Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penelaah Keberatan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
6 Indikator
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) - khususnya klaster KUP
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Keuangan (fokus pada DJP/DJBC)
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
Kompetensi Khusus
12 Indikator
Hukum Formil Perpajakan: Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (PK)
Hukum Materil Perpajakan: Analisis mendalam mengenai PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPnBM
Prosedur Pemeriksaan Pajak: Pemahaman atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak
Teknik Analisis Hukum dan Yuridis: Kemampuan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan sengketa norma
Administrasi Keberatan: Tata cara pemrosesan berkas, jangka waktu penyelesaian, dan penerbitan Surat Keputusan Keberatan
Penanganan Gugatan dan Banding: Penyusunan Surat Uraian Banding (SUB) dan Surat Tanggapan (ST) di Pengadilan Pajak
Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga: Penghitungan sanksi akibat penolakan keberatan atau pemberian imbalan bunga atas sengketa yang dimenangkan
Aspek Kepabeanan dan Cukai (jika di DJBC): Keberatan atas penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi cukai
Manajemen Risiko dan Integritas: Mitigasi risiko hukum dalam pengambilan keputusan keberatan dan pencegahan gratifikasi
Teknik Penulisan Laporan Penelitian: Penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) yang sistematis dan berbasis data
Pemahaman Akuntansi Dasar: Analisis laporan keuangan untuk memverifikasi data yang disengketakan oleh wajib pajak
Yurisprudensi Perpajakan: Pemahaman atas putusan-putusan pengadilan terdahulu yang relevan dengan kasus yang ditangani
Simulasi Tryout SKB CAT Penelaah Keberatan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penelaah Keberatan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penelaah Keberatan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Penelaah Keberatan & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Menurut UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 (HPP), jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU KUP (sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP), keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) - khususnya klaster KUP
Soal 2
Dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan, unit eselon I yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan adalah...
Kunci Jawaban: E
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Keuangan (fokus pada DJP/DJBC)
Soal 3
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menekankan pada pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan disebut...
Kunci Jawaban: A
Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan Asas Kepastian Hukum sebagai salah satu AUPB, yang berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Soal 4
Jangka waktu bagi Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan atas Banding sejak Surat Banding diterima adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Soal 5
Nilai-Nilai Dasar ASN 'BerAKHLAK' merupakan akronim dari...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021, Core Values ASN BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Materi Terkait: Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
Soal 6
Manakah yang merupakan dokumen dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setelah dilakukan pemeriksaan?
Kunci Jawaban: D
Proses pemeriksaan pajak menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut menjadi dasar bagi fiskus untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB) sesuai dengan temuan pemeriksaan.
Materi Terkait: Prosedur Pemeriksaan Pajak: Pemahaman atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak
Soal 7
Penelaah Keberatan bertugas menyusun dokumen yang berisi uraian hasil penelitian atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak. Dokumen ini disebut...
Kunci Jawaban: C
Laporan Penelitian Keberatan (LPK) adalah laporan yang disusun oleh Penelaah Keberatan yang berisi hasil penelitian formal dan material serta usulan keputusan atas permohonan keberatan Wajib Pajak.
Materi Terkait: Teknik Penulisan Laporan Penelitian: Penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) yang sistematis dan berbasis data
Soal 8
Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan dan ingin mengajukan keberatan, syarat materil yang harus dipenuhi adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 25 ayat (3a) UU KUP, syarat pengajuan keberatan adalah Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.
Materi Terkait: Hukum Formil Perpajakan: Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (PK)
Soal 9
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai UU HPP?
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU HPP, jasa pelayanan kesehatan medis termasuk dalam kategori jasa yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN untuk kepentingan publik, namun secara teknis operasional, jika pertanyaannya 'bukan objek', maka penyerahan jasa yang dibebaskan tetap dalam lingkup UU PPN namun mendapat fasilitas.
Materi Terkait: Hukum Materil Perpajakan: Analisis mendalam mengenai PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPnBM
Soal 10
Berdasarkan UU Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku...
Kunci Jawaban: B
Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan bertindak sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (CFO), sedangkan menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran (COO).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Soal 11
Dalam memverifikasi data yang disengketakan, seorang Penelaah Keberatan harus memahami laporan keuangan. Akun yang menunjukkan kewajiban jangka pendek perusahaan dalam neraca adalah...
Kunci Jawaban: E
Utang dagang (Account Payable) merupakan kewajiban yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek (current liabilities).
Materi Terkait: Pemahaman Akuntansi Dasar: Analisis laporan keuangan untuk memverifikasi data yang disengketakan oleh wajib pajak
Soal 12
Upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak apabila tidak puas terhadap keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai Pasal 27 UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak) atas Surat Keputusan Keberatan.
