Layak Huni C Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 tentang Komite Perumahan D Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Bangunan Gedung E Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang FLPP

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2024 adalah regulasi terbaru yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan FLPP secara komprehensif, mencakup persyaratan MBR, bank pelaksana, dan standar rumah yang dapat dibiayai.

Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur, analisis 'Value for Money (VfM)' digunakan untuk ...

A Menentukan nilai profit perusahaan swasta B Membandingkan manfaat antara skema KPBU dan skema pengadaan konvensional C Menilai kualitas konstruksi proyek D Menghitung besarnya pajak yang harus dibayar E Mengukur kepuasan masyarakat pengguna

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Value for Money (VfM) adalah konsep inti dalam KPBU untuk membandingkan apakah skema KPBU memberikan nilai manfaat yang lebih besar (dalam hal biaya siklus hidup yang lebih rendah, transfer risiko, dan inovasi) dibandingkan dengan skema pengadaan konvensional yang sepenuhnya menggunakan APBN (Public Sector Comparator/PSC).

Materi Terkait: Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam penyiapan pembiayaan infrastruktur, PJPK harus menyusun suatu dokumen yang berisi panduan pengelolaan risiko proyek yang teridentifikasi selama siklus proyek. Dokumen tersebut adalah ...

A Rencana Anggaran Biaya (RAB) B Rencana Mutu Terpadu C Rencana Manajemen Risiko D Rencana Pengadaan Barang/Jasa E Rencana Keselamatan Konstruksi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana Manajemen Risiko (Risk Management Plan) adalah dokumen yang disusun PJPK untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan mitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Dokumen ini menjadi acuan dalam alokasi risiko antara pemerintah dan badan usaha dalam PKS.

Materi Terkait: Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PJPK dan Badan Usaha harus dilakukan setelah ...

A Proyek selesai 50% B Dana pinjaman sudah sepenuhnya dicairkan C Proses pengadaan (tender) selesai dan pemenang ditetapkan D Proyek sudah beroperasi E Studi kelayakan selesai disusun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Proses pengadaan (tender) KPBU harus selesai seluruhnya sebelum PKS ditandatangani. Ini termasuk evaluasi penawaran, penetapan pemenang, dan masa sanggah. Penandatanganan PKS merupakan puncak dari proses pengadaan yang menunjukkan bahwa pemenang telah ditetapkan secara sah.

Materi Terkait: Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh