SKB CPNS Penelaah Keberatan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penelaah Keberatan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penelaah Keberatan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penelaah Keberatan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penelaah Keberatan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penelaah Keberatan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan.
Soal 1
Menurut UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 (HPP), jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah...
A. 3 bulan sejak tanggal dikirimkan SKP
B. 3 bulan sejak tanggal diterima SKP
C. 6 bulan sejak tanggal diterima SKP
D. 1 bulan sejak tanggal dikirimkan SKP
E. 6 bulan sejak tanggal dikirimkan SKP
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU KUP (sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP), keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Soal 2
Dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan, unit eselon I yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan adalah...
A. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
B. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
C. Sekretariat Jenderal
D. Badan Kebijakan Fiskal
E. Direktorat Jenderal Pajak
Jawaban: E
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Soal 3
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menekankan pada pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan disebut...
A. Asas Kepastian Hukum
B. Asas Keterbukaan
C. Asas Ketidakberpihakan
D. Asas Kecermatan
E. Asas Kemanfaatan
Jawaban: A
Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan Asas Kepastian Hukum sebagai salah satu AUPB, yang berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan.
Soal 4
Jangka waktu bagi Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan atas Banding sejak Surat Banding diterima adalah...
A. 6 bulan
B. 12 bulan
C. 18 bulan
D. 3 bulan
E. 24 bulan
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima.
Soal 5
Nilai-Nilai Dasar ASN 'BerAKHLAK' merupakan akronim dari...
A. Berorientasi Pelayanan, Adil, Kompeten, Humanis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
B. Berorientasi Publik, Akuntabel, Komunikatif, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kompetitif
C. Bersinergi, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Amanah, Komunikatif
D. Berkinerja, Akurat, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
E. Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
Jawaban: E
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021, Core Values ASN BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Soal 6
Manakah yang merupakan dokumen dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setelah dilakukan pemeriksaan?
A. Surat Tagihan Pajak (STP)
B. Surat Pemberitahuan (SPT)
C. Surat Setoran Pajak (SSP)
D. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
E. Surat Paksa
Jawaban: D
Proses pemeriksaan pajak menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut menjadi dasar bagi fiskus untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB) sesuai dengan temuan pemeriksaan.
Soal 7
Penelaah Keberatan bertugas menyusun dokumen yang berisi uraian hasil penelitian atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak. Dokumen ini disebut...
A. Risalah Pembahasan Akhir
B. Surat Keputusan Keberatan (SKK)
C. Laporan Penelitian Keberatan (LPK)
D. Nota Hitung
E. Surat Uraian Banding (SUB)
Jawaban: C
Laporan Penelitian Keberatan (LPK) adalah laporan yang disusun oleh Penelaah Keberatan yang berisi hasil penelitian formal dan material serta usulan keputusan atas permohonan keberatan Wajib Pajak.
Soal 8
Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan dan ingin mengajukan keberatan, syarat materil yang harus dipenuhi adalah...
A. Membayar minimal 50% dari total pajak yang terutang
B. Menunggu sampai terbit Surat Tagihan Pajak
C. Membayar seluruh jumlah pajak yang terutang
D. Mengajukan surat keberatan dalam bahasa Inggris
E. Membayar pajak yang kurang dibayar sebesar jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 25 ayat (3a) UU KUP, syarat pengajuan keberatan adalah Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.
Soal 9
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai UU HPP?
A. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
B. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
C. Impor Barang Kena Pajak
D. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha
E. Penyerahan jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dipungut PPN
Jawaban: E
Berdasarkan UU HPP, jasa pelayanan kesehatan medis termasuk dalam kategori jasa yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN untuk kepentingan publik, namun secara teknis operasional, jika pertanyaannya 'bukan objek', maka penyerahan jasa yang dibebaskan tetap dalam lingkup UU PPN namun mendapat fasilitas.
Soal 10
Berdasarkan UU Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku...
A. Pengguna Anggaran (PA)
B. Chief Financial Officer (CFO)
C. Chief Executive Officer (CEO)
D. Chief Operating Officer (COO)
E. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Jawaban: B
Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan bertindak sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (CFO), sedangkan menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran (COO).
Soal 11
Dalam memverifikasi data yang disengketakan, seorang Penelaah Keberatan harus memahami laporan keuangan. Akun yang menunjukkan kewajiban jangka pendek perusahaan dalam neraca adalah...
A. Modal Saham
B. Persediaan
C. Aset Tetap
D. Piutang Usaha
E. Utang Dagang
Jawaban: E
Utang dagang (Account Payable) merupakan kewajiban yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek (current liabilities).
Soal 12
Upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak apabila tidak puas terhadap keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah...