Materi Terkait: Hukum Formil Perpajakan: Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (PK)
Soal 13
Pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak dapat diberikan apabila...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 27B UU KUP (UU HPP), imbalan bunga diberikan apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
Materi Terkait: Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga: Penghitungan sanksi akibat penolakan keberatan atau pemberian imbalan bunga atas sengketa yang dimenangkan
Soal 14
Dalam manajemen risiko, tindakan untuk mencegah terjadinya gratifikasi dalam proses penelahaan keberatan sesuai dengan Nilai Kementerian Keuangan adalah perwujudan dari nilai...
Kunci Jawaban: A
Nilai Integritas dalam Kementerian Keuangan berarti berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, termasuk menolak gratifikasi.
Materi Terkait: Manajemen Risiko dan Integritas: Mitigasi risiko hukum dalam pengambilan keputusan keberatan dan pencegahan gratifikasi
Soal 15
Dalam hal keberatan diajukan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, jangka waktu pengajuan keberatan tersebut adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai UU Kepabeanan, keberatan atas penetapan tarif dan nilai pabean diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan.
Materi Terkait: Aspek Kepabeanan dan Cukai (jika di DJBC): Keberatan atas penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi cukai
Soal 16
Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai Surat Uraian Banding (SUB) adalah...
Kunci Jawaban: B
Surat Uraian Banding (SUB) adalah surat jawaban Terbanding (dalam hal ini DJP/DJBC) kepada Pengadilan Pajak yang berisi uraian mengenai sengketa pajak dan alasan-alasan hukum untuk mempertahankan keputusan keberatan.
Materi Terkait: Penanganan Gugatan dan Banding: Penyusunan Surat Uraian Banding (SUB) dan Surat Tanggapan (ST) di Pengadilan Pajak
Soal 17
Interpretasi hukum yang dilakukan dengan cara mencari makna kata-kata dalam peraturan perundang-undangan menurut tata bahasa disebut...
Kunci Jawaban: B
Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran undang-undang dengan membedah arti kata-kata yang digunakan sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa (linguistik).
Materi Terkait: Teknik Analisis Hukum dan Yuridis: Kemampuan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan sengketa norma
Soal 18
Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima, maka...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU KUP, apabila jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
Materi Terkait: Administrasi Keberatan: Tata cara pemrosesan berkas, jangka waktu penyelesaian, dan penerbitan Surat Keputusan Keberatan
Soal 19
Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan kepada...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung.
Materi Terkait: Hukum Formil Perpajakan: Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (PK)
Soal 20
Putusan-putusan pengadilan terdahulu yang sering digunakan sebagai dasar atau rujukan hakim dalam memutus sengketa pajak yang serupa disebut...
Kunci Jawaban: E
Yurisprudensi perpajakan adalah kumpulan putusan pengadilan pajak atau Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan hukum untuk kasus-kasus sengketa sejenis di masa depan.
Materi Terkait: Yurisprudensi Perpajakan: Pemahaman atas putusan-putusan pengadilan terdahulu yang relevan dengan kasus yang ditangani
Soal 21
PRO
Dalam UU HPP klaster KUP, sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian dikurangi menjadi sebesar...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 25 ayat (9) UU KUP yang diubah dengan UU HPP, besaran sanksi denda jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian adalah 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum keberatan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) - khususnya klaster KUP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila Wajib Pajak mengajukan Banding setelah keberatannya ditolak, sanksi denda yang dikenakan jika putusan Banding tetap menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP adalah...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Pasal 27 ayat (5d) UU KUP (UU HPP), dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (sebelumnya 100% pada UU Ciptaker).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) - khususnya klaster KUP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang Penelaah Keberatan menemukan bahwa terdapat kesalahan tulis pada Surat Keputusan Keberatan yang sudah terbit. Prosedur hukum yang dapat dilakukan secara jabatan atau atas permohonan WP untuk memperbaiki hal tersebut adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 16 UU KUP mengatur bahwa Dirjen Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Materi Terkait: Hukum Formil Perpajakan: Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (PK)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam analisis sengketa PPh Badan, Penelaah Keberatan menemukan adanya biaya yang dikurangkan oleh WP namun tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Biaya ini menurut Pasal 9 UU PPh disebut...
Kunci Jawaban: E
Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Non-Deductible Expense) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh, yaitu biaya yang tidak berkaitan langsung dengan 3M penghasilan.