A. Banding ke Pengadilan Pajak
B. Gugatan ke Pengadilan Negeri
C. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
D. Permohonan pembatalan ke PTUN
E. Sanggahan ke Menteri Keuangan
Jawaban: A
Sesuai Pasal 27 UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak) atas Surat Keputusan Keberatan.
Soal 13
Pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak dapat diberikan apabila...
A. Wajib Pajak terlambat membayar pajak
B. Pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
C. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak
D. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT yang menyatakan kurang bayar
E. Keberatan Wajib Pajak ditolak seluruhnya
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 27B UU KUP (UU HPP), imbalan bunga diberikan apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
Soal 14
Dalam manajemen risiko, tindakan untuk mencegah terjadinya gratifikasi dalam proses penelahaan keberatan sesuai dengan Nilai Kementerian Keuangan adalah perwujudan dari nilai...
A. Integritas
B. Profesionalisme
C. Kesempurnaan
D. Pelayanan
E. Sinergi
Jawaban: A
Nilai Integritas dalam Kementerian Keuangan berarti berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, termasuk menolak gratifikasi.
Soal 15
Dalam hal keberatan diajukan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, jangka waktu pengajuan keberatan tersebut adalah...
A. 90 hari sejak tanggal penetapan
B. 60 hari sejak tanggal penetapan
C. 14 hari sejak tanggal penetapan
D. 30 hari sejak tanggal penetapan
E. 3 bulan sejak tanggal penetapan
Jawaban: B
Sesuai UU Kepabeanan, keberatan atas penetapan tarif dan nilai pabean diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan.
Soal 16
Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai Surat Uraian Banding (SUB) adalah...
A. Merupakan surat keberatan tahap kedua
B. Disusun oleh Terbanding (DJP) sebagai jawaban atas Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding
C. Disusun oleh Penelaah Keberatan untuk diserahkan kepada Jaksa
D. Disusun oleh Wajib Pajak sebagai tanggapan atas keputusan keberatan
E. Disusun oleh Hakim Pengadilan Pajak sebelum sidang dimulai
Jawaban: B
Surat Uraian Banding (SUB) adalah surat jawaban Terbanding (dalam hal ini DJP/DJBC) kepada Pengadilan Pajak yang berisi uraian mengenai sengketa pajak dan alasan-alasan hukum untuk mempertahankan keputusan keberatan.
Soal 17
Interpretasi hukum yang dilakukan dengan cara mencari makna kata-kata dalam peraturan perundang-undangan menurut tata bahasa disebut...
A. Interpretasi Komparatif
B. Interpretasi Gramatikal
C. Interpretasi Teologis
D. Interpretasi Sistematis
E. Interpretasi Historis
Jawaban: B
Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran undang-undang dengan membedah arti kata-kata yang digunakan sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa (linguistik).
Soal 18
Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima, maka...
A. Proses pemeriksaan diulang kembali
B. Wajib Pajak langsung mengajukan banding ke Mahkamah Agung
C. Keberatan dianggap ditolak
D. Wajib Pajak harus mengajukan surat baru
E. Keberatan dianggap dikabulkan
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU KUP, apabila jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
Soal 19
Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan kepada...
A. Presiden
B. Mahkamah Konstitusi
C. Menteri Keuangan
D. Mahkamah Agung
E. Ketua Pengadilan Pajak
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung.
Soal 20
Putusan-putusan pengadilan terdahulu yang sering digunakan sebagai dasar atau rujukan hakim dalam memutus sengketa pajak yang serupa disebut...
A. Doktrin
B. Traktat
C. Kodifikasi
D. Konsensus
E. Yurisprudensi
Jawaban: E
Yurisprudensi perpajakan adalah kumpulan putusan pengadilan pajak atau Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan hukum untuk kasus-kasus sengketa sejenis di masa depan.
Soal 21 Premium
Dalam UU HPP klaster KUP, sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian dikurangi menjadi sebesar...
A. 50%
B. 60%
C. 30%
D. 100%
E. 0%
Soal 22 Premium
Apabila Wajib Pajak mengajukan Banding setelah keberatannya ditolak, sanksi denda yang dikenakan jika putusan Banding tetap menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP adalah...
A. 30%
B. 200%
C. 50%
D. 60%
E. 100%
Soal 23 Premium
Seorang Penelaah Keberatan menemukan bahwa terdapat kesalahan tulis pada Surat Keputusan Keberatan yang sudah terbit. Prosedur hukum yang dapat dilakukan secara jabatan atau atas permohonan WP untuk memperbaiki hal tersebut adalah...
A. Pembatalan Ketetapan
B. Pengajuan Gugatan
C. Pengajuan Banding Baru
D. Pembetulan berdasarkan Pasal 16 UU KUP
E. Penghapusan Sanksi
Soal 24 Premium
Dalam analisis sengketa PPh Badan, Penelaah Keberatan menemukan adanya biaya yang dikurangkan oleh WP namun tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Biaya ini menurut Pasal 9 UU PPh disebut...
A. Amortisasi
B. Deductible Expense
C. Prepaid Expense
D. Capital Expenditure
E. Non-Deductible Expense
Soal 25 Premium
Sesuai UU Pengadilan Pajak, gugatan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam jangka waktu...
A. 60 hari sejak pelaksanaan penagihan
B. 14 hari sejak pelaksanaan penagihan
C. 30 hari sejak pelaksanaan penagihan
D. 3 bulan sejak pelaksanaan penagihan
E. 90 hari sejak pelaksanaan penagihan
Soal 26 Premium
Dalam hal sengketa mengenai penentuan 'Transfer Pricing', metode yang membandingkan laba bersih operasi terhadap dasar yang tepat (seperti biaya, penjualan, aset) disebut...
A. Resale Price Method (RPM)
B. Cost Plus Method (CPM)
C. Comparable Uncontrolled Price (CUP)
D. Transactional Net Margin Method (TNMM)
E. Profit Split Method (PSM)
Soal 27 Premium
Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, jika pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan padahal permohonan WP sudah lengkap dan waktu batas telah berakhir, hal ini disebut sebagai keputusan yang bersifat...
A. Diskresi
B. Fiktif Negatif
C. Lex Specialis
D. Absolut
E. Fiktif Positif
Soal 28 Premium
Seorang Penelaah Keberatan di DJBC menangani kasus keberatan atas sanksi administrasi cukai. Jika direktur jenderal menolak keberatan tersebut, upaya hukum selanjutnya adalah Banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu...
A. 14 hari
B. 90 hari
C. 30 hari
D. 3 bulan
E. 60 hari
Soal 29 Premium
Prinsip dalam akuntansi yang mengharuskan pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, adalah...
A. Historical Cost
B. Accrual Basis
C. Going Concern
D. Matching Principle
E. Cash Basis
Soal 30 Premium
Dokumen Laporan Penelitian Keberatan (LPK) harus disusun secara sistematis. Bagian yang memuat analisis yuridis atas alasan keberatan Wajib Pajak dan dasar hukum fiskus dalam mempertahankan temuan pemeriksaan adalah...
A. Kesimpulan dan Usul
B. Lampiran Dokumen
C. Uraian dan Pertimbangan
D. Data Formal Keberatan
E. Identitas Wajib Pajak
Soal 31 Premium
Manakah yang merupakan syarat formal Surat Gugatan di Pengadilan Pajak?
A. Diajukan melalui Pengadilan Negeri
B. Dilampiri salinan Keputusan yang digugat
C. Diajukan dalam Bahasa Inggris
D. Ditandatangani oleh saksi
E. Satu surat Gugatan untuk beberapa Keputusan
Soal 32 Premium
Penelaah Keberatan harus memitigasi risiko hukum jika terjadi sengketa norma. Apabila terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Undang-Undang, maka yang berlaku adalah Undang-Undang berdasarkan asas...
A. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B. Asas Legalitas
C. Lex Spesialis Derogat Legi Generali
D. Lex Posterior Derogat Legi Priori
E. Res Judicata Pro Veritate Habetur
Soal 33 Premium
Dalam klaster KUP UU HPP, Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP dengan membayar sanksi berupa denda sebesar...
A. 50%
B. 10%
C. 200%
D. 150%
E. 100%
Soal 34 Premium
Seorang Penelaah Keberatan menemukan data sengketa PPN terkait 'mismatch' pada Faktur Pajak. Sesuai Pasal 9 ayat (8) UU PPN, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk...
A. Pembelian bahan baku produksi
B. Perolehan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
C. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
D. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean untuk usaha
E. Pembelian mesin pabrik
Soal 35 Premium
Penelaah Keberatan wajib menjunjung tinggi nilai 'Sinergi' dalam Kementerian Keuangan, yang berarti...
A. Selalu melakukan perbaikan di segala bidang
B. Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis
C. Berpegang teguh pada prinsip moral
D. Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pemangku kepentingan
E. Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik
Soal 36 Premium
Sesuai UU Keuangan Negara, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh...
A. KPK
B. Kejaksaan Agung
C. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
E. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Soal 37 Premium
Dalam sengketa keberatan, jika Penelaah ingin membatalkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan karena adanya cacat prosedur, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal...
A. Pasal 14 UU KUP
B. Pasal 16 UU KUP
C. Pasal 13 UU KUP
D. Pasal 25 UU KUP
E. Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP
Soal 38 Premium
Surat Tanggapan (ST) merupakan dokumen yang diajukan oleh Terbanding kepada Pengadilan Pajak dalam hal adanya sengketa berupa...