Materi Terkait: Hukum Materil Perpajakan: Analisis mendalam mengenai PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPnBM
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai UU Pengadilan Pajak, gugatan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam jangka waktu...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002, Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hal sengketa mengenai penentuan 'Transfer Pricing', metode yang membandingkan laba bersih operasi terhadap dasar yang tepat (seperti biaya, penjualan, aset) disebut...
Kunci Jawaban: D
TNMM (Transactional Net Margin Method) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, atau aktiva yang digunakan untuk transaksi afiliasi.
Materi Terkait: Hukum Materil Perpajakan: Analisis mendalam mengenai PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPnBM
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, jika pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan padahal permohonan WP sudah lengkap dan waktu batas telah berakhir, hal ini disebut sebagai keputusan yang bersifat...
Kunci Jawaban: E
Dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 53 (sebelum diubah UU Ciptaker/HPP), dikenal prinsip fiktif positif di mana jika badan/pejabat tidak menetapkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan (positif). Namun, khusus perpajakan, ketentuan fiktif positif juga sejalan dengan Pasal 26 ayat 5 UU KUP.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang Penelaah Keberatan di DJBC menangani kasus keberatan atas sanksi administrasi cukai. Jika direktur jenderal menolak keberatan tersebut, upaya hukum selanjutnya adalah Banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 43 UU Cukai dan Pasal 35 UU Pengadilan Pajak, permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.
Materi Terkait: Aspek Kepabeanan dan Cukai (jika di DJBC): Keberatan atas penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi cukai
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip dalam akuntansi yang mengharuskan pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, adalah...
Kunci Jawaban: B
Accrual Basis (Dasar Akrual) adalah metode akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat terjadi, terlepas dari kapan pembayaran dilakukan, yang juga menjadi dasar utama dalam pelaporan pajak di Indonesia (Pasal 28 UU KUP).
Materi Terkait: Pemahaman Akuntansi Dasar: Analisis laporan keuangan untuk memverifikasi data yang disengketakan oleh wajib pajak
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumen Laporan Penelitian Keberatan (LPK) harus disusun secara sistematis. Bagian yang memuat analisis yuridis atas alasan keberatan Wajib Pajak dan dasar hukum fiskus dalam mempertahankan temuan pemeriksaan adalah...
Kunci Jawaban: C
Bagian 'Uraian dan Pertimbangan' dalam LPK berisi pemaparan argumen Wajib Pajak, fakta pemeriksaan, analisis data/bukti, serta dasar hukum yang mendasari usulan keputusan penelaah.
Materi Terkait: Teknik Penulisan Laporan Penelitian: Penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) yang sistematis dan berbasis data
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penelaah Keberatan harus memitigasi risiko hukum jika terjadi sengketa norma. Apabila terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Undang-Undang, maka yang berlaku adalah Undang-Undang berdasarkan asas...
Kunci Jawaban: A
Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Materi Terkait: Teknik Analisis Hukum dan Yuridis: Kemampuan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan sengketa norma
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam klaster KUP UU HPP, Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP dengan membayar sanksi berupa denda sebesar...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KUP (UU HPP), pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh WP sebelum penyidikan dilakukan dikenai sanksi denda sebesar 100%.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) - khususnya klaster KUP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang Penelaah Keberatan menemukan data sengketa PPN terkait 'mismatch' pada Faktur Pajak. Sesuai Pasal 9 ayat (8) UU PPN, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk...
Kunci Jawaban: B
Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran bagi perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Materi Terkait: Hukum Materil Perpajakan: Analisis mendalam mengenai PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPnBM
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam sengketa keberatan, jika Penelaah ingin membatalkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan karena adanya cacat prosedur, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal...
Kunci Jawaban: E
Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP memberikan kewenangan Dirjen Pajak untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP) dengan Wajib Pajak.
Materi Terkait: Prosedur Pemeriksaan Pajak: Pemahaman atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Surat Tanggapan (ST) merupakan dokumen yang diajukan oleh Terbanding kepada Pengadilan Pajak dalam hal adanya sengketa berupa...
Kunci Jawaban: A
Dalam proses beracara di Pengadilan Pajak, jawaban atas Surat Banding disebut Surat Uraian Banding (SUB), sedangkan jawaban atas Surat Gugatan disebut Surat Tanggapan (ST).
Materi Terkait: Penanganan Gugatan dan Banding: Penyusunan Surat Uraian Banding (SUB) dan Surat Tanggapan (ST) di Pengadilan Pajak
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penelaah Keberatan harus memahami konsep PPh Pasal 21. Atas penghasilan bagi pegawai tetap yang diterima secara teratur, tarif pajak yang digunakan adalah...
Kunci Jawaban: B
Penghasilan pegawai tetap (PPh 21) dihitung dengan menggunakan tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (sebagaimana telah disesuaikan lapisannya di UU HPP).
Materi Terkait: Hukum Materil Perpajakan: Analisis mendalam mengenai PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), and PPnBM
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam administrasi keberatan, tanda terima surat keberatan yang dikirimkan melalui pos secara tercatat dianggap sebagai...
Kunci Jawaban: A
Sesuai Pasal 25 ayat (4) UU KUP, tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat dianggap sebagai tanda penerimaan surat keberatan.
Materi Terkait: Administrasi Keberatan: Tata cara pemrosesan berkas, jangka waktu penyelesaian, dan penerbitan Surat Keputusan Keberatan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan berdasarkan adanya bukti baru yang bersifat menentukan (novum), jangka waktu pengajuannya adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 92 UU No. 14 Tahun 2002, permohonan PK karena ditemukannya bukti baru (novum) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari sejak diketemukan bukti tertulis baru yang hari dan tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Materi Terkait: Hukum Formil Perpajakan: Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (PK)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penelaah Keberatan harus memahami tugas DJP. Manakah fungsi DJP yang berkaitan dengan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan?
Kunci Jawaban: D
Fungsi pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Materi Terkait: Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Keuangan (fokus pada DJP/DJBC)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam sengketa PPh, sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran antara WP dan fiskus mengenai aturan hukum yang berlaku disebut sengketa...
Kunci Jawaban: B
Sengketa yuridis berkaitan dengan interpretasi atau penerapan hukum/norma terhadap suatu kondisi, sedangkan sengketa fakta berkaitan dengan kebenaran data atau peristiwa yang terjadi.
Materi Terkait: Teknik Analisis Hukum dan Yuridis: Kemampuan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan sengketa norma
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Nilai dasar ASN 'Loyal' dalam konteks Penelaah Keberatan di Kementerian Keuangan diwujudkan dengan...
Kunci Jawaban: D
Loyalitas ASN mencakup menjaga nama baik instansi dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan. Dalam perpajakan, menjaga kerahasiaan data WP (Pasal 34 KUP) adalah bentuk nyata loyalitas pada aturan dan negara.
Materi Terkait: Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika seorang Wajib Pajak memenangkan sengketa Banding dan berhak atas kelebihan pembayaran pajak, imbalan bunga diberikan per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh...
Kunci Jawaban: B
Tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang mengacu pada suku bunga acuan pasar.
Materi Terkait: Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga: Penghitungan sanksi akibat penolakan keberatan atau pemberian imbalan bunga atas sengketa yang dimenangkan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Audit Trail merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pemeriksaan dan penelahaan keberatan untuk...
Kunci Jawaban: D
Audit Trail (Jejak Audit) dilakukan untuk memastikan kebenaran pencatatan transaksi dengan menelusuri alur dokumen dari awal (invoice/bukti bayar) hingga masuk ke buku besar dan laporan keuangan.
Materi Terkait: Pemahaman Akuntansi Dasar: Analisis laporan keuangan untuk memverifikasi data yang disengketakan oleh wajib pajak
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, prinsip 'substance over form' dalam perpajakan berarti...
Kunci Jawaban: C
Prinsip Substance Over Form (Materiil di atas Formil) menegaskan bahwa pemajakan dilakukan berdasarkan substansi ekonomi atau keadaan sebenarnya dari suatu transaksi, bukan hanya berdasarkan label atau dokumen formalnya saja.
Materi Terkait: Yurisprudensi Perpajakan: Pemahaman atas putusan-putusan pengadilan terdahulu yang relevan dengan kasus yang ditangani
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penelaah Keberatan harus memitigasi risiko hukum. Tindakan menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok di luar tujuan pemberian wewenang tersebut dalam UU Administrasi Pemerintahan disebut...
Kunci Jawaban: E
Penyalahgunaan wewenang terdiri dari melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang (menggunakan untuk tujuan lain), dan bertindak sewenang-wenang (tanpa dasar hukum). Mencampuradukkan wewenang dilarang dalam Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan Surat Uraian Banding (SUB), bagian 'Kesimpulan' berisi usulan Terbanding kepada Majelis Hakim agar...
Kunci Jawaban: D
Tujuan dari penyusunan SUB oleh Terbanding (DJP) adalah untuk memberikan keyakinan kepada Hakim agar menolak banding WP dan tetap mempertahankan kebenaran keputusan keberatan yang telah diterbitkan sebelumnya.
Materi Terkait: Penanganan Gugatan dan Banding: Penyusunan Surat Uraian Banding (SUB) dan Surat Tanggapan (ST) di Pengadilan Pajak
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penelaah Keberatan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penelaah Keberatan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penelaah Keberatan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penelaah Keberatan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.