A. Gugatan
B. Peninjauan Kembali
C. Banding
D. Somasi
E. Keberatan
Soal 39 Premium
Penelaah Keberatan harus memahami konsep PPh Pasal 21. Atas penghasilan bagi pegawai tetap yang diterima secara teratur, tarif pajak yang digunakan adalah...
A. Tarif Pasal 23
B. Tarif Pasal 17 UU PPh
C. Tarif Pasal 4 ayat (2)
D. Tarif Pasal 26
E. Tarif Flat 15%
Soal 40 Premium
Dalam administrasi keberatan, tanda terima surat keberatan yang dikirimkan melalui pos secara tercatat dianggap sebagai...
A. Tanda penerimaan surat keberatan oleh Dirjen Pajak
B. Dokumen pelengkap saja
C. Dasar perhitungan imbalan bunga
D. Pemberitahuan keberatan diterima
E. Hanya sebagai bukti pengiriman
Soal 41 Premium
Berapakah besaran tarif PPN yang berlaku mulai 1 April 2022 sesuai UU HPP?
A. 15%
B. 11%
C. 12%
D. 10%
E. 5%
Soal 42 Premium
Apabila permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan berdasarkan adanya bukti baru yang bersifat menentukan (novum), jangka waktu pengajuannya adalah...
A. 180 hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan
B. 90 hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan
C. 3 bulan sejak diketemukan bukti tertulis baru
D. 180 hari sejak ditemukan bukti baru
E. 30 hari sejak ditemukan novum
Soal 43 Premium
Penelaah Keberatan harus memahami tugas DJP. Manakah fungsi DJP yang berkaitan dengan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan?
A. Fungsi Keberatan dan Banding
B. Fungsi Penyuluhan
C. Fungsi Penagihan
D. Fungsi Pemeriksaan
E. Fungsi Pendaftaran
Soal 44 Premium
Dalam sengketa PPh, sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran antara WP dan fiskus mengenai aturan hukum yang berlaku disebut sengketa...
A. Sengketa Fakta
B. Sengketa Yuridis
C. Sengketa Prosedur
D. Sengketa Administratif
E. Sengketa Hitung
Soal 45 Premium
Nilai dasar ASN 'Loyal' dalam konteks Penelaah Keberatan di Kementerian Keuangan diwujudkan dengan...
A. Mempercepat waktu penelitian keberatan
B. Menghargai setiap perbedaan pendapat di ruang sidang
C. Terus berinovasi mengembangkan sistem IT keberatan
D. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia Wajib Pajak sesuai Pasal 34 UU KUP
E. Memberikan konsultasi gratis di luar kantor
Soal 46 Premium
Jika seorang Wajib Pajak memenangkan sengketa Banding dan berhak atas kelebihan pembayaran pajak, imbalan bunga diberikan per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh...
A. Gubernur Bank Indonesia
B. Menteri Keuangan
C. Presiden
D. Ketua Pengadilan Pajak
E. Direktur Jenderal Pajak
Soal 47 Premium
Audit Trail merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pemeriksaan dan penelahaan keberatan untuk...
A. Menentukan tarif pabean
B. Menyusun surat uraian banding
C. Menghitung sanksi bunga
D. Melacak alur transaksi dari dokumen sumber ke laporan keuangan atau sebaliknya
E. Menganalisis kinerja pegawai
Soal 48 Premium
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, prinsip 'substance over form' dalam perpajakan berarti...
A. Semua pengeluaran adalah biaya
B. Bentuk formal dokumen lebih utama daripada hakikat ekonomi
C. Hakikat ekonomi suatu transaksi lebih diutamakan daripada bentuk hukum formalnya
D. Pajak harus dibayar tepat waktu tanpa melihat kondisi keuangan
E. Hakim hanya melihat bukti yang tertulis saja
Soal 49 Premium
Penelaah Keberatan harus memitigasi risiko hukum. Tindakan menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok di luar tujuan pemberian wewenang tersebut dalam UU Administrasi Pemerintahan disebut...
A. Diskresi Positif
B. Melampaui Wewenang
C. Maladministrasi Teknis
D. Bertindak Sewenang-wenang
E. Mencampuradukkan Wewenang
Soal 50 Premium
Dalam penyusunan Surat Uraian Banding (SUB), bagian 'Kesimpulan' berisi usulan Terbanding kepada Majelis Hakim agar...
A. Menunda persidangan
B. Melakukan pemeriksaan ulang
C. Mengurangi sanksi administrasi
D. Menolak permohonan Banding Wajib Pajak dan mempertahankan keputusan keberatan
E. Membatalkan seluruh ketetapan pajak
Tips Lulus SKB CPNS Penelaah Keberatan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Keberatan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penelaah Keberatan
SKB CPNS Penelaah Keberatan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penelaah Keberatan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penelaah Keberatan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penelaah Keberatan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penelaah Keberatan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.